Jurnal Bidan Cerdas e-ISSN: 2654-9352 dan p-ISSN: 2715-9965 Volume 4 Nomor 1, 2022.
Halaman 45-52 DOI: 10.
33860/jbc.
Website: https://jurnal.
id/index.
php/JBC Penerbit: Poltekkes Kemenkes Palu Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan dan Biaya Pengeluaran bagi Akseptor KB dalam Mendapatkan Layanan Kontrasepsi di Jawa Barat Atriany Nilam Sari ,Ari Indra Susanti .
Noormarina Indraswari Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan.
Fakultas Kedokteran.
Universitas Sebelas Maret.
Surakarta.
Indonesia Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Fakultas Kedokteran.
Universitas Padjadjaran.
Bandung.
Indonesia Pusat Studi Sistem Kesehatan dan Inovasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Bandung.
Indonesia Email korespondensi: ari.
indra@unpad.
ARTICLE INFO
Article History:
Received: 2021-09-24 Accepted: 2022-03-20 Published: 2022-04-01 Kata Kunci:
Akseptor KB.
Biaya.
Fasilitas Kesehatan.
Layanan Kontrasepsi.
Keywords:
Family Planning Acceptors.
Fees.
Health Facilities.
Contraceptive Services.
ABSTRAK
Pendahuluan: Program KB merupakan pelayanan promotif dan preventif, mencakup konseling dan penggunaan kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Terdapat penurunan pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) disebabkan oleh prosedur, petugas, biaya, dan sarana prasarana yang berhubungan pemilihan alat kontrasepsi.
Tujuan:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan fasilitas kesehatan dan biaya pengeluaran bagi akseptor KB dalam mendapatkan layanan kontrasepsi di Jawa Barat.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan potong lintang dengan data sekunder dari data Survei Kuesioner Akuntabilitas Penelitian (SKAP) tahun 2019.
Subjek penelitiannya adalah akseptor KB modern sebanyak 5.
430 orang.
Hasil:
Pengguna alat/metode KB, (IUD, implan, dan sunti.
paling banyak mendapatkan pelayanan KB dari praktik bidan swasta .
,54%) dan bidan desa .
,25%).
Sedangkan untuk pengguna pil KB dan kondom pria paling banyak mendapatkan alat KB tersebut dari apotik/toko obat .
,9%).
Pada bukan pengguna MKJP, sebanyak 95,92% tidak menggunakan asuransi dalam mendapatkan pelayanan KB.
Sedangkan pengguna MKJP 76,52% responden juga tidak menggunakan asuransi.
Simpulan: Pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan biaya pelayanan KB yang ditanggung BPJS atau Jamkesda masih sangat rendah.
Dengan demikian, upaya promosi kesehatan terkait penggunaan layanan MKJP dan pemanfaatan BPJS perlu ditingkatkan.
ABSTRACT
Introduction: The family planning program is a promotive and preventive service, including counseling and the use of non-long-term contraceptive methods and long-term contraceptive methods (MKJP).
However, there is a decrease in the use of Intrauterine Contraceptive Devices caused by health service factors, namely procedures, health workers, costs, and infrastructure related to the selection of contraceptives.
Purpose: This study describe the utilization of health facilities and the costs of spent by family planning acceptors in obtaining contraceptive services in West Java.
Methods: This study used secondary data from the 2019 SKAP data with 5,430 modern family planning acceptors.
Results: Most respondents, who used sterilization.
IUDs, implants, and injections, received the services from private midwives .
54%) and village midwives .
25%).
Meanwhile, for users of contraceptive pills and male condoms, the majority of respondents received these contraceptives from pharmacies/drug stores .
9%).
For non-MKJP users, 95.
92% of them without insurance While 76,52% MKJP users also used the services without being covered by insurance.
Conclusion: Utilization of health facilities with the cost of birth control services borne by BPJS or Jamkesda is still very low.
Thus, promote health related to the use of MKJP and the use of BPJS need to be improved.
A2022 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
PENDAHULUAN
Pengendalian populasi dan kelahiran merupakan rencana dari setiap pembangunan daerah di bawah program keluarga berencana Indonesia.
Penggunaan kontrasepsi sebagai cara strategis dalam mengurangi ledakan penduduk, jumlah kematian dan morbiditas ibu saat kehamilan dan persalinan, seperti mencegah terjadi kehamilan pada paritas tinggi dan jarak kehamilan yang dekat.
Berdasarkan SDKI, penggunaan kontrasepsi di tahun 2017 sebesar 63,4% menunjukan kenaikan 2,5% dari lima tahun sebelumnya.
Peningkatan cakupan penggunan kontrasepsi tidak terlepas dari alat kontrasepsi yang mudah tersedia di fasilitas kesehatan terdekat namun keberadaan penyedia layanan kesehatan swasta, yang mana pengguna bersedia menggunakan biaya sendiri untuk mendapatkan kontrasepsi.
Peningkatan penggunaan kontrasepsi masih rendah untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Nasution, 2.
Studi lain menunjukkan penyebab rendahnya penggunaan MKJP salahsatunya merupakan pembiayaan pelayanan MKJP yang mahal di era JKN.
Permasalahan dalam pembiayaan pelayanan kontrasepsi di RS pemerintah dan RS swasta meliputi biaya konsultasi, pemasangan, biaya penunjang (USG, laboratoriu.
dan bahan habis pakai tidak ditanggung oleh BPJS.
Sebagian akseptor membayar biaya KBPP secara Rekomendasi yaitu mengajukan alat kontrasepsi ke BKKBN, jasa pemasangan kontrasepsi dapat diklaim ke BPJS (Rodiani.
Islamy.
Rudiyanto.
Hanriko, & Hamidi, 2.
Keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia, tidak hanya diukur dari peningkatan peserta program, tetapi juga efektivitas dan durasi pemakaian Peran tipe fasilitas pelayanan dalam penyediaan alat kontrasepsi di era JKN diduga mempengaruhi diskontinuitas penggunaan kontrasepsi.
Tipe fasilitas pelayanan lain .
arung, apotek dan lainny.
serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki risiko diskontinuitas kontrasepsi modern lebih besar (Purdiyani, 2.
Hal tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pedamaran, bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara akses ke fasilitas pelayanan, pengetahuan ibu, dan dukungan suami secara simultan dengan penggunaan KB Implan (Kesuma, 2.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan memberikan pelayanan alat kontrasepsi.
Data SDKI sejak 2007 hingga 2017, menunjukkan bahwa penggunaan MKJP mengalami kenaikan bertahap, namun tetap lebih rendah dibanding pengguna metode jangka pendek.
Faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan alat kontrasepsi KB diantaranya umur, status ekonomi, pendidikan, akses layanan kesehatan, pekerjaan (Gayatri, 2019.
Januarsih, 2.
Akan tetapi, terdapat penurunan pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), yang salah satunya disebabkan oleh faktor pelayanan kesehatan.
Sedangkan mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya prosedur, petugas, biaya dan sarana prasarana yang memiliki hubungan dengan pemilihan alat kontrasepsi dalam rahim adalah aspek informasi (Lubis, 2.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kesehatan dan berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada tahun Satu tahun setelah dicanangkannya program JKN, proporsi pemakaian kontrasepsi termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) turun secara bermakna dibandingkan sebelum JKN, sedangkan suntik dan pil masih tetap tinggi.
Pelayanan KB di Puskesmas meningkat tajam, sedangkan pelayanan di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta turun dan pelayanan oleh dokter dan bidan praktek swasta tetap tinggi.
Pemanfaatan kartu BPJS kesehatan untuk pelayanan KB masih Pemakaian kontrasepsi non MKJP masih tinggi.
Pemanfaatan kartu BPJS kesehatan untuk pelayanan KB masih rendah, padahal pemanfaatan kartu BPJS kesehatan berpeluang hampir empat kali dapat mendorong pemakaian KB MKJP (Oesman, 2.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan fasilitas kesehatan dan biaya pengeluaran bagi pengguna dalam mendapatkan layanan kontrasepsi di Jawa Barat.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan potong lintang, menggunakan data sekunder dari data Survei Kuesioner Akuntabilitas Penelitian (SKAP) tahun 2019.
SKAP 2019 dilaksanakan di 34 provinsi, untuk Jawa Barat jumlah total rumah tangga yang mengikuti SKAP 2019 sebesar 3.
Responden dari SKAP 2019 terdiri dari rumah tangga, keluarga, wanita usia subur (WUS) usia 15-49 tahun, dan remaja belum kawin usia 10-24 tahun.
Total sampel pada penelitian ini adalah 5.
430 WUS.
Kriteria inklusi untuk pemilihan sampel adalah WUS dengan status menikah dan pengguna KB modern .
terilisasi wanita, sterilisasi pria.
IUD, implan, suntik, pil KB, dan kondom pri.
(BKKBN & BPS, 2.
Variabel pada penelitian ini adalah sosiodemografi responden .
sia, pendidikan, kuintil kekayaan, dan tempat tingga.
, jenis KB yang digunakan, jenis penyedia layanan KB, dan biaya pelayanan KB terakhir .
pakah membayar untuk pelayanan KB tersebut, jumlah biaya yang dikeluarkan, dan apakah biaya ditanggung asurans.
Pengolahan data secara deskriptif dilakukan dengan menyajikan data kategori dalam bentuk frekuensi dan persentase, serta data numerik dalam median dan nilai minimum-maksimum .
ntuk data numerik yang tidak terdistribusi norma.
Pengolahan data secara analitik dilakukan dengan uji Chi-square untuk data kategorikal, dan Mann Whitney U test untuk perbedaan dua data numerik.
Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan STATA 16.
Penelitian ini mendapatkan ijin etik penelitian dari BKKBN dengan No.
No.
454/LB.
02/H4/2019.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik responden disajikan dalam tabel 1.
Lebih dari 50% responden pada penelitian ini berusia > 35 tahun, memiliki pendidikan SMP dan SMA, berada pada kuintil kekayaan menengah, dan bertempat tinggal di perkotaan.
Jenis KB yang paling banyak digunakan adalah suntik .
,16%).
Sedangkan penggunaan MKJP masih cukup rendah, yaitu hanya 21,88%.
Tabel 1.
Karakteristik sosiodemografi responden Karakteristik Umur .
< 20
> 35
Pendidikan SD dan tidak sekolah SMP dan SMA
Akademi dan Universitas Kuintil kekayaan Rendah
Menengah Tinggi Tempat tinggal
Perkotaan Perdesaan 2,219 Jenis KB
Sterilisasi wanita
Sterilisasi pria
Implan
IUD
Suntik
Pil
Kondom pria
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* 1,188 Tidak 4,242 * Sterilisasi wanita, sterilisasi pria, implan, dan IUD
1,45
44,33
54,22
13,66
50,61
35,73
59,13
40,87
5,91
0,06
5,40
10,52
52,16
23,31
2,65
21,88
78,12
Tabel 2.
menunjukkan tempat mendapatkan pelayanan KB terakhir.
Untuk pengguna alat/metode KB yang perlu dibantu oleh tenaga kesehatan .
IUD, implan, dan sunti.
, responden paling banyak mendapatkan pelayanan KB dari praktik bidan swasta .
,54%) dan bidan desa .
,25%).
Sedangkan untuk pengguna pil KB dan kondom pria, responden paling banyak mendapatkan alat KB tersebut dari apotik/toko obat .
,9%).
Tabel 2.
Tempat mendapatkan alat/cara KB terakhir Jenis penyedia Jenis alat/cara KB Sterilisasi wanita, sterilisasi pria.
Pil KB dan kondom pria
IUD, implan, dan suntik
Praktik bidan swasta
54,54
Bidan desa
24,25
Puskesmas 7,30 2,65 Apotik/toko obat
Toko
8,72
Kader KB
0,17
Sektor pemerintah lain* 5,50 1,36 a Sektor swasta lain** 7,97 1,97 b Teman/kerabat 0,13 Lainnya 0,13 Total *RS pemerintah.
Pustu.
Poskesdes.
Polindes.
Unit KB Keliling.
PLKB **RS Swasta.
RS bersalin.
Rumah bersalin.
Klinik swasta.
Praktik dokter kandungan.
Praktik dokter umum.
Praktik perawat Tidak ada yang mendapatkan pil KB dan kondom pria dari RS pemerintah.
Pustu.
Polindes, dan Unit KB Keliling Tidak ada yang mendapatkan pil KB dan kondom pria dari RS swasta.
RS bersalin.
Praktik dokter umum Tabel 3.
Biaya pelayanan KB terakhir Variabel Membayar untuk pelayanan KB terakhir .
=4.
Tidak Jumlah biaya yang dikeluarkan (Rupia.
, median .
in-ma.
=3.
Ditanggung asuransi .
=4.
Tidak BPJS PBI BPJS non-PBI Jamkesda Uji Chi-square Mann Whitney U test FisherAos exact test Bukan pengguna MKJP Pengguna MKJP p-value < 0,0001a 5,84 47,81 94,16 52,19 000 .
250 Ae 000 .
200 Ae < 0,0001 b < 0,0001c 95,92 2,43 1,65 76,52 6,48 Tabel 3.
menunjukkan biaya pelayanan KB terakhir.
Pada bukan pengguna MKJP, sebanyak 94,16% responden masih harus membayar untuk pelayanan KB terakhir, sedangkan pada pengguna MKJP lebih rendah, yaitu 52,19%.
Berdasarkan uji Chi-square, terdapat perbedaan bermakna dalam hal pembayaran untuk pelayanan KB terakhir antara bukan pengguna dan pengguna MKJP.
Median jumlah biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi pada pengguna MKJP (Rp150.
daripada bukan pengguna MKJP (Rp25.
Biaya maksimum yang dikeluarkan oleh pengguna MKJP adalah Rp1.
000,00 sedangkan pada bukan pengguna MKJP adalah Rp150.
000,00.
Hasil dari Mann Whitney U test menunjukkan adanya perbedaan median jumlah biaya yang dikeluarkan antara bukan pengguna dan pengguna MKJP.
Pada bukan pengguna MKJP, sebanyak 95,92% biaya yang dikeluarkan tidak ditanggung asuransi, sedangkan pada pengguna MKJP lebih rendah, yaitu sebanyak 76,52%.
Hanya sebagian kecil responden dari penelitian ini yang biaya pelayanannya ditanggung oleh BPJS atau Jamkesda.
Hasil dari FisherAos exact test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan status asuransi antara bukan pengguna dan pengguna MKJP.
PEMBAHASAN
Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran (Saragih, 2.
Dengan demikian, pelayanan alat kontrasepsi diberikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Karang Intan 2 Kabupaten Banjar bahwa terdapat hubungan antara umur dan pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan alat kontrasepsi (Januarsih, 2.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan di di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, bahwa fasilitas pelayanan KB memiliki hubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi (Sinaga.
Manurung.
Bangun, & Siburian, 2.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Gunung Terang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita PUS memperoleh pelayanan KB dari bidan.
Pelayanan implant dan IUD di tempat pelayanan KB yang dipilih oleh wanita PUS sebagian besar telah tersedia.
Akan tetapi, dengan mahalnya biaya pelayanan MKJP tidak menjadi penyebab PUS tidak menggunakan MKJP (Rahayu, 2.
Pelayanan KB yang diberikan pada peserta KB baru yang mencakup pemberian informasi, pemilihan metode, dan asuhan berkelanjutan sudah dilakukan dengan baik oleh bidan pada peserta KB.
Sebaliknya pemberian informasi, pemilihan metode dan asuhan berkelanjutan pada peserta KB baru Non MKJP belum dilakukan dengan baik oleh bidan (Nuryanti, 2.
Dengan demikian.
BKKBN memberi dukungan kepada bidan untuk meningkatkan pelayanan kontrasepsi di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, dukungan sarana dan prasarana serta peningkatan jejaring bagi organisasi bidan pada program Keluarga Berencana.
Dukungan yang diberikan dalam kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi bidan dan BKKBN.
Namun, pengaruh program BPJS dan otonomi daerah menyebabkan penurunan pelayanan KB khususnya MKJP dan masih ditemukan kondisi unmmet need (Bartini, 2.
Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Pedamaran Kab.
OKI terdapat hubungan yang bermakna antara akses ke fasilitas pelayanan, pengetahuan ibu dan dukungan suami secara simultan dengan penggunaan KB Implant di Puskesmas Pedamaran Kab.
OKI (Kesuma, 2.
Saat masa pandemi kasus COVID-19 telah mengakibatkan beberapa pelayanan kesehatan reproduksi menjadi terbatas, terutama pada akses untuk pelayanan KB.
Keterbatasan akses pelayanan KB, rasa khawatir para akseptor mengenai kurangnya ketersediaan waktu serta tenaga dari provider kesehatan, membuat pelayanan KB kepada akseptor menjadi terhambat.
Sebagai alternatif percepatan pelayanan KB, penggunaan dana desa oleh pemerintah desa perlu dipertimbangkan untuk menekan meningkatnya angka kehamilan dan kelahiran di masa pandemi COVID-19 (Sari, 2.
Menurut indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok tahun 2013 bahwa penghasilan rumah tangga di Kab.
Solok berpenghasilan rendah sehingga biaya yang harus dibayar oleh wanita usia subur untuk memperoleh pelayanan KB merupakan salah satu masalah yang perlu Meskipun.
IUD (Intra Uterine Devic.
merupakan metode kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi dengan biaya rendah atau yang paling cost effective (Feni.
Efektivitas biaya merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program dengan tujuan yang sama namun dengan biaya yang paling rendah (Hanun.
Ismunandar, & Maulana, 2.
Biaya dapat mempengaruhi jangkauan pemakaian kontrasepsi pada akseptor KB pada pemilihan metode kontrasepsi.
Akseptor KB yang menganggap biaya untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi tidak mahal, akan memilih kontrasepsi non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjan.
dibandingkan dengan kontrasepsi MKJP yang harus ditanggung dengan BPJS.
Biaya menunjukkan kemampuannya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi sehingga terdapat keterkaitan antara biaya dengan pemakaian kontrasepsi (Nuraini.
Aisyah, & Indriani, 2.
Selain itu, asuransi kesehatan merupakan suatu aspek penting didalam pemilihan kontrasepsi (Laksono.
Matahari, & Wulandari, 2.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan pada penelitian ini bahwa sebagian besar akseptor KB mendapatkan pelayanan dari Bidan Praktik Swasta (BPS) dan sebagian kecil akseptor KB mendapatkan biaya pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS atau Jamkesda.
Dengan demikian, perlu dilakukan promosi kesehatan dan sosialisasi kepada akseptor KB atau Pasangan Usia Subur untuk mendapatkan pelayanan KB di fasilitas kesehatan selain praktik bidan swasta sehingga biaya pelayanan KB dapat menggunakan BPJS.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang membantu dan bekerjasama dengan peneliti, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA