J- Reb : Journal Ae Research of Economic and Bussiness Volume 2.
Issue 2.
July 2023 E-ISSN : 2828-3716 .
P-ISSN : 2828-3708
J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness journal homepage: https://journal.
id/index.
php/j-reb Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh Chalil Gibran1*.
Chuzaimah Batubara2.
Nurwani3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara123 chalilgibran20@gmail.
*Correspondence: a.
chalilgibran20@gmail.
com* https:journal.
id/j-reb | Submission Received : 25-07-2023.
Revised : 28-07-2023.
Accepted : 30-07-2023.
Published : 31-07-2023 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Aceh tahun 2017-2021 dilihat dari analisis belanja langsung dan tidak langsung dan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Aceh tahun 2017-2021.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui cara dokumentasi.
Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Keuangan Bappeda Provinsi Aceh.
Objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Aceh dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama lima tahun Anggaran dari tahun 2017-2021.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keserasian belanja langsung dan tidak langsung dengan periode 2017-2021 dikategorikan baik.
Hal ini dikarenakan persentase keserasian langsung dari 2017-2021 lebih besar dari persentase belanja tidak langsung.
Penurunan terbesar pada pengujian belanja langsung terhadap total belanja adalah pada tahun 2019 yaitu 61%.
Persentase terendah pada analisis tidak langsung terhadap total belanja adalah pada tahun 2021 yaitu 34%.
Pada pertumbuhan belanja dengan anggaran tahun 2017- 2021 itu positif atau negatif.
Hasil analisis pada pertumbuhan belanja pada tahun 2017-2018 adalah positif sebesar 12%.
Pada tahun 2018-2019 negatif sebesar -3%, pada tahun 2019-2020 adalah positif sebesar 3% dan pada tahun 2020-2021 adalah positif sebesar 1%.
Kata Kunci: Keserasian Belanja.
Pertumbuhan Belanja.
Kinerja Keuangan Abstract This research aims to determine the extent of shopping compatibility at Bappeda of Aceh Province during 2017-2021 based on analysis of direct and indirect expenditure growth at Bappeda of Aceh Province during 2017-2021.
This research method used is descriptive A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
quantitative with data collection techniques through documentation.
The subjects of this study are the parties involved in the research that is the Head of Finance Section of the Bappeda Aceh Province.
The object of this study is the Financial Performance of Bappeda Aceh Province by looking at the Budget Realization Report (LRA) for five fiscal years during 20172021.
The result of the study indicate that the compatibility of direct and indirect spending during 2017-2021 is categorized as good.
This is because the percentage of direct compatibility during 2017-2021 is greater than the percentage of indirect spending.
The biggest decrease in testing direct spending on total spending is in 2019 which is 61%.
The lowest percentage in the indirect analysis of total spending is in 2021, which is 34%.
The growth of spending with the fiscal years during 2017-2021 is positive or negative.
The results of the analysis on the growth of spending in 2017-2018 was positive of 12%.
Furthermore, in 2018-2019 it was negative of -3%, in 2019-2020 it was positive of 3%, and in 2020-2021 it was positive of 1%.
Keywords: Shopping Compatibility.
The Growth of Spending.
Financial Performance PENDAHULUAN Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dan pelaksanaan penyelengaraan publik di Indonesia, dokumen anggaran disebut anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.
Anggaran pendapatan belanja daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2.
(Herlin et al.
, 15: 2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebuah alat penting yang mendukung pelaksanaan kerja daerah untuk mencapai tujuan pemerintah dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah dan melayani masyarakat untuk tumbuh sejahtera.
Menurut Parmendagri Nomor 13 Tahun 2006.
APBD memiliki arti sebuah rancangan keuangan yang diatur dan disetujui oleh pemerintahan daerah serta DPRD dalam jangka waktu tahunan (Kamilah & Shalsabila, 2.
Salah satu elemen dari APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.
No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daera.
, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah (Machmud et al, 34:
Dalam pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda ini terfokuskan kepada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan cara menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio yang ada pada instansi-instansi perusahaan.
Dalam hal ini sangatlah penting bagi Bappeda dalam melakukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya.
Selain itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pada Bappeda ProvinsI Aceh pada periode berikutnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapped.
Provinsi Aceh sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perencanaan pembangunan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Bappeda dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
Penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Ali & Maisyuri, 24: 2.
Pengukuran kinerja keuangan ini dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada pada Bappeda dengan menggunakan beberapa analisis rasio keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan laporan yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah digambarkan dalam tahun anggaran tertentu.
Pada dasarnya laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran (Sinurat, 121: 2.
Tabel 1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Aceh Tahun 20172021 Tahun Anggaran Realisasi Sumber: Bappeda Provinsi Aceh 2022 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap.
Ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapped.
Provinsi Aceh dalam hal ini akan berupaya sebaik mungkin untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran.
terdapat beberapa hambatan yang menjadi sistem dari penyususnan kinerja keuangan Bappeda seperti kurang efektif dan efisiennya dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran karena terkadang yang manjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola.
Dari uraian diatas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Aceh tahun 2017-2021 dilihat dari analisis belanja langsung dan tidak langsung dan untuk mengetahui besarnya pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Aceh tahun 2017-2021.
A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
TINJAUAN LITERATUR
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Alat untuk menganalisis kinerja pemerintaha daerah dalam mengelelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan Adapun prosedur dalam menganalisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut (Kasmir, 72:2.
Data Laporan Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis instansi yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku.
Menghitung Dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain.
Dengan metode atau teknik apa yang digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.
Membandingkan atau Mengukur Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardias mo, 121: 2.
Memperbaiki kinerja pemerintah daerah Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
Mewujudkan pertanggung jaawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Sedangkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim, 230:2.
Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan.
Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi (Magdalena & Kurniawan, 95:2.
Indikator Masukan (Inpu.
Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang Indikator Proses (Proces.
Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Misalnya: ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
Indikator Keluaran (Outpu.
Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau nonfisik.
Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.
Indikator Hasil .
Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.
Indikator Manfaat (Benefi.
Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksaan kegiatan.
Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.
Indikator Dampak (Impac.
Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.
Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 231:2.
Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio efektivitas dan efisiensi belanja.
Analisis Varians Belanja Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.
Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja Ae Anggaran Belanja Tabel 2.
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja Kriteria Varians Belanja Ukuran Baik Realisasi Belanja O Anggaran Belanja Kurang Baik Realisasi Belanja Ou Anggaran Belanja Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun.
Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja (Muhamudi, 160:2.
Rea.
Belanja Th Ae Rea.
Belanja Th Ae1 Pertumbuhan Belanja Thnt = t X 100% Rea.
Belanja Th Ae1 Tabel 3.
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanjanja Kriteria Pertumbuhan Belanja Ukuran Naik Positif Turun Negatif Analisis Keserasian Belanja Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.
Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja.
Jika belanja pegawai Ou50% dalam total belanja, maka dapat dikatan anggaran belanja tidak baik, demikian pula sebaliknya.
Kriteria analisis keserasian A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
belanja adalah sebagai berikut:
Tabel 4.
Kriteria Penilian Kinerja Keserasian Belanja Kriteria Keserasian Belanja Ukuran Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung Baik Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung Tidak Baik Analisis ini antara lain:
Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Rasio belanja tidak langsung dirumuskan sebagai berikut:
Belanja Tidak Langsung Rasio Belanja tidak Langsung = y 100% Total Belanja Analisis Belanja Langsung Rasio belanja langsung dirumuskan sebagai berikut (Muhamudi, 165:2.
Total Belanja Langsung Rasio Belanja Langsung = y 100% Total Belanja Rasio Efektivitas Belanja Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan.
Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja dimaksud (Mo, 54:2.
Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Efektivitas = Realisasi Anggaran Belanja y 100% Total Belanja Tabel 5.
Kriteria Penilian Kinerja Efektifitas Belanja
Kriteria Efektifitas Belanja
Persentase (%) Sangat Efektif
Lebih Dari 100% Efektif
90-100%
Cukup Efektif
80-90%
Kurang Efektif
60-80%
Tidak Efektif Dibawah 60% Rasio Efesiensi Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Angka yang dihasilkan dari rasio efesiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.
Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut (Mo, 166:2.
Rasio Efesiensi = Realisasi Anggaran Belanja Langsung y 100% Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.
900-327 tahun 1996.
Kriteria Efisiensi Belanja adalah sebagai berikut:
A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
Tabel 6.
Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja
Kriteria Efesiensi Belanja
Persentase (%) Sangat Efesiensi
<60%
Efesien
60%-80%
Cukup Efesien
81%-90%
Kurang Efesien
91%-100%
Tidak Efesien
>100%
Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Laporan keuangan adalah produk manajeman dalam pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya.
Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu Fungsi laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi informasi keuangan kepada para pemakai.
Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi masingmasing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.
Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah (Mahmudi, n.
, 6:2.
Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah.
Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
Memberikan informasi untuk engevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Peraturan pemerintah No.
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemendagri No.
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori .
Pendapatan asli daerah Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Dana perimbangan Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
Lain-lain pendapatan yang sah A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
Adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.
Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.
Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
Belanja Aparatur Daerah Merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung, dan lain sebagainya.
Belanja Pelayanan Publik Merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan .
Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Neraca Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 38 dalam Peraturan Pemerintah No.
24 tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu.
Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah.
Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (Tanjung, 196:2.
Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan adalah informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut (Harmain, 33:2.
Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan atau daftar terinci atau suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan.
Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hendra Harmain, 28:2.
Di samping itu Penyusunan Laporan Keuangan Memiliki beberapa tujuan, yaitu:
Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
telah ditetapkan.
Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.
Manajerial Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.
Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Organisasi Sektor Publik Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Sinaga,60:2.
Pengertian lain dari organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu (Tisnawati & Saefullah, 50: 2.
Setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama_sama.
Tujuan bersama yang hendak direalisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.
Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah berarti suatu tempat orang berinteraksi dan bekerja sama.
Sedangkan organisasi dikatakan sebagai alat berarti sebagai alat untuk merealisasikan tujuan bersama diantara orang yang berinteraksi dan bekerja sama tersebut (Siswanto, 73-74: 2.
Ciri-ciri utama dari suatu organisasi sebagai berikut:
Adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, sasaran, dan tujuan.
Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin Menurut Hanggreni perilaku organisasi adalah sebuah bidang khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup tiga faktor penentu perilaku dalam Individu, kelompok, dan struktur serta penerapannya untuk membuat organisasi bekerja lebih efektif (Hanggreni, 1: 2.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi pada hakikatnya adalah merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan METODE Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik masalah yaitu dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja manajemen keuangan Bappeda provinsi Aceh tahun 2017-2021.
Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk.
Moh.
Daud Beureueh No.
Kuta Alam.
Kec.
Kuta Alam.
Kota Banda Aceh.
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2017 sampai Agustus 2022.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Aceh tahun 2017-2021.
Adapun yang menjadi A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
subjek pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh.
Objek dari penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Keserasian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2022 Berikut adalah uraian tabel rekapitulasi anggaran belanja daerah Bappeda Provinsi Aceh.
Tabel 7.
Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Bappeda Provinsi Aceh Belanja Tidak Tahun Anggaran Realisasi Belanja Langsung Langsung Sumber: Data diolah, 2023 Analisis Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Adapun pada analisis ini adalah dengan melihat belanja langsung terhdap total belanja, hal ini bertujuan untuk mengetahui porsi belanja pemerintah dengan menggunakan pengalokasian dana terhadap total belanja, dan untuk mengetahui tersebut maka yang digunakan sebagai variabel bebasnya adalah total belanja langsung, adapun kriteria analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut:
Baik : Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung Tidak Baik : Belanja Tidak Langsung > Belanja Langsung ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca yaycaycuyciycycycuyci ycIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca yaycaycuyciycycycuyci = y 100% ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca Berikut adalah tabel belanja langsung terhadap total belanja:
Tabel 8.
Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Periode 2017-2021 Belanja Tahun Total Belanja Rasio% Langsung Sumber: Data diolah, 2023 Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pada pengujian belanja langsung terhadap total belanja menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 66%.
Sedangkan penurunan terbesar pada pengujian belanja langsung terhadap total belanja adalah pada tahun 2019 yaitu penurunan sebesar 61%.
Adapun pada tahun 2017 menunjukkan presentase sebesar 59% dengan total belanja sebesar 29158965395, adapun pada tahun 2018 terjadi kenaikan A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
presentase yaitu sebesar 64% dengan total belanja adalah 32.
Pada tahun 2020 apabila dilihat dari tabel analis belanja langsung terhadap total belanja menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1% dari tahun 2019 dengan presentase 61% dan pada tahun 2020 adalah 60%, dengan total belanja adalah 33.
Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja ycIycaycycnycu yaAyceycoycaycuycyca yaycaycuyciycycycuyci = ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca ycNycnyccycayco yaycaycuyciycycycuyci y 100% ycNycuycycayco yaAyceycoycaycuycyca Tabel 9.
Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Belanja Tidak Tahun Total Belanja Rasio% Langsung Sumber: Data diolah, 2023 Adapun dari hasil analisis di atas menunjukkan bahwa pada pengujian analisis belanja tidak langsung terhadap total belanja menunjukkan bahwa presentase tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 41%% dengan total belanja adalah 29.
Presentase terendah pada analisis belanja tidak langusng terhadap total belanja adalah pada tahun 2021 yaitu 34% dengan total belanja adalah 33134435783.
Selanjutnya pada tahun 2018 menurun sebesar 5% dari tahun 2017 dengan presentase sebesar 36% pada tahun 2018 dengan total belanja adalah 32.
selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 39% dengan total belanja adalah 31636246584.
Dan pada tahun 2020 presentase meningkat jadi 40% setelah pada tahun sebelumnya adalah 39%, adapun total belanja pada tahun 2020 adalah Berikut adalah tabel analisis belanja langsung dan tidak langsung perode Tabel 10.
Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Periode 2017-2021 Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Total Total Sumber: Data diolah, 2023 Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 presentase belanja langsung adalah 59% atau sekitar 17416921200 dari total anggran belanja dan belanja tidak langsung adalah 41% atau 11742044195.
Adapun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini maka keserasian belanja adalah baik, hal ini dikarenakan presentase belajar langsung 59% > presentase dari belanja tidak langsung 41%.
Pada tahun 2018 presentase A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
belanja langsung adalah 64% atau 21313711292 dari total anggaran belanja dan belanja tidak langsung adalah 36% atau 11.
352 dari total belanja.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan pada tahun 2018 maka keserasian belanja adalah baik, hal ini dikarenakan presentase belajar langsung 64% > presentase dari belanja tidak langsung 36%.
Pada tahun 2019 presentase belanja langsung adalah 61% atau 19313611702 dari total anggaran belanja dan belanja tidak langsung adalah 39% atau 12322634882 dari total belanja.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan pada tahun 2019 maka keserasian belanja adalah baik, hal ini dikarenakan presentase belajar langsung 61% > presentase dari belanja tidak langsung 39%.
Pada tahun 2020 presentase belanja langsung adalah 60% atau 20429873631 dari total anggaran belanja dan belanja tidak langsung adalah 40% atau 552 dari total belanja.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan pada tahun 2020 maka keserasian belanja adalah baik, hal ini dikarenakan presentase belajar langsung 60% > presentase dari belanja tidak langsung 40% Pada tahun 2021 presentase belanja langsung adalah 66% atau 22164923487 dari total anggaran belanja dan belanja tidak langsung adalah 34% atau 10969512296 dari total belanja.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa dapat disimpulkan pada tahun 2021 maka keserasian belanja adalah baik, hal ini dikarenakan presentase belajar langsung 66% > presentase dari belanja tidak langsung 34% Pertumbuhan Belanja Pada BAPPEDA Analisis ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode penguunaan anggran dari tahun ke tahun.
Berikut adalah tabel Analisis Pertumbuhan Belanja Periode 2017-2021.
Tabel 11 Analisis Pertumbuhan Belanja Periode 2017-2021 Uraian realisasi belanja tahun t-1 29.
realisasi belanja tahun t kenaikan-penurunan KP/t-1 -3% Sumber: Data diolah, 2023 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 rasio pertumbuhan belanja mengalami kenaikan sebesar 3670746249 atau jikalau dilihat di dalam presentase adalah sebesar 12%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pada tahun ini bernilai positif dan mengalami kenaikan sebesar 12%.
Tahun 2018-2019 rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar -1193465060 atau jikalau dilihat di dalam presentase adalah sebesar -3%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pada tahun ini bernilai negatif dan mengalami penurunan -3%.
Tahun 2019-2020 rasio pertumbuhan belanja mengalami keniakan sebesar 2.
599 atau jikalau dilihat di dalam presentase adalah sebesar 6%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pada tahun ini bernilai positif dan mengalami kenaikan sebesar 6%.
Tahun 2019-2020 rasio pertumbuhan belanja mengalami keniakan sebesar 2.
599 atau jikalau dilihat di dalam presentase adalah sebesar 6%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pada tahun ini bernilai positif dan mengalami kenaikan sebesar 6%.
Pembahasan Besarnya Keserasian Belanja pada BAPPEDA Provinsi Aceh Berdasarkan Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung.
Analisis keserasian belanja bertujuan untuk mengetahui keseimbangan yang terdapat dalam belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Seluruh rasio yang ada dalam A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
keserasian belanja dihitung sehingga dapat mengetahui keseimbangan dalam belanja pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh hasil yang akan menunjukkan adanya keseimbangan APBD yang telah dikelola, dapat menunjukkan adanya kesesuaian dalam pengelolaan dana yang dimiliki.
Terdapat tiga rasio yang dapat dipakai untuk menghitung keserasian belanja, diantaranya yaitu perbandingan belanja operasi terhadap total belanja, perbandingan belanja modal terhadap total belanja, dan perbandingan belanja langsung dan tidak langsung (Abdal, 22:2.
Rencana pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana hal itu melalui persetujuan DPR atau dewan perwakilan rakyat, adapun undang-undang yang mengatur terkait pengolelaan dan pelaksana negara di atur dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang No.
17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan yang stabil dan efektif dari kinerja pemerintah dalam mengelolanya bisa di ukur salah satunya dengan menggunakan keserasian belanja dan melalui pertumbuhan belanja, adapun dalam penelitian ini, keserasian belanja langsung terhadap total belanja terjadi kenaikan dan penurunan, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2021 dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019, sedangkan keserasian belanja tidak langsung terhadap total belanja maka kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan penurunan terberat yaitu pada tahun 2021, keserasian belanja langsung dan belanja tidak lansung dengan periode 2017-2021 maka keserasian setiap tahunnya adalah baik, hal ini dikarenakan bahwa presentase keserasian belanja langsung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 lebih besar dari presentase belanja tidak langsung.
Besarnya Pertumbuhan Belanja pada BAPPEDA Provinsi Aceh Pertumbuhan belanja adalah di ukur untuk mengukur tingkat kebutuhan daerah.
Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, semakin besar pertumbuhan belanja maka semakin besar anggaran yang dibutuhkan.
Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.
Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi beanja dan penghematan anggaran.
Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah (Cande, 24:2.
Pertumbuhan belanja akan meningkat apabila mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyusunan laporan keuangan, pengeluaran kas yang membuat kas berkurang akan menjadi masalah yang besar apabila terjadi pada pengalokasian yang tidak tepat, oleh sebab itu maka perlu melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan belanja arag bisa mengetahui terkait bagaimana pengalokasian anggaran dengan tepat melalui pertumbuhan belanja, dalam penelitian ini menunjukkan pertumbuhan belanja dengan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 maka secara acak itu positif dan negatif, dari hasil analisis pada bab sebelumnya menunjukkan jika pada tahun 2017-2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah positif dan tahun 2018-2019 adalah negatif.
KESIMPULAN
Kesimpulan adalah rangkuman yang membahas secara singkat terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau tujuan dari penelitian ini, dan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Keserasian belanja langsung terhadap total belanja selama tahun 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu A 2023 The Author.
Published by AIRA.
This is an open access article under the CC BY-SA license .
ttp://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
0/).
sebesar 66%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Adapun keserasian belanja tidak langsung terhadap total belanja selama tahun 2017 sampai 2021 juga mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 41%%.
Sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 34%.
Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Aceh periode 2017-2021 memiliki keserasian yang baik di setiap tahunnya.
Hal ini dikarenakan bahwa presentase keserasian belanja langsung tahun 2017-2021 lebih besar dari presentase belanja tidak langsung sehingga keserasian belanja dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah baik.
Maka terbukti kalau sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja langsung, dan sisanya digunakan untuk belanja tidak Kinerja Keuangan Bappeda Provinsi Aceh dilihat dari analisis pertumbuhan belanja di tahun 2017-2021 dapat dikatakan positif karena mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah belanja.
Penilaian kinerja keuangan Bappeda Provinsi Aceh secara umum membuktikan pertumbuhan yang positif dan penggunaan belanja sudah dilakukan secara efisien.
penilaian kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Aceh secara umum juga membuktikan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan.
DAFTAR PUSTAKA