SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Kelompok Bidang: Silvikultur Partisipasi Masyarakat dan Analisis Kelembagaan LMDH dalam Program Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut Oleh Diaz Aprilian Kosasih 1 , Ilham Adhya 2,dan Nina Herlina 3 13 Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Jln. Tjut Nyak Dhien No.36-A, Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 20170710052@uniku.ac.id 2 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi Masyarakat Desa Hutan, Efektifitas Kelembagaan LMDH dan analisis dampak ekonomi dalam sistem PHBM di RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut sampel dalam penelitian ini adalah pembudidaya di LMDH RPH Wanaraja. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mengenai kegiatan program PHBM di RPH Wanaraja dan studi literatur tentang pengelolaan PHBM serta struktur organisasi dan alokasi bagi hasil. Data yang diperoleh dianalisis dengan tabulasi untuk mengetahui tingkat partisipasi, serta efektivitas kelembagaan LMDH berdasarkan prinsip Good Forest Governance dan dampak ekonomi dilihat dari kontribusi pendapatan PHBM. pada tahap perencanaan beberapa pembudidaya terlibat dalam tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, penggarap dilibatkan dalam penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. tahap alokasi bagi hasil terlibat dalam pelaksanaan alokasi bagi hasil. Lembaga LMDH tidak sesuai dengan 4 prinsip Good Forest Governance, tidak ada kesesuaian antara akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi. dampak ekonomi program PHBM belum berdampak pada perekonomian para pembudidaya dengan persentase sekitar 6,06% - 25,44% di RPH Wanaraja perlu penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dalam program PHBM KPH Garut. Kata kunci: Partisipasi, efektivitas kelembagaan, dampak ekonomi; ABSTRACT This study aims to determine how the level of participation of the Forest Village Community, LMDH Institutional Effectiveness and economic impact analysis in the PHBM system at RPH Wanaraja BKPH Cibatu KPH Garut the sample in this study is the cultivator at LMDH RPH Wanaraja. Data collection in this study used the interview method regarding CBFM program activities at RPH Wanaraja and literature studyon CBFM management as well as organizational structure and allocation of profit sharing. The data obtained were analyzed by tabulation to determine the level of participation, as well as the effectiveness of LMDH institutions based on the principles of Good Forest Governance and the economic impact seen from the contribution of CBFM income. at the planning stage some of the cultivators were involved in the planning stage. In the implementation stage, the cultivators are involved in planting, maintaining and protecting the forest. the profit sharing allocation stage is involved in implementing the profit sharing allocation. LMDH institutions are not in accordance with the 4 principles of Good Forest Governance, there is no compatibilitybetween accountability, transparency, democracy and participation. the economic 225 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 impact of the PHBM program has not yet had an impact on the economy of the cultivators with a percentage of around 6.06% - 25.44% in Wanaraja RPH need further research on the implementation of policies in the PHBM program KPH Garut. Keywords: Participation, institutional effectiveness, economic impact; PENDAHULUAN Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, papan dan perumahan tidak terlepas dari jasa lingkungan, serta sangat bergantung pada hutan. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu alternatif Negara dalam mengelola hutan terfasilitasi oleh program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat desa sekitar hutan untuk mencapai kepentingan bersama, guna tercapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memperoleh manfaat yang optimal dan proporsional (Kurniawan, 2016). Pengaruh Masyarakat Desa Hutan (MDH) terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat cukup signifikan, Hal itu disebabkan oleh jumlah desa hutan di Jawa Barat meliputi seperempat dari jumlah desa (1.370 desa) dengan jumlah penduduk mencapai 7.826.914 jiwa . Menanggapi keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap hambatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi hutan melalui lembaga pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara berkeadilan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Heryawan, 2011). Hutan telah membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatannya, membantu masyarakat sekitar hutan untuk membuka lapangan kerja dan hutan berpengaruh terhadap ekonomi LMDH dilokasi produksi KPH Randublatung (Meilya, 2005). Sertifikasi PHBML memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,94%, peningkatan kapasitas masyarakat sebesar 52,76% dan peningkatan tutupan hutan sebesar 3,38%. Faktor faktor yang berpengaruh adalah partisipasi aktif anggota UMHR, keaktifan lembaga pengelola hutan, tingkat pemasaran produk sertifikasi dan dukungan stakeholder (Rohman, 2010). Kondisi PHBM di BKPH Cibatu khususnya RPH Wanaraja mengalamai naik turun dalam pengelolaan hutan dari periode tahun 2003 dengan isu kerusakan hutan yang terjadi dengan adanya operasi wanalaga lodaya dalam memberantas para petani yang menggarap ditanah yang disengketakan di lahan perhutani (Asmarani, 2003). Pada periode tahun 2012 ditanami dengan jenis tanaman kopi dengan luas 142,16 Ha yang terbagi oleh 5 LMDH dengan target pendapatan Rp 26.523.923. 226 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Program PHBM di RPH Wanaraja mengalami naik turun dalam pengelolaannya Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dalam peningkatan partisipasi dan Efektivitas kelembagaan LMDH dalam rangka peningkatan peran kelembagaan PHBM bagi masyarakat desa hutan di BKPH Cibatu RPH Wanaraja. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2021 di KPH Garut BKPH Cibatu RPH Wanaraja LMDH Cinta Wana Sugih Tani, LMDH Cinta Hutan, LMDH Talaga Hurip, LMDH Sukamenak dan LMDH Wana Lestari. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, Kamera dan Panduan Wawancara. Dan objek penelitian ini yaitu Masyarakat penggarap anggota LMDH di RPH Wanaraja. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari ketua LMDH, pengurus LMDH, dan KSS PHBM KPH Garut mengenai kegiatan dalam PHBM di BKPH Cibatu. Penentuan LMDH berdasarkan LMDH yang aktif dalam program pengelolaan PHBM di RPH Wanaraja. . Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Shidiq & Choiri, 2019). Pengolahan data kualitatif diolah melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data β€œkasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Tahapan kedua adalah penyajian data. Data disajikan dalam bentuk persentase, grafik, dan bagan Huberman (1992) dalam (Nuraeni et al., 2020) . Seluruh informasi yang diperoleh dalam tahap penyajian data digabungkan dalam suatu bentuk padu dan mudah dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.: 1. Partisipasi Masyarakat Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menjadi beberapa tahapan yaitu: 1. Partisipasi Tahap Perencanaan 2. Partisipasi Tahap Pelaksanaan 3. Partisipasi Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil 2. Efektivitas Kelembagaan LMDH Good Forest Governance adalah suatu tindakan atau cara melakukan kebijakan kehutanan dengan kualitashasil yang tepat atau memadai. Menurut (Solihin, 2005), prinsip Good Forest Governance terdiri atas prinsipakuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan partisipasi. (Ekawati et al., 2014). 3. Dampak Ekonomi 227 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Dampak ekonomi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pendapatan PHBM berdasarkan jenis komoditi MPTS sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat desa hutan. Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga masyarakat desa hutan dilakukan pencarian data melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan informan dan responden. Setelah itu data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Bahruzin et al., 2014): π‘ƒπ‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘Žπ‘Žπ‘› π‘˜π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘ π‘– 𝑃𝐻𝐡𝑀 =π‘‡π‘œπ‘‘π‘Žπ‘™ π‘ƒπ‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘› x 100 % HASIL DAN PEMBAHASAN A. Partisipasi Masyarakat Dalam Program PHBM 1. LMDH Cinta Wana Sugih Tani Realisasi program PHBM di LMDH Cinta Wana Sugih Tani pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. Dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Tahap perencanaan LMDH Cinta Wana Sugih Tani No Jenis Kegiatan Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 1 Pembuatan Rencana Operasional terlibat 1 2,5 tidak terlibat 39 97,5 Penggarap di LMDH Cinta Wana Sugih Tani terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutandengan fungsi lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Tahap pelaksanaan LMDH Cinta Wana Sugih Tani No Jenis Kegiatan 1 Persemaian 2 Pemeliharaan 3 Tebangan 4 Keamanan hutan Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 40 0 40 0 0 40 40 0 100 0 100 0 0 100 100 0 Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Penggarap dil LMDH Cinta Wana Sugih Tani terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 3. 228 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Tabel 3 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Cinta Wana Sugih Tani No Jenis Kegiatan Kriteria 1 pembagian dan pengalokasian bagi hasil Jumlah (orang) Persentase (%) 40 0 100 0 Terlibat tidak terlibat 2. LMDH Cinta Hutan Realisasi program PHBM di LMDH Cinta Hutan pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkanpenggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat. Dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 Tahap perencanaan LMDH Cinta Hutan No Jenis Kegiatan Kriteria 1 Pembuatan Rencana Operasional Jumlah (orang) Persentase (%) 1 49 2 98 terlibat tidak terlibat Penggarap di LMDH Cinta Hutan terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Tahap pelaksanaan LMDH Cinta Hutan No Jenis Kegiatan 1 Persemaian 2 Pemeliharaan 3 Tebangan 4 Keamanan hutan Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 50 0 50 0 0 50 50 0 100 0 100 0 0 100 100 0 Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihatpada Tabel 6. Tabel 6 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Cinta Hutan No Jenis Kegiatan 1 pembagian dan pengalokasian bagi hasil Kriteria Terlibat tidak terlibat Jumlah (orang) Persentase (%) 50 0 100 0 3. LMDH Talaga Hurip Realisasi program PHBM pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkan penggarap dalam 229 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkanterlibat . hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7 Tahap perencanaan LMDH Talaga Hurip No Jenis Kegiatan Kriteria 1 Pembuatan Rencana Operasional Jumlah (orang) Persentase (%) 1 53 1,9 98,1 terlibat tidak terlibat Penggarap di LMDH Talaga Hurip terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Tahap pelaksanaan LMDH Talaga Hurip No Jenis Kegiatan 1 Persemaian 2 Pemeliharaan 3 Tebangan 4 Keamanan hutan Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 54 0 54 0 0 54 54 0 100 0 100 0 0 100 100 0 terlibat tidak terlibat terlibat tidak terlibat terlibat tidak terlibat terlibat tidak terlibat Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Talaga Hurip No Jenis Kegiatan 1 pembagian dan pengalokasian bagi hasil Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 54 0 100 0 Terlibat tidak terlibat 4. LMDH Sukamenak Realisasi program PHBM di LMDH Talaga Hurip pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkanpenggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat . hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 10. 230 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Tabel 10 Tahap perencanaan LMDH Sukamenak No Jenis Kegiatan Kriteria 1 Pembuatan Rencana Operasional terlibat tidak terlibat Jumlah (orang) Persentase (%) 1 27 3,6 96,4 Penggarap di LMDH Talaga Hurip terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untuk kegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 Tahap pelaksanaan LMDH Sukamenak No Jenis Kegiatan 1 Persemaian 2 Pemeliharaan 3 Tebangan 4 Keamanan hutan Kriteria Jumlah (orang) Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Persentase (%) 28 0 28 0 0 28 28 0 100 0 100 0 0 100 100 0 Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Dapat dilihat pada Tabel 12. Tabel 12 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Sukamenak No Jenis Kegiatan Kriteria 1 pembagian dan pengalokasian bagi hasil Jumlah (orang) Persentase (%) 28 0 100 0 Terlibat tidak terlibat 5. LMDH Wana Lestari Realisasi program PHBM di LMDH Wana Lestari pada tahap perencanaan belum sepenuhnya melibatkanpenggarap dalam tahap perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan persentase responden yang lebih besar tidak terlibat dibandingkan terlibat . hal tersebut sejalan dengan penelitian (Dwi, 2012) di LMDH Wana Lestari KPH Randublatung. Dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13 Tahap perencanaan LMDH Wana Lestari No Jenis Kegiatan 1 Pembuatan Rencana Operasional Kriteria terlibat tidak terlibat Jumlah (orang) Persentase (%) 1 34 2,9 97,1 231 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Penggarap di LMDH Wana Lestari terlibat dalam kegiatan pelaksanaan dengan persentase 100%. Untukkegiatan tebangan tidak terlibat dikarenakan fungsi hutan di RPH Wanaraja merupakan hutan lindung dan bukan sebagai hutan produksi. Namun secara keseluruhan penggarap telah melaksanakan kegiatan persemaian, pemeliharaan tanaman dan keamanan hutan. Dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 14 Tahap pelaksanaan LMDH Wana Lestari No Jenis Kegiatan 1 Persemaian 2 Pemeliharaan 3 Tebangan 4 Keamanan hutan Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 35 0 35 0 0 35 35 0 100 0 100 0 0 100 100 0 Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Terlibat tidak terlibat Penggarap terlibat dalam pengalokasian bagi hasil non kayu khusus komoditi kopi penggarap telah membayar besaran alokasi bagi hasil antara pihak Penggarap, Perhutani, LMDH Dan Desa. Tabel 12 Tahap pengalokasian bagi hasil LMDH Wana Lestari No Jenis Kegiatan 1 pembagian dan pengalokasian bagi hasil Kriteria Jumlah (orang) Persentase (%) 35 0 100 0 Terlibat tidak terlibat A. Efektivitas Kelembagaan LMDH Efektivitas kelembagaan merupakan keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuannya dengan Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kelembagaan adalah tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan,partisipasi dan sistem yang dianut (Anantanyu et al., 2015). Program PHBM merupakan kemitraan antara Perhutani dan LMDH yang mempunyai beberapa tahapan.Yaitu tahap perencanaan berupa penyusunan PKS (Perjanjian Kerja Sama), tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan persemaian, pemeliharaan, keamanan hutan dan alokasi bagi hasil. Namun pada kenyataannya penggarap tidak mengikuti perjanjian dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) tidak adanya kesesuaian jarak tanam dan hanya membayar sharing tanpa mengetahui bagaimana pengalokasiannya. Efektivitas dapat dievaluasi dari dua aspek, yaitu proses realisasi dan implementasi tujuan organisasi yang tercermin dalam perilaku organisasi dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Perilaku yang baik mengarah padaupaya pencapaian tujuan yang tidak akan bertahan lama (Hutapea, 2008). Berdasarkan hasil penelitian partisipasi sebagai anggota LMDH baru bersifat pelaksana. dari keseluruhan tahap PHBM, penggarap tidak terlibat langsung dalam perencanaan namun dalam pelaksanaan pemeliharaan, keamanan dan pemanfaatan bagi hasil penggarap ikut terlibat. Hal tersebut dikarenakan adanya tanggung jawab penggarap atas lahan andil yang perhutani berikan. Namun sebagian penggarap memanfaatkan lahan andil dengan menanam komoditi Pertanian dengan dalih sebari 232 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 menunggu komoditi kopi panen. Hal tersebut dikarenakan kurangnyaketegasan pihak Perhutani terhadap penggarap dalam penerapan program PHBM. Menurut (Subarudi, 2008)Good Forest Governance adalah suatu tata cara menentukan kebijakan kehutanan dengan kualitas hasil yangtepat. Prinsip Good Forest Governance terdiri dari prinsip akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi. Kelembagaan LMDH di RPH Wanaraja dapat dikatakan belum berjalan efektif dikarenakan 4 aspek Good Forest Governance belum terpenuhi yaitu: 1. Prinsip akuntabilitas LMDH di RPH Wanaraja tidak memiliki lembar pertanggungjawaban sehingga tidak ada rencana kegiatan yang jelas. 2. Prinsip Transparansi LMDH di RPH Wanaraja terdapat beberapa hal yang tidak transparan dalam melaksanakan Program PHBM. sebagian besar pengurus LMDH belum mengetahui tugas dan kewajiban masing masing. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pengurus LMDH. Dalam pengelolaan bagi hasil pun hanya ketua LMDH dan pihak Perhutani. Hasil tersebut tidak disosialisasikan kepada anggota yang lain sehingga para anggota hanya mengetahui tentang kewajiban membayar lahan andil tersebut. 3. Prinsip Demokrasi Suatu lembaga akan berjalan jika dalam pengambilan keputusan menggunakan asas demokrasi. Namun dalam pembuatan rencana operasional hanya ketua yang ikut dalam melaksanakan musyawarah dan sebagian lagi bertindak secara pasif dan hanya menerima keputusan yang telah terjadi sehingga peran penggarap dianggap netral menunggu hasil musyawarah dari pengurus inti LMDH saja. 4. Prinsip Partisipasi Partisipasi penggarap dalam LMDH hanya berbatas sebagai pelaksana kegiatan. Penggarap belum diikut sertakan dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan hasil diatas dapat dikatakan kelembagaan LMDH di RPH Wanaraja belum berjalan efektif dikarenakan belum memenuhi keempat prinsip Good Forest Governance. Sesuai dengan tabel berikut: 233 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Tabel 13 Efektivitas kelembagaan berdasarkan 4 prinsip Good Forest Governance B. Dampak Ekonomi Dalam program PHBM di LMDH yang berada di RPH Wanaraja pendapatan para penggarap dilihat dari hasil yang didapatkan dengan komoditi kopi sebagai MPTS yang secara resmi ditanam oleh penggarap sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang mana sesuai dengan hitungan Perhutani 1 pohon kopi dalam setahun menghasilkan beberapa kilogram disesuaikan dengan usia kopi tersebut: 1. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 0 - 1 tahun menghasilkan buah kopi seberat 0,5 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg 2. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 1 - 2 tahun menghasilkan buah kopi seberat 1 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg 3. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 2 – 3 tahun menghasilkan buah kopi seberat 2 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 RP/Kg 4. Dalam 1 pohon kopi kurun usia 3 tahun ke atas menghasilkan buah kopi seberat 3 Kg dengan harga jual dasar (HJD) seharga 5000 Rp/Kg Dari keterangan diatas merupakan standar dalam penentuan harga komoditi kopi berdasarkan jumlah pohonnya yang menjadi dasar dalam penentuan total keuntungan PHBM yang akan dibagi hasilkan sesuai persentase yang ada dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama). 234 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Tabel 14 Dampak Ekonomi LMDH RPH Wanaraja No 1 2 3 4 5 Lokasi LMDH Sumber Penerimaan Penerimaan PHBM komoditi kopi LMDH Cinta Wana Sugih Penerimaan non PHBM komoditi kopi Tani Total Penerimaan PHBM komoditi kopi LMDH Cinta Hutan Penerimaan non PHBM komoditi kopi Total Penerimaan PHBM komoditi kopi LMDH Talaga Hurip Penerimaan non PHBM komoditi kopi Total Penerimaan PHBM Komoditi Kopi LMDH Sukamenak Penerimaan Non PHBM Komoditi Kopi Total Penerimaan PHBM komoditi kopi Penerimaan non PHBM komoditi LMDH Wana Lestari kopi Total Nilai Penerimaan 14.887.500 55.300.000 Persentase (%) 21,21 78,79 70.187.500 8.426.953 69.350.000 100 10,83 89,17 77.776.953 29.885.938 87.600.000 100 25,44 74,56 1.174.855.938 9.768.750 36.300.000 100 21,2 79,8 46.068.870 1.606.914 14.900.000 100 6,06 93,94 16.506.914 100 Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa PHBM dengan Komoditi Kopi belum mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan penggarap di RPH Wanaraja hal itu berbanding terbalik dengan penelitian Bahruzin et al (2014) di KPH Bandung Utara. LMDH Cinta Wana Sugih Tani PHBM komoditi kopi berkontribusi sebesar 21,21% terhadap total pendapatan penggarap, LMDH Cinta Hutan PHBM 10,83%, . LMDH Talaga Hurip 25,44%, LMDH Sukamenak 21,2% dan LMDH Wana Lestari 6,06%, Sehingga pendapatan penggarap dari program PHBM belum berkontribusi dikarenakan usia tanam kopi penggarap yang belum optimal berbuah dan juga PHBM di RPH Wanaraja hanya melegalkan kegiatan tumpangsari dengan komoditi kopi. KESIMPULAN Partisipasi penggarap dalam melaksanakan Program PHBM hanya bersifat parsial dikarenakan partisipasi penggarap sebatas pelaksana yang aktif namun untuk kegiatan perencanaan hanya sebagian anggota LMDH yang ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan operasional. Efektivitas Kelembagaan LMDH masih belum sesuai dengan 4 prinsip Good Forest Governance dikarenakan belum ada kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan standar operasional yang berlaku, dalam pembuatan rencana operasional tidak semua penggarap namun hanya sebatas ketua saja yang terlibat, akses informasi sulit dijangkau dikarenakan penggarap hanya mendapatkan perintahnya saja dan terbatas hanya sebagian pengurus LMDH, belum adanya keputusan bersama dikarenakan penggarap hanya mewakilkan terhadap ketua LMDH. 235 SEMINAR NASIONAL Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat II Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Kamis, 28 Oktober 2021 Nilai dampak ekonomi dari adanya program PHBM belum memberikan dampak signifikan dikarenakan PHBM di RPH Wanaraja hanya terbatas pada komoditi kopi yang sangat bergantung kepada usia tanam dalam mendapatkan panen yang optimal. DAFTAR PUSTAKA Anantanyu, S., Sumardjo, S., Slamet, M., & Tjitropranoto, P. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kelembagaan Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Penyuluhan, 5(1). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v5i1.9803 Asmarani, A. 2003. Komunikasi Politik Dalam Konflik Pertanahan ( Isu Kerusakan Hutan dan Penjulukan ( name calling ) β€œ penjarah hutan ” terhadap petani penggarap wilayah kehutanan di kabupaten Garut ). Manajerial, 10, 81–91 Bahruzin, Hidayat, A., & Putri, E. I. K. 2014. Analisis Efektivitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya Dan Lingkungan, 1(1). Dwi, S. 2012. Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di KPH Cepu Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Ekawati, S., Dwiprabowo, H., Harun, M. K., Handoyo, Salaka, F. J., Subekti, B., & Raharjo, K. D. 2014. Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Heryawan, A. 2011. Pengelolaan Hutan di http://www.neraca.co.id/harian/article/3037 Jawa Barat. Neraca Harian. Retrieved from Hutapea, P. 2008. Kompetensi plus : teori, desain, kasus, dan penerapan untuk HR dan organisasi yang dinamis.Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama. Kurniawan, A. 2016. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yosowono). Universitas Negri Semarang. [skripsi]. Semarang: Universitas Negeri Semarang Meilya, A. 2005. Peluang Peningkatan Peranan Hutan Produksi KPH Randublatung Terhadap Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. [skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro. Nuraeni, R., Ardiansyah, S. G., & Zanthy, L. S. 2020. Permasalahan Matematika Aritmatika Sosial Dalam Bentuk Cerita: Bagaimana Deskripsi KesalahanKesalahan Jawaban Siswa. Teorema: Teori Dan Riset Matematika, 5(1). https://doi.org/10.25157/teorema.v5i1.3345. Rohman, N. 2010. Kajian Dampak Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) terhadap Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). [skripsi], Yogyakarta: Universitas Diponegoro. Shidiq, U., & Choiri, M. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9) .http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1 Solihin, D. 2005 Juli 19. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah. Retrieved fromhttp://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan pembangunandaerahkonsepstrategi-tahapan-dan-proses/tangga 236