IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 74 OF 2018 ON
POLICIES AND STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD
WASTE AND HOUSEHOLD-LIKE WASTE IN JUMBA VILLAGE,
AMUNTAI SELATAN DISTRICT.
HULU SUNGAI UTARA REGENCY
Supiatunnisa1.
Agus Surya Dharma2 .
Anna Maryati3 Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai e-mail: nisa.
supiatun19@gmail.
ABSTRAK
Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan isu lingkungan yang mendesak karena berdampak langsung terhadap kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat.
Di Desa Jumba.
Kecamatan Amuntai Selatan.
Kabupaten Hulu Sungai Utara, implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah belum menunjukkan hasil yang optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di tingkat desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang dipilih secara purposive Analisis data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan Hal ini ditandai dengan rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pemilahan sampah, lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan sumber daya, serta kurang optimalnya sosialisasi kebijakan.
Faktor pendukung meliputi peran tokoh masyarakat dan ketersediaan petugas pengangkut, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran.
Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.
Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, kebijakan publik, desa.
ABSTRACT
Household waste management is a critical environmental issue due to its direct impact on public health, cleanliness, and quality of life.
In Jumba Village.
South Amuntai District.
Hulu Sungai Utara Regency, the implementation of Regent Regulation Number 74 of 2018 concerning Waste Management Policy and Strategy has not been optimally carried out.
This study aims to analyze the implementation of the regulation and identify supporting and inhibiting factors at the village level.
This research employed a qualitative descriptive approach.
Data were collected through observation, interviews, and documentation involving 13 informants selected using purposive sampling.
Data analysis was conducted through credibility testing, including prolonged engagement, triangulation, and member checking.
The results indicate that the implementation of waste management policy has not been effective.
This is reflected in the low level of community participation and compliance in waste sorting, weak coordination among stakeholders, limited resources, and inadequate policy socialization.
Supporting factors include the role of community leaders and the availability of waste collection officers, while inhibiting factors consist of low public awareness and budget constraints.
This study concludes that strengthening coordination, improving policy socialization, and enhancing community participation are essential to improving the effectiveness of household waste management policy implementation at the village level.
Keywords: policy implementation, waste management, community participation, public policy.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 199
PENDAHULUAN
Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu tantangan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya penggunaan produk sekali pakai yang sulit terurai secara alami.
Perkembangan aktivitas rumah tangga modern telah mendorong peningkatan volume dan keragaman jenis sampah, yang apabila tidak dikelola secara memadai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang Di Indonesia, volume sampah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sampah rumah tangga (Albina Bare Telan dkk.
, 2.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan publik yang menuntut keterlibatan negara melalui kebijakan yang komprehensif dan Ketidak efektifan pengelolaan sampah rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan, degradasi kualitas tanah dan air, meningkatnya risiko penyakit, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat.
Dampak tersebut cenderung lebih terasa di wilayah pedesaan yang umumnya memiliki keterbatasan sarana prasarana, kapasitas kelembagaan yang lemah, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih beragam dalam pengelolaan lingkungan (Adi Nugroho dkk.
, 2.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk regulasi, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif hingga pada level paling bawah, yaitu desa.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrad.
Regulasi ini secara konseptual mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pembatasan timbulan sampah, pemilahan sejak sumber, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir, serta menegaskan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat (Rohim, 2.
Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering kali menghadapi berbagai kendala.
Permasalahan yang kerap muncul antara lain rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarpelaksana kebijakan, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada Kondisi ini menyebabkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif tidak sepenuhnya tercapai dalam realitas pelaksanaan di lapangan.
Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Jumba.
Kecamatan Amuntai Selatan.
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Temuan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah, bank sampah tidak berfungsi secara optimal, fasilitas pendukung terbatas, serta jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten sehingga menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik.
Menurut Degdo Suprayitno dkk,.
Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di tingkat Dengan demikian, persoalan pengelolaan sampah di Desa Jumba tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek implementasi kebijakan publik.
Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan dan komitmen aktor yang terlibat, kejelasan manfaat kebijakan, kapasitas dan kompetensi pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta tingkat kepatuhan dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.
Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada konteks perkotaan atau pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir.
Kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa, khususnya dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S.
Grindle sebagaimana dikemukakan dalam Leo Agustino .
, masih relatif terbatas.
Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang khas.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 200 Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Jumba, dengan menelaah berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya (Mallapiseng, 2.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik serta menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat desa.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Jumba.
Kecamatan Amuntai Selatan.
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan, peran aktor pelaksana, serta hambatan yang muncul dalam praktik pengelolaan sampah di tingkat desa (Sugiyono, 2.
Objek penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan subjek penelitian meliputi aparatur pemerintah daerah dan desa, petugas pengelola sampah, serta masyarakat Desa Jumba.
Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 13 orang, berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan kebijakan (Leo Agustino, 2.
Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2.
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian (Creswell, 2018.
Saleh, 2.
PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Bupati No.
74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan proses penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat berjalan efektif sesuai tujuan yang telah ditentukan (Leo Agustino, 2.
Interest affected (Kepentingan yang terliba.
Masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan program, terutama pada kegiatan pemilahan sampah dari sumber nya.
Tinggi nya keterlibatan warga serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan akan memperkuat proses implementasi, sedangkan rendahnya kesadaran dapat menjadi hambatan yang signifikan.
Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan Keterlibatan masyarakat menjadi tolak ukur awal apakah kebijakan dapat berjalan secara efektif di tingkat rumah tangga.
Ketika masyarakat berpartisipasi aktif, proses pemilahan dapat mempermudah kerja petugas serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilahan sampah di Desa Jumba belum terimplementasi, karena tidak memiliki fasilitas.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 201 tidak memiliki pengetahuan, dan tidak mendapat arahan resmi dari pemerintah Tingkat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah terlihat dari semakin tinggi kepedulian masyarakat, semakin besar peluang terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa tingkat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Desa Jumba cukup terimplementasi karena belum konsisten, belum merata tingkat kepedulian masyarakat, belum kuat dan belum menjadi budaya bersama sehingga masih memerlukan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan yang lebih Type of benefits (Tipe manfaa.
merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap keberlanjutan suatu Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin tinggi dukungan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan sampah Manfaat yang dirasakan dari program pengelolaan sampah Manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan.
Jika masyarakat merasakan manfaat secara langsung, maka dukungan terhadap kebijakan akan semakin besar.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa manfaat yang dirasakan dari program pengelolaan sampah di Desa Jumba terimplementasi karena memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam bentuk lingkungan yang lebih bersih, rapi merasakan kenyamanan lebih karena bau sampah berkurang dan halaman rumah tidak lagi dipenuhi sampah.
Adanya perubahan positif pada lingkungan perubahan positif pada lingkungan digunakan untuk menilai sejauh mana program pengelolaan sampah mampu memperbaiki kondisi lingkungan di desa.
Perubahan positif yang diharapkan meliputi berkurangnya sampah berserakan, lingkungan yang tidak bau, serta meningkatnya kenyamanan warga.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa adanya perubahan positif pada lingkungan di Desa Jumba telah memberikan perubahan positif terhadap lingkungan, terutama dalam hal kebersihan, pengurangan bau, dan kenyamanan warga.
Masyarakat merasakan manfaat secara langsung, dan secara visual lingkungan terlihat lebih tertata.
Extent of change envisio (Derajat perubahan yang diharapka.
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana perubahan yang ingin dicapai dapat terwujud.
Dalam pengelolaan sampah, pemerintah desa maupun instansi terkait berharap adanya perubahan perilaku masyarakat dalam hal pemilahan sampah serta target pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPS.
Target perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah Perubahan perilaku masyarakat menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
Pemerintah desa menargetkan agar masyarakat dapat membiasakan diri memilah sampah sebelum dibuang.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa target perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah di Desa Jumba belum terimplementasi karena kurangnya sosialisasi, minimnya fasilitas pendukung, serta anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah menjadi faktor penghambat perubahan perilaku.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 202 b.
Target pengurangan volume sampah Pengurangan volume sampah merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penerapan sistem pemilahan.
Dengan adanya pemilahan, sampah organik dapat dikelola kembali, sementara sampah anorganik dapat dipilah untuk keperluan daur ulang.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa target pengurangan volume sampah di Desa Jumba dapat melalui pemilahan belum tercapai.
Perubahan tersebut belum berdampak langsung pada penurunan jumlah sampah yang dibuang.
Dan Sebagian besar sampah masih masuk ke tempat pembuangan dalam kondisi bercampur, sehingga volume sampah yang harus diangkut tetap tinggi.
Site of decision making (Letak pengambilan keputusa.
Letak pengambilan keputusan menggambarkan pihak mana yang memiliki kewenangan dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan program.
Kejelasan pengambil keputusan sangat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan maupun miskomunikasi.
Siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait pengangkutan dan pemilahan sampah Dalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan merupakan unsur penting agar tidak terjadi tumpang tindih Berdasarkan hasil wawancara, observasi siapa yang berwenang mengambil keputusan terkait pengangkutan dan pemilahan sampah di Desa Jumba kewenangan pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pengangkutan sampah sudah jelas berada pada kepala desa, belum terimplementasi karena tidak ada didukung oleh sistem komunikasi, pemahaman, dan pelaksanaan yang Struktur kewenangan yang terpusat tidak dibarengi dengan sosialisasi mengenai pemilahan sampah, sehingga masyarakat dan RT hanya menjadi pelaksana pasif dan belum mengetahui peran mereka secara jelas.
Akibatnya, meskipun keputusan teknis ada, dampaknya belum optimal terhadap sistem pengelolaan maupun pemilahan sampah di desa Jumba.
Keterlibatan pihak desa atau RT dalam pengambilan keputusan Keterlibatan pihak desa atau RT diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai pada tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Keterlibatan pihak desa atau RT diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif pada tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa keterlibatan pihak desa atau RT dalam pengambilan keputusan di Desa Jumba belum terimplementasi.
Karena belum berkembang menjadi keterlibatan formal dalam perencanaan, penentuan kebijakan, atau evaluasi program pengelolaan sampah Koordinasi dengan dinas masih jarang, dan RT tidak memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan serta sistem pengelolaan masih berjalan secara sederhana dan bersifat instruktif dari atas, bukan hasil keputusan bersama.
Program implementor (Pelaksana Progra.
Pelaksana program merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan Kompetensi petugas, kedisiplinan, serta jumlah tenaga yang tersedia akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Kompetensi dan tanggung jawab petugas pengangkut sampah Kompetensi petugas pengangkut sampah merupakan indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
Petugas yang kompeten dan bertanggung jawab akan memastikan pengangkutan berjalan tertib dan sesuai jadwal.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 203 Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa kompetensi dan tanggung jawab petugas pengangkut sampah di Desa Jumba cukup terimplementasi karena dalam menjalankan tugas rutin pengangkutan sampah, sehingga keberadaan mereka membantu menjaga kebersihan lingkungan.
kompetensi petugas masih terbatas pada tugas operasional, tanpa pelatihan formal, standar kerja yang jelas, ataupun pelibatan dalam evaluasi dan perencanaan program.
Sistem pengangkutan juga belum sepenuhnya tertib dari segi waktu dan belum memiliki mekanisme penanganan kendala cuaca atau teknis.
Ketersediaan tenaga pelaksana yang memadai Ketersediaan tenaga pelaksana menjadi penentu apakah wilayah desa dapat terlayani dengan baik atau tidak.
Jumlah petugas yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam pengangkutan sampah.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan ketersedian tenaga pelaksana yang memadai di Desa Jumba cukup terimplentasi karena tenaga pelaksana cukup untuk menjalankan sistem dasar, tetapi belum memenuhi standar pelayanan optimal terutama terkait frekuensi pengangkutan dan kemampuan merespons peningkatan volume sampah.
Dengan demikian, kondisi ketersediaan tenaga pelaksana berada pada posisi menengah cukup untuk kebutuhan minimal, namun belum memadai untuk pelayanan yang maksimal dan Penambahan tenaga atau penyesuaian sistem diperlukan agar desa dapat memberikan layanan yang lebih bagus.
Resources committed (Sumber daya yang digunaka.
Merupakan variabel yang menggambarkan sejauh mana sumber daya yang tersedia mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.
Sumber daya yang dimaksud mencakup sarana fisik seperti truk pengangkut, tong sampah, dan fasilitas TPS, serta ketersediaan anggaran dan dukungan pemerintah desa.
Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah .
ruk,tong.
TPS) Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pengangkutan dan pengolahan sampah tidak dapat berjalan secara optimal.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa ketersedian sarana prasarana pengelolaan sampah .
ruk, tong.
TPS) di Desa Jumba cukup terimplementasi karena hanya memiliki tong sampah dan mobil pick up untuk mengangkut ke TPA belum mendukung implementasi pengelolaan sampah yang efektif.
Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia hanya memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, namun jauh dari standar pengelolaan sampah yang baik dan terstruktur.
Ketersediaan dana pemerintah Desa Selain sarana prasarana, ketersediaan dana menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelancaran program pengelolaan sampah.
Dana operasional diperlukan untuk mendukung pengangkutan, perawatan fasilitas, serta biaya Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa ketersedian dana pemerintah desa di Desa Jumba terimplementasi karena menunjukkan bahwa secara kebijakan dan anggaran, pemerintah desa telah memberikan perhatian dan dana terhadap program pengelolaan sampah.
Power,interest,and strategy of actor involved .
ekuasaan,kepentingan kepentingan,dan strategi dari aktor yang terliba.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 204 Menggambarkan peran, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di desa.
Variabel ini menilai bagaimana strategi komunikasi dan sosialisasi dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami serta turut terlibat dalam kebijakan.
Strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat Strategi komunikasi dan sosialisasi merupakan aspek yang berpengaruh besar terhadap pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah.
Tanpa sosialisasi yang tepat, masyarakat tidak akan mengetahui prosedur pemilahan maupun jadwal pengangkutan yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Jumba belum terimplementasi.
Meskipun pihak kabupaten memiliki program sosialisasi, pelaksanaannya tidak sampai pada tingkat desa secara merata, dan pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi resmi yang terstruktur.
Minimnya komunikasi kebijakan tercermin dari rendahnya pengetahuan masyarakat, tidak adanya pelatihan bagi petugas, serta tidak adanya media informasi yang mendukung pemahaman publik.
Dampaknya, masyarakat belum mampu menjalankan pemilahan sampah dan belum memahami prosedur kebijakan secara Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi belum efektif dan memerlukan perbaikan signifikan.
Kepentingan atau hambatan dari pihak terkait .
emerintah,warga, petugas Indikator ini digunakan untuk melihat bagaimana kepentingan serta hambatan yang dialami oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
Setiap pihak memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi implementasi.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan maka peneliti dapat simpulkan bahwa kepentingan atau hambatan dari pihak terkait .
emerintah, warga, petugas kebersiha.
di Desa Jumba belum terimplementasi karena tidak adanya fasilitas pemilahan, tidak aktifnya bank sampah, sarana transportasi yang terbatas, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor yang memperkuat rendahnya kesadaran masyarakat.
Kondisi ini berdampak pada perilaku warga yang masih membuang sampah secara campur tanpa proses pemisahan.
Institution and regime characteristic .
arakteristik lembaga dan rezim yang merupakan variabel yang menilai sejauh mana karakteristik lembaga pelaksana dan struktur pemerintahan desa mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.
Komitmen dan Dukungan Pemerintah desa Komitmen dan dukungan pemerintah .
olitical wil.
merupakan salah satu indikator penting dalam sub variabel karakteristik lembaga dan rezim yang Indikator ini menunjukkan sejauh mana pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kesungguhan, kemauan politik, dan keberpihakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jumba didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat dan berkesinambungan.
Pernyataan para informan sejalan dengan kondisi empiris di lapangan yang menunjukkan adanya dukungan anggaran, ketersediaan sarana prasarana.
Dukungan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan.
Kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 205 optimal.
Kejelasan struktur kelembagaan dalam penanganan sampah Kejelasan struktur kelembagaan merupakan hal penting agar koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat berjalan dengan baik.
Struktur yang tidak jelas seringkali menyebabkan tumpang tindih wewenang dan hambatan Untuk memahami bagaimana struktur organisasi penanganan sampah di Desa Jumba.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan maka peneliti dapat simpulkan bahwa kejelasan struktur kelembagaan dalam penanganan sampah di Desa Jumba belum terimpleemntasi karena tidak memiliki kejelasan yang kuat dan belum berjalan secara formal.
Meskipun secara persepsi masyarakat dan aparat desa menunjuk Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama, namun tidak ada pembagian tugas yang rinci, sistem koordinasi yang jelas, maupun lembaga khusus yang menangani pengelolaan sampah.
Compliance and responsiveness .
ingkat kepatuhan dan adanya respon dari Variabel yang menggambarkan sejauh mana masyarakat dan pelaksana kebijakan menunjukkan kepatuhan serta responsivitas terhadap aturan pengelolaan sampah.
variabel ini mencakup kepatuhan warga dalam melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan, serta kedisiplinan pelaksana, terutama petugas kebersihan, dalam mengangkut sampah sesuai jadwal.
Tingkat kepatuhan dan responsivitas sangat mempengaruhi, karena kebijakan yang baik tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dan kedisiplinan pelaksana.
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah Kepatuhan masyarakat adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat mengikuti aturan pemilahan sampah yang telah ditetapkan.
Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan keberhasilan sosialisasi dan pemahaman yang baik, sedangkan tingkat kepatuhan yang rendah menunjukkan adanya hambatan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemilahan sampah di Desa Jumba belum terimplementasi karena berada pada kategori rendah masyarakat masih menganggap pemilahan sampah sebagai hal yang merepotkan dan tidak mendesak, sehingga pemilahan belum menjadi budaya maupun kewajiban yang dipatuhi.
Rendahnya kepatuhan ini juga diperkuat oleh tidak adanya fasilitas pemilah, kurangnya edukasi, dan ketiadaan pengawasan atau aturan tegas.
Disiplin dan jadwal pelaksanaan pengangkutan sampah Disiplin pelaksana program, khususnya petugas pengangkut sampah, sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan.
Jadwal yang teratur akan membantu masyarakat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka peneliti dapat simpulkan bahwa disiplin dan jadwal pelaksana pengangkutan sampah baik cukup terimplementasi karen program pengangkutan sampah di Desa Jumba telah berjalan cukup disiplin dan konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan baik.
Petugas juga menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas, meskipun masih terdapat hambatan teknis seperti hujan, kerusakan kendaraan, dan lonjakan volume sampah.
Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 206 B.
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati No.
Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut Faktor Pendukung Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jumba tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah desa sebagai pelaksana utama di tingkat lokal.
Lingkungan Yang Bersih faktor pendukung penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah karena kondisi ini mampu menciptakan efek positif yang mendorong partisipasi Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DISPERKIM-LH dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan yang mulai terlihat bersih menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Jumba.
Kebersihan lingkungan mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan ikut berperan dalam menjaga ketertiban pembuangan sampah Peran Aktif Tokoh Masyarakat faktor pendukung penting dalam pengelolaan sampah karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat dan dihormati oleh warga setempat.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran aktif tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Jumba.
Tokoh masyarakat tidak hanya memberikan contoh perilaku menjaga kebersihan, tetapi juga secara langsung mengingatkan warga yang masih membuang sampah Keberadaan Petugas Pengangkut Sampah Dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Jumba karena jadwal yang teratur memberi kepastian kepada warga mengenai waktu yang tepat untuk membuang sampah Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa keberadaan petugas pengangkut sampah yang bekerja tiga kali seminggu menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran pengelolaan sampah di desa.
Jadwal pengangkutan yang teratur membantu masyarakat membuang sampah rumah tangga dengan lebih disiplin, sehingga sampah tidak menumpuk baik di rumah warga maupun di tempat penampungan sementara Ketersediaan Tong Sampah Karena fasilitas ini memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga.
Dengan adanya tempat pembuangan yang terarah dan mudah dijangkau, warga tidak lagi kesulitan mencari lokasi pembuangan.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Tong sampah yang tersedia memudahkan masyarakat membuang sampah rumah tangga pada tempat yang telah disediakan, sehingga kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat diminimalisir Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 207 Faktor Penghambat Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jumba pasti mendapatkan hambatan.
Ada beberapa faktor penghambat yang paling signifikan Adalah Rendah nya Kepatuhan Masyarakat Besar warga belum memahami manfaat pemilahan sampah, belum terbiasa dengan pola pengelolaan sampah yang benar, serta masih kuatnya kebiasaan lama yang sulit diubah.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Jumba belum optimal.
Masyarakat masih kurang sadar dan kurang patuh terhadap aturan pemilahan serta jadwal pembuangan sampah Terjadinya Koordinasi yang Belum Optimal Tidak adanya mekanisme komunikasi rutin serta ketiadaan forum evaluasi berkala yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, membahas perkembangan program.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang belum optimal antara dinas dan pemerintah desa menjadi salah satu hambatan penting dalam pengelolaan sampah.
Keterbatasan dana yang dialami Desa Jumba terjadi karena anggaran desa harus dibagi Kurangnya anggaran ini menyebabkan desa tidak mampu menyediakan fasilitas penting seperti tempat pemilahan sampah, armada pengangkut yang lebih layak, ataupun kegiatan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah masih belum optimal karena keterbatasan Minimnya anggaran membuat desa sulit menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan sampah, armada pengangkut yang memadai, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Terjadinya kondisi belum adanya program pemanfaatan atau daur ulang Ketiadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan daur ulang, keterbatasan anggaran desa untuk menyediakan fasilitas dan peralatan, serta belum adanya perencanaan yang matang dari pihak desa.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan program pemanfaatan atau daur ulang sampah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah di Desa Jumba.
Pengelola menyampaikan bahwa desa belum memiliki SDM yang kompeten dalam mengelola kegiatan daur ulang, ditambah keterbatasan pendanaan dan belum adanya perencanaan yang matang.
SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Jumba.
Kecamatan Amuntai Selatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S.
Grindle (Leo Agustino, 2.
, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum terimplementasi secara optimal.
Ketidakefektifan implementasi kebijakan tercermin dari berbagai aspek, baik dari sisi konten kebijakan maupun konteks implementasinya.
Pada tingkat masyarakat, masih ditemukan rendahnya keterlibatan dan kepatuhan dalam melakukan pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan kebijakan.
Target perubahan perilaku masyarakat serta upaya pengurangan volume Supiatunnisa.
Agus Surya Dharma.
Anna Maryati | Implementation of Regent | 208 sampah belum tercapai secara signifikan.
Kondisi ini diperparah oleh belum jelasnya pembagian kewenangan dan struktur kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan secara parsial dan kurang terkoordinasi.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya strategi komunikasi kebijakan menjadi faktor penghambat utama dalam proses implementasi.
Aspek sosialisasi kebijakan juga menjadi persoalan penting dalam penelitian ini.
Sosialisasi yang belum dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, serta mekanisme kebijakan pengelolaan sampah.
Akibatnya, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan cenderung bergantung pada layanan pengangkutan sampah semata, tanpa diiringi kesadaran untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.
Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya sejumlah faktor pendukung yang menunjukkan potensi keberhasilan kebijakan di masa mendatang.
Di antaranya adalah meningkatnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, manfaat nyata yang dirasakan dari keberadaan program pengangkutan sampah, serta perubahan positif kondisi lingkungan desa yang lebih bersih dan tertata.
Selain itu, adanya komitmen dan dukungan pemerintah desa, baik dalam bentuk alokasi pendanaan maupun konsistensi pelaksanaan jadwal pengangkutan sampah, menjadi modal penting dalam upaya penguatan implementasi kebijakan.
Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di tingkat desa sangat ditentukan oleh penguatan peran serta masyarakat, kejelasan kelembagaan dan pembagian kewenangan, peningkatan kapasitas aparatur dan pelaksana kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Di samping itu, diperlukan strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat.
Kesimpulan ini menegaskan bahwa meskipun tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Jumba masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui perbaikan menyeluruh dan berkelanjutan pada seluruh aspek implementasi kebijakan di tingkat desa.
DAFTAR PUSTAKA