Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025, 50-71 ISSN 2686-1836 (Prin.
ISSN 2716-0742 (Onlin.
Available Online at http://ejournal.
id/JPKP Department of Management of Public Security and Safety.
Faculty of Community Safety and Protection.
Institute of Home Affairs Governance (IPDN) DOI: https://doi.
org/10.
33701/jpkp.
Received: 2025-02-26.
Accepted: 2025-09-29.
Published: 2025-10-02
ANALISIS PENERAPAN SMART GOVERNANCE
DI KAWASAN PERBATASAN: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN
Abdul Malik Fajar1.
Agung Nurrahman2,3 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Institut Pemerintahan Dalam Negeri corresponding author: agung_nurrahman@ipdn.
ABSTRAK
Salah satu wujud penerapan smart governance adalah terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Nunukan.
Indeks yang diperoleh Kabupaten Nunukan masih berada pada level menengah.
Di sisi lain, penerapan smart governance pada daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan masih belum banyak dikaji secara mendalam.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan.
Metode penelitian ini deskriptif kualitatif.
Hasil penelitiannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh mekanisme tradisional, sementara pemanfaatan platform digital untuk partisipasi masyarakat belum optimal.
Integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan publik di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat, didukung oleh infrastruktur yang lebih Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menerapkan smart governance melalui penyusunan master plan dan regulasi Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik.
Namun, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan di beberapa Implikasi akademiknya, penelitian ini mengisi celah literatur dengan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika implementasi smart governance di wilayah perbatasan, yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah perkotaan pada umumnya.
Kata Kunci: Smart city.
Smart governance.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Wilayah Perbatasan.
Copyright .
2025 Abdul Malik Fajar.
Agung Nurrahman This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.
0 International License.
ABSTRACT
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 50
ABSTRACT
One form of smart governance implementation is the establishment of an electronic-based government system in Nunukan Regency.
The index obtained by Nunukan Regency is still at a medium level.
On the other hand, the implementation of smart governance in border areas such as Nunukan Regency has not been studied in depth.
The purpose of this study is to analyze the implementation of smart governance in Nunukan Regency.
The research method used is descriptive qualitative.
The results of the study indicate that the implementation of smart governance in Nunukan Regency is still dominated by traditional mechanisms, while the utilization of digital platforms for public participation is not yet The integration and interoperability of public service applications in Nunukan Regency still need to be strengthened, supported by more adequate infrastructure.
The Nunukan Regency Government has provided a public service website that facilitates public access to information.
The Nunukan Regency Government is committed to implementing smart governance through the development of a master plan and supporting regulations.
Overall, the implementation of smart governance in Nunukan Regency is quite wellmanaged.
However, there are still several areas that need improvement and further Academically, this research fills a gap in the literature by providing deep insights into the dynamics of smart governance implementation in border areas, which have characteristics that differ from those of urban areas in general.
Keywords: Smart city.
Smart governance.
Electronic-Based Governance System.
Border Area.
PENDAHULUAN
Salah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan Layanan SPBE, sebagai hasil dari satu atau lebih fungsi
SPBE,
memberikan manfaat dan meningkatkan pelayanan publik.
Pelaksanaan SPBE berlandaskan pada prinsip efektivitas.
Salah satu wujud dari pelayanan governance di Indonesia yaitu dengan Undang-undang Nomor 95 Tahun 2018 SPBE di Kabupaten Nunukan adalah tersedianya website layanan digital yang dapat diakses melalui nunukankab.
Adapun Kabupaten Nunukan SPBE berbagai kebijakan, diantaranya adala Peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2023 Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2019 tentang tata kelola SPBE.
Berkaitan dengan indeks SPBE yang diperoleh Kabupaten keterpaduan, kesinambungan, efisiensi.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 51
Nunukan, dapat digambarkan melalui Provinsi Kalimantan Utara diharapkan Tabel 1.
Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 No.
Kabupaten/Kota Meskipun SPBE, tertinggi pada skala nasional indeks SPBE adalah skala 5 (Redaksi, 2.
Nilai Nilai Indeks 3,34 2,92 2,61 2,34 2,34 Bulungan Tarakan Nunukan Malinau Tana Tidung Sumber: Redaksi, 2024 tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan karakteristik dan tantangan yang perlu dipahami lebih mendalam.
Status "level SPBE adanya dinamika dalam tata kelola digital konsep smart governance perlu dianalisis dan integrasi layanan, yang menuntut Salah satu model yang umumnya faktor-faktor yang memengaruhinya.
Peneliti dikembangkan oleh Giffinger et.
, smart governance dikarenakan SPBE economy, smart people, smart mobility, merupakan bagian dari dimensi ini dalam smart living, smart environment, dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan smart governance itu sendiri.
Dalam yang cerdas.
Dalam hal ini.
Kabupaten penelitian ini.
SPBE dapat dilihat sebagai Nunukan belum memiliki regulasi dalam instrumen untuk mewujudkan dimensi- hal smart city.
Pada surat Kemenkominfo dimensi tersebut, terutama pada aspek tata No.
kelola bitoktasi dan digitalisasi pelayanan Kabupaten Nunukan telah terpilih sebagai Kabupaten yang akan mengikuti Gerakan 349/DJAI/AI.
02/06/2022
Menuju Kota Cerdas (Smart cit.
Tahun berbagai daerah di Indonesia masih sangat Penelitian yang relevan cukup Tabel 1.
menunjukkan bahwa banyak dilakukan, terutama dengan fokus Kabupaten Nunukan berada pada level pada wilayah perkotaan.
Sebagaimana menengah pada hasil indeks SPBE yang penelitian Fatimah & Ruhana .
Sejalan dengan hal tersebut, mengkaji strategi pengembangan smart disebutkan pula bahwa kabupaten/kota di governance di Kota Bandung, dan temuan Capaian SPBE Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 52
penelitiannya dan perumahan terjangkau di Tiongkok, keberhasilan penerapan smart governance menegaskan bahwa smart governance dapat diperkuat oleh sosialisasi yang tidak bisa hanya menjadi kumpulan Temuan penelitian yang dilakukan aplikasi yang terfragmentasi, melainkan oleh Santoso & Rahmadanita .
pun teknologi dan inovasi kelembagaan yang Temuan dari Maulana et al.
juga menjelaskan kebutuhan akan aspek manusia dan kelembagaan belum sistem yang terintegrasi dan transparan, diperhatikan secara optimal.
Di sisi lain, khususnya dalam konteks perizinan usaha penelitian Damayanthi & Nugroho .
di Indonesia.
telah melakukan evaluasi pada penerapan Sementara itu, penerapan smart smart governance di Kota Semarang.
Kamil et al.
menyatakan bahwa seperti Kabupaten Nunukan masih belum banyak dikaji secara mendalam.
Penelitian kelembagaan, pengembangan SDM, dan ini mengisi celah penelitian .
esearch ga.
infrastruktur adalah aspek utama yang dengan menganalisis penerapan smart governance di wilayah perbatasan seperti .
Kabupaten Nunukan.
Karakteristik unik melakukan studi kasus di Kota Bandung wilayah perbatasanAidengan tantangan birokrasi, dan layanan publik adalah aspek publikAimenjadikan utama dari smart Sedangkan Nasrulhaq Makassar, governance, yang semuanya terkait dengan penggunaan governance di luar konteks perkotaan.
Meskipun Berdasarkan internasional juga menunjukkan adanya celah serupa, terutama pada konteks di bertujuan untuk menganalisis penerapan luar kota-kota besar.
Penelitian dari Zhong smart governance di Kabupaten Nunukan, et al.
dan Zhao et al.
dengan mengidentifikasi dimensi, faktor meskipun berfokus pada isu-isu spesifik pendukung, serta tantangan yang dihadapi seperti pengentasan kemiskinan energi dalam implementasinya.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 53
KAJIAN TEORI
meningkatkan kolaborasi, pengambilan Smart city (Kota Pinta.
Kota pintar adalah keputusan, dan layanan publik (Bolyvar & melibatkan teknologi dan infrastruktur pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, dan pengelolaan sumber daya melalui tata (Mursalim.
Konsep ini meliputi enam komponen masyarakat, kehidupan, mobilitas, dan lingkungan (Ardhana, 2.
Pelaksanaan inisiatif kota pintar bertujuan mewujudkan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berbagai infrastruktur dan memanfaatkan teknologi informasi (Dewi, 2.
Smart governance Smart governance di Indonesia, dengan lebih dari 51% sistem e-government telah diterapkan di 15 kota yang dievaluasi (Anindra et al.
Namun, perangkat berbasis TIK dan data terbuka mengembangkan model tata kelola baru (Pereira et al.
, 2.
Penerapannya kebijakan yang mendukung, transparansi, dan layanan e-government (Rahmatullah.
Giffinger .
menyatakan bahwa terdapat empat aspek pada penerapan smart governance yaitu partisipasi masyarakat, pelayanan pemerintahan dan perspektif dan strategi Kaitannya dengan penelitian ini, faktor penting dalam penerapan smart city Meijer, 2015.
Pereira et al.
, 2.
Hal mendukung pengembangan smart city di Indonesia belum sepenuhnya berhasil, karena indikator-indikator utama masih belum sepenuhnya terpenuhi (Evellinda, aspek partisipasi masyarakat berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola kota/kabupaten.
Aspek pelayanan publik dan sosial menekankan pada peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Aspek transparansi menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Aspek perspektif dan strategi politik berkaitan dengan visi dan Smart komponen utama dari kota cerdas, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi kerangka kerja yang dimiliki pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan smart governance (Giffinger et.
al, 2.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 54
METODE
Penelitian Pada kesimpulan, penulis merumuskan temuan- pendekatan kualitatif deskriptif.
Kerangka temuan peneltian berdasarkan pola-pola Giffinger et.
yang meliputi yang ditemukan dari data yang disajikan.
partisipasi masyarakat, pelayanan publik dan sosial, transparansi pemerintahan dan perspektif dan strategi politik, dijadikan sebagai panduan utama dalam merancang Teknik penentuan informan adalah secara Adapun informan penelitian ini fungsional, petugas pelaksana teknis, dan masyarakat pengguna layanan.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini semi-terstruktur, non-partisipatif.
Sementara itu, analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
(Miles & Huberman, 1.
Reduksi data mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
Pada tahap reduksi, data dikodifikasi dan dikategrikan berdasarkan dimensi smart governance Giffinger et.
Selanjutnya, penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk Analisis Penerapan Smart governance di Kabupaten Nunukan Giffinger et.
menyatakan mengkategorisasi data yang diperoleh.
HASIL DAN PEMBAHASAN
memudahkan pemahaman dan penarikan partisipasi masyarakat, pelayanan publik dan sosial, transparansi pemerintahan dan perspektif dan strategi politik.
Hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.
Partisipasi Masyarakat Pencapaian pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat di setiap tahapan proses pembuatan kebijakan publik (Nurrahman al, 2.
Menurut temuan wawancara yang dilakukan kepada empat orang masyarakat pada tanggal 30 Januari 2024 berlokasi di lingkungan rumah Ibu Tina.
Adapun hasil wawancaranya menjelaskan bahwa partisipasi langsung masyarakat dalam penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan ditunjukkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenban.
Namun, berdasarkan hasil Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 55
wawancara, diketahui bahwa kegiatan Di sisi lain.
berdasarkan temuan Musrenbang lebih banyak dihadiri oleh dari wawancara yang dilakukan dengan perwakolan masyarakat seperti ketua RT.
Kepala Bidang Informatika terkait tingkat partisipasi di ruang rapat pada 10 Januari informan mengetahui adanya Musrenbang Hasil wawancaranya adalah sebagai tetapi masyarakat memilih untuk tidak mengikuti kegiatan Musrenbang karena masyarakat yang ikut dalam partisipasi merasa sudah diwakili oleh perwakilan arah keputusan kebijakan.
Kalau dari saya Perwakilan hal Ini bisa dicek jumlah pengungjung masyarakat merupakan orang-orang yang website pemkab Nunukan dari situ bisa dianggap memiliki posisi tertentu di dilihat seberapa banyak masyarakat yang lingkungan, seperti Ketua RT atau tokoh berpatisipasi/ikut Di sisi lain, hasil wawancara layanan online mereka memanfaatkan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat layanan pengaduan sehingga menjadi tidak merasa terdorong untuk mengikuti Musrenbang.
Sebagian Auuntuk kebijakanAy.
Hal (Kepala Bidang Informatika, wawancara pribadi, 10 Januari 2.
diantaranya adalah masyarakat merasa sudah cukup terwakilkan oleh tokoh tentang pentingnya Musrenbang, atau karena akses dan waktu tang tidak Dengan demikian, masyaraat tidak melihat manfaat langsung dari kehadirannya dalam kegiatan tersebut.
Hasil terdapat partisipasi langsung masyarakat yang rendah, dan dapat menjadi tantangan dalam penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan, khususnya dalam Sumber: https://w.
rangka mewujudkan partisipasi publik Gambar 1.
Worth dan Traffic Website pengambilan keputusan.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 56
Peneliti melakukan website report pada statshow.
com sehingga mendapat data pada gambar 4.
11 dari laporan tersebut bisa dilihat jumlah pengunjung tahunan berjumlah 151.
475 pengunjung dan sebanyak 333.
610 halaman dilihat.
Peneliti masyarakat yang berpotensi menggunakan keputusan belum maksimal tercapai.
Berdasarkan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan terkait frekuensi partisipasi di ruang sekretariat pada 15 Februari 2024.
Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Aujumlah Sumber: Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Gambar 2.
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2023 masyarakat dalam pengambilan keputusan Berdasarkan wawancara dan data bisa dilihat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan .
Disini segala usulan ditampung lalu dipilih yang akan menjadi prioritas karna tidak semua usulan dapat diakomidir detilnya tertera pada renjaAy.
(Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan, wawancara pribadi, 15 Februari 2.
di atas peneliti menilai bahwa tingkat partisipasi telah tercapai.
Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya usulan seperti yang Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2023 yaitu jumlah usulan yang target capaian berjumlah 420 usulan.
Berdasarkan Kabupaten Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025 Nunukan, | 57 diketahui partisipasi perwakilan dan mekanisme layanan pengaduan atau partisipasi dalam (Musrenban.
, survei online.
Sebaliknya, angka tersebut bisa jadi didominasi oleh interaksi pasif, seperti sekadar membaca berita atau dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, belum sepenuhnya optimal.
diperkuat oleh temuan triangulasi data.
Dengan demikian, peneliti berpendapat Sementara data Musrenbang menunjukkan bahwa dibutuhkan upaya peningkatan adanya ribuan usulan yang terverifikasi, partisipasi langsung melalui optimalisasi interaksi digital masih sangat minim.
Hal Kabupaten Nunukan.
Analisis Kesenjangan berjalan, partisipasi fungsional melalui kanal digital belum sepenuhnya terwujud.
Temuan ini menegaskan kembali bahwa dalam smart governance di Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya dualitas antara mekanisme tradisional dan adopsi interaksi dan dampaknya terhadap proses digital yang belum optimal.
Meskipun pengambilan keputusan (Giffinger et.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan .
(Musrenban.
Penelitian ini mengusulkan adanya utama, partisipasi masyarakat cenderung tidak langsung, melainkan diwakili oleh interaktif, yang dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh informal seperti Ketua RT forum diskusi secara daring, survey dan tokoh masyarakat.
Di sisi lain, upaya pemerintah berbasis media digital.
Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Haryani et al.
menunjukkan tantangan yang berbeda.
melibatkan masyarakat menjadi aspek Meskipun data Statshow.
com mencatat penting dalam mengupayakan keterlibatan 475 pengunjung per tahun, jumlah aktif masyarakat.
Adanya forum diskusi tersebut perlu dianalisis secara kritis.
Data tersebut diharapkan dapat meningkatkan Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 58
pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan kapasitas masyarakat di secara mendalam (Nurakhmadi et al.
bidang sains, teknologi, pendidikan, dan Penyediaan forum diskusi yang ekonomi (Yanti et al.
, 2.
Pemerintah interaktif membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan dapat melakukan juga mendukung adopsi teknologi oleh kolaborasi dengan berbagai elemen untuk (Baharuddin Selain secara aktif dan produktif.
Senada dengan pendapat dari Alfiana et al.
, bahwa tersebut.
Pemerintah Kabupaten Nunukan kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam masyarakat Kabupaten Nunukan, terutama Kolaborasi dengan berbagai terkait dengan pemahaman manfaat dari penerapan layanan smart governance yang membangun budaya literasi mulai dari telah disediakan.
Tantangan yang masih elemen keluarga (Rahmadanita, 2.
Kolaborasi antarinstansi dan penguatan e- menerapkan smart governance adalah literacy melalui sosialisasi, pelatihan, dan rendahnya tingkat literasi digital (Darmadi studi banding berperan dalam optimalisasi et al.
, 2.
Adanya upaya peningkatan inovasi e-government serta peningkatan literasi digital masyarakat merupakan partisipasi masyarakat (Rozikin et al.
salah aspek yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pelayanan Publik dan Sosial Sebagaimana pendapat Hayati .
Berdasarkan hasil wawancara yang Yuniar et al.
menyatakan bahwa bahwa ketersediaan pelayanan publik meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi indikator keberhasilan penerapan dapat menjadi salah satu upaya untuk smart governance di Kabupaten Nunukan.
Adapun informan penelitian menyatakan bahwa tiap OPD memiliki layanan publik Literasi digital juga meliputi yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Lebih lanjut untuk keseluruhan layanan meningkatkan tata kelola pemerintahan publik yang disediakan aksesnya melalui (Cahya et al.
, 2.
, dan literasi digital id, sebagai berikut.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 59
Tabel 2.
Layanan Publik di Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan No.
interoperabilitas layanan publik tersebut.
Jenis Layanan Publik Layanan Pengaduan melalui Lapor dan Silapdat Layanan Hukum Layanan Sektor pendidikan Layanan Geo Spasial melalui GIS Layanan Informasi Dokumentasi melalui PPID Layanan Kependudukan melalui PakRT Layanan Pajak Retribusi melalui BTH Layanan Berusaha melalui OSS dan Sempadan Sumber: Data Penelitian, 2025 Hasil Integrasi sistem informasi antar-OPD menjadi aspek penting dalam mendukung memastikan akses dan pertukaran data multisektor yang efektif (Istiyanto & Sutanta, 2.
Integrasi data dalam layanan publik meningkatkan efektivitas dan akurasi informasi dengan mengurangi redundansi entri data serta memastikan sinkronisasi dan validitas data (Sumiraha & Zohrib, 2.
Integrasi digital dalam bahwa pelayanan pada Diskominfotik sudah tercapai dan berfokus kepada kebijakan, peningkatan literasi digital, pelayanan yang bersifat online.
Pelayanan untuk memberikan akses yang mudah, cepat, dan efisien bagi pengguna dalam melakukan berbagai (Sofianto layanan pengaduan, pendaftaran layanan.
Sementara pengajuan permohonan, dan mendapatkan memerlukan teknologi khusus dan tata real-time kelola yang efektif untuk memastikan .
ebagaimana yang terlihat pada tabel .
integrasi informasi antar aplikasi serta Keberadaan koordinasi dari tingkat daerah hingga adalah indikator positif dari komitmen pusat (Koesnadi, 2.
Interoperabilitas pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien.
pertukaran dan pemanfaatan data antar layanan-layanan Hasil penelitian ini menunjukkan elemen pemerintahan untuk meningkatkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan dan aksesibilitas informasi (Husein et al.
, 2.
Pemerintah Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 60
Selanjutnya Nunukan tower/menara jaringan, sebagai berikut.
mendukung penerapan smart governance.
Kabupaten Sumber: Laporan Tower Kabupaten Nunukan Gambar 4.
Data Tower Jaringan Kabupaten Nunukan Berdasarkan Kabupaten Nunukan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informatika (BAKTI).
Peneliti memiliki jumlah tower sebanyak 311 menilai bahwa infrastuktur tower untuk kabupaten Nunukan sudah memadai dan menggunakan Vsat Intern dan tinggi terdapat ditiap 21 kecamatan yang ada.
menara 5-72 meter serta ada 149 menara sisi lain wawancara yang dilakukan pada Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 61
10 Januari 2024 berlokasi diruang rapat Nunukan Kepala Bidang Informatika tentang pembangunan mengatakan: Aukami menantang, ketersediaan menara belum sedang mengembangkan suatu website tentu menjamin konektivitas yang stabil di seluruh wilayah, khususnya di area-area pengembangan ini merupakan bagian dari Oleh karena itu, tantangan yang pembangunan oleh pemerintah dengan lebih signifikan bukan hanya pada jumlah Diskominfotik menara, melainkan pada kualitas sinyal Menurut dan aksesibilitas internet yang merata paparan wawancara di atas Pemerintah untuk mendukung layanan digital.
Hal Kabupaten Nunukan tersebut sejalan dengan penelitian Gafar publikAy.
& Nurrahman .
yang menekankan melalui pengembangan website terpadu pentingnya mempertimbangkan kualitas dan terintegritasi.
Adanya upaya untuk keberhasilan smart governance.
Berkaitan dengan infrastruktur, maka pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan suatu kuantitas dan kualitasnya pada penerapan keberhasilan penerapannya.
Infrastruktur Disamping keberhasilan smart governance (Kurnia et sumber daya manusia, (Ardhana, 2.
, 2.
Olii & Ibrahim .
Shabrinawati & Terkait Yuliastuti .
juga menyatakan bahwa pendukung, data menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur yang memadai Kabupaten Nunukan memiliki 311 menara jaringan, termasuk menara dari BAKTI.
kerjasama antar pemangku kepentingan.
Secara Mempertegas dalam menyediakan infrastruktur dasar.
penguatan infrastruktur digital, regulasi Namun, tidak cukup hanya menyatakan SDM, serta integrasi data dan aplikasi tetapi juga perlu untuk juga dapat dilakukan untuk mendukung menganalisis kualitas dan pemerataan penerapan smart governance (Ramadhan.
Mengingat Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 62
Transparansi Pemerintahan Menurut selalu Up to date.
Masyarakat dapat bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik diruangan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada 10 Januari 2024.
Hasil berikut: Auketerbukaan informasi sudah Masyarakat melihat di akun sosial media instagram (Kepala Bidang diskominfonunukanAy.
Informasi Komunikasi Publik, wawancara pribadi, 10 Januari 2.
diterapkan pada web Pemkab semua informasi terkait Kabupaten Nunukan Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Nunukan Gambar 5.
Tampilan Luar Dari Berita pada Website Nunukan Satu Berdasarkan hasil wawancara yang mengetahui akan peristiwa, kegiatan dan dilakukan, peneliti menilai keterbukaan informasi sudah tercapai.
Hal ini dapat governance merupakan model tata kelola dilihat dengan adanya informasi atau pemerintahan berbasis teknologi yang berita yang publish pada web Pemkab berorientasi pada peningkatan efisiensi.
Nunukan transparansi, dan partisipasi publik (Cahya Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
Smart
| 63
et al.
, 2.
Transparansi informasi akuntabilitas melalui pengawasan publik, pertanggungjawaban pemerintah (Huda et pemerintahan, dibutuhkan pula adanya peningkatan melalui evaluasi yang telah dilakukan secara berkala (Rahmadanita et , 2.
Menurut temuan dari wawancara bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada 15 Januari 2024.
Hasil Sumber: Website Resmi Kabupaten Nunukan Pemerintah Gambar 6.
Tampilan Tansparansi Anggaran Kabupaten Nunukan pada Portal Nunukan Satu wawancaranya adalah sebagai berikut:
Aupada portal Nunukan Satu menyediakan informasi anggaran Kabupaten Nunukan dari tahun anggaran 2017 hingga 2024.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi serta memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Pemkab Nunukan pemerintahan NunukanAy.
Dari temuan wawancara yang telah pemerintah Kabupaten Nunukan telah anggaran guna menghindari terjadinya korupsi dengan cara mempublikasikan laporan anggara kepada publik sehingga menimalisir pandangan buruk masyarakat kepada pemerintah terhadap pengelolaan Dimensi pemerintahan di Kabupaten Nunukan diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses.
Namun.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 64
analisis lebih mendalam diperlukan untuk master plan smart city bulan Oktober lalu mengukur signifikansi dari transparansi Keterbukaan data, seperti laporan komitmenAy.
wawancara di atas terkait kebijakan Berdasarkan pemahaman publik agar dapat menjadi alat pengawasan yang efektif.
Tanpa Kabupaten Nunukan belum ada regulasi yang mendukung memadai, data yang tersedia mungkin hanya menjadi informasi pasif yang tidak tetapi.
Kabupaten Nunukan sudah terpilih menjadi daerah menuju kota cerdas serta dalam mengawasi penggunaan anggaran.
memperkuat akuntabilitas dan mendorong Oleh karena itu.
Kabupaten Nunukan perlu tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memastikan data tersebut mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat.
Hal visualisasi data yang lebih interaktif atau penjelasan yang lebih sederhana.
Perspektif dan Strategi Politik Menurut dari wawancara yang dilakukan pada 10 Januari 2024 berlokasi diruang rapat dengan Kepala Bidang Informatika governance beliau mengatakan: Auterkait kebijakannya belum ada, akan tetapi Kabupaten Nunukan sebagai daerah menuju Kota Cerdas tahun 2023 dan sudah melaksanakan penutupan bimbingan teknis (BIMTEK) penyusunan Akan siap melanjutkan amanah tersebut.
Menurut Huda et al.
, transparansi informasi yang efektif adalah yang dapat Dalam kontradiksi antara komitmen dan kerangka Di satu sisi.
Kabupaten Nunukan telah menunjukkan inisiatif politik yang kuat dengan terpilih sebagai salah satu daerah yang akan mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas.
Partisipasi dalam melalui penyusunan master plan dan penandatanganan komitmen, adalah bukti adanya visi politik untuk mengembangkan smart governance.
Di sisi lain, temuan regulasi spesifik berupa peraturan daerah (Perd.
yang mendukung implementasi Absennya konsekuensi institusional yang signifikan.
Tanpa Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 65
berpotensi berjalan secara sektoral dan Nunukan tidak terintegrasi.
komitmen politik menjadi regulasi yang Hasil program-program sebelum terhadap 2 .
indikator dari smart governance dapat berjalan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten Nunukan sudah mampu Kabuputen Nunukan.
Dengan strategi tersebut dapat mendukung terciptanya Sedangkan kebijakannya belum ada sehingga belum dapat mendukung terwujudnya smart governance di Kabupaten Nunukan.
Salah satu strategi penguatan smart governance kelembagaan (Cibro, 2.
Sementara koordinasi, serta pemanfaatan teknologi dan data dalam pelayanan publik (Aswar & Nurrahman, 2.
Regulasi yang implementasi smart governance, sesuai dengan master plan yang telah disusun (Mauludi & Nurrahman, 2.
Santoso & Rahmadanita .
berpendapat bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat dari Oleh Penelitian dituangkan dalam kertas kerja smart city PENUTUP Kabupaten bahwa smart governance yang diterapkan Kabupaten Nunukan dengan cukup baik, dan memerlukan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek.
Dalam dimensi partisipasi didominasi oleh mekanisme tradisional, belum optimal, menunjukkan kesenjangan antara partisipasi struktural dan partisipasi digital yang bermakna.
Pada dimensi pelayanan publik, meskipun telah tersedia interoperabilitas antar-aplikasi layanan.
Lebih lanjut, meskipun infrastruktur fisik telah ada, kualitas dan pemerataannya di wilayah perbatasan masih menjadi isu.
Aspek sepenuhnya memicu akuntabilitas karena belum disertai dengan peningkatan literasi Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Februari 2025
| 66
digital yang memadai.
Pada dimensi perspektif dan strategi politik, terdapat kontradiksi antara komitmen politik yang ditunjukkan melalui partisipasi dalam kerangka regulasi formal yang mengikat, keberlanjutan dan integrasi program pada tingkat kelembagaan.
Adapun penelitian di masa depan disarankan untuk beralih dari analisis deskriptif ke kajian evaluatif yang berfokus pada dampak.
misalnya, dengan masyarakat, atau studi komparatif untuk faktor-faktor keberhasilan penerapan smart governance di wilayah perbatasan lain.
DAFTAR PUSTAKA