Analisis Pembentukan Kerjasama A.
ANALISIS PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH: SEBUAH STUDI EFFEKTIVITAS
KOORDINASI BAKORWIL BOJONEGORO DALAM INISIASI SEKRETARIAT BERSAMA
GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN
Moch.
Bianda Kim Memorial S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Negeri Surabaya 20053@mhs.
Muhammad Farid MaAoruf S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Universitas Negeri Surabaya muhammadfarid@unesa.
Abstrak Kerjasama antar daerah adalah usaha oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan Bakorwil Bojonegoro menginisiasi pembentukan kerjasama antara delapan Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya, ditambah dengan tiga kabupaten yang berbatasan, sehingga terbentuklah akronim Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Akan tetapi dalam kerjasama ini terdapat masalah pada lamanya pembentukan sekretariat bersama ini sehingga belum dimulainya Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Keterlambatan ini membuat kabupaten/kota belum bisa melaksanakan Kerjasama dengan adanya payung hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi pembentukan kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dan hambatannya.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten dan wacana.
Dalam penelitian ini, instrumen dikembangkan dari teori Hasibuan .
dengan mempertajam faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin.
Temuan penelitian yang dihasilkan selama analisis yaitu: .
terdapat hambatan dalam pembentukan sekretariat bersama dimana Pejabat di level Pemerintah Kabupaten/kota memiliki kesibukan sendiri, .
terdapat perbedaan prosedur penandatanganan ke bupati/walikota, .
Pergantian pejabat saat rapat pembentukan sekretariat bersama dan pejabat meminta waktu untuk mengkaji ulang.
Dilihat dari hambatan tersebut saran dari peneliti adalah .
Setiap kabupaten/kota dapat lebih sadar pentingnya kerjasama ini, .
Setiap pertemuan kegiatan pembentukan kerjasama Bakorwil Bojonegoro dapat lebih mengingatkan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, .
Bakorwil Bojonegoro dapat lebih sering mengingatkan kepada pejabat terkait setiap ada kegiatan pembentukan Kerjasama antar daerah, .
Setiap pergantian pejabat pada kabupaten/kota pejabat lama memberi tahu kepada pejabat baru tentang Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangann agar dilaksanakan lebih maksimal.
Kata Kunci : Koordinasi.
Bakorwil Bojonegoro .
Kerjasama Abstract Inter-regional cooperation is an effort by two or more regions to achieve common goals in accordance with needs.
Bakorwil Bojonegoro initiated the formation of collaboration between eight regencies/cities within its working area, plus three bordering regencies, thus forming the acronym Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
However, in this collaboration there is a problem regarding the length of time for establishing this joint secretariat so that the Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Cooperation has not yet started.
This delay means that districts/cities cannot implement cooperation with a legal umbrella.
This research aims to find out, describe and analyze Bakorwil Bojonegoro in coordinating the formation of cooperation between the Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan regions and its This research method uses a qualitative approach with content and discourse analysis techniques.
In this research, the instrument was developed from Hasibuan's theory .
by sharpening the factors that influence coordination, namely unity of action, communication, division of work, discipline.
The research findings produced during the analysis are: .
there are obstacles in the formation of a joint secretariat where officials at the district/city government level have their own activities, .
there are differences in signing procedures to the regent/mayor, .
Change of officials during the secretariat formation meeting together and officials asked for time to review.
Judging from these obstacles, the suggestions from the researchers are .
Each district/city can be more aware of the importance of this collaboration, .
Every meeting of the Bojonegoro Bakorwil collaboration activity can be more reminded that all activities must be carried out in accordance with the agreement, .
Bojonegoro Bakorwil can remind the relevant officials more frequently whenever there are activities to form inter-regional cooperation, .
Every time a regency/city official changes, the old official informs the new official about the Grebang Ratubangnegoro Kertowilangann inter-regional cooperation so that it is implemented more optimally.
Keywords: Coordination.
Bakorwil Bojonegoro.
Cooperation Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870
PENDAHULUAN
dengan jumlah penduduk sebanyak 41.
974 jiwa .
dengan kepadatan penduduk 857 jiwa/km2.
Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara enam provinsi di pulau Jawa.
Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia dengan jumlah 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.
Dikarenakan wilayah Provinsi Jawa Timur yang luas serta jumlah penduduk yang banyak dan juga jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia maka diperlukan sebuah badan untuk membantu gubernur dalam koordinasi di wilayahnya.
Untuk memaksimalkan tugas gubernur dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi kabupaten/kota maka dibentuklah sebuah badan yang hanya ada di Jawa Timur yaitu Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan yang mana badan ini bertanggung jawab langsung pada Gubernur.
Menurut peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan atau yang disebut dengan Bakorwil merupakan unsur penunjang kepala daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bakorwil, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Bakorwil adalah untuk membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Bakorwil mempunyai fungsi pengordinasian pembinaan, pengawasaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi kabupaten/kota.
Bakorwil Bojonegoro adalah salah satu dari lima Bakorwil yang terdapat di Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No.
5 Kepatihan Kabupaten Bojonegoro.
Bakorwil Bojonegoro memiliki fungsi pengordinasian pembinaan, pengawasaan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
Bakorwil Bojonegoro memiliki program-program yang penting untuk masyarakat diwilayah kerjanya.
Beberapa program Bakorwil Bojonegoro adalah Kerjasama antar daerah Di era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kerjasama antar daerah mempunyai peranan yang sangat urgent.
Rondinelli .
menjelaskannya bahwa desentralisasi memiliki pengertian yang luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di Dengan adanya kerjasama antar daerah proses pembagunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tercapai dengan lebih cepat, efektif, efisien.
Menurut Patterson .
kerjasama antar pemerintah daerah .
ntergovernmental cooperatio.
didefinisikan sebagai an arrangement between two common goals, providing a service or solving a mutual problem yang dapat di artikan kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.
Dengan kerja sama antar daerah dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, mengurangi konflik, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta mendorong pemanfaatan pembangunan yang harmonis dan seimbang.
Administrasi publik memiliki peran untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
Administrasi publik memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan rakyat melalui mekanisme yang tercermin dalam kebijakan publik.
Adapun contoh untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan membangun, memperbaiki dan mengembangkan berbagai sektor potensial yang ada di wilayah tersebut dengan maksimal.
Kerjasama antar daerah perlu terjalin untuk mendorong pertumbuhan daerah dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
kerjasama antar daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang di dasarkan untuk mengupayakan pelayanan publik yang efisien dan efektif dengan tetap menjamin manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat.
Menurut MaAoruf .
Tanpa dibarengi dengan adanya alternatif .
erjasama antar daera.
, maka relasi antar lapis pemerintahan akan mengalami persoalan, seperti adanya resistensi dan pengkotak-kotakan antar satu lapis pemerintahan dengan lapis pemerintahan yang lainnya atau antar satu pemerintah daerah otonom dengan pemerintah daerah otonom lainnya.
Sotarauta .
Di sisi lain, pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat mewujudkan suatu regional advantage.
Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa.
Indonesia.
Luas wilayah dari Provinsi Jawa Timur adalah 48.
033 kmA.
Analisis Pembentukan Kerjasama A.
Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Monitoring dan Evaluasi penguatan kesiapan destinasi wisata menuju Jatim bangkit dalam rangka menyambut libur lebaran idul fitri.
Monitoring dan Evaluasi penguatan kesiapan Infrastruktur sarana dan prasarana infrastruktur menyambut hari raya idul fitri.
Pengadaan pasar murah Kerjasama Bakorwil Bojonegoro dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.
Dalam hal untuk memaksimalkan potensi setiap daerah serta mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah.
Bakorwil Bojonegoro pada tanggal 12 April 2022 melaksanakan rapat penawaran kerja kepada 11 kabupaten/kota dengan judul rapat AyRapat Koordinasi Dan Fasilitasi Pembahasan Rencana Pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro KertowilanganAy untuk pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini berada pada naungan Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro dan 3 Kabupaten dari luar wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro.
Adapun 11 Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Gresik.
Kabupaten Jombang.
Kabupaten Blora.
Kabupaten Tuban.
Kabupaten Rembang.
Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Mojokerto.
Kota Mojokerto.
Kabupaten Ngawi.
Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Nganjuk.
Yang unik dari Kerjasama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang diinisiasi oleh Bakorwil Bojonegoro ini adalah terdapat 3 wilayah Kabupaten dari luar wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro yaitu Kabupaten Ngawi (Jawa Timu.
Kabupaten Rembang (Jawa Tenga.
, dan Kabupaten Blora (Jawa Tenga.
Kerjasama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini merupakan terusan Kerjasama Ratubangnegoro yang terdiri atas Kabupaten Blora (Jawa Tenga.
Kabupaten Tuban (Jawa Timu.
Kabupaten Rembang (Jawa Tenga.
, dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timu.
yang ditandatangani oleh 4 Bupati yang bersangkutan pada tanggal 06 Juli 2006.
Kerjasama Antar Daerah Ratubangnegoro ini sebelumnya juga dalam naungan Bakorwil Bojonegoro sehingga Bakorwil Bojonegoro menginisiasi Kerjasama antar daerah Ratubangnegoro ini menjadi lebih luas lagi yaitu menjadi Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.
Kerjasama antar daerah Ratubangnegoro sudah menghasilkan beberapa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan oleh OPD terkait.
Contoh dari pelaksanaan perjanjian Kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Kerjasama Ratubangnegoro adalah pembangunan Jembatan Kasiman yang menghubungkan antara Kabupaten Bojonegoro dengan Blora.
Penerangan jalan disekitar perbatasan, membantu lintas batas penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh BPBD setempat, dan lain sebagainya.
Dari latar belakang Kerjasama Ratubangnegoro tersebut maka Bakorwil Bojonegoro menginisiasi Kerjasama delapan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro dan ditambah tiga kabupaten yang berbatasan, maka tercetuslah akronim Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Pada umumnya kerjasama antar daerah dilakukan karena adanya hal yang lebih baik atau harus dilakukan Seperti Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang dilaksanakan dikarenakan letak geografis kabupaten/kota masih terdapat dalam satu wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota.
Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo mengatakan bahwa setelah Kerjasama ini ditandatangani maka tindak lanjut melalui perjanjian Kerjasama tidak harus totalitas dengan sebelas Kabupaten/Kota seluruhnya, namun dapat pula dilakukan kerjasama antara satu kabupaten dengan satu kabupaten atau lebih.
Maka dari itu dengan mengkoordinasikan proses penyusunan kerja sama antar daerah akan memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masing-masing daerah di wilayah kerja Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro dan sekitarnya, serta dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Ae Bangkalan Ae Mojokerto Ae Surabaya Ae Sidoarjo Ae Lamongan.
Kawasana Bromo Ae Tengger Ae Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan melalui Perpres nomor 80 tahun 2019.
Pada PP nomor 28 tahun 2018 telah diatur mengenai pembentukan badan kerjasama.
Badan kerjasama dapat dibentuk untuk kerjasama antar daerah yang dilakukan secara terus menerus atau berlangsung dalam waktu minimal 5 tahun.
Badan kerjasama ini bukan bagian dari perangkat daerah dan dibentuk dengan keputusan bersama kepala daerah.
Tugas badan kerjasama ini termasuk pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD).
Selain itu.
Badan Kerjasama juga dapat memberikan masukan atau saran mengenai langkah-langkah yang diperlukan apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan Model kelembagaan kerjasama pada Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan sesuai dengan kesepakatan pada rapat yang telah disepakati oleh 11 kabupaten/kota terkait telah membuat sekretariat bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Kesepakatan pembentukan sekretariat bersama ini tertuang pada rapat Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 yang di koordinasi oleh Bakorwil Bojonegoro pada Mei 2023 yang bertempat di Pemerintah Kabupaten Rembang.
Akan tetapi pembentukan Sekertariat Bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan terdapat kendala sehingga membuat belum dimulainya sekertariat bersama Kendalanya adalah terlambatnya penandatanganan sekretariat bersama pada kabupaten/kota.
Efektivitas Koordinasi Bakorwil Bojonegoro Dalam Inisiasi Pembentukan sekretariat bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan METODE Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menurut Moleong .
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik baik dalam hal perilaku, tanggapan, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Deskriptif merupakan kutipan data dalam laporan untuk memberikan gambaran atau deskripsi penyajian laporan yang telah dilakukan.
Data tersebut dapat diperoleh dari pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi yang resmi.
Teknik analisis data menggunakan teknik konten dan wacana.
Analisis konten adalah teknik penelitian yang menggambarkan isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematis dan sebenar-benarnya isi komunikasi yang nyata.
Sedangkan Analisis wacana atau discouse analysis adalah cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks baik secara tekstual maupun kontekstual.
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Penelitian ini memilih lokasi di Bakorwil Bojonegoro yaitu Badan Provinsi Jawa Timur yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Gresik.
Kabupaten Jombang.
Kabupaten Tuban.
Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Mojokerto.
Kota Mojokerto.
Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Nganjuk.
Alasan penelitian dilaksanakan di Bakorwil Bojonegoro adalah Bakorwil Bojonegoro merupakan badan yang berasal dari provinsi yang mempunyai tugas sebagai koordinator diwilayahnya yang akan melaporkan langsung kepada Gubernur Jawa Timur.
Hal sentral yang juga membuat peneliti memilih Bakorwil Bojonegoro adalah program Kerja Sama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang merupakan Kerjasama yang penting dilakukan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi belum dimulainya Kerjasama tersebut dikarenakan belum tertandatangani mou sekretariat bersama Fokus penelitian ini menggunakan teori faktorfaktor yang mempengaruhi koordinasi menggunakan teori Hasibuan .
yaitu ) Kesatuan Tindakan ) Komunikasi ) Pembagian Kerja ) Disiplin Gambar 1 Rapat Finalisasi Pembentukan Sekretariat Bersama Sumber: Arsip Bakorwil Bojonegoro tahun 2023 Lamanya pembentukan sekretariat bersama ini berefek belum dimulainya Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan kabupaten/kota belum bisa melaksanakan Kerjasama dengan adanya payung hukum.
Padahal kerjasama untuk memantapkan hubungan dan meminimalisir kesenjangan daerah yang satu dengan yang lainnya dirasa cukup Perbedaan prosedur dalam penandatanganan oleh Bupati-Bupati yang terkait menjadi salah satu permasalahan lamanya pembentukan sekretariat bersama Bakorwil Bojonegoro sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas utama sebagai koordinator dalam Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dirasa harus bertindak apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembentukan Kerjasama antar daerah ini.
Menurut dari staf pegawai Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro Auhal ini termasuk menghambat pelaksanaan Kerjasama, penandatanganan sekretariat bersama yang seharusnya selesai pada 2023 ternyata sampai tahun 2024 belum tertandatangani semua.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang tepat oleh Bakorwil Bojonegoro untuk mempercepat proses pembentukan kerjasama antar daerah ini.
Mengingat penjelasan permasalahan di atas, peneliti ingin memahami bagaimana pelaksanaan koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang telah dilaksanakan.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pembentukan Kerjasama Antar Daerah: Sebuah Studi Analisis Pembentukan Kerjasama A.
Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang dimiliki oleh peneliti yang diberikan secara langsung oleh subjek penelitian.
Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif ini untuk menjaring banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat.
Dengan memanfaatkan informan, peneliti juga dapat melakukan tukar pikiran atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.
Adapun informan dalam skripsi ini sebagai berikut :
Bapak Suroso.
Sos.
sebagai Kepala Sub Bidang Pemerintahan II Bakorwil Bojonegoro.
Oktavianto Agung Baskoro sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Ibu Eliza Zuraida Zen.
STP.
sebagai An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro Pada Teknik analisis data menggunakan reduksi data yaitu menganalisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
sebagai inisiator, koordinator, dan fasilitator.
Bakorwil Bojonegoro mengatur sedemikian rupa setiap tahapan pembentukan kerjasama ini mulai dari awal inisiasi rencana pembentukan kerjasama, rapat pembentukan, penandatanganan kerjasama, dan rapat pembentukan sekretariat bersama.
Bakorwil Bojonegoro sebagai koordinator dirasa harus memastikan setiap tahapan pembentukan kerjasama dalam kesatuan tindakan.
Menurut Kepala Sub Bidang II Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro dari hasil wawancara di Bakorwil Bojonegoro Pak Suroso AuIya, sudah ada kerangka acuan kerja, koordinasi tetap dalam satu tujuan.
Setiap rapat dibahas kegiatan selanjutnya dalam rapat yang dipimpin oleh kepala bakorwil perundangan dan kami melakukan kegiatan sesuai dengan arahan yang disepakati pada forum atau rapat dan arahan Kepala Bakorwil Bojonegoro.
Ay (Wawancara pada 18 April 2024 di Kantor Bakorwil Bojonegor.
Sedangkan menurut Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Pak Oktavianto :
AuBakorwil Bojonegoro mengatur kegiatan setiap pembentukan kerjasama ini dengan Bakorwil Bojonegoro mengarahkan kabupaten/kota supaya dalam tetap dalam kesatuan tindakan dengan acuan peraturan yang Ay (Wawancara pada 24 April 2024 di Kantor Pemkab Ngaw.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini menganalisis mengenai koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antas daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan menggunakan teori fakto-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan .
Teori ini mencakup Kesatuan Tindakan.
Komunikasi.
Pembagian Kerja, dan Disiplin.
Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator tersebut yang menguraikan koordinasi yang dilaksanakan Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Kesatuan Tindakan Menurut Handayaningrat pada Imam .
koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama.
Sedangkan menurut Siagian .
Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula Dalam Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Bakorwil Bojonegoro berperan Sedangkan An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro Ibu Eliza menyatakan bahwa :
AuBakorwil Bojonegoro sudah mengatur kegiatan dan mengarahkan kabupaten/kota yang terkait kerjasama ini agar tetap dalam kesatuan tindakan.
Ay (Wawancara pada 13 Juni 2024 di Kantor Pemkab Bojonegor.
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di ketahui bahwa dalam kesatuan tindakan didalamnya terdapat arahan pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan serta adanya rapat atau forum, dalam hal ini arahan pimpinan dan rapat atau forum merupakan salah satu unsur penting dalam kesatuan tindakan.
Apabila tidak ada arahan pimpinan maupun rapat, kegiatan yang dilakukan Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 oleh Bakorwil Bojonegoro tidak dapat berjalan dengan baik.
Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Tindaklanjut Pembahasan Rencana Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Tentang Kerja Sama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan di Pendopo Kabupaten Bojonegoro di ikuti oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro.
Rapat Sinkronisasi Tindak lanjut Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dalam pembentukan Sekertaris Bersama.
Rapat Finalisasi Pembentukan Sekertariat Bersama Badan Kerja Sama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Dalam penelitian ini penulis menemukan sebuah fenomena yang membuat mundurnya pembentukan sekretariat bersama.
Seharusnya penandatanganan sekretariat berssama yang seharusnya selesai pada tahun 2023 ternyata mundur sampai tahun 2024.
Permasalahan penyebab keterlambatan penandatanganan sekretariat bersama ini adalah pejabat kabupaten/kota memiliki penandatanganan dokumen sekretariat bersama.
Alasan lainnya terdapat kabupaten/kota yang lambat dalam penandatanganan adalah perbedaan prosedur dalam penandatanganan ke bupati/walikota.
Ada prosedur yang harus dikaji dulu di bagian pemerintahan lalu di bagian hukum lalu asisten dan baru naik di bupati/walikota.
Hal ini menunjukan bahwa kesatuan tindakan pada pembentukan kerjasama antar daerah ini belum maksimal.
Meskipun Bakorwil Bojonegoro melaksanakan kesatuan tindakan pada saat kegiatan yang dilaksanakan pada pembentukan kerjasama ini seperti rapat, dsb.
Akan tetapi jika penandatanganan sekretariat bersama ini belum selesai diparaf oleh bupati/walikota dapat dibilang ini menjadi hambatan kesatuan tindakan.
Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi, dari pemaparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesatuan tindakan dalam koordinasi pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro belum berjalan efektif.
Bakorwil Bojonegoro belum melaksanakan kesatuan tindakan sesuai dengan teori kesatuan tindakan dengan maksimal pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama dikarenakan masih terlambatnya pembentukan sekretariat bersama ini.
Gambar 2 Foto Rapat Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro dan diikuti OPD dari 11 kabupaten/kota Sumber : Arsip Bakorwil Bojonegoro Bidang Pemerintahan tahun 2023 Menurut wawancara yang telah peneliti lakukan.
Bakorwil Bojonegoro telah menyelaraskan setiap tahapan pembentukan kerjasama sehingga kesatuan tindakan telah tercapai.
Sudah adanya kerangka acuan kerja dari Bakorwil Bojonegoro untuk pegawai pelaksananya sehingga pejabat yang terlibat melaksanakan setiap kegiatan sesuai kerangka acuan kerja.
Agar tetap dalam kesatuan tindakan dan Stakeholder kabupaten/kota maupun dari provinsi.
Bakorwil mengadakan rapat untuk mensingkronkan setiap kegiatan pembentukan dengan acuan peraturan Pada kesatuan tindakan didalamnya terdapat arahan pimpinan sesuai dengan peraturan perundangan serta adanya rapat atau forum, dalam hal ini arahan pimpinan dan rapat atau forum merupakan salah satu unsur penting dalam kesatuan Apabila tidak ada arahan pimpinan maupun rapat, kegiatan yang dilakukan oleh Bakorwil Bojonegoro tidak dapat berjalan dengan Dengan adanya arahan dari Bakorwil Bojonegoro yang sesuai dengan perundangan yang berlaku mengenai Kerjasama antar daerah akan membuat kabupaten/kota lebih mudah memahami dan melaksanakan instruksi dari Bakorwil Bojonegoro.
Dalam koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini kabupaten/kota telah mengikuti instruksi kegiatan yang dibuat oleh Bakorwil Bojonegoro.
Adapun kegiatan tahapan yang telah dilaksanakan dalam pembentukan kerjasama ini adalah Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Pembahasan Rencana Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Analisis Pembentukan Kerjasama A.
Kami juga Memberikan informasi lewat whatsapp apabila terdapat informasi seperti rancangan draft, surat, rapat, dll.
(Wawancara pada 18 April 2024 di Kantor Bakorwil Bojonegor.
Komunikasi Menurut Hasdiana organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah- ubah.
Dengan adanya komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memotivasi pegawai untuk bererja lebih baik, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.
Sedangkan Steineer dalam Mulyana .
Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi keterampilan dan sebagainya, dengan menggunakan symbol Ae symbol, kata-kata, gambar, dan sebagainya.
Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut Komunikasi menurut penelitian Kim .
dalam Irsyadillah .
adalah penyampaian Sebuah pernyataan dari seseorang yang ditujukan Komunikasi menurut Rogers dalam Mustafa .
Komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka.
Sedangkan menurut Craig & Muller .
komunikasi adalah proses sosial yang melibatkan interaksi antara partisipan dalam situasi yang dipengaruhi oleh konteks, pesan, saluran, interaksi, dan dampak sosialDalam komunikasi pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Bakorwil Bojonegoro memiliki peran penting.
Pada setiap Bakorwil Bojonegoro mengkoordinir seluruh instansi dari kabupaten/kota yang terkait.
Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi telah melaksanakan komunikasi yang baik kepada kabupaten/kota terkait.
Pada pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubannegoro Kertowilangan peneliti mananyakan bagaimana sistematika komunikasi dalam koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro.
Adapun sistematika komunikasi yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang II Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro dari hasil wawancara di Bakorwil Bojonegoro.
Pak Suroso AuKomunikasi Kabupaten/kota berkomunikasi dalam rapat dan dibahas bersama.
Walaupun ada grup whatsapp bisa dibicarakan di whatsapp akan tetapi penyelesaian dan keputusan dalam Menurut Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Pak Oktavianto menyatakan bahwa:
AuDikomunikasikan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitasi dari Bakorwil Bojonegoro.
Bakorwil Bojonegoro menyediakan informasi dan Kabupaten/Kota.
Ay (Wawancara pada 24 April 2024 di Kantor Pemkab Ngaw.
Sedangkan menurut An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro Ibu Eliza menyatakan bahwa :
AuKomunikasi yang dilaksanakan dari kabupaten ke Bakorwil Bojonegoro bisa melalui whatsapp grup atau langsung whatsapp ke pihak Bakorwil Bojonegoro.
Bakorwil Bojonegoro juga menyediakan kabupaten/kota.
Ay (Wawancara pada 17 Juni 2024 di Kantor Pemkab Bojonegor.
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam koordinasi pembentukan kerjasama antar daerah ini perlu adanya komunikasi dari semua pihak baik dari Bakorwil Bojonegoro dan OPD dari 11 kabupaten/kota terkait kerjasama ini.
Sebagai koordinator Bakorwil Bojonegoro wajib mengkomunikasikan seluruh informasi yang dibutuh kan kabupaten/kota terkait hal-hal terkait Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Gambar 3 Surat Undangan Untuk Bupati/Walikota Untuk Penandatanganan Kesepakatan Bersama Sumber :Arsip Bakorwil Bojonegoro tahun 2022 Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi telah melaksanakan komunikasi yang baik kepada kabupaten/kota terkait.
Komunikasi merupakan elemen penting dalam melaksanakan koordinasi, maka dari itu Bakorwil Bojonegoro selalu mengkomunikasikan ke kabupaten/kota pada pembentukan kerjasama ini.
Komunikasi yang dapat dilaksanakan pada pembentukan kerjasama ini adalah pada rapat.
Pada saat rapat setiap stakeholder dapat menyampaikan setiap masukan ataupun keluhan terhadap pembentukan kerjasama ini sehingga terjadi keselarasan dan kesepakatan Kabupaten/kota sebenarnya juga dapat menyampaikan setiap informasi masukan/keluhan langsung terhadap Bakorwil Bojonegoro melalui whatsapp, akan tetapi penyampaian tersebut bersifat penampungan sementara dan pembahasannya dilaksanakan pada rapat.
Bakorwil Bojonegoro juga memberikan informasi kepada kabupaten/kota dengan menggunakan whatsapp.
Informasi yang diberikan oleh Bakorwil Bojonegoro melalui whatsapp seperti rancangan draft, surat, rapat, dll.
Pada komunikasi yang dilaksanakan.
Bakorwil Bojonegoro telah mengundang setiap OPD kabupaten/kota yang terkait untuk tujuan kegiatan rapat kerjasama.
Undangan yang dikirimkan berupa surat resmi dan seluruh yang diundang dalam rapat datang ataupun pasti terdapat perwakilan dari yang Bakorwil Bojonegoro telah melaksanakan komunikasi dalam pengawasan dan supervisi hal ini dibuktikan dengan berjalannya rapat dan seluruh kegiatan pembentukan kerjasama ini.
Pembentukan ini juga awalnya berasal dari Ratubangnegoro yang terdiri dari Kabupaten Blora.
Kabupaten Tuban.
Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Bojonegoro.
Bakorwil Bojonegoro berkomunikasi kepada 11 Kabupaten/kota supaya membentuk lebih luas kerjasama ini menjadi kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Dengan adanya Kerjasama ini 11 Kabupaten/kota yang terkait kerjasama ini lebih senang dikarenakan dengan adanya kerjasama ini akan lebih mudah kabupaten/kota.
Pada komunikasi yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro kerjasama ini tidak selalu berjalan mulus.
Pasti terdapat perbedaan pendapat pada kabupaten/kota dalam membentuk Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Dalam komunikasi pembentukan kerjasama ini terdapat banyak perbedaan pendapat dan masukan seperti pada Rapat Finalisasi Pembentukan Sekertariat Bersama Badan Kerja Sama Antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yang bertempat di Pemkab Kabupaten Rembang.
Pada rapat tersebut kabupaten/kota sekretariat bersama dalam forum ada beberapa perbedaan usulan dari Kabupaten/Kota akan tetapi dapat diselesaikan bersama.
Alasan perbedaan pendapat dalam rapat tersebut adalah perbedaan undang-undang dalam penulisan draft pembentukan Akan penyelesaiannya Bakorwil Bojonegoro bertugas sebagai penengah dan menemui titik temu sehingga pembentukan sekretariat bersama disepakati oleh seluruh pihak yang terkait.
Selain itu pembentukan kerjasama ini walaupun diinisiasi oleh Bakorwil Bojonegoro akan kabupaten/kota melaksanakan kerjasama antar daerah sebelum dibentuknya kerjasama ini.
Adapun kabupaten/kota dalam kerjasama ini yang peneliti ketahui yang telah melaksanakan kerjasama adalah kerjasama antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban dalam pembangunan Jembatan Kare yang menghubungkan antara Kecamatan Kanor dari Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Rengel dari Kabupaten Tuban.
Hal ini termasuk salah satu bentuk komunikasi yang membuat kerjasama ini Tanpa ada komunikasi kerjasama ini tidak dapat berjalan dengan baik.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bakorwil Bojonegoro telah melaksanakan komunikasi untuk koordinasi dengan cukup baik.
Hal ini dibuktikan adanya saling komunikasi penyampaaian informasi antar stakeholder baik Bakorwil Bojonegoro ke kabupaten/kota maupun sebaliknya.
Bukti lainnya adalah Bakorwil Bojonegoro dapat menengahi apabila terdapat masalah komunikasi yang terjadi antar kabupaten/kota.
Apabila komunikasi yang dilakukan Bakorwil Bojonegoro berjalan dengan baik maka koordinasi pun akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya.
Bakorwil Bojonegoro juga mengarahkan kabupaten/kota dalam pembentukan kerjasama ini dengan komunikasi sehingga membuat kabupaten/kota dapat melaksanakan komunikasi dengan baik.
Pembagian Kerja Menurut Handoko .
dalam Sylvia .
Pembagian Kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
Sedangkan Hasibuan .
Analisis Pembentukan Kerjasama A.
menyatakan Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspekaspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam Pembagian kerja merupakan proses penugasan tugas dengan cara yang jelas sehingga setiap individu atau pegawai dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan aktivitas tertentu sesuai dengan perannya.
Pembagian kerja pada pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini dibagi menjadi 2 yaitu pembagian kerja pada pegawai Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan kerjasama ini dan pembagian kerja oleh kabupaten/kota dalam pembentukan kerjasama antar daerah ini.
Pembagian kerja Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi pembinaan pembentukan kerjasama ini sudah dibagi oleh internal Bakorwil Bojonegoro sendiri yang tertuang dalam surat tugas dari Kepala Bakorwil Bojonegoro.
Pada koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan akan sangat sulit apabila dilakukan oleh 1 pegawai Bakorwil Bojonegoro, pasti terdapat pembagian kerja dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Sub Bidang II Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro dari hasil wawancara di Bakorwil Bojonegoro.
Pak Suroso AuTidak mungkin kita bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain.
Terdapat pembagian kerja setiap pegawai dalam pelaksanaan koordinasi dari Kepala Bakorwil Bojonegoro yang tertuang pada surat tugas.
Mulai dari Kepala Bakorwil Kepala Bidang Pemerintahan sebagai Koordinator.
Kasubid Pemerintahan sebagai pengawas.
Staff Pemerintahan sebagai pelaksana seperti berkoordinasi, dll.
Adapun ketika rapat mempunyai tugas.
Kepala Bakorwil sebagai pengarah.
Kepala Bidang Pemerintahan sebagai ketua.
Kasubid sebagai sekertaris.
Staff sebagai anggota.
Semua saling membantu agar pekerjaanya lebih mudah, dan apabila terdapat masalah dalam tugas masing-masing kita bisa saling membantu.
Ay (Wawancara pada 18 April 2024 di Kantor Bakorwil Bojonegor.
pembagian kerja dalam koordinasi pembinaan yang telah dilaksanakan Pak Oktavianto menyatakan AuUntuk pembagian kerja saat koordinasi yang dilakukan oleh Bakorwil Bojonegoro saya kurang tahu, tapi setahu saya yang melaksanakan pembentukan kerjasama ini pada Bidang Pemerintahan.
Ay (Wawancara pada 24 April 2024 di Kantor Pemkab Ngaw.
Begitu juga dengan pernyataan An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro Ibu Eliza yang menyatakan bahwa :
AuPembagian Bakorwil Bojonegoro sendiri saat melaksanakan koordinasi pembinaan saya kurang tahu.
Itu Bakorwil Bojonegoro sendiri.
Kami hanya mengikuti dari tahapan kegiatan dari Bakorwil Bojonegoro.
Ay (Wawancara pada 13 Juni 2024 di Kantor Pemkab Bojonegor.
Dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi pembinaan pembentukan kerjasama ini sudah dibagi oleh internal Bakorwil Bojonegoro sendiri yang tertuang dalam surat tugas dari Kepala Bakorwil Bojonegoro dan kabupaten/kota kurang mengetahui mengenai pembagian kerja di internal Bakorwil Bojonegoro.
Gambar 4 Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro Sumber : Dokumentasi Penulis tahun 2023 Dalam pembentukan kerjasama antar daerah ini Kepala Bakorwil bertugas sebagai pengarah.
Kepala Bidang Pemerintahan bertugas sebagai Koordinator.
Kepala sub bidang Pemerintahan sebagai pengawas.
Staff Pemerintahan sebagai pelaksana seperti membuat surat, mengantar surat, berkoordinasi, dll.
Akan tetapi saat dalam rapat pembentukan kerjasama yang dipimpin oleh Bakorwil Bojonegoro terdapat perbedaan tugas yaitu Kepala Bakorwil Sedangkan menurut Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi ditanya mengenai pembentukan kerjasama ini Bakorwil Bojonegoro Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 Kepala Bidang Pemerintahan sebagai ketua rapat.
Kepala sub bidang pemerintahan sebagai sekertaris rapat.
Staff bidang pemerintahan sebagai anggota.
Dalam pelaksanaan pembagian kerja oleh Bakorwil Bojonegoro Semua pegawai yang terlibat saling membantu agar pekerjaan lebih mudah dan cepat, dan apabila terdapat masalah dalam tugas masingmasing dapat diselesaikan bersama-sama.
Saat monitoring dan evaluasi terutama dinas luar pergi ke kabupaten/kota biasanya Bakorwil Bojonegoro lebih fleksibel tergantung dengan kegiatan tersebut.
Semisal menyerahkan draft ke kabupaten/kota ada kasubid, dan 1 atau 2 staff yang mengikuti.
Tapi jika kegiatan tersebut cukup besar seperti rapat ataupun kegiatan yang melibatkan seluruh kabupaten/kota semua pegawai pada Bidang Pemerintahan mengikuti semua dan ditambah oleh Kepala Bakorwil Bojonegoro sebagai pengarah.
Menurut Sutarto .
alam Stocks 2.
bahwa pembagian kerja adalah perincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu.
Selain pembagian kerja pada pegawai Bakorwil Bojonegoro terdapat pembagian kerja pada setiap instansi baik instansi dari provinsi maupun kabupaten/kota.
Akan tetapi pada setiap kabupaten/kota terdapat perbedaan pada OPD terkait.
Pada tingkat provinsi terdapat perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sedangkan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertugas sebagai pengawas jalannya kerjasama ini.
Pada 11 kabupaten/kota yang membentuk kerjasama antar daerah ini instansi yang melaksanakan pembentukan kerjasama ini relatif berbeda-beda karena perbedaan peraturan setiap kabupaten/kota.
Instansi dari kabupaten/kota yang terkait pada pembentukan kerjasama ini biasanya terdapat Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Akan tetapi ada kabupaten/kota yang langsung menggunakan bagian kerjasama.
Pada pembentukan kerjasama ini instansi kabupaten/kota pembentukan kerjasama.
Pada pembagian kerja instansi dalam Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro ini yang mengkoordinir hanya Bakorwil Bojonegoro saja.
Jadi selama pembentukan Kerjasama ini belum ada pembagian kerja ke kabupaten/kota dikarenakan belum dimulainya Kerjasama antar daerah ini.
Akan tetapi terkadang kabupaten/kota ada yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah dilaksanakan kegiatan pembentukan Kerjasama ini.
Seperti Kabupaten Bojonegoro kesepakatan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Ada juga Kabupaten Rembang mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan rapat finalisasi pembentukan sekber di Kantor Pemkab Rembang.
Pembagian yang telah dilaksanakan dalam kerjasama antar daerah ini hanya pembagian kepengurusan sekretariat bersama urut sesuai akronim Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan yaitu Kabupaten Gresik tahun 2023 sampai tahun 2025.
Kabupaten Jombang tahun 2025 sampai tahun 2027.
Kabupaten Bloran tahun 2027 sampai tahun 2029.
Kabupaten Tuban tahun 2029 sampai tahun 2031.
Kabupaten Rembang tahun 2031 sampai tahun 2033.
Kabupaten Bojonegoro tahun 2033 sampai tahun 2035.
Kabupaten Mojokerto tahun 2035 sampai tahun 2037.
Kota Mojokerto tahun 2037 sampai tahun 2039.
Kabupaten Ngawi tahun 2039 sampai tahun 2041.
Kabupaten Lamongan tahun 2041 sampai tahun 2043.
Kabupaten Nganjuk tahun 2043 sampai Dapat Bakorwil Bojonegoro telah melaksanakan pembagian kerja dengan baik yang menyesuaikan pegawainya dalam pelaksanaan pembentukan kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini.
Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerjasama ini juga dapat dibilang mempersiapkan seluruh OPDnya dalam pembagian kerja pembentukan kerjasama ini.
Disiplin Menurut Arikunto .
alam Rahayu 2.
Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar.
Sedangkan menurut Siswanto .
memandang bahwa disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan Ae peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi Ae sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yag diberikan kepadanya.
Gordon .
menjabarkan Analisis Pembentukan Kerjasama A.
dilaksanakan rapat MoU terkait apa yang akan dikerjasamakan menjadi belum dimulainya rapat MoU sampai seluruh kabupaten/kota pembentukan sekber.
Ay (Wawancara pada 18 April 2024 di Kantor Bakorwil Bojonegor.
Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan kerjasama ini telah melaksanakan koordinasi pembinaan dengan disiplin.
Bakorwil Bojonegoro melaksanakan pembentukan kerjasama ini sesuai dengan arahan Kepala Bakorwil Bojonegoro dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Bakorwil Bojonegoro aktif dalam koordinasi yang dilakukan sesuai dengan pernyataan dari kabupaten yang peneliti wawancarai.
Bakorwil Bojonegoro juga disiplin dalam pengawasan pembentukan kerjasama ini dengan dibantu oleh dari instansi provinsi yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bakorwil Bojonegoro juga dilaksanakan dengan Bakorwil Bojonegoro sebagai tugasnya sebagai koordinator dan fasilitator melaksanakan monitoring dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kendala pada pelaksanaanya.
Sedangkan untuk supervisi kegiatan pembentukan kerjasama ini Bakorwil Bojonegoro selalu memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan baik, setiap ada permasalahan pada kegiatan pembentukan kerjasama ini akan segera ditindak oleh Bakorwil Bojonegoro untuk diselesaikan.
Pada Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan telah menemui penandatanganan sekretariat bersama.
Pada 24 Mei 2023 telah diadakan Rapat Finalisasi Pembentukan Sekertariat Bersama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dan ditargetkan penandatanganan ke kabupaten/kota selesai pada tahun 2023 akan tetapi kabupaten/kota hingga tahun 2024.
Ada beberapa alasan mengapa kemoloran penandatanganan ini Menurut Kepala Sub Bidang II Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro Pak Suroso mengatakan bahwa:
AuHarusnya penandatangan sekber ini cepat dimulai dan seharusnya selesai di tahun 2023 akan tetapi dikarena ada pergantian pejabat di daerah sehingga pejabat meminta dikaji ulang.
Padahal sudah dibahas pada rapat mengenai pembentukan sekber di rembang dan disetujui oleh seluruh pihak.
Efeknya penandatangan sekber ini semua akan Dari pernyataan Kasubid Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro tersebut mengenai belum bisa dimulainya ke tahap selanjutnya terdapat pernyataan dari Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Pak Oktavianto mengenai keterlambatan penandatanganan sekretariat bersama AuSecara normatif kerja sama sudah dimulai, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Samanya.
Ay (Wawancara pada 24 April 2024 di Kantor Pemkab Ngaw.
Sedangkan menurut An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro Ibu Eliza mengenai keterlambatan pembentukan sekber ini :
AuHarusnya kerjasama ini cepat dimulai ya, akan tetapi karena banyaknya runtutan dan pejabat saat penandatanganan menjadi mundurnya penandatanganan sekretariat oleh Bupati/Walikota.
Ay (Wawancara pada 13 Juni 2024 di Kantor Pemkab Bojonegor.
Dari pernyataan Kepala Sub Bidang II Bidang Pemerintahan Bakorwil Bojonegoro.
Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, dan An.
Kepala Bagian Pemerintahan Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro bahwasanya permasalahan keterlambatan pada Kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan membuat pelaksanaan kerjasama terutama tindak lanjut setelah pembentukan sekretariat bersama Hal ini membuat banyak OPD pada kabupaten/kota belum membuat MoU untuk apa yang akan dikerjasamakan.
Pada data yang peneliti ambil di Bakorwil Bojonegoro, peneliti telah mencari data jangka waktu penandatanganan dokumen Sekretariat Bersama.
Bakorwil Bojonegoro melakukan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota untuk meminta tanda tangan pembentukan sekretariat bersama ke bupati/walikota.
Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 Tabel 1 Data awal penyerahan draft sekretariat bersama oleh Bakorwil Bojonegoro ke kabupaten/kota dan data penyelesaian tandatangan oleh bupati/walikota Pengajuan Selesai Kabupaten/ No.
Tanda Penandatanga Kota Tangan Kabupaten 10 September 18 September Bojonegoro Kabupaten Nganjuk 19 September 19 September Kabupaten Jombang 19 September 22 September Kota Mojokerto 22 September 10 Oktober Kabupaten Mojokerto 10 Oktober 7 November Kabupaten Lamongan 7 November 15 November Kabupaten Tuban 15 November 28 Februari Kabupaten Rembang 29 Februari 19 Maret 2024 Kabupaten Blora Kabupaten Ngawi 19 Maret 27 Maret 26 Maret 2024 Kabupaten Gresik 24 April 2024 Belum Selesai Saat Penelitian kota atau pejabat terkait sedang melaksanakan tugas penandatanganan sekretariat bersama ini.
Pergantian pejabat saat rapat pembentukan sekretariat bersama sudah berganti saat monitoring dan evaluasi yang Bakorwil Bojonegoro kabupaten/kota dan meminta waktu untuk mengkaji ulang juga membuat lambatnya kerjasama ini.
Pada setiap keterlambatan kabupaten/kota Bakorwil Bojonegoro telah rutin mengingatkan supaya dokumen pembentukan segera ditanda tangani.
Dampak belum terbentuknya sekretariat bersama yang seharusnya setelah penandatangan sekretariat bersama ini semua akan dilaksanakan rapat MoU terkait apa yang akan dikerjasamakan menjadi belum MoU kabupaten/kota Seharusnya penandatanganan pembentukan sekretariat bersama ini tidaklah harus terlalu lama karena isi dari draft pembentukan sekretariat bersama sudah disetujui pada rapat dan tinggal tanda tangan saja akan tetapi perbedaan prosedurlah yang membuat penandatanganan menjadi lambat.
Pada setiap keterlambatan kabupaten/kota Bakorwil Bojonegoro telah rutin mengingatkan supaya dokumen pembentukan segera ditanda tangani dan selalu dimonitoring oleh Bakorwil Bojonegoro.
Akan tetapi Bakorwil Bojonegoro hanya bisa sekedar mengingatkan dan Bakorwil Bojonegoro tidak dapat menekan kabupaten/kota.
Bakorwil Bojonegoro juga tidak bisa memberi sanksi terhadap kabupaten/kota yang lambat dalam penandatanganan karena Bakorwil Bojonegoro hanya sebagai koordinator dalam pembentukan kerjasama Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
23 April 2024 Sumber : Bakorwil Bojonegoro tahun 2024 Dari data penandatanganan mengenai dokumen penandatanganan sekretariat bersama terdapat kabupaten/kota yang berjalan hanya 1 hari ada juga yang sampai 3 bulan lebih.
Pada saat Bakorwil Bojonegoro monitoring dan evaluasi terdapat kabupaten yang langsung di arahkan oleh OPD terkait ke Bupati, seperti Kabupaten Nganjuk yang hanya perlu 1 hari penandatanganan.
Jika rencana dari Bakorwil Bojonegoro penandatanganan pembentukan sekretariat bersama selesai pada tahun 2023 maka terdapat 113 hari waktu untuk seluruh kabupaten/kota melaksanakan penandatanganan pembentukan sekretariat bersama ini jika dilihat dari mulainya penandatanganan pada 10 september 2023.
Jika dihitung lagi 113 hari dibagi 11 kabupaten/kota terdapat kurang lebih 10 hari setiap kabupaten/kota diberi waktu untuk penandatanganan.
Sayangnya hal itu akan sulit jika terdapat pejabat sibuk dalam melaksanakan kegiatan lain.
Apalagi jika Bupati/Walikota yang terkait sedang berada diluar Ucapan Terima Kasih Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu peneliti saat melakukan penelitian koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Adapun Bapak Muhammad Farid MaAoruf.
Sos.
AP.
selaku dosen pembimbing Bapak Galih Wahyu Pradana.
AP.
Si.
Bapak Deby Febrian Aprilianto.
Sos.
MPA.
Selaku dosen penguji Dan semua orang yang terlibat dalam proses penelitian ini yang tidak bisa peneliti sebut satu Analisis Pembentukan Kerjasama A.
PENUTUP
Perbedaan prosedur dalam penandatanganan ke bupati/walikota.
Ada prosedur yang harus dikaji dulu di bagian pemerintahan lalu di bagian hukum lalu asisten dan baru naik di bupati/walikota.
Banyak perbedaan pendapat dalam rapat dikarenakan perbedaan undang-undang dalam penulisan draft pembentukan sekretariat bersama.
Disiplin :
Pejabat kabupaten/kota memiliki kesibukan sendiri yang memperlambat penandatanganan dokumen sekretariat bersama.
Pergantian pejabat saat rapat pembentukan sekretariat bersama sudah berganti saat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bakorwil Bojonegoro ke kabupaten/kota dan meminta waktu untuk mengkaji ulang juga membuat lambatnya kerjasama ini.
Simpulan Berdasarkan penelitian analisis koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro belum maksimal dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaanya yang membuat pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan keterlambatan dalam pembentukan sekretariat bersama.
Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perbatasan.
Penelitian ini mempengaruhi koordinasi oleh hasibuan .
kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin yang mana ke 4 indikator teori Bakorwil Bojonegoro belum melaksanakan semua dengan baik.
Dengan ada hambatan pada kesatuan tindakan oleh kabupaten/kota dan kedisiplinan yang dilakukan oleh berbagai OPD terkait.
Indikator yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bakorwil Bojonegoro adalah pada komunikasi dan pembagian kerja sebagai berikut :
Komunikasi :
Komunikasi pada internal Bakorwil Bojonegoro pada pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan sudah baik.
Bakorwil Bojonegoro telah berkomunikasi dengan kabupaten/kota terkait dengan baik dengan cara menggunakan surat maupun whatsapp untuk mempermudah komunikasi.
Komunikasi kabupaten/kota pembentukan kerjasama ini sudah terjalin dan sudah ada kerjasama sebelum adanya kerjasama ini dan diperkuat lagi menggunakan Kerjasama antar Daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Pembagian Kerja :
Sudah adanya pembagian kerja pada internal pegawai Bakorwil Bojonegoro dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Belum kabupaten/kota dalam kerjasama ini dikarenakan Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan.
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti dapat memberikan saran agar pelaksanaan koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dapat berjalan lebih baik dan lebih optimal lagi kedepannya.
Saran tersebut diantaranya:
Kesatuan Tindakan :
Untuk setiap kabupaten/kota harus lebih sadar akan pentingnya kerjasama ini sehingga diusahakan lebih diprioritaskan daripada kegiatan lain yang dapat menghambat pembentukan kerjasama ini.
Bakorwil Bojonegoro mengingatkan kepada pejabat yang terkait setiap ada kegiatan pembentukan Kerjasama antar daerah agar dilaksanakan secara kesatuan tindakan.
Disiplin :
Setiap ada rapat atau pertemuan kegiatan pembentukan kerjasama Bakorwil Bojonegoro harus lebih mengingatkan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan lebih cepat atau sesuai dengan kesepakatan agar pelaksanaan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan dapat dimulai dan kerjasama ini dapat membantu Sedangkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan ini yang membuat koordinasi Bakorwil Bojonegoro dalam pembentukan Kerjasama ini terhambat adalah Kesatuan Tindakan :
Setiap pergantian pejabat pada kabupaten/kota pejabat lama harus memberi tahu kepada pejabat yang baru tentang pembentukan Kerjasama antar daerah Grebang Ratubangnegoro Kertowilangann agar dilaksanakan lebih maksimal dan tidak perlu dikaji ulang lagi.
Publika.
Volume 12 Nomor 3.
Tahun 2024, 857-870 Development Officers in FinlandAy European Urban and Regional Studies Stocks.
Analisis pembagian kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja karyawan bagian sumber daya manusia pada PT.
Tiga serangkai surakarta tahun 2006, 1Ae23.
Sylvia.
Karincha.
Erawan.
, & Anggraeiny.
Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kelurahan Air Putih Samarinda.
eJournal Administrasi Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Craig.
, & Muller.
Theorizing Communication: Reading Accross Traditions.
London: Sage Publication Deddy Mulyana .
Pengantar Ilmu Komunikasi.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Gordon.
Thomas.
Mengajar Anak Berdisiplin Diri di Rumah dan di Sekolah.
Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama