PERBANDINGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN
CHILE
Comparison Of Judicial Review By The Indonesian and Chilean Constitutional Courts ISSN 2657-182X (Onlin.
Natalie Gabriel Musak1.
Eko Primananda2* JURNAL
REFORMASI
HUKUM
TRISAKTI
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum.
Fakultas Hukum.
Universitas Trisakti.
Jakarta.
Indonesia
ABSTRAK
Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi di berbagai negara adalah pengujian undang-undang terhadap Konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile.
Mekanisme pengujian undang-undang yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah Judicial Review atau undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan.
Mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Chile adalah Judicial Preview atau undangundang tersebut belum disahkan dan diundangkan artinya masih dalam bentuk rancangan undang-undang.
Rumusan masalah dalam artikel ini adalah persamaan dan perbedaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile.
Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dengan berdasarkan undang-undang.
Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan menganalisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan yang digunakan secara deduktif.
Hasil dan kesimpulan artikel ini adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Chile memiliki salah satu kewenangan utama yang sama yakni pengujian undang-undang yang diatur sesuai dengan hukum negara masing-masing.
Selain itu.
Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile memiliki beberapa perbedaan pada kewenangan, mekanisme pengujian undang-undang, dan model pengujian undang-undang.
ABSTRACT
One of the main authorities of the Constitutional Court in various countries is to review laws against the Constitution, including the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile.
The mechanism applied by the Indonesian Constitutional Court is Judicial Review, where the law has been passed and promulgated.
The Chilean Constitutional Court, on the other hand, uses Judicial Preview, meaning the law has not yet been passed and is still in draft form.
This article explores the similarities and differences in the constitutional review mechanisms of both courts.
The research adopts a normative legal method with a comparative approach, using secondary data obtained through literature study.
The data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn through deductive reasoning.
The results and conclusion of this article show that the Constitutional Court of Indonesia and the Constitutional Court of Chile share one of the same main authorities, namely the review of laws, which is regulated in accordance with each country's legal system.
In addition, the Constitutional Courts of Indonesia and Chile have several differences in terms of authority, the mechanism of law review, and the model of constitutional review.
Volume 8 Nomor 2 Mei 2026 a a a a Diterima Februari 2026 Revisi Maret 2026 Disetujui April 2026 Terbit Online Mei 2026 *Email Koresponden:
primananda@trisakti.
Kata Kunci:
a Mahkamah a Perbandingan a Pengujian a Indonesia a Chile Keywords:
a Court a Review a Comparative a Indonesian a Chilean Sitasi artikel ini:
Musak.
Primananda.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile.
Vol.
8 Nomor 2 Mei 2026.
Halaman 789-800.
Doi: https://doi.
org/10.
25105/refor.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
1 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang dibentuk sebagai instrumen negara dalam mewujudkan cita-cita negara hukum serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Jimly Asshiddiqie, sebanyak 78 Mahkamah Konstitusi telah didirikan di berbagai negara di dunia, dimulai dari Austria sebagai pelopor pada tahun 1920, hingga Thailand yang menjadi negara terakhir sebelum Indonesia.
Republik Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, yakni melalui perubahan konstitusi pasca-reformasi tahun 2003.
2 Indonesia sebagai negara berdaulat memilih sistem pemerintahan presidensial yang menuntut adanya pembagian Konsep ini mengacu pada teori Trias Politica dari Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang ada.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya ialah menguji undang-undang konstitusional.
Pengujian undang-undang adalah istilah lain yang dikenal sebagai judicial review.
Pengujian undang-undang adalah penilaian terhadap konstitusionalitas aturan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
4 Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Indonesia, konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Chile merupakan negara di Amerika Selatan yang menganut sistem pemerintahan republic presidensial, dengan Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
5 Konstitusi Politik Republik Chile (Constituciyn Politica de la Repyblic.
telah mengalami 58 kali reformasi sejak pertama kali disahkan.
Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah KonstitusAy (Jakarta:
Pemerintah RI, 2.
Pasal 2.
Jimly Asshiddiqie.
Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2.
, 4.
Jhenlee Ervo and Eko Primananda.
AuPerbandingan Hukum Tata Negara Mengenai Fungsi Pengawasan Parlemen Antara Indonesia Dan Swedia: Comparison of Constitutional Law Regarding the Parliamentary Oversight Function Between Indonesia and Sweden,Ay Amicus Curiae 1, no.
: 729, https://doi.
org/10.
25105/amicus.
Idul Rishan.
AuKonsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,Ay Jurnal Konstitusi 18, no.
3, https://doi.
org/10.
31078/jk1811.
Kedutaan Besar Chili di Indonesia.
AuRelaciyn Bilateral,Ay 2025, https://w.
cl/indonesia/relacionbilateral/relacion-bilateral.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
termasuk perubahan signifikan pada Agustus 2005 dan April 2021.
Konstitusi ini terdiri atas 143 pasal dan 49 ketentuan sementara.
6 Republik Chile tetap menggunakan Konstitusi Politik Republik Chile Tahun 1980 sebagaimana telah diubah pada tahun Dalam bahasa Inggris disebut Constitution of 1980 With Amendments Through Mahkamah Konstitusi Republik Chile dibentuk pada tahun 1970 dan menganut model pengujian konstitusional Austria (Continental Mode.
, yang menekankan pentingnya lembaga independen dengan hakim yang memiliki keahlian khusus.
Pengujian dilakukan terhadap norma hukum secara abstrak .
bstract revie.
, meskipun dimungkinkan pula pengujian konkrit .
oncrete revie.
7 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Chile.
Perbedaannya adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang menguji undang-undang setelah disahkan oleh DPR dan Presiden serta diundangkan dalam Lembaran Negara.
Pengesahan dan pengundangan diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, yang bertujuan agar undang-undang tersebut sah dan mengikat secara umum.
Mahkamah Konstitusi Republik Chile memiliki kewenangan luas, termasuk dalam aspek teknis, terutama untuk menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang organik dan perjanjian internasional sebelum disahkan oleh parlemen sebagai bagian dari abstract review.
9 Perbedaan lainnya adalah aturan yang sangat teknis.
Karena keunikan dari pengaturan pengujian undang-undang .
udicial revie.
maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah untuk meneliti mengenai persamaan perbedaan pengujian undang-undang .
udicial revie.
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Chile.
II.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan komparatif dan bersifat deskriptif analitis.
Data yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder berupa buku, jurnal hukum, peraturan perundang6 Biblioteca del Congreso Bacional de Chile.
AuConstituciones Polyticas Y Actas Constitucionales,Ay 1980, https://w.
cl/historiapolitica/constituciones/index.
Asshiddiqie.
Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, h.
Aziz Syamsuddin.
Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2.
, h.
Fahril Firmansyah and Eddy Purnama.
AuPerbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili,Ay Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 1, no.
: h.
https://jim.
id/kenegaraan/article/view/5919.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UndangUndang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
ChileAos Constitution of Politic 1980 With Amendments Through 2021, dan Ley Organica Constitucional Del Tribunal Constitusi No17.
997 (Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Chil.
Bahan hukum sekunder lainnya berupa buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, dan kamus.
Kemudian, data tersebut dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif.
Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil pengolahan dan analisis dengan pola pikir deduktif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Persamaan Dan Perbedaan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Chile Mahkamah Indonesia Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, antara lain untuk menguji undangundang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu.
Selain itu.
Mahkamah juga wajib memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden10 Oleh karena itu.
Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban.
Model pengujian Mahkamah Konstitusi Indonesia mengikuti Model Austria (Continental Mode.
yang dikembangkan Hans Kelsen, dengan prinsip supremasi konstitusi dan lembaga peradilan yang independen.
Pengujian dapat bersifat a priori maupun a posteriori, dan seluruh putusan bersifat final serta mengikat secara umum .
rga omne.
karena didasarkan pada kewenangan konstitusional mutlak.
11 Permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah KonstitusAy Pasal 10 Ayat .
Jimly Asshiddiqie.
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2.
, h.
50Ae51.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Konstitusi tidak dipungut biaya dan dapat diajukan serta disidangkan secara luring maupun akses.
Permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan langsung atau secara daring ke Mahkamah Konstitusi, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam dua belas rangkap.
Setelah dinyatakan lengkap, permohonan didaftarkan dan diperiksa secara administratif oleh panitera.
13 Jika permohonan tidak lengkap, pemohon wajib melengkapinya paling lambat tujuh hari kerja sejak Setelah permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Mahkamah Konstitusi menetapkan jadwal sidang pertama paling lambat dalam 14 hari kerja dan menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu yang sama.
14 Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri atas empat tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan.
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan pembacaan putusan.
Pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi dalam sidang pleno, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh tujuh hakim konstitusi.
16 Agenda sidang pleno Mahkamah Konstitusi meliputi pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan pemohon, saksi, ahli, pihak terkait, serta pemeriksaan alat bukti, dan diakhiri dengan pembacaan putusan.
17 Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan secara tertutup.
18 Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hukum untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kelengkapan dan kejelasan permohonan sebelum sidang pleno dimulai.
19 Pemeriksaan pendahuluan Erizka Permatasari.
AuLangkah-Langkah Memohon Judicial Review MK,Ay https://w.
com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/.
Asshiddiqie.
Op.
cit, h.
Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah KonstitusiAy (Jakarta: Pemerintah RI, 2.
Pasal 52.
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2.
, h.
Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,Ay Pasal 28.
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Panduan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Pemerintah (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2.
, h.
Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,Ay Pasal 40.
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Op.
cit, h.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
merupakan tahap persidangan awal sebelum masuk pada pokok perkara.
20 Pada tahap pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak atau meminta keterangan tertulis dari lembaga negara terkait untuk mendukung Rapat
Permusyawaratan Hakim
(RPH)
merupakan sidang tertutup yang bersifat rahasia, hanya dihadiri oleh hakim konstitusi dan panitera, dan digunakan untuk membahas serta memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat .
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
22 Sidang pengucapan putusan merupakan sidang pleno yang khusus digelar untuk membacakan putusan atau ketetapan atas perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan sebelum itu, tindakan pemerintah yang dimohonkan masih tetap berlaku.
Mahkamah Konstitusi menghasilkan empat produk hukum, yaitu putusan .
, peraturan .
, ketetapan .
, dan secara khusus, putusan merupakan produk hukum utama lembaga peradilan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Chile Pembentukan Mahkamah Konstitusi berkontribusi signifikan terhadap stabilitas politik dan kemajuan negara tersebut di Amerika Selatan.
Perluasan kewenangan Mahkamah sejak 2006 menjadi enam belas fungsi utama, menjadikan institusi ini berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas dan kestabilan hukum nasional.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile di atur pada Chapter Vi: Constitusional Tribunal.
Article 93 dan Ley Organica Constitucional del Tribunal Contitucional No 19.
997 (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Op.
cit, h.
Pemerintah RI.
AuUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,Ay Pasal 41 Ayat .
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Op.
cit, h.
Ibid, h.
Almaura Mutiara Sahara and Purwono Sungkono Raharjo.
AuAsas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,Ay Souvereignty 1, no.
: h.
Asshiddiqie.
Op.
280Ae81.
Lorenza Siagian.
AuStudi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Republik Chile,Ay Jurnal Fakultas Hukum 1, no.
: h.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Negara Republik Chil.
Article 25C.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile lebih luas dibandingkan Mahkamah Konstitusi Indonesia, termasuk kewenangan Yang paling penting adalah pengujian konstitusional terhadap Rancangan Undang-Undang Organik dan Perjanjian Internasional sebelum disahklan .
priori abstract revie.
27 Pengujian terhadap undang-undang yang telah mengikat secara hukum disebut Judicial Review.
Namun, jika pengujian dilakukan saat rancangan undang-undang belum resmi diundangkan, maka disebut Judicial Preview.
Mahkamah Konstitusi Chile mengadopsi model pengujian undang-undang gabungan antara model Austria dan Constitutional Council Perancis.
Pengujian rancangan undang-undang dan perjanjian internasional dilakukan oleh lembaga khusus, yakni Mahkamah Konstitusi (Tribunal Constitucional del Chil.
Meskipun Perancis.
Chile menggunakan hakim sebagai penguji dalam lembagai peradilan konstitusi 29 kewenangan Mahkamah Konstitusi Chile yang sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Article 93 ChileAos Constitution of Politic 1980 with Amendements through 2021 dan Articulo 25D Ley Organica Constitucional Del Tribunal Constitucional No 17.
997 bahwa selain memutuskan impeachment pada Presiden dan/atau Wakil Presiden saja.
Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan impeachment terhadap pejabat-pejabat negara lainnya yakni Menteri dan anggota Parlemen.
Selain pengujian rancangan undang-undang dan impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden, menteri dan anggota parlemen.
Mahkamah Konstitusi Chile terdapat kewenangan yang secara tegas namun Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak memiliki kewenangan tersebut yakni menyelesaikan pertanyaan konstitusional yang muncul selama proses pembentukan rancangan undang-undang dan perjanjian internasional, menyelesaikan pertanyaan konstitusional tentang keputusan yang berkekuatan hukum, menyelesaikan pertanyaan konstitusionalitas pemberian suara yang muncul dalam proses pemungutuan suara terlepas dari wewenang Pengadilan Kualifikasi Pemilihan Umum, dapat melakukan pengaduan konstitusional apabila Firmansyah and Purnama.
Op.
cit, h.
Asshiddiqie.
Op.
Yulistia Muazahra.
AuStudi Perbandingan Hukum Mengenai Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Republik ChiliAy (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2.
, 11Ae12.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
Presiden Republik tidak mengundangkan rancangan undang-undang yang seharusnya atau menggundangkan teks rancangan undang-undang yang konstitusionalitas terhadap konstitusi, rancangan undang-undang dan perjanjian yang belum diratifikasi.
Mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Chile diatur secara tegas dalam Capitulo Vi Constitucion Politica dan Ley Organica Constitucional Del Tribunal Constitusi NC 17.
Permohonan diajukan secara tertulis, dan Senat dapat mengajukan pengujian atas rancangan undang-undang atau perjanjian internasional yang belum diratifikasi dalam waktu enam hari sejak proses legislasi selesai.
30 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa kelengkapan permohonan sesuai ketentuan sebelumnya.
Jika ditemukan cacat formal atau informasi yang belum lengkap, pemohon diberi waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan.
31 Setelah pengajuan permohonan diterima, dalam 5 .
Mahkamah konstitusi harus memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima.
Apabila pemohon meminta keputusan mengenai penerimaan permohonan dan berdasarkan Articulo 32B.
Mahkamah Konstitusi menerima permohonan.
Mahkamah Konstitusi melakukan pemberitahuan kepada lembaga negara dan pihak-pihak bersangkutan dalam jangka waktu 3 .
32 Mahkamah Agung.
Pengadilan Banding.
Pengadilan Kualifikasi Pemilihan Umum, serta pihak-pihak menyampaikan bukti dan keterangan relevan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu sepuluh hari.
33 Mahkamah Konstitusi Chile menjalankan fungsinya melalui sidang pleno atau dibagi dalam dua persidangan.
Putusan diambil berdasarkan musyawarah dengan suara mayoritas anggota yang hadir.
Sidang pleno berwenang memutus pengujian rancangan undang-undang, perjanjian internasional yang belum diratifikasi, serta persoalan konstitusional dalam proses legislasi atau amandemen konstitusi.
34 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang FAO en Chile.
ChileAos Constitution of 1980 with Amendments through 2021 (Santiago: FAO en Chile, 2.
Article 93.
Biblioteca del Congreso Bacional de Chile.
AuLey 17997 Ley Orgynica Constitucional Del Tribunal Constitucional,Ay 2009.
Articulo 37B, https://w.
cl/leychile/navegar?idNorma=29427.
Ibid.
Articulo 37D.
Ibid.
Articulo 37D.
FAO en Chile.
Op.
Article 92.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
terbuka untuk mendengarkan argument para pihak dalam perkara pertanyaan Jika undang-undang, internasional.
Presiden Republik Chile wajib membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dicatat dalam agenda sidang, dengan menteri bertindak sebagai juru tulis setelah laporan didengar dan kesepakatan dicapai.
Dalam pengujian rancangan undang-undang dan perjanjian internasional yang belum diratifikasi.
Mahkamah Konstitusi wajib menjatuhkan putusan dalam waktu 30 hari setelah proses perkara berakhir, dan dapat diperpanjang 15 hari dengan alasan yang sah.
Setelah Hakim Konstitusi menyatakan konstitusionalitas rancangan undang-undang.
Camara de Diputados akan mengirimkan rancangan undangundang kepada Presiden Republik untuk diundangkan kecuali untuk materi muatan yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Hakim Konstitusi.
Dalam hal perjanjian internasional yang dinyatakan konstitusional sebagian, yang disetujui oleh Kongres Nasional harus dirundingkan dengan anggota kuorum yang sesuai terkait materi muatan yang dinyatakan bertentangan tersebut sehingga Presiden Republik dapat memutuskan apakah akan menggunakan haknya untuk meratifikasi tanpa keberatan.
38 Berdasarkan mandat konstitusional pada rancangan undang-undang yang telah disetujui harus diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebelum dikirimkan ke Eksekutif untuk diundangkan dan dipublikasikan.
Tahap ini juga terjadi dalam kasus-kasus yang permohonan konstitusionalitas diajukan selama prosesnya atau permohonan yang diajukan oleh sekelompok legislator.
Tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi dapat mengubah putusannya atas mosi sendiri atau atas permintaan salah satu pihak terkait jika terdapat kesalahan fkata dalam putusan tersebut.
Permohonan perubahan harus diajukan dalam 7 .
hari setelah putusan dijatuhkan.
Mahkamah Konstitusi akan memutuskan terkait Biblioteca del Congreso Bacional de Chile.
Op.
Articulo 32B.
Ibid.
Articulo 43.
Ibid.
Articulo 37E.
Ibid.
Articulo 36.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
AuBalance Legislativo Congreso Nacional De Chile 2022-2023 Legislature 370aAy (Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2.
, h.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
permohonan tersebut atas pertimbangan sendiri.
40 Keputusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chile ini juga bersifat final dan tidak dapat diganggu Kemudian untuk ketentuan-ketentuan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional tidak dapat dikonversikan dalam RUU atau keputusan yang memiliki hukum yang berhubungan dengan itu.
41 Hal ini berarti bahwa putusan akhir Mahkamah Konstitusi Chile bersifal final dan binding sehingga tidak bisa diajukan banding atau upaya hukum apapun kecuali adanya kesalahan fakta dalam putusan tersebut.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Number 1 sampai 6, termasuk Article 170 del Cydigo de Procedimiento Civil (Hukum Acara Perdata Chil.
Menteri yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas Mahkamah Konstitusi harus menyatakan perbedaan mereka dalam putusan.
42 Menurut informasi yang terdapat dalam sistem pemrosesan legislatif dan juga diperiksa dengan basis data Mahkamah Konstitusi Chile, terdapat 26 .
ua puluh ena.
rancangan undang-undang yang diterbitkan selama masa Legislatif 2022-2023 diajukan ke Mahkamah Konstitusi Chile dalam menjalankan kewenangannya.
Secara spesifik, 25 .
ua puluh lim.
dari rancangan undang-undang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Articulo 93 Numeral 1 ChileAos Constitution of Politic 1980 With Amandements 2021 karena ketentuan rancangan undangundang tersebut bersifat organic konstitusional.
IV.
KESIMPULAN
Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile memiliki persamaan dan perbedaan dalam kewenangan pengujian undang-undang.
Keduanya merupakan lembaga undang-undang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perkara permakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Mahkamah Konstitusi Indonesia menerapkan model pengujian ala Austria (Constitutional Cour.
, dengan sistem judicial review terhadap undang-undang yang telah diundangkan.
Sementara itu.
Mahkamah Konstitusi Chgile menggabungkan model Austria dan Prancis (Constitutional Counci.
Biblioteca del Congreso Bacional de Chile.
Op.
Articulo 32.
Firmansyah and Purnama.
Op.
Biblioteca del Congreso Bacional de Chile.
Op.
Articulo 31.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Op.
cit, h.
Perbandingan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Chile Musak.
Primananda.
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol.
8 No.
2 Mei 2026 Doi : https://doi.
org/10.
25105/refor.
serta menerapkan judicial preview terhadap rancangan undang-undang dan perjanjian internasional sebelum diratifikasi.
Dari sisi cakupan kewenangan.
Mahkamah Konstitusi
Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, sedangkan Mahkamah
Konstitusi Chile memiliki hingga enam belas kewenangan termasuk dalam aspek teknis DAFTAR PUSTAKA