Volume 12 Nomor 3 Mei 2025 Membangun Kesadaran Anti-Korupsi Melalui Media: Kajian Pemberitaan Kompas TV dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Adelia Yuliana.
Anggita Dwi Rahayu.
Laras Medina Pranitiaz.
Adinda Aristias.
Nasywa Awalia Putri.
Tyur Reggina Dewanti.
Denise Aulia Kesuma.
Bryan Strom Feryan Djie.
Muhamad Aria Torik Akbar.
Frahnaz Amina1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Jakarta Corresponding Email: adelia11yuliana@gmail.
Abstract This research aims to analyze the strategic role of Kompas TV in shaping public awareness of the dangers of corruption through factual, educational, and balanced reporting from the perspective of civic education.
Using normative research methods, this study examines the suitability of the content and presentation of Kompas TV news with journalistic ethics standards, civic values, and anti-corruption principles as stipulated in laws and regulations.
The results of the analysis show that Kompas TV consistently instills the values of honesty, transparency, and social responsibility through the coverage of corruption cases in various strategic sectors, while encouraging active public participation in social supervision and strengthening clean governance.
These findings confirm that mass media reporting, especially Kompas TV, contributes significantly to building an anti-corruption culture and strengthening the character of citizens with integrity in Indonesia.
Keywords Publish Date : Corruption.
Kompas TV.
Civic Education : 02 Mei 2025 Korupsi masih menjadi persoalan Pendahuluan krusial di Indonesia karena menurut data Korupsi merupakan tindakan melawan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hukum yang dilakukan oleh individu atau Indonesia memperoleh skor Indeks Persepsi kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau Korupsi sebesar 34 dan menempati orang lain secara tidak sah yang peringkat ke-115 dari 180 negara.
3 4 Gerakan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
anti-korupsi merupakan upaya sistematis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 untuk mencegah dan memberantas korupsi Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak yang dapat dilakukan melalui pendidikan Pidana Korupsi, bentuk-bentuk korupsi formal dan non-formal sebagai langkah meliputi penyuapan, penggelapan dalam preventif dalam membangun kesadaran jabatan, serta kecurangan dalam pengadaan masyarakat terhadap bahaya dan dampak barang dan jasa pemerintah.
Akar persoalan korupsi terletak pada memudarnya nilai-nilai Selaras dengan upaya pemberantasan moral, seperti kejujuran, keadilan, kepedulian, korupsi yang terus berlangsung, media massa dan tanggung jawab dalam kehidupan memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran publik serta Ilmiyah.
Shofi.
, & Khamid.
Pemanfaatan Media Digital Dalam Pendidikan Anti Korupsi.
Jurnal Inovasi Pendidikan, 6.
, 280Ae289.
2 Asriyani.
, & Darmawansya.
Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan Daerah Kota Makassar (Kajian Putusan Nomor 42/Pid.
Sus-TPK/2020/PN Mk.
Vifada Assumption Journal of Law, 1.
, 15-21.
3 Aiman.
Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Peradaban Journal of Law and Society, 3.
, 1630.
4 Amir.
Ambarwati.
, & Aris.
Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan.
Jurnal Litigasi Amsir, 9.
, 257-264.
5 Ilmiyah.
Loc.
Cit.
ISSN: 2963-9360
mendorong perubahan sosial yang lebih besar terkait integritas dan etika dalam kehidupan 6 Media massa berperan sebagai alat kontrol sosial yang menyebarkan informasi secara luas dan menjembatani peristiwa di masyarakat, pemerintahan, maupun dunia internasional dengan kebutuhan informasi publik.
7 Tidak hanya menyampaikan fakta, media juga membentuk opini publik agar lebih kritis dan peduli terhadap nilai integritas dalam kehidupan Dalam konteks pemberantasan korupsi, media memiliki dua peran penting, menindaklanjuti laporan sesuai aturan serta memperlihatkan proses hukum terhadap pelaku korupsi kepada publik.
Fungsi ini sejalan dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam menjaga Pendidikan Kewarganegaraan sendiri menekankan pentingnya moral, etika, dan sikap kritis terhadap isu sosial-politik, termasuk korupsi.
Pemberitaan terbuka mengenai korupsi oleh media memberikan pembelajaran nyata, terutama bagi generasi muda, tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan menolak penyalahgunaan Penelitian Mochammad Candra Raifangga et al.
berjudul Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia, diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Inovatif membahas kontribusi media dan keterlibatan publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dalam konteks pemberantasan Penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengangkat peran media dalam menginformasikan praktik korupsi di Indonesia.
Namun, fokus kajian pada penelitian ini lebih diarahkan secara spesifik pada Kompas TV sebagai media berita yang menyampaikan informasi dan berperan dalam membangun kesadaran antikorupsi melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.
Dengan menganalisis isi dan penyajian berita Kompas TV, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media dapat menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas dan partisipasi publik dalam memerangi Penelitian sebelumnya oleh Jonathan Cahyadi .
yang berjudul Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia membahas secara mendalam keterlibatan media sosial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana media sosial, seperti Twitter.
Instagram, dan YouTube, digunakan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi.
Cahyadi meneliti bagaimana platform-platform tersebut membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kasuskasus korupsi, memicu diskusi publik yang konstruktif, dan mendorong partisipasi aktif dalam gerakan anti korupsi.
Penelitian ini menyoroti pentingnya peran media sosial sebagai sarana edukasi publik yang efektif dan mampu mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam memerangi korupsi.
Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai alat yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perubahan sosial yang lebih luas dalam sistem pemerintahan dan Penelitian lainnya oleh Nadhiroh et al.
berjudul Pesan-Pesan Anti Korupsi Berita Republika.
6 Nadhiroh.
Adiba.
Wijayanti.
9 Raifangga.
Husnayain.
Rahmatussalimah.
Faiz.
, & Wahyuni.
Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Berita Republika.
id untuk Meningkatan Peran Media Islam.
Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 5.
, 156-177.
7 Kustiawan.
Siregar.
Alwiyah.
Lubis.
Gaja.
, & Pakpahan.
Komunikasi Massa.
Journal Analytica Islamica, 11.
, 134-142.
8 Natalia.
Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
INTEGRITAS:
Jurnal Antikorupsi, 5.
, 57-73.
Hasibuan.
Masyropah.
Sarah.
, &
Latifah.
Peran Media dan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di Indonesia.
Jurnal Penelitian Inovatif, 5.
, 529-538.
10 Cahyadi.
Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia.
Journal of Management and Creative Business, 3.
, 190198.
ISSN: 2963-9360
Meningkatkan Peran Media Islam mengkaji peran media Islam dalam menyebarkan pesan-pesan anti-korupsi pemberitaan di media massa.
Penelitian ini berfokus pada peran penting yang dimainkan oleh Republika.
id, sebagai salah satu media Islam besar di Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi.
Dengan Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan karakter warga negara yang berintegritas dan memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial.
Penulis menunjukkan bahwa media Islam, selain menyampaikan informasi, juga berperan sebagai agen edukasi yang dapat membentuk pola pikir dan sikap masyarakat untuk menanggulangi korupsi.
Media Islam dengan pendekatan moral dan keagamaan yang kuat, mampu memberikan pengaruh positif dalam memperbaiki perilaku sosial dan memperkuat integritas masyarakat.
Korupsi di Indonesia merusak pemerintahan, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik.
Pemberantasan penegakan hukum dan pembentukan karakter warga negara.
Media massa berperan penting dalam edukasi publik.
Kompas TV secara konsisten memberitakan isu korupsi dan anti-korupsi, membentuk opini dan kesadaran masyarakat.
Namun, masih sedikit kajian yang mengulas kontribusi media dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
Berdasarkan sebelumnya, penelitian ini menganalisis isi dan metode penyampaian pemberitaan Kompas mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan, serta kontribusinya dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap budaya Urgensi penelitian ini terletak pada peran strategis Kompas TV dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan melalui pemberitaan kasus korupsi.
tengah maraknya korupsi yang mengancam integritas bangsa, analisis terhadap konten dan pendekatan pemberitaan media menjadi penting untuk menilai efektivitas media dalam mendorong partisipasi masyarakat, membangun budaya anti-korupsi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang 11 Nadhiroh.
Adiba.
Wijayanti.
Asriyani.
Hazmi.
, .
& Samara.
Metode penelitian hukum.
CV.
Gita Lentera.
13 Syarif.
Ramadhani.
Graha.
Yanuaria.
Muhtar.
Asmah.
, .
& Jannah, .
Metode Penelitian Hukum.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif12 yang bertujuan untuk korupsi di Kompas TV dari perspektif pendidikan kewarganegaraan berdasarkan norma, prinsip, dan teori yang berlaku.
Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana pemberitaan Kompas TV telah sesuai dengan standar etika jurnalistik, nilai-nilai kewarganegaraan, serta prinsip-prinsip anti-korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.
Sumber data utama berupa ketentuan hukum, regulasi, dan kode etik yang relevan, serta literatur akademik terkait pendidikan kewarganegaraan dan peran media massa dalam pencegahan korupsi.
Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumendokumen resmi, seperti peraturan Dewan Pers.
Undang-Undang tentang Pers, dan kebijakan anti-korupsi nasional.
13 Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan norma-norma serta pemberitaan Kompas TV sebagaimana tercermin dalam tayangan atau dokumentasi berita terkait kasus korupsi.
Keabsahan analisis dijaga melalui telaah pustaka yang mendalam dan diskusi dengan pakar di Faiz.
, & Wahyuni.
Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Berita Republika.
id untuk Meningkatkan Peran Media Islam.
Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 5.
, 156-177.
12 Juliardi.
Runtunuwu.
Musthofa.
TL,
ISSN: 2963-9360
bidang hukum media serta pendidikan Secara etimologis, istilah ini menyimpang dari norma moral dan etika.
Dalam konteks Indonesia, korupsi merujuk pada tindakan yang mencerminkan kebejatan moral dan penyalahgunaan kepentingan publik.
17 Menurut Haryatmoko, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Mubyarto menambahkan bahwa korupsi lebih merupakan masalah politik daripada ekonomi yang dapat merusak legitimasi pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
18 Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membentuk lembaga seperti KPK untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindak kasus korupsi serta melakukan pencegahan melalui berbagai program edukasi.
Peran media, khususnya Kompas TV, semakin penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang korupsi, sejalan dengan fungsi media massa sebagai kontrol sosial dan sarana edukasi publik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kompas TV secara konsisten memberitakan kasus korupsi dengan pendekatan edukatif, menghadirkan narasumber kredibel, dan menyajikan informasi yang faktual serta berimbang.
Pemberitaan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menanamkan nilainilai integritas dan kewarganegaraan, sesuai dengan teori fungsi sosial media dalam penegakan hukum sebagai lembaga check and balance.
Selain itu, media wajib mematuhi asas praduga tak bersalah untuk menjaga keadilan dalam pemberitaan.
Dengan demikian, model pendidikan anti- Analisis dan Pembahasan Isi dan Cara Penyampaian Pemberitaan Korupsi oleh Kompas TV Mencerminkan Nilai-Nilai Kewarganegaraan Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan mereka dan memudahkan akses terhadap berita terkini.
Perubahan dalam media berpengaruh langsung terhadap cara masyarakat menerima Selain berfungsi sebagai sumber berita.
Media juga turut membentuk pola pikir dan budaya sosial.
15 Menurut McQuail, media massa memiliki beberapa peran utama dalam masyarakat modern.
Pertama, media berfungsi sebagai jendela untuk mengenal peristiwa dan pengalaman di berbagai tempat.
Kedua, media bertindak sebagai cermin yang mencerminkan peristiwa sosial secara Ketiga, media menyediakan forum untuk menyampaikan informasi dan gagasan yang memfasilitasi umpan balik dari publik.
Melalui penyajian berbagai sudut pandang, media membentuk nilai dan norma yang diinternalisasi oleh masyarakat sehingga memengaruhi sikap dan perilaku sosial Untuk mendalami lebih jauh dampak media dalam membentuk kesadaran sosial, bagaimana pemberitaan terkait isu-isu penting, seperti korupsi, dapat memengaruhi persepsi masyarakat.
Istilah AukorupsiAy berasal dari bahasa Latin, seperti corruptio, corruptus, dan corrumpere yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa-bahasa Eropa, termasuk Inggris dan Belanda dengan istilah corruption dan 14 Menungsa.
Peran Media Massa Dalam 17 Syarbaini.
Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.
Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18.
, 1Ae15.
18 Putri.
Korupsi dan Prilaku Koruptif.
Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 5.
, 48-54.
19 Nur.
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar.
Jurnal Ilmu Pendidikan, 6.
, 111-115.
Mencegah Paham Radikalisme Pada Kalangan Remaja di Sulawesi Tenggara.
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial, 1.
, 74-83.
15 Suwardyanba.
, & Mandira.
Peran Media Cetak Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Kesiman Petilan Pada Pemilihan Umum 2024.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 5.
, 1115-1120.
16 Iksan.
Peran Media Massa Dalam Pembentukan Karakter.
Jurnal Kependidikan, 8.
, 108Ae
ISSN: 2963-9360
korupsi berbasis media massa dapat menjadi strategi preventif yang efektif untuk membangun budaya anti-korupsi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
Kompas TV merupakan stasiun televisi swasta nasional yang didirikan pada 9 September 2011.
Sebagai bagian dari Kompas Gramedia, stasiun ini awalnya menayangkan program hiburan, tetapi pada tahun 2016 beralih sepenuhnya menjadi saluran berita.
Nama Kompas TV diambil dari Harian Kompas yang telah memiliki tradisi jurnalistik yang kuat.
Sebagai bagian dari ekosistem media yang berkembang pesat.
Kompas TV berkomitmen untuk menjadi penyedia informasi yang terpercaya dengan mengusung prinsip independensi dan kredibilitas dalam setiap tayangan.
20 Dalam menghadapi persaingan dengan stasiun berita lain seperti iNews.
TVOne, dan Metro TV.
Kompas TV tetap mengutamakan akurasi dan netralitas dalam pemberitaannya.
Tagline dari Kompas TV, yaitu AuIndependen TerpercayaAy mencerminkan komitmen tersebut.
21 Untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan industri media.
Kompas Gramedia mengembangkan media televisi dan digital, memastikan bahwa Kompas TV tetap dapat diakses oleh masyarakat di lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia.
Hal ini menunjukkan dedikasi Kompas TV dalam menghadirkan konten yang inovatif, informatif, dan berkualitas tinggi bagi Sejalan dengan visi Kompas TV sebagai penyedia informasi yang independen dan terpercaya, peranannya dalam pemberitaan kasus korupsi sangat krusial untuk membentuk kesadaran publik terhadap isuisu moral dan hukum yang penting.
Kompas TV sebagai salah satu media televisi nasional, memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan publik, khususnya Pemberitaan tentang korupsi di Kompas TV seringkali menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan supremasi hukum yang merupakan bagian dari nilainilai pendidikan kewarganegaraan.
25 Hal ini sejalan dengan prinsip moral dan etika bangsa yang tidak hanya menyajikan fakta hukum dan ekonomi, melainkan juga memperhatikan dampak sosialnya.
Korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap nilainilai moral bangsa dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
26 Dalam upaya pemberantasan korupsi yang kerap menemui kendala, pemberitaan yang objektif dan menyeluruh sangat diperlukan.
Kompas TV berusaha menampilkan keseimbangan informasi dengan memberikan ruang bagi berbagai pihak, termasuk KPK dan koruptor, agar pemirsa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan tidak Pemberitaan Kompas mengedepankan prinsip AuFortiter in re suaviter modoAy .
eguh dalam perkara, tetapi lentur dalam car.
yang berarti mereka menyampaikan berita dengan tegas, tetapi tetap berimbang dan tidak menghakimi.
Kompas TV memegang teguh pandangan bahwa AuThere is no one angel in the worldAy .
idak ada malaikat di duni.
yang mencerminkan 20 SaAodiyah.
Fauziyah.
Amaliya.
, & Zaini.
Pemberitaan Kompas.
com Tentang Destinasi Wisata Mandalika.
Communicare, 3.
, 31-40.
25 Daulay.
Konstruksi Pemberitaan Kasus Korupsi Pejabat Publik Pada Kompas.
(Bachelor's thesis.
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart.
26 Ferico.
Aryanti.
, & Salsabila.
Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.
Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 1.
, 1Ae15.
27 Sultan.
Opini Publik Kasus Korupsi Nurdin Abdullah di Youtube (Analisis isi komentar video di kanal YouTube KPK RI dan kanal YouTube Media Mainstream TV One.
Kompas TV.
CNN Indonesia, serta Metro TV).
(Magister's thesis.
Universitas Hasanuddin Makassa.
Strategi Public Relations Kompas TV dalam Membangun Pemasaran dan Pengelolaan Corporate Image.
At Tabsyir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 11.
, 297-312.
21 Yufriadi.
Strategi dan Performa Program Kompas TV Dalam Menghadapi Persaingan TV Berita Pada Pilpres 2019.
Business Economic.
Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), 1.
, 73-82.
22 Kompas.
About Us - Kompas TV.
Kompas.
https://w.
tv/about-us.
Diakses pada tanggal 17 April 2025.
23 Ramadoni.
Hayat.
Noor.
, & Prasetyo, .
Mediamorphosis in Kompas TV towards New Media.
Jurnal Ilmiah Syi'ar, 22.
, 43-55.
24 Artana.
, & Suardana.
Representasi
ISSN: 2963-9360
fleksibilitas dalam pemberitaan.
28 Kompas TV mampu menyampaikan pesan dengan tegas dan lembut, tetap berlandaskan pada Dengan pendekatan ini.
Kompas TV mencerminkan nilai kewarganegaraan seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.
Selain menginformasikan.
Kompas TV juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap praktik korupsi, serta mengajak publik untuk berperan aktif dalam pengawasan sosial dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan demikian.
Kompas TV tidak sekadar menjadi sumber berita, tetapi pula agen perubahan sosial.
Kompas menyajikan berita yang berbasis fakta terverifikasi, menghindari spekulasi, dan menyampaikan data konkret.
Sebagai contoh, dalam pemberitaan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kompas TV juga memberikan penjelasan mendalam tentang konteks kasus, kronologi peristiwa, serta menyajikan berbagai narasumber, seperti ahli hukum, akademisi, dan perwakilan lembaga pemerintah.
Pendekatan ini membantu penonton untuk lebih memahami prinsip keadilan dan pentingnya proses Dalam penyampaiannya, jurnalis Kompas TV menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengorbankan akurasi istilah hukum.
Mereka juga menggunakan infografis dan visualisasi data untuk memperjelas informasi, menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip keterbukaan informasi yang menjadi fondasi negara demokratis.
Pemberitaan ini bukan hanya informatif, tetapi juga edukatif bagi masyarakat.
Pemberitaan kasus korupsi yang disajikan Kompas TV mengutamakan penegakan hukum yang tegas dan transparan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas nasional serta nilai-nilai Pancasila.
Kompas TV menyoroti dampak buruk korupsi yang meliputi kerugian ekonomi hingga ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik.
Pemberitaan ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik bahwa korupsi adalah masalah yang harus diberantas demi masa depan bangsa.
Dengan menempatkan isu korupsi sebagai headline Kompas informasi terkait moralitas dan integritas dalam kehidupan berbangsa.
Kompas TV, melalui penyajian fakta yang akurat dan edukatif, bukan hanya melaporkan peristiwa, tetapi membentuk narasi yang mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menanggulangi praktik korupsi.
Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memperkuat partisipasi warga negara dalam proses demokrasi yang sehat.
28 Praditha.
, & Widodo.
Economy Media Kompas.
com dan Detikcom.
Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication, 5.
, 122-134.
30 Agustiana.
Analisis Pengetahuan Publik Tentang Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Sampah.
LEX Et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan, 1.
, 8Ae13.
Pemberitaan Kompas TV tentang Korupsi dapat Membentuk Kesadaran Warga Negara terhadap Bahaya Korupsi Pemberitaan Kompas TV tentang korupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran warga negara terhadap bahaya Kesadaran publik merujuk pada pemahaman, perhatian, dan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, memengaruhi kehidupan mereka.
30 Suatu kesadaran, terutama terkait dengan peran kesadaran individu sebagai dasar bagi kesadaran kolektif, telah lama menjadi bahan Isu ini penting untuk dikaji karena banyak masalah sosial di suatu negara berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan tersebut.
Kesadaran masyarakat sesungguhnya adalah refleksi membentuk karakter dan kepribadian dalam kehidupan sosial.
Media memiliki peran Strategy of Kompas TV Facing Digital Era.
Journal of Communication and Public Relations, 1.
, 1-12.
29 Nabilla.
Muharromah.
, & Putri.
Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah:
Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada ISSN: 2963-9360 besar dalam meningkatkan kesadaran publik dengan menyajikan informasi yang objektif dan berimbang.
Berdasarkan teori agenda setting, media dapat memengaruhi perhatian masyarakat terhadap isu tertentu, baik dalam politik maupun kebijakan publik.
31 Media sosial kini juga berfungsi sebagai platform utama dalam mempercepat penyebaran informasi dan membangun kesadaran Pemberitaan mengenai tindak pidana korupsi yang disajikan oleh Kompas TV memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan masyarakat terhadap bahaya korupsi.
Kompas TV menyuguhkan informasi yang mendalam, faktual, dan berimbang melalui peliputan terhadap berbagai kasus korupsi berskala besar, seperti korupsi di tubuh Pertamina, proyek pembangunan jalan tol, pengadaan barang dan jasa, pemerasan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga praktik korupsi dalam Dalam pemberitaannya.
Kompas TV menyampaikan informasi terkait proses hukum dan kerugian negara serta mengupas modus operandi pelaku serta dampak luasnya terhadap Pendekatan semacam ini mendorong pemahaman publik bahwa korupsi bukanlah sekadar pelanggaran individual, melainkan masalah struktural dan sistemik yang mengancam keberlangsungan tata kelola negara.
Oleh karena itu.
Kompas TV turut andil dalam memperkuat nilai-nilai anti-korupsi sebagai bagian dari pendidikan Berikut ini adalah sejumlah berita mengenai kasus korupsi yang diberitakan oleh Kompas TV:
Kejaksaan Agung Ungkap Kronologi Dugaan Korupsi Impor Minyak oleh Pertamina yang Merugikan Negara Rp193,7 Triliun 31 Irwansyah.
Pengaruh Terpaan Berita Kasus mengenai korupsi yang ditayangkan dan diberitakan oleh Kompas TV adalah peristiwa aktual dan faktual yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Berita tersebut mengangkat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam impor minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina yang mencapai Rp193,7 triliun.
Penetapan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Riva Siahaan, menunjukkan adanya indikasi produksi kilang dalam negeri secara sengaja dan penolakan minyak lokal tanpa alasan teknis yang sah.
Tayangan ini menyajikan data yang akurat dan berasal dari sumber resmi, serta Meskipun dominan menampilkan sudut Kejaksaan Agung, pemberitaan ini bersifat edukatif dan tidak memihak karena bertujuan mengedukasi publik tentang dampak korupsi di sektor strategis serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya energi nasional.
Penahanan Wali Kota Semarang Hevearita dan Suami oleh KPK terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Pemerasan terhadap ASN Berita diberitakan oleh Kompas TV mengenai penahanan Wali Kota Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya.
Alwin Basri, oleh KPK mencerminkan urgensi penegakan hukum terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Berdasarkan pernyataan resmi Wakil Ilmiah pada Lima Studi Kasus dari Berbagai Negara.
Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, 3.
, 131142.
33 Kompas TV.
Au[FULL] Keterangan Kejagung Soal Kronologi Korupsi Impor Minyak Pertamina.
Rugikan Negara Rp193,7 Ay YouTube.
com/watch?v=H3icj14WCT.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
Pada Media Massa Terhadap Masyarakat Analisis AoKasus Video Porno Gisella AnastasiaAo Dengan Menggunakan Teori Agenda Setting.
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial, 1.
, 49-60.
32 Astari.
Sosial Media Sebagai Media Baru Pendukung Media Massa untuk Komunikasi Politik dalam Pengaplikasian Teori Agenda Setting: Tinjauan ISSN: 2963-9360 Ketua KPK dalam konferensi pers, keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, pemotongan insentif pegawai, serta penerimaan gratifikasi selama tahun 2023Ae2024.
Penahanan ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan anggaran di tingkat daerah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan, termasuk peningkatan fungsi pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga independen.
Di samping itu, perlindungan terhadap pelapor .
harus dijamin agar dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.
Peran media massa dalam menyampaikan informasi secara objektif juga menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
Fakta Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula: Keterlibatan Tom Lembong dan Penyitaan Aset Rp565 Miliar oleh Kejaksaan Agung Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula yang Menteri Perdagangan.
Tom Lembong, mencerminkan persoalan serius terkait penyalahgunaan kewenangan negara dalam pengelolaan kebutuhan pokok.
Dugaan pelanggaran terjadi pada periode 2015Ae2016, ketika izin impor gula Indonesia mengalami surplus gula.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tersangka, serta menyita dana sebesar Rp565 miliar dari pengembalian sembilan tersangka swasta.
Proses persidangan masih berlangsung dan kebenaran dakwaan masih menunggu 34 Kompas TV.
Wali Kota Semarang Hevearita dan putusan pengadilan.
Namun, informasi yang disampaikan media cenderung bersumber dari satu pihak, yaitu Kejaksaan Agung.
Oleh karena itu, disarankan agar media massa menjaga keberimbangan informasi, sementara proses hukum perlu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
Pemerintah juga perlu memperketat regulasi dan pengawasan kebijakan impor guna mencegah praktik koruptif di masa Penggeledahan Dua Kantor Perusahaan Swasta oleh Kejari Musi Banyuasin Terkait Dugaan Korupsi dalam Proyek Tol Berita ini mengungkap dugaan korupsi dalam proyek Tol Bayung Lencir-Tempin pemalsuan dokumen terkait ganti rugi lahan, di mana pihak PT.
SMB berusaha mengklaim lahan negara sebagai milik pribadi atau perusahaan.
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menggeledah dua kantor perusahaan milik H.
Alim Ali, serta menyita sejumlah dokumen terkait administrasi Kasus memasuki tahap penyidikan dengan 12 saksi awal dan tambahan 4 saksi baru.
Dugaan praktik mafia tanah ini menunjukkan adanya celah dalam infrastruktur yang berisiko merugikan Kejari Muba juga keterlibatan pemilik perusahaan dalam kasus ini yang memperlihatkan potensi korupsi sistemik di tingkat pengambilan Oleh karena itu, pengawasan lebih ketat dan verifikasi independen diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Gula Libatkan Tom Lembong.
Kejagung Sita Rp565 Miliar.
YouTube.
https://w.
com/watch?v=pI2nt_HqE1A Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
36 Kompas TV.
Kejari Musi Banyuasin Geledah 2 Kantor Perusahaan Swasta soal Dugaan Korupsi Proyek Tol.
Suaminya Ditahan KPK: Korupsi Pengadaan Barang dan Pemerasan ASN.
YouTube.
https://w.
com/watch?v=9k_kwpsaW5k.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
35 Kompas TV.
Fakta Baru Kasus Korupsi Impor
ISSN: 2963-9360
Pemeriksaan Ketua Pemuda Pancasila Japto oleh KPK sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara.
Rita Widyasari, terus bergulir dengan pemeriksaan Japto Soerjosoemarno.
Ketua Pemuda Pancasila, sebagai saksi.
Pemeriksaan tersebut terkait dugaan aliran uang hasil izin batubara yang diterima oleh beberapa pihak, termasuk Japto.
KPK
penggeledahan di rumah Japto, menyita 11 unit mobil dan uang senilai Rp56 miliar yang menunjukkan bukti kuat dalam proses hukum yang tengah Meskipun status Japto masih sebagai saksi, langkah hukum ini memperkuat dugaan keterlibatan lebih banyak pihak dalam jaringan korupsi ini.
Dalam konteks ini.
KPK diharapkan untuk melaksanakan investigasi yang transparan, mendalam, dan akuntabel, serta segera mengklarifikasi status hukum Japto dan pihak lainnya.
Transparansi terhadap kinerja KPK dan keadilan hukum di Indonesia.
Proses hukum ini sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang lepas dari tanggung jawab dan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serupa.
Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, media berperan sebagai penyedia informasi yang faktual, akurat, dan berimbang, memungkinkan masyarakat memperoleh wawasan objektif.
Namun, media sering menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya dari tekanan politik dan kepentingan ekonomi yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.
Melalui pemberitaan yang berkelanjutan dan berbasis data, media berperan sebagai pengingat bahwa masih banyak persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serta solusi konkret dari pemerintah dan Peran media dalam mendukung agenda anti-korupsi tidak dapat diremehkan, baik oleh institusi media nasional maupun Selain menjalankan fungsi pengawasan melalui liputan rutin, media juga berkontribusi dalam mengungkap skandalskandal tersembunyi melalui jurnalisme Dengan memanfaatkan hak atas akses informasi publik dan kebebasan pers, media memiliki kemampuan untuk menggali fakta secara menyeluruh, membongkar praktik-praktik penyimpangan kekuasaan, dan memberi tekanan moral kepada para pemangku kepentingan agar tindakan korupsi dapat diminimalisasi secara Media massa memainkan peran strategis sebagai watchdog yang secara aktif memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah setiap hari sehingga membantu masyarakat dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam menjalankan fungsi ini, pemberitaan media seyogyanya tidak terbatas pada pengutipan pernyataan resmi dari pejabat atau juru bicara, melainkan dituntut untuk melakukan penelusuran mendalam guna mengkritisi kinerja pemerintah secara objektif.
Media juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial publik dengan mengungkap berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta praktik nepotisme yang merugikan kepentingan umum.
Dalam konteks ini.
Kompas TV menjalankan peran penting dengan menyajikan laporan mendalam terkait dinamika pemberantasan korupsi serta menyoroti kinerja lembaga penegak hukum, seperti KPK.
Melalui pemberitaannya.
Kompas TV selain menyampaikan informasi, juga mendorong lahirnya tekanan publik guna memastikan proses penegakan hukum berlangsung YouTube.
https://w.
com/watch?v=0JalRLpMex0.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
37 Kompas TV.
Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara.
Ketua Pemuda Pancasila Japto Diperiksa KPK Saksi.
YouTube.
https://w.
com/watch?v=sLSBDmogkv Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
38 Muklis.
, & Siregar.
Peran Media Massa Dalam Kebijakan Publik.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4.
, 133-140.
ISSN: 2963-9360
secara transparan, adil, dan akuntabel.
Pemberitaan Kompas TV mengenai isu korupsi berkontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran kolektif warga negara Melalui penyampaian informasi yang menyeluruh dan analitis.
Kompas TV memaparkan secara sistematis bagaimana praktik korupsi dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan ketimpangan sosial, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Dengan mengaitkan kasus korupsi di sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kompas TV turut meningkatkan pemahaman publik mengenai dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi Melalui pembingkaian .
dalam pemberitaan.
Kompas TV juga membentuk opini publik dengan menekankan bahwa korupsi bukan hanya tindakan individual, melainkan merupakan persoalan struktural yang mengancam stabilitas negara.
Narasi yang dipilih, seperti Aupengkhianatan terhadap mandat rakyat,Ay memperkuat urgensi penanganan korupsi secara kolektif dan partisipatif oleh seluruh elemen masyarakat.
Pemberitaan kritis dan investigatif yang disajikan oleh Kompas TV berperan penting dalam meningkatkan mutu diskursus publik serta mendorong akuntabilitas para politisi dan institusi negara.
Melalui pendekatan ini.
Kompas TV turut menjalankan fungsi kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang lebih kritis, partisipatif, dan peduli terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan Kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi pun berkembang seiring dengan penyajian informasi yang tajam dan Di samping itu.
Kompas TV juga memfasilitasi mobilisasi sosial dengan menayangkan diskusi interaktif, wawancara bersama pakar, serta liputan tematik mengenai upaya pemberantasan korupsi.
Dalam momen penting, seperti Hari AntiKorupsi Sedunia.
Kompas TV menyiarkan kampanye dan aksi sosial yang mendorong solidaritas publik dan memperkuat literasi hukum masyarakat.
Dengan demikian.
Kompas TV bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas 39Vide tentang Pers Kesimpulan Pemberitaan Kompas TV tentang kasus membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa.
Melalui penyajian informasi yang faktual, edukatif, dan berimbang.
Kompas TV tidak hanya menginformasikan peristiwa, tetapi nilai-nilai transparansi, dan tanggung jawab sosial.
Pemberitaan yang disertai narasi analitis, pelibatan narasumber kredibel, serta visualisasi data konkret, membantu publik memahami dampak sistemik korupsi terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.
Dengan menekankan prinsip AuFortiter in re suaviter modoAy.
Kompas TV mampu menyampaikan pesan anti-korupsi secara tegas namun tetap humanis, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial dan pemberantasan Selain menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi publik sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 39 Kompas TV juga berperan sebagai agen perubahan sosial dengan meningkatkan mutu diskursus publik dan mendorong akuntabilitas institusi negara.
Melalui pemberitaan kritis dan investigatif.
Kompas TV membangun opini publik bahwa korupsi
adalah persoalan struktural yang harus dihadapi secara kolektif oleh seluruh elemen
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
ISSN: 2963-9360
Upaya ini diperkuat dengan penyajian diskusi interaktif, liputan tematik, anti-korupsi meningkatkan literasi hukum serta solidaritas Dengan demikian, pemberitaan Kompas TV tidak hanya membentuk kesadaran, tetapi juga memobilisasi partisipasi aktif warga negara dalam menjaga transparansi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia.
, 190-198.
Konstruksi Pemberitaan Kasus Korupsi Pejabat Publik Pada Kompas.
(Bachelor's thesis.
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart.
Ferico.
Aryanti.
, & Salsabila, .
Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi.
Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 1.
, 1Ae15.
Iksan.
Peran Media Massa Dalam Pembentukan Karakter.
Jurnal Kependidikan, 8.
, 108Ae119.
Ilmiyah.
Shofi.
, & Khamid.
Pemanfaatan Media Digital Dalam Pendidikan Anti Korupsi.
Jurnal Inovasi Pendidikan, 6.
, 280Ae289.
Irwansyah.
Pengaruh Terpaan Berita Pada Media Massa Terhadap Masyarakat Analisis AoKasus Video Porno Gisella AnastasiaAo Dengan Menggunakan Teori Agenda Setting.
Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial, 1.
Juliardi.
Runtunuwu.
Musthofa.
TL.
Asriyani.
Hazmi, , .
& Samara.
Metode penelitian hukum.
CV.
Gita Lentera.
Kompas TV.
Au[FULL] Keterangan Kejagung Soal Kronologi Korupsi Impor Minyak Pertamina.
Rugikan Negara Rp193,7 T.
Ay YouTube.
com/watch?v=H3icj 14WCT.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
Kompas TV.
Fakta Baru Kasus Korupsi Impor Gula Libatkan Tom Lembong.
Kejagung Sita Rp565 Miliar.
YouTube.
https://w.
com/watch? v=pI2nt_HqE1A.
Diakses pada tanggal 1 Maret 2025.
Kompas TV.
Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara.
Ketua Pemuda Pancasila Japto Diperiksa KPK Saksi.
YouTube.
Daulay.
Referensi