Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Periode 2021 - 2024 Dwi Rezky Amalya Ahmad1.
Ajeng Tita Nawangsari2 1,2Universitas islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 12@gmail.
com1, ajeng.
tita@uinsa.
ABSTRACT
Study analyzes the fiscal performance of the Surabaya City Regional the administration period 2021Ae2024 fiscal year using financial ratio analysis, which includes effectiveness, efficiency, fiscal efficiency, spending activity, and regional revenue and expenditure growth.
Descriptive quantitative methods incorporate secondary Information derived from the Budget Realization Report (LRA) and financial statements.
The study found that Regional Original Income contributes more than central and provincial government transfers.
The average effectiveness ratio is 90.
96% .
uite effectiv.
, the efficiency ratio is 87.
75% .
uite efficien.
, and the revenue ratio is 151.
57% .
Operating expenditure dominates at 82.
81%, while capital expenditure is only 17.
The growth ratio shows a fluctuating trend with PAD growing 42.
56%, regional income 8.
99%, operating expenditure 6.
27%, and capital expenditure 27.
Overall, the Surabaya City Government's financial performance is good, with stable effectiveness and efficiency, a very high fiscal level, and positive revenue and expenditure growth, although inconsistent.
However, the dominance of operating expenditure over capital expenditure Requires enhancement in order to financial management can focus more on infrastructure development and improving public services.
Keywords: financial performance, ratio analysis, effectiveness, efficiency, fiscal independence, expenditure activity, growth.
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis Performa fiskal Pemerintah Daerah Kota Surabaya Periode 2021Ae2024 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi efektivitas, efisiensi, daya guna fiskal, aktivitas belanja, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.
Metode deskriptif kuantitatif dimanfaatkan untuk menggabungkan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan keuangan.
Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Rata-rata rasio efektivitas sebesar 90,96% .
ukup efekti.
, rasio efisiensi sebesar 87,75% .
ukup efisie.
, dan rasio pendapatan sebesar 151,57% .
Belanja operasional mendominasi sebesar 82,81%, sedangkan belanja modal hanya 17,05%.
Rasio pertumbuhan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan PAD tumbuh 42,56%, pendapatan daerah 8,99%, belanja operasional 6,27%, dan belanja modal 27,30%.
Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya baik, dengan efektivitas dan efisiensi yang stabil, tingkat fiskal yang sangat tinggi, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja yang positif, meskipun tidak konsisten.
Namun, dominasi belanja operasional atas belanja modal perlu ditingkatkan agar Tata Kelola keuangan dapat lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Kata kunci : kinerja keuangan, analisis rasio, efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal, aktivitas belanja, pertumbuhan.
4201 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
PENDAHULUAN
Kinerja keuangan daerah mengukur tanggung jawab dan efektivitas Tata Kelola anggaran untuk pelayanan publik.
Penilaian akuntabilitas ini mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan membelanjakan anggaran serta kesesuaian anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan Tata Kelola anggaran yang efektif, efisien maupun ekonomis.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk merencanakan, mengelola, mengawasi, mengelola, dan mengevaluasi urusan pemerintahan berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 1.
Kebijakan pertahanan dan keamanan, luar negeri, moneter, peradilan, agama, fiskal atau yang lain sesuai Peraturan Pemerintah tidak termasuk dalam yurisdiksi ini.
Setiap pemerintah menyusun laporan keuangan, yang disebut akuntansi keuangan Kekuatan dan kemampuan suatu daerah untuk berkembang bergantung pada seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangannya.
Tata kelola keuangan yang baik akan mendukung terjaganya aset daerah serta memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Oleh karena itu.
Tata Kelola keuangan pemerintah daerah sangat penting bagi kemajuan ekonomi daerah.
Dengan begitu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Periode harus dievaluasi untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dan mendorong perbaikan kedepannya.
Menurut Akuntansi Manajemen Kontemporer, kinerja adalah aktivitas terukur suatu entitas dalam kurun waktu tertentu untuk menilai keberhasilan kerja.
Kinerja bergantung pada pekerjaan yang mendukung tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan maupun kontribusi ekonomi (Abdullah, 2.
Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, tahun 2.
nomor 71 yaitu mengatur Tata Kelola dan pelaporan anggaran pemerintah daerah.
Peraturan ini memandu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup kondisi keuangan dan aktivitas transaksi dalam suatu Periode anggaran.
Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan data keuangan bagi para pemangku kepentingan untuk pilihan ekonomi, sosial, dan politik.
Pemerintahan yang dipersiapkan dengan baik akan menyampaikan laporan keuangan secara jujur dan tanpa anomali.
Suatu laporan keuangan dikategorikan berkualitas apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Untuk Tata Kelola keuangan daerah.
Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pasal 4 (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2.
mewajibkan badan ini untuk menyusun dan melaksanakan strategi Tata Kelola keuangan dan aset daerah.
Penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib menerbitkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan untuk menilai kinerjanya.
Penekanan terhadap kewajiban penyampaian laporan keuangan ini bukan hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif, melainkan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
Laporan akuntabilitas keuangan daerah sangat penting untuk mengukur efisiensi Tata Kelola sumber daya dan tata kelola pemerintahan daerah yang Mengevaluasi laporan ini memberikan pengawasan dan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik mereka.
4202 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Penilaian kinerja keuangan dapat membantu mengevaluasi Tata Kelola keuangan pemerintah daerah.
Indikator kinerja keuangan ini menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Metode ini menentukan seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan untuk proyek pembangunan maupun layanan publik.
Penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan keuangan di masa mendatang, menjadikan Tata Kelola keuangan daerah lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Analisis rasio keuangan dapat mengevaluasi keuangan pemerintah daerah dengan analisis rasio keuangan mengukur fitur keuangan menggunakan data laporan keuangan.
Kinerja keuangan daerah bisa diperiksa memakai rasio fiskal, efisiensi, efektivitas, dan Membandingkan keberhasilan suatu daerah pada Periode tertentu dengan Periode sebelumnya memberikan gambaran pola kinerja keuangan.
Penelitian ini menyajikan deskripsi komprehensif mengenai Tata Kelola dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebagai sarana untuk menilai pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam mendukung operasional pemerintahan, menelaah kondisi keuangan daerah, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Studi kasus Kota Surabaya digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam hal efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, sejarawan, dan masyarakat umum memahami kinerja keuangan daerah.
Hal ini dapat menjadi panduan dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian memakai metode analisis deskriptif kuantitatif.
Metode analisis deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya selama Periode tahun anggaran 2021Ae Teknik Analisis Data Analisis rasio keuangan deskriptif kuantitatif pada penelitian ini.
Rasio-rasio keuangan daerah kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan pengeluaran dihitung dalam penelitian ini.
Estimasi rasio ini disajikan dalam tabel dan grafik, dan dianalisis secara deskriptif untuk menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya Periode 2021Ae2024.
Penelitian ini akan mengkaji laporan-laporan keuangan pemerintah yang signifikan :
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Arus Kas (LAK) 4203 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kajian ini meliputi indikator keuangan daerah yang mencakup tingkat kemandirian fiskal, efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, serta alokasi pengeluaran.
Perhitungan rasiorasio tersebut ditabulasi dan dibahas secara naratif untuk menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga 2024.
Berikut ini adalah analisis terhadap berbagai rasio keuangan penelitian ini :
Rasio Efektivitas Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah mencapai target PADnya, tergantung pada potensi daerahnya (Susanto, 2.
Daerah yang efisien memiliki tingkat efisiensi minimal 100%.
Angka yang lebih tinggi dengan hasil yang lebih baik.
Tabel di bawah ini merangkum nilai-nilai efikasi PAD :
Tabel 1.
Indikator Penilaian Efektivitas Tata Kelola Keuangan Daerah Sumber : Susanto .
Efektivitas Tata Kelola keuangan daerah dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja terhadap pendapatan/penerimaan daerah, kemudian hasilnya dikalikan ycIyceycaycoycnycycaycycn yaycuyciyciycaycycaycu ycIycaycycnycu yayceyceycoycycnycycnycycayc = y 100% ycNycaycyciyceyc yaycuyciyciycaycycaycu Rasio Efisiensi Rasio ini membandingkan beban yang menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang diterima.
Efisiensi diukur dengan mengukur masukan dan membandingkannya dengan keluaran, yang membutuhkan data pengeluaran dan (Susant.
Pengumpulan pendapatan pemerintah daerah yang efisien berada di bawah satu atau 100%.
Kinerja pemerintah daerah meningkat dengan rasio efisiensi yang lebih rendah.
Tabel 2.
Indikator Penilaian Efisiensi Tata Kelola Keuangan Daerah
Perfomansi Keuangan dalam persen
Kriteria
> 100%
90% - 100%
80% - 90%
60% - 80%
< 60%
Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien 4204 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Sumber : Susanto .
Efektivitas Tata Kelola keuangan pemerintah daerah dihitung dengan cara membandingkan anggaran belanja penerimaan daerah dikalikan 100%.
ycIyceycaycoycnycycaycycn ycayceycoycaycuycyca ycIycaycycnycu yayceycnycycnyceycuycycn = y 100% ycNycaycyciyceyc ycayceycoycaycuycyca Rasio Kemandirian Kemandirian keuangan daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai operasional, pertumbuhan maupun layanan publiknya sendiri.
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap bantuan dan pinjaman pemerintah pusat mengukur hal ini (Susanto, 2.
Bandingkan PAD dengan total pendapatan transfer untuk menghitung kemandirian daerah.
Daerah dengan kemandirian yang tinggi dapat mendanai dirinya Tabel 3 Indikator Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Sumber : Rachmawati .
Undang-undang berikut mengenai Distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim .
halaman 168 dalam konteks otonomi daerah :
Instruktif menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintah daerah dan tidak dapat menetapkan otonomi daerah.
Konsultatif menyatakan bahwa peran pemerintah pusat menyusut karena daerah dapat menjalankan otonomi daerah dengan lebih baik.
Partisipatif menyatakan bahwa peran pemerintah pusat menurun karena daerahdaerah tersebut memperoleh kebebasan untuk mengelola otonomi daerah.
Delegatif menyatakan bahwa pemerintah pusat tidak lagi ada karena daerah dapat mengelola urusan otonomi daerah secara mandiri.
Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah membandingkan Penerimaan Asli Daerah terhadap 100% bantuan pemerintah pusat atau provinsi.
Penerimaan Asli Daerah ycIycaycycnycu yayceycoycaycuyccycnycycnycaycu = y 100% ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu yccycaycycn ycEyceycoyceycycnycuycycaEa ycEycycuycycnycuycycn ycoycaycycyycycu ycEycycycayc Rasio Aktivitas Pemerintah daerah memfokuskan pendanaan efisien sebagai alokasi pembiayaan rutin .
dan belanja pengembangan .
dengan menggunakan rasio ini.
Seiring dengan peningkatan belanja rutin, belanja investasi .
untuk infrastruktur ekonomi masyarakat menurun.
Rasio aktivitas ini mencakup perhitungan belanja operasional dan belanja modal.
4205 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Beban daerah dan operasional dibandingkan dalam rasio belanja operasional.
Rasio ini menunjukkan fraksi beban operasional dari belanja daerah.
Rumus rasio aktifitas Total Alokasi ycIycaycycnycu yaycoycycnycycnycycayc ycCycyyceycycaycycnycuycuycayco = y 100% yaycEyaAya Bandingkan total alokasi yang terealisasi dengan belanja daerah untuk mendapatkan rasio belanja modal.
Rasio ini menunjukkan kepada pembaca laporan seberapa besar alokasi daerah untuk pengembangan modal pada tahun anggaran tersebut.
Investasi modal rutin memberikan keuntungan jangka menengah maupun seterusnya.
Rumus untuk rasio aktivitas modal :
Total Alokasi ycIycaycycnycu yaycoycycnycycnycycayc ycAycuyccycayco = y 100% yaycEyaAya Rasio Pertumbuhan Perhitungan ini mengevaluasi seberapa efektif Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memperbaiki kemajuan kedepannya.
Perhitungan rasio ini untuk menilai perbandingan elemen penerimaan serta pengeluaran agar dapat dimaksimalkan untuk menentukan potensi yang lebih diutamakan agar didapatkanya perhatian.
Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah dijelaskan dibawah ini:
ycEyaya ycNycaEaycycu ycy Oe ycEyaya ycycaEaycycu ycy Oe 1 y 100% ycEyaya ycycaEaycycu ycy Oe 1 ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu ycNEaycu ycy Oe ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu ycEaycu ycy Oe 1 Pertumbuhan Jumlah Pendapatan (%)= y 100% ycEyceycuyccycaycyycaycycaycu ycycaEaycycu ycy Oe 1 yaAyceycoycaycuycyca ycNycaEaycycu ycy Oe yaAyceycoycaycuycyca ycycaEaycycu ycy Oe 1 Persentase Pertumbuhan Belanja = y 100% yaAyceycoycaycuycyca ycycaEaycycu ycy Oe 1 Pertumbuhan PAD (%) = HASIL DAN PEMBAHASAN Studi ini mengkaji Evaluasi kinerja fiskal Pemerintah Kota Surabaya.
Informasi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 2021 sampai tahun 2024 digunakan untuk mengevaluasi Tata Kelola keuangan.
Rasio Efektivitas Dibandingkan dengan target potensi pendapatan daerah, rasio efektivitas memperlihatkan kapasitas pemerintah daerah guna mencapai pendapatan daerah yang Daerah yang efektif dapat menyelesaikan tanggung jawabnya jika rasionya 1 atau 100%.
Pemerintah Kota Surabaya menghitung rasio efektivitas yang dijelaskan dibawah ini:
Tabel 4 Efektivitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Surabaya Periode 2021-2024 Persentase Tahun Realisasi Anggaran Target Anggaran Kemampuan (%) 4 = .
Rp 8,326,878,076,226.
Rp 8,675,008,247,134.
Efektif Cukup Rp 8,791,308,679,482.
Rp 9,822,403,087,674.
Efektif 4206 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Rp 9,604,779,764,405.
Rp 10,723,824,846,149.
Rp 10,034,448,255,551.
Rp 11,302,418,432,963.
Cukup Efektif Cukup Efektif Sumber : Data pribadi .
Rasio efektivitas Tata Kelola keuangan daerah Kota Surabaya untuk tahun 2021Ae 2024 ditunjukkan pada Tabel 4.
Rasio efektivitas pada tahun 2021 adalah 95,99%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan telah mendekati target.
Pada tahun 2022, rasio efektivitas turun menjadi 89,50%, menunjukkan pendapatan yang lebih kecil dari target anggaran, tetapi tetap Cukup Efektif.
Kondisi serupa terjadi pada tahun 2023 dengan 89,56% dan tahun 2024 dengan 88,78%, keduanya Cukup Efektif.
Meskipun terdapat kecenderungan menurun dari tahun ke tahun.
Tata Kelola keuangan daerah Kota Surabaya secara umum berhasil selama Periode penelitian.
Oleh karena itu, realisasi pendapatan perlu dioptimalkan, terutama melalui intensifikasi dan perluasan sumber pendapatan daerah yang disengaja untuk mendorong kinerja keuangan di masa mendatang.
Rasio Efisiensi Untuk mendapatkan perspektif yang lebih seimbang, bandingkan rasio efektivitas dengan rasio efisiensi pemerintah daerah.
Rasio efisiensi adalah rasio antara pendapatan dan beban.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasionya di bawah 1 atau 100%.
Rasio efisiensi yang lebih rendah memperlihatkan Tata Kelola keuangan pemerintah daerah lebih baik.
Cara menghitung rasio efisiensi Pemerintah Kota Surabaya :
Tabel 5 Efisiensi Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Surabaya Periode 2021-2024 Dalam Siklus Realisasi Alokasi Target Alokasi Persentase Kemampuan (%) 4 = .
Cukup 2021 Rp 7,819,077,321,545.
57 Rp 8,981,620,825,377.
Efisien Cukup 2022 Rp 9,448,236,778,683.
50 Rp 10,636,827,593,321.
Efisien Cukup 2023 Rp 9,543,590,902,934.
50 Rp 10,821,334,252,595.
Efisien Cukup 2024 Rp 9,998,040,835,382.
49 Rp 11,500,368,580,693.
Efisien Sumber : Data Pribadi .
Tabel 5 menunjukkan rasio efisiensi Tata Kelola keuangan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021 sebesar 87,06%, yang tergolong cukup efisien.
Rasio efisiensi meningkat menjadi 88,83% pada tahun 2022, tetapi tetap sama.
Rasio efisiensi mencapai 88,19% pada tahun 2023 dan 86,94% pada tahun 2024, keduanya tergolong cukup efisien.
Secara rata-rata, tingkat pencapaian rasio efisiensi Kota Surabaya selama Periode 2021Ae2024 berada pada kisaran 87Ae89%, sehingga dapat dikategorikan cukup efisien.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam menghasilkan output keuangan daerah, 4207 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
pemerintah masih harus mengeluarkan biaya yang relatif besar dibandingkan realisasi pendapatan yang diperoleh.
Oleh karena itu, diperlukan langkah optimalisasi melalui penghematan anggaran serta pengalokasian belanja berdasarkan Perumusan prioritas kebutuhan daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan sesuai prinsip value for money, yaitu efektif maupun ekonomis.
Rasio Kemandirian Perhitungan ini memperlihatkan besar kontribusi kota terhadap pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi.
Rasio kemandirian lebih tinggi mencerminkan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat dalam memenuhi tugas-tugas ini, yang meningkatkan kemampuan anggaran daerah untuk mendanai pertumbuhan secara Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah menjadi tolok ukur kapasitas pemerintah daerah dalam meminimalisasi kebutuhan akan dukungan Peningkatan perbaikan keuangan daerah juga dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan pajak dan retribusi masyarakat mencerminkan dukungan ekonomi yang kuat, sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan provinsi dan pusat.
Dengan demikian, rasio kemandirian menunjukkan Tata Kelola fiskal dan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Evaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya melalui rasio keuangan :
Tabel 6 Evaluasi Kemandirian Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Surabaya Periode 20212024 Dalam Penerimaan Dari Siklus Penerimaan Asli Daerah Persentase Kemampuan Pemerintah Pusat/Provinsi (%) 4 = .
Rp 4,727,280,629,669.
Rp 3,218,952,114,659.
Delegatif Rp 5,314,695,257,794.
Rp 3,476,613,421,687.
Delegatif Rp 5,771,818,530,452.
Rp 3,832,961,233,952.
Delegatif Rp 6,114,385,907,598.
Rp 3,920,062,347,952.
Delegatif Sumber : Data Pribadi .
Rasio kemandirian tata kelola keuangan Kota Surabaya mencapai rata-rata 151,57% selama empat tahun.
Peringkat ini menempatkan Surabaya dalam kategori delegatif, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD) lebih dominan dibandingkan penerimaan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Pemerintah Kota Surabaya memiliki kekuatan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah secara mandiri.
Kontribusi PAD yang besar terhadap pendapatan daerah menunjukkan minimnya ketergantungan Kota Surabaya terhadap bantuan luar Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya cukup kuat untuk memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan.
4208 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Rasio Aktivitas Rasio ini menunjukkan pendekatan berimbang pemerintah daerah terhadap belanja rutin maupun belanja pembangunan.
Makin besar anggaran dialokasikan untuk pengembangan rutin, semakin kecil kemungkinan dialokasikan untuk pengembangan pembangunan, seperti fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik.
Dengan demikian, rasio ini mengukur keseimbangan anggaran daerah dan dapat dinyatakan sebagai berikut :
Tabel 7 Aktivitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Surabaya Periode 2021-2024 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7,819,077,321,545.
9,448,236,778,683.
9,543,590,902,934.
9,998,040,835,382.
Belanja Operasi 6,771,433,976,328.
7,679,441,144,733.
7,858,879,310,450.
8,100,201,314,334.
Persentase Aktivitas Belanja (%) Modal 1,016,336,503,390.
1,766,030,466,528.
1,671,895,816,185.
1,897,241,994,668.
Operasi 5 = .
Modal 6 = .
Sumber : Data Pribadi .
Tabel 7 menunjukkan rasio aktivitas belanja operasional Pemerintah Kota Surabaya rata-rata 82,16% dan belanja modal 17,84%.
Angka-angka ini menunjukkan rasio beban operasional yang lebih besar daripada belanja modal.
Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Surabaya mengutamakan pengembangan operasional di atas pengembangan modal.
Beban operasional yang tinggi telah membatasi anggaran belanja modal, meskipun penting bagi infrastruktur ekonomi masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Rasio Pertumbuhan Perhitungan ini mengukur bagaimana pemerintah kota mempertahankan maupun meningkatkan kinerja antar Periode anggaran.
Analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membantu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.
Persentase pertumbuhan PAD yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan konsistensi dan melanjutkan pencapaian sebelumnya.
Rasio pertumbuhan menunjukkan pola pendapatan daerah dan kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Rasio ini dihitung yaitu Tabel 8 Rasio Pertumbuhan APBD Kota Surabaya Periode 2021-2024 Rasio Rasio Rasio Rasio Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Tahun Pertumbuhan Penerimaan Asli Pengembangan Pengembangan Penerimaan Daerah Tidak Langsung Langsung Sumber : Data Pribadi .
4209 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Pertumbuhan belanja pada komponen belanja tidak langsung menunjukkan fluktuasi sepanjang Periode penelitian.
Pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,41%, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 2,34%, dan kembali mengalami sedikit kenaikan di tahun 2024 sebesar 3,07%.
Sementara itu, pertumbuhan belanja langsung juga mengalami kondisi yang tidak Pada tahun 2022 pertumbuhannya mencapai 73,76%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi Ae5,33%.
Selanjutnya, pada tahun 2024 belanja langsung kembali meningkat dengan pertumbuhan sebesar 13,48%.
Kondisi ini menggambarkan adanya dinamika yang cukup tajam dalam alokasi belanja pemerintah daerah, yang mencerminkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih konsisten dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Rasio Kinerja Keuangan Tabel 9 menunjukkan performa keuangan Pemerintah Kota Surabaya periode 2021Ae2024 dari parameter keuangan yang telah disebutkan sebelumnya :
Tabel 9 Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Kinerja Kota Surabaya PERIODE 2021-2024 Tahun Anggaran Uraian Rata-Rata (%) Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Kemandirian 87% 150.
58% 155.
Rasio Aktivitas - Belanja Operasi - Belanja Modal Rasio Pertumbuhan - PAD - Pendapatan Daerah - Belanja Operasi - Belanja Modal Sumber : Data Pribadi .
Tabel 9 merangkum estimasi rasio performa keuangan untuk mengevaluasi performa Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 samapai tahun 2024.
Kategori tersebut efektif dengan rasio efektivitas rerata 90,96%.
Hal ini memperlihatkan pendapatan daerah masih sedikit tertinggal dari target, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan potensi Efisiensi rata-rata adalah 87,75%, yang cukup efisien.
Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya masih tinggi.
Metode penghematan dan perencanaan anggaran yang terfokus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.
Pada kategori delegasi, rasio kemandirian rata-rata sebesar 151,57%.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan porsi yang lebih besar daripada dengan pembayaran dari 4210 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Maka dari itu hasil menunjukkan bahwa masyarakat membayar pajak dan retribusi dengan baik dan bahwa daerah memiliki kemampuan anggaran yang signifikan.
Beban operasional rata-rata sebesar 82,81% maupun belanja modal sejumlah 17,05%.
Maka dari itu hasil menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya lebih mengutamakan pengembangan rutin daripada pengembangan pembangunan.
Besarnya biaya operasional membatasi belanja modal, yang penting untuk pelayanan publik dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 42,56%, menunjukkan potensi peningkatan sebesar 42,56%, meskipun terdapat sedikit penurunan.
Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 8,99% dan peningkatan beban operasional sebesar 6,27%.
Belanja modal tumbuh rata-rata 27,30%, menunjukkan upaya pemerintah untuk mendorong investasi sektor pembangunan, meskipun hal ini berfluktuasi.
Evaluasi kinerja keuangan Kota Surabaya menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang konsisten, tingkat fiskal yang tinggi, serta kecenderungan pertumbuhan pendapatan dan belanja yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Namun, dominasi beban operasional atas belanja modal perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik demi nilai tambah.
KESIMPULAN
(Fidellius, 2.
dari hasil pembahasan diatas terakit performa keuangan Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu Periode tahun 2021 sampai tahun 2024, diperoleh yaitu:
Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Surabaya selama Periode 2021Ae2024 menunjukkan rerata 90,96%, kategori cukup efektif.
Nilai ini mengindikasikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas Tata Kelola pendapatan perlu ditingkatkan.
Rasio Efisiensi dalam kurun waktu yang sama dengan rerata 87,75%, yang kategori cukup efisien.
Dengan demikian biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh penerimaan masih relatif tinggi, sehingga efisiensi dalam Tata Kelola keuangan daerah belum sepenuhnya maksimal.
Rasio Kemandirian taata kelola keuangan daerah memperlihatkan capaian yang tinggi rerata 151,57%, sehingga dikategorikan sangat baik.
Kondisi ini mencerminkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang kuat, di mana kontribusi PAD lebih besar dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Dari sisi rasio aktivitas, komposisi belanja daerah menunjukkan bahwa rata-rata pengembangan operasi mencapai 82,81%, sedangkan pengembangan modal hanya sebesar 17,05%.
Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya masih lebih memprioritaskan pengembangan rutin dibandingkan dengan investasi pembangunan, sehingga alokasi untuk penyediaan sarana dan prasarana publik masih relatif terbatas.
Berdasarkan rasio pertumbuhan, kinerja keuangan Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang bervariasi.
Pertumbuhan PAD rata-rata mencapai 42,56%, yang 4211 | Volume 7 Nomor 11 2025 Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi.
Keuangan & Bisnis Syariah Volume 7 Nomor 11 .
4201 Ae 4212 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.
47467/alkharaj.
menandakan adanya peningkatan kapasitas penerimaan daerah meskipun dengan fluktuasi antar tahun.
Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata sebesar 8,99%, sedangkan belanja operasi hanya meningkat dengan rata-rata 6,27%.
Dibalik itu, pengembangan modal mengalami pertumbuhan rata-rata sebanyak 27,30%, yang merujuk adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi pembangunan, meskipun nilainya belum konsisten setiap tahun.
DAFTAR PUSTAKA