Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol.
7 No.
3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.
58258/jisip.
5513/http://ejournal.
org/index.
php/JISIP/index Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo Sholahudin Al Ayubi1.
Riaty Raffiudin2 Universitas Indonesia Article Info Article history:
Received : 20 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 Keywords:
Oligarchic Domination.
Coal Dependency Joko Widodo State Capture Info Artikel Article history:
Diterima : 20 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Abstract This research aims to understand how the dominance of natural resource oligarchy occurs in the coal extractive industry sector during the Jokowi era.
Through qualitative research methods, the research analyzes several indicators based on Winters' oligarchy theory, including the concentration of oligarchic wealth in Indonesia and the increase in individual wealth derived from control over coal mining concessions.
The magnitude of this wealth has also strengthened the influence of natural resource oligarchs on existing policies and political systems.
During Jokowi's presidency, the strong business linkages between coal oligarchs and political elites have put Indonesia in extreme dependence on the coal industry, which scholars have labelled an extractivist regime.
One of the adverse impacts of this extractivist regime is the increased potential for political corruption, which leads to state capture.
One indicator of state capture is Indonesia's low corruption perception index score.
Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk memahami bagaimana dominasi oligarki sumber daya alam yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Jokowi.
Melalui metode penelitian kualitatif, fokus penelitian ditujukan dengan menganalisis beberapa indikator berdasarkan toeri oligarki Winters, diantaranya masih terkonsentrasinya kekayaan oligarki di Indonesia, dan meningkatnya kekayaan individu yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara.
Besarnya kekayaan ini sekaligus telah memperkuat pengaruh oligarki sumber daya alam terhadap kebijakan dan sistem politik yang ada.
Di periode pemerintahan Jokowi, keterkaitan bisnis yang kuat antara oligarki batu bara dan elit politik telah membuat Indonesia berada pada kondisi ketergantungan yang ekstrim terhadap industri batu bara, para ahli melabeli kondisi ini sebagai rezim ekstraktivisme.
Salah satu dampak buruk rezim ekstraktivisme ini adalah meningkatnya potensi korupsi politik, yang berujung pada state capture atau pembajakan Salah satu indikator terjadinya state capture adalah rendhnya indeks persepsi korupsi di Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons AtribusiBerbagiSerupa 4.
0 Internasional Corresponding Author:
Sholahudin Al Ayubi Universitas Indonesia Email: alche.
yubi@gmail.
PENDAHULUAN
Ketergantungan dunia terhadap energi fosil telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi.
Laporan khusus Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan bahwa model pembangunan berbasis bahan bakar fosil akan menyebabkan peningkatan suhu global hingga lebih dari 1,5 derajat pada tahun 2030.
Jika itu terjadi, akan berdampak pada meningkatnya potensi risiko bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, gelombang panas ekstrem, kekurangan air bersih, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan hilangnya pulau-pulau kecil.
Di Indonesia, ketergantungan terhadap sumber energi fosil juga tercatat tinggi.
Pada tahun 2021, sebanyak 87.
8% dari total bauran energi primer nasional masih diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, sementara hanya 12,2% bauran yang berasal dari energi terbarukan (DEN, 2.
Batu bara sebagai salah satu dari sumber energi fosil terbesar yang dimanfaatkan pemerintah Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, seringkali mengundang polemik karena selain menghasilkan emisi karbon tinggi, sifatnya yang destruktif 2533 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 juga mendorong percepatan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan kajian Reno Fitriyanti .
, keberadaan pertambangan batu bara di suatu wilayah telah terbukti menyebabkan perubahan bentang alam, penurunan kualitas tingkat kesuburan tanah, air dan udara, mengancam keanekaragaman hayati, serta kesehatan penduduk setempat akibat pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah tambang.
Selain itu, pengoperasian sektor tambang di Indonesia juga tidak jarang memicu terjadinya konflik sosial.
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam hal ini mencatat selama periode 2014-2020, terdapat 116 konflik di sektor pertambangan.
Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan lahan, atau kriminalisasi warga penolak tambang oleh aparat keamanan.
Selain itu, kasus lubang tambang galian yang sering ditinggalkan oleh perusahaan pasca selesai beroperasi juga menambah daftar permasalahan tata kelola sektor tambang di Indonesia.
Hingga tahun 2020, total lubang tambang mineral dan batu bara yang belum ditutup mencapai 3.
Keberadaan lubang tambang ini dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban jiwa dimana sepanjang tahun 2014-2020, sebanyak 168 orang tercatat meninggal dunia, mayoritas di antaranya anak-anak.
(Catatan Akhir Tahun JATAM, 2.
Kondisi ketergantungan negara terhadap energi fosil batu bara dan daya rusak yang masif terhadap lingkungan menjadi titik evaluasi bersama untuk membatasi aktivitas industri batu bara nasional di masa depan.
Namun, di masa periode berjalan pemerintahan presiden Joko AuJokowiAy Widodo .
, tercatat bahwa meski pemerintah telah menetapkan pembatasan produksi batu bara nasional melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), namun dalam implementasinya yang terjadi justru menunjukkan tren sebaliknya.
Pemerintahan Jokowi dalam hal ini sering kali merevisi target rencana produksi tahunan untuk mengakomodasi permintaan batu bara yang lebih tinggi dari rencana awal.
Hingga pada tahun 2019, tercatat jumlah produksi batu bara yang dikeruk mencapai puncak tertinggi dalam sejarah Indonesia, yaitu sebanyak 616,16 juta ton atau setara dengan 9% total produksi batubara dunia (Statistical Review of World Energy, 2.
Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengendalikan produksi batu bara jika ditelisik lebih dalam tidak bisa hanya dipandang sebagai kebijakan yang tidak terimplementasi dengan Dalam memahami fenomena tersebut.
Radikal, dkk.
menilai terdapat latar ekonomi politik yang kuat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang secara umum cenderung didominasi oleh keterlibatan dan afiliasi pelaku usaha dalam politik dan kebijakan sehingga membuat Indonesia terus menerus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif batu bara.
Dengan kata lain, kegagalan pemerintah Jokowi dalam mengatur industri batu bara kemungkinan diakibatkan karena kuatnya pengaruh kekuasaan kelompok tertentu yang tidak menghendaki perubahan arah kebijakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan yang selama ini mereka peroleh.
Dalam ilmu politik, kelompok ini umumnya dikenal sebagai (Winters, 2.
Interaksi dan hubungan yang terjalin antara elit dan oligarki di sektor batu bara sejauh ini diketahui tidak hanya terjadi di tingkat lokal namun juga nasional.
Berdasarkan kajian aliansi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia dalam Coalruption .
, para pemain kunci di industri batu bara dinilai telah memainkan peranan penting pada masa pemilihan presiden (Pilpre.
2019 lalu, baik dari kubu tim sukses Joko Widodo-MaAoruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam temuannya, para calon dan tim inti pemenangan Pilpres 2019 tersebut teridentifikasi memiliki afiliasi dengan bisnis sektor batu bara baik secara langsung maupun tidak langsung.
samping kajian akademis, temuan mengenai jejaring koneksi bisnis dan politik oligarki batu bara di Indonesia juga semakin marak dibicarakan publik pasca rilisnya film dokumenter jurnalisme investigasi berjudul Sexy Killers .
karya Watchdoc Image yang diunggah ke Youtube jelang perhelatan pemilu 2019 lalu.
Film yang telah ditonton lebih dari 30 juta kali tersebut tidak hanya berupaya menggambarkan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan batu bara, melainkan juga turut menyebutkan sejumlah nama-nama tokoh politik dan pebisnis ternama Indonesia yang dianggap memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan di sejumlah daerah, termasuk presiden terpilih Joko Widodo.
2534 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Berbagai jenis laporan di atas memberikan gambaran bahwa interaksi kelompok elit dan oligarki di dalam Pemerintahan Jokowi semakin terindikasi kuat dan karenanya sulit dipisahkan dari polemik kebijakan politik yang ada.
Fenomena ini menjadi contoh penting dalam memahami secara riil bagaimana perkembangan oligarki dalam sistem politik Indonesia terkini.
Sebelumnya, kajian Richard Robison dan Vedi R.
Hadiz .
menjelaskan bahwa dominasi oligarki di Indonesia tidak hilang pasca reformasi.
Menurutnya, justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang terutama didorong oleh perkembangan neoliberalisme.
Merujuk pada basis teoritis oligarki dan studi kasus ini, dapat dikatakan bahwa berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia saat ini juga diiringi dengan tren semakin menguatnya dominasi oligarki sehingga keberadaannya sulit dilepaskan dari berbagai isu kebijakan pemerintah.
Sehingga, besar kemungkinan kasus mengenai gagalnya pengendalian produksi batu bara di masa pemerintahan Jokowi juga disebabkan oleh permasalahan yang sama.
Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, terlihat bahwa terdapat korelasi yang kuat antara keberadaan oligarki sumber daya alam dengan kondisi ketergantungan Indonesia terhadap industri ekstraktif batu bara.
Dengan demikian, kesenjangan yang ditemukan pada gagalnya pemerintahan Jokowi dalam mengendalikan produksi batubara perlu dikaji lebih jauh mengingat fenomena ini tampak tidak terbatas pada aspek institusional melainkan berkaitan erat dengan lanskap sistem ekonomi-politik yang yang secara umum cenderung masih dipengaruhi oleh kekuasaan antara afiliasi elit dengan oligarki dalam sistem politik.
Dengan demikian, penelitian ini ditujukan guna memahami lebih jauh bagaimana dominasi oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi melalui studi kasus ketergantungan Indonesia terhadap industri ekstratif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2019-2022.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mencoba memberikan pengertian mendalam mengenai suatu proses dan gejala melalui pengamatan terhadap subyek penelitian.
Melalui pendekatan ini, konteks ekonomi dan politik dipandang sebagai sesuatu yang dinamis bergantung pada interaksi antar aktor-aktor yang ada.
(Creswell, 2.
Di samping itu, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi atas studi kasus yang diangkat.
Jenis penelitian ini dipakai dengan tidak hanya membatasi temuan pada hasil pengumpulan data, melainkan juga dari analisis dan interpretasi atas data Pada studi kasus yang diangkat, ketergantungan Indonesia terhadap industri ekstraktif batu bara di masa pemerintahan Joko Widodo merupakan fenomena yang menjadi konteks Di dalamnya, setiap aktor yang terlibat dianggap dapat mempengaruhi kondisi, sehingga, subyek penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah relasi diantara aktor-aktor yang dianggap sebagai oligarki penguasa kolektif sumber daya alam, dan elit-elit dalam perintahan Jokowi maupun lembaga legislatif.
Setiap aktor tersebut dianggap memiliki pandangan dan tindakan yang subjektif sehingga peneliti memilih untuk memperluas makna dari fenomena yang tampak kompleks dibanding membuat kategorisasi tertentu (Neumann, 2.
Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu pertama, data primer yang diperlukan untuk memperoleh informasi khusus yang dibutuhkan dalam penelitian atau menjustifikasi Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam .
ndepth intervie.
dan pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah informan yang dikategorikan sebagai sumber utama yang relevan dengan tujuan penelitian.
Sumber data kedua yaitu data sekunder yang dipakai untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer.
Data sekunder yang dimaksud berupa dokumen resmi baik dari instansi terkait, literatur, artikel online, serta video atau bentuk dokumentasi lain dari informan terkait.
Kedua sumber data yang terkumpul dianalisis secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian, diverifikasi, diinterpretasikan, dan ditarik ke dalam kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang dominan muncul sesuai dengan Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berfokus pada apa yang menjadi batasan, berdasarkan teori dan konsep yang digunakan.
2535 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dominasi oligarki sumber daya alam di Indonesia merujuk pada bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol yang kuat atas sumber daya alam negara.
Dalam konteks Indonesia, sumber daya alam yang kaya dan melimpah seperti minyak, gas alam, batu bara, dan tambang emas diketahui menjadi sumber kekayaan yang signifikan bagi oligarki, terutama di masa pemerintahan Jokowi.
Kontrol yang terpusat dan dominasi atas sektor ini menjadi ciri khas oligarki di Indonesia.
Menurut Jeffrey Winters .
, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam.
Pertama, konsentrasi kekayaan.
Salah satu indikator utama adalah tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau keluarga kaya.
Jika terdapat kelompok kecil yang memiliki kepemilikan yang signifikan atas sumber daya alam dan kekayaan negara, hal ini dapat menunjukkan adanya bentuk kekuasaan oligarki.
Individu atau keluarga tersebut dapat memiliki kepemilikan langsung atas perusahaan sumber daya alam atau memiliki hubungan politik yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mengontrol sumber daya tersebut.
Kedua, pengaruh politik yang dimiliki oleh kelompok oligarki sumber daya alam tersebut.
Jika kelompok tersebut dapat menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, memperoleh perlakuan istimewa dalam perizinan dan kontrak, serta memiliki akses yang lebih besar ke proses pengambilan keputusan politik, maka ini merupakan indikasi dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam.
Ketiga, keterkaitan antara bisnis dan politik.
Winters dalam hal ini juga menyoroti keterkaitan yang erat antara bisnis dan politik sebagai indikator kekuasaan oligarki.
Jika terdapat hubungan yang kuat antara kelompok oligarki sumber daya alam dengan para politisi atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan ekonomi mereka, maka hal ini dapat menunjukkan adanya dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam.
Penulis akan menjelaskan dominasi oligarki sumber daya alam yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi berdasarkan penggunaan indikator di atas.
Penggunaan indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam, terutama batu bara, dalam rangka mempertahankan kekayaan dan pendapatannya.
Dalam hal ini, oligarki batu bara dianggap menjadi bagian penting dari berjalannya periode pemerintahan Jokowi sejak tahun 2019-2022 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek politik dan ekonomi di Indonesia.
Konsentrasi Kekayaan Oligarki Sumber Daya Alam di Masa Pemerintahan Jokowi Masalah konsentrasi kekayaan nasional di Indonesia merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian dalam perjalanan pembangunan ekonomi dan sosial negara ini.
Konsentrasi kekayaan mengacu pada distribusi yang tidak merata dari kekayaan dan sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau sektor tertentu dalam masyarakat (Piketty, 2.
Dalam sub bab ini, akan dijabarkan beberapa kelompok oligarki yang memiliki konsentrasi kekayaan signifikan di Indonesia yang antara lain terkait dengan sektor sumber daya alam, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan.
Kelompok ini diketahui memiliki akses dan kendali yang kuat terhadap sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.
Pasca reformasi 1999, kemakmuran Indonesia diketahui meningkat secara signifikan (Zulkifli, 2.
Meskipun mengalami pertumbuhan tersebut, ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia tidak banyak berubah.
Berdasarkan Laporan Ketimpangan Dunia 2022, kesenjangan ekonomi Indonesia tidak berubah secara signifikan selama dua dekade terakhir.
Antara tahun 2001 dan 2021, 50% kelas bawah penduduk Indonesia memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional.
Sementara pada periode yang sama, sisa 10% populasi kelas atas memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga.
2536 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Gambar 1.
Porsi Kepemilikan Kekayaan Masyarakat Kelas Atas dan Bawah di Indonesia Sumber: World Inequality Report 2022, diolah Kekayaan rumah tangga nasional didefinisikan dalam laporan ini sebagai jumlah aset keuangan .
ermasuk saham dan surat berharga lainny.
dan aset non-keuangan .
eperti ruma.
yang dimiliki oleh seluruh rumah tangga Indonesia.
Pada tahun 2021, kesenjangan pendapatan di Indonesia menjadi 1:19.
Artinya pendapatan rata-rata penduduk pada kelas ekonomi tertinggi 19 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelas ekonomi terendah.
Rasio ini lebih tinggi daripada di Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1:17, atau di Rusia.
China.
Korea Selatan, dan Nigeria yang rasionya 1:14.
Dari informasi tersebut terlihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahunan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi didistribusikan dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari langkah-langkah yang diterapkan.
Ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh konsentrasi kekuasaan oligarki terhadap sumber daya alam ini secara khusus disoroti pengamat ekonomi Faisal Basri .
, yang menilai ketimpangan kekayaan ini akibat pemusatan kekayaan nasional seperti akses sumber daya alam oleh kelompok oligarki.
Kekayaan para oligarki ini umumnya diperoleh melalui kedekatan dengan kekuasaan.
AuKarena akses sumber daya alam dikuasai oleh oligark, oleh karena itu Indonesia satu persen orang terkaya menguasai 44,6% kekayaan nasional, itu nomor 3 terburuk setelah Rusia dan Thailand.
Kalau 10% agak lebih baik sedikit nomor 6 terburuk di dunia.
Ini karena kekayaan alamnya yang mereka kuasai oleh segelintir orang itu.
Oleh karena itulah tidak heran kronikapitalisme indeks kita juga tinggi nomor 7 tertinggi di dunia.
Artinya di sini 2/3 dari kekayaan orang terkaya itu didapat dari bisnis kroni yang menghasilkan oligarki itu.
Bisnis kroni apa sih, pokoknya bisnis mereka itu yang membutuhkan lisensi negara, salah satunya pertambangan batu bara.
Jadi saya katakan oligark paling solid adalah batu bara.
Ay (Faisal Basri, 2.
Merujuk pada teori Winters mengenai sumber kekayaan, menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dapat diketahui melalui kontrol dominan atas sektor sumber daya Kelompok ini umumnya terdiri dari individu-individu yang memiliki akses yang kuat ke sumber daya alam, baik melalui kepemilikan langsung atau melalui hubungan politik yang erat dengan pemerintah.
Bentuk kekuasaan oligarki sumber daya alam ini terbukti telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana kekayaan dan manfaat dari sumber daya alam yang melimpah terdistribusi secara tidak secara adil kepada seluruh masyarakat.
Kelompok oligarki sumber daya alam sering kali memperoleh keuntungan yang besar sementara sebagian besar penduduk tetap menderita kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Dalam konteks oligarki sumber daya alam.
Winters juga mengidentifikasi adanya Aukekuasaan lintas-generasiAy atau dominasi yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Hal ini dapat terjadi melalui praktik warisan kekayaan dan pengaruh politik yang diteruskan dari satu keluarga oligarki ke keluarga berikutnya, sehingga memperkuat dominasi kelompok tersebut atas sumber daya alam.
2537 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Gambar 2.
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Versi Forbes Per Mei 2023 Sumber: forbes.
The WorldAos Real-Time Billionaires 2023, diolah.
Menurut Daftar Miliarder versi Forbes, sejak tahun 2022 hingga pertengahan Mei 2023.
Low Tuck Kwong dinobatkan sebagai orang terkaya Indonesia kekayaan sebesar 29 miliar dolar AS atau sekitar Rp435 triliun .
urs Rp15.
Kekayaan Low Tuck Kwong melampaui dua konglomerat pemilik Grup Djarum, yaitu Robert Budi Hartono, yang memiliki kekayaan $26,6 miliar .
, dan Michael Hartono dengan kekayaan $25,4 miliar .
Salah satu faktor pendongkrak kekayaan Low Tuck Kwong adalah kepemilikan saham perusahaan batu bara.
PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang naik signifikan beberapa waktu terakhir.
Kenaikan harga saham BYAN sejalan dengan kenaikan harga batu bara di pasar global.
Kenaikan tersebut juga mengangkat kekayaan pemilik saham BYAN lainnya seperti Dewi Kami, yang menobatkannya sebagai wanita terkaya di Indonesia nomor 8 di Indonesia.
Data di atas juga menunjukkan bahwa dari 10 orang terkaya di Indonesia, terdapat sedikitnya 3 orang yang sumber utama kekayaannya berasal dari bisnis sektor pertambangan batu Low Tuck Kwong, saat ini tercatat sebagai Direktur Utama PT Bara Tabang, yang merupakan satu dari sepuluh perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia.
Konglomerat yang dikenal sebagai AuRaja TambangAy ini masih menjadi pemilik saham terbesar disana melalui perusahaannya di Bayan Resources Tbk.
Penguasaan konsesi lahan raksasa tambang PT Bara Tabang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dimana tambang batu bara terbesarnya berlokasi di konsensi Tabang yang menyumbang 80 persen produksi.
com, 2.
Sebagai pengusaha batu bara yang sudah lama, kekayaan Low Tuck Kwong tumbuh signifikan hanya dalam waktu singkat.
Di penghujung tahun 2021.
Majalah Forbes masih memposisikan Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya ke-18 di Indonesia dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar $2,55 miliar atau 38,9 triliun rupiah.
Setahun kemudian.
Forbes menempatkan pria kelahiran Singapura itu sebagai orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya tumbuh berlipat setiap tahun.
Dia juga berada di peringkat 50 dalam daftar miliarder Forbes di seluruh dunia.
Low Tuck Kwong adalah salah satu dari beberapa taipan batu bara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya.
Keluarga almarhum Eka Tjipta Widjaja yang menguasai Grup Sinar Mas, salah satu faksi Orde Baru, juga menggeluti bisnis di sektor batu bara melalui anak perusahaan Golden Energy and Resources Ltd.
(GEAR) dan PT Golden Energy Mines Tbk.
(GEMS).
Selain memiliki tambang di Indonesia.
GEAR juga mengakuisisi perusahaan tambang di Australia yaitu Stanmore Coal.
Menurut Forbes 2021, kekayaan keluarga Widjaja adalah $9,7 2538 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 miliar atau Rp139,54 triliun.
Tahun 2022, data Forbes mencatat kekayaan keluarga Widjaja tumbuh menjadi 10,8 miliar dolar AS atau setara 168,3 triliun rupiah.
Kemudian ada nama Garibaldi Thohir, adik Menteri BUMN Erick Thohir.
Pada akhir tahun 2021, ia menduduki peringkat ke-17 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes.
Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai $2,6 miliar atau Rp40,52 triliun.
Setahun kemudian.
Forbes menempatkannya di urutan ke-15 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih 3,45 miliar USD atau 54,01 triliun rupiah.
Bersama Theodore Permadi Rachmati dan Edwin Soeryadjaya.
Garibaldi Thohir ikut mendirikan emiten raksasa PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), yang sukses go public pada 2008 dan menyelesaikan IPO terbesar sepanjang sejarah.
Aset pertambangan Adaro terletak di pulau Sumatera dan Kalimantan, namun ada juga aset pertambangan di Australia yang baru diakuisisi pada tahun 2018.
Perusahaan pertambangan Grup Adaro antara lain PT Mustika Indah Permai (MIP) dan PT Bukit Enim Energi (BEE).
Adaro Metcoal Companies (AMC).
PT Bhakti Energi Persada (BEP) dan masih banyak lagi.
Kiki Barki, adalah pendiri PT Harum Energi Tbk (HRUM), perusahaan tambang batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2010.
Kiki Barki memiliki 79,79% saham di perusahaan yang didirikan pada 1995 itu.
Selain Harum Energy.
Kiki juga memiliki tambang batu bara swasta Tanito Harum.
Saat ini, putra sulungnya.
Lawrence Barki, mengarahkan Harum sebagai Komisaris Utama, sedangkan putra bungsunya.
Steven Scott Barki, menjabat sebagai Komisaris.
Majalah Forbes 2021 mencantumkan Kiki Barki sebagai orang terkaya ke-27 di Indonesia dengan total kekayaan bersih $1,6 miliar atau 23,04 triliun rupiah pada tahun 2021.
Setahun kemudian.
Majalah Forbes 2022 mencatat kekayaan bersih Kiki sebesar 1,9 miliar dolar AS atau Rp29,6 triliun.
Tjia Han Pun atau yang dikenal Edwin Soeryadjaya juga pengusaha batu bara sukses yang memulai karirnya di masa awal reformasi.
Kemudian.
Edwin dan Sandiaga Uno mendirikan perusahaan keuangan.
Saratoga Investama Sedaya, setelah krisis keuangan di Indonesia.
Pada tahun 2000, ketika pertambangan batu bara di Indonesia sedang booming.
Edwin Soeryadjaya mulai memasuki bisnis tersebut.
Majalah Forbes 2021 melaporkan Edwin Soeryadjaya dan keluarganya menempati urutan ke-29 dalam daftar 50 orang Indonesia terkaya 2021 dengan kekayaan 1,51 miliar dolar AS setara dengan 23,53 triliun rupiah.
Tahun 2022.
Forbes mencatat kekayaan Edwin naik menjadi sebesar $1,8 miliar, atau Rp28,05 triliun.
Peningkatan kekayaan beberapa nama pengusaha batu bara di atas tidak terjadi secara otomatis, melainkan berkaitan erat dengan politik nasional dan dinamika global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam hal ini, pertambangan batu bara dianggap sebagai sumber pendapatan bagi orang-orang terkaya di Indonesia.
Presiden Jokowi juga menyebut banyak orang terkaya Indonesia berasal dari sektor pertambangan .
com, 2.
Pertambangan batu bara yang tercatat booming pada pertengahan 2000-an ketika harganya meledak di pasar dunia dan terjadi lagi saat krisis energi tahun 2021-2023 melanda dunia.
Dengan demikian, batu bara atau yang disebut sebagai emas hitam telah membuat para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menempati jajaran orang-orang terkaya.
Pengaruh Politik Oligarki Batu Bara di Masa Pemerintahan Jokowi Meskipun pemerintahan Jokowi telah berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan pemerataan ekonomi, namun dominasi kelompok oligarki terhadap sektor sumber daya alam terutama batu bara membuat sektor ini tampak lebih banyak mendapat keuntungan.
Di masa pemerintahan Jokowi, sektor batu bara di Indonesia dianggap menjadi sektor strategis bagi perekonomian negara.
Peran batu bara sebagai sumber energi ketenagalistrikan nasional dan komoditas ekspor dianggap berkontribusi besar bagi kepentingan nasional.
Karena hal tersebut, kajian Nathanael .
menunjukkan bahwa industri batu bara di Indonesia memiliki pengaruh kuat terhadap ekonomi dan politik di Indonesia.
Oligarki batu bara sekurang-kurangnya mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, regulasi industri, serta pengambilan keputusan yang dapat membentuk arah dan kebijakan sektor Umumnya, mereka mempengaruhi regulasi terkait produksi, ekspor, subsidi, sesuai dengan 2539 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 kepentingan yang menguntungkan industri mereka, seperti peningkatan produksi batu bara atau penundaan dalam pengembangan energi terbarukan.
Sejalan dengan tesis Winters, oligarki batu bara dalam hal ini dapat melakukannya dengan memanfaatkan hubungan politik mereka guna mempertahankan kekayaan dan memperluas kepentingan ekonomi mereka dalam industri batu Salah satu bukti pengaruh kuat oligarki batu bara terhadap keputusan politik di masa pemerintahan Jokowi dapat terlihat dari adanya perubahan atas rencana pembatasan produksi batu bara nasional yang telah direncanakan sejak tahun 2015 melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Melalui RUEN, pemerintah telah menetapkan kebijakan produksi maksimum nasional batu bara sebanyak 400 juta ton yang akan dimulai pada 2019.
Namun, dalam pelaksanaannya kemudian yang tejadi justru sebaliknya.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian ESDM merevisi aturannya sendiri dan memperbolehkan realisasi produksi batu bara melebihi batasnya hingga meningkat drastis dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.
Gambar 3.
Target Pembatasan & Realisasi Produksi Batubara Indonesia Tahun 2015-2021 Sumber: Laporan Kementerian ESDM dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diolah.
Tren meningkatnya realisasi produksi di masa pemerintahan Jokowi juga diiringi dengan peningkatan jumlah ekspor batu bara setiap tahunnya.
Indonesia dalam hal ini dikenal sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.
Setiap tahunnya, lebih dari 50% batu bara yang dieksploitasi dibawa keluar negeri.
Dalam hal ini, ekspor batu bara dipandang pemerintah sebagai cara untuk mendapatkan devisa negara.
Namun di sisi lain, kebijakan ekspor komoditas batu bara ini sering dikritisi karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dalam meraih keuntungan dibandingkan harus mengembangkan industri pengolahan dalam negeri.
Kecenderungan menjadikan batu bara sebagai komoditas ekspor daripada modal pembangunan nasional mencerminkan adanya pengaruh kepentingan kelompok oligarki yang kuat.
Gambar 4.
Realisasi Ekspor Batu Bara Indonesia Tahun 2015-2021 2540 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Sumber: Minerba One Data Indonesia 2023, diolah Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa permasalahan industri batu bara di masa pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari segi produksi maupun pemanfaatan.
Dari segi produksi, eksploitasi yang berlebih akan mempercepat kerusakan lingkungan.
Sementara dari segi pemanfaatan.
Mayoritas batu bara yang diekspor menunjukkan kurangnya upaya pemerintah dalam mengelola industri ekstraktif dalam negeri.
Menurut Aryanto.
Koordinator Publish What You Pay Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam terutama batu bara menurut UUD 1945 idealnya diprioritaskan untuk modal pembangunan, yang berarti diorientasikan lebih kepada kebutuhan dalam negeri mengingat terbatasnya jumlah cadangan batu bara.
Kebijakan pengendalian produksi batu bara oleh karena itu memiliki dua aspek, yaitu ketahanan energi dan transisi energi.
AuKalau kita bicara ketahanan energi mau tidak mau kita masih punya PLTU dan sampai mungkin 2040 kita masih menggunakan PLTU, artinya Indonesia masih tergantung oleh batu Nah pertanyaannya kalau batu bara kita diekspor semua ya berarti kan berarti kita produsen batu bara tapi tidak menikmati batu bara itu dalam konteks sebagai sumber energi.
Nah, artinya kita harus berpikir bahwa sampai 10 tahun ke depan kita masih butuh batu bara harus penuhi kebutuhan dalam negeri dulu baru ekspor.
Bukan sebaliknya, semua ekspor baru kemudian negara ngemis-ngemis untuk menerima jatah produksi melalui DMO (Domestic Market Obligatio.
Ay (Aryanto Nugroho, 2.
Keterkaitan Bisnis Batu Bara dan Politik di Masa Pemerintahan Jokowi Selama masa pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2019, terdapat keterkaitan yang signifikan antara bisnis batu bara dan politik.
Keterkaitan ini dapat dilihat melalui pengaruh sektor bisnis tersebut terhadap kebijakan dan regulasi, serta keterlibatan perusahaan batu bara dalam dunia politik.
Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa selama periode tersebut.
Jokowi berusaha meningkatkan ekspor batu bara dan mendorong pertumbuhan sektor batu bara dalam upaya mendorong perekonomian Indonesia.
Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan karena beberapa analis dan aktivis lingkungan menyoroti dampak negatif pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan dampak kesehatan.
Keterlibatan beberapa perusahaan batu bara besar dalam dunia politik secara khusus dapat dilihat dari beberapa perusahaan batu bara yang memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu dan mendukung kampanye politik melalui sumbangan dana atau dukungan politik Pada pilpres 2014, misalnya, isu batu bara mulai menjadi salah satu topik utama dalam kampanye politik.
Calon presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan batu bara.
Jokowi berpendapat bahwa batu bara masih diperlukan sebagai sumber energi, sementara Prabowo mengkritik kebijakan ekspor batu bara 2541 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 yang dianggap merugikan negara.
Isu ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kedua calon presiden saat itu.
Sedangkan pada Pilpres 2019, para pelaku usaha tambang dinilai telah menjalin hubungan dan memberi dukungan kepada dua pasangan calon presiden .
dan calon wakil presiden .
saat itu yakni Joko Widodo-MaAoruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
kubu pasangan Joko Widodo-MaAoruf Amin, misalnya, ada Luhut Binsar Pandjaitan, menteri koordinator yang diketahui memiliki perusahaan batu bara dan sawit.
Ada juga Erik Thohir, selaku Ketua Tim Kampanye Nasional, yang namanya turut disebut berhubungan dengan salah satu pemilik saham tambang batu bara terbesar di Indonesia saat ini.
Garibaldi Thohir .
, yang saat ini tercatat sebagai Direktur Utama Adaro Energy Indonesia.
Sementara itu, di kubu pasangan nomor urut dua, ada Prabowo Subianto, pemilik grup Nusantara Energi, dan Sandiaga Uno yang dalam catatannya memiliki saham di sejumlah perusahaan tambang di Indonesia (Viriya Singgih, 2.
AuSebagian orang menganggap bahwa Pilpres atau pesta elektroral barangkali menjadi salah satu solusi untuk kemudian seluruh persoalan yang sudah dan tengah kita hadapi itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang terpilih atau kita pilih entah itu menjadi sebagai presiden entah itu menjadi anggota DPR RI di Senayan sana.
Tetapi, dalam Pilpres kemarin, komposisi tim pemenangan dari sebelumnya bernama Cebong dan Kampret itu didominasi oleh orangorang yang di satu sisi dia sebagai politisi gitu tapi di sisi yang lain atau di saat bersama dia juga sebagai pengusaha.
Sehingga tidak heran ketika itu orang-orang yang terlibat menjadi tim inti pemenangan dari kedua pasangan calon kemarin itu yang kita duga punya kepentingan yang sangat besar tidak hanya soal bagaimana kekuasaan itu bisa diraih tetapi bagaimana investasi mereka itu bisa berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada resistensi dari masyarakat lokal itu Ay (Melky Nahar, 2.
Kehadiran Joko Widodo pada perhelatan Pilpres tahun 2014 awalnya dianggap sebagai sosok yang tidak terhubung dengan kekuatan politik lama dan tidak termasuk dalam kategori konglomerat maupun militer.
Hal ini membuat sebagian pihak yang merasa optimis menyebut kemenangan Jokowi sebagai pertanda baik menguatnya kekuatan non-oligarki melawan oligarki.
Beberapa ilmuwan bahkan menjadikannya bukti bahwa keberadaan oligarki tidak dominan karena senantiasa ditantang oleh elemen-elemen reformis dalam suatu kontestasi yang terus (Pontoh, 2.
Diskusrus mengenai seberapa kuat dominasi oligarki, terutama di era Jokowi saat ini yang kemudian memicu perbedaan pendapat diantara para ilmuwan yang selama ini mendalami isu oligarki.
Namun, pada diskusi mengenai oligarki.
Winters pernah menyebut Jokowi adalah produk oligarki.
Menurutnya, "kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendoronganya menuju kemenangan.
Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih.
Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput,".
Dengan demikian.
Jokowi berhasil menang karena partai politik dan kaum elite memutuskan untuk mengusungnya.
Karena itulah hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.
Rezim Ekstraktivisme Batu Bara Jokowi dan Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Sektor batu bara dalam perkembangannya tidak lagi hanya sekedar menjadi komoditas pertambangan biasa melainkan sebagai komoditas politik (IESR, 2.
Beragam studi ilmu politik terhadap sektor ini telah dilakukan melalui kajian tentang bagaimana pertambangan batu bara di Indonesia telah digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kepentingan politik dan kampanye politik baik di tingkat nasional maupun di daerah (Atteridge, dkk.
, 2018.
Deha, 2018.
Ordonez dkk, 2.
Kondisi ini telah menghadirkan fenomena yang disebut Gellert .
sebagai rezim ektraksi Ae sebuah rezim pemerintahan yang ditopang oleh struktur elit-elit yang berwatak pemangsa .
dan bekerja melalui ekstraksi beragam komoditas sumber daya 2542 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Di sektor batu bara, indikator rezim ektraktivisme ini dapat dilihat dari bagaimana penguasaan atas area konsesi tambang diberikan oleh negara dari waktu ke waktu.
Tabel 1.
Pemberian Konsensi Tambang dan Pembangunan PLTU oleh Tiap Presiden Periode Presiden Luas Konsensi Kapasitas Tambang yang PLTU Diberikan Terpasang Soeharto .
311 Ha 010 MW BJ Habibie .
Abdurrahman Wahid .
766 Ha 403 Ha 862 MW
045 MW
Megawati Soekarno Putri .
355 Ha 640 MW Susilo Bambang Yudhoyono 541 Ha 104 MW Joko Widodo .
200 Ha 668 MW Sumber: Laporan AuIndonesia Tanah Air Siapa?Ay (Walhi & Auriga 2021-2.
, diolah.
Merujuk tabel di atas, terlihat bahwa selama 8 tahun pemerintahan berjalan .
Presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsensi tambang seluas 5.
Ha.
Jumlah ini mengukuhkannya sebagai rezim pemberi izin tambang terbesar dibandingkan dengan lima rezim pemerintahan sebelumnya.
Di samping luas konsesi, pemerintah Jokowi juga telah membangun PLTU dengan total kapasitas terpasang terbesar dengan total daya 34.
668 MW
atau hampir tujuh kali lipat lebih besar dari yang pernah dilakukan Soeharto.
Berdasarkan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021, diproyeksikan PLTU yang sumbernya didominasi oleh sumber energi batu bara ini juga akan terus meningkat hingga 60.
MW di akhir masa periode Jokowi tahun 2024.
Pemberian konsesi pertambangan di masa pemerintahan Jokowi ini menunjukkan semakin bergantungnya Indonesia terhadap industri ekstraktif batu bara hingga menjadikannya rezim Dampak buruk dari berkembangnya rezim ekstraktif menimbulkan kondisi yang disebut Durand .
sebagai state capture atau korupsi kebijakan tingkat tinggi yang menunggangi kebijakan akibat dominasi kekuasaan dari sekelompok elit tertentu.
Secara khusus, state capture menurut Stingler .
diartikan sebagai Aukondisi dimana kepentingan pribadi kelompok tertentu secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri.
Fenomena ini umumnya banyak ditemui pada industri ekstraktif di negara-negara berkembang.
Ay Namun, luasnya konsesi tambang yang diberikan di era pemerintahan Jokowi tidak otomatis dapat dikatakan sebagai bentuk terjadinya state capture sebab hal ini merupakan kondisi yang kompleks.
Butuh penelusuran lebih jauh dan mendalam mengenai praktik di antara para aktor dalam mempengaruhi kebijakan tertentu untuk dapat dikatakan adanya Aupembajakan negaraAy.
Akan tetapi, jika state capture berkaitan dengan korupsi politik, maka secara umum kecenderungan tersebut dapat terefleksi dari sejumlah indikator, salah satunya Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Merujuk laporan Transparansi Internasional tahun 2023, skor IPK Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang besar di negara ini.
2543 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Gambar 5.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi Sumber: Laporan Transparency International Indonesia 2023, diolah Dalam hal ini.
IPK mengukur tingkat korupsi dalam sektor publik berdasarkan sejumlah indikator penilaian yang melibatkan 180 negara dalam skala 0-100.
Skor rendah menandakan tingkat korupsi yang tinggi di negara tersebut, sebaliknya skor tinggi menandakan negara tersebut bersih dari korupsi.
Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia .
, angka IPK indonesia di masa pemerintahan Jokowi tidak banyak berubah, bahkan sama bila dibandingkan dengan waktu pertama kali menjabat tahun 2014 dan tahun 2022.
Pada tahun 2022.
IPK indonesia menempati peringkat ke-110, atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-96 secara global.
Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43, dimana nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut.
Artinya skor IPK Indonesia terbilang buruk dan selalu masuk dalam kategori negara yang memiliki skor di bawah rata-rata, dimana hal ini mengindikasikan negara tersebut memiliki masalah korupsi yang serius.
KESIMPULAN
Oligarki masih menjadi masalah yang terus mewarnai sistem politik di Indonesia hingga di masa pemerintahan Jokowi.
Meskipun Indonesia telah bertransisi ke arah demokrasi, sekelompok oligarki nyatanya masih memegang kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dan secara umum berdampak negatif terhadap institusi, ekonomi, dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia.
Dengan demikian, dominasi oligarki telah menjadi ancaman yang signifikan bagi masyarakat dalam beberapa hal.
Pertama, oligarki menciptakan kesenjangan kekayaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial.
Kedua, oligarki yang memonopoli sumber daya alam negara dapat menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik untuk mengamankan atau menguntungkan bisnis mereka atau sebaliknya, menghalangi kebijakan yang mengancam kepentingan mereka yang seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik luas.
Dalam hal ini, oligarki batu bara di pemerintahan Jokowi telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam membatasi produksi dan ekspor hingga membuatnya terus bergantung pada eksploitasi batu bara.
Hal ini tidak terlepas dari menguatnya keterkaitan antara bisnis batu bara dengan politik di masa pemerintahan Jokowi.
Dengan demikian, oligarki sumber daya alam di masa pemerintahan Jokowi paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif elektorat .
ligarki berkaitan dengan Pengaruh oligarki sumber daya alam yang kuat di masa pemerintahan Jokowi ini 2544 | Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo (Sholahudin Al Ayub.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 yang pada akhirnya menghasilkan rezim ekstraktivisme yang membuat Indonesia terus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif batu bara.
REFERENSI