Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
AKSIOMA IDEAL ELECTRONIC GOVERNMENT DI ERA
INFORMASI DAN KETERBUKAAN
(STUDI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA)
Taufiq Rahman Ilyas taufiqrahman649@gmail.
Fakultas Ilmu Administrasi,Universitas Islam Malang Abstrak :
Aksioma Ideal Electronic Government di Era Informasi dan Keterbukaan adalah ketika nilai akuntabilitas bisa sejajar dengan makna transparansi .
, kemudian proses pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien dimana telah tersedia fasilitas beserta kemaanan layanan publik berbasis Teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah .
hususnya skala kot.
yang ditunjang dengan meningkatnya pemanfaatan publik terhadap saluran komunikasi dan informasi.
Kata Kunci: Aksioma.
Ideal.
Electronic Government .
Informasi dan Keterbukaan Abstract :
The Axiom of The Ideal Electronic Government in the information and Openness is when the value of accountability can be aligned with the meaning of transparency .
Then the process of public service runs effectively and efficiently where facilities and the existence of public service based on information technology .
specially city scal.
are available.
Which is supported by increasing public use of communication and information channels.
Keyword : Axiom.
Ideal.
Electronic Government, informatioan and Openness Pendahuluan.
Arus informasi yang bergerak cepat dan dinamis menuntut pelayanan publik yang bersifat cepat, tanggap, dan informatif.
Semenjak muculnya suatu fenomena electronic government .
- governmen.
dipastikan bahwasanya wajib bagi seluruh instansi di pelayanan publik dari model lama menuju model baru berbasis pada konsep electronic government.
Electronic government merupakan Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
pemerintahan yang memfungsikan teknologi informasi sebagai alat utama dalam menunjang praktik pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat .
overnment to citize.
, pemerintah kepada para .
overnment to bussine.
, dan pemerintah kepada pemerintahan lainnya .
overnment to governmen.
(Indrajit, 2.
muara atau tujuan utama dari konsep electronic government ini adalah upaya peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesbilitas yang efektif dari pelayanan publik.
Untuk mencapai tujuan ideal tersebut tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, sangat diperlukan perencanaan strategis yang akurat, matang, dan terukur dengan melibatkan berbagai ahli khususnya informasi dan teknologi, sosialisasi publik, hingga kontrol dalam pengendalian pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Informatika.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan.
Struktur Organisasi.
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Komunikasi Pemerintah Informatika Komunikasi Informatika.
Statistik, dan Persandian.
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi.
Komunikasi Statistik.
Teknologi Persandian Informasi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.
Dengan pelayanan Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik Diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraanya sedangkan bagi jajaran pemerintah adalah terwujudnya implementasi Electronic Government secara utuh dapat dicapai dengan maksimal.
Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik kepada 2,9 juta Agar supaya pelayanan publik dapat diberikan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sangat dibutuhkan.
Dukungan tersebut tidak hanya terbatas sampai front office saja, namun juga dibutuhkan integrasi pada sistem pelayanan baik untuk masyarakat Kota Surabaya Pengembangan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur yang tidak sedikit.
Perkembangan teknologi yang infrastruktur yang ada agar tidak membebani anggaran dan mengingat kota juga masih memiliki program program prioritas yang harus dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan sehingga didapatkan rumusan isu strategis yaitu perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Dalam pengembangan sistem pelayanan publik Pemerintah Kota juga harus mempertimbangkan kemudahan pemanfaatanya agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sehingga didapatkan suatu rumusan strategis yaitu mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
telah disediakan.
Berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat disamping dengan tetap mendorong peran strategis dari potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus public relation di Pemerintah Daerah melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan tentu memerlukan informai yang tepat, mudah, cepat diakses, dan akurat.
Guna mengantisipasi kebutuhan tersebut maka perlu dikembangkan sinergi Pemerintahan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi Pemerintah.
Rumusan Pemetaan Isu Strategis Penyelenggaraan electronic government di Kota Surabaya meliputi tiga aspek yakni.
Pertama.
Dinamika Nasional yang terdiri dari Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relation.
Sistem pengaman data dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Firewall, foritage, colocation.
ISO).
Media dan Komunikasi yang digunakan masyarakat.
Sistem pengaman data dan jaringan TIK (Firewall, foritage, co-
ISO),
Penyelenggaraan Jaminan Keamanan Jasa
Pos
TIK,
Telekomunikasi.
Legalitas Kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat.
Kedua.
Dinamika Regional terdiri dari Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
Sarana dan Komunikasi Penyelenggaraan statistik sektoral.
Pemerintah.
Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik.
Pengembangan infrastruktur TIK.
Distribusi sistem aplikasi E-Government.
Pengelolaan website secara terintegrasi.
Lembaga maupun institusi pendidik di Surabaya yang bergerak dibidang TIK.
Distribusi sarana pemebelajaran TIK bagi masyarakat.
Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
Kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah.
Ketiga.
Faktor lain lain yang meliputi Komitmen pimpinan dalam pengembangan TIK.
Kewenangan dalam menangani TIK.
Informatika (Telematik.
Pos dan Telekomunikasi.
Jumlah tenga teknis dan tenaga ahli TIK.
Komposisi paratur sipil negara dan tenaga non aparatur sipil negara.
Distribusi insfratruktur Dari isu yang teridentifikasi diatas saling mempengaruhi satu sama lain.
Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi
TIK
mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat agar merekan mau memanfaatkanya.
Maka dari khalayak yang berkaitan dengan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota
Surabaya
GPR
(Government Public Relation.
Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitafif dengan SWOT Score Card.
Pengambilan menggunakan skala Likert NU (Nilai Urgens.
untuk mengetahui dan membandingkan setiap faktor faktor yang lain kemudian melakukan penghitungan untuk menetukan letak kuadran strategis dalam pelaksanaan electronic government .
-governmen.
di Kota Surabaya.
Hasil dan Pembahasan Fokus utama untuk mewujudkan aksioma ideal electronic government di era informasi dan keterbukaan adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitanya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.
Sasaran ini adalah merupakan hasil yang Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam RPJMD Kota Surabaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya mendapatkan tugas menjalankan program sebagai berikut:
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator: Presentase layanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan presentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik.
Program Komunikasi.
Informasi, dan Publikasi masyarakat dengan indikator: rata rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Dari analisis terhadap faktor internal dan eksternal serta memperhatikan sasaran Kota, strategi dan arah kebijakan Kota, maka didapatkan sejumlah rumusan strategi sebagai berikut :
Faktor Eksternal Peluang :
Lembaga maupun isntitusi pendidikan di Surabaya yang bergerak di bidang TIK Regulasi peraturan yang mengatur pengembangan TIK.
Jasa Pos.
Oper Source Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK Partisipasi masyarakat pelatihan TIK Penyelenggaraan statistik sektoral Penerapan fungsi GPR (Government Public Relation.
Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi penunjang operasional pemerintah.
Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
Tantangan :
Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government Pengeloaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi Legalitas penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomukasi Jaminan keamanan sistem TIK Kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat Faktor Internal Kekuatan :
Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik Kompetensi SDM TIK Kewenangan dalam menangani TIK.
Informatika, dan Jasa Pos Pengembangan infrastruktur TIK Sistem pengamanan data dan jaringan TIK Komitmen pemimpin dalam pengembangan TIK Kelemahan :
Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli Distribusi infrastruktur jaringan Kapasitas penunjang operasional Pemerintah Implementasi SOP Kompoisi ASN dan Tenaga OS Distribusi sarana pembelajaran TIK Dari hasil analisis SWOT kuantiatif, dapat diperoleh hasil bahwa strengths .
- weakness .
= 1,21 dan opportunities .
Ae threats .
= 1,9 Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
Diagram SWOT Kuadran I Gambar 1.
Hasil analisis SWOT Pilihan Strategi :
Strategi SO Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota
Strategi ST
Melakukan E-Government memudahkan monitoring keamanan Strategi WO
Menambah jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK dengan bantuan perekrutan Tenaga melalui lembaga maupun institusi
pendidikan di Surabaya yang bergerak dei bidang TIK
Strategi WT
Memperluas akses sarana dan prasarana pembelajaran TIK
guna mengurangi kesenjangan kemampuan TIK di masyarakat
AKUNTABILITAS
TEKNOLOGI
INFORMASI
TRANSPARANSI
Gambar 2.
Ilustrasi Aksioma Ideal Electronic Government di Era Informasi dan Keterbukaan Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
Dari berbagai rumusan strategi serta arah Kebijakan tersebut ketika dihubungkan dengan sasaran dari SKPD yang hendak dicapai dengan hasil analisis faktor eksternal dan internal mengasilkan beberapa model strategi dan berdasarkan teori Delpi dalam skala Likert (Nilai Urgens.
membandingkan setiap faktor faktor yang lain kemudian dari hasil penghitungan anilisis SWOT Score Card dipilih model strategi SO Strength Opportunity dalam mewujudkan Aksioma Ideal Electronic Government di Era Informasi dan Keterbukaan dengan dua jenis model sebagai berikut :
Akuntabilitas .
adalah dengan langkah menyediakan layanan pengawasan dan pelaksanaan suatu proses pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya.
Proses pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien apabila telah tersedia fasilitas beserta kemaanan layanan publik berbasis Teknologi informasi oleh Pemerintah Kota Surabaya langkah ini dapat dilakukan dengan menyediakan masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan di tingkat skala Kesimpulan.
Aksioma Ideal Electronic Government di Era Informasi dan Keterbukaan dapat terwujud ketika nilai akuntabilitas bisa sejajar dengan makna transparansi .
, kemudian mekanisme pelayanan publik akan berjalan dengan efektif dan efisien ketika telah Jurnal Penelitian Administrasi Publik iC Vol 5 No.
tersedia fasilitas beserta kemaanan layanan publik yang berbasis Teknologi informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah
skala kota serta ditunjang dengan meningkatnya pemanfaatan oleh publik terhadap saluran komunikasi dan informasi yang telah Daftar Pustaka