Evaluasi Kebijakan Program BPJS Gratis Di Kota Bengkulu Mega wati Sianturi .
Harius Eko Saputra .
Yusuarsono .
Evi Lorita .
1,2,.
Study Program of Public Administration.
Universitas Dehasen Bengkulu Email: .
Megasiiantury01@gmail.
com ,.
hariussaputra@unived.
id ,.
yusuarsono@unived.
id ,.
evilorita@unived.
ARTICLE HISTORY
Received .
Oktober 2.
Revised .
Desember 2.
Accepted .
Desember 2.
KEYWORDS Policy Evaluation.
Program.
Free BPJS.
This is an open access article under the CCAeBY-SA license ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui AuEvaluasi Kebijakan Program BPJS Gratis di Kota BengkuluAy.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 4 orang informan kunci dan 6 orang informan pokok.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model evaluasi menurut Wayne Parsons .
alam Yessi Utari 2021:.
, ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yakni: 1.
Evaluasi Formatif: a.
Tujuan program BPJS gratis ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kota Bengkulu dalam bidang kesehatan.
Latar Belakang Kebijakan BPJS Gratis, program BPJS gratis ini dibuat berdasarkan Peraturan Walikota 14 tahun 2022.
Kebijakan BPJS Gratis Dirumuskan di Kota Bengkulu, kebijakan BPJS gratis ini adalah amanah dari UUD 1945 dan UU RI No.
17 tahun 2023 tentang Pendanaan yang dialokasikan untuk Program BPJS gratis ini adalah dari dana APBD yang diambil dari pada pajak rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI no.
128/PMK.
07/2018 dan Peraturan Gubernur no.
11 tahun 2017.
Pelaksanaan Kebijakan Program BPJS Gratis di Kota Bengkulu, kebijakan BPJS gratis ini memiliki ketentuan yaitu KTP dan KK yang berdomisili Kota Bengkulu, serta SKTM dari Kelurahan.
Relevansi Program BPJS Gratis di Kalangan Masyarakat Kota Bengkulu ini masih kurang relevan terutama dalam segi pelayanan pada faskes saat berobat masih sedikit lambat dalam konsultasi kesehatan ataupun pengambilan obat.
Kualitas layanan sudah cukup baik dan sangat membantu masyarakat.
Masalah yang dirasakan ialah penonaktifan kepesertaan secara tiba-tiba serta pendaftaran pelayanan online bagi orangtua yang sulit mengerti.
hendaknya program BPJS gratis ini meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di faskes pertama.
Evaluasi Sumatif:
Program ini membantu masyarakat dibidang kesehatan.
Keberhasilan Program BPJS gratis ini sudah cukup berhasil karena banyak masyarakat Kota Bengkulu yang sudah terbantu.
BPJS Gratis ini telah membantu masyarakat untuk berobat.
Hambatan atau tantangan yang dirasakan ialah sistem aplikasi dan masyarakat yang melakukan pemindahan kependudukan.
Evaluasi anggaran sudah dirasa tepat sasaran namun untuk evaluasi sumber daya manusia itu ditentukan oleh kredensial.
ABSTRACT
This research aims to find out Policy Evaluation of Free BPJS Program in Bengkulu City.
Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion.
The informants in this study amounted to 10 people consisting of 4 key informants and 6 main informants.
The theory used in this research is the theory of evaluation models according to Wayne Parsons .
n Yessi Utari 2021: .
There are two types of policy evaluation models used, namely Formative Evaluation and Summative Evaluation.
Based on the research results, conclusions can be drawn, namely: 1.
Formative Evaluation: a.
The purpose of this free BPJS program is to prosper the people of Bengkulu city in the health sector.
Background of Free BPJS Policy, this free BPJS program is based on Mayor Regulation no.
14 of 2022.
Free BPJS Policy Formulated in Bengkulu City, this policy is a mandate from the 1945 Constitution and the Indonesian Law No.
17 of 2023 concerning health.
The funding allocated for Free BPJS Program is from APBD funds taken from the cigarette tax based on the Indonesian Minister of Finance Regulation no.
128/PMK.
07/2018 and Governor Regulation no.
11 of Implementation of Free BPJS Program Policy in Bengkulu City, this free BPJS policy has provisions, namely Identity Card and Family Card who are domiciled in Bengkulu City, as well as Certificate of Indigence from Urban Village.
The Relevance of Free BPJS Program among the People of Bengkulu City is still less relevant, especially in terms of service at health facilities when seeking treatment, it is still a little slow in health consultations or taking medicine.
The service quality is quite good and very helpful.
The service quality is quite good and very helpful to the community.
The problem felt is the sudden deactivation of membership and the registration of online services for parents who are difficult to understand.
Free BPJS program should improve facilities and services at the first health facility.
Summative Evaluation: a.
This program helps the community in the health sector.
The success of free BPJS program has been quite successful because many people in Bengkulu City have been helped.
This Free BPJS has helped the community to seek treatment.
The obstacles or challenges felt are the system of free BPJS program.
The obstacles or challenges felt are the application system and people who transfer their residence.
The budget evaluation is felt to be right on target but for the evaluation of human resources it is determined by credentials.
Jurnal Professional.
Vol.
11 No.
2 Desember 2024 page: 699 Ae 706 | 699
p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X
PENDAHULUAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah lembaga yang mengelola program asuransi kesehatan wajib untuk seluruh penduduk Indonesia.
BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 yang sebelumnya BPJS Kesehatan bernama ASKES (Asuransi Kesehata.
yang dikelola oleh PT Askes Indonesia.
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang berfokus pada fungsi pelayanan umum dibidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.
Program BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh lapisan Di Indonesia, pelayanan kesehatan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undangundang Dasar 1945 pasal 28 H ayat .
yang berbunyi AuSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatanAy.
Dan Pasal 34 ayat .
yang berbunyi AuNegara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layakAy.
Namun, akses terhadap pelayanan kesehatan sering menjadi permasalahan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama terkait dengan ketersediaan dana untuk membayar premi asuransi kesehatan.
Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal penghambat proses pembangunan sebuah negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2023, persentase kemiskinan masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 9,36 persen, meskipun oleh lembaga statistik negaraselalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.
Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar, menghadapi tantangan serius dalam bidang kesehatan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan sistem jaminan kesehatan universal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Program BPJS Kesehatan adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh penduduk.
Program ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan kesehatan yang baik .
umber Badan Pusat Statistik 2.
Salah satu bentuk kebijakan dari BPJS Kesehatan adalah program asuransi kesehatan gratis (BPJS grati.
Program BPJS gratis ini disebut dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
KIS ini secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia memiliki akses yang adil dan merata ke layanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan, di mana masyarakat yang tidak mampu membayar premi memiliki akses penuh tanpa biaya tambahan.
Oleh karena itu.
Pemerintah Indonesia memperluas cakupan BPJS Kesehatan melalui program BPJS gratis (KIS) kesulitan dalam membayar biaya perawatan kesehatan, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah.
Hal ini berdampak pada tingginya angka ketidakterjangkauan layanan kesehatan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Program BPJS Gratis (KIS) di Kota Bengkulu diinisiasi untuk memastikan bahwa seluruh penduduk kota memiliki akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan yang terjangkau, termasuk layanan kesehatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif .
umber Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tahun 2.
Sistem BPJS Gratis (KIS) di kota Bengkulu juga didesain untuk mencakup seluruh spektrum .
pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan hingga pengobatan.
Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan kesehatan yang holistik .
ara pandang yang menyeluru.
, di mana masyarakat mendapatkan akses tidak hanya ke perawatan medis, tetapi juga kelayanan kesehatan preventif seperti vaksinasi, konsultasi kesehatan, dan program imunisasi.
Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Kondisi kesehatan penduduk di kota Bengkulu adalah aspek kunci yang perlu menjadi pertimbangan.
Ini mencakup data mengenai tingkat penyakit, angka kematian, tingkat kehamilan remaja, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular di wilayah tersebut.
Faktor ekonomi dan sosial seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi keberhasilan program BPJS gratis secara umum.
Perubahan ini mungkin perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat .
umber Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tahun 2.
700 | Mega Wati Sianturi.
Harius Eko Saputra.
Yusuarsono.
Evi Lorita .
Evaluasi Kebijakan Program BPJS .
Tabel 1 Data Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Program BPJS Gratis Di Kota Bengkulu
Tahun 2021
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu
183 Jiwa
Jumlah Penduduk Miskin
095 Jiwa
PBI APBN
456 Jiwa
Jumlah Peserta JKN
PBI APBD
958 Jiwa (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2.
Berdasarkan sumber Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bengkulu adalah 375.
183 Jiwa dengan penduduk miskin berjumlah 96.
095 jiwa.
Adapun jumlah peserta Penerima Bantuan luran (PBI) berjumlah 95.
414 jiwa, peserta PBI dibagi lagi menjadi dua menurut sumber pembiayaannya, yaitu PBI APBN berjumlah 88.
456 jiwa dan peserta PBI APBD berjumlah 6.
Tabel 2 Data Jumlah Masyarakat yang mendapatkan program BPJS Gratis di Kota Bengkulu tahun Jumlah Penduduk Kota Bengkulu
815 Jiwa
Jumlah Penduduk Miskin
887 Jiwa
PBI APBN
254 Jiwa
Jumlah Peserta JKN
PBI APBD
980 Jiwa (Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2.
Berdasarkan sumber Dinas Kesehatan pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bengkulu adalah 815 Jiwa dengan penduduk miskin berjumlah 106.
887 jiwa.
Adapun jumlah peserta Penerima Bantuan luran (PBI) berjumlah 163.
234 jiwa, peserta PBI dibagi lagi menjadi dua menurut sumber pembiayaannya, yaitu PBI APBN berjumlah 147.
254 jiwa dan peserta PBI APBD berjumlah 15.
980 jiwa.
Kemudian peserta PBI APBD ini terbagi lagi menjadi dua yaitu PBI APBD Jamkesda yang berjumlah 741 jiwa dan peserta PBI APBD Jamkesprov yang berjumlah 5.
239 Jiwa.
Berdasarkan observasiawal persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan program BPJS kesehatan tidak sulit, yaitu fotocopy Kartu Keluarga, surat pengantar dari RT, surat pengantar dari Lurah yang juga disetujui oleh Camat, kemudian diajukan kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu selanjutnya masyarakat yang melakukan pengajuan tersebut mendatangi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bengkulu, namun setelah di Dinas Kesehatan, pengajuantidak bisa langsung disetujui oleh pihak Dinas Kesehatan.
Staf Dinas Kesehatan mengatakan harus ada masyarakat lain yang nonaktif, kemudian pengajuan itu akan disetujui.
Muncul juga beberapapermasalahan yang dirasakan oleh masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), diantaranya yaitu, apabila masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut tidak menggunakan kartu dalam kurun waktu tiga bulan berturut-turut atau dalam artian tidak berobat, maka kartu tersebut dinonaktifkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat pemegang kartu tersebut.
Masyarakat pemegang kartu KIS tersebut juga merasakan pelayanan yang kurang memuaskan pada saat berobat, seperti berobat tanpa dicek kesehatannya melainkan hanya diberikan beberapa pertanyaan terkait yang dirasa, kemudian langsung diberikan resep oleh dokter tersebut.
Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait kebijakan tersebut.
Meskipun Program BPJS Kesehatan Gratis (Kartu Indonesia Sehat/KIS) telah diimplementasikan di kota Bengkulu, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kebijakan ini.
Evaluasi perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana program ini mencapai tujuannya dan apakah telah memberikan manfaat yang diinginkan bagi masyarakat kota Bengkulu.
Beberapa faktor dapat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas Program BPJS Kesehatan Gratis di kota Bengkulu, seperti struktur sosial-ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, dan ketersediaan fasilitas kesehatan.
LANDASAN TEORI
Dapat diketahui bahwa salah satu objek dalam evaluasi kebijakan adalah kebijakan atau program itu sendiri.
Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
Evaluasi program dilakukan Jurnal Professional.
Vol.
11 No.
2 Desember 2024 page: 699 Ae 706 | 701 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X dengan cara sistematis menggunakan metode penelitian untuk mempelajari, menilai, dan membantu meningkatkan program-program dalam semua aspek penting terkait.
Maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mendapatkan informasi mengenai ketercapaian dari pelaksanaan suatu program.
Ralp Tyler .
alam Farida 2008:.
mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.
Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam menjelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.
Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin .
mengatakan bahwa AuEvaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.
Ay Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi kebijakan program adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai, memantau, dan mengukur kinerja serta dampak dari suatu program atau kebijakan yang telah diimplementasikan.
Tujuan utama dari evaluasi kebijakan program adalah untuk memastikan bahwa program-program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat atau pihak yang terlibat.
Menurut Wayne Parsons .
alam Yessi Utari 2021:.
, ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu :
Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang digunakan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang Auseberapa jauh sebuah program di implementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasiAy.
Pada fase implementasi memerlukan evaluasi AuformatifAy yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi.
Rossi dan Freeman dalam buku Parsons mendeskripsikan model evaluasi ini pada tiga persoalan, yaitu : .
Sejauhmana sebuah program mencapai target populasi yang tepat, .
apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak, dan .
sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program.
Evaluasi Sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada program yang ditanganinya.
Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu:.
membandingkan sebelum dan sesudah program diimplementasikan, .
membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak .
elompok kontro.
, .
membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi, dan .
membandingkan bagaimana bagian-bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama.
Untuk itu penulis menggunakan Teori Model evaluasi kebijakan menurut Wayne Parsons .
alam Yessi Utari 2021:.
yaitu Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif.
Evaluasi formatif adalah adalah evaluasi yang digunakan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan.
Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada program yang ditanganinya.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif.
Menurut Bogdan & Biklen .
penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati.
Jenis penelitian kualitatif adalah bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.
Menurut Nana Syaodih Sukmadinata .
penelitian kualitatif adalah menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.
Dengan landasan teori ini akan di manfaatkan penulis sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi Berdasarkan kriteria informan seperti yang disebutkan oleh spradley (Moleong, 2004:.
penulis memiliki kriteria tersendiri sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan, yaitu:
Informan yang memiliki data dan informasi yang lengkap.
Informan yang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
702 | Mega Wati Sianturi.
Harius Eko Saputra.
Yusuarsono.
Evi Lorita .
Evaluasi Kebijakan Program BPJS .
Informan yang menguasai di bidang BPJS di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.
Informan yang mendapat program BPJS gratis di Kota Bengkulu.
Berdasarkan criteria informan di atas, maka penulis membagi dua macam informan penelitian, yaitu sebagai berikut:
Informan Kunci Peneliti memilih informan kunci berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dianggap krusial untuk penelitian mereka.
Informan Pokok Informan pokok sering kali memiliki pengaruh besar terhadap hasil penelitian dan dapat memberikan wawasan yang sangat berharga terkait konteks, pengalaman, dan sudut pandang yang diperlukan untuk penelitian tersebut.
Dalam penelitian inin sumber data dikumpulkan dengan teknik: observasi, wawancara dan Semua data tersebut digunakan untuk menjawab masalah pokok peneliti yaitu Evaluasi Kebijakan Program BPJS Gratis Di Kota Bengkulu (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkul.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Formatif Sebuah program BPJS Gratis yang ada di Kota Bengkulu adalah program yang diadakan pemerintah untuk membantu masyarakat Kota Bengkulu dalam bidang kesehatan.
BPJS gratis ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam membantu mensejahterakan masyarakat kota Bengkulu, dengan syarat awal ialah penduduk yang berdomisili di Kota Bengkulu dibuktikan dengan eKTP, serta Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kantor kelurahan.
Yang melatar belakangi Pemda Kota mengeluarkan kebijakan BPJS Gratis ini adalah untuk membantu masyarakat dan bentuk kepedulian dari seorang pemimpin untuk kebahagiaan masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan gratis, yang telah berlandaskan peraturan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022, namun sebelumnya ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013.
Program in juga sangat terpengaruh dari terpilihnya Bapak Helmi dan Bapak Dedy yang mengutamakan APBD untuk rakyat.
Akan tetapi kebijakan ini yang awalnya hanya untuk masyarakat miskin, namun karena ada masyarakat yang mampu juga merasa miskin mendapatkan program ini.
Kebijakan ini dibuat untuk masyarakat Kota Bengkulu, yang memiliki tanda pengenal yang berdomisili Kota Bengkulu yang belum bergabung dengan program BPJS lain.
Kebijakan ini dirumuskan karena memang amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan untuk memajukan kesejahteraan umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan beberapa tahapan yaitu sosialisasi, pengumpulan pihak-pihak yang terkait, kemudian ada rapat dari stakeholder untuk membuat SK dan melaunchingkan SK tersebut.
Dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Bengkulu.
Kebijakan ini setiap tahun memiliki penerimaan untuk masyarakat yang ingin mengajukan kepesertaan.
DPRD tidak memiliki kendala atau masalah dalam hal pendanaan.
Untuk dukungan pendanaan itu sendiri berasal dari cukai rokok atau pajak rokok, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.
07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 tahun 2017 tentang Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok Antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu tahun 2017.
jadi setiap daerah menerima uang dari cukai rokok.
dana yang dikeluarkan pun sangat maksimal.
DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pengesahan pendanaan kebijakan program BPJS Gratis ini.
Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat mengajukan untuk mendapatkan program tersebut, namun dengan ketentuan yang ada.
Ketentuan-ketentuan tersebut ialah memiliki KK berdomisili Kota Bengkulu.
Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dinyatakan sebagai masyarakat tidak mampu oleh kelurahan berdasarkan SKTM.
Tahapan awal dalam pengajuan kepesertaan BPJS gratis ini ialah masyarakat harus mendatangi RT dan RW setempat untuk meminta surat pengantar pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kelurahan, setelah mendapatkan surat tersebut kemudian masyarakat yang bersangkutan mendatangi kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk memverifikasi data dan mengambil pengantar untuk mengajukan kepesertaan, masyarakat dapat mengajukannya melalui Mall Pelayanan Publikjika sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, bisa juga mengajukan lewat Kantor Lurah atau WhatAosApp Walikota.
Jurnal Professional.
Vol.
11 No.
2 Desember 2024 page: 699 Ae 706 | 703 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X Setelah itu masyarakat akan disuruh menunggu untuk pengaktifan kepesertaannya.
Setelah aktif, masyarakat dapat memakai kartu kepesertaan tersebut di faskes pertama yang tertera di Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Rumah Sakit jika keadaan Urgent.
Pelaksanaan kebijakan program ini sudah sesuai dengan program pemerintah yaitu dengan menerima usulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Walikota untuk melegalitasi program Pelaksanaan ini sudah berjalan beberapa tahun dan sangat membantu masyarakat dalam hal Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program BPJS gratis ini, karena tidak merasa terbebankan lagi dengan biaya berobat.
Tidak hanya dari RT setempat, ada juga masyarakat yang mendapatkan program ini melalui calon legislatif.
Masyarakat yang mendapatkan program BPJS ini juga biasanya adalah masyarakat penerima bantuan sosial lainnya.
Pada saat pemecahan KK dari keluarga besar pun tidak membuat pemerintah menutup akses kepesertaan keluarga yang sudah menikah.
Ada masyarakat yang mengatakan relevansi program BPJS gratis ini kurang karena dari segi pelayanannya sedikit lambat walaupun tetap dilayani.
Ada juga yang mengatakan bahwa kurang sesuai karena program ini bukan hanya masyarakat yang kurang mampu, ada juga masyarakat mampu yang memiliki program ini, namun ada juga masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya.
Bebeerapa masyarakat mengatakan cukup relevan dengan masyarakat, namun ada masyarakat mengeluh karena pelayanan yang diberikan oleh faskes pertama yang kurang baik, serta ada masyarakat yang mengeluh akan program yang menonaktifkan program yang didapatnya secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan.
Program ini sangat membantu masyarakat akan tetapi untuk layanan kesehatan yang diberikan sedikit lambat.
Serta kurang memuaskan pada saat berobat di fasilitas kesehatan pertama seperti di Puskesmas.
Ada juga masyarakat yang mengatakan kualitas dari program ini sudah cukup baik, dan sangat membantu para orangtua atau lansia yang memiliki gangguan kesehatan seperti penyakit gula dan darah tinggi, program ini mempermudah masyarakat mendapatkan obat rutin setiap bulan.
Terdapat beberapa masalah yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu masyarakat merasa pelayanan pada saat berobat maupun saat penerimaan obat sedikit lambat, ada masyarakat yang mengalami penonaktifan keanggotaan penerima program secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, serta ada masyarakat yang kesulitan untuk bagian pendaftaran pelayanan online.
Masih ada kekurangan dalam kebijakan program BPJS gratis ini.
Seperti pengurangan kuota kepesertaan, pemindahan dari Kepesertaan APBN menjadi APBD.
Pihak Dinas Kesehatan Kota Bengkulu juga mengalami kendala dibagian data, banyak masyarakat di luar kota Bengkulu seperti seluma.
Bengkulu Tengah dan lainnya memindahkan KK untuk mendapatkan program dari Kota Bengkulu, sehingga harus memverifikasi ulang data-data masyarakat.
Syarat pemindahan atau pendaftaran untuk program ini ialah Kartu Keluarga (KK).
Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili Kota Bengkulu serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Masyarakat memberikan saran terhadap program ini hendaknya program yang ada sekarang menjadi lebih baik dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan pertama sehingga masyarakat tidak dibiarkan saja, serta dalam pelayanan pengambilan obat juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak menunggu lama dan hendaknya stok obatnya memadahi.
Masyarakat juga memberikan saran untuk kepesertaannya agar ditambahkan lagi mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan program ini.
Selanjutnya untuk program ini hendaknya tidak melakukan penonaktifan secara tiba-tiba supaya masyarakat tetap bisa berobat.
Evaluasi Sumatif Program BPJS gratis ini berdampak positif dan sangat membantu masyarakat terutama dari segi finansial masyarakat.
Masyarakat dapat memikirkan kebutuhan yang lain tanpa perlu memikirkan biaya berobat jika sakit, berdampak juga bagi pelayanan yang semakin meningkat karena penyakit apapun bisa diatasi dan tercover oleh BPJS.
secara keseluruhan program BPJS gratis ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
Yang utama jika keadaan darurat dan harus masuk Rumah Sakit itu sangat terbantu.
Program BPJS gratis memberikan akses kesehatan yang luas, peningkatan perlindungan finansial, pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup, program ini membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang menjadi peserta.
Selain itu.
BPJS gratis juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri dan mengurangi beban yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.
Oleh karena itu.
Program BPJS gratis ini adalah langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Keberhasilan program BPJS ini dilihat dari capaian atau cakupan yang sudah lumayan banyak masyarakat yang dibantu.
Program ini telah menjadi langkah besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kota Bengkulu.
Keberhasilan program BPJS gratis juga tercermin dari peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki kepesertaan atau dilihat dari kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang 704 | Mega Wati Sianturi.
Harius Eko Saputra.
Yusuarsono.
Evi Lorita .
Evaluasi Kebijakan Program BPJS .
Banyak juga masyarakat luar kota Bengkulu seperti Seluma dan Bengkulu Tengah yang berbondong-bondong untuk memindahkan domisili ke Kota Bengkulu agar mendapatkan program BPJS gratis ini.
Program BPJS gratis ini tujuan utamanya ialah utuk mensejahterakan masyarakat dari segi Hampir semua masyarakat kota Bengkulu yang memerlukan program ini sudah terdata dan tercover oleh BPJS gratis.
Program ini banyak membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang disediakan.
Hal ini membantu mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke Fasilitas brobat yang ada bisa dirasakan dengan baik, walaupun pelayanannya masih kurang Beberapa masyarakat yang sudah menjadi orangtua atau bahkan lansia cukup sulit untuk mengakses layanan online yang disediakan.
Namun tetap sangat terbantu untuk proses operasi serta obat-obat rutin yang mereka butuhkan yang sudah tercover oleh BPJS.
Masih ada hambatan atau tantangan yang dirasakan oleh pemerintah yang terlibat dalam program BPJS gratis ini.
Hambatan yang dirasakan ialah aplikasihnya, untuk anggaran sudah mencukupi.
APBD yang dialokasikan untuk program BPJS gratis ini berasal dari cukai rokok.
Pemindahan masyarakat yang ingin mendapatkan program ini pun sedikit membuat kami menjadi lebih sibuk, karena harus memverifikasi kembali data masyarakat dari awal.
Dukungan yang di rasakan pun masih kurang maksimal dari pemerintah yang terlibat.
Hambatan juga dirasakan oleh masyarakat, ada masyarakat yang tidak meerasakan adanya hambatan dalam program ini, ada beberapa fasilitas kesehatan yang masih menerima pendaftaran masyarakat secara offline atau secara langsung, ada juga yang menggunakan aplikasi, aplikasi ini jugalah yang menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat, terutama orang tua yang kurang menguasainya.
Banyak orangtua yang kurang paham mengakses sistem-sistem seperti sistem aplikasi yang digunakan oleh program BPJS gratis ini.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program BPJS Gratis di Kota Bengkulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Evaluasi Formatif :
Tujuan program BPJS gratis ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kota Bengkulu dalam bidang kesehatan.
Latar Belakang Kebijakan BPJS Gratis, program BPJS gratis ini dibuat berdasarkan Peraturan Walikota no.
14 tahun 2022.
Kebijakan BPJS Gratis Dirumuskan di Kota Bengkulu, kebijakan BPJS gratis ini adalah amanah dari UUD 1945 dan UU RI No.
17 tahun 2023 tentang kesehatan.
Pendanaan yang dialokasikan untuk Program BPJS gratis ini adalah dari dana APBD yang diambil dari pada pajak rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI no.
128/PMK.
07/2018 dan Peraturan Gubernur no.
11 tahun 2017.
Pelaksanaan Kebijakan Program BPJS Gratis di Kota Bengkulu, kebijakan BPJS gratis ini memiliki ketentuan yaitu KTP dan KK yang berdomisili Kota Bengkulu, serta SKTM dari Kelurahan.
Relevansi Program BPJS Gratis di Kalangan Masyarakat Kota Bengkuluini masih kurang relevan terutama dalam segi pelayanan pada faskes saat berobat masih sedikit lambat dalam konsultasi kesehatan ataupun pengambilan obat.
Kualitas layanan program ini sudah cukup baik dan membantu masyarakat.
Masalah dalam Penggunaan Layanan Program BPJS Gratis, masalah yang dirasakan ialah penonaktifan kepesertaan secara tiba-tiba serta pendaftaran pelayanan online bagi orangtua yang sulit mengerti.
Saran untuk Program BPJS Gratis, hendaknya program BPJS gratis inimeningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di faskes pertama.
Evaluasi Sumatif Dampak Positif Program BPJS Gratis, program BPJS gratis ini sangat membantu masyarakat Kota Bengkulu dibidang kesehatan .
Keberhasilan Program BPJS gratis ini sudah cukup berhasil karena banyak masyarakat Kota Bengkulu yang sudah terbantu.
BPJS Gratis ini telah membantu masyarakat untuk berobat dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Hambatan atau tantangan yang dirasakan ialah sistem aplikasi dan masyarakat yang melakukan pemindahan kependudukan.
Jurnal Professional.
Vol.
11 No.
2 Desember 2024 page: 699 Ae 706 | 705 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X Evaluasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Program BPJS Gratis.
Evaluasi efisiensi anggaran sudah dirasa tepat sasaran, namun untuk evaluasi sumber daya manusia ditentukan oleh kredensial.
Saran Dalam pelaksanaannya hendaknya dibuat 2 sistem yaitu sistem online dan sistem offline pada saat pendaftaran pada faskes pertama untuk memudahkan orang tua yang tidak mengerti dengan sistem Hendaknya program yang ada sekarang menjadi lebih baik dengan meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di faskes pertama serta peningkatan dalam obat-obatan, memperluas lagi kepesertaan agar banyak masyarakat yang menerima program ini.
Hendaknya stok obat memadahi dan tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama.
Pemerintah seharusnya memberikan informasi kepada masyarakat terlebih dahulu penyebab kepesertaan dinonaktifkan.
DAFTAR PUSTAKA