https://doi.
org/10.
56552/jisipol.
Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kanie Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang Alief Darmawansyah, .
Rais Rahmat Razak, .
Abdul Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Email: Aliefandi73@gmail.
Abstract This study aims to analyze the forms of community participation in managing Village-Owned Enterprises (BUMDe.
in Kanie Village.
Maritenggae District.
Sidenreng Rappang Regency.
The main problem concerns the low level of community involvement across various stages of BUMDes governance, including planning, implementation, utilization, and evaluation.
A qualitative descriptive method was used, with data collected through observation, semi-structured interviews, and documentation.
Data analysis employed NVivo 12 Plus to uncover participation patterns and dominant governance principles.
The findings indicate that most community participation occurs during the implementation stage, while decision-making and evaluation are dominated by village officials.
Low public literacy, limited outreach, and elite domination hinder substantive participation.
These results underscore the importance of enhancing transparency, active involvement, and strengthening participatory and accountable governance principles for sustainable BUMDes management.
Keywords: BUMDes, community participation, participatory governance Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
di Desa Kanie.
Kecamatan Maritenggae.
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Permasalahan yang diangkat berfokus pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan BUMDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan menggunakan software NVivo 12 Plus untuk mengidentifikasi pola partisipasi dan prinsip tata kelola yang dominan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan, sementara pengambilan keputusan dan evaluasi didominasi oleh aparatur desa.
Rendahnya literasi, kurangnya sosialisasi, dan dominasi elit menjadi faktor penghambat partisipasi substantif masyarakat.
Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi, pelibatan aktif, serta penguatan prinsip tata kelola partisipatif dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan.
Kata Kunci: BUMDes, partisipasi masyarakat, tata kelola partisipatif
PENDAHULUAN
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 162 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
sebagai strategi peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal.
BUMDes diharapkan mampu mengelola kekayaan desa, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan (Pajri Apwa et al.
, 2.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
mencerminkan bentuk nyata pembentukan BUMDes dilandasi oleh inisiatif serta keterlibatan aktif warga desa.
Keith Davis yang dikutip dalam Sastropoetra .
mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok, yang mendorongnya untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama serta turut memikul tanggung jawab atas hasilnya.
Dalam konteks BUMDes, partisipasi masyarakat tercermin melalui keikutsertaan mereka sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program (Udhiya.
Ramdani, & Gumilar, 2.
Peran serta dan dukungan masyarakat menjadi faktor penentu dalam kesuksesan pengelolaan BUMDes.
Apabila lembaga ini dikelola secara efektif, maka keberadaannya dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Sonia.
Sinaga Insy Viri, & Rahimah Evida, 2.
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya terbatas pada aspek formal seperti keikutsertaan dalam administrasi atau pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup bentuk partisipasi yang lebih mendalam, seperti keterlibatan dalam operasional usaha, pengawasan aktivitas bisnis, serta peran aktif dalam peningkatan kapasitas lembaga (Muchlis.
Sellang.
Rappang, & Kanie, 2.
Meskipun BUMDes diharapkan menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung ekonomi desa, pada kenyataannya, tingkat keterlibatan masyarakat di sejumlah desa masih tergolong rendah.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki BUMDes secara maksimal (Mu.
Sukantalawati, & Wijaya, 2.
Namun demikian, keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri.
Partisipasi tersebut mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi program.
Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum .
, keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan merupakan esensi dari pembangunan partisipatif yang efektif (Priharjanto & Andriana, 2.
Dalam pengelolaan BUMDes, partisipasi masyarakat tidak hanya bermakna kehadiran fisik dalam musyawarah, tetapi juga kontribusi ide, tenaga, dan evaluasi secara substansial (Nugraha & Aji, 2.
163 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran beragam mengenai keterlibatan masyarakat dalam BUMDes.
Misalnya.
Mokoagow et al.
meneliti BUMDes di Bolaang Mongondow Timur dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung rendah akibat minimnya komunikasi dari pengelola BUMDes (Mokoagow.
Maweikere, & Sendow, 2.
Di sisi lain.
Nugraha & Aji .
dalam studinya terhadap BUMDes Panggungharjo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi desa (Nugroho & Rahayu, 2.
Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat secara komprehensif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dalam konteks BUMDes Kanie.
Kecamatan Maritenggae.
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip tata kelola partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sebagai pisau analisis.
Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah: Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kanie? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes yang partisipatif.
Penelitian ini penting karena mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model partisipasi masyarakat desa serta kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif.
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam upaya peningkatan tata kelola BUMDes yang efektif dan berkelanjutan.
KAJIAN PUSTAKA
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam Cohen Uphoff Dwiningrum .
mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat bentuk:
pemanfaatan hasil, dan .
Teori ini menjadi pijakan utama dalam mengukur sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
(Sihombing & Sihombing, 2.
164 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat kerap Partisipasi menggambarkan keterlibatan kritis dan substantif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Mardikanto dan Poerwoko .
, partisipasi yang ideal adalah keterlibatan mental, emosional, dan fisik masyarakat dalam proses perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Nurhadiyanti, 2.
Riset terbaru menunjukkan bahwa partisipasi yang bersifat substantif masih menghadapi berbagai hambatan seperti dominasi elite lokal, keterbatasan literasi warga desa, dan minimnya akses terhadap informasi.
Selain itu, studi oleh Darmanto .
menekankan pentingnya partisipasi deliberatif berbasis dialog antarwarga dalam pengambilan keputusan pembangunan yang lebih demokratis dan berkeadilan (Muizu.
FuAoadi.
Masyitoh.
Febriani, & Dara Sagita Triski, 2.
Dalam konteks BUMDes, partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya keikutsertaan dalam rapat desa atau pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada tahap konseptualisasi visi, perumusan strategi usaha, serta kontrol terhadap akuntabilitas dan keberlanjutan usaha desa (Mustanir et al.
, 2.
Konsep dan Peran Sterategi BUMDes BUMDes adalah entitas usaha milik desa yang dibentuk berdasarkan potensi ekonomi lokal dengan kepemilikan dan pengelolaan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Menurut UU No.
6 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No.
4 Tahun 2015.
BUMDes didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset dan potensi lokal secara mandiri (Widiastuti.
Kresnawati, & Utami, 2.
BUMDes dapat memainkan berbagai peran strategis, antara lain sebagai motor penggerak ekonomi desa, wahana pemberdayaan masyarakat, hingga sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADe.
Jenis usaha yang dapat dijalankan pun beragam, mulai dari unit simpan pinjam, perdagangan, jasa produksi, hingga wisata desa (Setiawan, 2.
Namun dalam implementasinya, masih banyak BUMDes yang menghadapi kendala serius, seperti lemahnya kapasitas manajerial, konflik kepentingan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Penelitian oleh Nur et al.
menemukan bahwa kurangnya profesionalisme pengelola dan ketidakjelasan peran masyarakat berdampak pada rendahnya performa usaha BUMDes (Halik & Rais, 2.
Indikator dan Dimensi Partisipasi Substantif 165 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Partisipasi substantif dalam konteks pembangunan desa dapat diukur melalui dimensi pemikiran .
de dan aspiras.
, tenaga .
ontribusi fisi.
, materi .
ontribusi finansia.
, dan sosial .
ukungan moral dan jaringan sosia.
(Murdiyanto, 2011.
Ira & Muhamad, 2.
Pengukuran ini tidak hanya menilai kehadiran masyarakat secara fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas kontribusi dan dampaknya terhadap keputusan kolektif.
Riset oleh Ananda et al.
mengembangkan model partisipasi kontekstual yang mempertimbangkan faktor kultural, sosial-ekonomi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat desa.
Hal ini penting mengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi dibentuk oleh struktur sosial dan norma lokal.
Model cogovernance yang diusulkan oleh Febriana et al.
merupakan pendekatan yang lebih progresif, di mana masyarakat desa menjadi mitra sejajar pemerintah desa dalam mengelola, mengawasi, dan mengambil keputusan terkait pengembangan BUMDes.
Kesenjangan Teori dan Praktik Meskipun berbagai teori tentang partisipasi telah dikembangkan, terdapat kesenjangan antara teori dengan kenyataan empiris di lapangan.
Sebagian besar pendekatan partisipasi masih menekankan keterlibatan secara formal, belum mengarah pada redistribusi kekuasaan dan kendali terhadap sumber daya desa.
Banyak BUMDes didominasi oleh perangkat desa, sementara masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan atau sosialisasi program (Rahmawati, 2020.
Arifah, 2.
Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan analisis pada bentuk-bentuk partisipasi nyata yang dijalankan oleh masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Kanie.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berbantuan NVivo, penelitian ini tidak hanya penghambat dan pendorongnya.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Desa Kanie.
Kecamatan Maritenggae.
Kabupaten Sidenreng Rappang selama dua bulan, dengan tujuan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Desa.
Sekretaris Desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat, serta dokumentasi dari arsip dan dokumen desa.
Fokus penelitian merujuk pada teori Cohen dan Uphoff, yang mencakup partisipasi dalam 166 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.
Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus, yang memungkinkan peneliti melakukan pengkodean tematik dan visualisasi data secara sistematis untuk mengungkap pola-pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Partisipasi Masyatakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber : Hasil Analisis Nvivo 12 Plus, 2025 Hasil analisis terkait Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Pengelola Bumdes menunjukkan bahwa Pengambilan Keputusan menjadi hal yang dominan dari ketiga indicator dengan angka persentase 31,58%.
Evaluasi berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 28,95%, pelaksanaan berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 21,05%, dan sedangkan Pengambilan Manfaat berada pada angka persentase paling rendah yakni 18,42%.
Hasil analisis terkait Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Masyarakat 2 menunjukkan bahwa Evaluasi.
Pengambilan Keputusan, dan Pengambilan Manfaat menjadi hal yang dominan dengan angka persentase 27,78%, dan sedangkan Pelaksanaan berada pada angka persentase paling rendah yakni 16,67%.
Hasil analisis terkait Benntuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pada Masyarakat 1 menunjukkan bahwa 167 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Pengambilan Keputusan menjadi hal yang dominal dari ketiga indicator dengan angka persentase 34,78%.
Evaluasi dan Pengambilan Manfaat berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 26,09%, dan sedangkan Pelaksanaan berada pada angka persentase paling rendah yakni 13,04%.
Hasil analisis terkait Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Kepala Desa menunjukkan bahwa Evaluasi menjadi hal yang dominan dari ketiga indicator dengan angka persentase 33,33%.
Pengambilan Keputusan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 28,57%,Pengambilan manfaat berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 26,19%, dan sedangkan Pelaksanaan berada pada angka persentase paling rendah yakni 11,9%.
Hasil analisis terkait Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada Aparat Desa menunjukkan bahwa Evaluasi menjadi hal yang dominan dari keriga indicator dengan angka persentase 29,63%.
Pelaksanaan dan Pengambilan Manfaat berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 25,93%, dan sedangkan Pengambilan Keputusan berada pada angka persentase paling rendah yakni 18,52.
Prinsip Pengelolaan Badan usaha Milik Desa Sumber : Hasil Analisis Nvivo 12 Plus, 2025 Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes pada Pengelola Bumdes menyatakan bahwa Kooperatif menjadi faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes dengan angka 168 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) persentase 25,71%.
Sustainabel berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 20%.
Emansipatif berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 17,14%.
Partisipatif berada pada angka persentase keempat yakni sebesar 14,29%, dan sedangkan Akuntabel dan Transparansi berada pada angka persentase yang paling rendah yakni sebesar 11,43%.
Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes pada Masyarakat 2 menyatakan bahwa Akuntabel dan Sustainabel menjadi faktor yang mempengaruhi Prinsi Pengelolaan Bumdes dengan angka persentase 21,74%.
Kooperatif dan Partisipatif berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 17,39%.
Emansipatif berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 13,04%, sedangkan Transparansi berada pada angka persentase yang paling rendah yakni sebesar 8,7% Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes pada Masyarakat 1 menyatakan bahwa Kooperatif.
Partisipatif, dan Sustainabel menjadi faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes dengan angka persentase 20,83%.
Akuntabel berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 16,67%.
Emansipatif berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 12,5%, sedangkan Transparansi berada pada angka persentase yang paling rendah yakni sebesar 8,33%.
Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes pada Kepala Desa menyatakan bahwa kooperatif menjadi faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes dengan angka persentase 45%.
Partisipatif dan Sustainabel berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 12,5%, sedangkan Akuntabel.
Emansipatif dan Transparansi berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 10%,.
Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes pada Aparat Desa menyatakan bahwa Partisipatif menjadi faktor yang mempengaruhi Prinsip Pengelolaan Bumdes dengan angka persentase 25%.
Emansipatif berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 19,44%.
Akuntabel dan Transparansi berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 16,67%, sedangkan Kooperatif dan Sustainabel berada pada angka persentase yang paling rendah yakni sebesar 11,11%.
PENUTUP
Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa Kanie dalam pengelolaan BUMDes masih tergolong rendah dan belum merata pada semua 169 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 7 | Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) tahapan.
Partisipasi lebih banyak terjadi pada aspek pelaksanaan, sementara keterlibatan dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan pembagian manfaat belum Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi masyarakat tentang pengelolaan BUMDes, serta dominasi pengambilan keputusan oleh pihak tertentu.
Temuan ini menegaskan bahwa tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat telah tercapai, serta mengungkap hambatan-hambatan partisipatif yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes.
Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes meningkatkan transparansi serta memperluas ruang partisipasi warga melalui sosialisasi rutin, pelatihan kewirausahaan desa, dan pelibatan aktif dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Selain itu, penting dilakukan evaluasi berkala berbasis partisipasi masyarakat untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas BUMDes.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi pendekatan kolaboratif dan model inovatif yang mampu mendorong partisipasi inklusif di tingkat desa, sehingga BUMDes benar-benar menjadi milik dan dikelola bersama oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA