CULTIVATE: Journal of Agriculture Science https://journal.
org/index.
php/cultivate/index 3 .
2025: 100-109 DOI: 10.
34007/cultivate.
Diterima: 09 Agustus 2025 Direview: 03 September 2025 Disetujui: 22 September 2025 ISSN 2987-3142 .
Analisis Perbandingan Produktivitas Peremajaan Sawit Rakyat Program Pemerintah dan Mandiri di Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh Comparative Analysis of the Productivity of Government and Independent Smallholder Oil Palm Rejuvenation Programs in the Lubuk Basung Manggopoh Farmers Group Dini Oktimvia.
Farid Azel.
Hudia, & Fastabiqul Khairad Program Studi Pengelolaan Perkebunan.
Jurusan Bisnis Pertanian.
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
Indonesia *Coresponding Email: dinioktimula1010@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan produktivitas peremajaan kelapa sawit rakyat melalui program skema pemerintah dan pendanaan mandiri pada Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh (LBM).
Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah rendahnya produktivitas akibat penggunaan bibit tidak unggul dan usia tanaman yang sudah tidak produktif.
Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui wawancara kepada 62 responden, terdiri dari 31 petani penerima skema pemerintah sebagai pembanding 31 petani dengan pendanaan mandiri.
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat perbedaan produktivitas kedua kelompok.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kebun sawit dengan skema pemerintah rata-rata mencapai 11 ton/ha/tahun, sedangkan pendanaan mandiri hanya mencapai 6,1 ton/ha/tahun.
Perbedaan ini dipengaruhi oleh penggunaan bibit unggul bersertifikat, standar teknis budidaya, serta adanya pendampingan teknis pada skema pemerintah.
Sementara itu, keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi pada pendanaan mandiri menyebabkan produktivitas lebih rendah.
Kesimpulannya, skema pemerintah lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan berpotensi mendorong kesejahteraan petani serta keberlanjutan kelapa sawit di wilayah penelitian.
Kata Kunci: Replanting.
Produktivitas.
Skema Pemerintah.
Pendanaan Mandiri Abstract This study aims to analyze the comparison of smallholder oil palm replanting productivity between the government scheme program and self-financing in the Lubuk Basung Manggopoh FarmersAo Group (LBM).
Agam Regency.
West Sumatra.
The main issue faced by farmers is the low productivity due to the use of non-certified seeds and unproductive plant age.
The research employed a quantitative approach using surveys and structured interviews with 62 respondents, consisting of 31 farmers under the government scheme and 31 farmers with self-financing.
Data were analyzed using descriptive quantitative methods and a z-test to identify differences in productivity between the two The results showed that plantations under the government scheme achieved an average productivity of 11 tons/ha/year, while self-financed plantations only reached 6.
1 tons/ha/year.
This difference is influenced by the use of certified high-quality seeds, adherence to technical cultivation standards, and technical assistance provided under the government scheme.
Conversely, limited capital and restricted access to production inputs in self-financing schemes result in lower productivity.
In conclusion, the government scheme proves more effective in increasing productivity and has greater potential to enhance farmersAo welfare and support the sustainability of the oil palm agribusiness in the study area.
Keywords: Replanting.
Productivity.
Government Scheme.
Independent Funding How to Cite: Omtivia.
Azel.
Hudia.
& Khairad.
Analisis Perbandingan Pembiayaan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat: Skema Pemerintah vs.
Pendanaan Mandiri (Studi Kasus Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopo.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science, 3.
2025: 100-109 http://journal.
org/index.
php/cultivate cultivatejournal@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science Vol 3.
No.
September 2025: 100-109 ISSN 2987-3142 (Onlin.
PENDAHULUAN Sektor pertanian memegang peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia.
Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 13,28% pada tahun 2021.
Hal ini menempatkannya pada peringkat kedua setelah industri pengolahan dengan 19,25%.
Salah satu subsektor yang mempunyai potensi relatif tinggi adalah sektor perkebunan.
Kontribusi sektor perkebunan sebesar 3,94% terhadap total PDB pada tahun 2021 atau menyumbang 29,67% dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati urutan pertama sektor ini (BPS, 2.
Salah satu subsektor pertanian yaitu kelapa sawit yang merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi petani untuk meningkatkan perekonomian.
Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 58% dari produksi minyak sawit mentah (CPO) dunia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 56% berkontribusi terhadap ekspor CPO di seluruh dunia.
Data ini menunjukkan betapa strategisnya peran Indonesia dalam memasok minyak nabati dunia, khususnya minyak Peran strategis Indonesia tentu saja erat kaitannya dengan tantangan dan hambatan perdagangan internasional yang ada di sekitar Indonesia, khususnya hambatan perdagangan non-tarif (Sulaiman, 2.
Namun demikian, seiring bertambahnya usia tanaman dan penggunaan benih yang tidak unggul di masa lalu, produktivitas kebun sawit rakyat cenderung menurun yang disebabkan oleh sawit yang dimiliki sudah memasuki usia tidak produktif dan ditanam dengan benih yang tidak unggul, sehingga menyebabkan produktivitas menjadi rendah (Zuraina et al.
, 2.
Bibit tidak unggul .
ibit asalan atau bibit tukula.
biasanya berasal dari brondolan yang disemai sendiri oleh petani tanpa sertifikasi resmi.
Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seragam, tingkat ketahanan terhadap hama dan penyakit rendah, serta produktivitas yang hanya berkisar 5Ae7 ton TBS/ha/tahun.
Persoalan ini diatasi dengan dibutuhkan program peremajaan yang mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan Program peremajaan sawit rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kelapa sawit dengan cara mengonservasi lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan legalitas lahan yang timbul.
http://journal.
org/index.
php/incoding mahesainstitut@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
Dini Oktimvia.
Farid Azel.
Hudia, & Fastabiqul Khairad.
Analisis Perbandingan Produktivitas Peremajaan Sawit Rakyat Program Pemerintah dan Mandiri di Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh Pemerintah berencana melaksanakan proyek tersebut pada lahan seluas 540.
000 hektar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi 397.
200 hektar di Sumatera, 6.
000 hektar di Jawa, 86.
300 hektar di Kalimantan, 44.
500 hektar di Sulawesi, dan 6.
000 hektar di Papua, dari tahun 2020 hingga 2022.
Target pemerintah dalam program PSR tahun 2021 adalah 000 hektar yang dapat didukung dengan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp.
30 juta per hektar, dengan luas lahan maksimal empat hektar per pekebun (Indonesia, 2.
Program pemerintah menawarkan hibah dan bantuan teknis, tetapi sering kali terhambat oleh prosedur yang rumit dan sumber daya yang terbatas (BPDPKS, 2.
sisi lain, pembiayaan mandiri menawarkan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan tetapi sering kali dibebani oleh suku bunga pinjaman yang tinggi dan akses terbatas ke sumber daya.
Ketimpangan ini berdampak pada kesenjangan dalam pembiayaan peremajaan kelapa sawit, menghambat pengembangan kelapa sawit skala kecil, dan memengaruhi pendapatan petani.
Penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Basung dan Nagari Manggopoh.
Kabupaten Agam.
Sumatera Barat pada AprilAeJuni 2025.
Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 62 responden .
skema pemerintah, sebagai pembanding 31 responden dari pendanaan mandir.
Teknik sampling menggunakan kluster sampling.
Analisis data menggunakan uji Z untuk mengetahui perbedaan signifikan antar skema.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Basung dan Nagari Manggopoh.
Mulai dari bulan AprilAeJuni 2025.
Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 62 responden .
skema pemerintah, sebagai pembanding 31 responden dari pendanaan mandiri.
Teknik sampling menggunakan kluster sampling.
Informasi yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder.
Analisis data yang digunakan uji Z, alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak yaitu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembiayaan skema pemerintah dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) adalah dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada petani kelapa sawit http://journal.
org/index.
php/cultivate cultivatejournal@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science Vol 3.
No.
September 2025: 100-109 ISSN 2987-3142 (Onlin.
untuk mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru yang unggul dan produktif.
Skema ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Alur mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit melalui skema pemerintah, khususnya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimulai dari pembentukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapokta.
yang menjadi tempat pengajuan Kelompok ini kemudian menyusun dan mengajukan proposal kepada Dinas Perkebunan setempat dengan melampirkan dokumen persyaratan seperti legalitas lahan, fotokopi KTP, sertifikat tanah, dan bukti bahwa tanaman telah memasuki usia Setelah itu, dilakukan proses verifikasi administrasi dan validasi lahan oleh tim teknis untuk memastikan bahwa lahan memenuhi kriteria, seperti bukan berada di kawasan hutan, luas maksimal 4 hektar per petani, dan usia tanaman sawit maksimal 25 tahun dan minimal umur tanaman 7 tahun tapi produktivitasnya < 10 ton/ha/tahun atau tanaman tidak produktif.
Apabila dinyatakan layak, maka akan diterbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomte.
oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
Selanjutnya.
BPDPKS akan meninjau dan menyetujui pendanaan, kemudian menyalurkan dana hibah Rp.
per hektar melalui lembaga penyalur.
Pelaksanaan replanting dilakukan oleh kelompok tani dengan pengawasan dari dinas terkait.
Seluruh proses ini diawasi melalui monitoring dan evaluasi oleh instansi teknis dan lembaga pengelola dana guna menjamin ketepatan pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
Dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), seluruh dana bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah terlebih dahulu ditransfer ke rekening resmi pengurus kelompok tani.
Selanjutnya, pengurus kelompok tani bertanggung jawab menyalurkan dana tersebut kepada anggota, bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk bahan yang dibutuhkan selama proses budidaya.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai peruntukan, seperti pembelian bibit unggul, pupuk, pestisida, dan peralatan pendukung, sehingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai standar teknis yang ditetapkan.
Mendapatkan dana bantuan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), petani wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Secara umum, petani harus tergabung dalam kelompok tani.
Lahan http://journal.
org/index.
php/incoding mahesainstitut@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
Dini Oktimvia.
Farid Azel.
Hudia, & Fastabiqul Khairad.
Analisis Perbandingan Produktivitas Peremajaan Sawit Rakyat Program Pemerintah dan Mandiri di Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh yang diajukan harus merupakan milik sendiri yang dibuktikan dengan dokumen legal seperti sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan tanah yang sah diakui oleh Negara.
Selain itu, luas lahan maksimal yang dapat dibiayai adalah 4 hektar per petani, dan lahan tidak boleh berada dalam kawasan hutan atau bersengketa.
Tanaman kelapa sawit yang akan diremajakan telah berusia lebih dari 25 tahun, tidak produktif, atau berasal dari benih tidak unggul.
Petani juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan membuka rekening bank yang telah ditunjuk untuk penyaluran dana.
Selain itu, calon penerima bantuan tidak boleh menerima program sejenis dari pemerintah lainnya dalam periode yang sama.
Semua persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat secara berkelanjutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan biaya antara peremajaan kelapa sawit rakyat melalui skema pemerintah dan pendanaan mandiri.
Rata-rata biaya peremajaan pada skema pemerintah sebesar Rp.
645/ha, lebih tinggi dibandingkan pendanaan mandiri sebesar Rp.
847/ha.
Tabel 1.
Rata-rata biaya peremajaan kelapa sawit rakyat skema pemerintah/ha Rician Biaya Rata-Rata Biaya Chiping Land Creaning Terasan Jarak Tanam Lubang Tanam Penanaman Pembuatan Parit Pemupukan Penyemprotan Pengawasan Bibit Herbisida Pupuk TSP Pupuk NPK Pupuk KCL Alat Total Biaya Rata -Rata Biaya Sumber: Data Primer .
ata kuesioner yang diola.
2025 Skema pemerintah lebih banyak mengalokasikan dana untuk kegiatan replanting dengan cara penerapan standar teknis yang lebih lengkap pada skema pemerintah seperti, penggunaan bibit unggul bersertifikat, pembuatan terasan, parit, serta pengawasan teknis yang lebih intensif.
Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rahayu et al.
http://journal.
org/index.
php/cultivate cultivatejournal@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science Vol 3.
No.
September 2025: 100-109 ISSN 2987-3142 (Onlin.
yang menyatakan bahwa biaya peremajaan melalui program pemerintah lebih tinggi akibat adanya penerapan standar teknis replanting yang lebih ketat.
Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar teknis karena biaya yang digunakaan sudah di tanggung oleh pemerintah sebanyak Rp.
000/ha, program ini dimulai sejak tahun 2017, sehingga petani dapat melakukan budidaya dengan standar teknis yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat.
Pada skema pemerintahn petani melakukan penanaman pada tahun 2021, proses tumbang/chpping dilakukan menggunakan alat berat seperti exapator, pembuatan terasan sesuai dengan tingkat kemiringan lahan, dengan biaya sekitar Rp.
000/meter, pembuatan parit dengan biaya Rp.
500/meter, penggunaan bibit unggul bersertifikat dari PPKS dengan varietas Simalungun.
Tabel 2.
Rata-rata biaya peremajaan kelapa sawit rakyat dengan pendanaan mandiri/ha Rician Biaya Rata-Rata Biaya Tumbang & Chipping Land Creaning Terasan Jarak Tanam Lubang Tanam Penanaman Pembuatan Parit Pemupukan Penyemprotan Bibit Herbisida Pupuk TSP Pupuk NPK Pupuk KCL Alat Pupuk dasar Total Biaya Rata-rata Sumber: Data Primer .
ata kuesioner yang diola.
2025 Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa total biaya peremajaan kelapa sawit dari petani yang melakukan pendanaan secara mandiri sebanyak Rp.
250 dengan rata-rata biaya peremajaan petani per ha sebanyak Rp.
846,7.
Hasil ini menunjukkan bahwa pendanaan mandiri memiliki biaya yang lebih kecil, yang disebabkan oleh standar teknis yang kurang memadai dan kurangnya pengawasan terhadap tanaman.
Perbedaan biaya yang signifikan antara peremajaan skema pemerintah dan mengalokasikan dana untuk kegiatan replanting, yang disebabkan oleh biaya yang akan http://journal.
org/index.
php/incoding mahesainstitut@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
Dini Oktimvia.
Farid Azel.
Hudia, & Fastabiqul Khairad.
Analisis Perbandingan Produktivitas Peremajaan Sawit Rakyat Program Pemerintah dan Mandiri di Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh digunakaan sudah di tanggung oleh pemerintah sehingga petani dapat melakukan budidaya dengan standar teknis yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, pendanaan mandiri lebih berdampak dalam mengalokasikan biaya karena biaya yang digunakan berasal dari pinjaman bank biasanya melalui KUR (Kredit Usaha Rakya.
dan dari tabungan pribadi, namun dengan standar yang berbeda.
Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi petani jika melakukan budidaya kelapa sawit dengan bibit unggul, pengelolaan lahan yang maksimal, dan sumberdaya yang memadai maka akan berpengaruh terhadap produksi nantinya.
Skema Biaya Pemerintah Mandiri Tabel 3.
Independent Samples Test Jumlah Biaya (R.
Signifikan Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS .
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji beda dua rata-rata biaya menunjukkan bahwa nilai Signifikan = 0,000 menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua skema pembiayaan sangat signifikan secara statistik .
arena nilai signifikan < 0,.
sehingga diperoleh suatu keputusan H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya peremajaan kelapa sawit skema pemerintah dengan pendanaan mandiri.
Perbedaan biaya yang dimaksud adalah biaya peremajaan skema pemerintah lebih lebih tinggi dari biaya peremajaan dengan pendanaan mandiri.
Tabel 4.
Perbedaan Produktivitas tanaman skema pemerintah dan mandiri Skema Produktivitas rata-rata ton/ha Pemerintah Mandiri Sumber: Data Primer .
ata kuesioner yang diola.
2025 Rata-rata produktivitas tanaman kelapa sawit pada skema pemerintah sebesar 11 ton/ha/tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa kebun sawit hasil peremajaan dengan bantuan pemerintah dapat yang lebih optimal.
Faktor pendukungnya antara lain penggunaan bibit unggul bersertifikat, pengelolaan lahan yang sesuai standar teknis, serta adanya pendampingan dan pengawasan selama proses replanting dan masa awal pertumbuhan tanaman.
Pelaksanaan replanting melalui pendanaan pemerintah terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi http://journal.
org/index.
php/cultivate cultivatejournal@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science Vol 3.
No.
September 2025: 100-109 ISSN 2987-3142 (Onlin.
dibandingkan replanting dengan pendanaan mandiri baik dari segi pertumbuhan tanaman, produktivitas, maupun keberlanjutan usaha tani kelapa sawit rakyat.
Peremajaan kelapa sawit melalui pendanaan mandiri, produktivitas yang diperoleh 6,1 ton/ha/tahun.
Rendahnya produktivitas pada pendanaan mandiri disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan modal untuk membeli bibit unggul dan pupuk, kurangnya penerapan teknik budidaya yang sesuai, serta minimnya pendampingan teknis selama proses peremajaan.
Perbedaan produktivitas yang cukup signifikan ini mencerminkan efektivitas program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang didukung oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani, hal ini didukung oleh penggunaan bibit yang unggul dan bimbingan teknis dari penyuluh pertanian.
Dalam pelaksanaan replanting melalui skema pemerintah, kelompok tani Lubuk Basung Manggopoh (LBM) dapat menjebatani aspirasi para anggota kelompok dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit serta untuk mendapatkan kemudahan dalam hal pembinaan teknik, manajemen dan perkembangan kegiatan peremajaan kelapa sawit.
Kegiatan dilakukan secara kerja sama kelompok tani, di mana beberapa anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk mendukung kelancaran proses.
Salah satu anggota diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian, agar proses administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan program.
Anggota lainnya bertanggung jawab untuk mencari dan menghubungi penyedia jasa alat berat, seperti excavator, yang digunakan dalam proses penumbangan dan pembersihan lahan.
Selain itu, terdapat pula anggota yang bertugas mengurus pengadaan bibit unggul dengan pihak ketiga yang telah disetujui.
Seluruh anggota kelompok juga harus memiliki kesepakatan bersama untuk mematikan tanaman kelapa sawit lama yang akan diremajakan, sebagai bentuk kesepakatan terhadap keberhasilan program.
Kerja sama dan kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan replanting berjalan efektif dan sesuai prosedur.
Perbedaan biaya yang signifikan ini menunjukkan bahwa skema pemerintah lebih banyak mengalokasikan dana untuk kegiatan replanting, yang disebabkan oleh biaya yang akan digunakaan sudah di tanggung oleh pemerintah sehingga petani dapat melakukan budidaya dengan standar teknis yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih Sementara itu, pendanaan mandiri lebih berdampak dalam mengalokasikan biaya karena biaya yang digunakan berasal dari pinjaman bank biasanya melalui KUR (Kredit http://journal.
org/index.
php/incoding mahesainstitut@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
Dini Oktimvia.
Farid Azel.
Hudia, & Fastabiqul Khairad.
Analisis Perbandingan Produktivitas Peremajaan Sawit Rakyat Program Pemerintah dan Mandiri di Kelompok Tani Lubuk Basung Manggopoh Usaha Rakya.
dan dari tabungan pribadi, namun dengan standar yang berbeda.
Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi petani jika melakukan budidaya kelapa sawit dengan bibit unggul, pengelolaan lahan yang maksimal, dan sumberdaya yang memadai maka akan berpengaruh terhadap produksi nantinya.
Jenis alat yang digunakan dalam proses penumbangan dan pembersihan lahan pada skema pemerintah menggunakan alat berat berupa excavator.
Penggunaan excavator malakukan proses pembukaan lahan dilakukan lebih cepat dan efektif, terutama dalam menumbangkan pohon tua, mencabut tunggul, serta meratakan lahan.
Namun, penggunaan alat berat ini memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi, termasuk sewa alat, bahan bakar, serta operator alat.
Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya total biaya replanting pada skema pemerintah.
Sebaliknya, dalam pendanaan mandiri, petani cenderung menggunakan alat yang lebih sederhana seperti chainsaw .
ergaji mesi.
dalam proses penumbangan pohon.
Chainsaw lebih terjangkau secara biaya karena hanya memerlukan tenaga kerja manual, biaya pembelian atau sewa yang lebih rendah, serta pengeluaran bahan bakar yang lebih kecil dibandingkan excavator.
Walaupun proses ini lebih lambat, namun secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan Petani yang mendapatkan pembiayaan dari skema pemerintah diwajibkan menggunakan bibit unggul bersertifikat, seperti bibit yang berasal dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawi.
, dengan varietas Simalungun.
Bibit unggul ini telah melalui proses pemuliaan tanaman dan memiliki keunggulan dalam hal produktivitas.
Sementara itu, petani yang melakukan replanting dengan pendanaan mandiri umumnya menggunakan bibit tukulan, yaitu bibit yang berasal dari brondolan buah sawit yang jatuh, kemudian dibibitkan sendiri secara tradisional.
Bibit tukulan tidak memiliki sertifikasi dan cenderung memiliki kualitas genetis yang tidak terjamin, yang dapat berdampak pada rendahnya produktivitas tanaman di masa depan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun biaya replanting secara mandiri lebih rendah, namun berisiko menurunkan hasil produksi karena mutu bibit yang kurang unggul.
SIMPULAN
http://journal.
org/index.
php/cultivate cultivatejournal@gmail.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
CULTIVATE: Journal of Agriculture Science Vol 3.
No.
September 2025: 100-109 ISSN 2987-3142 (Onlin.
Terdapat perbedaan yang signifikan biaya replanting skema pemerintah dan Rata-rata biaya replanting skema pemerintah Rp.
645/ha sedangkan pendanaan mandiri sebesar Rp.
847/ha.
Produktivitas tanaman kelapa sawit melalui program skema pemerintah sebanyak Rp.
11 ton/ha/tahun.
Sedangkkan produktivitas tanaman yang menggunakan pendanaan mandiri sebanyak Rp.
6,1 ton/ha/tahun.
DAFTAR PUSTAKA