INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume Volume4.
, 3.
,February August 2018 BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDIPrint
SANTOSA
ISSN 2443-2776
Volume 3.
August 2018 Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah:
Contents Teungku Muhammad Daud Beureueh Sambutan.
dan Peranannya dalam Revolusi Indonesia
HILAL WANI & SAKINA KHAZIR,
di Aceh.
Critical Analysis on Islamophobia.
Politics of 1945-1950 Misunderstanding, and Religious Fundamentalism.
ABSTRAKSI: Penelitian ini Ae dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode sejarah, dan studi pustaka Ae mengkaji sosok Teungku Muhammad Daud Beureueh, sebagai ulama pejuang, yang memiliki pengaruh besar pada masa revolusi Indonesia di Aceh, 1945-1950.
EDI
SUHARDI
EKADJATI,
Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi politik dan sosial-ekonomi di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia tidak stabil.
Kemudian.
Fatahillah sebagaiDaud Tokoh Historis:
Teungku Muhammad Beureueh berperan penting dalam peristiwa Cumbok, dengan memberikan penyadaran terhadap Pemerintah Daerah sedang terjadi dan menginstruksikan Sama atau Bedakah dengan SunanyangGunung Djati? .
untuk memobilisasi pasukan guna menyerang kaum Uleebalang .
di Pidie.
Aceh.
Ia pun mampu menghentikan gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakya.
pimpinan Husin al-Mujahid.
Ketika menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh.
Langkat, dan Tanah Karo.
Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu berbagai laskar ke dalam tubuhMAIL.
TNI (Tentara Nasional Indonesi.
dan menjadi salah satu inisiator pengumpulan HAJI
AWANG
ASBOL
BIN
HAJI
dana untuk pembelian pesawat terbang Indonesia.
Sikap yang diambil oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah menolak ketika Yayasan Sultan HajikeHassanal 1992-2012:
Aceh hendak dalam ProvinsiBolkiah.
Sumatera Utara, sehingga hal ini membuatnya kecewa kepada Pemerintah Pusat di Jakarta, khususnya Perumahan, kepada Presiden Soekarno.
Sejarah, dan Melayu Islam Beraja.
KATA KUNCI: Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Ulama Aceh.
Peranan.
Revolusi Indonesia.
SONDANG
SENINTA
DEBORA
SITUMORANG,
ABSTRACT: AuWarrior Cleric from the Porch of Mecca:
Teungku Muhammad Daud Beureueh and His Role in the Indonesian Revolution Aceh, 1945-1950Ay.
This Ae approaches, historical methods, and studies Ae examines the figure of Experiences Learning Strategy for the Development of Religious Teen.
Teungku Muhammad Daud Beureueh, as a warrior cleric, who had a great influence during the Indonesian revolutionary period in Aceh.
The results showed that the political and socio-economic conditions in Aceh after IndonesiaAos independence were unstable.
Then.
TeungkuSUWIRTA.
Muhammad Daud Beureueh played an important role in the Cumbok incident, by giving awareness to the Regional Government ANDI to pay attention to the horizontal conflict that was happening and instructed to mobilize troops to attack the AuUleebalangAy (Aristocrat.
in Pers Sosial OrdeStruggle Baru:
Kasus BAPINDO Pidie.
Aceh.
Kritik He was also able topada stop theMasa TPR (PeopleAos Arm.
led by Husin Tahun al-Mujahid.
While serving as the Military Governor of Aceh.
Langkat.
Tanah Republika Karo.
Teungku Muhammad Daud.
Beureueh was able to fuse various paramilitary troops into the Sorotan Suratand Kabar di Jakarta.
Indonesian Armed Forces.
and became one of the initiators of the collection of funds for the purchase of Indonesian airplanes.
The attitude taken by Teungku Muhammad Daud Beureueh was to refuse when Aceh was about to be integrated into the Province of North Sumatra, so this made him disappointed in the Central Government in Jakarta, especially to President Soekarno.
Info-insancita-edutainment.
KEY WORD: Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Acehnese Ulema.
Role.
Indonesian Revolution.
INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia will provide a peer-reviewed forum for the publication of thought-leadership and comparative expertFPIPS analysisPendidikan on the key About the Authors:
Bambang Satriya.
Pd.
adalah research.
Alumni case Departemen Pendidikan Sejarah UPIand (Fakultas issuesPengetahuan surrounding the Islamic studies inPendidikan general, notIndonesi.
only in Indonesia but alsoAndi in Southeast and around the world, and its various Ilmu Sosial.
Universitas di Bandung.
Suwirta,Asia Hum.
dan Ayi Budi Santosa.
Si.
Dosen Analysis will be and rigorous in nature.
TheFPIPS
INSANCITA
journal, with ISSN
2443-2776,
firstly published Senior di practical Departemen Pendidikan Sejarah UPI di Bandung.
Jawaprint Barat.
Indonesia.
Untuk akaon February in the context the Dies Natalies of HMIdan (Himpunan Mahasiswa Islam or Islamic Students penulis5,bisa emel: ast.
bambang@gmail.
suciandi@upi.
Associatio.
Indonesia.
Satriya.
The INSANCITA has been the Alumni of HMI whoPejuang work asdari Lecturers at the HEIs SuggestedinCitation:
Bambang, journal Andi Suwirta & organized Ayi Budi by Santosa.
AuUlama Serambi Mekkah:
(Higher Education Institution.
in Indonesia.
and published by Minda
Masagi Press asdiaAceh, owned byin
ASPENSI
he Association Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Peranannya Revolusi Indonesia 1945-1950Ay INSANCITA:
Journal of of Indonesian of History Educatio.
in Volume Bandung,4.
WestFebruary.
Java.
Indonesia.
TheBandung.
INSANCITA is publishedMinda twice Masagi a year Islamic Studies Scholars in Indonesia and Southeast Asia.
Westjournal Java.
Indonesia:
February and August.
full text .
in PDFand are ISSN free to2657-0491 be accessed and down load from the website at: w.
Press
by ASPENSI, withAll
ISSN
com/index.
php/insancita Article Timeline: Accepted (October 28, 2.
Revised (December 27, 2.
and Published (February 28, 2.
2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia
A 2018
p-ISSN 2443-2776, e-ISSN
ISSN2657-0491,
2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah PENDAHULUAN Masa revolusi di Indonesia tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, seperti Jakarta dan Yogyakarta, melainkan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali wilayah Aceh (Reid.
Drooglever, 1999.
and Vickers.
Wilayah yang disebutkan terakhir ini memiliki dinamika dan kekhasan tersendiri, ketika masa mempertahankan kemerdekaan berlangsung.
Hal ini terbukti bahwa Aceh tidak mengalami pendudukan kembali oleh Belanda.
Meskipun Belanda sudah mencoba memaksa masuk, namun mereka merasa kesulitan dan hanya mampu berada di wilayah terluar Aceh (Kahin, 1995.
Ricklefs, 2007.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Mungkin Belanda telah belajar dari Perang Aceh, 1879-1908, bahwa rakyat Aceh sulit untuk ditaklukkan, sehingga mereka mengurungkan niat untuk kembali menguasai Aceh.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Belanda tidak mampu menguasai Aceh secara keseluruhan selama masa revolusi Indonesia, 19451950 (Zentgraaf, 1983.
Veer, 1987.
Ricklefs, 2.
Pada masa yang terkenal akan gejolak sosial dan politik ini, banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan sejarah Aceh.
Di samping itu, banyak bermunculan pula tokoh-tokoh pada masa berkenaan.
Tokohtokoh tersebut tidak hanya muncul, melainkan memiliki peranan yang menonjol selama masa revolusi Indonesia di Aceh.
Tokoh-tokoh yang bermunculan pada masa itu, antara lain.
Teuku Nyak Arif.
Mr.
Teuku Mohammad Hasan.
Mr.
Amin.
Ali Hasjmy, dan tidak terkecuali Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang menjadi salah satu tokoh dengan peranan penting selama masa revolusi berlangsung di Aceh (Roring.
Ibrahimy, 2001.
Fajar, 2015.
Gade & Don, 2018.
dan Siregar, 2.
Di Aceh pernah terjadi peristiwa penting, yakni perang saudara yang melibatkan masyarakat sipil melawan masyarakat sipil.
Perang ini sering dinamakan sebagai AuPeristiwa CumbokAy.
Seperti diketahui bahwa di Aceh terdapat dua buah kekuatan besar, yakni kaum ulama yang sering disebut Teungku.
dan kaum adat atau bangsawan dengan sebutan Teuku, yang biasa disebut juga sebagai kaum Uleebalang (Daud, 2006.
Heryati, 2015.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Beberapa hal yang membuat Peristiwa Cumbok ini terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan antara kedua kelompok besar di Aceh tersebut.
Kalangan Uleebalang tidak seluruhnya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Mereka menginginkan Belanda untuk memerintah kembali di Indonesia.
Hal ini juga ditengarai bahwa telah lama sebetulnya ada hubungan yang tidak harmonis antara kaum ulama dan kaum pamong praja di Aceh.
Kalangan ulama menuding bahwa Uleebalang hanya menjadi boneka penjajah Belanda (Daud, 2006.
Dewanto ed.
, 2011:8.
dan Heryati, 2.
Selama Peristiwa Cumbok.
Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang penting.
Setelah Peristiwa Cumbok, posisi ulama mengalami perubahan dalam kancah perpolitikan di Aceh.
Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakya.
, yang menginginkan semua Uleebalang turun dari jabatan pada pemerintah lokal di Aceh.
Gerakan yang dipimpin oleh Husin al-Mujahid ini menganggap jika mereka, para Uleebalang.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 tetap pada puncak kekuasaan, siapakah yang sanggup menjamin bahwa mereka tidak akan kembali ke tabiat yang semula (Saleh, 1992:103.
Wiratmadinata, 2014.
dan Heryati, 2.
Namun, pada akhirnya, gerakan ini mampu dihentikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, selaku golongan ulama, yang memiliki posisi kuat kala itu di Aceh.
Ia menganggap jika gerakan tersebut telah menyimpang dan condong kepada sikap Husin al-Mujahid, yang ambisius akan kekuasaan (Ibrahimy.
Agustiningsih, 2007.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Selama masa revolusi.
Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang cukup dominan.
Hal ini terbukti dengan jabatan yang pernah ia sandang sebagai Gubernur Militer untuk daerah Aceh.
Langkat, dan Tanah Karo.
Padahal.
Teungku Muhammad Daud Beureueh notabene hanya seorang Suatu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Selama menjabat sebagai Gubernur Militer, misalnya, ia mampu membentuk TNI (Tentara Nasional Indonesi.
di Aceh.
Selain itu, hal yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada Indonesia berupa pesawat terbang.
Terkumpulnya biaya untuk pembelian pesawat terbang ini pun tidak lepas dari peranan seorang Teungku Muhammad Daud Beureueh (Al-Chaidar.
Ibrahimy, 2001.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh, saat beliau berpidato di Lapangan Blang Padang.
Kutaraja, pada tanggal 16 Juni 1948.
Bung Karno .
ebutan akrab untuk Presiden Soekarn.
mengatakan bahwa Aceh adalah daerah modal.
Beliau mengibaratkan Aceh sebagai sebuah AuKalaupun Republik hanya tinggal selebar payung, kita akan terus berjuang, dengan modal daerah selebar payung itulah kita merebut daerah lainAy .
alam Sufi et al.
Namun, semua hal yang telah diperjuangkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh seakan tidak dihargai oleh pemerintah Pusat, menjelang masa revolusi berakhir.
Pasca pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, sebagai hasil dari KMB (Konferensi Meja Bunda.
pada bulan Desember 1949, status wilayah Aceh mengalami perubahan.
Hal ini berujung kepada penolakan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh, sehingga ia mulai tidak memercayai pemerintah Pusat.
Pada akhirnya, perubahan status wilayah Aceh ini berujung kepada sikap yang diambil oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan memberikan perlawanan kepada pemerintah Pusat (Sjamsuddin.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Melihat konstribusi Teungku Muhammad Daud Beureueh selama masa revolusi di Aceh berlangsung, membuat penulis menaruh ketertarikan kepada sosok tokoh ini.
Khususnya peranan yang ia jalankan dan pengaruh yang ia miliki ketika membawa rakyat Aceh melewati masa-masa sulit, masa revolusi Indonesia .
Namun, dewasa ini Teungku Muhammad Daud Beureueh seakanakan hanya dikenal sebagai seseorang dengan predikat AuburukAy, yang tidak lain sebagai pemimpin DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesi.
di Aceh.
Padahal, beberapa masa sebelumnya, ia adalah sosok penting bagi rakyat Aceh dan A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah Indonesia (Al-Chaidar, 1999.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Hal tersebut dibuktikan dengan rekam jejak yang dimilikinya.
Teungku Muhammad Daud Beureueh pernah menduduki jabatan yang strategis dalam beberapa organisasi.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Ace.
, sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Selain itu, pada organisasi kemiliteran, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Militer, yang meliputi wilayah Aceh.
Langkat, dan Tanah Karo.
Ia pun tak segan untuk mendorong kaum muda Aceh untuk melawan Belanda (Lapian et al.
, 1996:14.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Posisi yang pernah diemban oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh itu berhasil ia maksimalkan, sekaligus memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan rakyat Aceh, juga bagi kepentingan bangsa Indonesia.
Tidak salah apabila A.
Piekaar .
, sebagaimana dikutip juga dalam Muhammad Nur El Ibrahimy .
, mengatakan bahwa di antara ratusan, mungkin ribuan ulamaulama di Aceh.
Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah yang paling berpengaruh (Piekaar, 1949.
Ibrahimy, 2001:.
Penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji, baik secara spasial maupun Pada aspek spasial, penulis mengambil ruang lingkup di seputar wilayah Aceh.
Sedangkan pada aspek temporal, penulis mengambil kurun waktu dari tahun 1945 hingga tahun 1950, yang merupakan masa-masa genting bagi kelangsungan Republik Indonesia.
Tahun 1945 dipilih oleh penulis, sebab pada tahun itu Indonesia lahir sebagai negara baru, setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945.
Sedangkan tahun 1950 dipilih, karena berdekatan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berlangsung pada tahun akhir 1949 dan berujung kepada pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia, yang memberikan dampak langsung kepada wilayah Aceh dan Teungku Muhammad Daud Beureueh Hal itu dapat dijadikan acuan mengenai sikap dari Teungku Muhammad Daud Beureueh perihal perubahan status wilayah Aceh, tidak lama setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah, dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur (Sjamsuddin.
Denzin, 2008.
dan Zed, 2.
Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.
Pernyataan tersebut dapat memberikan indikasi bahwa seorang peneliti sejarah perlu melakukan pengujian dan analisis terhadap sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas, dan kemudian direkonstruksi dalam bentuk tulisan, setelah sebelumnya diberikan analisis-analisis yang sesuai (Gottschalk, 1983:32.
Sjamsuddin, 2007.
dan Kuntowijoyo, 2.
Adapun tahaptahap dalam metode historis itu meliputi empat langkah penelitian, yaitu:
Pertama.
Heuristik.
Ini merupakan langkah pertama dari metode sejarah.
Langkah ini mengharuskan seorang A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 peneliti sejarah untuk mencari dan mengumpulkan berbagai macam sumber sejarah yang sesuai dengan kajian dan akan dibahas oleh peneliti tersebut.
Sumbersumber sejarah yang dapat dicari dan dikumpulkan bisa berupa sumber tertulis dan sumber lisan, bahkan benda berupa dokumen dan monumen, seperti gambar, foto, dan bangunan (Sjamsuddin, 2007.
Kuntowijoyo, 2013.
dan Alian, 2.
Selama melakukan pencarian sumber, penulis mengunjungi beberapa tempat seperti Perpustakaan UPI (Universitas Pendidikan Indonesi.
di Bandung.
Perpustakaan UNPAD (Universitas Padjadjara.
di Bandung.
BAPUSIPDA
(Badan Perpustakaan dan Arsip Daera.
Jawa Barat di Bandung.
BPNB (Badan Pelestarian Nilai Buday.
di Bandung.
BAPAPSI (Badan Perpustakaan.
Arsip, dan Pusat Sistem Informas.
Kabupaten Bandung.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
Perpustakaan Batu API di Jatinangor.
Sumedang.
Jawa Barat.
Perpustakaan Pusat TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Ae Angkatan Dara.
di Bandung.
dan koleksi perpustakaan pribadi penulis sendiri.
Kedua.
Kritik.
Ini terutama berkenaan dengan kritik sumber, yang merupakan kegiatan seorang peneliti sejarah dalam melakukan klasifikasi dan penilaian suatu sumber sejarah.
Hal ini dilakukan agar sumber sejarah yang telah didapatkan oleh penulis benar-benar terpercaya, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan kritik sumber terbagi ke dalam dua aspek, yaitu kritik eksternal dan kritik internal (Gottschalk, 1983.
Sjamsuddin, 2007.
Kuntowijoyo, 2.
Penulis melakukan kritik internal dengan membandingkan, misalnya, buku-buku yang ditulis oleh Nazaruddin Sjamsuddin .
dengan buku karya Muhammad Nur El Ibrahimy .
Dalam bukunya.
Nazaruddin Sjamsuddin .
menjelaskan bahwa Teungku Muhamamd Daud Beureueh menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masa revolusi Indonesia, yang berlangsung di Aceh.
Hal yang senada pun tergambar dalam karya Muhammad Nur El Ibrahimy .
, yang sama-sama menjelaskan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi salah satu pemimpin masyarakat Aceh dengan jiwa republikan yang dimilikinya .
f Sjamsuddin, 1999.
dan Ibrahimy, 2.
Ketiga.
Interpretasi.
Ini merupakan suatu penafsiran yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil pemikiran terhadap keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah.
Namun, tentu saja, dalam melakukan penafsiran harus tetap bersifat ilmiah.
Ketika melakukan penafsiran, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu, seperti Sosiologi dan Ilmu Politik, untuk memperkaya konsep-konsep dan polapola tertentu dalam peristiwa sejarah (Kartodirdjo, 1992.
Sjamsuddin, 2007.
dan Kuntowijoyo, 2.
Keempat.
Historiografi.
Ini merupakan tahap akhir dalam metode sejarah.
Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan suatu cerita sejarah kedalam satu kesatuan yang utuh.
Penulis menyusun secara sistematis, dengan mendasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
Pada tahap ini, penulis sejarah biasanya menerapkan kaidah penulisan supaya menghasilkan tulisan yang baik dan bersifat ilmiah (Sjamsuddin, 2007.
Kuntowijoyo, 2013.
dan Kurniawati, 2.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Teungku Muhammad Daud Beureueh dilahirkan di Beureunun.
Aceh, pada 23 September 1899.
Ia dilahirkan dengan nama Muhammad Daud.
Masa kecil hingga dewasa.
Teungku Muhammad Daud Beureueh begitu dekat dengan pendidikan Islam.
Mula-mula ia belajar di Pesantren Titeue selama setengah Kemudian pindah ke Pesantren Iie Leumbeue selama empat setengah tahun (Al-Chaidar, 1999.
Ibrahimy, 2001:262.
dan Muhammaddar, 2.
Setelah beranjak dewasa.
Teungku Muhammad Daud Beureueh menasbihkan dirinya menjadi ulama reformis dengan membentuk Madrasah SaAoadah Abidiyah, yang merupakan inovasi dalam pendidikan Islam dari pesantren yang terbatas hanya mempelajari ilmu agama menjadi madrasah yang memungkinkan mempelajari ilmu-ilmu lain, selain ilmu agama yang dijadikan dasar (Al-Chaidar.
Iqbal & Rizal, 2012.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Pada tanggal 5 Mei 1939.
PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Ace.
terbentuk di Peusangan.
Bireuen.
Pantai Utara Aceh (Shiraishi, 1988:41.
Al-Chaidar, 1999.
Illham, 2.
Secara aklamasi.
Teungku Muhammad Daud Beureueh terpilih sebagai Ketua PUSA, dengan Wakil Ketua PUSA Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, sedangkan sebagai Pelindung PUSA ditetapkan Ampon Chik Peusangan (Saleh, 1992:17.
Illham, 2016.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Kebanyakan yang tergabung dalam organisasi PUSA adalah ulama reformis, yang bermaksud untuk membentuk suatu wadah dalam menyatukan pikiran di antara mereka.
Kehadiran PUSA diharapkan mampu meningkatkan solidaritas antara sesama ulama di Aceh, supaya tidak terjadi perpecahan sesama Tidak lama kemudian.
PUSA masuk kedalam MIAI (Majelis Islam Ala Indonesi.
dan, dengan demikian, para ulama Aceh yang tergabung di dalamnya mulai aktif melibatkan diri dalam pergerakan Islam dan perjuangan nasional Indonesia (Surachman & Kutoyo, eds.
1977:214.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang .
, pihak ulama memiliki kedekatan dengan pihak Jepang.
Sebab, tujuan Jepang ke Indonesia tidak seperti Belanda, yang terlebih dahulu Jepang pun dianggap sebagai pihak yang telah lama dinantikan, karena belum ada yang mampu mengusir Belanda.
Perbedaan lainnya terletak dari tindakan Belanda yang kerap melakukan misi penyebaran agama Kristen Protestan, sedangkan Jepang tidak melakukan hal yang demikian (Benda, 1980.
Suwirta, dan Oktorino, 2.
Dalam konteks para ulama di Aceh, kedekatan itu terlihat dengan hubungan yang terjalin antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan pemerintah pendudukan Jepang, yang menunjuknya sebagai Wakil MAIBKATRA atau Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (Al-Chaidar, 1999.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, keadaan politik di Aceh berjalan dengan penuh dinamika.
Aceh dijadikan salah satu keresidenan, yang bernaung dalam Provinsi Sumatera dan dipimpin oleh Mr.
Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur pertama Sumatera.
Kegiatan pemerintah di A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 daerah Aceh baru berjalan pada awal bulan Oktober 1945, setelah keluarnya penetapan dari Gubernur Provinsi Sumatera, pada tanggal 3 Oktober 1945, tentang pengangkatan pejabat pemerintah NRI (Negara Republik Indonesi.
di seluruh Sumatera (Surachman & Kutoyo , 1977:180.
Roring, 2000.
Raditya, 2.
Meskipun sudah dalam keadaan merdeka, namun keamanan dalam negeri harus semakin ditingkatkan.
Oleh karena itu, diperlukan organisasi kemiliteran yang memiliki posisi vital.
Di Aceh dibentuk API (Angkatan Pemuda Indonesi.
, yang bertujuan sebagai pemenuhan pembentukan alat kelengkapan negara, juga untuk merebut persenjataan dari pihak tentara Jepang.
Residen Aceh berpesan supaya buat sementara dipakai kata AupemudaAy, yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi AuperangAy, jika saatnya telah tiba .
f Nasution, 1977:440.
Anderson, 1988.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
API diprakarsai oleh beberapa pemuda bekas Giyugun, semacam PETA (Pasukan Pembela Tanah Ai.
di Jawa, yang mempunyai gagasan membentuk organisasi keamanan.
Untuk merealisisasikan gagasan tersebut, pada 27 Agustus 1945, mereka mengadakan pertemuan di Hotel Sentral (Nasution.
Iskandar, 2000:85.
dan Zed, 2.
Pembentukan organisasi kemiliteran ini dimaksudkan agar keamanan di Aceh tetap kondusif dan untuk menunjang keberlangsungan pemerintahan di tengah keadaan yang belum stabil.
Secara rinci, tugas API antara lain memelihara ketenteraman umum, merebut senjata dari Jepang, membasmi musuh-musuh proklamasi yang bersifat dan bercorak apa saja, serta memimpin gelora massa yang bergolak dengan semangat perjuangan (Wahidy, 1960:73.
Nasution, 1977.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Sebelum lahir API, telah terbentuk PRI (Pemuda Republik Indonesi.
di Pidie.
Ketuanya ialah Teungku Hasan Aly, yang berafiliasi dengan BPI (Barisan Pemuda Indonesi.
di bawah pimpinan Ali Hasjmy (Saleh, 1992:39.
Reid, 2009.
dan Gade & Don, 2.
PRI dan BPI kemudian berubah menjadi PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesi.
, yang tetap dipimpin oleh Ali Hasjmy.
Di samping PESINDO, terdapat laskar perjuangan lainnya, seperti Hisbullah, yang kemudian berubah menjadi Mujahidin, dan dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh (Sufi.
Nasir & Zulfan, 1997.
Al-Chaidar, dan Gade & Don, 2.
Mayoritas anggota dari kedua laskar perjuangan itu berasal dari kalangan pendukung ulama, yang tergabung dalam Pemuda PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Ace.
Baik PESINDO maupun Mujahidin, keduanya merupakan jelmaan dari semangat para pemuda Aceh yang memiliki tujuan sama, yakni untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Tetapi, mereka memiliki keengganan untuk ikut bergabung dalam API, yang kemudian menjadi pasukan resmi (Al-Chaidar, 1999.
Heryati, 2015.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Antara API dan laskar perjuangan kepemudaan memiliki perbedaan latar API yang berkomposisikan bekas Giyugun, serta memiliki pendidikan militer dan pengalaman yang cukup.
Selain itu, petinggi-petinggi API pun kebanyakan berasal dari kalangan Uleebalang, yang memiliki kedekatan dengan Teuku Nyak Arif, dan menjadi A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah Residen pertama di Aceh setelah proklamasi kemerdekaan.
Sedangkan laskar perjuangan berasal dari pemuda yang kebanyakan tergabung dalam PUSA, dan memiliki afiliasi langsung dengan para ulama.
API dan laskar perjuangan mewakili dua kekuatan besar di Aceh (Zed, 2005.
Fajar, 2015.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Sama halnya dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Aceh pun berjalan dengan dinamika tersendiri.
Keadaan yang diwariskan pasca pemerintah Jepang menduduki Aceh telah menimbulkan Situasi ekonomi pada saat itu amat suram, serta penghidupan dan kehidupan begitu sulit.
Penghidupan rakyat semata-mata tergantung dari pertanian, yang hasilnya tidak seimbang bila ditukarkan dengan uang Jepang yang sudah tidak mempunyai nilai.
Pemberlakuan mata uang sebagai alat penukaran yang sah masih mengandalkan mata uang pemerintah Belanda dan mata uang pemerintah Jepang (KODAM I/IM, 1972:86.
Shiraishi, 1988.
dan Ismail, 1.
Lahan-lahan produksi pertanian masyarakat tidak banyak dimanfaatkan.
Pemerintah Daerah Aceh berusaha untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama dengan cara memperluas areal Tanah-tanah yang kosong diusahakan kembali dijadikan sawah dan Keadaan ini diperparah dengan adanya blokade yang dilakukan oleh pihak Belanda, yang menggantikan posisi Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia II .
, dan berkeinginan kembali menguasai wilayah Indonesia (Kurasawa.
Ismail, 1995:155.
and Rustiani.
Sjaifudian & Gunawan, 1.
Alasan Belanda melakukan blokade adalah untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
Di balik blokade yang dilakukan Belanda tersimpan maksud yang dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam lubang keterpurukan.
Pemberlakuan blokade pula dimaksudkan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan hebat, sehingga rakyat tidak merasa percaya kepada pemerintah Indonesia.
Meskipun begitu, semangat perjuangan rakyat Aceh tetap bergelora untuk mendukung keberlangsungan Indonesia (Ricklefs.
Reid, 2009.
dan Fahlevi et al.
Blokade yang dilakukan oleh Belanda mengindikasikan bahwa Belanda ingin kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia, termasuk di Aceh.
Hal ini membuat geram pihak ulama di Aceh.
Mereka tidak menginginkan kembali dampak sosial yang buruk terulang untuk kedua kalinya apabila Belanda kembali bercokol di Aceh.
Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 1945 di Kutaraja (Banda Ace.
Teungku Haji Hasan Krueng Kalee.
Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Teungku Haji Jakfar Siddiq Lambajat, dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, dengan mengatasnamakan seluruh ulama Aceh, mengeluarkan maklumat bersama bagi seluruh umat Islam di Aceh agar turut serta dalam perjuangan menolak kedatangan kembali Belanda.
Beberapa bagian maklumat itu berbunyi, sebagai Menurut keyakinan kami, perang ini adalah perjuangan suci yang disebut AuPerang SabilAy.
Maka, percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sumbangan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik di Tiro dan pahlawanpahlawan kebangsaan yang lain.
Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 sekalian, bersatu padu menyusun bahu, mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikuti jejak perjuangan nenek-moyang kita dahulu.
Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa .
alam Tippe, 2000:31-.
Dikeluarkannya maklumat ulama di atas tidak lain bertujuan untuk memperkuat tekad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Semangat revolusi semakin berkobar di kalangan rakyat Aceh.
Mereka tidak ingin kembali merasakan hal yang sama, ketika Belanda menguasai wilayah Aceh Otomatis, secara psikologis, semangat yang dimiliki rakyat Aceh semakin berapi-api sehingga mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk meneruskan perjuangan yang baru Terlebih dengan mengorbankan jiwa dan raga yang dianggap sebagai mati syahid dalam ajaran Islam (Zamzami.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Di samping itu, hubungan antara golongan Uleebalang .
dan ulama terus mengalami gesekan menuju konflik yang tidak terelakkan.
Benih-benih konflik yang telah lama ada, semakin tumbuh berkembang seiring berjalannya Tokoh Uleebalang yang menjadi biang terjadinya konflik adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok.
Ia adalah Uleebalang di daerah Sigli, yang benarbenar tidak menaruh rasa simpati ketika Indonesia berhasil memproklamasikan menjadi negara yang merdeka.
Dengan demikian, ia memiliki pandangan yang begitu berbeda dengan mayoritas masyarakat Aceh, yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia.
Puncaknya, terjadi revolusi sosial yang dikenal dengan AuPeristiwa CumbokAy di wilayah Pidie.
Peristiwa ini yang pada akhirnya menggusur kekuatan dan kekuasaan Uleebalang di Aceh, yang menginginkan kembali kehadiran Belanda di Aceh (Agustiningsih, 2007.
Wiratmadinata, dan Heryati, 2.
Perang itu pecah pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli, ibukota Kabupaten Aceh Pidie, antara kelompok ulama kontra kelompok Uleebalang.
dalam peristiwa itu, salah satu peranan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah bahwa ia bersikeras di dalam sidang Komite Nasional Daerah bahwa Komite harus mengambil langkahlangkah tertentu untuk mengatasi keadaan yang gawat di Kabupaten Pidie (Razali, 1989:14.
Sjamsuddin, 1999:166.
Agustiningsih, 2007.
Heryati, 2015.
Illham, 2.
Memang, pada kenyataannya, bentrokan ini tidaklah sekecil yang diperkirakan oleh pemerintah Daerah.
Maka, atas usulan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh, pihak pemerintah Daerah mulai mengubah pandangan perihal konflik yang terjadi.
Usulan yang diajukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh terbukti mampu memberikan stimulus kepada pemerintah Daerah agar cepat dalam bertindak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Umar & Al-Chaidar.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Tidak sampai di situ.
Teungku Muhammad Daud Beureueh juga menginstruksikan kepada para pemimpin PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Ace.
di daerah Aceh Utara untuk memobilisasi para anggota PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesi.
dan Mujahidin guna menyerang bagian Timur Pidie.
Sebagai A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah salah satu pemimpin PUSA.
Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki sokongan kekuatan dari berbagai macam elemen masyarakat.
Mujahidin, yang tidak lain adalah kelompok muda PUSA, memiliki kelengkapan persenjataan yang cukup mumpuni dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai perang saudara Pertempuran secara besar-besaran tetap berlangsung dengan memakan korban yang tidak terhingga banyaknya, baik korban manusia maupun korban harta benda (Morris, 1990:101.
Amin, 2014:14.
dan Sudirman, 2.
Pada akhirnya, pihak yang menjadi pemenang berasal dari pihak ulama.
Meskipun demikian, masalah kerugian tetap saja ditanggung oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
Peristiwa Cumbok ini dapat memberi gambaran bahwa ancaman yang datang dari dalam wilayah Indonesia pun masih dapat muncul, sekalipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 (Razali, 1989.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Selepas peristiwa Cumbok, muncul gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakya.
, yang dipimpin Ketua Pemuda PUSA, yakni Amir Husin al-Mujahid.
Ia mengumpulkan kekuatan secara tersembunyi dari wilayah Idi, melalui Pantai Timur Aceh, hingga sampai ke pusat pemerintahan di Kutaraja.
menginginkan agar sisa-sisa Uleebalang yang masih berkuasa agar dibabat habis dalam jabatannya.
Gerakan yang dipimpin oleh Amir Husin al-Mujahid adalah gerakan liar, yang pada saat itu tidak dapat dihalangi oleh pemerintah Daerah, karena kelemahan alat-alat negara (Amin, 2014:.
Dikatakan sebagai Augerakan liarAy, karena TPR berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar dengan mempersenjatai pengikutnya, baik berupa senjata tajam maupun senjata api.
Saat itu belum terdapat kesatuan tentara yang dibentuk secara padu oleh pemerintah, sehingga keterbatasan kekuatan pemerintah belum mampu menangkis gerakan TPR di Aceh.
Ditambah dengan situasi yang masih hangat pasca Peristiwa Cumbok, sehingga semangat dari pihak Amir Husin al-Mujahid semakin berapiapi untuk melakukan apa yang mereka Gerakan tersebut sebenarnya menyasar kepada ambisi pribadi Amir Husin al-Mujahid, yang ingin menduduki jabatan militer tertinggi di Aceh (Kurniawati, 2008.
Heryati, 2015.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang merupakan Ketua PUSA, tidak menyadari betul tingkah-laku yang dilakukan oleh Ketua Pemuda PUSA Namun, pada akhirnya, gerakan TPR segera ditarik dari pedalaman Aceh, karena tindakan mereka sudah dianggap menyimpang dari perjuangan.
Meskipun demikian, pada akhirnya golongan ulama dapat memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan dari gerakan tersebut (Zamzami, 1990:46.
Illham, 2016.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Menyusul Agresi Militer Belanda I terhadap Republik, pada bulan Juli 1947.
Pemerintah Pusat mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh.
Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Militer untuk wilayah Keresidenan Aceh dan dua buah kabupaten, yakni Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo.
Pengangkatan A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 Teungku Muhammad Daud Beureueh dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mohamad Hatta, ketika ia mengunjungi wilayah Aceh (Morris, 1990:106.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
dan Ricklefs, 2.
Selama menjabat sebagai Gubernur Militer.
Teungku Muhammad Daud Beureueh memiliki peranan yang cukup Beberapa hal yang dilakukan olehnya, antara lain, melakukan reorganisasi yang mencakup rekonstruksi dan rasionalisasi tentara atau angkatan Selain itu, ia pun memiliki peran dalam proses pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang, serta mengatasi gerakan yang dipimpin oleh Sayid Ali al-Sagaf (Umar & Al-Chaidar.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Teungku Muhammad Daud Beureueh sama sekali tidak mengambil sesuatu langkah ke arah pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesi.
di Aceh sampai dengan bulan Desember Berhubung seluruh perhatian sedang diarahkan untuk menghadapi Agresi Militer Belanda I, maka realisasi penggabungan semua laskar bersenjata ke dalam TNI di daerah Aceh belum dapat diselenggarakan pada waktunya.
Meskipun demikian, kemauan Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk mempersatukan laskar ke dalam satu tubuh yang bernama TNI tetap terlaksana pada akhirnya (KODAM I/IM, 1972:119.
Sjamsuddin, 1999:220.
dan Illham, 2.
Ketika proses pembentukan TNI.
Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak hanya melakukan reorganisasi tentara negara saja, ia sekaligus melakukan rasionalisasi tentara yang mengacu kepada komposisi pasukan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Mohamad Hatta, selaku PM (Perdana Menter.
, perihal rasionalisasi pada masa revolusi Indonesia.
Keadaan ini didukung oleh pemimpin-pemimpin laskar yang juga menuntut supaya TRI (Tentara Republik Indonesi.
mengalami seleksi untuk dijadikan TNI.
Dengan demikian, hasil seleksi terhadap laskar dan terhadap TRI diharapkan menjadi teras penyusunan TNI.
Namun, dalam pelaksanaannya, langkah ini menuai banyak ketidaksukaan dari berbagai kalangan setelah dilakukan peleburan laskar perjuangan ke dalam TNI.
Ternyata, banyak pihak yang tidak bisa masuk ke dalam tubuh TNI.
Tetapi, dalam perkembangannya, mereka yang tidak tergabung dalam tubuh TNI pada akhirnya merelakan ketidakikutsertaannya (Kempen RI, 1953:164.
Raliby, 1953.
Illham, 2.
Setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh memberikan penjelasan tentang tahap dan situasi perjuangan masa itu, seluruh pejuang dengan ikhlas dan taat menerima dan mengikuti Dan sejak itu pula, puluhan ribu para pejuang Aceh dari berbagai kesatuan dengan ikhlas kembali ke masyarakat, tanpa menuntut imbalan apapun, termasuk tidak menuntut Surat Keterangan Pejuang (Jakobi, 1992:190.
Agustiningsih, 2007.
dan Illham, 2.
Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu melakukan reorganisasi TNI di Aceh dalam situasi politik yang belum stabil dan persatuan nasional yang masih Pada akhirnya, pendeklarasian pembentukan TNI di Aceh terjadi pada 1 Juni 1948.
dan secara resmi terbentuk TNI di Aceh pada 13 Juni 1948 dengan nama Divisi X.
Keberhasilan ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa Teungku A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah Muhammad Daud Beureueh benar-benar seorang Republikan, sehingga dapat mengangkat citranya, baik di kalangan sipil maupun militer, yang akan berimbas semakin besarnya pengaruh dirinya di Aceh (Djumala, 2013:23.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Kesediaan laskar perjuangan untuk dibubarkan kesatuannya dan bergabung dalam TNI merupakan suatu prestasi yang gemilang dari kepemimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer.
Namun, akan begitu mengecewakan apabila Teungku Muhammad Daud Beureueh gagal dalam melaksanakan tugasnya, mengingat Aceh dalam kondisi politik lebih stabil dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Kegemilangannya itu tidak lepas pula dari posisi dirinya sebagai Ketua PUSA.
Pengalamannya dalam memimpin suatu organisasi berimbas pada kemampuan yang dimilikinya.
Selain dengan adanya dukungan dari kalangan ulama yang merupakan kekuatan di sekelilingnya (Jakobi, 1992:190.
AlChaidar, 1999.
dan Illham, 2.
Dalam konteks ini pula.
Muhammad Nur El Ibrahimy .
menyatakan sebagai [A] akhirnya, dengan pengaruh Tgk.
Muhd.
Daud Beureueh, sebagai Gubernur Militer, dan pengorbanan-pengorbanan barisan rakyat pejuang itu, semuanya bersedia dibubarkan dan senjata-senjatanya diserahkan kepada TNI.
Sedangkan anggota divisi-divisi sebagian kecil saja yang masuk ke TNI.
Sebagian besar, dengan sukarela kembali ke masyarakat dengan tidak meminta penampungan dan sumbangan atau fasilitas apa-apa (Ibrahimy, 2001:.
Bagi pemerintah Pusat, keberhasilan pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesi.
di Aceh bagi Indonesia cukup membawa angin segar.
Hal ini akan meningkatkan wibawa Republik di daerah-daerah lain dan di mata Belanda serta dunia internasional, sebab kegagalan pembentukannya dapat dipandang sebagai ketidakberdayaan pemerintah Pusat.
Apabila yang terjadi adalah kegagalan, maka akan semakin mengindikasikan bahwa pemerintah Pusat tidak berdaya dalam membentuk salah satu alat kelengkapan negara yang memegang peranan penting.
Terlebih bahwa daerah Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diduduki kembali oleh Belanda, sehingga kemungkinan terbaik bisa terjadi (Sjamsuddin, 1999:246.
Zed, 2005.
dan MaAoarif, 2.
Tidak lama setelah Teungku Muhammad Daud Beureueh membentuk TNI.
Soekarno mengunjungi Aceh pada 16 Juni 1948.
Soekarno menyatakan bahwa keadaan Indonesia yang semakin genting dan keperluan akan pesawat terbang untuk hubungan antar pulau dan konsolidasi kekuatan di pelosok Indonesia amat diperlukan.
Maka dari itu.
Soekarno dengan sangat meminta kepada masyarakat Aceh untuk memberikan dukungannya bagi keberlangsungan Republik Indonesia.
Melihat keadaan itu.
Teungku Muhammad Daud Beureueh pun melakukan inisiatif untuk mengumpulkan dana yang berasal dari kalangan masyarakat Aceh.
Para pengusaha Aceh yang tergabung dalam GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Ace.
turut memberikan bantuan demi memenuhi keperluan pembelian pesawat Betapa besar kharisma yang dimiliki oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, sehingga masyarakat Aceh dapat diluluhkan hatinya dalam pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang bagi keperluan pemerintah Republik A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 Indonesia (Ibrahimy, 2001.
Jo, 2017.
Mardira, 2.
Keberhasilan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai inisiator dalam proses pengumpulan dana menjadi angin segar bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Soekarno.
Setelah dana terkumpul.
Soekarno pun melakukan pidato di hadapan masyarakat Aceh, yang juga disaksikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Kelak, pesawat terbang yang dibeli dari hasil penggalangan dana masyarakat Aceh ini menjadi cikalbakal berdirinya maskapai penerbangan Indonesian Airways, atau yang kemudian dikenal dengan GIA (Garuda Indonesia Airway.
Jabatan Gubernur Militer yang dipegang oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan sembarang isapan jempol belaka, melainkan mampu dijalankan dengan baik oleh yang bersangkutan (Umar & Al-Chaidar, 2006.
Jo, 2017.
Mardira, 2.
Di dalam melaksanakan tugas sebagai Gubernur Militer.
Teungku Muhammad Daud Beureueh dihadapkan kepada permasalahan dengan munculnya gerakan Sayid Ali al-Sagaf.
Gerakan ini menjalankan aksinya dengan mengeluarkan berbagai macam tuduhan negatif, yang ditujukan kepada petinggi pemerintahan dan dirumuskan dalam Programma van Actie, sebagai berikut:
Bahwa mereka yang telah dapat berhasil menduduki kursi-kursi pemerintahan telah mengadakan suatu perkumpulan AuBanteng HitamAy.
Bahwa mereka ini, terhadap setiap orang yang tidak termasuk perkumpulan ini, mengadakan satu front sehingga pemerintahan seluruhnya tetap dalam genggaman mereka dan segala kesalahan-kesalahan mereka tetap terpendam.
Bahwa mereka melakukan berbagai-berbagai kecurangan dan kejahatan antara lain: .
Korupsi secara besar-besaran.
Melakukan perniagaan ilegal secara besar-besaran.
Melakukan pembunuhan atas mereka yang tidak disukai dan dianggap berbahaya bagi .
Tidak mengurus baitul mal dan zakat sebagaimana mestinya.
Tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.
Mempergunakan hasil-hasil tambang minyak dan perkebunan untuk kepentingan diri sendiri .
alam Amin, 2014:.
Pejabat-pejabat yang dimaksud memiliki posisi penting dalam pemerintahan, sehingga kelompok yang tergabung dalam gerakan Sayid Ali alSagaf dapat dengan mudah memberikan semacam tuduhan bahwa mereka melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan banyak pihak.
Namun, gerakan ini pada akhirnya mampu dihentikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan cara mengeluarkan maklumat Gubernur Militer.
dan ditangkaplah Sayid Ali al-Sagaf sebagai pemimpin gerakan tersebut (Ibrahimy, 2001.
Umar & AlChaidar, 2006.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Posisi Indonesia terus mengalami situasi genting, terlebih ketika terbentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesi.
pada akhir tahun 1948 hingga berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bunda.
pada akhir tahun 1949.
Hasil dari KMB, salah satunya, adalah pengakuan kedaulatan bagi Indonesia.
bukan berarti secara otomatis Indonesia terlepas dari berbagai permasalahan yang Salah satu polemik yang muncul pasca pengakuan kedaulatan, antara lain, mengenai perubahan status yang disandang oleh Provinsi Aceh (Zed, 1997.
Ricklefs, 2007.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Perubahan status wilayah Aceh, khususnya pada masa revolusi Indonesia, telah mengalami beberapa kali perubahan.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Aceh dibentuk sebagai suatu Keresidenan dari Provinsi Sumatera.
dan keadaan ini berlangsung hingga April Terjadi perubahan pada 16 April 1946, di mana Sumatera hanya dijadikan satu buah Provinsi saja dan dibentuk tiga Sub-Provinsi, yang meliputi Sub-Provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.
Jabatan Gubernur ditujukan kepada pemimpin Provinsi, sedangkan jabatan Gubernur Muda ditujukan kepada pemimpin Sub-Provinsi.
Secara otomatis, wilayah Aceh tetap masuk ke dalam Sub-Provinsi Sumatera Utara (Djaenuri et al.
, 2003.
Haikal et al.
, 2013.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Perubahan kembali terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang No.
Tahun 1948, yang berisi mengenai perubahan atas pembagian wilayah di Sumatera.
Wilayah Sumatera dibagi ke dalam tiga wilayah, yakni Sumatera Utara.
Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, sehingga ketiga wilayah yang sebelumnya berstatus sebagai Sub-Provinsi telah mengalamai perubahan menjadi Provinsi Peraturan ini diberlakukan pada 15 April 1948.
dan ketiga wilayah itu dipimpin oleh seorang Gubernur.
Pada masa itu di seluruh Sumatera, termasuk Aceh, diberlakukan pemerintahan militer karena terjadi Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, sehingga urusan keamanan diserahkan kepada Gubernur Militer mengingat terjadi keadaan yang cukup tegang (Ricklefs.
Haikal et al.
, 2013.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Ketika PDRI menjalankan pemerintahannya, maka dikeluarkan penetapan oleh Sjafruddin Prawiranegara, selaku Pengemban Tugas Pengganti Presiden dan sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia.
Penetapan itu berupa Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.
8/Des.
/WKPM/49, yang menyatakan bahwa Aceh menjadi Provinsi yang berdiri Atas desakan para pemimpin Aceh.
Syafruddin Prawiranegara menggunakan kekuasaan luar biasanya untuk mengeluarkan keputusan pemerintah, yang menjadikan Aceh sebagai Provinsi tersendiri (Morris, 1990:111.
Zed, 1997.
dan Ricklefs, 2.
Mengingat ketika itu PDRI pernah menjalankan pemerintahannya di Kutaraja, yang notabene merupakan pusat pemerintahan Pemerintah Daerah Aceh, sehingga memungkinkan kedekatan para pemimpin Aceh dengan Sjafruddin Prawiranegara tidak dapat terelakkan.
samping itu.
Sjafruddin Prawiranegara mengakui keunikan sejarah Aceh dan kepentingan serta kesetiaannya kepada Republik selama revolusi Indonesia berlangsung (Zed, 1997.
Ricklefs, 2007.
dan Kahin, 2008:.
Pada tanggal 1 Januari 1950.
Aceh dijadikan sebagai Provinsi dan Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Aceh, sesudah ia diberhentikan sebagai Gubernur Militer.
Namun, keadaan ini tidak berlangsung Sebab telah terjadi upaya konsolidasi antara NRI (Negara Republik Indonesi.
dan RIS (Republik Indonesia Serika.
, yang merupakan negara dengan bentuk federasi dan dibentuk berdasarkan KMB (Konferensi Meja Bunda.
, yang menghasilkan kesepakatan dengan membentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maka RIS pun dibubarkan pada 19 Mei 1950 (Ismuha, 1983:92.
Ibrahimy, 2001.
dan Satriya.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 Suwirta & Santosa, 2.
Pembentukan 10 Provinsi dalam NKRI ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
21 Tahun 1950, yang meliputi: .
Provinsi Sumatera Utara.
Provinsi Sumatera Tengah.
Provinsi Sumatera Selatan.
Provinsi Kalimantan.
Provinsi Sulawesi.
Provinsi Jawa Barat.
Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Jawa Timur.
Provinsi Maluku.
Provinsi Sunda Kecil.
Bentuk negara yang dipilih adalah AuNegara KesatuanAy, meskipun tidak sedikit pihak yang tetap menginginkan bentuk AuNegara SerikatAy atau Federasi.
Pemerintah Pusat menganggap bahwa Negara Kesatuan merupakan bentuk yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Hal ini sejalan dengan situasi politik yang belum stabil pasca pengakuan kedaulatan, sehingga Indonesia memerlukan pemersatu yang tergambar dalam bentuk negara yang dipilih (Ricklefs, 2007.
Kaho, dan Satriya.
Suwirta & Santosa.
Ketiadaan Provinsi Aceh dalam Peraturan Pemerintah No.
21 Tahun 1950 tersebut membuat permasalahan baru perihal perubahan status yang dimiliki oleh Aceh.
Mayoritas para pemimpin di Aceh tetap menginginkan Aceh dijadikan sebagai suatu Provinsi tersendiri.
Tidak terkecuali dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Gubernur Aceh pasca keputusan yang disahkan oleh Wakil Perdana Menteri.
Sjafruddin Prawiranegara (Zed, 1997.
Ricklefs, 2007.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Lihat juga AuPembentukan Daerah Propinsi: Peraturan Pemerintah No.
21 Tahun 1950.
Tanggal 14 Agustus 1950Ay.
Tersedia secara online di: http://hukum.
id/pp/ pp_21_1950.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia:
9 Oktober 2.
Untuk menangani sikap keras kepala para pemimpin Aceh tersebut, pemerintah Pusat mengirimkan suatu panitia penyelidik mengenai pembentukan Provinsi Aceh, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
Terhitung beberapa orang pejabat tinggi pemerintah Pusat, seperti Sjafruddin Prawiranegara, mantan Presiden PDRI.
Menteri Negara.
Mr.
Assaat.
Wakil Presiden.
Mohamad Hatta.
dan Perdana Menteri.
Mohammad Natsir mengunjungi Aceh untuk mendorong agar menerima penggabungan tersebut (Surachman & Kutoyo, 1977:185.
Zed, dan Kahin, 2008:.
Penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara bisa dianggap pula sebagai suatu kemajuan, karena memungkinkan penghilangan pandangan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang bersifat kedaerahan, yang hanya menerima satu golongan saja tanpa membaur dengan masyarakat daerah Hal ini akan memberikan manfaat, karena kesempatan bekerja sama dalam berbagai hal akan saling menguntungkan.
Namun, para pemimpin Aceh, termasuk Teungku Muhammad Daud Beureueh, menilai bahwa Provinsi Aceh merupakan representasi identitas ke-Islam-an mereka (Djumala, 2013:29.
Illham, 2016.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Tradisi masyarakat Aceh yang mengakar kuat sejak dahulu kala terbentuk atas peran penting ajaran Islam, sehingga dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh selalu memiliki keterkaitan dengan unsur ke-Islam-an.
Di samping itu, pembentukan Provinsi Aceh didasarkan atas kemauan rakyat.
Aceh meminta mengurus sendiri dalam bentuk Provinsi guna lekas tercapai kebahagiaan rakyat, yang telah berarti memberikan A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah pertolongan besar kepada pemerintah Pusat (Kempen RI, 1953:408.
Raliby, dan Amiruddin ed.
, 2.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
21 Tahun 1950, pemerintah Pusat yang diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, pada 23 Januari 1951, membubarkan Provinsi Aceh dan mengabungkannya dengan Provinsi Sumatera Utara (Djumala, 2013:.
Tentu saja, keputusan tersebut membuat Teungku Muhammad Daud Beureueh Meski sebelumnya ia telah menaruh harapan kepada Mohammad Natsir agar mampu mempertimbangkan kembali keinginannya dan masyarakat Aceh, tetapi tetap saja pemerintah Pusat mengetuk palu bahwa Aceh digabungkan kedalam Provinsi Sumatera Utara (Ibrahimy, 2001.
Illham, 2016.
Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Akibat dari perubahan status wilayah Aceh itu berdampak kepada munculnya benih-benih perlawanan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Ia menilai bahwa pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Soekarno, tidak menepati janji.
Hal ini seperti yang telah dibicarakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada Soekarno, ketika Presiden itu berkunjung ke Aceh pada pertengahan Juni 1948.
Presiden Soekarno sempat memberikan tanggapannya kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh perihal keinginan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah yang menganut dan menerapkan syariat Islam (Ibrahimy, 2001.
Reid.
Illham, 2016.
Jo, 2017.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
Kekecewaan Teungku Muhammad Daud Beureueh terhadap pemerintah Lihat kembali catatan kaki nomor 1.
Ibidem.
Pusat mencapai puncak ketika ia memutuskan untuk bergabung kedalam gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesi.
, yang sebelumnya telah diproklamasikan di Jawa Barat oleh S.
(Sekarmadji Maridja.
Kartosoewirjo, pada pada tanggal 7 Agustus 1949.
Teungku Muhammad Daud Beureueh benar-benar merasa kecewa atas keputusan yang dilakukan pemerintah Pusat, yang seakan-akan melupakan konstribusinya dan jasa-jasa dari masyarakat Aceh ketika membantu perjuangan bagi tegaknya Republik pada masa revolusi Indonesia, 1945-1950 (Ibrahimy, 2001.
Fahri, 2005.
Umar & Al-Chaidar, 2006.
Illham, 2016.
dan Satriya.
Suwirta & Santosa, 2.
KESIMPULAN 3
Ketika masa revolusi Indonesia berlangsung di Aceh, baik kondisi politik maupun kondisi sosial-ekonomi di Aceh menunjukan ketidakstabilan.
Kondisi politik berjalan penuh dinamika, karena adanya berbagai organisasi ketentaraan dan laskar perjuangan.
Begitupun kondisi Sebuah Pengakuan: Artikel ini Ae sebelum diubahsuai dan dikemas-kini dalam bentuknya sekarang Ae pernah diterbitkan dalam FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.
Vol.
No.
1, 2018.
Artikel ini juga merupakan ringkasan Skripsi Sarjana dari Penulis I (Bambang Satriy.
, yang dibimbing oleh Penulis II (Andi Suwirt.
dan Penulis i (Ayi Budi Santos.
serta dipertahankan dalam Ujian Sidang Sarjana di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Universitas Pendidikan Indonesi.
di Bandung, pada tanggal 29 Juni 2016.
Penulis I mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Pimpinan Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI atas didikan dan bimbingannya dalam bidang akademik.
juga kepada Redaksi Jurnal FACTUM atas izinnya untuk menerbitkan ulang artikel ini dalam jurnal INSANCITA.
Penulis I juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Penulis II dan Penulis i, yang telah membimbing dan membantu dalam proses penulisan karya ilmiah berupa Skripsi Sarjana, termasuk dalam proses penulisan artikel Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik kami bertiga, sebagai penulis, dan tidak ada hubung-kaitnya dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 4.
February 2019 sosial-ekonomi yang dapat dikatakan jauh dari memuaskan, karena pewarisan keadaan dari pemerintahan pendudukan Jepang yang membuat lahan pertanian menjadi kurang produktif dan nilai dari mata uang juga mengalami inflasi.
Ditambah lagi dengan adanya blokade dari pihak Belanda.
Namun para ulama Aceh tidak menyerah, termasuk Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Mereka justru mengeluarkan maklumat bersama untuk melawan penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.
Ketika peristiwa Cumbok terjadi.
Teungku Muhammad Daud Beureueh melakukan upaya dengan meyakinkan pemerintah Daerah untuk memperhatikan konflik yang sedang berlangsung.
Selain itu, ia pun memerintahkan pengerahan pasukan Mujahidin untuk memberikan perlawanan kepada kaum Uleebalang .
di Pidie.
Aceh.
Ia pun mampu menghentikan gerakan TPR (Tentara Perjuangan Rakya.
pimpinan Amir Husin al-Mujahid, yang ambisius.
Selama menjabat sebagai Gubernur Militer untuk Daerah Aceh.
Langkat, dan Tanah Karo.
Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu membentuk TNI (Tentara Nasional Indonesi.
dengan cara meleburkan laskar perjuangan.
Namun, dalam proses seleksi itu tidak seluruh anggota dari laskar perjuangan bisa masuk ke dalam tubuh TNI.
Selain itu.
Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi inisiator pengumpulan dana untuk pembelian pesawat terbang bagi pemerintah Indonesia.
Ia pun mampu menghentikan gerakan Sayid Ali al-Sagaf, yang mempropagandakan kebusukan pejabat pemerintah lokal di Aceh.
Akhirnya, sikap Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah menolak ketika Aceh digabungkan kedalam Provinsi Sumatera Utara, sehingga hal ini berujung kepada kekecewaannya kepada pemerintah Pusat dan kepada Presiden Soekarno.
Referensi Agustiningsih.
Nur.
AuKonflik UlamaUleebalang 1903-1946 dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial di AcehAy.
Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan.
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS [Universitas Sebelas Mare.
Al-Chaidar.
AuTeungku Muhammad Daud Beureueh: Bapak Darul Islam dan Bapak Orangorang AcehAy dalam Suara Hidayatullah.
Edisi Juni.
Tersedia secara online juga di: https://luk.
id/kmi/islam/gapai/Beureueh.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 5 Oktober 2.
Alian.
AuMetodologi Sejarah dan Implementasi dalam PenelitianAy.
Tersedia secara online di: http:// id/3680/1/1.
_METODOLOGI_
SEJARAH_DAN_IMPLEMENTASIN_DALAM_
PENELITIAN.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 5 Oktober 2.
Amin.
Memahami Sejarah Konflik Aceh.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Amiruddin.
Hasbi .
Aceh Serambi Mekkah.
Banda Aceh: Penerbit Pemprov [Pemerintah Provins.
Aceh.
Anderson.
Benedict R.
Revolusi Pemoeda:
Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 19441946.
Jakarta: Sinar Harapan.
Terjemahan.
Benda.
Harry J.
Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945.
Jakarta: PT Pustaka Jaya.
Terjemahan.
Daud.
Anwar.
Peristiwa Cumbok di Aceh.
Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh.
Denzin.
Norman K.
AuEvolution of Qualitative ResearchAy in Lisa M.
Given .
The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods.
Volumes 1 & 2.
Los Angeles.
London.
New Delhi, and Singapore: A SAGE Reference Publication.
Dewanto.
Daud Beureueh: Pejuang Pernyataan: Kami, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya kami bertiga.
dan ianya bukan hasil plagiat, karena sumber-sumber rujukan yang kami gunakan secara jelas dinyatakan dan dicantumkan dalam Referensi.
Kami juga bersedia untuk menerima sanksi akademik, sekiranya di kemudian hari ada pihak-pihak yang meragukan dan mengklaim bahwa artikel ini tidak sesuai dengan pernyataan kami bertiga.
A 2019 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia p-ISSN 2443-2776, e-ISSN 2657-0491, and w.
com/index.
php/insancita BAMBANG SATRIYA.
ANDI SUWIRTA & AYI BUDI SANTOSA.
Ulama Pejuang dari Serambi Mekkah Kemerdekaan yang Berontak.
Jakarta: KPG [Kepustakaan Populer Gramedi.
dan Tempo.
Djaenuri.
Aries et al.
Hubungan Pusat dan Daerah.
Jakarta: Penerbit UT [Universitas Terbuk.
, cetakan ke-4.
Djumala.
Soft Power untuk Aceh.
Jakarta:
Gramedia.
Drooglever.
Guide to the Archives on Relations between the Netherlands and Indonesia.
The Hague: ING Research Guide.
Fahlevi.
et al.
AuTinjauan Historis Pengaruh Inflasi Indonesia terhadap Ketahanan Nasional Tahun 1945-1950Ay dalam PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah.
Volume 4.
Fahri.
Ahmad.
AuDarul Islam Aceh, 1953-1962:
Telaah terhadap Akar Masalah PemberontakanAy.
Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan.
Jakarta:
Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam.
Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Neger.
Syarif Hidayatullah.
Tersedia secara online juga di: http://repository.
id/dspace/ bitstream/123456789/7394/1/AHMAD FAHRI-FAH.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 1 Oktober 2.
Fajar.
Achmad Chusnul.
AuPeran Teuku Nyak Arif dalam Perjuangan Kemerdekaan di Tahun 1919-1946Ay.
Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan.
Surabaya: UIN [Universitas Islam Neger.
Sunan Ampel.
Gade.
Syabuddin & Abdul Ghafar Don.
AuPeranan Ulamak dalam Pembinaan NegaraBangsa: Pengalaman Dakwah Ali HasjmiAy.
Tersedia secara online di: https://w.
net/publication/322592358_Peranan_ Ulamak_dalam_Pembinaan_Negara_Bangsa_ Pengalaman_Dakwah_Ali_Hasjmy .
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 15 Januari 2.
Gottschalk.
Mengerti Sejarah.
Jakarta: UI [Universitas Indonesi.
Press.
Terjemahan.
Haikal.
Husain et al.
AuRevolusi Kemerdekaan di Sumatera Abad XXAy.
Hasil Penelitian Tidak Diterbitkan.
Yogyakarta: FIS UNY [Fakultas Ilmu Sosial.
Universitas Negeri Yogyakart.
Tersedia secara online juga di: http://staffnew.
id/upload/132306803/penelitian/revolusikemerdekaan-di-sumatera-pada-abad-ke-20.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 28 Oktober 2.
Heryati.
AuUlama dan Ulee Balang: Potret Revolusi Sosial di Aceh Tahun 1945-1946Ay dalam Jurnal HISTORIA.
Vol.
No.
2, hlm.
Tersedia secara online juga di: https://media.
com/media/publications/90285-ID-ulama-danulee-balang-potret-revolusi-so.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 1 Oktober 2.
Ibrahimy.
Muhammad Nur El.
Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan di Aceh.
Jakarta: Media Dakwah.
Illham.
Muhammad.
AuPeran Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pemberontakan di Aceh, 1953-1962Ay.
Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan.
Jakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.
Fakultas Adab dan Humaniora UIN [Universitas Islam Neger.
Syarif Hidayatullah.
Tersedia secara online juga di: http://repository.
id/dspace/bitstream/123456789/32193/1/ MUHAMMAD ILLHAM.
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 1 Oktober 2.
Iqbal.
Muhammad & Muhammad Rizal.
AuPeran Teungku Muhammad Daud BeureuAoeh dalam Bidang Pendidikan Islam di AcehAy dalam Jurnal Lentera.
Vol.
No.
1 [Mare.
Tersedia secara online juga di: http://jurnal.
php/LTR1/article/view/392/263 .
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 1 Oktober 2.
Iskandar.
Peranan Elit Agama pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia.
Jakarta: Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesi.
Ismail.
AuEkonomi pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Aceh, 1945-1949Ay dalam Z.
Ghazali .
Sejarah Lokal: Kumpulan Makalah Diskusi.