Published by The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Volume 23 Issue 1.
March 2026 ISSN (Prin.
1829-7706 ISSN (Onlin.
2548-1657 Journal Homepage: https://jurnalkonstitusi.
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle Dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Putra Perdana Ahmad Saifulloh 1 .
Amancik 1 Dindha Shahrazade Sulaiman 2 Abstract Corresponding Author:
Putra Perdana Ahmad Saifulloh uO putrappas@unib.
History:
Submitted: 19-12-2024 Revised: 13-03-2026 Accepted: 20-03-2026 Keyword:
Purcell Principle.
Law Revision.
General Election.
Kata Kunci:
Purcell Principle.
Revisi Undang-Undang.
Pemilihan Umum.
Copyright A 2024 by Jurnal Konstitusi.
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.
Asrul Ibrahim Nur 3 Fakultas Hukum.
Universitas Bengkulu.
Bengkulu.
Indonesia Fakultas Hukum.
Universitas Islam Sultan Agung.
Semarang.
Indonesia Gyza-Marton Doctoral School of Legal Studies.
University of Debrecen.
Hungary Article Info .
Sonia Ivana Barus 1 https://doi.
org/10.
31078/jk2318 This article examines the Purcell Principle, a topic that has received limited attention from Indonesian constitutional law and political science scholars despite its relevance to the 2024 General Election.
Originating from Purcell Gonzalez case in the United States, the principle requires courts to exercise restraint in altering election rules when an election is imminent, in order to prevent voter confusion and electoral disorder.
Against this backdrop.
Constitutional Court Decision No.
90/PUU-XXI/2023 has been widely criticized as a form of abusive judicial review that departed from the Purcell Principle.
This article argues that lawmakers should revise Law No.
7 of 2017 on General Elections by incorporating the principle for the 2029 election cycle.
To ensure its effective implementation, legal reform must also strengthen dialogue and collaborative action among electionrelated state institutions to build a shared understanding of the urgency of the Purcell Principle in securing honest, fair, and stable elections.
Abstrak Artikel ini membahas Purcell Principle, sebuah topik yang masih jarang mendapat perhatian akademisi hukum tata negara dan ilmu politik Indonesia, meskipun relevansinya sangat kuat dalam Pemilihan Umum (Pemil.
Berasal dari perkara Purcell vs Gonzalez di Amerika Serikat, prinsip ini menuntut pengadilan untuk menahan diri dalam mengubah aturan pemilu dalam waktu yang berdekatan, guna mencegah kebingungan pemilih dan kekacauan pemilu.
Dalam konteks tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.
90/PUU-XXI/2023 telah dikritik banyak kalangan sebagai abussive judicial review yang menyimpang dari Purcell Principle.
Artikel ini berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang No.
7 tentang Pemilu dengan menerapkan Purcell Principle dalam Undang-Undang Pemilu untuk Tahun 2029.
Untuk memastikan penerapannya berjalan efektif, reformasi hukum juga harus memperkuat dialog dan tindakan kolaboratif antar lembaga negara yang terkait dengan pemilu guna membangun pemahaman bersama mengenai urgensi Purcell Principle dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1.
adalah pengaturan materi muatan tentang Pemilihan Umum (Pemil.
dalam UUD 1945.
1 Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.
Melalui Pasal 22E UUD 1945, pemilu yang diatur konstitusi, yaitu pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
serta Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu .
nggota DPR.
DPD dan DPRD (Pile.
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(Pilpre.
) 2024 diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024, dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.
Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati (Pilkad.
3 diselenggarakan tanggal 27 November 2024.
Dari seluruh agenda tersebut.
Pemilu Presiden memperoleh perhatian publik yang sangat besar.
Salah satu penyebabnya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Walikota Surakarta periode 2021Ae2025 dan putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Pencalonan tersebut dimungkinkan setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.
90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
4 Dengan putusan itu, syarat usia minimal 40 tahun dapat dikesampingkan sepanjang calon pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan MK No.
90/PUU/XXI/2023 oleh banyak kalangan dipandang bertentangan dengan Purcell Principle, yakni prinsip yang menuntut kekuasaan kehakiman menahan diri untuk terlibat dalam proses politik elektoral.
Dengan kata lain Purcell Principle merupakan landasan presumsi yang melarang revisi regulasi pemilu pada menjelang pemilihan dilaksanakan.
Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah kebingungan pemilih dan kekacauan penyelenggaraan akibat perubahan aturan pada saat yang sangat dekat dengan pemungutan suara.
Kritik publik Bagir Manan.
Perkembangan UUD 1945 (Yogyakarta: FH UII Press, 2.
, 70-71.
Reni Purnomowati.
Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2.
, 285-286.
Mushaddiq Amir.
AuKeserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Ay Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no.
: 129.
Haru Parmadi dan Oppy Pramudya Wisnu Wardhana.
AuKonflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023,Ay Jurnal Maksigama 17, no.
: 116Ae25.
Ahmad Mudatsir dan Samsuri.
AuMelacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023:
Analisis Dengan Metode IRAC,Ay Peradaban Journal Of Law And Society 2, no.
: 178Ae79.
CSP/KID.
Apa Itu Purcell Principle terkait Putusan MA Batas Usia Pilkada 2024?.
CNN Indonesia, 06 Juli 2024,https://w.
com/nasional/20240606124859-12-1106606/apa-itu-purcell-principleterkait-putusan-ma-batas-usia-pilkada-2024.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap putusan a quo juga menguat karena salah satu Hakim yang memutus perkara ini adalah Anwar Usman.
Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2023, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
7 Dengan adanya pembatalan norma yang mengatur minimal usia ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Oktober 2023 menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) KPU No.
1145/PL.
4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023.
SE tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan KPU No.
1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran.
Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres Dalam Pemilu Tahun 2024.
Berdasarkan SE KPU No.
1145/PL.
4-SD/05/2023 dan Keputusan KPU No.
1378 Tahun 2023 tersebut, pada 25 Oktober 2023 KPU secara resmi menerima berkas pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai calon peserta Pilpres 2024.
Pasangan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan KPU No.
1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, dan dalam pengundian nomor urut memperoleh nomor urut 2.
Penyesuaian lebih lanjut terhadap peraturan teknis yang disesuaikan dengan Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 dilakukan melalui PKPU No.
23 Tahun 2023 sebagai perubahan atas PKPU No.
19 Tahun 2023, yang disahkan Tanggal 3 November 2023.
Penerimaan pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dapat dipahami sebagai langkah KPU untuk mematuhi Putusan MK dan sebuah diskresi dengan mengedepankan doelmatigheid yang bersifat efektif dan efisien8 dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung, mengingat pendaftaran Capres dan Cawapres yang sangat singkat dan hanya berlangsung selama 6 .
hari, yakni 19 sampai dengan 25 Oktober 2023.
Namun demikian, dari perspektif Purcell Principle, tindakan tersebut juga menimbulkan persoalan karena perubahan regulasi terjadi ketika tahapan pemilu telah berjalan.
Oleh karena itu, penulis memandang perlu agar Purcell Principle diakomodasi dalam revisi UU Pemilu sehingga preseden perubahan regulasi menjelang hari pemungutan suara tidak terulang pada pemilu-pemilu berikutnya.
Selain Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023.
Penulis mencatat setidaknya terdapat enam Putusan lain mengenai Pengujian UU Pemilu yang diputus MK ditengah Tahapan Pemilu, yaitu Putusan No.
102/PUU-VII/2009.
Putusan No.
14/PUU-XI/2013.
Putusan No.
PUU-XVII/2019.
Putusan No.
116/PUU-XXI/2023.
Putusan No.
60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No.
70/PUU-XXII/2024.
Dari sejumlah putusan tersebut, hanya Putusan No.
Aditya Perdana dan Muhammad Imam.
AuJudisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,Ay Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 8, no.
: 69Ae92.
Yuniar Kurniawaty.
AuPenggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum,Ay Jurnal Legislasi Indonesia 13, no.
: 59Ae60.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum PUU-XI/2013 dan Putusan No.
116/PUU-XXI/2023 yang secara substansial mencerminkan Purcell Principle, meskipun Mahkamah tidak menyebutkan prinsip tersebut secara eksplisit.
Adapun mengenai putusan-putusan lain yang tidak sejalan dengan Purcell Principle beserta pertimbangan hukumnya akan dibahas pada bagian pembahasan.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan ialah:
Apakah arti dan sejarah Purcell Principle dalam konteks hukum pemilu? Bagaimanakah gagasan penerapan Purcell Principle dalam revisi UU No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilu? dan Bagaimanakah reformulasi hukum agar Purcell Principle dijalankan oleh lembaga-lembaga negara terkait pemilu? Artikel ini bertujuan mengkaji arti dan sejarah Purcell Principle dalam konteks hukum pemilu, merumuskan gagasan penerapan Purcell Principle dalam revisi UU Pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan ajeg.
serta menawarkan reformulasi hukum agar Purcell Principle tersebut dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,9 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan 10 Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
11 Data diperoleh melalui studi kepustakaan,12 dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan pokok permasalahan.
Helmy Boemiya.
AuChanges To The Regional Medium-Term Development Plan During The Covid-19 Pandemic Period In The Legal Perspective Of Regional Government,Ay Trunojoyo Law Review (TLR) 5, no.
66Ae84, https://doi.
org/10.
21107/tlr.
Abd Wachid Habibullah et.
AuActualization of Public Service Principles by the Ombudsman of the Republic of Indonesia,Ay Journal of Indonesian Constitutional Law 1, no.
: 126Ae39, https://doi.
org/10.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.
AuReconstruction of Restrictions on the PresidentAos Power in Determining the Posture of Ministries in the Indonesian Government System,Ay Jambura Law Review 7, no.
521Ae58, https://doi.
org/10.
33756/jlr.
Antony et.
AuLegal Reform in IndonesiaAos Response to the Digital Manipulation Era: A Responsive Legal Theory Approach,Ay Trunojoyo Law Review (TLR) 8, no.
: 1Ae26, https://doi.
org/10.
21107/tlr.
Ousu Mendy.
AuConstitutional Amendments in Indonesia: An Analytical Perspective of the Reformation Agenda,Ay Journal of Indonesian Constitutional Law 2, no.
: 406Ae25, https://doi.
org/10.
71239/jicl.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum PEMBAHASAN Arti dan Sejarah Purcell Principle Dalam Hukum Pemilu Purcell Principle adalah prinsip yang berkembang dari perkara Purcell vs Gonzalez, dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan Court of Appeals for the Ninth Circuit yang menghentikan pemberlakuan aturan identifikasi pemilih di Arizona selama pemilihan paruh waktu tahun 2006.
Berdasarkan Putusan ini, berkembang gagasan bahwa pengadilan seharusnya tidak mengubah aturan pemilu menjelang pemilu, karena perubahan semacam itu berpotensi membingungkan pemilih dan menyulitkan penyelenggara pemilu.
Secara substantif, gagasan mengenai kepastian dan stabilitas hukum pemilu dalam literatur penegakan hukum pemilu global sejalan dengan Purcell Principle.
Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa badan peradilan harus menahan diri untuk tidak mengubah aturan penyelenggaraan pemilu pada periode yang berdekatan dengan pemilu.
Secara historis, doktrin tersebut lahir karena adanya perkara Purcell vs Gonzales .
, pada mulanya tahun 2004 pemilih Arizona menyetujui adanya pengaturan proposisi 200.
Sebuah inisiatif pemungutan suara pemilu yang dimaksudkan untuk memerangi penipuan pemilih dengan mengharuskan pemilih untuk menunjukkan bukti kewarganegaraan .
saat mendaftar untuk memilih pada hari pemungutan suara pemilu.
Menjelang Pemilu Amerika Serikat tahun 2006, diajukan gugatan untuk melarang penerapan Proposition 200.
Gugatan tersebut diajukan pada Mei 2006, tetapi Pengadilan Distrik menolaknya pada 11 September 2006.
Para penggugat kemudian mengajukan banding ke Ninth Circuit, yang pada 5 Oktober 2006 mengabulkan permohonan tersebut dan melarang Arizona memberlakukan Proposition 200.
Tidak lama kemudian, tepatnya pada 20 Oktober 2006.
Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau ulang dan membatalkan putusan Ninth Circuit, sehingga ketentuan Proposition 200 kembali berlaku.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan lahirnya gagasan bahwa pengadilan sebaiknya menahan diri untuk tidak mengubah aturan pemilu pada waktu yang terlalu dekat dengan hari pemungutan suara.
Esensi prinsip tersebut terletak pada tiga pertimbangan utama, yakni Pertama, masalah kebingungan pemilih.
Putusan pengadilan yang mengubah aturan pemilu di tengah proses dapat Aumenimbulkan kebingungan di kalangan pemilih dan pada akhirnya membuat mereka enggan datang ke tempat pemungutan suara.
Semakin dekat hari pemilu, semakin besar pula risiko tersebut.
Ay Kedua.
Pengadilan menekankan Aupentingnya adanya pedoman yang David Gans.
AuThe Roberts Court.
The Shadow Docket, and the Unraveling of Voting Rights Remedies,Ay Issue Brief.
American Constitution Society, 2020, 1Ae19.
Rahmat Bagja et.
AuTowards Electoral Justice: Redesigning an Ideal System for Enforcing Electoral Administrative Law in Indonesia?,Ay Jambe Law Journal 8, no.
: 781Ae814, https://doi.
org/10.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum jelas bagi negara bagian dalam melaksanakan pemilu.
Ay Ketiga.
Pengadilan berpendapat bahwa seharusnya diberikan penghormatan atau pertimbangan yang memadai terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama .
istrict cour.
Praktik tersebut menjadi preseden dan dikenal dengan Purcell Principle.
Jalan pikiran yang mencegah peradilan melakukan intervensi di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung telah terjadi di banyak kasus di Amerika Serikat.
Lebih lanjut.
Purcell Principle menurut Casey Schmidt diterapkan karena beberapa faktor pertimbangan yaitu kedekatan jarak waktu antara putusan badan peradilan dengan penyelenggara pemilu.
Bahkan Casey Schmidt menyebut campur tangan pengadilan hanya bersifat mengganggu jika putusannya dikeluarkan cukup dekat dengan pemilu.
17 Risetnya menunjukkan data-data sebagai berikut.
Tabel 1.
Jarak Waktu Intervensi Pengadilan Terhadap Penyelenggaraan Pemilu di AS Order Days Primary/ Entered By Before Election Day Lower Court Election No.
Case Name
Issue
Purcell vs Gonzalez
Veasey vs Perry Brakebill Janger
Voter ID
Voter ID
Voter ID
RNC vs DNC
Raysor vs DeSantis Ballot deadline Felon voter eligibility 4/2/2020 5/24/2020 Andino vs
Middleton
Merrill vs
People First of Alabama
DNC vs
Wisconsin
State Legislature Merrill vs Milligan Absentee requirement Moore vs Harper
9/18/2020
4/7/2020
8/18/2020
11/3/2026
11/3/2020
Ballot deadline 9/21/2020 11/3/2020 Redistricting 1/24/2022 5/24/2022 11/8/2022 5/17/2022 11/8/2022 Curbside voting Redistricting 10/5/2005 10/9/2014 4/3/2018 9/30/2020 3/7/2022 11/7/2006 11/4/2014 6/12/2018 11/3/2020 Sumber: Casey P Schmidt.
AuDisrupting Election Day: Reconsidering the Purcell Principle as a Federalism Doctrine,Ay Virginia Law Review 110 .
: 2Ae51.
Casey P Schmidt.
AuDisrupting Election Day: Reconsidering the Purcell Principle as a Federalism Doctrine,Ay Virginia Law Review 110 .
: 2Ae51.
Rahmat Bagja et.
AuTowards Electoral Justice: Redesigning an Ideal System for Enforcing Electoral Administrative Law in Indonesia?Ay JURNAL KONSTITUSI VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Namun di sisi lain, gelombang demokrasi yang terus meningkat disertai iklim perebutan kedaulatan rakyat dalam pemilu yang setiap periodenya semakin dinamis dan kompetitif adakalanya melahirkan situasi darurat dalam pemilu yang memerlukan penanganan cepat dan memadai.
Kebutuhan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam mengaktualisasikan hak politiknya di pemilu harus dijamin, sehingga hukum pemilu tidak hanya dilaksanakan secara hitam atau putih, namun harus ditakar secara proporsional dan berkesesuaian dengan kebutuhan aktual.
Menurut Richard L.
Hasen.
Purcell Principle tidak boleh diterapkan secara kaku.
Dalam tulisannya AuReining in the Purcell PrincipleAy, ia menegaskan bahwa pengadilan tetap harus mempertimbangkan secara saksama potensi kebingungan pemilih dan kekacauan pemilu, namun pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri.
Pengadilan tetap harus merujuk perkara secara kontekstual, termasuk dengan memperhitungkan dampak kerugian yang menyertai dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya putusan pengadilan.
Menurut Hasen, pengadilan juga seharusnya membatasi penerapan Purcell Principle.
Memang benar, potensi kebingungan pemilih dan kekacauan pemilu merupakan alasan yang kuat untuk menolak perubahan aturan pemilu di saat-saat terakhir.
Namun, menurut standar umum U.
Supreme Court dalam mempertimbangkan pemberian penundaan atau perintah pengadilan, dampak suatu putusan terhadap kepentingan publik hanyalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Bahkan, dalam Purcell Principle itu sendiri.
Supreme Court menegaskan bahwa Aupertimbangan yang bersifat khusus dalam kasus pemiluAy seharusnya menjadi faktor tambahan Auselain mempertimbangkan kerugian yang mungkin timbul akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya suatu perintah pengadilan.
Ay19 Dengan demikian, penerapan Purcell Principle di Amerika Serikat pada praktiknya bersifat kontekstual dan proporsional.
Prinsip ini tidak diperlakukan sebagai larangan mutlak terhadap intervensi yudisial, melainkan sebagai pedoman kehati-hatian yang harus ditimbang bersama perlindungan hak konstitusional, urgensi keadaan, dan dampak praktis terhadap penyelenggaraan pemilu.
Sebagaimana tabel berikut.
No.
Tabel 2.
Penerapan Purcell Principle Pada Penegakan Hukum Pemilu AS Nama Kasus Crawford vs Marion County Election Board Riley vs Kennedy Doe vs Reed Tahun Status Penerapan Purcell Principle Tidak Tidak Tidak Rahmat Bagja.
Penegakan Hukum Administrasi Pemilu: Konsep.
Implementasi.
Dan Model Ideal Dalam Melindungi Hak Untuk Dipilih (Depok: Rajawali Pers, 2.
, 312-322.
Rahmat Bagja.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum No.
Nama Kasus Tahun Arizona vs Inter Tribal Council of Arizona.
Inc Veasey vs Perry Benisek vs Lamone North Carolina vs Covington Brakebill vs Jaeger RNC vs DNC Raysor vs DeSantis Andino vs Middleton Merville vs People First of Alabama DNC vs Wisconsin State Legislature Republican Party of Pennsylvania vs Degraffenreid Brnovich vs DNC Merrill vs Milligan Moore vs Harper Rose vs Raffensperger Status Penerapan Purcell Principle Tidak Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Tidak Menerapkan Menerapkan Menerapkan Menerapkan Sumber: Rahmat Bagja.
Penegakan Hukum Administrasi Pemilu: Konsep.
Implementasi, dan Model Ideal dalam Melindungi Hak untuk Dipilih.
Depok: Rajawali Pers, 2025, 315-316.
Penerapan Purcell Principle oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tampak dalam sejumlah perkara, termasuk perkara dari Wisconsin, sebagai upaya menjaga status quo aturan pemilu menjelang pemungutan suara.
20 Gagasan dasarnya ialah mendorong pemungutan suara yang tertib dan efektif dengan menghindari perubahan aturan pada menit-menit Meskipun demikian, kritik terhadap prinsip ini juga muncul karena penerapannya yang terlalu kaku dapat menyebabkan pengadilan menolak perubahan yang sesungguhnya diperlukan untuk menjamin pemilu yang tertib dan efektif.
Dalam perkara lain, yaitu Reynolds v.
Sims.
Pengadilan menyatakan bahwa sistem pemilu legislatif Alabama inkonstitusional, tetapi tidak mewajibkan negara bagian tersebut untuk memperbaiki pelanggaran itu sebelum pemilu dilaksanakan.
Pengadilan menegaskan bahwa apabila pemilu sudah sangat dekat dan mekanisme elektoral suatu negara bagian telah berjalan, maka pertimbangan keadilan dapat membenarkan penundaan pemberian pemulihan yang efektif secara segera.
Mengenai kapan pertimbangan keadilan tersebut dapat membenarkan penangguhan pemulihan.
Mahkamah menjelaskan bahwa pengadilan harus memperhatikan kedekatan waktu pemilu serta menghindari pembebanan tuntutan yang Richard L Hasen.
AuReining in the Purcell Principle,Ay Florida State University Law Review 43, no.
427Ae64.
Ruoyun Gao.
AuWhy The Purcell Principle Should Be Abolished,Ay Duke Law Journal 71 .
: 1140Ae74.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak masuk akal kepada para penyelenggara pemilu, karena hal itu dapat menimbulkan Augangguan terhadap proses pemilu.
Ay22 Perkara-perkara lain menggunakan alasan yang serupa.
Dalam Williams v.
Rhodes.
Pengadilan menyatakan bahwa undang-undang Ohio yang mengecualikan Partai Buruh Sosialis dari surat suara adalah inkonstitusional, tetapi Mahkamah kembali menolak memberikan pemulihan sebelum pemilu berikutnya dilaksanakan.
Hal itu dilakukan karena pemberian pemulihan pada waktu yang sangat dekat dengan pemilu akan menimbulkan Augangguan serius terhadap proses pemilu.
Ay Yang lebih penting.
Pengadilan tidak hanya mencatat bahwa perubahan tersebut akan menyebabkan kebingungan pemilih, tetapi juga menegaskan bahwa Aukebingungan yang akan terjadi pada perubahan di menit-menit terakhir ini menimbulkan risiko campur tangan terhadap hak-hak warga Ohio lainnya,Ay seperti para pemilih yang tidak hadir.
Demikian pula, dalam kasus Westermann vs Nelson.
Pengadilan mengakui bahwa para kandidat yang tidak dapat mengikuti pemungutan suara mempunyai tuntutan yang sah namun menolak memberikan keringanan sebelum pemilu.
Hal ini terjadi karena logistik pemilu di Arizona sudah berjalan, misalnya beberapa surat suara yang belum datang telah dikirim dan proses pemilu kemungkinan besar akan terganggu oleh tindakan yang terlambat.
Kasus-kasus ini memiliki prinsip yang sama: pencabutan hak.
Tidak ada yang hanya fokus pada waktu, kebingungan, atau kurangnya panduan yang jelas.
Hal ini dilakukan karena ketika mekanisme pemilu terganggu, warga negara tidak dapat memilih.
Yang pasti, waktu, kebingungan, dan kurangnya panduan yang jelas menjadi faktor analisis utama.
Dalam Kasus Purcell vs Gonzalez.
Pengadilan menjelaskan bahwa perintah pengadilan menjelang pemilu meningkatkan risiko kebingungan pemilih dan pencegahan pemilih.
Pengadilan menerapkan Purcell Principle untuk mendukung gagasan bahwa putusan yang terlalu dekat dengan pemilu dapat mengancam kebingungan dan pencabutan hak pemilih.
Esensi Purcell Principle melarang pengadilan tidak boleh mengeluarkan perintah yang merubah aturan pemilu pada periode sebelum pemilu untuk menghindari pemilih bingung dan problem bagi penyelenggara pemilu.
Ay26 Harry B Dodsworth.
AuThe Positive and Negative Purcell Principle The Positive and Negative Purcell Principle,Ay Utah Law Review 2022, no.
: 1082Ae1134.
Harry B Dodsworth.
Harry B Dodsworth.
Carly L Brody.
AuRepublican National Committee v.
Democratic National Committee: Reinterpreting the CourtAos Role in Election Law Reintaerpreting the CourtAos Role in Election Law Challenges,Ay Maryland Law Review 80, no.
: 1191.
Daniel Hays Lowenstein et.
Election Law: Cases and Materials (Durham.
North Carolina: Carolina Academic Press, 2.
, 414.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Purcell Principle umumnya menghalangi pengadilan mengeluarkan perintah untuk memerintahkan, menunda, atau memperpanjang pemilu itu hanya tinggal beberapa bulan atau minggu lagi, bahkan untuk mencegah pelanggaran konstitusi atau UU.
Hal ini terutama benar dimana penggugat bisa saja mengajukan gugatannya atau mencarinya perintah pendahuluan sebelumnya, untuk menghindari kebutuhan perubahan menit-menit Oleh karena itu, penundaan pemilu adalah solusi yang sangat Autidak biasaAy, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang jarang terjadi.
Misalnya, peristiwa 9/11 serangan teroris terjadi selama pemilihan pendahuluan di Negara Bagian New York.
Mereka memberikan contoh paradigmatik tentang bagaimana keadaan darurat bisa terjadi memerlukan penundaan pemilu, karena berdasarkan dalam keadaan apa pun, bentuk bantuan apa pun tidak akan berhasil praktis atau aman agar pemilu dapat dilanjutkan.
Pelajaran dari Kasus Purcell vs Gonzalez.
Pengadilan diharapkan untuk berpikir dua kali sebelum memutuskan gugatan pemilu menjelang pemungutan suara.
Bagi para pakar dan praktisi hukum pemilu.
Purcell Principle dianggap sebagai prinsip-prinsip hukum pemilu AS.
Dalam kerangka teoretik.
Purcell Principle dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi konsep judicial restraint dalam hukum pemilu, yakni sikap menahan diri pengadilan untuk tidak terlalu jauh mengintervensi proses elektora serta tidak mengadili perkara yang berpotensi mengusik kewenangan branch of power lainnya.
Peradilan hanya memutuskan perkara yang expressis verbis ditentukan hukum positif.
29 Menurut Richard A.
Posner, tujuan utama pelaksanaan judicial restraint adalah agar kekuasaan kehakiman berhati-hati dalam menggunakan kekuasaannya untuk menguji produk legislatif.
Kehati-hatian demikian bertujuan penting untuk menjaga akuntabilitas kemandirian kekuasaan kehakiman.
Putusan judicial review, baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, pada idealnya dibangun berdasarkan prinsip judicial restraint, agar tidak mengganggu atau mencampuri urusan cabang kekuasaan lainnya, bahkan untuk menghindari benturan dengan sesama penyelenggara kekuasaan kehakiman.
Penerapan prinsip tersebut pada gilirannya dapat memperkuat penghormatan publik terhadap putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Michael T Morley.
AuPostponing Federal Elections Due to Election Emergencies Postponing Federal Elections Due to Election Emergencies,Ay Washington and Lee Law Review Online 77, no.
: 210Ae13.
Wilfred U Codrington i.
AuPurcell In Pandemic,Ay New York University Law Review 96 .
: 942Ae83.
Philip Talmadge.
AuUnderstanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems,Ay Seattle University Law Review 22, no.
: 707.
Richard A Posner.
AuThe Rise and Fall of Judicial Self-Restraint,Ay California Law Review 100, no.
520Ae56.
Dian Agung Wicaksono dan Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu.
AuMencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,Ay Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no.
: 178Ae201, https://doi.
org/10.
21143/jhp.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Konsep judicial restraint merupakan pemikiran James Bradley Thayer, yang menyarankan bahwa MA AS seharusnya menegakkan UU kecuali jika para hakim yakin bahwa UU telah expressis verbis bertentangan dengan konstitusi.
32 Atau dapat dikatakan sebagai kesalahan yang cetho welo welo bertentangan dengan konstitusi.
33 Tujuan judicial restraint adalah untuk memastikan adanya kejelasan mengenai unsur inkonstitusionalitas dan mendesak pertimbangan hukum hakim yang berimplikasi ke masyarakat.
Richard A Posner menegaskan bahwa prinsip judicial restraint, dimana hakim menahan diri dalam membuat putusan, diyakini sebagai suatu nilai positif.
Hal ini dengan jelas berlawanan dengan konsep judicial activism, yang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang 35 Meskipun demikian.
Posner mengakui bahwa penilaian waktu judicial restraint dianggap sebagai hal yang baik, sementara judicial activism dianggap negatif karena seringkali tidak konsisten.
Hal ini disebabkan karena putusan hakim sangat dipengaruhi tempat dan waktu saat putusan diambil.
Yang pasti adalah bahwa pelaksanaan judicial restraint adalah hak mutlak hakim, apakah akan menggunakannya atau tidak dalam pengambilan putusan.
Danika Elizabeth Watson mengusulkan untuk membatasi penerapan Purcell Principle untuk hakim dengan menggunakan uji Carolene.
Uji ini berfungsi sebagai batasan untuk melindungi perkara-perkara yang setara tentang hak suara, yang menentukan pengadilan dibenarkan intervensi berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: .
apakah suatu proses pemilu atau perubahan prosedur berkaitan dengan kemampuan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses politik, .
apakah perubahan tersebut berprasangka buruk terhadap kelompok minoritas, dan .
apakah perubahan tersebut akan memperluas atau mengurangi hak pilih.
Dalam perkara Veasey vs Perry pada 2014.
Mahkamah Agung Amerika Serikat membiarkan putusan Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Kelima yang, pada Oktober 2014, mengizinkan pemberlakuan undang-undang identitas pemilih Texas dalam Pemilu November 2014.
Putusan mayoritas hakim Mahkamah Agung tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih dan menyulitkan penyelenggara pemilu.
Selain itu, putusan Marc O DeGirolami and Kevin C Walsh.
AuJudge Posner.
Judge Wilkinson, and Judicial Critique of Constitutional Theory,Ay Notre Dame Law Review 90, no.
: 636.
Alexander M Bickel.
The Least Dangerous Branch (New Haven: Yale University Press, 1.
, 35, https:// org/stable/j.
Zachary Baron Shemtob.
AuFollowing Thayer: The Conflicting Models of Judicial Restraint,Ay Boston University Public Interest Law Journal 21, no.
: 11.
Richard A Posner.
AuThe Meaning of Judicial Self-Restraint,Ay Indiana Law Journal 59, no.
: 1Ae24, https://w.
edu/ilj/vol59/iss1/1.
Aileen Kavanagh.
AuJudicial Restraint in the Pursuit of Justice,Ay The University of Toronto Law Journal 60, 1 .
: 23Ae29.
Danika Elizabeth Watson.
AuFree and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing,Ay Fordham Law Review 90, no.
: 991.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut juga dinilai tidak mempertimbangkan secara memadai bahwa pengadilan distrik sebelumnya telah memeriksa perkara itu dalam konteks keadaan darurat yang serius.
Oleh karena itu.
Purcell Principle menjadi penting untuk diterapkan dan dipandang relevan sebagai salah satu asas dalam hukum pemilu di negara-negara demokratis, mengingat manfaat yang ditawarkannya dinilai lebih besar daripada potensi mudaratnya.
Gagasan Penerapan Purcell Principle Dalam Revisi Undang-Undang No.
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada sub bab ini, penulis mengajukan gagasan penerapan Purcell Principle dalam revisi UU Pemilu sebagai ius constituendum, yakni hukum yang diharapkan berlaku di masa 38 Alasan yang mendasari revisi peraturan perundang-undangan karena substansi pengaturan sesuatu hal .
ateri muata.
dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami banyak kelemahan.
39 Revisi peraturan perundang-undangan adalah hal lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dinamis.
UU sebagai landasan yuridis adalah Auproduk pada masanyaAy,41 yang setelah berjalannya waktu memperlihatkan berbagai kelemahan42 materi muatannya dan menimbulkan kendala dalam praktik.
Untuk itulah perubahan terhadap UU bukanlah hal yang dilarang dalam negara hukum.
43 Menurut Yusril Ihza Mahendra, sebuah UU tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang diagungkan yang isinya tidak boleh diubah.
44 Maka itu, untuk pemilu tahun 2029.
UU Pemilu wajib diubah.
Perubahan tersebut bertujuan untuk menegaskan demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat dan evaluasi terhadap sistem pemilu yang lalu.
Untuk memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan adil dan bebas dari praktik politik uang, keberpihakan pejabat publik, serta perubahan regulasi yang tiba-tiba demi kepentingan politik tertentu .
, diperlukan adanya langkah preventif.
Mengingat kondisi Pemilu 2024 yang dinilai tidak ideal, pelaksanaan Pemilu 2029 harus berlandaskan pada nilai-nilai Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.
AuLegal Standing to the Corruption Eradication Commission As a Applicant for the Dissolution of a Political Party at the Constitutional Court,Ay Jurnal Konstitusi 20, no.
: 318Ae39, https://doi.
org/10.
31078/jk2028.
NiAomatul Huda.
AuGagasan Amandemen (Ulan.
UUD 1945 (Usulan Untuk Penguatan DPD Dan Kekuasaan Kehakima.
,Ay Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 15, no.
: 373Ae92.
Novendri M Nggilu et.
AuConstitutional Crisis: Intensifying Disobedience to the Decisions of the Indonesian Constitutional Court,Ay Revista Chilena de Derecho 50, no.
: 115Ae32, https://doi.
org/10.
7764/R.
Sri Soemantri.
Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Bandung: Alumni, 1.
, 7.
Moh.
Mahfud MD.
Konstitusi Dan Hukum Konstitusi Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pers, 2.
Novendri Nggilu et.
AuJudicial Review of Constitutional Amendments: Comparison Between India.
Germany.
Colombia, and the Relevancy with Indonesia,Ay Lex Scientia Law Review 8, no.
: 261Ae91, https:// org/10.
15294/lslr.
Yusril Ihza Mahendra.
Dinamika Tata Negara Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1.
, 12-13.
Adi Gunawan dan Febrina Heryanti.
AuAnalisa Yuridis Potensi Revisi UU No.
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,Ay Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4, no.
: 382Ae90.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum etika berbangsa dan bernegara, serta bebas dari praktik Korupsi.
Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Oleh karena itu, penerapan Purcell Principle sangatlah krusial.
Penerapan prinsip ini penting untuk mengatasi masalah utama yang muncul akibat tidak adanya pembatasan terhadap putusan pengadilan yang dapat merubah peraturan pemilu.
Dengan tidak adanya limitasi yang jelas dalam suatu regulasi, putusan pengadilan justru mengganggu tahapan pemilu dan menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan pemilu yang sudah dijadwalkan penyelenggara pemilu.
Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 yang merupakan Pengujian terhadap UU Pemilu menimbulkan Conflict of Interest terkait regulasi pemilu di Indonesia.
Proses persidangan di MK pada saat tahapan pemilu sudah dimulai memunculkan regulasi baru tentang syarat pencalonan sangat mengganggu jalannya penyelenggaraan pemilu.
Penerapan Purcell Principle dapat dijadikan problem solving permasalahan ini.
Berdasarkan Purcell Principle, putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023 seyogyanya berlaku pada pemilu 2029, mengingat putusan tersebut diputuskan di saat tahapan pemilu 2024 sudah berlangsung.
MK seyogyanya tidak membuat perubahan pada regulasi pemilu, sebab sudah terlalu dekat dengan waktu pemungutan suara, yang berimplikasi menimbulkan kebingungan dan menyulitkan penyelenggara pemilu dalam menyesuaikan aturan berdasarkan Putusan MK.
Sebagai informasi.
MK sebenarnya telah dua kali menerapkan Purcell Principle, yaitu dalam Putusan No.
14/PUU-XI/2013 dan Putusan No.
116/PUU-XXI/2023.
Dalam Putusan No.
14/PUU-XI/2013.
MK menunda keberlakuan Pemilu Serentak yang seharusnya 2014 menjadi Tahun 2019, meskipun MK memutusnya pada tahun 2013.
MK dalam amar Putusannya berbunyi: AuAmar putusan angka satu diatas berlaku untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan seterusnyaAy.
Dalam Putusan MK No.
14/PUUXI/2013, kewajiban penyelenggaraan pemilu secara serentak tersebut oleh MK diberlakukan untuk Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya.
Penangguhan tersebut didasarkan pada fakta bahwasanya permohonan diputus mendekati pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, sehingga dikhawatirkan bila diberlakukan pula untuk Pemilu Tahun 2014, maka justru akan berpotensi menimbulkan kekacauan terhadap proses yang telah berjalan.
Pertimbangan lain yang mendasari penangguhan tersebut ialah untuk memberikan waktu yang cukup bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilu serentak.
Lalu Putusan No.
116/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian UU Pemilu Terhadap UUD 1945, yang diputus Tahun 2024.
MK menyatakan penghapusan ambang batas parlemen empat Bimo Fajar Hantoro.
AuOriginalisme Dan Syarat Keserentakan Pemilu Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,Ay Undang: Jurnal Hukum 6, no.
: 33Ae64, https://doi.
org/10.
22437/ujh.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum persen yang diputuskan tahun 2024, implementasinya berlaku untuk Pemilu 2029.
Amar Putusan MK berbunyi:47 Menyatakan norma Pasal 414 ayat .
UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.
Putusan MK No.
116/PUU-XXI/2023 memandatkan parliamentary threshold sebagaimana diatur Pasal 414 ayat .
UU Pemilu segera diubah dengan mencermati serius beberapa hal.
Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.
Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen menjaga proporsionalitas hasil pemilu.
Terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, ketiga perubahan harus ditempatkan dengan tujuan mewujudkan penyederhanaan partai politik, keempat perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029, kelima perubahan harus memenuhi asas partisipasi publik.
Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit menyebut ataupun mengutip Purcell Principle dalam kedua putusan tersebut, substansi pertimbangannya pada dasarnya mencerminkan penerapan prinsip tersebut.
Dengan demikian.
Purcell Principle sesungguhnya telah dipraktikkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian, dari tujuh putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung dan dicatat oleh Penulis, hanya dua putusan yang dapat dinilai menganut Purcell Principle.
Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.
No.
Tabel 3.
Putusan MK yang diputuskan di saat tahapan pemilu sudah berjalan Putusan No.
102/PUU-VII/2009
Putusan No.
20/PUU-XVII/2019
Putusan Putusan No.
14/PUU-XI/2013
Putusan No.
90/PUU-XXI/2023
Amar Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian Status Penerapan Purcell Principle Tidak Menerapkan Tidak Tidak Arsyianti Mega Nanda dan Erland Ferdinansyah.
AuIus Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023,Ay Jurnal Hukum & Pembangunan 55, no.
: 591Ae618, https://doi.
org/10.
21143/jhp.
Arsyianti Mega Nanda dan Erland Ferdinansyah.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum No.
Putusan Putusan No.
116/PUU-XXI/2023
Putusan No.
70/PUU-XXII/
Putusan No.
60/PUU-XXII/2024
Sumber: Penulis himpun dari berbagai sumber Amar Status Penerapan Purcell Principle Mengabulkan permohonan Menerapkan Pemohon untuk sebagian Mengabulkan permohonan Tidak Pemohon untuk sebagian Menolak permohonan Tidak Pemohon untuk seluruhnya Terhadap empat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerapkan Purcell Principle, di luar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Mahkamah pada dasarnya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada perlindungan hak konstitusional warga negara yang lebih diutamakan daripada keajegan penyelenggaraan pemilu.
Kecenderungan tersebut tampak dalam pertimbangan hukum masing-masing putusan.
Pertama, dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait Pemilu 2009.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk memberikan suara dalam Pemilu Permohonan dalam perkara tersebut diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono.
Melalui putusan a quo.
Mahkamah memperbolehkan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Menindaklanjuti hal tersebut.
KPU menerbitkan SE Nomor 1232/KPU/VII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.
SE a quo mengatur bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi hendak menggunakan hak pilihnya, wajib membawa KTP asli yang masih berlaku serta kartu keluarga (KK) asli.
49 Tindak lanjut KPU melalui penerbitan SE tersebut menunjukkan respons cepat KPU dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada Pemilu 2019.
Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan para aktivis prodemokrasi, sehingga surat keterangan perekaman KTP elektronik dapat digunakan sebagai pengganti KTP elektronik di tempat pemungutan suara (TPS).
Putusan tersebut Mohammad Mahrus Ali et.
AuTindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitutional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru,Ay Jurnal Konstitusi 12, no.
: 631Ae62, https://doi.
org/10.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum terbit 20 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu 17 April 2019.
50 Karena KPU tidak memiliki cukup waktu untuk merevisi Peraturan KPU.
KPU hanya menerbitkan SE KPU Nomor 651/PL.
1-SD/01/KPU/IV/2019 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
Ketiga, dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik yang semula ditetapkan sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5% sampai dengan 10%, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam DPT.
Mahkamah juga menyatakan bahwa meskipun suatu partai politik tidak memiliki kursi di DPRD, partai tersebut atau gabungan partai politik tetap dapat mengajukan calon kepala daerah.
Keempat.
Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 berkaitan dengan persyaratan usia calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah.
Pasal yang diuji adalah Pasal 7 ayat .
huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pada saat mendaftar sebagai pasangan calon.
Dalam perkara tersebut.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena menilai norma a quo telah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut.
Urgensi Purcell Principle terletak pada kenyataan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berubah sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya tambahan.
Apabila perubahan tersebut harus dilaksanakan di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu, situasinya akan menjadi semakin kompleks.
Waktu internalisasi yang singkat berpotensi menimbulkan bias persepsi maupun bias implementasi.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat memunculkan praduga, saling curiga, dan persepsi adanya keberpihakan, serta anggapan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atau dirugikan.
Tantangan dalam dinamika hukum pemilu sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya telah terjadi sejak lama di berbagai negara.
Salah satu solusi yang ditempuh adalah menerapkan prinsip keajegan hukum pemilu.
Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pemilu tidak seharusnya diubah menjelang atau selama tahapan pelaksanaan pemilu berlangsung.
Apabila perubahan tetap dilakukan dalam masa tersebut, maka hasil perubahan itu seharusnya baru diberlakukan pada pemilu berikutnya, bukan pada pemilu yang sedang berjalan.
Aprista Ristyawati.
AuPenguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUUXVII/2019,Ay Administrative Law & Governance Journal 2, no.
: 259Ae67, https://doi.
org/10.
Miskha Ainun Nisa dan Adhitya Widya Kartika.
AuEksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Dan Nomor 70/ PUU-XXII/2.
,Ay Jurnal Hukum Samudra Keadilan 20, no.
: 62Ae77, https://doi.
org/10.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Dinamika hukum Pemilu 2024, di satu sisi, menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
Namun, di sisi lain, dinamika tersebut juga berpotensi menimbulkan tantangan yang kompleks di tengah berlangsungnya tahapan pemilu, terutama ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, termasuk yang lahir melalui mekanisme lembaga yudikatif.
Oleh karena itu, sejumlah rujukan, antara lain Code of Good Practice in Electoral Matters yang disusun oleh Venice Commission dan Purcell Principle, menekankan pentingnya stabilitas atau keajegan hukum pemilu dalam penyelenggaraan Dalam konteks hukum Pemilu 2024, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan implikasi terhadap rezim perundang-undangan pemilu dan memerlukan tindak lanjut normatif.
Salah satu persoalan penting yang muncul berkaitan dengan penentuan waktu mulai berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang.
Secara normatif.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum .
rga omne.
bagi seluruh warga negara, termasuk pembentuk undang-undang dan penyelenggara negara, sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Terdapat sejumlah referensi yang menekankan pentingnya stabilitas atau keajegan hukum pemilu.
Salah satunya adalah Code of Good Practice in Electoral Matters, yaitu pedoman penyelenggaraan pemilu yang baik yang disusun oleh Venice Commission.
Pedoman tersebut menegaskan beberapa syarat dalam penerapan prinsip pemilu yang baik, antara lain: .
penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.
jaminan atas stabilitas hukum pemilu, terutama dalam penyelenggaraan pemungutan suara.
Keajegan hukum pemilu merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan memperkuat konsolidasi demokrasi.
Oleh karena itu, perubahan hukum pemilu harus dilakukan sedini mungkin agar dirumuskan secara inklusif, bebas dari manipulasi Novendri M.
Nggilu.
AuMenggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,Ay Jurnal Konstitusi 16, no.
: 43Ae60, https://doi.
org/10.
31078/jk1613.
Venice Commision.
Code of Good Practice In Electoral Matters: Guidelines.
Explanatory Report and Interpretative Declarations.
Adopted by the Venice Commission at Its 51st and 52nd Sessions.
Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang menguntungkan kelompok tertentu, serta dapat dilaksanakan secara baik dan tepat.
Pentingnya stabilitas hukum pemilu juga tercermin dalam Purcell Principle, yang menegaskan bahwa pengadilan harus bertindak cermat dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan yang berimplikasi pada perubahan peraturan pemilu, terutama ketika tahapan pemilu sudah atau akan segera berlangsung.
Perubahan hukum pemilu menjelang atau pada saat penyelenggaraan pemilu berpotensi mengganggu tahapan pemilu dan menimbulkan dampak negatif lainnya.
Perubahan semacam itu dapat membingungkan pemilih serta memunculkan persepsi di ruang publik bahwa undang-undang pemilu semata-mata dijadikan alat oleh penguasa untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Dalam situasi demikian, publik dapat beranggapan bahwa suara mereka sebagai pemilih tidak lagi menjadi faktor penentu hasil pemilu, melainkan hanya berfungsi sebagai legitimasi formal atas kekuasaan yang telah diperoleh melalui pemilu.
Dalam konteks dinamika hukum Pemilu 2024 di Indonesia, kekhawatiran sebagaimana tercermin dalam pedoman Venice Commission tersebut menjadi relevan.
Perubahan hukum pemilu pada waktu yang sangat dekat dengan hari pemungutan suara dapat menimbulkan bias persepsi serta kecurigaan, baik di antara sesama warga negara maupun antarpenyelenggara Oleh karena itu, salah satu solusi hukum yang mendesak untuk dipertimbangkan adalah penerapan prinsip keajegan hukum pemilu melalui pengadopsian Purcell Principle ke dalam Undang-Undang Pemilu.
Terdapat dua substansi pokok dalam penerapan Purcell Principle ke dalam UndangUndang Pemilu.
Pertama, perubahan hukum pemilu harus dilakukan paling lambat satu tahun sebelum dimulainya tahapan pemilu.
Kedua, apabila perubahan peraturan perundangundangan di bidang pemilu terpaksa dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sebelum pemilu, atau bahkan ketika tahapan pemilu sedang berlangsung, maka hasil perubahan tersebut seharusnya baru diberlakukan pada pemilu berikutnya, bukan pada pemilu yang sedang berjalan.
Ditinjau dari perspektif teknokrasi perencanaan kebijakan dan implementasi hukum, penerapan model demikian cukup rasional.
Hal ini karena pelaksanaan hukum pemilu memerlukan pemahaman yang utuh, dukungan sumber daya yang memadai, serta persiapan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sejak jauh Sebaliknya, ketidakstabilan dan ketidakkonsistenan hukum pemilu dapat memengaruhi, bahkan menyulitkan, perencanaan langkah-langkah implementatif.
56 Oleh karena itu.
Venice Commision.
Compilation of Venice Commission Opinions And Reports Concerning The Stability of Electoral Law (Strasbourg: Venice Commision, 2.
, 15.
Harry B Dodsworth.
AuThe Positive and Negative Purcell Principle The Positive and Negative Purcell Principle.
Ay Ardita Driza Maurer.
Legality.
Separation of Powers.
Stability of Electoral Law: The Impact of New Voting Technologies (Zurich.
Swiss: University of Zurich, 2.
, 11.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum perubahan hukum pemilu yang dilakukan pada menit-menit akhir menjelang atau pada saat pemilu berlangsung berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif sebagai berikut:57 Mempersempit waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pemilu, termasuk untuk pelatihan dan pendidikan pemilih.
Mempersulit penerapan hukum pemilu secara benar dan seragam.
Pemilih dan peserta pemilu kesulitan melaksanakan hasil perubahan.
Proses legislasi kurang komprehensif dan inklusif serta bias secara politik, sehingga melemahkan kepercayaan terhadap pemilu itu sendiri.
Sebaliknya, keajegan hukum pemilu sangat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, dan secara khusus untuk menghindari segala kecurigaan manipulasi pemilu.
Semakin dekat dengan pemilu, perubahan hukum pemilu akan semakin besar pula pengaruhnya pada hasil pemilu.
Dalam konteks ini.
Krenerich menyatakan bahwa.
Authe context within which an election is being held has a great impact on the elections.
Particularly, basic civil and political rights must be guaranteed to allow genuine electoral Ay Pemilu memang tidak dapat dilepaskan dari konteks masing-masing negara.
Namun demikian, apa pun dinamika yang menyertainya, penyelenggaraan pemilu harus tetap menjamin perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara.
Pemilu tidak boleh dijalankan secara manipulatif untuk menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat luas.
Thrasymachus menyebutnya dengan.
AuA the advantages of the stronger.
If you an ordinary person, you are only hurting yourself by trying to live in accordance with justice,Ay yakni situasi ketika keadilan justru tunduk pada kepentingan pihak yang lebih kuat.
Agar Purcell Principle dapat diterapkan secara proporsional, dengan tetap menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara.
Rahmat Muhajir Nugroho.
Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar mengajukan beberapa parameter penerapan Purcell Principle secara proporsional, yaitu sebagai berikut:59 Pembatasan Waktu Memutus Putusan MK Dalam konteks ini.
MK tidak diperbolehkan untuk memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan perubahan substansial pada peraturan pemilu .
isalnya, sistem pemilu, persyaratan pencalonan, metode penghitungan suar.
selama proses pemilu berlangsung, kecuali jika keputusan tersebut tidak secara langsung memengaruhi proses yang sedang berlangsung dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Michael Krennerich.
AuReport on Electoral Law and Electoral Administration In Europe: Synthesis Study on Recurrent Challenges and Problematic Issues,Ay Venice Commission: Study No.
965/2019, 2020, 11.
Robert C Solomon and Mark C Murphy (E.
What Is Jusice?: Classic and Contemporary Readings (New York: Oxford University Press.
Inc, 1.
, 5.
Rahmat Muhajir Nugroho et.
AuJudicial Activism vs Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia,Ay Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 32, no.
: 361Ae85, https://doi.
org/10.
20885/iustum.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Penundaan Pelaksanaan Putusan Fundamental Untuk menghindari kekacauan dalam penyelenggaraan pemilu.
MK dapat menetapkan bahwa pelaksanaan keputusan yang mengubah substansi peraturan pemilu ditunda hingga pemilu berikutnya.
Hal ini untuk menjaga kontinuitas dan ketertiban dalam proses pemilu.
Pengecualian terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Individu Purcell Principle yang terbatas harus memberikan pengecualian untuk permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara, seperti hilangnya hak suara karena kesalahan administrasi atau ketentuan hukum yang diskriminatif.
Dalam hal ini.
Mahkamah Konstitusi masih dapat mengadili dan mengeluarkan putusan, bahkan selama masa pemilihan, selama tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, bukan untuk mengubah sistem Penyaringan Kasus pada Tahap Pemeriksaan Awal Untuk menerapkan Purcell Principle yang terbatas secara sistematis.
MK perlu melakukan penyaringan pada tahap pemeriksaan awal.
Mekanisme ini akan membantu MK memutuskan apakah suatu kasus layak diperiksa selama masa pemilu atau harus ditunda/dinyatakan tidak dapat diterima karena berpotensi mengganggu stabilitas masa pemilu yang sedang berlangsung.
Penyaringan ini dapat mempertimbangkan urgensi pelanggaran hak-hak konstitusional, waktu pengajuan permohonan, dan dampaknya terhadap proses pemilu.
Dengan penerapan Purcell Principle dalam kerangka seperti itu.
Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus menjaga stabilitas proses pemilu.
Model ini menghindari dua kutub ekstrem.
Di satu sisi, model ini tidak membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan intervensi secara serampangan terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, model ini juga tidak membiarkan hak-hak konstitusional warga negara diabaikan semata-mata atas dasar alasan formalistik yang berkaitan dengan tahapan pemilu.
Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan warga negaranya, bukan sebaliknya membiarkan, apalagi merampasnya.
Dalam konteks ini.
Piers Beirne dan James W.
Messerschmidt menyatakan bahwa.
AuAthe state and its representatives often initiate illegal attacks on legally functioningAialbeit politically challengingAisubordinate groups.
Ay Oleh karena itu, manipulasi hukum pemilu yang dilakukan demi keuntungan sepihak kelompokkelompok yang berkuasa harus dicegah.
Tindakan semacam itu dapat dipandang sebagai JURNAL KONSTITUSI VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum salah satu bentuk kejahatan politik dan korupsi elektoral.
60 Menurut Birch, berdasarkan objeknya, electoral corruption terdiri atas tiga bentuk, yaitu Authe manipulation of rules .
he legal framewor.
, the manipulation of voters .
reference formation and expressio.
, and the manipulation of voting .
lectoral administratio.
Ay61 Negara, melalui aparaturnya, bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang responsif bagi pemilih dalam kontestasi pemilu yang free and fair.
Namun sayangnya, banyak yang abai dari tanggungjawab itu.
Mengutip Callen dan Long.
Aumany governments are not responsive to their citizens.
Fair elections provide an important means of improving responsiveness by making elected officials accountable to votersAy.
62 Aparatur negara harus netral dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilu.
Keberpihakan dan intervensi aparatur negara melalui keputusan dan/atau tindakan yan mendukung kelompok kandidat tertentu akan menimbulkan-apa yang disebut Elklit dan Svensson sebagai-malpraktik pemilu dan kecurangan pemilu.
Di sejumlah negara, antara lain di Italia,64 Makedonia Utara,65 Polandia,66 Turki,67 dan Ukraina,68 pernah melakukan perubahan hukum pemilu hanya beberapa bulan menjelang pemilu dengan cara yang tergesa-gesa dan tidak inklusif tanpa memberikan peluang bagi debat publik dan konsultasi yang berarti dengan para pemangku kepentingan.
Akibatnya, perubahan-perubahan tersebut justru kerap melahirkan persoalan baru, berupa disharmoni antarketentuan dalam berbagai undang-undang yang mengatur proses pemilu, misalnya antara pemilu legislatif dan pemilu lokal.
Berkaca pada praktik di negara-negara tersebut, serta dengan merefleksikan dinamika hukum Pemilu 2024 di Indonesia, prinsip keajegan hukum pemilu layak dan mendesak untuk diterapkan dalam sistem hukum pemilu Indonesia.
Piers Beirne and James W Messerschmidt.
Criminology: A Sociological Approach (New York: Oxford University Press, 2.
Todd Landman and Neil Robinson (E.
Handbook of Comparative Politics (California: Sage, 2.
, 6.
Michael Callen and James D Long.
AuInstitutional Corruption and Election Fraud: Evidence from A Field Experiment in Afghanistan,Ay The American Economic Review 105, no.
: 354.
Jorgen Elklit and Palle Svensson.
AuWhat Makes Elections Free And Fair?,Ay Journal of Democracy 8, no.
: 32Ae46.
Filippo Tronconi and Marco Valbruzzi.
AuPopulism Put to the Polarisation Test: The 2019Ae20 Election Cycle in Italy,Ay South European Society and Politics 25, no.
3Ae4 .
: 475Ae501, https://doi.
org/10.
1080/136
Heather C Hughes and Israel Waismel-Manor.
AuThe Macedonian Fake News Industry and the 2016 US Election,Ay PS: Political Science & Politics 54, no.
: 19Ae23, https://doi.
org/10.
1017/S1049096520000992.
Michael Bernhard.
AuDemocratic Backsliding in Poland and Hungary,Ay Slavic Review 80, no.
585Ae607, https://doi.
org/10.
1017/slr.
Ester Zamili dan Timbul Dompak.
AuPerbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Dengan Turki,Ay Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) 6 .
: 164Ae169, https://mail.
id/index.
php/prosiding/article/view/9325.
Paul DAoAnieri.
AuElections.
Succession, and Legitimacy in Ukraine: Lessons from Six Presidential Transitions,Ay Communist and Post-Communist Studies, 2023, 2Ae22, https://doi.
org/10.
1525/cpcs.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Purcell Principle penting untuk diterapkan karena merupakan salah satu bentuk dari pengendalian diri hakim.
69 Dalam konteks ini.
Penulis memandang bahwa DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Pemilu guna menyempurnakan berbagai kelemahan yang masih terdapat di dalamnya.
Salah satu materi muatan yang semestinya dimasukkan dalam revisi tersebut adalah pengaturan mengenai Purcell Principle sebagai bagian dari hukum positif, yang penerapannya dirancang secara proporsional untuk Pemilu 2029.
Pengaturan ini penting untuk segera diwujudkan, karena apabila prinsip tersebut telah dituangkan secara eksplisit dalam undang-undang, maka seluruh pihak, termasuk hakim, akan terikat olehnya.
Dengan demikian, peluang lahirnya preseden abusive judicial review, seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat Terdapat perbedaan antara judicial review yang wajar dan abusive judicial review.
Pertama, judicial review yang wajar dijalankan dalam batas fungsi yudisial yang sah, yakni untuk menjaga tatanan demokratis dan prinsip pembagian kekuasaan.
Kedua, abusive judicial review terjadi ketika lembaga yudikatif, meskipun secara ideologis tampak tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa, pada kenyataannya justru berhasil ditundukkan dan digunakan untuk mendukung kepentingan rezim tersebut.
70 Abusive judicial review memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap inti minimum demokrasi.
Konsep ini dapat dipahami sebagai putusan yang bersifat partisan, dalam arti lebih menguntungkan satu pihak daripada pihak lain.
Pola pengambilan putusan yang partisan demikian dapat mengurangi legitimasi peradilan dan menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terutama apabila berakibat pada penyelenggaraan pemilu yang secara sistematis tidak jujur dan tidak adil.
Inti minimum demokrasi yang dapat dilemahkan oleh abusive judicial review mencakup dua dimensi.
Pertama, dimensi elektoral, yakni sejauh mana petahana dan oposisi dapat bersaing dalam arena politik yang setara.
Kedua, dimensi perlindungan hak, yaitu sejauh mana hak-hak individu dan kelompok minoritas dijamin.
72 Apabila suatu konstitusi tidak James B Thayer.
The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law (Boston: Little.
Brown and Company, 1.
Josy Oliveros Ruiz.
AuReport on Abusive Judicial Review of Electoral Matters,Ay Mexican Law Review 16, no.
: 45Ae76, https://doi.
org/10.
22201/iij.
David Landau and Rosalind Dixon.
AuAbusive Judicial Review: Courts Against Democracy,Ay U.
DAVIS L.
REV
53, no.
: 1313Ae1388, https://lawreview.
edu/archives/53/3/abusive-judicial-reviewcourts-against-democracy.
David Mares.
AuDismantling Democracy in Venezuela: The Chyvez Authoritarian Experiment By Allan R Brewer-Carias,Ay Political Science Quarterly 126, no.
, https://doi.
org/10.
1002/j.
1538-165X.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum mampu menjamin kedua dimensi tersebut.
David Landau menyebut keadaan itu sebagai abusive constitutionalism, yakni penggunaan mekanisme perubahan konstitusi untuk mendorong suatu negara ke arah yang tidak demokratis.
Menurut Rosalind Dixon dan David Landau, putusan yang tergolong abusive judicial review dapat dilacak melalui beberapa parameter, yaitu: .
pertimbangan hukum sangat dangkal, atau melibatkan bentuk penafsiran tetapi tidak menyentuh substansi normanorma demokrasi konstitusional.
sangat selektif, dan memilih dan memilah elemenelemen tertentu dari demokrasi liberal dan konstitusionalisme demokratis.
sangat tidak kontekstual, dan mengabaikan perbedaan dalam konteks politik atau sosial.
membalikkan tujuan norma dan gagasan demokratis sehingga memiliki efek yang berlawanan dengan keadaan sebelumnya.
Pengadilan yang terlibat dalam abusive judicial review dapat menggunakan berbagai teknik penalaran sebagai sarana untuk melegitimasi putusan yang abusif melalui argumentasi hukum ortodoks yang antidemokrasi.
74 Sejalan dengan itu.
Pozen menegaskan bahwa penggunaan metodologi yang sangat tidak konsisten atau penafsiran hukum yang sangat tidak masuk akal kerap dipandang sebagai indikator adanya iktikad buruk dari lembaga peradilan maupun hakim.
Rosalind Dixon dan David Landau membagi abusive judicial review ke dalam dua kategori, yaitu weak abusive judicial review76 dan strong judicial review.
77 Weak abusive judicial review merupakan bentuk yang relatif sederhana, yang sering digambarkan melalui metafora pengadilan sebagai AustempelAy atau sekadar yes-man maupun yes-woman.
Contohnya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Venezuela yang berfungsi melegitimasi upaya reformasi konstitusi untuk memperkuat kekuasaan Hugo Chyvez, antara lain melalui penghapusan batas masa jabatan presiden.
78 AuEfek legitimasiAy semacam ini sangat berharga bagi calon aktor otoriter yang hendak membangun bentuk otoritarianisme terselubung, atau mendorong perubahan antidemokrasi sambil tetap mempertahankan kesan adanya komitmen terhadap David Landau.
AuAbusive Constitutionalism,Ay U.
DAVIS L.
REV 47 .
: 189Ae260, https://ir.
articles/555.
Rosalind Dixon and David Landau.
Au1989Ae2019: From Democratic to Abusive Constitutional Borrowing,Ay International Journal of Constitutional Law 17, no.
: 489Ae496, https://doi.
org/10.
1093/icon/ David E Pozen.
AuConstitutional Bad Faith,Ay Harvard Law Review 129 .
: 885Ae955, https://papers.
com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2672386.
Yance Arizona.
AuPolitik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi,Ay Jurnal Konstitusi 21, no.
: 36Ae59, https://doi.
org/10.
31078/jk2113.
Mark Tushnet.
Weak Courts.
Strong Rights : Judicial Review And Social Welfare Rights In Comparative Constitutional Law (Princeton: Princeton University Press, 2.
David Landau and Rosalind Dixon.
AuAbusive Judicial Review: Courts Against Democracy.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum demokrasi konstitusional.
Dengan demikian, putusan semacam itu dapat digunakan untuk menegaskan seolah-olah tindakan tersebut tetap sesuai dengan norma hukum dalam negara demokrasi konstitusional.
Strong abusive judicial review dapat dimaknai sebagai keadaan ketika pengadilan sendiri yang bertindak aktif melucuti atau melemahkan perlindungan konstitusional warga negara dan demokrasi.
80 Salah satu contohnya terjadi di Nikaragua pada tahun 2009, ketika MA Nikaragua menghapus pembatasan masa jabatan presiden dari Konstitusi Nikaragua.
Putusan tersebut lahir dalam kondisi penyimpangan prosedur yang luar biasa.
Ketua Mahkamah Agung secara resmi baru memberitahukan para hakim lain mengenai pemungutan suara dalam perkara tersebut setelah jam kerja berakhir, sehingga para hakim dan personel pengadilan telah meninggalkan kantor.
Secara informal, pemberitahuan hanya disampaikan kepada hakim-hakim yang berafiliasi dengan partai presiden.
Akibatnya, hakim-hakim yang berseberangan tidak hadir dan kemudian digantikan oleh hakim pengganti yang prorezim.
Contoh lain adalah Putusan MA Kamboja pada tahun 2017 yang membubarkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (Cambodia National Rescue Party/CNRP), partai oposisi, dengan alasan yang lemah, yakni karena partai tersebut dianggap bersekutu dengan kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat, dan menimbulkan ancaman terhadap persatuan 82 Standar yang digunakan pengadilan juga problematik karena pembubaran tersebut didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik, bukan pada konstitusi, sehingga membuka ruang ambiguitas dan penyalahgunaan.
Perkara itu diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan diputus oleh pengadilan hanya setelah lima jam persidangan dan dua jam musyawarah.
Menurut Susi Dwi Harijanti, dalam Putusan MK No.
90/PUU-XXI/2023.
MK telah melakukan strong abusive judicial review dengan beberapa indikator, yaitu: .
tidak dipatuhinya hukum acara.
lemahnya penilaian terhadap legal standing.
lemahnya pertimbangan hukum.
adanya conflict of interest dalam proses pengambilan putusan.
tidak dirujuknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.
adanya Ronen Shamir.
AuLandmark Cases and the Reproduction of Legitimacy: The Case of IsraelAos High Court of Justice,Ay Law & Society Review 24, no.
: 781, https://doi.
org/10.
2307/3053859.
Mark Tushnet.
Weak Courts.
Strong Rights : Judicial Review And Social Welfare Rights In Comparative Constitutional Law.
Rosalind Dixon and Vicki C Jackson.
AuConstitutions Inside Out: Outsider Interventions in Domestic Constitutional Contests,Ay UNSW Law Research Paper, no.
2012Ae53 .
: 149Ae64, https://papers.
com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2174134.
Lucy West.
AuThe Limits to Judicial Independence: CambodiaAos Political Culture and the Civil Law,Ay Democratization 26, no.
: 537Ae38, https://doi.
org/10.
1080/13510347.
Kosal Path.
AuA Cambodian Fusion of Personality.
Party and the State,Ay Current History 117, no.
215Ae221, https://doi.
org/10.
1525/curh.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum concurring opinion yang bernuansa dissenting opinion.
84 Oleh karena itu, pengaturan mengenai Purcell Principle dalam Undang-Undang Pemilu menjadi penting untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah agar putusan-putusan yang bersifat abusive judicial review tidak kembali terulang dalam pemilu-pemilu yang akan datang.
Selain berfungsi untuk mencegah abusive judicial review.
Purcell Principle pada dasarnya juga beririsan dengan prinsip prospektivitas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Dalam kaitannya dengan Purcell Principle, terdapat dua pemaknaan terhadap prinsip prospektivitas putusan Mahkamah Konstitusi.
Pertama, dalam konteks prospektif, pengadilan tidak seharusnya menjatuhkan putusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap proses pemilu yang sedang berlangsung hingga pemilu tersebut selesai diselenggarakan.
Kedua, prinsip prospektif tidak hanya bermakna bahwa pengadilan tidak dapat memengaruhi proses pemilu yang sedang berjalan, tetapi juga dapat dipahami secara lebih luas bahwa akibat hukum suatu putusan pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan baru berlaku untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Oleh karena itu.
Purcell Principle dapat diterapkan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang, karena keduanya sama-sama bertumpu pada prinsip prospektivitas.
Dengan demikian, waktu pengucapan putusan pengujian undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu perlu diselaraskan dengan Purcell Principle guna menghindari pertentangan antarnorma di bidang pemilu serta menyediakan rambu-rambu yang adil, pasti, dan ajeg bagi semua pihak.
Reformulasi Hukum agar Purcell Principle dijalankan oleh Lembaga-Lembaga Negara Terkait Pemilu International IDEA menegaskan bahwa salah satu elemen penting dalam sistem keadilan pemilu adalah upaya untuk mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan peraturan melalui kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten.
86 Dalam konteks tersebut, reformulasi hukum agar Purcell Principle dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan pemilu perlu diarahkan pada pembangunan dialog dan tindakan kolaboratif antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
Susi Dwi Harijanti.
AuMK Dan AoAbusive Judicial ReviewAo: Eksaminasi Putusan No.
90/PUU-XXI/2023,Ay Eksaminasi Di FH UGM, 27 Oktober 2023, n.
, 2Ae39.
Dian Agung Wicaksono and Garuda Era Ruhpinesthi.
AuInitiation of the Purcell Principle by the Constitutional Court in Judicial Review Related to the Law of General Elections,Ay Jurnal Konstitusi 22, no.
109Ae36, https://doi.
org/10.
31078/jk2216.
Pan Mohamad Faiz.
AuMemperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur.
Bebas.
Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,Ay Jurnal Konstitusi 14, no.
: 672Ae700, https://doi.
org/10.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Dialog dan tindakan kolaboratif antarlembaga yang terkait dengan pemilu perlu melibatkan sejumlah lembaga negara, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawasl.
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Agung (MA).
Kepolisian, dan Kejaksaan.
Hal ini wajib dilakukan untuk mensinergikan dan menyamakan persepsi antar lembaga terkait berkenaan tentang penegakan hukum pemilu yang demokratis.
Misalkan peran Bawaslu akan sangat terlihat apabila pertemuan selalu mengingatkan lembaga-lembaga.
Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut penting untuk menyinergikan dan menyamakan persepsi mengenai penegakan hukum pemilu yang demokratis.
Dalam konteks ini, peran Bawaslu menjadi sangat penting, terutama melalui forum-forum koordinasi yang secara konsisten mengingatkan lembaga-lembaga terkait agar tidak menggunakan kewenangannya dengan cara yang dapat mengganggu prinsip-prinsip pemilu demokratis, terlebih ketika tahapan pemilu telah dimulai.
Bawaslu juga dapat mendorong agar setiap lembaga menjunjung tinggi nilai-nilai yang menopang keadilan pemilu, termasuk Purcell Principle, yang apabila diabaikan berpotensi mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu.
Selanjutnya, revisi Undang-Undang Pemilu perlu mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai dialog dan tindakan kolaboratif antarlembaga terkait pemilu ke dalam suatu Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.
Ketua KPU.
Ketua Mahkamah Konstitusi.
Ketua Mahkamah Agung.
Kapolri, dan Jaksa Agung.
Namun demikian.
Penulis menekankan cara kerja koordinasi lintas lembaga ini, tidak sekedar basa basi dan hanya sebatas kumpul-kumpul, tetapi tidak ada action.
Meskipun Peraturan Bersama tidak diatur secara tegas dalam UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU P.
Akan tetapi dari bentuknya yang tertulis, bersifat mengatur, berlaku umum dan dibuat oleh lembaga/pejabat berwenang87 dapat menjadi sumber hukum di Indonesia.
Dalam perspektif hukum tata negara.
Peraturan Bersama dapat memiliki dua karakter, yaitu regeling dan beschikking.
Adapun tindakan kolaboratif yang dimaksud oleh Penulis dapat diformalkan melalui Peraturan Bersama lembaga-lembaga terkait pemilu, dengan materi muatan yang meliputi:
konsolidasi data.
saling koordinasi dan supervisi.
melakukan konsolidasi bersama .
sosialisasi regulasi pemilu.
membuat pojok pengawasan pemilu.
melakukan pendidikan pengawas partisipatif.
membuat kkn tematik terkait pemilu.
membuat kampung/desa pengawasan partisipatif di daerah-daerah.
membuat Junaidi.
AuAnalisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Sistem Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia,Ay Jurnal PSMH UNTAN 9, no.
: 1Ae15, https://jurnal.
id/index.
nestor/article/view/4445.
Akbar Ayatullah.
AuKedudukan Peraturan Bersama Menteri Dalam Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga.
Ay (Universitas Andalas, 2.
JURNAL KONSTITUSI
VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum literasi/advokasi media sosial.
menyediakan wadah konsultasi terkait aturan pemilu.
melakukan konsolidasi dengan pemantau pemilu.
menyelenggarakan apel siaga pemilu secara berkala.
melaksanakan patroli pengawasan secara bersama dan berkala dan kegiatan lainnya.
Purcell Principle dalam putusan MK mengedepankan logika pertimbangan yang proporsional untuk mengimplementasikan pemilu yang komprehensif dan berimplikasi positif untuk masyarakat.
Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan ialah peran lembaga-lembaga negara penyelenggara pemilu, yang harus memahami makna dan tujuan Purcell Principle.
Pemahaman tersebut penting agar tidak timbul keraguan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga pemilu dapat diselenggarakan secara inklusif dan efektif.
Dengan demikian, pemahaman mengenai Purcell Principle di Indonesia tidak hanya diperlukan oleh kalangan peradilan dan para pengamat, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu.
Dengan demikian, batas waktu maupun pertimbangan hukum hakim yang belum sepenuhnya mencerminkan makna dan tujuan Purcell Principle tidak seharusnya menjadi hambatan bagi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilu yang akan datang.
Dalam fungsi yudikatif.
Purcell Principle dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan yang final dan mengikat terkait pemilu.
Dalam fungsi legislasi, prinsip ini juga relevan diterapkan dalam proses revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan KPU.
Sementara itu, dalam ranah eksekutif, seluruh lembaga penyelenggara pemilu perlu berperan aktif dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang Pemilu.
Apabila diterapkan secara konsisten dan rasional.
Purcell Principle dapat menjadi landasan bagi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan ajeg di Indonesia.
KESIMPULAN
Purcell Principle merupakan prinsip yang berasal dari perkara Purcell v.
Gonzalez di Amerika Serikat, yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan seyogianya menahan diri untuk tidak mengubah atau mengintervensi proses elektoral ketika tahapan pemilu telah berjalan.
Rasionalitas utama prinsip ini adalah untuk mencegah kebingungan pemilih dan kekacauan pemilu akibat perubahan aturan menjelang pemungutan suara.
Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk abusive judicial review yang menyimpang dari Purcell Principle.
Penulis merekomendasikan agar pembentuk undang-undang merevisi Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu dengan mengadopsi Purcell Principle secara proporsional untuk Pemilu JURNAL KONSTITUSI VOLUME 23 .
Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Agar prinsip tersebut dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait dengan pemilu, diperlukan reformulasi hukum melalui pembangunan dialog dan tindakan kolaboratif antarlembaga terkait pemilu dalam bentuk Peraturan Bersama yang mengikat, guna menyinergikan dan menyamakan persepsi mengenai urgensi Purcell Principle dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan ajeg.
DAFTAR PUSTAKA