VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Manuscript Submitted 15/07/2025 Manuscript Reviewed 22/08/2025 Manuscript Published 30/09/2025 Page 90-105
LEGAL CERTAINTY IN CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN INDONESIA
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Adek Junjunan Syaid 1.
Heru Widodo 2.
Praktisi Hukum Universitas Islam As-SyafiAoiyah.
Indonesia.
Adekjunjunan.
fh@uia.
Heru Widodo Law Office.
Indonesia, heruwidodo.
fh@uia.
ABSTRACT
The criminal liability of corporations in corruption offenses in Indonesia raises a fundamental issue concerning the application of the principle of legal certainty.
Although Law No.
31 of 1999 in conjunction with Law No.
20 of 2001 on the Eradication of Corruption has recognized corporations as legal subjects of criminal law, its enforcement in practice remains uncertain.
The ambiguity between the liability of corporate management and that of the legal entity itself, as well as the inconsistent application of corporate criminal liability theories, has resulted in disparities among court decisions.
This study aims to analyze the implementation of legal certainty in the mechanism of corporate criminal liability for corruption offenses in Indonesia.
The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches.
The findings indicate that the enforcement of corporate criminal liability remains inconsistent with the principle of legal certainty as formulated by Gustav Radbruch and Hans Kelsen.
This inconsistency arises from the lack of harmony between positive legal norms and the actual practices of law enforcement.
Therefore, reforms in criminal law policy are required to clarify the boundaries of liability between corporations and their management and to ensure the uniform application of the law in order to realize legal certainty in the eradication of corruption in Indonesia.
Keywords: Legal Certainty.
Corporation.
Criminal Liability.
Corruption Offense.
ABSTRAK
Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan persoalan fundamental dalam penerapan asas kepastian hukum.
Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik penegakannya masih menghadapi berbagai ketidakpastian.
Ketidakjelasan batas antara tanggung jawab pengurus dan tanggung jawab badan hukum.
Serta belum adanya keseragaman penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi telah menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih belum konsisten dengan Legal Certainty In Corporate Criminal | 90 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum Gustav Radbruch dan Hans Kelsen.
Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya harmonisasi antara norma hukum positif dengan praktik penegakan hukum di lapangan.
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang menegaskan batas tanggung jawab korporasi dan pengurusnya, serta memastikan keseragaman penerapan hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Kepastian Hukum.
Korporasi.
Pertanggungjawaban Pidana.
Tindak Pidana Korupsi.
PENDAHULUAN
Korporasi sebagai subjek hukum memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional.
Namun, di sisi lain, keberadaan korporasi juga berpotensi menjadi sarana terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.
Dalam konteks hukum pidana Indonesia.
Perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah berlangsung lama terutama terkait dengan posisi korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan sejauh mana pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi.
1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Pasal 20 undang-undang tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus atau orang yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi tersebut.
Baik atas nama korporasi maupun untuk kepentingannya.
2 Ketentuan ini menandai pergeseran penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari konsep klasik yang hanya menempatkan individu sebagai pelaku pidana menuju sistem yang lebih adaptif terhadap realitas kejahatan Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi berbagai permasalahan khususnya dalam konteks kepastian hukum.
4 Ketidakjelasan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab antara korporasi sebagai entitas hukum atau pengurus sebagai representasi kehendak korporasi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.
Selain itu tidak semua instrumen hukum di Indonesia memiliki mekanisme yang seragam dalam menilai unsur kesalahan .
ens re.
korporasi sehingga menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat penyidikan.
Penuntutan dan putusan pengadilan.
Kepastian hukum menjadi aspek fundamental dalam penegakan hukum pidana terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi.
Tanpa kepastian hukum yang memadai proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik bagi pelaku korporasi Romli Atmasasmita.
Reformasi Hukum.
Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2.
, hlm.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 20 ayat .
Lilik Mulyadi.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2.
, hlm.
Eddy O.
Hiariej.
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2.
, hlm.
Chairul Huda.
Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 91 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) maupun masyarakat sebagai korban.
6 Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik peradilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif .
uridis normati.
yang memusatkan perhatian pada norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi.
Pendekatan normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan yuridis formal, bukan pada perilaku masyarakat secara empiris.
Penelitian hukum normatif dipahami sebagai hukum yang mengandung asas, kaidah, dan doktrin hukum yang mengatur kehidupan sosial, sehingga penelitian ini tidak menggunakan data lapangan melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum tertulis yang bersifat preskriptif dan aplikatif.
Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan .
tatute approac.
dengan menelaah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi seperti UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
pendekatan konseptual .
onceptual approac.
dengan menelaah teori dan pandangan para ahli hukum pidana mengenai konsep pertanggungjawaban korporasi, asas kesalahan .
ens re.
dan perbuatan pidana .
ctus reu.
pendekatan kasus .
ase approac.
dengan mengkaji putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi.
serta pendekatan historis .
istorical approac.
untuk menelusuri perkembangan pengaturan dan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia.
Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan Bahan hukum primer meliputi KUHP.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang membahas teori pertanggungjawaban korporasi serta prinsip kepastian hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan .
ibrary researc.
dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan untuk diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan permasalahan Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengaitkannya dengan teori kepastian hukum dan asas pertanggungjawaban pidana, serta menyusun hasil analisis secara logis dan sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang objektif dan Satjipto Rahardjo.
Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 92 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Melalui metode ini diharapkan diperoleh rumusan konseptual dan normatif mengenai penerapan prinsip kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang atau badan hukum hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan .
ens re.
dan perbuatan melawan hukum .
ctus reu.
7 Dalam konteks korporasi konsep ini mengalami perluasan karena korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak secara fisik seperti manusia sehingga doktrin klasik Ausocietas delinquere non potestAy .
adan hukum tidak dapat melakukan kejahata.
mengalami 8 Perkembangan doktrin hukum modern mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan pidana dilakukan oleh pengurus atau karyawan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata dibebankan pada individu pelaku tetapi juga pada entitas hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana Di Indonesia dasar yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Tindak Pidana Pencucian Uang serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9 Artinya, sistem hukum nasional telah menerima prinsip bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan adanya keterkaitan antara perbuatan pengurus dengan kegiatan korporasi.
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi dalam perspektif hukum pidana dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
10 Dalam doktrin hukum terdapat tiga model utama pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:
Identification Theory yang menganggap perbuatan pengurus sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.
Vicarious Liability yang menempatkan korporasi bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya sepanjang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.
Corporate Culture Model yang menilai kesalahan pada kebijakan atau sistem dalam organisasi korporasi.
Ketiga teori ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif untuk mendorong korporasi menjalankan tata kelola yang baik .
ood corporate governanc.
Dalam praktiknya penerapan model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sering kali dipengaruhi oleh kebijakan Eddy O.
Hiariej.
Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2.
, hlm.
Roeslan Saleh.
Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1.
, hlm.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Andi Hamzah.
Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2.
, hlm.
Muladi dan Dwidja Priyatno.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Alumni, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 93 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) penegak hukum dan tingkat pembuktian kesalahan yang dapat dikaitkan dengan korporasi sebagai entitas.
Prinsip Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum .
yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan penegakan hukum harus didasarkan pada norma yang jelas, tetap dan dapat diprediksi.
13 Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, kepastian hukum diperlukan untuk mencegah adanya tumpang tindih antara tanggung jawab individu pengurus dengan tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum.
Ketidakjelasan norma terkait batas pertanggungjawaban sering menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum termasuk pada kasus tindak pidana korupsi.
14 Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus diwujudkan melalui pembaruan sistem hukum pidana yang menegaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pembuktian kesalahan korporasi dilakukan secara objektif dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia Hukum pidana hanya mengenal manusia .
atuurlijk persoo.
sebagai satu-satunya subjek hukum pidana.
Pandangan ini didasarkan pada asas moral dan keadilan yang berpijak pada prinsip bahwa hanya manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pribadi karena memiliki kehendak .
dan kesadaran .
ens re.
15 Dalam perspektif hukum pidana tradisional badan hukum tidak memiliki jiwa.
Kehendak dan kesadaran sehingga tidak mungkin untuk disalahkan .
ctus non facit reum nisi mens sit Oleh sebab itu, segala perbuatan yang menimbulkan akibat pidana dianggap hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh individu pelakunya.
Perkembangan ekonomi.
Industri dan teknologi modern membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan sistem hukum pidana itu sendiri.
Dalam banyak kasus tindak pidana dilakukan bukan lagi oleh individu semata melainkan melalui mekanisme dan kebijakan korporasi.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai pelanggaran di bidang keuangan.
Lingkungan hidup dan terutama korupsi, di mana keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana justru dinikmati oleh badan usaha.
Dengan demikian, pembatasan subjek hukum pidana hanya kepada manusia menjadi tidak relevan dan menimbulkan gap of justice dalam sistem hukum.
Aparat penegak hukum kesulitan menjerat entitas korporasi yang jelas-jelas memperoleh keuntungan dari kejahatan, sementara individu pelaku hanyalah perpanjangan tangan dari kebijakan perusahaan.
Konteks hukum Indonesia mengakui terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan ekonomi tersebut.
Perkembangan ini dapat ditelusuri melalui sejarah legislasi nasional.
Pengakuan eksplisit pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Sutan Remy Sjahdeini.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi, (Jakarta:
Grafiti Press, 2.
, hlm.
Jimly Asshiddiqie.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2.
, hlm.
Topo Santoso.
Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2.
Roeslan Saleh.
Segi Lain Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 94 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Pidana Ekonomi yang membuka ruang bagi badan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
Selanjutnya, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut memperluas penerapan konsep ini.
Puncak pengakuan formil terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perm.
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.
Perma ini menjadi pedoman penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bagaimana korporasi dapat dijadikan tersangka, didakwa, dan dijatuhi pidana.
Dalam Pasal 4 Perma tersebut ditegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:
Tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi, .
Perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, atau .
Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
Rumusan ini menunjukkan adanya shift of liability dari tanggung jawab yang sematamata individual menjadi tanggung jawab institusional.
Dengan demikian, hukum pidana Indonesia telah mengakui bahwa kesalahan dan niat jahat dapat dikonstruksikan pada entitas hukum, bukan hanya pada individu.
Namun, pengakuan ini tidak serta-merta meniadakan tanggung jawab pidana individu pengurus.
Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana antara pengurus dan korporasi bersifat kumulatif.
Artinya, baik korporasi maupun individu pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan apabila keduanya terbukti terlibat dalam tindak pidana.
Konsep ini mencerminkan pendekatan ganda .
ual criminal liabilit.
, yang memberikan keseimbangan antara prinsip keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum.
Pendekatan ini juga mencegah adanya scapegoating, yakni kecenderungan melempar seluruh tanggung jawab hanya kepada korporasi tanpa menjerat individu yang berperan aktif di dalamnya.
Pandangan ini sejalan dengan teori vicarious liability yaitu doktrin yang memungkinkan suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya selama perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi.
18 Melalui teori ini, kesalahan pegawai dianggap sebagai kesalahan korporasi apabila perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Prinsip ini banyak diterapkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, dan secara bertahap diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 20 ayat .
Yahya Harahap.
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan.
Banding.
Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2.
, hlm.
Clarkson and Keating.
Criminal Law: Text and Materials, (London: Sweet & Maxwell, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 95 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Selain teori vicarious liability dikenal pula teori identifikasi .
dentification theor.
yang menganggap bahwa tindakan dan kehendak individu yang memiliki posisi dominan dalam perusahaan .
isalnya direktur utama atau manajemen punca.
dapat diidentifikasikan sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri.
Dengan kata lain, korporasi dianggap AuberkehendakAy melalui tindakan orang-orang yang mengendalikan kebijakan dan arah perusahaan.
Teori ini relevan dalam kasus-kasus korupsi korporasi di mana keputusan strategis, seperti pemberian suap atau gratifikasi, tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan manajemen tertinggi.
Sementara itu, teori agregasi .
ggregation theor.
memberikan pendekatan yang lebih modern dan realistis terhadap struktur organisasi korporasi.
Teori ini beranggapan bahwa kesalahan korporasi dapat terbentuk dari gabungan tindakan dan niat dari beberapa individu di dalam organisasi yang secara kolektif menciptakan kesalahan institusional.
Pendekatan ini penting terutama bagi korporasi besar dengan struktur kompleks di mana tidak ada satu individu pun yang secara tunggal bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
Tetapi keseluruhan sistem manajerial dan budaya perusahaan memungkinkan terjadinya tindak Dalam sistem hukum Indonesia teori-teori tersebut belum sepenuhnya diadopsi secara eksplisit.
Namun praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan penerapan kombinatif.
Dalam banyak kasus penegak hukum menggabungkan elemen dari berbagai teori untuk membangun konstruksi hukum yang adil dan dapat diterapkan sesuai fakta di lapangan.
Misalnya.
KPK dalam beberapa kasus korporasi telah menerapkan logika vicarious liability dan identification theory secara bersamaan untuk membuktikan adanya kesalahan yang dapat diatribusikan kepada korporasi.
Implementasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai tantangan.
Salah satunya adalah ketidakseragaman dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan perbedaan interpretasi dalam putusan pengadilan.
Di sisi lain, masih terdapat keraguan konseptual mengenai bagaimana mengukur mens rea pada entitas hukum yang bersifat fiktif serta bagaimana memastikan keadilan dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang tidak bersalah seperti karyawan atau masyarakat sekitar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan pembaruan hukum pidana nasional yang mampu menegaskan batas dan kriteria pertanggungjawaban korporasi.
Salah satu arah reformasi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat ketentuan dalam KUHP baru dan undang-undang sektoral agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi.
Selain itu, penting untuk menyusun guidelines bagi penegak hukum agar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai asas kepastian hukum.
Dengan demikian keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak hanya menjadi konsep teoritis tetapi juga instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan substantif dan supremasi hukum di Indonesia.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 96 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum pidana dan menjadi pilar penting dalam negara hukum .
19 Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang jelas.
Tetap dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat maupun subjek hukum memiliki jaminan terhadap perlindungan hak-haknya.
20 Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kepastian hukum berarti bahwa subjek hukum.
Prosedur penegakan serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap korporasi harus diatur dengan tegas dan tidak menimbulkan Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala konseptual dan implementatif.
Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan perumusan norma dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk dalam hal batas tanggung jawab antara korporasi sebagai entitas hukum dan pengurus sebagai individu pelaku.
Beberapa undang-undang masih menggunakan rumusan Audapat dipidanaAy atau Audapat dimintai pertanggungjawabanAy, yang membuka ruang interpretasi berbeda di kalangan aparat penegak hukum.
Terdapat perbedaan penafsiran terhadap unsur Aumelakukan perbuatan untuk kepentingan korporasiAy sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat .
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21 Unsur ini sering kali menjadi perdebatan apakah mencakup semua tindakan pengurus yang membawa manfaat bagi korporasi, atau hanya tindakan yang secara langsung diinstruksikan dan diketahui oleh korporasi.
Akibatnya dalam praktik aparat penegak hukum sering kali menafsirkan unsur tersebut secara berbeda-beda.
Sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan 22 Masalah lain yang juga menjadi kendala adalah belum adanya pedoman umum yang seragam tentang bagaimana membuktikan kesalahan .
ens re.
Dalam teori hukum pidana klasik unsur kesalahan selalu melekat pada individu.
Sementara dalam konteks korporasi yang merupakan entitas abstrak.
Pembuktian mens rea harus dilakukan melalui pembuktian niat.
Kebijakan atau kelalaian pengurus yang dapat diatribusikan kepada korporasi.
23 Hal ini mengakibatkan sulitnya pembuktian kesalahan korporasi secara objektif terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan struktur organisasi yang kompleks atau korporasi multinasional.
Dalam beberapa putusan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan ketidakkonsistenan.
Ada perkara yang hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus tanpa menjerat korporasinya, meskipun perbuatan tersebut jelas dilakukan dalam rangka kepentingan badan hukum.
Misalnya dalam sejumlah kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa.
Korporasi tempat para pelaku bekerja tidak ikut dijerat Jimly Asshiddiqie.
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2.
, hlm.
Sudikno Mertokusumo.
Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2.
, hlm.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 20 ayat .
Nur Basuki Minarno.
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2.
, hlm.
Clarkson and Keating.
Criminal Law: Text and Materials, (London: Sweet & Maxwell, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 97 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) meskipun terbukti menerima keuntungan langsung dari hasil tindak pidana.
Sebaliknya, terdapat juga putusan yang menjatuhkan pidana kepada korporasi meskipun keterlibatan langsung pengurusnya sulit dibuktikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi persoalan serius baik dalam tataran normatif maupun praktik penegakan hukum.
Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum perlu diwujudkan melalui dua pendekatan penting.
Pertama, pendekatan normatif yaitu dengan memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab.
Ruang lingkup tanggung jawab serta bentuk pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi.
24 Kedua, pendekatan implementatif yaitu dengan memastikan adanya keseragaman dalam praktik peradilan dan penegakan hukum melalui pedoman yurisprudensi dan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian Republik Indonesia.
Kepastian hukum juga menuntut adanya kesetaraan perlakuan .
quality before the la.
antara individu dan 25 Korporasi tidak boleh menjadi tameng bagi pelaku individu untuk menghindari tanggung jawab.
Tetapi juga tidak boleh menjadi objek pemidanaan yang sewenang-wenang tanpa dasar pembuktian yang kuat.
Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap korporasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum.
Analisis Putusan Pengadilan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Salah satu contoh penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.
Sus/TPK/2019/PN.
JKT.
PST.
Dalam perkara tersebut sebuah korporasi swasta dijatuhi pidana denda karena terbukti memberikan suap kepada pejabat publik guna memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.
Majelis hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama korporasi dengan persetujuan serta sepengetahuan direksi sehingga tanggung jawab pidana dibebankan kepada korporasi.
27 Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu semata.
Tetapi juga dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan atau praktik sistemik dalam suatu Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap badan hukum menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa korporasi tidak menjadi alat atau sarana untuk melakukan kejahatan ekonomi.
28 Putusan ini menunjukkan arah perkembangan baru dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia yang sejalan dengan prinsip Romli Atmasasmita.
Reformasi Hukum.
Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung:
Mandar Maju, 2.
, hlm.
Satjipto Rahardjo.
Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1.
, hlm.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.
Sus/TPK/2019/PN.
JKT.
PST.
Ibid.
, pertimbangan hukum majelis hakim hlm.
Dwidja Priyatno.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 98 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) corporate criminal liability sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
Penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya konsisten di berbagai tingkat Dalam sejumlah perkara lain.
Tanggung jawab pidana masih hanya dibebankan kepada individu pengurus tanpa melibatkan korporasi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab meskipun kejahatan dilakukan dalam konteks kegiatan usaha dan memberikan keuntungan langsung bagi badan hukum tersebut.
Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Pid.
Sus/2018, terdakwa selaku direktur utama dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan, sementara korporasi yang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut tidak dijadikan Kondisi ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan asas pertanggungjawaban pidana korporasi .
orporate criminal responsibilit.
Di satu sisi beberapa hakim telah menerapkan prinsip ini secara progresif dan berorientasi pada keadilan substantif namun di sisi lain sebagian masih berpegang pada paradigma klasik bahwa hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Akibatnya muncul kesenjangan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum serta berpotensi mengurangi efek jera bagi korporasi sebagai pelaku kejahatan Secara teoretis inkonsistensi ini juga berkaitan dengan belum adanya keseragaman kriteria dalam menentukan kesalahan korporasi.
Menurut teori identifikasi .
dentification theor.
kesalahan korporasi dianggap ada apabila terdapat keterlibatan langsung dari pengurus puncak dalam melakukan atau membiarkan tindak pidana.
32 Namun teori ini tidak selalu mudah diterapkan karena dalam praktik modern.
Keputusan korporasi sering kali bersifat kolektif dan kompleks.
33 Dalam kasus seperti ini teori vicarious liability dapat digunakan untuk menjerat korporasi apabila pegawainya melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka tugasnya untuk kepentingan korporasi.
Perbedaan penerapan teori ini di pengadilan menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan penegakan hukum.
Beberapa majelis hakim masih cenderung berhati-hati dalam menjerat korporasi karena belum adanya pedoman yang eksplisit terkait pembuktian mens rea korporasi.
Padahal Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan arah yang cukup jelas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila: .
korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana.
korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang semestinya.
Dalam konteks kepastian hukum ketidakkonsistenan penerapan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Korporasi yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum dapat lolos dari jerat pidana.
Sementara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Pid.
Sus/2018.
Andrew Ashworth.
Principles of Criminal Law, (Oxford: Oxford University Press, 2.
, hlm.
Clarkson and Keating.
Criminal Law: Text and Materials, (London: Sweet & Maxwell, 2.
, hlm.
Nur Basuki Minarno.
Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2.
, hlm.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.
Pasal 4 ayat .
Legal Certainty In Corporate Criminal | 99 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) individu pengurus menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat hukum.
Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law serta tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu menciptakan keteraturan dan perlindungan hukum yang pasti bagi seluruh subjek Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan sinergi antara pembaruan regulasi.
Pembentukan pedoman teknis peradilan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kejahatan korporasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat menegakkan prinsip akuntabilitas korporasi secara konsisten, adil, dan sejalan dengan semangat negara hukum yang menjunjung kepastian dan keadilan.
Rekonstruksi Penerapan Kepastian Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih kuat dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan langkah-langkah rekonstruktif yang tidak hanya bersifat normatif.
Tetapi juga sistemik dan implementatif.
Rekonstruksi ini penting karena hukum pidana korporasi di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan dan menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penerapan.
Lemahnya pembuktian serta keterbatasan instrumen sanksi.
Oleh karena itu upaya perbaikan harus menyentuh aspek regulasi.
Kelembagaan.
Hingga paradigma aparat penegak hukum.
Reformulasi Norma Hukum Pidana Korporasi Penegasan normatif dalam undang-undang bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bersifat independent dari tanggung jawab individu pengurusnya.
Artinya apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi atau untuk kepentingannya.
Maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa harus menunggu pembuktian kesalahan individu tertentu.
Reformulasi ini dapat diwujudkan melalui perubahan sistem perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas, tidak hanya bersifat pengecualian sebagaimana dalam beberapa undang-undang sektoral.
Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi kejelasan norma hukum merupakan syarat utama dalam mewujudkan legal certainty sebab hukum yang kabur .
ague la.
justru membuka ruang bagi interpretasi yang beragam dan menciptakan ketidakpastian dalam praktik.
35 Oleh karena itu rumusan norma dalam peraturan pidana yang berkaitan dengan korporasi harus disusun secara jelas.
Sistematis dan konsisten agar memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum.
Penguatan Mekanisme Pembuktian dan Penegakan Hukum Penguatan mekanisme pembuktian terhadap kesalahan korporasi .
orporate mens re.
menjadi aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum.
Selama ini pembuktian dalam perkara pidana korporasi masih bersifat analogis terhadap perbuatan manusia padahal korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak secara fisik.
36 Untuk itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman teknis Romli Atmasasmita.
Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2.
, hlm.
Sutan Remy Sjahdeini.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 100 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) pembuktian yang dapat menilai sejauh mana kebijakan.
Pola manajerial atau sistem pengawasan internal perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.
Model ini dikenal dengan identification theory yaitu konsep yang mengaitkan tindakan pejabat atau pengurus puncak korporasi sebagai cerminan dari kehendak korporasi itu Pembentukan lembaga atau unit khusus di bawah KPK atau Kejaksaan yang fokus pada penanganan kejahatan korporasi juga menjadi kebutuhan strategis.
Dengan demikian.
Proses penyidikan.
Penuntutan hingga eksekusi terhadap korporasi dapat dilakukan secara profesional dan konsisten.
Penerapan Sanksi yang Proporsional dan Efektif Kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan dalam peraturan.
Tetapi juga keadilan dan efektivitas dalam penerapan sanksi.
Sanksi terhadap korporasi sebaiknya tidak terbatas pada pidana denda, melainkan dapat diperluas pada sanksi tambahan yang bersifat edukatif dan represif, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pengumuman putusan hakim, atau kewajiban melakukan perbaikan struktural di dalam perusahaan.
Menurut Andi Hamzah, pidana terhadap korporasi seharusnya diarahkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku organisasi, bukan sekadar penghukuman finansial.
37 Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dapat terwujud dalam penerapan hukum pidana korporasi di Indonesia.
Peningkatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Penerapan hukum pidana korporasi menuntut koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum terutama dalam kasus-kasus korupsi atau kejahatan ekonomi Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kejaksaan dan Kepolisian sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan adanya keseragaman dalam interpretasi serta penerapan hukum.
38 Selain itu, dibutuhkan pelatihan terpadu dan sistem database nasional tentang tindak pidana korporasi yang dapat diakses lintas lembaga.
Upaya ini akan memperkuat integritas dan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses peradilan pidana.
Rekonstruksi penerapan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya persoalan memperbaiki rumusan hukum.
Tetapi juga membangun legal culture baru yang berorientasi pada kepastian.
Keadilan dan kemanfaatan.
Tanpa perubahan paradigma dan komitmen institusional.
Penerapan prinsip kepastian hukum hanya akan berhenti pada tataran normatif tanpa makna substantif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
Implikasi Kepastian Hukum terhadap Pencegahan dan Penegakan Hukum Korupsi Kepastian hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki implikasi yang sangat penting tidak hanya pada aspek penindakan .
aw enforcemen.
tetapi juga pada dimensi pencegahan .
reventive measure.
Kepastian hukum yang kuat berfungsi sebagai fondasi bagi terciptanya sistem hukum yang efektif.
Adil dan dapat Andi Hamzah.
Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2.
, hlm.
Mardjono Reksodiputro.
Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 101 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) memberikan arah yang jelas bagi perilaku korporasi dalam kegiatan ekonominya.
Tanpa adanya kepastian hukum, penegakan hukum terhadap korporasi sering kali bersifat sporadis.
Tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang beritikad baik.
39 Kepastian hukum mendorong korporasi untuk membangun sistem kepatuhan internal .
orporate compliance progra.
yang terintegrasi.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang berlaku.
Dengan adanya regulasi yang tegas dan mekanisme pertanggungjawaban yang pasti.
Korporasi akan terdorong untuk melakukan pengawasan internal.
Audit kepatuhan serta pelatihan etika bagi karyawan dan Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan korporasi.
Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
Khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi.
Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten terhadap korporasi besar maupun individu.
Maka legitimasi lembaga penegak hukum seperti KPK.
Kejaksaan, dan Pengadilan akan meningkat.
Sebaliknya apabila penerapan hukum bersifat diskriminatif atau inkonsisten, hal itu akan menurunkan kepercayaan publik dan memperlemah upaya pemberantasan korupsi.
Kepastian hukum juga berdampak langsung terhadap iklim investasi dan dunia Kejelasan aturan mengenai tanggung jawab pidana korporasi memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku bisnis karena mereka dapat memperkirakan risiko hukum dari setiap tindakan korporasi.
Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa kepastian hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.
41 Dalam konteks penegakan hukum, penerapan prinsip kepastian hukum akan mendorong terciptanya konsistensi dalam penanganan perkara korupsi korporasi.
Setiap lembaga penegak hukum harus mengacu pada pedoman dan standar yang sama dalam menentukan unsur kesalahan korporasi.
Pembuktian serta jenis sanksi yang dijatuhkan.
Dengan demikian, akan tercipta sistem penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif.
Penerapan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat memperkuat fungsi sosial hukum pidana.
Hukum tidak lagi sekadar alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk memperbaiki perilaku sosial dan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik .
ood corporate governanc.
Melalui kombinasi antara kejelasan norma, sanksi yang proporsional, serta pelaksanaan hukum yang konsisten, hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan nilai keadilan sekaligus mendorong perubahan struktural dalam dunia usaha.
42 Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dua dimensi utama dalam pemberantasan korupsi oleh korporasi yaitu dimensi preventif melalui pembangunan budaya kepatuhan dan etika bisnis serta dimensi represif melalui penegakan hukum yang adil.
Konsisten dan Muladi dan Barda Nawawi Arief.
Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2.
, hlm.
Mardjono Reksodiputro.
Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2.
, hlm.
Satjipto Rahardjo.
Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2.
, hlm.
Barda Nawawi Arief.
Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2.
, hlm.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 102 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) Kedua dimensi ini harus berjalan seimbang agar tujuan hukum pidana yaitu keadilan.
Kemanfaatan dan kepastian hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap penerapan prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
Secara normatif hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 serta ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
Pengakuan ini menandai perkembangan penting dalam sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika kejahatan modern.
Namun, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama terkait kejelasan norma dan konsistensi penegakan hukum.
Prinsip kepastian hukum .
egal certaint.
dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi belum terwujud secara optimal.
Ketidaktegasan batas tanggung jawab antara korporasi dan pengurusnya.
Perbedaan interpretasi antarpenegak hukum serta ketiadaan pedoman teknis pembuktian kesalahan korporasi menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.
Kondisi ini mengakibatkan timbulnya ketidakpastian dalam penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.
Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah strategis berupa reformulasi norma hukum pidana korporasi, penguatan pedoman pembuktian kesalahan, penerapan sanksi yang proporsional, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang adil, efektif, dan konsisten.
Kepastian hukum yang kokoh memiliki dampak signifikan tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan tindak pidana korupsi.
Dengan adanya kepastian hukum, korporasi akan lebih terdorong untuk membangun sistem kepatuhan internal .
ompliance progra.
dan budaya integritas, sehingga turut mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik .
ood corporate governanc.
Legal Certainty In Corporate Criminal | 103 VERITAS: Journal of Postgraduate Program in Law Vol 11 No 2 Year 2025 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X .
ttps://uia.
e-journal.
id/veritas/) REFERENSI