Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis Vol.
9 No.
https://jurnal.
politeknik-kebumen.
id/index.
php/E-Bis p-ISSN : 2580-2062 e-ISSN : 2622-3368 Dampak Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik: Studi Mencapai Target Sustainable Development Goal Ke-8 Di Pulau Jawa Dwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim3.
Sri Astuty4.
Abdul Rajab5 Ekonomi Pembangunan.
Universitas Negeri Makassar.
Indonesia Email: dwimelda69@gmail.
com1, diah.
retno@unm.
id2, abd.
rahim@unm.
astuty@unm.
id4, abdulrajab@unm.
Doi: https://doi.
org/10.
37339/e-bis.
Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Info Artikel Diterima :
2025-09-08
Diperbaiki :
2025-09-12
Disetujui :
2025-09-15
ABSTRAK
Pengangguran terdidik masih menjadi persoalan seriusan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa.
Tingginya tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kapasitas penyerapan tenaga Menurut teori Schultz, pendidikan tinggi semestinya meningkatkan produktivitas dan peluang kerja, namun kenyataannya tidak demikian.
Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam merealisasikan SDG ke-8.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengangguran terdidik di Pulau Jawa dan menganalisis faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran terdidik dalam mendukung pencapaian SDG ke-8.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, dengan metode yang digunakan adalah regresi data panel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, kesempatan kerja, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi 73% pengangguran terdidik di Pulau Jawa selama pengamatan dan keempat variabel berpengaruh signifikan.
Kata Kunci:
Pengangguran Terdidik.
SDGs.
Data Panel.
Aktor Ekonomi ABSTRACT Educated unemployment remains a serious problem in Indonesia, especially on the island of Java.
The high rate of educated unemployment on Java indicates an imbalance between the increase in the number of secondary and higher education graduates and the capacity to absorb labor.
According to Schultz's theory, higher education should increase productivity and employment opportunities, but in reality, this is not the case.
This condition poses a serious challenge in realizing SDG 8.
This study aims to analyze the development of educated unemployment on the island of Java and analyze the economic factors that influence the rate of educated unemployment in supporting the achievement of SDG 8.
This study uses a quantitative approach with secondary data and a panel data regression method.
The results show that inflation, employment opportunities, regional minimum wages, and economic growth affect 73% of educated unemployment on the island of Java during the observation period, and all four variables have a significant effect.
Keywords:
Educated Unemployment.
SDG.
Panel Data.
Economic Factors Alamat Korespondensi Jl.
Letnan Jenderal Suprapto No.
73 Kebumen.
Jawa Tengah.
Indonesia 54311
PENDAHULUAN
Sustainable Developmen Goals (SDG.
menekankan prinsip "tidak ada yang tertinggal" .
eave no one behin.
, yang berarti bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan (United Nations.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab Dalam hal ini.
SDG ke-8 memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat.
Sasaran ini mencakup upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di kalangan muda (Somavia, 2.
Prinsip leave no one behind dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 menuntut agar setiap kebijakan dan program ekonomi dirancang untuk mencapai manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
Prinsip ini menekankan pentingnya upaya memastikan seluruh masyarakat dapat terserap secara inklusif dalam pasar tenaga kerja.
Hal ini mencakup pemberian akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja, sehingga tidak ada individu maupun kelompok yang tertinggal dalam menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi (Gupta & Vegelin, 2.
Namun, dalam implementasinya, tantangan besar masih dihadapi, antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya serapan tenaga kerja, ketimpangan gender, serta kualitas pekerjaan yang belum optimal.
Pengangguran di kalangan muda menunjukkan adanya ketimpangan antara pasokan tenaga kerja dan kapasitas penyerapan di sektor ekonomi.
Di samping itu, kualitas kerja yang rendah menyulitkan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, yang akan turut memperlemah produktivitas ekonomi nasional (OAoHiggins, 2.
Oleh karena itu, sejak tahun 2020 hingga saat ini, upaya untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja telah menjadi salah satu fokus utama dalam mencapai target SDG ke-8, yang masih terus dilakukan (UNDP, 2.
Masalah serupa terjadi di negara-negara berkembang lainnya, seperti India.
Menurut laporan ILO/IHD, tingkat di India meningkat menjadi 8,30% dan 83% di antaranya didominasi oleh kelompok usia 15-29 tahun.
Tingginya pengangguran ini disebabkan oleh rendahnya keterampilan serta minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi lulusan perguruan Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia di mana pengangguran di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.
Menurut Internasioanal Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2024 tergolong tinggi.
Di antara negara-negara ASEAN.
Indonesia menduduki urutan pertama dengan tingkat pengangguran mencapai 5,2% dan berada di peringkat ke-57 di dunia.
Data survei Angkatan Kerja Nasional (Sakerna.
2024 menunjukkan bahwa dari total 7,2 juta pengangguran terbuka, sebanyak 3,6 juta atau sekitar 50% berasal dari kelompok usia 15 24 tahun.
Permasalah ini dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuain keterampilan dengan tuntutan industri, serta pembatasan usia dalam rekrutmen.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024.
Pulau Jawa menduduki urutan pertama dengan jumlah pengangguran terdidik tertinggi.
Setengah provinsi di pulau Jawa masuk dalam urutan 10 besar provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik tertinggi.
Hal tersebut terjadi karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan di Indonesia serta memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya.
Pertambahan penduduk dan juga jumlah para penduduk terdidik yang mencari pekerjaan jika tidak diimbagi dengan penyerapan tenaga kerja yang ada, maka mengakibatkan pengangguran terdidin dapat terus meningkat (Yuninda & Rahayu, 2.
Provinsi seperti Jawa Barat.
Banten.
Jawa Tengah menduduki peringkat teratas dalam tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa menurut BPS Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab Ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja, serta arus migrasi penduduk dari luar daerah ke Pulau Jawa, memperketat persaingan dan menurunkan peluang kerja bagi lulusan lokal (Yuninda & Rahayu, 2.
Menurut Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, pada tahun 2024 Pulau Jawa berkontribusi besar dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai angka 57,04%, yang seharusnya menjadi modal untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja terdidik.
Namun, realitanya terdapat ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan serapa tenaga kerja.
Tabel 1 Angakatan Kerja Dan Pengangguran Menurut Pendidikan Yang Telah Ditamatkan Di Pulau Jawa Tahun 2024
Pendidikan Yang Ditamatkan Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran (%) Tidak Sekolah/ Tamat SD
31,59%
2,68%
SMP
18,18%
4,75%
SMA
19,56%
7,46%
SMK
17,57%
8,95%
Diploma
2,55%
4,18%
Universitas 11,57% 5,16% Sumber: BPS Indonesia Tahun 2024 .
Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa lulusan SMA dan SMK merupakan penyumbang terbesar tingkat pengangguran terdidik, yaitu sebesar 49,45%.
Lulusan pendidikan tinggi menyumbang 28,15%, sedangkan pendidikan dasar, seperti SD dan SMP hanya 22,4%.
Fakta ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan belum tentu menjamin terserapnya lulusan dalam dunia kerja, baik secara formal maupun informal.
Kondisi ini sejalan dengan data BPS tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, baik formal maupun informal, masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD sampai SMP sebesar 26,15%.
Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidilan SMA hingga perguruan tinggi hanya terserap sebesar 10,78%.
Fenomena ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Pulau Jawa sebagian besar masih didominasi oleh sektor informal yang tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan kecil, konstruksi, serta jasa nonformal lainnya.
Menurut Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah telah menggulirkan berbagai program, seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan dukungan terhadap pengembangan UKM.
Namun demikian, minat lulusan SMA hingga perguruan tinggi untuk terjun ke dunia wirausaha masih relatif rendah.
Hal ini tercermin dari tingkat kewirausahaan nasional yang hanya mencapai 3,35%, sehingga menunjukkan bahwa peran kewirausahaan dalam penciptaan lapangan kerja belum berjalan secara optimal.
Pengangguran terdidik merupakan kondisi ketika individu dengan latar pendidikan menengah atas atau tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi (Mankiw, 2.
Jika didasarkan pada wajib belajar 9 tahun, maka golongan terdidik adalah golongan yang telah menempuh pendidikan dasar hingga menegah pertama dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab DKI Jakarta Jawa Tengah Banten DI Yogyakarta Jawa Barat Jawa Timur Gambar 1 Pengangguran Terdidik Provinsi di Pulau Jawa Sumber: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 .
Pada gambar 1 menunjukkan fluktuasi pengangguran terdidik di enam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2024.
Jawa Barat dan Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, sementara Yogyakarta memiliki tingkat terendah.
Pandemi Covid-19 pada 2019 hingga 2020 memperparah kondisi ini dengan mempersempit peluang kerja bagi lulusan baru (Utama et al.
, 2.
Teori modal manusia (Human Capital Theor.
oleh Becker .
dan Schultz .
menegaskan bahwa investasi pada pendidikan meningkatkan produktivitas dan kesempatan Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pengangguran justru didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi (Teixeira, 2.
Ketidaksesuaian keterampilan, ketatnya persaingan, dan faktor-faktor ekonomi seperti upah minimum, inflasi, jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab utama tingginya pengangguran terdidik (McGuinness et al.
, 2.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor ekonomi yang memengaruhi pengangguran terdidik di berbagai wilayah Indonesia.
Husan.
Syarif,dan Teguh .
menemukan bahwa menemukan bahwa di Kota Kendari variabel PDRB dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik, sedangkan upah minimum justru berpengaruh positif signifikan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja terdidik, namun kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan pengangguran.
Pada penelitian Anjarwati dan Juliprijanto .
yang meneliti enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2015Ae2019 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan investasi (PMDN) berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, sedangkan UMR berpengaruh negatif signifikan.
Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan dan investasi tidak serta-merta mampu menyerap tenaga kerja terdidik, tetapi kebijakan upah minimum justru dapat menekan pengangguran.
Sementara itu, penelitian kualitatif oleh Nialda.
Kaawoan, dan Sampe .
menyoroti aspek kelembagaan, khususnya peranan Dinas Tenaga Kerja dalam mewujudkan pekerjaan layak di Kabupaten Minahasa Utara.
Penelitian tersebut menemukan bahwa lemahnya pengawasan terhadap hak pekerja, upah, dan jam kerja menjadi kendala besar dalam pencapaian target SDG ke-8.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, terlihat adanya perbedaan temuan terkait pengaruh variabel ekonomi terhadap pengangguran terdidik, terutama mengenai upah minimum yang pada satu penelitian berpengaruh positif, tetapi pada penelitian lain berpengaruh negatif.
Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan periode data yang relatif singkat serta belum secara komprehensif memasukkan variabel kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menggunakan data panel enam provinsi di Pulau Jawa pada periode 2014-2024.
Analisis penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pengangguran terdidik di setiap provinsi di Pulau Jawa pada periode 2014-2024 serta mengkaji faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi pengangguran tersebut, dalam rangka mendukung tercapainya SDG ke-8.
KAJIAN PUSTAKA
Sutainable Development Goals (SDG.
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmen.
didasarkan pada dua elemen utama, yaitu pembangunan .
dan keberlanjutan .
Beberapa ahli ekonomi, termasuk dari aliran neoklasik, berpendapat bahwa kedua konsep ini saling terkait, pembangunan tidak dapat tercapai tanpa keberlanjutan, dan keberlanjutan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembangunan.
Pembangunan itu sendiri merupakan proses peningkatan atau perbaikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, atau kombinasi keduanya, dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Adila et al.
, 2.
SDGs lahir sebagai penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDG.
SDGs memiliki keunggulan karena disusun dengan pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan banyak negara, baik dari kelompok maju maupun berkembang, serta memuat tujuan yang bersifat universal dan tidak terbatas pada isu kemiskinan semata.
Selain itu.
SDGs juga menekankan pentingnya hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial, serta mengedepankan prinsip no one left behind sebagai landasan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan (Munandar et al.
, 2.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena.
di Indonesia, pelaksanaan SDGs mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu universality .
erlaku untuk semua negara dan seluruh wilaya.
, integration .
enerapan terpadu dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkunga.
, serta no one left behind .
emberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok renta.
Ketiga prinsip ini menjadi kerangka utama dalam kebijakan nasional, seperti program pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja Indonesia.
Pengangguran Terdidik Menurut Mankiw, seseorang yang sedang mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi disebut sebagai pengangguran terdidik.
Pengangguran terdidik adalah individu yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan terakhir minimal SMA.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab BPS .
mengklasifikasikan pengangguran terdidik sebagai mereka yang memiliki latar belakang pendidikan minimal SLTA atau setara, serta perguruan tinggi.
Umumnya, pengangguran jenis ini lebih banyak ditemukan pada kelompok usia muda dan di wilayah perkotaan, karena lulusan cenderung menargetkan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan aspirasi sosial-ekonomi mereka.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, pengangguran terdidik merupakan orang yang telah menyelesaikan pendidikan formal (SMA/SMK, diploma, dan universita.
, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan.
Penyebab utama pengangguran terdidik antara lain ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, sistem rekrutmen yang cenderung tertutup, serta ketidaksiapan lulusan dalam aspek soft skills.
Perguruan tinggi dinilai belum optimal dalam membekali mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja modern (Ramadhina et al.
, 2.
Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi makro yang mencerminkan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu.
Inflasi tidak hanya mengurangi daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak pada kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Aryansyah et al.
, 2.
John Maynard Keynes dalam teorinya menjelaskan bahwa inflasi disebabkan oleh lonjakan permintaan agregat, yang sering kali dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, atau ekspansi moneter yang berlebihan (Aryansyah et al.
, 2.
Inflasi memiliki efek langsung terhadap pasar tenaga kerja.
Peningkatan harga menyebabkan produsen memperluas kapasitas produksinya dan menambah jumlah pekerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.
Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menciptakan ketidakpastian dan menurunkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan (Herdiwiguna & Fadli, 2.
Kesempatan Kerja Kesempatan kerja yaitu kondisi di mana tersedia cukup lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif.
Kesempatan kerja sebagai segala bentuk jenis pekerjaan yang tersedia bagi penduduk usia kerja yang belum bekerja atau yang ingin berpindah pekerjaan.
Hal ini mencakup berbagai sektor usaha, baik sektor formal maupun informal (Effendie, 2.
Sektor formal merupakan lapangan kerja yang diatur secara resmi melalui kontrak, upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
Kesempatan kerja di sektor ini relatif lebih stabil, tetapi jumlahnya terbatas dan umumnya membutuhkan kualifikasi tertentu.
Sebaliknya, sektor informal adalah pekerjaan yang tidak sepenuhnya diatur oleh regulasi, tanpa kontrak maupun jaminan sosial.
Walaupun kurang stabil, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya dari kelompok berpendidikan rendah hingga menengah (Khairi & Marsoyo, 2.
Teori Lewis menyatakan bahwa kelebihan tenaga kerja di sektor tradisional bukanlah beban, tetapi potensi.
Dengan mengalihkan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang lebih produktif, maka efisiensi ekonomi akan meningkat dan pertumbuhan output nasional Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab dapat tercapai (Villamil et al.
, 2.
Menurut BPS, kesempatan kerja diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah total angkatan kerja.
Upah Minimum Regional Upah merupakan hak pekerja atas imbalan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja dalam bentuk uang.
UU No.
13 Tahun 2003 Pasal 30 mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk tunjangan untuk dirinya dan keluarganya.
Penetapan upah minimum menjadi instrumen penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Penetapan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.
Ketentuan ini tertuang dalam PP No.
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permenakertrans No.
7 Tahun 2013.
Dalam teori penawaran tenaga kerja, tingkat upah menjadi faktor utama yang menentukan keputusan individu untuk bekerja.
Kenaikan upah mendorong lebih banyak orang masuk ke pasar kerja atau menambah jam kerja, meskipun pada tingkat upah yang sangat tinggi sebagian pekerja justru dapat mengurangi jam kerja karena efek pendapatan.
Ketidakseimbangan antara kenaikan upah dan kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja dapat menimbulkan pengangguran, karena penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya (Maimun.
Teori upah efisiensi, peningkatan upah minimum dapat berdampak positif terhadap kualitas tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja terdidik.
Kenaikan upah memicu perusahaan untuk lebih selektif dalam memilih pekerja, sehingga preferensi terhadap tenaga kerja yang lebih terampil dan terdidik meningkat.
Namun, di sisi lain, kenaikan upah minimum juga bisa menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja yang tidak berpengalaman (Rozaini et al.
, 2.
Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kapasitas suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa selama periode waktu tertentu.
Pertumbuhan ini biasanya diukur dengan persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun (Suripto & Subayil, 2.
Menurut Khuznet, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan output nasional dan kapasitas produksi yang didorong oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, serta kemajuan teknologi dan pendidikan.
Namun, pertumbuhan yang hanya mengandalkan angka PDB belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata (Kuznets, 2.
Tujuan utama pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan output, tetapi juga mencakup pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus memperhatikan peran sektor riil, karena sektor ini memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung stabilitas sosial (Sunusi et al.
, 2.
METODE
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Daerah yang menjadi objek penelitian adalah 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat.
DKI Jakarta.
Banten.
Jawa Tengah.
Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi panel Adapun model persamaan data panel adalah sebagai berikut :
ycOycuycyycNycnyc = yu0 yu1 yaycuyceycnyc yu2 yaycycoycnyc yu3 yaycuycOycAycIycnyc yu4 ycEyaycnyc yuAycnyc Keterangan:
ycOycuycyycN = Pengangguran terdidik (%) yu0 = Intersep yu1 .
A yu6 = Koefisien Regresi Variabel Bebas Inf = Inflasi (%) Ktk = Kesempatan Kerja (%) UMR = Upah Minimum Regional (R.
= Pertumbuhan Ekonomi (%) = Cross Section yc = Time Series Model Regresi Data Panel Model regresi data panel dapat diestimasi melalui tiga pendekatan utama, yaitu Common Effect Model (CEM).
Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).
Pemilihan model terbaik dalam penelitian ini ditentukan melalui Uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, serta Uji Hausman untuk menentukan antara REM dan FEM.
Setelah model yang tepat diperoleh, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dan Uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Chow Seperti yang tertera pada tabel 2, diperoleh hasil bahwa probalititas dalam uji Chow ChiKuadrat dan uji F Cross-section sebesar 0.
0000 kurang dari 5%, sehingga secara statistik H0 ditolak dan menerima H1, maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi adalah fixed effect model.
Tabel 2.
Hasil Uji Chow Uji Efek Statistik Uji F Cross-section Uji Chi66.
Sumber: Data diolah dengan E-views 13 Probabilitas Hasil Hausman Berdasarkan pada Uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel 3, diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas sebesar 0.
1490 lebih besar dari 0.
05 sehingga secara statistik H0 diterima dan H1 Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab ditolak, maka model estimasi yang tepat berdasarkan uji Hausman untuk digunakan pada regresi data panel adalah random effect model Tabel 3.
Hasil Uji Hausman Ringkasan Statistik Uji Chi-Sq Cross6,76 section random Sumber: Data diolah dengan E-views 13 Chi-Sq Probabilitas 0,15 Hasil Regresi Data Panel Model regresi panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).
Hasil regresinya sebagai berikut:
Tabel 4.
Hasil Regrei Random Effect Model (REM) Variabel
Koefisien
74,83
-0,13
-0,45
-1,66
C (Kontant.
INF (Inflas.
KTK (Kesempatan Kerj.
UMR (Upah Minimum Regional PE (Pertumbuhan Ekonom.
R-Squared Adjusted R-Squared F-statistik Prob(F-statisti.
Rata-rata variabel dependen D varianel dependen Sum squared resid Durbin-Watson stat Sumber: Data diolah dengan E-views 13 Std.
Error
8,84
-0,04
0,08
0,32
0,04
t-Statistik
8,46
-3,08
-5,35
-5,20
-5,35
Probabilitas 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,74 0,73 44,02 0,00 1,17 1,08 19,58 1,71 ycOycuycyycNycnyc = 74.
83 Oe 0.
13 yaycuyceycnyc Oe 0.
45yaycycoycnyc Oe LN1.
66ycOycAycIycnyc Oe 0.
22ycEyaycnyc yuAycnyc Berdasarkan hasil regresi random effect model yang ditunjukkan pada tabel 4, maka di peroleh hasil regresi di peroleh nilai konstanta 74,83.
Sementara itu, nilai R2 sebesar 0,73 berarti 73% variabel dependen mampu dijelaskan oleh model yang digunakan, sedangkan sisanya 27% dijelaskan oleh variabel lain diluar estimasi model.
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel inflasi, kesempatan kerja, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik.
Tabel 5.
Rata-Rata Inflasi.
Kesempatan Kerja.
Upah Minimum Regional.
Pertumbuhan Ekonomi.
Pengangguran Terdidik Setiap Provinsi di Pulau Jawa dari Tahun 2014-2024
Provinsi
Jawa Barat
DKI Jakarta
Banten
Inflasi
3,41
3,27
3,77
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis Kesempatan Kerja 91,50 92,88 91,39 Upah Minimum Regional Pertumbuhan Ekonomi Pengangguran Terdidik 3,34 4,74 4,43 10,95 7,35 8,96 ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab
Jawa Tengah 3,28 94,77 4,35 DIYogyakarta
3,29
96,23
Jawa Timur
3,47
95,38
4,53
Rata-rata 3,42 93,69 4,34 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).
Dinas Ketenagakerjaan, dan Bank Indonesia (BI) 7,06 4,51 6,79 7,60 Pada tabel 5 memberikan gambaran kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di enam provinsi Pulau Jawa dari tahun 2014-2024.
Tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa selama masa penelitian memiliki rata-rata sebesar 7,60%.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik tertinggi, dan Yogyakarta mencatat angka pengangguran terdidik Perbedaan ini cukup terlihat ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasar kerja di setiap daerah.
Menurut BPS tahun 2024, tinggi pengangguran terdidik di beberapa provinsi di Pulau Jawa mengidikasikan adanya mismatch antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, dimana keterampilan dan kompetensi yang dimiliki lulusan tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan industri.
Provinsi Jawa Barat mencatat tingkat pengangguran terdidik tertinggi di Pulau Jawa.
Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk terbesar yang setiap tahun melahirkan angkatan kerja baru dalam jumlah besar, terutama lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi, sementara pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding (Prasetia & Aisyah, 2.
Selain itu, meskipun PDRB meningkat, industri yang berkembang didominasi padat modal seperti logam dan alat angkut, sehingga kurang menyerap tenaga kerja terdidik (Adipratomo et al.
, 2.
Sedangkan.
Provinsi Yogyakarta memiliki rata-rata pengangguran terdidikan terendah.
Menurut BPS Yogyakarta, hal ini terjadi karena Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar memiliki dinamika pasar kerja yang aktif.
Tingginya mobilitas mahasiswa, serta kecenderungan lulusan perguruan tinggi untuk segera mencoba usaha sendiri atau mencari pekerjaan di luar wilayah, membuat angka pengangguran terdidik cenderung rendah, bahkan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri berkat potensi kewirausahaan yang kuat.
Selain itu.
Yogykarta memiliki banyak usaha kecil dan menengah serta sektor jasa pendidikan dan pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan target SDG ke-8, khususnya 6 yang menekankan pengurangan proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (United Nations, 2.
Tantangan tersebut semakin nyata ketika melihat masih tingginya kesenjangan antara kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia kerja.
Hal ini mengakibatkan banyak lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan yang belum mampu terserap optimal di pasar tenaga kerja, karena keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan industri yang terus berkembang.
Ketidakseimbangan antara output pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja menunjukkan perlunya perbaikkan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2.
Secara rata-rata, tingkat inflasi di Pulau Jawa tercatat sebesar 3,42%.
Provinsi dengan nilai inflasi terendah berada di Provinsi DKI Jakarta dan inflasi tertinggi berada di Provinsi Banten.
Menurut BPS tingginya inflasi di Provinsi Banten akibat dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan musiman yang berulang seperti, kenaikan kelompok pangan yaitu, cabe merah.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab cabe rawit, bawang merah, dan beras yang hampir setiap tahunnya menyumbang inflasi di Provinsi Banten, serta dari kelompok pengeluaran seperti, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyebabkan inflasi di Provinsi Banten.
Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi faktor kenaikan inflasi di Banten yang membuat biaya angkutan umum, distribusi barang, dan harga komoditas lainnya terkena dampak.
Stabilitas inflasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha yang kondusif, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja (Todaro & Smith, 2.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kenaikan inflasi diperkirakan akan menurunkan pengangguran terdidik di Pulau Jawa.
Hal ini sejalan dengan teori kurva Phillips jangka pendek yang menyatakan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan negatif di mana peningkatan inflasi seharusnya menurunkan tingkat pengangguran karena meningkatnya permintaan agregat yang mendorong perusahaan memperluas produksi dan menyerap tenaga kerja, ketika inflasi meningkat, hal tersebut biasanya disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat dalam perekonomian.
Peningkatan permintaan agregat mendorong perusahaan untuk memperluas kapasitas produksinya guna memenuhi permintaan pasar yang lebih tinggi.
Dalam prosesnya, perusahaan akan membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun.
(Mankiw, 2.
Pandangan ini sejalan dengan teori John Maynard Keynes menjelaskan bahwa inflasi terutama disebabkan oleh lonjakan permintaan agregat yang dipicu oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, maupun ekspansi moneter yang berlebihan.
Ketika permintaan agregat meningkat, perekonomian terdorong untuk menghasilkan output yang lebih tinggi, sehingga perusahaan memperluas kapasitas produksinya.
(Aryansyah et al.
, 2.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso .
yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.
Namun kondisi ini tidak sepenuhnya berlaku di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang justru memiliki jumlah periode penurunan inflasi dan pengangguran terdidik lebih banyak dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Jawa.
Kedua provinsi ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda, di mana inflasi dan tingkat pengangguran terdidik relatif mengalami penurunan secara bersamaan.
Di Jawa Barat, terdapat enam periode yang menunjukkan konsistensi penurunan inflasi yang diikuti dengan penurunan pengangguran terdidik, yakni pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, dan 2024.
Hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta, yang pada enam periode, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2023, memperlihatkan pola penurunan inflasi yang diiringi dengan penurunan pengangguran terdidik Perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dalam periode 2017-2019 menunjukkan tren penurunan inflasi berlangsung beriringan dengan penurunan tingkat pengangguran terdidik.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hal ini disebebkan karena stabilitas harga, derasnya arus investasi di sektor manufaktur dan jasa, serta pembangunan transportasi seperti tol Trans-Jawa yang menekan biaya logistik.
Hal-hal tersebut yang membuat terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan serapan tenaga kerja terdidik di Jawa Barat.
Memasuki pasca pandemi, tahun 2021 ditandai oleh rendahnya inflasi akibat lemahnya permintaan domestik.
Namun menurut BPS Jawa Barat seiring pelonggaran aktivitas dan program prakerja dan vokasi.
Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab pasar kerja mulau pulih sehingga pengangguran termasuk pengangguran terdidik berangsur Pada tahun 2023-2024 inflasi menurun, menurut BPS Jawa Barat hal ini terjadi berkat pengendalian harga pangan serta perbaikan distribusi pasokan pangan.
Pada periode yang sama pengangguran terdidik juga turun yang menunjukkan adanya perbaikkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
Di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2019 terjadi penurunan inflasi, menurut kemeterian keuangan direktoral jendral perbendarahaan ini terjadi karena terkendalinya harga pangan pokok,stabilitas tarif transportasi, dan stabilitas daya beli.
Hal ini menyebabkan penurunan pengangguran terdidik dikerenakan stabilnya daya beli masyarkat shingga konsumsi tetap berjalan, dan sektor perdagangan/jasa bisa terus berkembang dan menyerap tenaga kerja dan menurut sekertariat kabinet pertumbuhan industri manufaktur juga mendukung penyerapan tenaga kerja terdidik di Provinsi DKI Jakarta.
Menurut BPS DKI Jakarta Pada tahun 2021, fase pemulihan pasca pandemi ditandai dengan menurunnya pengangguran seiring kembalinya aktivitas ekonomi.
Penurunan inflasi terjadi pada tahun 2021 akibat terjadinya 2 kali lonjakkan deflasi akibat turunnya harga bahan makanan emas perhiasan, dan angkutan udara.
Di tahun 2023 menurut BPS DKI Jakarta inflasi mengalami penurunan disebabkan oleh deflasi pada kelompok makanan, minimum, dan tembakau, penurunan harga komoditas pangan .
awang merah, daging ayam, telu.
dan harga BBM nonsubsidi dan LPG yang lebih rendah.
Penurunan pengangguran terdidik pada tahun ini terjadi dari implementasi program link and match dengan dunia kerja.
Program ini menyelaraskan kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja, sehingga mampu memperluas peluang penyerapan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja terdidik.
Namun, kondisi secara keseluruhan di Pulau Jawa selama masa periode penelitian, di mana setiap kenaikan Inflasi akan di ikuti dengan penurunan pengangguran terdidik, begitupun juga sebaliknya.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso .
yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.
Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga menjadi bagian penting dalam pencapaian SDG 8.
1, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja produktif dan berkualitas (United Nations, 2.
Kesempatan kerja di Pulau Jawa menunjukkan angka yang relatif tinggi, yang mencerminkan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja.
Fenomena tingginya jumlah pengangguran terdidik dapat disebabkan oleh ketidaksesuian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Secara umum, tingginya kesempatan kerja di suatu daerah umumnya berhubungan dengan tingkat pengangguran, namun data ini memperlihatkan bahwa faktor lain, seperti kualitas lapangan kerja dan kesesuaian keretampilan tenaga kerja, juga berperan signifikan (International Labour Organization, 2.
Provinsi dengan tingkat kesempatan kerja tertinggi adalah Yogyakarta, sedangkan terendah adalah Banten.
Hal ini dikarenakan Yogyakarta memiliki pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang meningkat secara signifikan selama periode tersebut, tetapi diimbangi peningkatan lapangan kerja khususnya pada sektor pariwisata dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi wilayah ini.
Sektor pariwisata yang pesat menciptakan banyak lapangan kerja (Setiyawardani et al.
, 2.
Sedangkan Provinsi Banten yang memiliki tingkat Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab kesempatan kerja yang rendah dikarenakan beberapa faktor, yaitu menurut BPS Banten struktur industri yang padat modal seperti baja dan petrokimia dapat menyebabkn rendahnya kesempatan kerja di Banten karena jenis industri ini lebih mengandalkan mesin, teknologi,dan modal besar dibandingkan tenaga kerja manusia.
Selain itu banyaknya perusahaan padat karya seperti tekstil dan alas kaki merelokasikan usahanya ke Jawa Tengah yang memiliki upah menimum lebih rendah serta guncangan akibat pandemi Covid-19 turut memperparah kondisi ketenagakerjaan.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kenaikan kesempatan kerja diperkirakan akan menurunkan pengangguran terdidik di Pulau Jawa.
Temuan ini sejalan dengan teori Kurva Phillips dan teori Lewis, yang menyatakan bahwa meningkatnya kesempatan kerja akan menurunkan pengangguran, kaena semakin banyak tenga kerja yang terserap maka pengangguran berkurang, khususnya pengangguran struktural yang lazim di negara berkembang (Mouhammed, 2.
Di antara enam provinsi di Pulau Jawa.
Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan deviasi paling banyak terhadap teori Kurva Phillips maupun teori Lewis.
Kedua teori tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa peningkatan kesempatan kerja akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran.
Namun, pada kenyataannya, di Jawa Tengah terdapat tiga periode yang tidak konsisten dengan teori tersebut, yakni tahun 2015, 2018, dan 2023.
Pada periode-periode tersebut, peningkatan kesempatan kerja justru disertai dengan meningkatnya pengangguran, atau sebaliknya, penurunan kesempatan kerja diikuti oleh penurunan pengangguran.
Jawa Tengah pada tahun 2015 menurut BPS Jawa Tengah kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah meningkat, hal ini terjadi karena peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.
Namun, pengangguran terdidik juga naik terlihat dari data BPS bahwa pengangguran terdidik pada tahun 2015 naik 1,27% dari tahun sebelumnya.
Kondisi ini terjadi karena pasokan lulusan berpendidikan meningkat lebih cepat dibandingkan daya serap pasar kerja, sehingga walaupun lapangan kerja terbuka bertambah, tidak semua sesuai dengan kualifikasi lulusan.
Tahun 2018.
Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan kesempatan kerja diikuti dengan penurunan pengangguran terdidik.
Menurut BPS Jawa Tengah hal ini terjadi karena berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan beberapa sektor tradisional, sementara industri dan jasa modern masih tumbuh dan menyerap tenaga kerja terdidik.
Oleh sebab itu, pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja menyababkan lulusan berpendidikan tinggi lebih mudah masuk pasar tenaga kerja, meskipun secara keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja menurun.
Sementara itu, pada tahun 2023 kesempatan kerja naik diikuti dengan naiknya pengangguran Hal ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi mendorong kenaikan kesempatan kerja.
Namun, pada saat yang sama banyak lulusan baru yang kembali masuk pasar tenaga kerja dan menurunnya penyerapn tenaga kerja di sektor formal yang umumnya menjadi tujuan utama lulusan berpendidikan menengah atas dan tinggi.
Namun, kondisi secara keseluruhan di Pulau Jawa selama masa periode penelitian, di mana setiap kenaikan kesempatan kerja akan di ikuti dengan penurunan pengangguran terdidik, begitupun juga sebaliknya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurahmi & Jaya .
yang menyatakan bahwa kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.
Peningkatan kesempatan kerja mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga kualitasnya.
Ketika sektor Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab usaha mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, terutama dari kalangan terdidik, maka hal ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan inklusif dan sejalan dengan SDG ke-8 (IPB University, 2.
Rata-rata Upah Minimum Regional di enam provinsi Pulau Jawa menunjukkan ketidaksetaraan yang cukup besar, dengan DKI Jakarta memiliki UMR tertinggi, diikut oleh Banten, sementara Jawa Tengah memiliki UMR terendah.
Perbedaan yang cukup signifikan ini berpotensi memengaruhi mobilitas tenaga kerja antarprovinsi dan dapat menjadi salah satu faktor penentu pengangguran terdidik jika upah yang ditawarkan tidak sebanding dengan kualitas dan biaya hidup (Mankiw, 2.
DKI Jakarta secara konsisten memiliki upah minimum regional tertinggi di Pulau Jawa.
Kondisi ini disebabkan karena DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, serta DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, keuangan, perdagangan, dan indutri nasional.
Tingginya aktivitas ekonomi menjadi faktor pendorong kenaikan UMR Sementara itu.
Provinsi Yogyakarta yang memiliki biaya hidup reltif lebih rendah mencatat UMR terendah.
Menurut Dewan Pengupahan Daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya tingkat partisipasi angakatan kerja, terutama dari pelajar dan mahasiswa yang mencari pekerjaan paruh waktu, sehingga persaingan ketat dan menekan upah, serta pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapital yang relative rendah, sehingga ruang fiskal dan produktivitas daerah belum cukup kuat untuk menopang upah tinggi.
Dalam teori upah efisiensi yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih tenaga kerja yang lebih produktif, seperti lulusan terdidik, saat upah minimum meningkat.
Hal ini karena tenaga kerja terdidik dianggap sepadan dengan upah yang tinggi, sedangkan tenaga kerja yang kurang terdidik cenderung tidak terserap (Rozaini et al.
, 2.
Menurut teori penawaran tenaga kerja, upah menjadi faktor utama keputusan individu bekerja.
Kenaikan upah mendorong orang masuk pasar kerja atau menambah jam kerja, meski pada tingkat tinggi dapat mengurangi jam kerja.
Namun, jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan akibat ketidakseimbangan upah dan daya serap perusahaan, timbul pengangguran (Maimun, 2.
Dari enam provinsi di Pulau Jawa.
Provinsi Banten merupakan daerah dengan jumlah titik ketidaksesuaian terbanyak terhadap teori, yakni sebanyak lima periode.
Ketidaksesuaian tersebut terjadi ketika kenaikan upah minimum justru diikuti dengan peningkatan pengangguran terdidik, yaitu pada tahun 2015, 2017, 2019, 2020, dan 2023.
Kenaikan upah yang terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2015 terjadi karena penyesuaian pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai UU No.
13 Tahun 2003 dan Permenakertrans No.
13 Tahun 2012.
Penentuan upah dilakukan melalui survei harga kebutuhan pokok di pasar oleh Dewan Pengupahan, serta tekanan inflasi dan tuntutan serikat buruh.
Pada tahun 2017-2019 kenaikan upah terjadi karena penetapan Upah minimum Banten mengikuti formula yang diatur dalam PP No.
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni upah tahun berjalan disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
tahun 2023, pemerintah pusat melalui Permenaker No.
18 Tahun 2022 memperkenalkan formula baru yang tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memasukkan faktor indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab pertumbuhan ekonomi.
Formula baru ini juga membatasi kenaikan maksimal 10%.
Peningkatan pengangguran terdidik di Provinsi Banten pada tahun 2015, 2017, 2019, 2020, dan 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kontekstual.
Pada tahun 2015, menurut BPS Banten, pengangguran meningkat akibat berkurangnya jumlah pekerja, terutama di sektor industri, jasa kemasyarakatan, serta pertambangan dan energi, sehingga meskipun angkatan kerja relatif stabil, kesempatan kerja menyusut dan mendorong naiknya pengangguran terdidik.
pada tahun 2017 menurut dinas ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami kenaikan karena beberapa faktor, yaitu dominasi investasi padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, berkurangnya jumlah pekerja akibat PHK, serta persaingan ketat dengan tenaga kerja migran yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran tertinggi karena adanya mismatch keterampilan dengan pasar kerja.
Memasuki tahun 2019, menurut pemprov Banten pengangguran tinggi karena adanya PHK massal, penutupan pabrik, dan kemarau panjang yang mengurangi kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian.
Kondisi memburuk pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan pengangguran akibat penutupan industri.
PHK besar-besaran, serta lemahnya daya serap sektor UMKM.
Pada tahun 2023, pengangguran terdidik mengalami kenaikan, terutama di kalangan lulusan diploma yang mencatat tingkat pengangguran terbesar.
Menurut BPS Hal ini disebabkan oleh mismatch keterampilan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja serta persaingan ketat dengan tenaga kerja migran.
Namun, kondisi secara keseluruhan di Pulau Jawa selama masa periode penelitian, di mana setiap kenaikan upah minimum akan di ikuti dengan penurunan pengangguran terdidik, begitupun juga sebaliknya.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Prakoso .
yang menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.
kebijakan UMR harus dirancang secara adil agar dapat mendukung pencapaian SDG 8.
8 yang menekankan pada perlindungan hak pekerja dan lingkungan kerja yang layak (United Nations, 2.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa adalah 3,34%, dengan DKI Jakarta memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dan terendah ada di Jawa Barat.
Walaupun angka ini menunjukan tren pertumbuhan yang relatif stabil masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan mampu memciptakan tenaga kerja yang layak bagi tenaga kerja terdidik sesuai dengan SDG ke-8 (United Nations, 2.
Menurut kemeterian keuangan DKI Jakarta menempati posisi pertama karena pusat pemerintahan, perdagangan dan industri nasional, sehingga ekonomi di ibu kota berjalan sangat Infrastruktur yang maju mendorong efisiensi dan konektivitas yang kuat sehingga mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta (Novitasari et al.
, 2.
Sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah dikarenakan menurut Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Jawa Barat sangat bergantung pada sektor industri pengolahan sebagai penopang utama perekonomian, namun kinerja sektor ini mengalami perlambatan akibat lemahnya permintaan ekspor dan menurunnya investasi pada sektor manufaktur, sehingga menekan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto.
Serta dari Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab sektor pertanian, pertumbuhannya relatif lambat, serta tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Barat terbatas (Sulistyowati et al.
, 2.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa kenaikan pengangguran terdidik diperkirakan akan menurunkan pengangguran terdidik di Pulau Jawa.
Teori Okun menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, akan diikuti oleh penurunan pengangguran, di mana peningkatan PDB sebesar 2% dapat menurunkan pengangguran sekitar 1%.
Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mendorong peningkatan produksi, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat (Hasaruddin, 2.
Di antara enam provinsi di Pulau Jawa.
DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah periode ketidaksesuaian terbanyak terhadap teori, yakni ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang justru diikuti dengan penurunan pengangguran terdidik begitupun sebaliknya.
Fenomena ini terlihat pada tahun 2016 hingga 2019 dan tahun 2023.
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016 tercatat melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurut Bank Indonesia, perlambatan disebabkan oleh melemahnya belanja pemerintah pusat yang berdampak pada turunnya konsumsi pemerintah.
Kondisi tersebut menahan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mampu tumbuh lebih tinggi.
Sementara itu, menurut BPS DKI Jakarta, perlambatan juga dipengaruhi oleh kontraksi pada beberapa sektor usaha, khususnya sektor pertambangan dan penggalian serta pengadaan listrik dan gas, yang mencatta pertumbuhan negatif sehingga menekan angka pertumbuhan secara agregat.
Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi relative melambat, tingkat pengangguran terdidik di DKI Jakarta justru mengalami Menurut BPS DKI Jakarta, hal ini terjadi karena peningkatan serapan tenaga kerja di sejumlah sektor produktif seperti jasa kemasyarakatan, perdagangan serta transportasi dan Oleh sebab itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tahun 2016 tidak berimplikasi negatif erhadap kondisi ketenagakerjaa, sebab masih terdapat sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.
Pada tahun 2017, perekonomian DKI Jakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun Menurut Bank Indonesia pertumbuhan ini terutama ditopang oleh lonjakan investasi, khususnya pada sektor infrastruktur dan konstruksi, penguatan ekspor dan impor, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan lembaga non-publik yang turut terdoron oleh momentum Pilkada.
Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan meningkatnya pengangguran terdidik.
hal ini terjadi karena pola pertumbuhan di Jakarta pada tahun tersebut lebih bersifat padat modal daripada padat karya, sehingga penciptaan lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik menjadi terbatas.
Akibatnya, meskipun perekonomian tumbuhn pesat, pasar tenaga kerja formal tidak berkembang sepadan sehingga pengangguran terdidik meningkat.
Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi sekit melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Bank Indonesia DKI Jakarta, perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT), yang lebih rendah dari periode sebelumnya, serta menurunnya dampak ekonomi dari penyelenggaraan Asian Games yang kontibusinya tidak sebesar pada tahap persiapan di tahun Disisi lain, tingkat pengangguan terdidik juga mengalami penurunan.
Menurut kemeterian ketenagakerjaan hal ini disebabkan karena penciptaan jumlah lapangan kerja baru yang sebagian Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab besar menyerap tenaga kerja lulusan SMA ke atas pada sektor formal bernili tambah tinggi.
Selain itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta program vokasi melalui triple skilling .
killing, upskilling, dan reskillin.
juga memperbaiki kesiapan tenaga kerja terdidik dalam menghadapi kebutuhan industri.
Selanjutnya pada tahun 2019, perekonomian DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,89%, melambat dibandingkan tahun 2018.
Menurut BPS DKI Jakarta, perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya kinerja beberapa sektor utama, seperti industri pengolahan khususnya industri alat angkutan yang mengalami kontraksi, serta sektor perdagangan dan konstruksi yang pertumbuhannya lebih rendah dibadingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, menurut kemeterian keuangan investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami perlambatan tajam, terutama pada komponen non-bangunan seperti kendaraan dan mesin.
Penurunan jumlah pengangguran terdidik juga terjadi pada tahun ini.
Menurut BPS DKI Jakarta, pengangguran terdidik di DKI Jakarta menurun karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi berbasis aplikasi, serta jasa pendidikan dan Program job fair dan bursa kerja yang rutin digelar Pemprov DKI juga mempercepat pencocokan antara pencari kerja dan kebutuhan industri.
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melambat dari tahun sebelumnya.
Menurut sekretariat kabinet republik Indonesia, perlambatan ini di pengaruhi oleh konsumsi pemerintah mengalami kontraksi tajam karena pencairan gaji ke-13 dilakukan lebih awal di kuartal II dan adanya normalisasi belanja pasca covid-19, serta kinerja ekspor dan investasi melemah, di mana ekspor tertekan oleh permintaan global yang menurun, sementara investasi melambat karena sikap Auwait and seeAy pelaku usaha menjelang Pemilu 2024.
Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan realisasi belanja APBD di akhir tahun juga turut menahan laju pertumbuhan.
Namun, pada tahun 2023 DKI Jakarta juga mengalami penurunan pengangguran terdidik.
Menurut BPS, penurunan ini seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor akomodasi dan makanan-minuman.
Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja baru, termasuk dari lapisan lulusan terdidik, sehingga membantu menurunkan tingkat pengangguran.
Selain itu, terbukanya lapangan kerja baru secara umum juga turut memperkuat tren penurunan pengangguran terdidik selama tahun tersebut.
Namun selama masa periode penelitian, secara keseluruhan kondisi yang terjadi di Pulau Jawa sesuai dengan hasil penelitian, dimana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan di ikuti dengan penurunan pengangguran terdidik, begitupun juga sebaliknya.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurahmi & Jaya .
yang menyatakan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan pengangguran terdidik.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan mendorong sektor padat karya dan ekonomi kreatif serta menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci utama.
Hal ini mendukung target SDG 8.
1 dan 8.
6 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja produktif dan mengurangi jumlah pemuda yang menganggur (UNDP, 2.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa inflasi, kesempatan kerja, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis ADwi Melda Teresia1.
Diah Retno Dwi Hastuti2.
Abd.
Rahim .
Sri Astuty .
Abdul Rajab berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Pulau Jawa pada periode 2014Ae2024.
Secara parsial, inflasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, demikian pula dengan kesempatan kerja, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa tingginya pengangguran terdidik di Pulau Jawa tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan dampak dari dinamika ekonomi.
Sehingga, keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG ke-8 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu menekankan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, pengendalian inflasi, serta penetapan upah minimum yang adil dan proporsional.
Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain varaibel independen yang digunakan hanya mencakup faktor ekonomi seperti inflasi, kesempatan kerja, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga belum memepertimbangkan faktor sosial, politik, dan teknologi yang juga berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran terdidik, serta penggunaan data panel periode 2014-2024 hanya mencerminkan kondisi dalam rentan waktu tertentu, sehingga masih perlu pembaharuan.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar faktor ekonomi, seperti kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi Metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau mixed-method, juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena pengangguran terdidik.
REFERENSI