Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Determinants Of Regional Domestic Product Between District/City In The Special Region Of Yogyakarta 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN AuVeteranAy Yogyakarta Email: dyaharumsarii752@gmail.
Abstract This study aims to determine the effect of Regional Original Income.
General Allocation Funds.
Special Allocation Funds.
Revenue Sharing Funds on gross Regional Domestic Product in the Province of the Special Region of Yogyakarta in 2011-2020.
Methods: this research uses quantitative methods.
The type of data used in this study is secondary data with panel data cross section 5 districts/cities.
The sample in this study is data from the APBD and GRDP according to the field of business at constant prices.
The analytical tool in this study using software using Eviews 9.
This study used the dependent variable and the independent variable.
The dependent variable in this study is economic growth and the independent variables in this study are Regional Original Income.
General Allocation Funds.
Special Allocation Funds.
Profit Sharing Funds.
Hypothesis testing in this study using multiple linear regression.
Results: The results of this study indicate that Local Original Income has a positive effect on Gross Regional Domestic Product.
General Allocation Funds have a positive effect on Gross Regional Domestic Product.
Special Allocation Funds have a positive effect on Gross Regional Domestic Product.
Revenue Sharing Funds have no effect on Gross Regional Domestic Product.
Keywords: Regional Original Revenue.
General Allocation Fund.
Special Allocation Fund.
Panel Data Regression Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah.
Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Khusus.
Dana Bagi Hasil terhadap Produk Domestik Regional bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Metode: dalam penelitian ini menggunkan metode kuantitatif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder dengan data panel cross section 5 Kabupaten/Kota.
Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD dan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga Alat analisis dalam penelitian ini dengan software menggunakan Eviews 9.
Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.
Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Khusus.
Dana Bagi Hasil.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
Hasil: hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah.
Dana Alokasi Umum.
Dana Alokasi Khusus.
Produk Domestik Regional Bruto SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
PENDAHULUAN
DIY merupakan daerah yang selalu mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada.
Peringkat PDRB di DIY jika dibandingkan dengan provinsi di Indonesia masih tergolong rendah, tetapi selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Menurut Bank Indonesia .
pada tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mampu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat pertumbuhan 7,5 persen.
Hal ini menunjukkan adanya harapan bagi DIY untuk terus meningkatkan perekonomian dengan lebih baik.
Terlebih DIY memiliki keuntungan geografis dan sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan modal dalam meningkatkan PDRB.
PDRB
merupakan indikator yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan.
Kinerja perekonomian diukur dengan besarnya produk Domestik Regional Bruto.
Semakin tinggi PDRB maka semakin baik perekonomian daerahnya.
Jumlah penerimaan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Hal ini menandakan bahwa perekonomian DIY semakin Peningkatan PDRB yang semakin baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalan perwujudan pelayanan publik yang semakin baik sebagai wujud implementasi desentralisasi fiskal.
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 kabupaten/kota yang memiliki latar belakang yang berbeda pada tiap daerah.
Perbedaan tersebut berupa perbedaan potensi, karakteristik alam, sosial, ekonomi yang berbeda di tiap wilayahnya yang seharusnya dapat memaksimalkan keuntungannya untuk dapat bersaing dengan daerah lain.
Kekayaan alam yang berbeda di tiap daerah harusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan diharapkan bisa berdampak yang baik.
Akan tetapi kondisi riil belum terlalu menampakkan hasil yang memuaskan dalam proses pembangunan.
Gambar 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 20162020 Rp50.
Rp40.
Rp30.
Rp20.
Rp10.
RpKULONPROGO
SLEMAN
BANTUL
YOGYAKARTA
GUNUNGKIDUL
Sumber: (BPS DIY, 2.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki keterkaitan dengan PDRB, dimana PAD dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan untuk pembiayaan dalam pembangunan daerah.
Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan peningkatan PAD atau dengan kata lain adanya peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan diyakini antara PAD dan pertumbuhan ekonomi terdapat adanya hubungan ((Dewi & Purbadharmaja, 2.
Berdasarkan Undang-Undang No.
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah .
tonomi daera.
Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan sesuai dengan porsi Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) masing-masing daerah serta lain-lain PAD yang sah serta Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Manek & Badrudin, 2.
Kurangnya kemampuan dari daerah dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.
Bahkan dana transfer dari pemerintah lebih dominan dibandingkan penerimaan daerahnya sendiri.
Kebijakan desentralisasi fiskal muncul akibat tingginya tingkat ketergantungan daerah yaitu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan dana kepada daerah.
Wujud dari pemberian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan keuangan Besarnya penerimaan dana perimbangan akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi DIY.
Banyaknya potensi sumberdaya alam dan pendapatan yang dimiliki diharapkan dapat menjadi modal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan transfer pemerintah.
TINJAUAN PUSTAKA
Definisi dari pembangunan ekonomi (Lincolin Arsyad, 2015.
sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana untuk meningkatkan GNP per tahun saja.
Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang berarti mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek .
Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
dilakukan oleh suatu Negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.
Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai peran penting dalam kesuksesan pertumbuhan ekonomi nasional.
Setiap daerah diharapkan memenuhi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perencanaa ekonomi yang memenuhi target, dan dapat menyelesaikan pembangunan di daerahnya, karena setiap daerah telah diberikan kebebasan mengelola kekayaan daerahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyaraknya Mafahir.
, & Soelistiyo.
Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik .
yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh nilai unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi AuakhirAy Pendapatan Asli Daerah Menurut (Halim, 2004:.
, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber perekonomian asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan diambil dengan berdasarkan peraturan perundang undangan.
Dengan demikian pada setiap daerah memiliki peluang untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerahnya.
Teori Pendapatan Asli Daerah Menurut (Mardiasmo, 2016:.
, pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa sektor yaitu, sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain pendapatan yang sah.
Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.
Pendapat Tambunan .
bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan menggali potensi-potensi daerah.
Menurut Kuncoro .
semakin tinggi Penerimaan Asli Daerah akan diikuti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi juga.
Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Pada umumnya, dana perimbangan merupakan sumber dana terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.
Tujuan utama dari pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Fatimah et al.
, 2.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Teori Dana Perimbangan Menurut Brata .
PAD merupakan komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Apabila peningkatan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka DAU dan DAK juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pada umumnya penerimaan DAU dan DAK lebih besar dibandingkan penerimaan PAD.
Menurut Bastian .
Dana perimbangan merupakan sumber dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah guna mengurangi ketimpangan antar daerah.
Setiap daerah memiliki potensi fiskal yang berbeda sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda Semakin tinggi dana perimbangan maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.
Menurut prawisetoto .
dalam Djayanthi .
implikasi desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan dana perimbangan akan terhimpun sebagai modal yang akan digunakan untuk belanja pembangunan demi meningkatkan pertumbuhan Pada Undang-Undang Indonesia.
33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas (Budianto & Alexander, 2.
Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan Dana Alokasi Umum ini bersifat Block Grant yang berarti penggunaan dari dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah(Rasu.
et al.
, 2.
DAU = Alokasi Dasar (AD) Celah Fiskal (CF) Keterangan AD = Gaji PNS Daerah CF = Kebutuhan Fiskal Ae kapasitas Fiskal Dana Alokasi Khusus Perundangan yang mengatur Dana Alokasi Khusus adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 39, pasal 40 dan pasal 41.
Dana alokasi khusus berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN.
Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Handayani & Nuraina, 2.
Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil, menurut UU No.
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan dana yang bersumber dari SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Berjalannya dari sistem transfer dalam dana bagi hasil mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Rachman et al.
, 2.
METODE
Jenis dan sumber data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh suatu instansi tertentu.
Adapun data yang digunakan diantaranya adalah APBD dan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dari tahun 2011 sampai 2020 yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
Analisis Data Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisi keterkaitan antara variable independen terhadap variable dependen.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan variable independen.
Bentuk persamaan regresi data panel adalah:
ycycycycyeOyei = yuya yuya ycycycyeOyei yuya ycycycyeOyei yuyc ycycycyeOyei yuye ycycycyeOyei yusyeOyei .
Dimana:
PDRB
= Produk Domestik Regional Bruto
= Koefisien
= Koefisien Regresi PAD
= Koefisien Regresi DAU
= Koefisien Regresi DAK
= Koefisien Regresi DBH
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus DBH = Dana Bagi Hasil = Error term = Banyaknya waktu (Tahun 2003-2.
= Data Cross Section Sebelum melakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang meliputi pengujian:
Uji Pemilihan Model Pemilihan model regresi bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengolah data panel.
Bebara pengujian yang dilakukan yaitu Uji Chow.
Uji Hausman.
Uji Lagrange Multiplier.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi 4 uji yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas,uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
Uji Hipotesis Uji t Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Jika nilai koefisien variabel independen positif dan nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak.
Jika nilai koefisien variabel negatif dan t-hitung < t-tabel maka H0 Uji F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali F-hitung < F tabel artinya menerima Ho.
F-hitung > F tabel artinya menolak Ho.
Koefisien Determinan Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Pemilihan Model Uji Chow Dari hasil Uji Chow membuktikan bahwa nilai Probabilitas 0.
araf signifikansi sebesar 0.
maka H0 di diterima, sehingga model yang paling tepat untuk digunakan adalah Common Effect Model.
Uji Lagrange Multiplier Dari uji LM dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari breuschpagan > 0,05 maka Ho diterima.
Artinya, estimasi yang paling tepat untuk model regresi data panel adalah Common Effect Model.
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi.
Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedatisitas, uji multikorelasi, dan uji autokorelasi.
Uji Normalitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak.
Uji Normalitas dilihat dari nilai probabilitas yang dihasilkan.
Apabila nilai probabilitas > alpha 5% .
maka dalam penelitian ini tidak ada masalah Normalitas, dan apabila nilai probabilitas < alpha 5% .
maka dalam penelitian ini terdapat masalah Normalitas (Ghozali,2.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
Berdasarkan hasil estimasi diperoleh hasil nilai probabilitas 0,592001 > 0,05.
Dengan demikian dalam penelitian ini tidak memiliki masalah normalitas data.
Uji Multikoleniaritas Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi .
ejala multikolinearita.
atau tidak.
Menurut Ghozali .
menyatakan dengan tingkat 90%.
Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa semua variabel dalam penelitian ini yaitu di bawah 0,9.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen bebas dari multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/ observasi.
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut Menurut Ghozali .
jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak ada masalah Hal ini karena probabilitas dari ke 4 variabel lebih dari 0,05 dimana probabilitas PAD 0.
0663 berarti lebih dari 0,05, probabilitas DAU 0.
4577 berarti lebih dari 0,5, probabilitas DAK 0.
berarti lebih dari 0,05, dan probabilitas dari DAK 0.
1018 yang berarti juga lebih dari 0,05.
Uji Autokorelasi Uji Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya .
Model regresi yang baik adalah yang bebas dari Hasil pengujian autokorelasi menunjukan adanya otokorelasi pada data dimana dL < DW < dU yaitu 1.
3779 < 1.
619784 < 1.
7214 sehingga perlu dilakukan penyembuhan dengan metode Cochrane-orcutt.
Menurut Ghozali .
uji Cochrane-orcutt dipakai sebagai salah satu cara dalam mengobati autokorelasi.
Dari hasil penyembuhan dapat diketahui sebesar 1.
Nilai ini akan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel .
sebesar 45 dan jumlah variabel independen sebesar 4 .
, maka didapatkan nilai dL sebesar 1,3779 dan dU sebesar 1,7200.
Berdasarkan nilai Durbin-Watson maka diperoleh dU < DW < 4-dU = 1.
7200 O 1.
902949 O 2.
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.
Hasil Regresi Linier Berganda Variabel
PAD
DAU
Tabel 8 Uji Regresi Linier Berganda Koefisien Std.
Error t-Statistic SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Probabilitas DAK
DBH
Sumber : Hasil olah data eviews 9 Keterangan:
Berdasarkan tabel 4.
9 , dapat diketahui bahwa :
Nilai koefisien regresi PAD (X.
memiliki hubungan positif 40.
47855, yang berarti setiap kenaikan 1 rupiah maka PPDRB akan mengalami kenaikan sebesar 47855 rupiah.
Nilai koefisien regresi DAU (X.
memiliki hubungan positif 12.
23242, yang berarti setiap kenaikan DAU 1 rupiah maka PDRB akan mengalami meningkat 23242 rupiah.
Nilai koefisien regresi DAK (X.
memiliki hubungan positif 19.
88491 yang berarti setiap kenaikan 1 rupiah maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 88491 rupiah.
Nilai koefisien regresi DBH (X.
tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan menunjukan bahwa dari keempat variabel yang dimasukkan dalam model, satu variable berpengaruh negatif dan tiga variabel berpengaruh positif, dan satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto dengan pembahasan sebagai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 -2020.
Hipotesis pertama diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Koefisien regresi dari pendapatan asli daerah sebesar 96116 dengan probabilitas 0.
0000 yang artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20112020.
Berdasarkan hasil tersebut berarti setiap kenaikan 1 rupiah PAD maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 58.
96116 rupiah.
Pemerintah daerah berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, cara untuk meningkatkan PAD yakni dengan pembelanjaan yang tepat sasaran di sektor potensial yang dimiliki daerah sehingga peningkatan PAD akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Hasil ini sesuai dengan penelitian (Wiksuana & Kusumawati, 2.
yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menunjukan bahwa PAD dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020.
Hipotesis kedua diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Koefisien regresi dari dana alokasi umum sebesar 12.
23242 dengan probabilitas 0037 yang artinya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Berdasarkan hasil tersebut berarti setiap kenaikan 1 rupiah DAU maka PDRB akan mengalami kenaikan 23242 rupiah.
Hasil ini sesuai penelitian dari (Mafahir & Soelistiyo.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif.
Hal ini menunjang bahwa semakin besar dana Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di DIY akan meningkatkan PDRB.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat berupa Dana Alokasi Umum.
Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020.
Hipotesis ketiga diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Hasil koefisien regresi dari dana alokasi khusus sebesar 19.
88491 dengan 0053 yang artinya dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2020.
Berdasarkan hasil tersebut berarti setiap kenaikan 1 rupiah DAK maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0.
0053 rupiah.
Hasil ini sesuai dengan penelitian (Salsabillah, 2.
yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap PDRB.
Pemanfaatan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang cukup panjang.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat berupa Dana Alokasi Khusus.
Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Hipotesis keempat diduga Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 20112020.
Hasil koefisien dana bagi hasil sebesar -29.
42524 dengan probabilitas 5308 yang artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap PDRB tahun 2011-2020.
Berdasarkan hasil tersebut berarti setiap perubahan.
Hasil ini sesuai dengan penelitian (Pohan & Yuliana, 2.
yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh.
Hal ini menunjukan bahwa realisasi DBH yang diterima kurang berpengaruh dalam pembangunan daerah dan peningkatan Produk Domestik Regional bruto daerah.
Tabel 4.
Persentase Penerimaan DBH di DIY Tahun 2011-2020
Tahun PERSENTASE PENERIMAAN DBH
0,074864998
0,054534705
0,036674061
0,024445657
0,018310953
0,028997144
0,019366527
0,017111796
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA 0,009836299 0,020364808 Sumber : BAPPEDA DIY .
Jika dipersentasekan jumlah DBH terhadap Pendapatan Daerah yang sangat sedikit bahkan kurang dari 1%.
Penetapan jumlah DBH yang diterima juga seringkali tidak sesuai dengan yang dianggarkan.
Terlebih penetapan DBH dilaksanakan melewati pertengahan tahun anggaran karena penetapan berdasarkan realisasi dari penerimaan.
Hal ini yang mengganggu penerimaan pemerintah daerah dan perencanaan dalam penggunaan DBH dan menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan dalam penerimaan DBH di DIY.
DBH
Rp140.
Rp120.
Rp100.
Rp80.
Rp60.
Rp40.
Rp20.
Rp- Sumber : BPS DIY .
Gambar 4.
Pendapatan DBH di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Pada Gambar 4.
12 dapat disimpulkan bahwa penerimaan DBH di DIY sangat tidak stabil di tiap tahunnya.
Jumlah penerimaan DBH yang kecil dan tidak stabil jika dibandingkan dengan penerimaan lainya menyebabkan DBH tidak berpengaruh terhadap PDRB.
Jika ada penggunaan DBH yang digunakan untuk belanja pembangunan dalam peningkatan daerah itu hanya sebagian kecil dan tidak berdampak dalam pertumbuhan ekonomi.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil analsis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Variabel pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Variabel pada Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
SINOMIKA JOURNAL | VOLUME 1 NO.
https://publish.
ojs-indonesia.
com/index.
php/SINOMIKA Determinan Produk Domestik Regional Bruto Antar Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020 Dyah Arum Sari1.
Jamzani Sodik2.
Astuti Rahayu3 DOI: https://doi.
org/10.
54443/sinomika.
Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Produk Domestik regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh dan terhadap Produk Domestik Regional Bruto antar kabupaten/kota di Daerah istimewa Yogyakarta.
Saran dan Ucapan Terimakasih Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat disusun saransaran sebagai berikut:
Pemerintah daerah kabupaten/ kota dan provinsi lebih mengintensifkan dan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas.
Dana Alokasi Umum dalam pemanfaatanya harus tetap menjaga kestabilan dan sebaiknya benar-benar digunakan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan meningkatkan kualitas serta kualitas pelayanan publik agar perekonomian bisa berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan pertumbuhan Pemerintah daerah dalam penganggaran Dana Alokasi Khusus lebih memprioritaskan pada bidang - bidang yang strategis, seperti pengadaan infrastruktur jalan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang nantinya akan menstimulasi para investor untuk menanam modalnya di daerah.
DAFTAR PUSTAKA