Volume 20 Number 02.
Page 306-315, 2024 AKUISISI : Jurnal Akuntansi ONLINE ISSN : 2477-2984 Ae PRINT ISSN : 1978-6581 Analisis Ekonomis Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan (PNBP) Dan Belanja Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Pipit Novila Sari1*.
Maria Septijantini Alie2.
Susi Indriyani3
1,2,3
Fakultas Bisnis.
Universitas Mitra Indonesia Email:
Email: pipit@umitra.
ARTICLE INFO
Article history:
Received 07 Januari Received in Revised 10 Agustus 2024 Accepted 30 November KeywordAos : The economical and effective Revenue.
Expenditure Budget
ABSTRACT
The objective of this study was to understand the economical and effective implementation of the State Revenue and Expenditure Budget at the government Data sources used in this study are Budget Realization Report the period of 2022 was obtained from the Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
This research uses economic analysis and effectiveness analysis.
The results of the research shown by the percentage of budget realization was less than 100% (<100%).
The results of the research show that Economic level in 2022 fiscal yearutilization felt into the economical category as shown by the percentage of budget realization was less than 100% (<100%).
The effective level of achievement for non-tax state income realization 2022 fiscal year felt into a sufficient effective criteria with the effective ratio was 150%.
while that for the expenditure felt into a sufficient ineffective criteria with an average effective ratio was 37,4%.
This economical and effective implementation of State Revenue and Expenditure Budget must continue to be impoved.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami ekonomis dan efektif pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada lembaga pemerintah.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022, diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonomis dan analisis efektivitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perekonomian pada pemanfaatan tahun anggaran 2022 dirasakan masuk dalam kategori ekonomis yang ditunjukkan dengan prosentase realisasi anggaran yang kurang dari 100% (<100%).
Tingkat efektif pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 dirasakan menjadi kriteria sangat efektif dengan rasio efektif sebesar 150%, sedangkan tingkat efektif Belanja dirasakan masuk dalam kriteria tidak efektif, edngan rata-rata rasio 37,40%.
Dengan demikian, penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ekonomis dan efektif terus ditingkatkan.
AKUISISI : Jurnal Akuntansi Website : http://w.
id/ejournal/index.
php/JA This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.
0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
* Corresponding author.
Telp.
: 6281-0000-0000.
fax: 0-000-000-0000.
E-mail address: pipit@umitra.
Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal.
http://dx.
org/10.
PENDAHULUAN
Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah negara adalah anggara pendapatan dan belanja negara Ariel et al.
, .
Di bidang ekonomi anggaran bukan hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi belanja digunakan sebagai alat kebijakan.
Pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh.
Belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran tertentu dikenal dengan laporan keuangan pemerintah.
Dalam pelaksanaanya.
APBN sering menimbulkan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pelaksanaa anggaran yang transparan.
Bentuk dari konflik yang sering terjadi antara lain adalah pembohongan public atau yang sering dikenal dengan Korupsi.
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran .
Januari - 31 Desembe.
APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga Indonesia departemen-departemennya pertanggungjawaban kepada masyarakat atau public Abdullah, .
Menurut (Hernawati, 2.
pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaanya dana publik di lembaga-lembagatinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.
Saat ini sektor publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas, profesionalisme serta mempertahankan value for money.
Menurut (Gunawan, 2.
dalam pelaksanaan APBN, akuntansi sektor publik sangat penting dimana adanya transparansi aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan anggaran, dimana pemerintah dituntut untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 mengatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya di singkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
Dalam akuntansi publik, pemerintah diwajibkan mengelola sumberdaya-sumberdaya publik yang ada dan melaporkannya kepada masyarakat sehingga pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan yang dilakukan harus secara efektif dan ekonomis .
alue for mone.
serta partisipatif dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maka satuan kerja dan pemerintah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan secara umum.
Menurut (Mardiasmo.
, 2.
ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan .
ost of inpu.
Ekonomis adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga baik yang dimungkinkan .
pending les.
Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.
Menurut (Sinaga, 2.
yang menjadi masalah rutin pengelolaan anggaran setiap tahuna anggaran adalah rendahnya serapan atau realisasi anggaran, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Belanja pada kementerian/lembaga selalu menunjukkan pola belanja dengan menunjukkan serapan anggaran yang masih sangat rendah pada semester I danmenumpuk di semester II dan bahkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan.
Hal ini terjadi bukan karena efisiensi pengelolaan belanja tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang belum efektif, dimana pengelolaan anggaran belum optimal pada setiap tahun anggaran.
merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi .
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Efektivitas berfokus pada outcome .
, program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi hasil yang diharapkan.
Lampung Selatan merupakan pusat kota dan ibukota kabupaten, yang mana salah satu sumber pedapatannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), besarnya pendapatan (PNBP) dan belanja pada tahun 2022 adalah masing-masing sebesar 4,022,392,000,dan 13,700,412,000,-.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan Satuan Kerja (Satke.
Pemerintah dan bernaung di bawah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebagai lembaga pemerintah.
Kantor Pertanhaan Kabupaten Lampung Selatan mengelola dana pemerintah yang terwujud melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Pengelolaan anggaran dan keuangan perlu dilakukan secara ekonomis dan efektif menurut standar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Hal ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan anggaran sektor publik.
Anggaran sektor public berisi rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Dengan kata lain, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisis keuangan dari suatu organisasi yang proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satua moneter.
Gambaran tentang pengelolaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban sebagai salah satu lembaga publik.
Sejak tahun 2022 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Penerimaan pada masing-masing Satker, hal ini berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan No S-7/2021 tanggal 11 januari 2021 tentang Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga dalam RAPBN TA.
2022, serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor KU.
02/595100.
0/i/2022 tanggal 24 maret 2022 tentang penyampaian Juknis Pelaporan PNBP pada Bendahara Pengeluaran Satker, dijelaskan bahwa mulai tahun 2022 pencatatan setoran PNBP menjadi penerimaan masing- masing satker dan tidak lagi menjadi penerimaan pada Satker Kantor Pusat BPN RI.
Tabel 1.
Anggaran Pendapatan (PNBP) dan BelanjaTahun 2022
Pendapatan (PNBP) Belanja
Bulan Anggaran Realisasi
Anggaran Realisasi
Januari 335,199,333 253,081,429 13,700,412,000 179,769,489 Februari 335,199,333 286,939,639 13,675,412,000 735,628,252 Maret
335,199,333
488,042,433
13,675,412,000
1,419,418,392
April
335,199,333
780,878,803
12,646,489,000
2,032,200,041
Mei
335,199,333
304,646,969
12,900,414,000
3,213,586,422
Juni
335,199,333
523,661,326
12,900,414,000
4,443,475,126
Juli
335,199,333
437,667,489
12,900,414,000
5,197,063,212
Agustus
335,199,333
588,161,152
12,782,014,000
6,140,534,109
September 335,199,333 445,045,602 12,782,014,000 6,771,720,822 Oktober
335,199,333
653,457,921
12,782,014,000
7,471,396,695
November 335,199,333 511,622,778 13,003,010,000 9,102,549,015 Desember 335,199,333 757,767,804 11,672,710,000 11,418,743,422 Total
4,022,392,00
Sumber: Data diolah 2023
6,030,973,34
155,420,729,000
58,126,084,997
Pada Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja diatas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan (PNBP) Tahun 2022 mengalami naik turun pada realisasinya.
Sedangkan anggaran belanja mengalami penurunan pada Anggaranya tetapi mengalami kenaikan pada realisasinya.
Berdasarkan masalah yang terjadi diatas, bahwa sangat pentingnya anggaran pendapatan dan belanja oleh suatu instansi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan langkahlangkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan/library reseach yang menelaah data sekunder berupa Peraturan-peraturan yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak dan hasilhasil penelitian, seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan Analisis Efektivitas dan ekonomis PNBP.
Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.
Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa laporan keuangan bulanan terkait target dan realisasi anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan periode Data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selaatan dan juga dapat diperoleh dari kajian pustaka, baik yang berupa buku-buku teks ataupun dari jurnal ilmiah yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara dan PNBP.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi langsung yaitu dengan melakukan survey langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Metode Analisis Data untuk menghitung Analisis Ekonomis Anggaran dan Pendapatan dan Belanja menggunakan rumus (Mahsum,2.
Realisasi Belanja Ekonomis = x 100% Target Belanja Tingkat kriteria ekonomis adalah sebagai berikut:
A Jika diperoleh nilai kurang dari 100% .
< 100%) artinya ekonomis.
A Jika diperoleh nilai sama dengan 100% .
= 100%) artinya ekonomis berimbang.
A Jika diperoleh nilai lebih dari 100% .
> 100%) artinya tidak ekonomis.
Sedangkan Untuk mengetahui besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam menggunakanrumus (Yuliyanti, 2.
Realisasi PNBP Efektivitas = x 100% Target PNBP Tingkat efektivitas didapat dengan standar pengukuran rasio efektivitas sebagai berikut:
Tabel 2.
Standar Pengukuran Rasio Efektivitas Presentase > 100 % 90 Ae 100 % 80 Ae 90 % 60 Ae 80 % < 60 % Kriteria Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif Sumber: Depdagri, kepmendagri No.
327 dalam Yuliyanti 2014.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Tingkat Ekonomis Dalam menganalisis tingkat ekonomis maka akan dilakukan pengukuran penghematan penggunaan anggaran atau realisasi pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sehingga untuk mengukur tingkat penghematan pengeluaran- pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja.
Pada penelitian ini mengukur tingkat ekonomis pelaksanaan pendapatan dan belanja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2022 ini dengan menggunakan rumus perhitungan (Mahsum, 2.
Realisasi Belanja Ekonomis = X 100% .
Anggaran Belanja Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2022 diatas, maka dapat diketahui besarnya tingkat ekonomis dengan perhitungan sebagai berikut .
ontoh perhitunga.
Bulan Januari Ekonomis = 179,769,489 x100% .
13,700,412,000
= 0,013121465 X 100% = 1,3%
Bulan Februari Ekonomis = 735,628,252 x 100% .
13,675,412,000
= 0,05379 X 100% = 5,3%
Tabel 3.
Data Tingkat Ekonomis Penggunaan Anggaran Belanja
Bulan Anggaran Belanja
Realisasi Belanja
Presentase Kriteria
Januari 13,700,412,000 179,769,489 1,3% Ekonomis Februari 13,675,412,000 735,628,252 5,3% Ekonomis Maret
13,675,412,000
1,419,418,392
10,38%
Ekonomis April
12,646,489,000
2,032,200,041
16,07%
Ekonomis Mei
12,900,414,000
3,213,586,422
24,91%
Ekonomis Juni
12,900,414,000
4,443,475,126
34,44%
Ekonomis Juli
12,900,414,000
5,197,063,212
40,28%
Ekonomis Agustus
12,782,014,000
6,140,534,109
48,04%
Ekonomis September 12,782,014,000 6,771,720,822 52,97% Ekonomis Oktober
12,782,014,000
7,471,396,695
58,45%
Ekonomis November 13,003,010,000 9,102,549,015 Ekonomis Desember 11,672,710,000 11,418,743,422 97,82% Ekonomis Total
155,420,729,000
58,126,084,997
37,40%
Ekonomis Sumber : data diolah 2023 Analisis Efektivitas Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pendapatan dan realisasi belanja baik belanja secara langsung maupun tidak langsung.
Satuan kerja sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi anggaran pendapatan (PNBP) agar mampu membiayai belanja kegiatan operasional dan pendukung pembelajaran di tahun berikutnya.
Sedangkan efektivitas realisasi pelaksanaan anggaran dianggap perlu karena mencerminkan satuan kerja mampu mencapai target.
Pada penelitian ini mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pendapatan dan belanja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di tahun 2022 ini dengan menggunakan rumus perhitungan (Yuliyanti, 2.
Realisasi Pendapatan Efektivitas = X 100% .
Anggaran Pendapatan Tabel 4.
4 Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022.
Pendapatan (PNBP) Anggaran Realisasi
Presentase Anggaran Belanj
Realisasi
Januari 335,199,333 253,081,429 75,5% 13,700,412,000 179,769,489 1,3% Februari 335,199,333 286,939,639 85,6% 13,675,412,000 735,628,252 5,3% Maret
335,199,333
488,042,433
145,58%
13,675,412,000
1,419,418,392
10,38%
April
335,199,333
780,878,803
232,96%
12,646,489,000
2,032,200,041
16,07%
Mei
335,199,333
304,646,969
90,89%
12,900,414,000
3,213,586,422
24,91%
Juni
335,199,333
523,661,326
156,22%
12,900,414,000
4,443,475,126
34,44%
Juli
335,199,333
437,667,489
130,57%
12,900,414,000
5,197,063,212
40,28%
Agustus
335,199,333
588,161,152
175,47%
12,782,014,000
6,140,534,109
48,04%
September 335,199,333 445,045,602 132,77% 12,782,014,000 6,771,720,822 52,97% Oktober
335,199,333
653,457,921
194,95%
12,782,014,000
7,471,396,695
58,45%
November 335,199,333 511,622,778 152,63% 13,003,010,000 9,102,549,015 Desember 335,199,333 757,767,804 226,13% 11,672,710,000 11,418,743,422 97,82% Total
4,022,392,000
6,030,973,345
155,420,729,000
58,126,084,997
37,40%
Bulan Presentase Sumber: data diolah 2023 Pembahasan Berdasarkan hasil analisis ekonomis dan efektivitas pada anggaran pendapatan (PNBP) dan belanja pada tahun 2022.
Maka diketahui, bahhwa anggaran pendapatan (PNBP) dan belanja mengalami naik turun pada realisasinya.
Pada analisis ekonomis anggaran belanja yang terealisasikan kurang dari 100% yang berarti tingkat ekonomis tahun 2022 dapat digunakan dengan ekonomis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Sedangkan analisis efektivitas anggaran pendapatan (PNBP) yang terealisasikan lebih dari 100% yang berarti tingkat efektivitas anggaran pendapatan (PNBP) tahun 2022 dapat digunakan dengan sangat efektif.
Realisasi anggaran pendapatan (PNBP) yang mengalami penurunan terjadi pada bulan sebagai berikut: Bahwa bulan mei, yaitu mengalami penurunan sebesar 142,47%, yang disebabkan oleh jumlah layanan pengukuran bidang tanah kurang dari 10 Ha, layanan pertimbangan teknis pertanahan dan survey dan pemetaan tematik yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya.
Kedua, bulan juli, yaitu mengalami penurunan sebesar 25,65%, yang disebabkan oleh jumlah layanan pertimbangan teknis pertanahan yang mengalamai penurunan dari bulan sebelumnya.
Selanjutnya, bulan september, yaitu mengalami penurunan sebesar 42,7%, yang disebabkan oleh penurunan jumlah survey dan pemetaan tematik dari bulan sebelumnya.
Terakhir, bulan november, yaitu mengalami penurunan sebesar 42,32%, yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pendapatan dari layanan pertimbangan teknis.
Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahaan Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki anggaran pendapatan (PNBP) dan belanja yaitu sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan review DIPA melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sebagai revisi anggaran dapat diminimalisir.
Mampu meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, memastikan pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker K/L.
Memastikan seluruh unit kerja satker K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA.
Melakukan program/kegiatan/proyek.
Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA.
PPK.
PPSPM dan Bendahara paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima dan menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat satu bulan setelah DIPA diterima khususnya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Terakhir, mampu meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut.
Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan (PNBP) dan Belanja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengukuran rasio/kriteria ekonomis menunjukkan bahwa penggunaan atau realisasi anggaran pendapatan (PNBP) dan belanja pada Satua Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 masuk dalam kriteria Ekonomis, hal ini ditunjukkan dengan nilai presentasi realisasi anggaran kurang dari 100% .
< 100%).
Pada pengukuran rasio efektivitas anggaran pendapatan (PNBP), capaian realisasi atas pendapatan (PNBP) sangat efektif, dimana realisasi pendapatan (PNBP) melebihi 100% dari target yaitu 150%.
Capaian efektivitas belanja masuk dalam kriteria cukup efektif, karena capaiannya sebesar 37,40%.
Capaian efektivitas belanja terendah ada pada bulan januari yaitu sebesar 1,3% sedangkan untuk capaian tertinggi ada pada bulan desember yaitu sebesar 97,82%.
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pertama, anggaran pendapatan dan Belanja sangat dibutuhkan perencanaan dalam bentuk target, pelaksanaan dalam realisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan (PNBP) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Dan untuk pembaca semoga penelitian ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA