Journal of Management and Social Sciences Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
55606/jimas.
Available Online at: https://journal-stiayappimakassar.
id/index.
php/Jimas Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar Tata Ihsan 1*.
Embun Afifah Honey 2.
Jacky Wardhana 3.
Rangga Arya Prasetia 4.
Mega Amanda 5.
Yusawinur Barella 6 Universitas Tanjungpura.
Indonesia Email : f1261221001@student.
id 1*, f1261221025@student.
id 2, f1261221027@student.
id 3, f1261221028@student.
id 4, f1261221029@student.
id 5, yusawinurbarella@untan.
Abstract.
Poverty is a major issue faced by developing countries, including Myanmar.
This article analyzes the level of poverty and economic factors affecting these conditions in Myanmar.
Using a qualitative approach with literature review methods, this study collects secondary data from various literatures, reports, and previous The findings indicate that poverty in Myanmar is exacerbated by factors such as political instability, ineffective economic policies, and prolonged internal conflicts.
The military coup and the COVID-19 pandemic have significantly reduced economic growth, increased poverty rates, and worsened living conditions.
Additionally, international sanctions and the decline in bilateral aid have contributed to the ongoing economic The role of the United Nations Development Programme (UNDP) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in addressing poverty in Myanmar is a crucial focus of this study.
The study concludes that collective efforts from various parties are necessary to address poverty in Myanmar through economic policy reforms, political stability improvements, and sustained international aid.
Keywords: Poverty Level .
Myanmar.
Economy Abstrak.
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang, termasuk Myanmar.
Artikel ini menganalisis tingkat kemiskinan dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kondisi tersebut di Myanmar.
Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur, laporan, dan penelitian sebelumnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Myanmar diperburuk oleh beberapa faktor seperti ketidakstabilan politik, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, serta konflik internal yang berkepanjangan.
Kudeta militer dan pandemi COVID-19 tela h menyebabkan penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.
Selain itu, sanksi internasional dan penurunan bantuan bilateral juga berkontribusi pada krisis ekonomi yang sedang berlangsung.
Peran United Nations Development Programme (UNDP) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mengatasi kemiskinan di Myanmar menjadi fokus penting dalam penelitian ini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan di Myanmar melalui reformasi kebijakan ekonomi, peningkatan stabilitas politik, dan bantuan internasional yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan.
Myanmar.
Ekonomi PENDAHULUAN Permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara berkembang hingga saat ini adalah Kemiskinan masih menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan (Saifuddin dkk.
Kemiskinan menjadi masalah yang tak terpecahkan karena kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkannya dan interaksi antara berbagai elemen sosial, ekonomi, dan politik.
Received Desember 15 2024.
Revised Desember 28, 2024.
Accepted Januari 20, 2025.
Online Available Januari 24, 2025 Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
Ketidakadilan distribusi sumber daya dan kesempatan, korupsi, serta kebijakan publik yang tidak efektif sering memperburuk Selain itu, konflik, bencana alam, dan perubahan iklim memperburuk kondisi hidup masyarakat miskin.
Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga berperan besar dalam memperparah kemiskinan.
Upaya untuk mengatasi kemiskinan sering kali terhambat oleh sistem yang sudah mapan dan kurangnya koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak.
Semua faktor ini membentuk lingkaran setan yang sulit dipecahkan, sehingga kemiskinan tetap menjadi masalah yang berlarut-larut.
Suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonominya cukup tinggi (Hasan & Muhammad, 2.
Pembangunan perekonomian ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.
Banyak negara yang masih terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan terutama di negara berkembang, hal tersebut terjadi karena tidak meratanya pendapatan yang menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan faktor pemicu masalah kemiskinan, tak hanya di negara berkembang bahkan negara maju pun sulit terlepas dari permasalahan tersebut.
Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin sulit pula untuk mengatasinya.
Konsep pembangunan ekonomi bergantung pada keinginan dan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan ekonominya (Elina, 2.
Negara terbelakang atau berkembang harus mempelajari prasyarat dasar pembangunan ekonomi sebelum membangun ekonominya.
Prasyarat ini dibutuhkan untuk memperkuat pondasi daripada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Ini karena pembangunan ekonomi tidak akan pernah dicapai hanya dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi sebuah negara.
Pembangunan perekonomian ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.
Banyak negara yang masih terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan terutama di negara berkembang, hal tersebut terjadi karena tidak meratanya pendapatan yang menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan faktor pemicu masalah kemiskinan, tak hanya di negara berkembang bahkan negara maju pun sulit terlepas dari permasalahan tersebut.
Semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin sulit pula untuk mengatasinya.
Kemiskinan menjadi faktor utama dalam proses pembangunan perekonomian disuatu Kemiskinan dapat diartikan apabila individu mengalami kesejahetraan yang rendah, serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya.
Beberapa negara, seperti Indonesia.
Myanmar.
Pakistan.
Negaranegera Afrika, dan lainnya, tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang Journal of Management and Social Sciences Ae Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
paling miskin, tetapi juga memiliki masalah jumlah penduduk yang serius.
Akibatnya, pembangunan ekonomi di negara-negara ini sangat penting untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan (Hasan & Muhammad, 2.
Demikian dengan negara Myanmar yang terkenal dengan isu pelanggaran HAM dan Demokrasi, tentu mengalami perubahan dan perkembangan pada negaranya, yang ditandai dengan gejolak khususnya pada segi ekonomi.
Pengaruh dari sanski ekonomi dinegara barat seperti Amerika Serikat, dan Uni Eropa selama kurun 20 tahun lebih, membuat perekonomian di negara Myanmar semakin terpuruk (Mirajiah.
Bank dunia menyatakan ada kemungkinan bahwa jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di negara-negara berkembang akan meningkat sebesar 26 juta pada tahun 2020 karena terhambatnya bantuan.
Selain itu, penurunan bantuan bilateral untuk pembangunan, seperti yang telah terjadi sebelumnya, bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara berkembang dan berpotensi menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem hingga 26 juta pada tahun yang sama.
Ini disebabkan oleh penilaian Bank Dunia bahwa ada kesenjangan dalam pembiayaan pembangunan di negaranegara berkembang saat ini.
Negara berkembang yang menduduki Tingkat ekonomi terendah di Asia Tenggara yaitu negara Myanmar (Prakarsya dkk.
, 2.
Kemiskinan di Myanmar diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022, karena pengaruh kudeta militer dan covid-19.
Myanmar merupakan negara berkembang yang terletak di asia Tenggara yang menduduki peringkat pertama negara termiskin di ASEAN tahun 2019, kemudian disusul oleh laos, filiphina.
Indonesia, dan Thailand.
ASEAN ini merupakan organisasi yang sudah berdiri cukup lama, namun permasalahan terkait kemiskinan masih belum terselesaikan terkhusus pada negara berkembang.
ASEAN belum bisa sepenuhnya mengatasi kemiskinan di negara-negara anggotanya yang berkembang karena tantangan multidimensional yang dihadapinya.
Meskipun ASEAN telah menginisiasi berbagai program kerjasama ekonomi dan sosial untuk mengurangi kemiskinan, perbedaan besar dalam tingkat pembangunan ekonomi antar negara anggota membuat implementasi kebijakan bersama menjadi sulit.
Negara-negara anggota memiliki prioritas dan kapasitas yang berbeda-beda dalam menangani kemiskinan, yang menyebabkan kurangnya keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan regional.
Selain itu, kendala struktural seperti infrastruktur yang kurang memadai, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya memperburuk situasi.
Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, bencana alam, dan perubahan iklim juga memberikan tekanan Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk program pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dan regional juga menjadi hambatan utama.
Sementara itu, masalah Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar governance, seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, mengurangi efektivitas program yang ada.
Oleh karena itu, meskipun ada upaya dan kemajuan yang telah dicapai, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi ASEAN, khususnya di Myanmar.
Berdasarkan latar belakang yang diteliti, mengenai Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan atau peningkatan kemiskinan di negara Myanmar.
Dengan tujuan penelitian, untuk menganalisis Tingkat kemiskinan, faktor penyebab pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dinegara Myanmar serta peran United Nations Development Programme (UNDP) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mengatasi kemiskinan di Myanmar.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi Penelitian kualitatif secara sederhana adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui teknik statistik.
lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan peristiwa, interaksi, dan tingkah laku subjek dalam situasi tertentu dari sudut pandang mereka Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis.
Penelitian kualitatif seringkali menekankan perspektif subjek, proses, dan makna penelitian dengan menggunakan teori sebagai landasan dan atau pendukung agar sesuai dengan keadaan di lapangan.
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan .
iterature revie.
kualitatif untuk memahami berbagai aspek kemiskinan dan perekonomian di Myanmar.
Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data secara menyeluruh dengan memeriksa berbagai literatur, catatan, majalah, buku, dan referensi lainnya, serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan untuk menemukan jawaban dan landasan teori untuk masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2.
Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, sehingga dapat menyusun analisis yang komprehensif berdasarkan data sekunder.
Data sekunder, juga disebut sebagai data sekunder, adalah data yang dikumpulkan dan dikumpulkan dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang diterbitkan oleh berbagai lembaga.
Data dari arsip resmi, atau dean arsip, biasanya merupakan sumber tidak langsung.
Adapun data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini meliputi, beritaberita, literature,buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai perekonomian Myanmar, faktor penyebab kemiskinan di Myanmar, dan dampak kemiskinan di Myanmar.
Data sekunder yang telah didapat tadi kemudian diolah dan dianalisis sehingga Journal of Management and Social Sciences Ae Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian.
Kesimpulan penelitian tersebut kemudian disusun berdasarkan sistematika yang berlaku pada tahap penyususnan sebuah laporan penelitian.
PEMBAHASAN
Krisis ekonomi di Myanmar tengah terjadi selama pemerintahan junta militer.
Bahkan.
Bank Dunia memperkirakan penurunan ekonomi Asia Tenggara itu hingga 18% pada tahun ini (CNN, 2.
Myanmar, yang dulu dikenal sebagai salah satu ekonomi tercemerlang di Asia Tenggara, saat ini tengah berjuang melawan krisis hebat yang disebabkan oleh perang saudara dan kudeta militer.
Nyaris separuh dari total 54 juta penduduknya kini hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 49,7% dari mereka hidup dengan penghasilan kurang dari $0.
76 per hari.
Menurut laporan UNDP, tingkat kemiskinan di Myanmar telah mengalami peningkatan dua kali lipat sejak tahun 2017, diperburuk oleh meningkatnya konflik dan banyaknya usaha yang Selama periode ini, tambahan 25% dari penduduknya mendekati ambang kemiskinan (Khairisa, 2.
Sebelum terjadi krisis.
Myanmar mencatat kemajuan yang besar dalam mengurangi kemiskinan, berkat serangkaian reformasi ekonomi dan politik yang bermula dari transisi ke demokrasi dari pemerintahan militer pada tahun 2011.
Dari tahun 2011 hingga 2019, negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata sebesar 6%, dan berhasil mengurangi tingkat kemiskinannya menjadi setengah dari tahun 2005 hingga 2017.
Akan tetapi, kudeta militer pada tahun 2021 dan pandemi COVID-19 telah menggagalkan kemajuan tersebut, dengan hampir menghapuskan kelas menengah dan memperdalam masalah kemiskinan secara nasional (Khairisa, 2.
Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 telah berakibat sangat buruk bagi ekonomi negara, mendorong nyaris setengah dari jumlah penduduknya ke dalam jurang kemiskinan dan menghilangkan kemajuan yang sudah dicapai selama beberapa tahun (Thein.
H H, 2.
Lemahnya permintaan dari konsumen, kontrol ketat terhadap mata uang, sanksi internasional, dan eskalasi konflik menambah penderitaan, sehingga prospek pemulihan menjadi kelam.
Meski industri tekstil menjanjikan sedikit harapan, realitasnya tetap suram karena eksploitasi tenaga kerja dan metode yang tidak ramah lingkungan.
Dengan gagalnya layanan publik, meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, dan tekanan yang semakin berat terhadap rezim, masa depan Myanmar tergantung pada peralihan ke demokrasi federal dan berakhirnya dominasi militer.
Laporan UNDP, yang melibatkan lebih dari 12.
000 wawancara dilakukan antara Juni dan Oktober 2023, mengungkap bahwa Myanmar menghadapi krisis kemiskinan yang semakin Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar mendalam, terutama di zona konflik dan di kalangan perempuan serta anak-anak.
Konflik bersenjata antara kelompok perlawanan dan pasukan militer memperburuk kondisi, dengan hampir tiga juta orang terpaksa mengungsi.
Di Negara Bagian Kayah, tempat terjadinya pertempuran paling sengit, setengah dari rumah tangga melaporkan penurunan pendapatan yang signifikan (Khairisa, 2.
Situasi ekonomi semakin parah dengan anjloknya nilai mata uang lokal dan inflasi yang tinggi, mengakibatkan penurunan investasi asing dan peningkatan pengangguran.
PDB
Myanmar belum pulih dari penurunan drastis sebesar 18% pada tahun 2021 akibat krisis politik dan pandemi.
Tanpa intervensi segera, termasuk bantuan tunai dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, krisis kemanusiaan diperkirakan akan memburuk dan berdampak jangka panjang lintas generasi.
UNDP mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan guna mencegah lebih banyak rumah tangga terjerumus dalam kemiskinan (Khairisa.
Faktor Penyebab Kemiskinan di Myanmar Myanmar merupakan negara demokratis yang telah menarik perhatian internasional sejak tahun 2012.
Namun nasib tidak seperti itu.
Ada banyak faktor yang menghalangi Myanmar menjadi negara demokrasi.
Faktor yang sangat terlihat adalah kemiskinan.
Pendekatan modernisasi yang diutarakan oleh Mr.
Potter menjadi pusat pengaruh negara ini terhadap pembangunan ekonomi.
Dalam konteks ini, diketahui Myanmar tergolong negara miskin meski kaya akan sumber daya alam.
Beberapa upaya menuju penggunaan sumber daya yang berkelanjutan memperburuk tantangan pembangunan negara dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, terutama dalam bentuk kualitas tanah yang buruk akibatnya penggunaan lahan yang berlebihan, dan penggundulan hutan yang luas.
Myanmar merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di Asia Tenggara 1,4% per tahun (Mirajiah, n.
Poin yang paling penting adalah hutan kayu di negara ini, pohon kayu di Myanmar ditebang untuk menghasilkan devisa bagi militer dan kelompok etnis, mengabaikan konservasi sumber daya berharga dalam jangka panjang dan dampak ekologis yang Ini adalah salah satu indikator buruk bagi negara Myanmar.
Kebijakan moneter juga mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu negara (Huda.
Kebijakan moneter di Myanmar dikendalikan oleh Bank Sentral Myanmar (Central Bank of Myanmar/CBM).
CBM bertanggung jawab atas pengaturan kebijakan moneter untuk mempromosikan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan di negara tersebut (Nazliana Nasution dkk.
, 2.
Dampak kebijakan moneter merujuk pada tingkat inflasi di negara Myanmar, sebelumnya negara ini telah Journal of Management and Social Sciences Ae Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap inflasi tinggi di Myanmar termasuk ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kebijakan moneter yang kurang efektif.
Faktor yang sangat mempengaruhi kemiskinan dinegara Myanmar yaitu kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer (Tatmada.
Kudeta oleh militer pada tahun 1962, pemerintah militer Myanmar melakukan kebijakan ekonomi yang disebut AuJalan Burma menuju SosialismeAy, sebuah rencana untuk menasionalisasi semua industri, dengan pengecualian Program ini berakibat merusak ekonomi dan menjadikan Myanmar menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.
Akibat pemerintahan junta militer ini pula, korupsi merajalela, dimana para jenderal menguasai sektor ekonomi, seperti pertambangan dan perhutanan (Iqbal, 2.
Dampak kemiskinan negara bagi masyarakat Myanmar Dampak kemiskinan terhadap masyarakat Myanmar sangat luas dan menghancurkan.
Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi tantangan yang menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.
Kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas.
Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat bersekolah secara rutin atau meninggalkan sekolah lebih awal untuk menghidupi keluarga mereka secara finansial.
Akibatnya, mereka kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki situasi ekonomi masa depan mereka.
Kesehatan masyarakat miskin juga sering terganggu.
Mereka seringkali tidak mampu membayar perawatan medis atau tidak menerima perawatan medis yang memadai.
Hal ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi, malnutrisi, dan masalah kesehatan lainnya, serta menyebabkan kondisi kehidupan yang lebih buruk.
Pekerjaan tidak tetap dan upah rendah merupakan masalah serius bagi masyarakat miskin di Myanmar.
Banyak dari mereka terpaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak memberikan jaminan kerja atau gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Akibatnya, mereka seringkali mengalami ketidakstabilan keuangan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tingkat Pengangguran Myanmar dilaporkan sebesar 1.
79 % pada 2020.
Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 0.
50 % untuk 2019.
Data Tingkat Pengangguran Myanmar diperbarui tahunan, dengan rata-rata 0.
81 % dari 1991 sampai 2020, dengan 30 observasi.
Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 1.
79 % pada 2020 dan rekor terendah sebesar 0.
50 % pada Data Tingkat Pengangguran Myanmar tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data (CEIC, 2.
Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar Kerawanan pangan juga merupakan dampak serius dari kemiskinan di Myanmar.
Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap sumber daya pertanian yang memadai atau terkena dampak fluktuasi harga pangan.
Akibatnya, masyarakat sering menderita kelaparan, gizi buruk, dan kekurangan gizi, terutama di daerah pedesaan.
Kemiskinan juga memperburuk kesenjangan sosial di Myanmar.
Masyarakat miskin, terutama etnis minoritas, perempuan dan anak-anak, seringkali menghadapi diskriminasi dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan keadilan sosial.
Secara keseluruhan, kemiskinan mempunyai dampak buruk dan merugikan bagi masyarakat Myanmar, mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ketahanan pangan, kesenjangan sosial, dan kondisi kehidupan.
Peran United Nations Development Programme dalam Membantu Pemerintah Myanmar Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2020-2022 Pandemi COVID-19 membuat 83% pendapatan rumah tangga di Myanmar merosot hampir setengahnya pada akhir 2020, dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Myanmar hingga 11% selama masa pandemi.
Selain itu, krisis kemanusiaan dan kemerosotan pembangunan Myanmar sejak Februari 2021 menyebabkan kemiskinan di Myanmar meningkat tajam (Yangon, 2.
Sebagai lembaga internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerintahan demokratis, dan pembangunan perdamaian.
UNDP membantu Myanmar mengurangi kemiskinan.
Selain itu.
UNDP bekerja sama dengan masyarakat sipil dengan menyediakan pelatihan penting dan dukungan keuangan.
OMS
sekarang adalah salah satu mitra yang memberikan bantuan hukum berbasis masyarakat yang lebih besar, misalnya untuk memecahkan masalah terkait tanah.
Meskipun bantuan ini tidak mungkin mengubah situasi hak asasi manusia yang sangat sulit saat ini di Myanmar, bantuan ini memberi kelegaan bagi orang-orang yang rentan yang berusaha memperoleh hak ekonomi yang paling penting.
Dengan terus memenuhi kebutuhan dasar dan membantu memulihkan atau membangun kembali sarana untuk mengejar mata pencarian.
UNDP bertujuan untuk menjangkau tujuh juta orang pada akhir tahun 2024, dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan US$ 120 juta pada tahun 2023-2024 (Prakarsya dkk.
Peran ASEAN dalam mengatasi Kemiskinan di Myanmar ASEAN juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan konflik di wilayahnya.
ASEAN
Way adalah aturan main yang disepakati bersama yang menekankan prinsip non-intervensi dan penghormatan kedaulatan setiap negara anggota ASEAN serta pendekatan konsensus dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah di wilayah tersebut.
Treaty of Amity and Cooperation Journal of Management and Social Sciences Ae Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
in Southeast Asia (TAC) menetapkan prinsip non-intervensi atau non-intervensi.
Dalam pasal 2 TAC, yang ditandatangani pada 24 Februari 1976, negara anggota diberi hak untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negaranya sendiri.
Prinsip-prinsip ini termasuk menghormati kebebasan, kedaulatan, kesamaan, kesatuan wilayah, dan identitas nasional setiap negara.
Konsep ini menekankan bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat mengatasi konflik di kawasannya dengan cara diplomatik dan kekeluargaan.
Meskipun prinsip non-intervensi ini tampaknya dimaksudkan untuk menghindari konflik di antara negara anggota ASEAN, namun dalam situasi tertentu, seperti kudeta militer Myanmar, prinsip ini menjadi salah satu faktor yang menghalangi akses bantuan kemanusiaan ke Myanmar (Nau dkk.
, 2.
Sesuai dengan konstruktivisme, norma yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN adalah prinsip non-intervensi.
Dikatakan bahwa struktur non-material seperti ide, kepercayaan, dan nilai dapat mempengaruhi identitas, dan kepentingan mempengaruhi tindakan yang akan diambil.
Negara-negara anggota ASEAN telah membentuk identitas, ide, dan norma bersama dan setuju untuk tetap menggunakan ASEAN Way dengan prinsip nonintervensi dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang muncul setelah kudeta militer di Myanmar.
Negara-negara anggota ASEAN memiliki latar belakang sebagai negara-negara yang pernah dijajah, jadi mereka menghargai kedaulatan masing-masing negara dengan tidak melakukan intervensi.
Ini menjadi dilema yang cukup besar untuk melihat apakah negaranegara anggota ASEAN mengikuti standar yang telah disepakati bersama.
Salah satunya adalah bahwa negara-negara anggota ASEAN harus mengikuti standar tersebut.
Kudeta militer di Myanmar menyebabkan krisis kemanusiaan dengan banyak korban unjuk rasa di tengah peningkatan kasus COVID-19 di negara itu.
Karena itu.
ASEAN harus mengambil tindakan tegas dan cepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh salah satu negara anggotanya.
Pada KTT ASEAN pada bulan April 2021, ada lima konsensus tentang Myanmar.
Mereka adalah menghentikan kekerasan dari semua pihak, mendorong pertemuan konstruktif antara semua pihak untuk mencapai perdamaian, menunjuk utusan khusus bersama Sekjen ASEAN untuk menjembatani perundingan, dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanity.
Menteri luar negeri negara anggota ASEAN melakukan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) secara virtual pada 2 Maret.
Namun.
ASEAN masih belum dapat terlibat secara langsung dalam menangani krisis kemanusiaan di Myanmar, dan ASEAN hanya dapat mencapai lima konsensus untuk Myanmar sebelum KTT ASEAN dimulai.
Namun, pada Februari 2022, satu tahun setelah kudeta militer terjadi.
ASEAN menunjuk perwakilan baru untuk misi Myanmar yaitu Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja.
Prak Sokhon.
Analisis Tingkat Kemiskinan dan Perekonomian di Myanmar Negara-negara anggota ASEAN berusaha membantu masyarakat Myanmar yang terkena dampak kudeta militer di tengah-tengah meningkatnya kasus Covid-19.
Ini karena krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
Lima kesepakatan yang dicapai selama KTT ASEAN mulai mendapat titik terang untuk diterapkan.
Pada Juli 2021.
Jenderal Ming Aung Hlaing, pemimpin Junta Myanmar, meminta bantuan ASEAN untuk menangani Covid-19 di Myanmar.
Sebagai bagian dari Lima Konsensus pada poin keempat.
ASEAN kemudian menyetujui dan membuka jalan bagi negara-negara anggota ASEAN yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat AHA.
Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang paling membutuhkan di Myanmar.
Pusat AHA akan bekerja sama dengan Myanmar Red Cross Society (MRCS) (KBRI, 2.
ASEAN tidak hanya berdiam diri karena prinsip non-intervensi.
mereka berusaha untuk membantu mengatasi masalah Myanmar dengan membuat konsensus dan melakukan diplomasi kemanusiaan dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar.
Selain itu.
ASEAN juga membantu membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Erywan Yusof, utusan khusus ASEAN, membantu mencapai keberhasilan ini dengan melakukan diplomasi dengan Myanmar.
Keberhasilan ASEAN dalam membuka akses bantuan kemanusiaan di Myanmar telah memberikan dasar yang baik bagi ASEAN untuk berharap Myanmar segera menyetujui untuk melakukan lima poin yang telah disepakati.
ASEAN melakukan diplomasi kemanusiaan untuk membantu kelompok yang tertindas, dalam hal ini masyarakat Myanmar, karena kudeta dan pandemi COVID-19 yang menyerang secara bersamaan.
ASEAN secara sadar memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar sesuai dengan norma yang seharusnya diikuti, dan ASEAN berusaha untuk mengikuti norma tersebut, terutama karena MRCS adalah penyebabnya.
ASEAN juga mengatur kehadiran perwakilannya di Myanmar sebagai penengah dalam penyelesaian konflik di negara tersebut dan mengatur kehadiran organisasi kemanusiaan seperti Pusat AHA untuk menyambungkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
ASEAN berusaha mengikuti standar ini dengan melakukan diplomasi kemanusiaan ke Myanmar.
SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan di Myanmar merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi, termasuk ketidakstabilan politik, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, dan konflik internal yang berkepanjangan.
Kudeta militer dan pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ekonomi, menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan peningkatan tingkat kemiskinan.
Selain itu, sanksi Journal of Management and Social Sciences Ae Volume 4.
Nomor 1.
Tahun 2025 e-ISSN: 2963-5497.
p-ISSN: 2963-5047.
Hal.
internasional dan pengurangan bantuan bilateral telah berkontribusi pada krisis ekonomi yang Untuk mengatasi kemiskinan di Myanmar, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal.
Reformasi kebijakan ekonomi yang berfokus pada inklusivitas dan keberlanjutan, serta peningkatan stabilitas politik, sangat penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Peran United Nations Development Programme (UNDP) dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam memberikan bantuan teknis dan finansial sangat penting dalam mendukung upaya-upaya Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan kemiskinan di Myanmar.
Dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun investasi jangka panjang, diperlukan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ekonomi dan sosial yang mendalam.
Dengan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak, diharapkan Myanmar dapat mencapai stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih baik, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.
DAFTAR PUSTAKA