CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)
Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 Peranan Guru PKn untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo Maria Helena Sri RahayuA.
Petrus Andi CA.
Elisabet Anita GayatriA.
Tegar ErawanA aProgram Studi PPKn.
FKIP.
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Korespondensi: mariahsr782@gmail.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan guru PKn untuk meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula dan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo.
Subjek Penelitian adalah guru-guru mata pelajaran PKn berjumlah 3.
Objek penelitian adalah peranan guru untuk meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu .
observasi, .
wawancara, dan .
penyajian dokumentasi.
Validasi data menggunakan trianggulasi sumber.
Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan guru PKn untuk meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo yakni memberikan pemahaman kepada siswa terkait materi pendidikan politik dan menumbuhkan kesadaran partisipasi politik siswa dalam pemilu.
Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo antara lain: kurangnya antusias siswa dalam pemilu, belum adanya pengintegrasian materi-materi kepemiluan dalam perangkat pembelajaran PKn, dan belum adanya sosialisasi secara langsung oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan terkait pemilu.
Kata kunci: Peranan Guru.
Partisipasi Politik.
Pemilih Pemula Abstract This study aims to determine the role of Civics teachers, the obstacles faced by increasing students' political participation as first-time voters at SMK Veteran 1 Sukoharjo.
The research subjects were Civics teachers amount 3.
The object of research is the teacher's role in increasing students' political participation as first-time This type of research is qualitative.
The method used by researchers in this research is descriptive method.
Data collection techniques use three techniques, namely .
observation, .
interviews, and .
presentation of documentation.
Data validation uses source triangulation.
Data analysis was carried out qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing The results of this research indicate that the role of Civics teachers in increasing students' political participation as novice voters at Veteran 1 Sukoharjo Vocational School is to provide students with an understanding of political education material and raise awareness of students' political participation in elections.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 Meanwhile, the obstacles faced in increasing students' political participation as novice voters at Veteran 1 Sukoharjo Vocational School include: lack of student enthusiasm in elections, the absence of integration of electoral materials in Civics learning tools, and the absence of direct socialization by parties.
election organizers in disseminating information regarding the election.
Keywords: The Role of Teachers.
Political Participation.
Beginner Voters Pendahuluan Pendidikan politik bagi warga negara yang menjadi pemilih pemula merupakan tanggung jawab bersama.
Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat.
Penekanan pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan kepribadian individu atau masyarakat di samping transfer ilmu dan keahlian (Nurkholis, 2013: .
Pendidikan berusaha untuk mengembangkan potensi yang telah ada pada anak dengan memberi bekal sebaik mungkin agar anak tersebut berpikir serta bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Ranah pendidikan tentu memerlukan peranan guru sebagai pelaksana pembelajaran.
Peranan seorang guru bukanlah sekedar upaya untuk memindahkan pemikiran tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik kepada siswa tetapi juga memberikan pengetahuan, motivasi, menanamkan pola berfikir dan membina sikap serta perilaku yang berbudi pekerti yang baik.
Guru sebagai orang yang patut digugu dan ditiru dituntut agar bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, karena semua tindakan dan tingkah laku guru itulah yang akan menjadi contoh dan suri tauladan yang dilihat oleh peserta didik.
Guru haruslah bisa mencontohkan dan menanamkan nilai-nilai dan norma luhur kepada para peserta didik, menciptakan suasana belajar yang nyaman, hangat dan kondusif (Karina Cahyani.
Dinie Anggraeni Dewi, 2021: 268-.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, partisipasi politik sangat penting keberadaannya dalam sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, dikarenakan hal itu akan sangat memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, serta memberikan sumbangsih suara dalam penentuan pimpinan negara yang hendak berkuasa dalam sebuah pemilihan umum (Miriam Budiarjo, 2010: .
Pemilih pemula yang merupakan generasi muda saat ini cenderung hidup dengan mengutamakan kepentingan pribadinya.
Maka dari itu dalam konteks politik pun generasi muda ini memiliki pemahaman dan tingkat kesadaran yang sangat rendah.
Oleh karena itu, diperlukan upaya- upaya untuk dapat mencegah serta menumbuhkan kesadaran politik JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 berupa partisipasi politik secara langsung dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat dalam memberikan hak suaranya dalam menentukan pilihannya.
Partisipasi politik yang menarik untuk dijadikan bahan kajian adalah partisipasi politik para pemilih pemula, karena pemilih pemula adalah kalangan yang baru pertama kali memasuki dunia politik sehingga informasi tentang politik masih minim (Jayawinangun &Nugroho, 2.
Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemil.
rentang usia pemilih pemula ini terdapat pada usia 17-22 tahun lebih tepatnya para siswa yang sedang duduk di bangku persekolahan Sekolah Menengah Pertama (SMA).
Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden dan Wakil Presiden.
Tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pemilu, menunjukan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, ada pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta demokrasi, namun ada juga sebagai pemilih pemula mengambil jalan untuk tidak memilih atau golongan putih karena bagi mereka pribadi, nasib mereka di tanggung mereka sendiri dan bukan pemerintah.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peranan guru PKn untuk meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula dan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo.
Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul AuPeranan Guru PKn untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula di SMK Veteran 1 SukoharjoAy.
Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penelitian dilakukan di SMK Veteran 1 Sukoharjo.
Subyek responden wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada guru PKn berjumlah 3 dengan jenjang pendidikan semua S1.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peran guru PKn dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: .
Pengumpulan data, .
Reduksi data, .
Penyajian data, dan .
Verifikasi/penarikan kesimpulan Hasil dan Pembahasan Partisipasi politik pada dasarnya merupakan aktivitas warga negara yang dapat mempengaruhi keputusan politik.
Adapun sesungguhnya partisipasi politik bersifat sukarela sehingga sangat pribadi.
Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada empat hal Pertama.
Pendidikan Kewarganegaraan saat ini bukan diarahkan sebagai JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 indoktrinasi politik.
Kedua.
Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan state of mind, pembangunan karakter bangsa melalui proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi.
Selain itu.
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengenalan partisipasi politik siswa pun mengarahkan dirinya untuk membentuk civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation peserta didik Sekolah Dasar sebagai dasar bagi siswa untuk mejalankan peranannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketiga.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah merujuk proses pencerdasan berpartisipasi politik, karena itu pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk partisipatif berdasarkan nalar dan logikanya.
Keempat.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana laboratorium demokrasi dimana sikap, perilaku, pemikiran demokratis siswa perlu dikembangkan melalui partisipasi politik (Suryadi & Somantri, 200 C.
E).
Guru sebelum menentukan srategi yang digunakan memperhatikan ciri khas peserta didiknya terlebih dahulu sehingga strategi yang direncanakan dapat sesuai dengan tujuan pembejaran yang hendak dicapai.
Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mendukung materi pembelajaran, menentukan pendekatan kepada siswa, memilih materi yang sesuai dengan pembelajaran, dan melakukan bimbingan kepada peserta didik secara individu atau melibatkan pihak lain diluar guru Pendidikan Kewarganegaraan.
Pendidikan Kewarganegaraan, apalagi berkaitan tentang partisipasi politik bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah sebuah indoktrinasi politik dan siswa bukan obyek pembelajaran melainkan sebagai subyek dari pembelajaran itu sendiri.
Dalam memberikan gagasan terkait partisipasi politik siswa Guru PKn secara individu maupun kelompok dengan berbagai langkah-langkah diantaranya:
Pengalaman pribadi siswa yang akan mempengaruhi tingkat partisipatifnya sehingga siswa akan dibiasakan untuk bertanya, menjawab, memberi pendapat, berkomentar terhadap kinerja orang lain.
Selain itu, siswa setiap pelajaran PPKn akan dimulai, guru PPKn membiasakan siswa untuk bertanya, dan lama kelamaan akan menjadi pengalaman dirinya Siswa akan dibentuk melalui perilaku orang lain.
Perilaku orang lain akan memotivasi siswa untuk terdorong mengemukakan pendapat.
Siswa akan mencontoh tindakan yang dilakukan oleh orang lain seperti guru PPKn ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari siswa lain sehingga siswa yang pasif bertanya akan terdorong untuk bertanya Siswa akan terbentuk melalui kebudayaan atau pembiasaan yang dilakukan oleh orang lain.
Misalnya dalam menyanggah pendapat siswa lain yang berbeda dengannya, maka siswa akan membiasakan diri untuk mengritik pendapat yang berbeda.
Sikap partisipatif siswa dipengaruhi oleh media massa.
Artinya siswa akan mencontoh dan melihat perilaku orang lain.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 Pengaruh dari lembaga pendidikan dan lembaga agama yang membentuk sikap siswa dalam berpartisipasi.
Misalnya lembaga pendidikan seperti komunitas dalam berorganisasi yaitu OSIS.
Sikap emosional akan berpengaruh pada pembentukan sikap partisipatif siswa.
Siswa yang mampu mengendalikan emosional ketika adanya siswa lain melakukan perdebatan dikarenakan berbeda pendapat.
Menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar MasAooed dan Collin MacAndrews .
1:56-.
, sebagai Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
Terjadi perubahan struktur kelas sosial.
Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.
Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern ideide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan- tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.
Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PK.
memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lainnya, hal ini berkaitan karena Guru PKn bertanggung jawab untuk membentuk perilaku siswa dalam kehidupan sebagai warga negara yang Tugas guru PKn bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada para siswa namun diharapkan mampu mentransferkan nilai-nilai yang diharapkan dapat dipahami, disadari, dan diterapkan dalam perilaku baik siswa.
Guru Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan budi pekerti siswa.
Selain itu, kita bisa mengenal dan mengetahui banyak hal tentang negara kita seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan partisipasi politik siswa melalui PPKn.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian pendidikan politik yang dalamnya terdapat materi kewarganegaraan agar warga negara dan menjadi mampu berperan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai program pendidikan politik, dengan tugas untuk membina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang melek politik, yaitu warga negara yang:
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 Sadar akan hukum dan UUD 1945, dalam memahami dengan baik tata keharusan bermasyarakat dan bernegara serta hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam pembangunan.
Sadar akan pembangunan dalam arti membina dengan baik apa yang sudah, sedang dan dilaksanakan masyarakat dan negara serta bertanggung jawab dalam pembangunan.
Sadar akan masalah yang sedang dan akan dihadapi dirinya, masyarakat, dan negaranya dalam melaksanakan hal-hal tersebut diatas.
(Daryono, 2011:.
Kompotensi PKn pada dasarnya terbagi dalam tiga aspek yaitu civic knowledge, civic skills dan civic disposition.
Dimana Civic knowledge mengarah pada pengetahuan yang harus dikuasai oleh warga negara mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan peranan dirinya sebagai bagian dari demokrasi sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam partisipasi politik.
Adapun civic skill merujuk pada kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi.
sedangkan civic disposition yang merupakan karakter kewarganegaraan.
Karakter kewarganegaraan tersebut meliputi karakter tanggungjawab moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, disiplin serta berpikir terlebih dahulu dalam membuat keputusan.
Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses politik.
Alasan seseorang melakukan aktifitas politik yaitu: pertama, alasan rasional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
Kedua, alasan emosional efektif adalah alasan yang didasarkan pada kebencian atau suka terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu.
Ketiga, alasan tradisional, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari kelompok sosial.
Keempat, alasan rasional instrumental, yaitu alasan yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi secara ekonomi.
Pendidikan partisipasi politik di lingkungan sekolah diharapkan mampu mencerdaskan, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa terhadap kegiatan kenegaraan, baik itu dalam hal administrasi negara, sistem negara, dan halAe hal yang menyangkut kenegaraan.
Sehingga pengetahuan, sikap dan prilaku siswa dapat meningkat, menjadikan siswa insan politik yang jujur dan bertanggung jawab baik itu dilingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.
Pendidikan Politik melalui pembelajaran PKn disampaikan dalam materi pembelajaran seperti suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga-lembaga negara republik Indonesia menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi warga negra dalam sistem politik Republik Indonesia.
Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengenalkan partisipasi politik melalui pengembangan keterampilan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh peranan pendidik sebagai fasilitator kegiatan belajar mengajar.
Oleh sebab itu.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 pendidik harus merancang praktik Pendidikan Kewarganegaraan bermuatan pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
Praktik PKn dengan muatan pendidikan politik yang tepat pastinya akan mendorong siswa mencapai kompotensi kewarganegraan sebagai acuan dasar bagi dirinya dalam melaksanakan partisipasi Hal tersebut selaras dengan tujuan PKn yaitu memfasilitasi warga negara yang siap mengemban peranan dirinya sebagai warga negara dalam proses politik salahsatunya melalui lingkungan sekolah.
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengenalan partisipasi politik pun perlu pula difahami posisi Pendidikan Kewarganegaraan agar praktik pengenalan partisipasi politik melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan di Sekolah tercapai optimal.
Siswa dapat menerapkan contoh partisipasi politik di lingkungan sekolah sebagai ajang utuk melatih siswa agar bisa melibatkan diri dalam demokrasi yang ada di Indonesia Bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu kegiatan pemilihan, lobi, kegiatan organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan (Huntington dan Nelson 1990:.
Dalam partisipasi politik siswa di SMK Veteran 1 hal-hal yang dilakukan siswa diantaranya mengikuti kegiatan keorganisasian sekolah, mengikuti pemilihan ketua OSIS.
Pemilhan pengurus kelas, aktif berpartisipasi dalam musyawarah atau forum diskusi dilingkugan sekolah dan adanya interkasi yang demokrstis antara siswa, guru dan wali murid Setelah itu, diharapkan siswa dapat mengembangkan partisipasinya dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang.
Seperti halnya para pejabat dan tokoh-tokoh politik di Indonesia, mereka semua mengawali semuanya dari sekolah.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga peran yaitu psycho-paedagogical development yakni peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pemberdaya peserta didik sebagai warga muda untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas intelektual dan berkarakter mulai.
Peran yang kedua yaitu sosio-cultural develompment, melalui peranan ini Pendidikan Kewarganegaraan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasi dirinya untuk aktif berpartisipasi politik secara bertanggungjawab.
Peranan ketiga yaitu socio-political intervention yaitu peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik yang dikemas sedemikian rupa untuk mendorong peserta didik memahami sistem politik, terampil mempraktikan kompetensi kewarganegaraan dalam berpartisipasi politik di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.
Tiga peranan ini dapat diterapkan secara maksimal apabila pendidikan dan lingkungan sekolah mampu mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi, lingkungan sekolah sebagai micro cosmos of democraty dan masyarakat tempat tinggal siswa sebagai open global classroom.
Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh diketahui bahwa pendidikan politik lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, memiliki pengaruh dalam yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian meningkatkan partisipassi politik politik yang sejalan dengan kultur politik orangorang yang siswa.
Partisipasi politik yang sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, dilakukan oleh warga negara mesti membentuk dan menumbuhkan kemampuan berpartisipasi secara dilandasi dengan kesadaran politik aaktif, dalam ikut JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 memecahkan persoalan umum masyarakatnya sebagai waega negara dan untuk dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan menumbuhkan kesadaran politik mengantarkan kepada perubahan menuju arah yang lebih baik.
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya moderniasi politik.
Secara konseptual partisipasi politik merupakan kegiatan sesorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dangan jalan memilih pimpinan negara secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini mencakup pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok penting, dan lain sebagainya.
Pendidikan politik dalam mata pelajaran PKn bisa digunakan fungsinya untuk membina siswa agar menjadi warga negara yang melek Selain melek politik, setelah mempelajari pendidikan politik siswa harus memiliki kesadaran terhadap upaya penegakan hukum sebagai ciri warga negara yang Kemudian sebagai warga negara yang baik harus bisa bertanggung jawab dalam pembangunan terutama dalam kehidupan bermasyarakat.
Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensonal, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik.
Pendidikan Kewarganegaran sebagai wahana bagi pelaksanaan pendidikan pemilih di sekolah dimana guru PKn memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya.
Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap demokratis peserta didik dalam meningkatkan partisipasi politik, dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut: .
strategi guru yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
dukungan dari pihak .
fasilitas pembelajaran yang mendukung seperti: strategi guru yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
tersedianya LCD, proyektor, papan tulis, speaker .
engeras suar.
dan akses internet .
Sedangkan faktor internal yang mendukung dalam pelaksanaan strategi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap demokratis peserta didik dalam meningkatkan partisipasi politik adalah adanya sikap dan kondisi peserta didik yang mendukung pelaksanaan strategi guru PKn pada proses pembelajaran mengenai politik partisipan.
Berkaitan dengan adanya upaya guru dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai calon pemilih pemula di temui juga kendala guru dalam meningkatkan partisipasi politik yang dihadapi dalam pelaksanaan di temukan pada kondisi peserta didik baik dari faktor dirinya sendiri dan diluar dirinya sendiri.
Kendala yang dihadapi guru ketika memberikan pemahaman terkait partisipasi siswa kurangnya antusias siswa untuk memberikan perhatian khusus terhadap proses pemilu dan belum adanya pengeintegrasian materi-materi kepemiluan dalam perangkat pembelajaran PKn yakni RPP melalui materi-materi PKn yang terkait dengan pemilu seperti budaya politik dan sistem pemerintahan serta menjadi kompotensi Dasar tertentu dan belum adanya sosialisasi secara langsung oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu untuk terjun langsung mensosialisasikan terkait pemilu yang akan segara dilaksanakan.
JURNAL PROGDI PPKn.
FKIP UNIVET BANTARA SUKOHARJO BEKERJA SAMA DENGAN ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (AP3KNI) JAWA TENGAH CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 5 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2023 Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi siswa sebagai pemilih pemula, yaitu:
Karena adanya kekecewaan pada institusi demokrasi yang terbentuk, artinya sebagian pemilih pemula tidak percaya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik.
Pemilih pemula juga tidak percaya bahwa partai politik sekarang membawa kehidupannhya lebih baik.
Adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk dipemerintahan maupun calon yang akan duduk di pemerintahan.
Setidaknya ada pemikiran bahwa kandidat ataupun pasangan calon tidak bisa mengubah apapun, hal ini muncul karena secara faktual yang diyakini pemilih, politisi saat ini dihinggapi penyakit suap.
Teknis administrasi kepemiluan yang mau tidak mau juga membuat seseorang terpaksa golput yakni tidak terdaftarnya yang bersangkutan dalam daftar pemilih tetap.
Momentum pilkada yang ditetapkan sebagai hari libur, sehingga seseorang lebih memilih untuk berlibur ketimbang memilih.
Simpulan Berdasarkan pembahasan di atas, maka simpulannya bahwa peranan guru PKn untuk meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo yakni memberikan pemahaman kepada siswa terkait materi pendidikan politik dan menumbuhkan kesadaran partisipasi politik siswa dalam pemilu.
Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo antara lain: kurangnya antusias siswa untuk memberikan perhatian khusus terhadap proses pemilu dan belum adanya pengintegrasian materi-materi kepemiluan dalam perangkat pembelajaran PKn yakni RPP melalui materi-materi PKn yang terkait dengan pemilu seperti budaya politik dan sistem pemerintahan serta menjadi Kompotensi Dasar tertentu dan belum adanya sosialisasi secara langsung oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan terkait pemilu yang akan segara dilaksanakan.
Referensi