Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025, 109-130 ISSN 2686-1836 (Prin.
ISSN 2716-0742 (Onlin.
Available Online at http://ejournal.
id/JPKP Department of Management of Public Security and Safety.
Faculty of Community Safety and Protection.
Institute of Home Affairs Governance (IPDN) DOI: https://doi.
org/10.
33701/jpkp.
Received: 2025-07-02.
Accepted: 2025-12-22.
Published: 2025-12-29
KOLABORASI ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR
BANDANG DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nunung Royani1,2.
Putri Agusna1 Institut Pemerintaan Dalam Negeri corresponding author: nunungroyani@ipdn.
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang berulang di Kabupaten Lahat.
Sumatera Selatan.
Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis dan belum optimalnya implementasi mandat regulatif mengenai keterlibatan masyarakat.
Tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana proses kolaboratif terbentuk dan dijalankan berdasarkan lima dimensi collaborative governance Ansell dan Gash .
, dengan teori siklus manajemen bencana serta tangga partisipasi Arnstein digunakan sebagai kerangka pembanding untuk memperkuat argumentasi pemilihan pisau analisis.
Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan 13 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat BPBD dan warga dari tiga kecamatan rawan banjir.
Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta dokumentasi laporan kelembagaan.
Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi berkembang secara bertahap tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, dengan dimensi komitmen terhadap proses menjadi aspek paling rentan yang mempengaruhi konsistensi kepercayaan, keselarasan pemahaman, serta capaian sementara dalam tata kelola banjir di tingkat lokal.
Kata Kunci: Collaborative Governance.
Penanggulangan Bencana.
BPBD.
Partisipasi Masyarakat.
Banjir Bandang.
Kabupaten Lahat.
Copyright .
2025 Nunung Royani.
Putri Agusna This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.
0 International License.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 109
ABSTRACT
This study examines the collaborative dynamics between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and local communities in addressing recurrent flash floods in Lahat Regency.
South Sumatra.
The increasing frequency of hydrometeorological disasters and the gap between regulatory mandates for community involvement and their actual implementation form the background of this research.
The study aims to analyze how collaborative processes emerge and function across five dimensions proposed by Ansell and Gash .
, while also positioning the disaster management cycle and ArnsteinAos ladder of participation as comparative frameworks to justify the analytical focus on inter-actor interaction, trust building, shared commitment, and collective Employing a descriptive qualitative design, the research involves 13 purposively selected informants comprising BPBD officials and residents from three flood-prone Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation during preparedness and response activities, and documentation of institutional reports.
Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with credibility strengthened through source and method triangulation.
The findings reveal that collaborative practices have grown progressively yet remain weakly institutionalized, with the dimension of commitment to process identified as the most fragile, influencing the consistency of trust, shared understanding, and interim results in local flood governance.
Keywords: Collaborative Governance.
Disaster Management.
BPBD.
Community Participation.
Flash Floods.
Lahat Regency.
PENDAHULUAN
Perubahan 255 kejadian.
Salah satu berbagai tantangan serius, salah satunya frekuensi bencana hidrometeorologis di dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dan dua samudra besar.
Indonesia berada pada zona rawan bencana yang kompleks.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2023 tercatat 5.
400 kejadian bencana di Indonesia, di mana banjir merupakan jenis fenomena ini adalah Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki karakteristik topografi perbukitan dan curah hujan tinggi.
Banjir bandang yang melanda Indonesia.
Sebagai negara kepulauan yang Berdasarkan daerah yang terdampak signifikan oleh Kabupaten Lahat secara berulang antara tahun 2020 hingga 2023 mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta kerugian ekonomi dan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa banjir bandang dengan ketinggian air antara 1,2 hingga 2 meter terjadi Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 110
kecamatan, seperti Lahat.
Kikim Timur, upaya kolaboratif antara BPBD dan dan Gumay Ulu.
Kondisi ini mempertegas masyarakat belum sepenuhnya optimal.
Kendala struktural seperti keterbatasan bencana yang tidak hanya bersifat reaktif, lingkungan, serta terbatasnya infrastruktur Data lapangan yang dihimpun sebagian masyarakat belum memahami (Hasanuddin et al.
, 2.
Selain itu, jalur evakuasi dan langkah kesiapsiagaan dasar sehingga memperbesar risiko ketika banjir bandang terjadi (Anggun et al.
Kurniadi, 2.
memperbesar risiko sosial ketika bencana Dalam konteks penanggulangan terjadi (Anggun et al.
, 2.
Kondisi ini bencana modern, pendekatan kolaboratif menggambarkan adanya gap normatif, di mana ketentuan dalam Undang-Undang semakin diakui sebagai model yang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kolaborasi ini mencerminkan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun keterlibatan aktif semua aktor, termasuk masyarakat belum sepenuhnya terealisasi komunitas lokal, dalam seluruh tahapan dalam praktik di Kabupaten Lahat.
penanggulangan bencana dari mitigasi.
Dari sisi keilmuan, terdapat gap kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi (Anwar, 2.
Pendekatan ini konteks pelayanan publik dan program (Ansell & Gash, 2.
, yang menekankan konteks kebencanaan hidrometeorologis pada wilayah perdesaan berisiko tinggi seperti Kabupaten Lahat masih terbatas.
terhadap proses, dan pencapaian hasil Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut bersama dalam menciptakan tata kelola belum sepenuhnya menjelaskan dinamika yang partisipatif dan responsif.
sosial dan institusional pada kolaborasi Fenomena Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa governance yang dikembangkan oleh berbasis komunitas dalam situasi darurat Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 111
Selain itu, terdapat gap riset, yaitu khazanah ilmu administrasi publik dan minimnya penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji proses kolaborasi governance dalam konteks lokal Indonesia.
penanganan banjir bandang, terutama Penelitian ini juga berupaya mengisi yang didukung oleh data empiris terkait kekosongan teoretis mengenai bagaimana interaksi, pola komunikasi, kesiapsiagaan membangun proses kolaboratif dalam Temuan situasi bencana berulang di daerah rawan banjir bandang.
Secara praktis, temuan ini antarbidang BPBD dan masyarakat sering dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bersifat situasional serta belum terlembaga dengan baik (Amriampa et al.
, 2024.
penanggulangan bencana, serta organisasi Anggara et al.
, 2.
BPBD
Penelitian kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam menghadapi tantangan bencana di kolaborasi antara BPBD Kabupaten Lahat masa depan.
dan masyarakat dalam menanggulangi Fokus utama kajian ini adalah pada interaksi sosial, pola komunikasi, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam Pendekatan institusional yang berlangsung dalam praktik kolaborasi kebencanaan di daerah diharapkan bersifat teoretis dan praktis.
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat.
Dalam perspektif bencana merupakan isu kebijakan yang memerlukan koordinasi lintas aktor karena kompleksitasnya tidak dapat ditangani yang rawan bencana.
Kontribusi
Kajian teori dalam penelitian ini hambatan, dan upaya perbaikan kolaborasi
KAJIAN TEORI
Dengan relasi, proses interaksi, serta mekanisme Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 112
kolaborasi antara pemerintah daerah dan Masyarakat (Ostrom, 1990.
Setiawan et kepercayaan dibangun, bagaimana dialog , 2.
berlangsung, serta bagaimana komitmen Salah bersama dapat muncul sebagai bagian dari digunakan dalam kajian kebencanaan proses pengelolaan bencana.
adalah teori manajemen siklus bencana Keterbatasan .
isaster tersebut menegaskan perlunya kerangka membagi penanggulangan bencana ke analisis yang lebih integratif, khususnya dalam tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, dalam memahami bagaimana pemerintah respons, dan pemulihan (Haddow et al.
daerah dan masyarakat dapat bekerja sama 2.
Model ini memberikan gambaran operasional mengenai bagaimana bencana konteks ini, teori collaborative governance ditangani secara prosedural.
Meskipun yang dikembangkan (Ansell & Gash, 2.
menawarkan perspektif yang lebih menekankan pada tahapan teknis dan menguraikan struktur hubungan antar- aktor, tetapi juga menjelaskan proses Dalam kepentingan yang terlibat dalam proses koordinasi dan kolaborasi, terutama pada tingkat pemerintahan lokal.
kepercayaan, komitmen terhadap proses.
Teori partisipasi masyarakat yang pemahaman bersama, serta pencapaian diperkenalkan Arnstein .
melalui hasil sementara.
Model ini memungkinkan konsep Autangga partisipasiAy .
adder of penilaian yang lebih mendalam mengenai participatio.
juga banyak digunakan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara BPBD dan masyarakat dalam masyarakat dalam kebijakan publik.
Teori konteks penanggulangan bencana banjir mengenai bagaimana posisi masyarakat Relevansi dalam proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan mulai dari tingkat non-participation hingga citizen control Lahat yang menghadapi banjir bandang Namun, mekanisme interaksi antara pemerintah Kabupaten Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 113
kapasitas menilai proses, hambatan, dan efektivitas saluran komunikasi.
Teori ini memberikan kolaborasi BPBD dan masyarakat dalam perangkat analitis yang sesuai untuk menangani banjir bandang di Kabupaten menilai bagaimana BPBD sebagai aktor Lahat.
utama dapat membangun kolaborasi yang Kerangka pemikiran penelitian ini adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang terus meningkat.
bencana, teori peran pemerintah daerah Selain kerangka teoritis, penelitian dalam administrasi publik, serta teori ini juga didukung oleh landasan normatif Regulasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016, mengoordinasikan berbagai aktor dalam dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun menghadapi bencana.
teori collaborative Regulasi
BPBD
governance memberikan indikator analitis untuk menilai efektivitas kolaborasi antara merupakan tanggung jawab bersama yang BPBD dan masyarakat.
Ketiga komponen melibatkan pemerintah, masyarakat, dan tersebut dikaitkan dengan kondisi empiris berbagai pemangku kepentingan lainnya Kabupaten Lahat, sehingga membentuk (Kamadhis UGM, 2.
Integrasi antara kerangka pemikiran yang menggambarkan collaborative governance menghasilkan fondasi konseptual yang solid untuk efektivitas penanggulangan bencana.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 114
konteks penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat.
Sumatera Selatan.
Pendekatan ini dipilih karena karakteristik permasalahan yang kompleks dan kontekstual, sehingga membutuhkan pemahaman atas makna, pengalaman, dan dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.
Pemilihan membaca proses tata kelola kolaboratif institusional dan relasi antaraktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2.
Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya menangkap fenomena empiris, tetapi juga memetakan konstruksi sosial yang melatarbelakangi praktik kolaborasi.
Penelitian Kabupaten Lahat, wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terutama banjir bandang.
Fokus wilayah penelitian berada pada tiga kecamatan Gambar 1.
Kerangka Pemikiran yang paling sering terdampak, yakni Kecamatan Lahat.
Lahat Selatan, dan METODE Kikim Timur.
Penelitian berlangsung pada Penelitian Maret hingga Mei 2024, bertepatan dengan periode rawan bencana sehingga mendalam pola interaksi dan kolaborasi aktivitas penanggulangan secara langsung.
antara Badan Penanggulangan Bencana Pemilihan lokasi ini dilakukan secara Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam purposif berdasarkan intensitas kejadian Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 115
bencana dan kebutuhan untuk memahami dan koordinasi yang relevan dengan teori collaborative governance.
kelembagaan lokal dalam menjalankan Pengumpulan Konteks empiris ini sejalan semi-terstruktur, dengan tujuan penelitian yang berupaya melihat praktik kolaboratif sebagai proses (Creswell & Poth, 2.
Wawancara sosial yang dipengaruhi oleh kondisi semi-terstruktur lingkungan, kapasitas kelembagaan, dan menggali narasi mendalam mengenai partisipasi masyarakat.
pengalaman, persepsi, dan evaluasi aktor mandat penanggulangan bencana berbasis Informan terhadap proses kolaboratif.
Observasi menggunakan teknik purposive sampling, kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk mengidentifikasi pola interaksi, praktik koordinasi, serta peran masing- Total masing aktor dalam situasi bencana.
informan dilibatkan, terdiri dari empat Sementara pejabat struktural BPBD Kabupaten Lahat, menelaah dokumen resmi seperti struktur yaitu Kepala BPBD.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
Kepala Bidang tahunan, peta rawan bencana, serta catatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta operasional lainnya yang mendukung Kepala temuan lapangan.
Penggunaan tiga teknik Rekonstruksi.
Selain itu, sembilan warga ini memungkinkan triangulasi metode dari tiga kecamatan terdampak dipilih untuk menggambarkan variasi pandangan, keutuhan data yang dikumpulkan.
Bidang Rehabilitasi
BPBD,
Untuk menjamin keabsahan data.
Pemilihan informan ini didasarkan pada triangulasi sumber dan metode (Creswell operasionalisasi konsep kolaborasi yang & Poth, 2018.
Miles et al.
, 2.
melibatkan aktor negara dan non-negara.
Triangulasi sumber dilakukan dengan mencerminkan berbagai pola komunikasi informan, baik dari unsur pemerintah Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 116
triangulasi interpretasi data dilakukan secara bertahap dan komprehensif.
Secara Triangulasi digunakan untuk memastikan penelitian ini dirancang untuk mengkaji praktik kolaborasi dalam penanggulangan persepsi, dan meningkatkan kredibilitas bencana tidak semata sebagai respons interpretasi data, sesuai dengan standar teknokratis, tetapi sebagai proses tata penelitian kualitatif.
kelola yang melibatkan dialog, negosiasi.
Analisis menggunakan model analisis interaktif Melalui Miles dan Huberman dalam Sugiyono .
, yang meliputi tiga tahap utama:
pengembangan kebijakan penanggulangan penarikan kesimpulan.
Pada tahap reduksi bencana yang lebih kolaboratif, responsif, dan adaptif dalam konteks pemerintahan mengelompokkan, dan memfokuskan data berdasarkan tema-tema yang relevan, terutama yang berkaitan dengan indikator HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis kolaborasi seperti dialog tatap muka, proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara sebagaimana dirumuskan oleh Ansell dan Gash .
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif Tahap induktif, dengan tetap membuka ruang verifikasi apabila ditemukan data baru selama proses analisis.
Proses analisis yang sistematis ini memastikan bahwa penanggulangan bencana banjir bandang di Kabupaten Lahat menunjukkan bahwa hubungan kerja antara BPBD, masyarakat, merespons risiko bencana yang terjadi hampir setiap tahun.
Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi pada lokasi terdampak, serta BPBD menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor telah berjalan, namun masih struktural dan operasional.
Kolaborasi ini Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 117
berlangsung dalam kerangka tata kelola daerah yang dinamis, di mana kapasitas Pendekatan kelembagaan, peran masyarakat, serta mekanisme kolaboratif yang terbentuk, penanggulangan bencana.
faktor kontekstual terutama ketersediaan Karakteristik geografis Kabupaten sarana prasarana, pola koordinasi, dan Lahat yang memiliki aliran sungai dan inisiatif masyarakatberpengaruh terhadap Kondisi Selain itu, penyajian data dalam bentuk tabel dan ringkasan temuan digunakan dalam dokumen penanganan bencana serta untuk memperkuat struktur analisis serta catatan kegiatan BPBD yang secara rutin memudahkan pembaca memahami pola melakukan apel siaga, sosialisasi, dan hubungan antardimensi.
Namun.
Dengan dasar tersebut, bagian efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut berikut menyajikan analisis mendalam sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antar aktor serta kemampuan BPBD collaborative governance pada konteks dalam mengelola sumber daya yang Kabupaten Lahat, dengan fokus pada bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, berlangsung, penelitian ini menggunakan sejauh mana kepercayaan dan komitmen kerangka collaborative governance Ansell dan Gash .
yang terdiri dari lima kolaborasi tercapai pada tahap mitigasi maupun respons darurat.
Oleh Dialog Tatap Muka terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.
Dialog tatap muka merupakan fondasi awal terbentuknya kolaborasi Setiap dimensi dianalisis dengan antara BPBD, masyarakat, dan sektor mengintegrasikan temuan lapangan yang bersifat kualitatif, meliputi persepsi para bandang di Kabupaten Lahat.
Temuan komunikasi langsung melalui rapat forum Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 118
perangkat daerah, koordinasi tahunan, kesiapsiagaan berjalan tanpa pedoman serta apel gabungan menjadi medium pertemuan berkala.
strategis yang memungkinkan para aktor Salah satu aspek penting dalam bertukar informasi dan menyampaikan dialog tatap muka adalah bagaimana persoalan substantif terkait kesiapsiagaan ruang tersebut memungkinkan lahirnya Interaksi saling pengertian dan rasa hormat antar Baik BPBD maupun kelompok bagaimana proses deliberatif berlangsung dalam menghadiri apel siaga dan kegiatan dibangun melalui ruang diskusi yang sosialisasi, yang memperlihatkan adanya disediakan BPBD.
pengakuan terhadap pentingnya peran Berdasarkan masing-masing aktor.
Temuan wawancara dari Kepala Bidang Rehabilitasi dan diselenggarakan BPBD berhasil menjadi Rekonstruksi menegaskan hal ini, di mana keterlibatan masyarakat dan pihak swasta kecamatan, masyarakat, dan sektor swasta dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap khususnya PT Bumi Merapi Energi.
Melalui kesiapsiagaan kolektif.
BPBD
mendorong penyampaian masukan dari BPBD Namun demikian, hasil observasi masyarakat serta pemetaan permasalahan yang berulang, terutama terkait tingginya kekurangan teknis, seperti belum adanya curah hujan, kerentanan titik-titik banjir, sistem dokumentasi dan pelaporan rapat Observasi yang terstruktur.
Minimnya dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa dialog ini membuat hasil diskusi sulit ditelusuri memiliki potensi besar dalam memperkuat pelaksanaannya belum terjadwal secara kebijakan baru.
Selain itu, beberapa sistematis dan masih bersifat insidental.
Ketiadaan jadwal tetap menjadikan proses mekanisme penyampaian informasi teknis evaluasi kolaborasi tidak berlangsung secara memadai, misalnya terkait standar secara konsisten, sehingga pengambilan potensi risiko, atau protokol evakuasi.
Kondisi .
escue Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 119
ketidakselarasan persepsi antara petugas dimensi dialog tatap muka disajikan pada dan masyarakat ketika menghadapi banjir.
tabel berikut.
Untuk Tabel 1.
Dimensi Dialog Tatap Muka Aspek Analisis Temuan Implikasi terhadap Kolaborasi Forum perangkat daerah.
Frekuensi bentuk dialog namun belum terjadwal secara rutin Diskusi membuka ruang Kualitas pertukaran pemetaan masalah, namun dokumentasi rapat kurang Pemerintah Keterlibatan masyarakat, dan sektor swasta hadir aktif dalam Masyarakat dan swasta Saling menghargai gabungan dan menanggapi dalam dialog undangan BPBD dengan Membangun Kepercayaan dalam Proses Kolaborasi Koordinasi berjalan tetapi belum proses evaluasi sulit Potensi kehilangan data penting.
sulit menindaklanjuti rekomendasi Ada penguatan peran lintas aktor.
Meningkatkan rasa kebersamaan kegiatan mitigasi bersama, relasi interaktif Kepercayaan .
antara BPBD dan masyarakat terbentuk dalam merajut secara alami dan memperkuat persepsi kolaborasi antara BPBD, masyarakat, dan bahwa penanganan bencana merupakan sektor swasta di Kabupaten Lahat.
Hasil tanggung jawab kolektif.
Partisipasi aktif relawan dalam kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga memperlihatkan bahwa masyarakat menempatkan BPBD sebagai institusi keandalan kapasitas kelembagaan BPBD yang kredibel dalam memberikan arahan termasuk kondisi sarana dan prasarana dan informasi kebencanaan.
prasyarat fundamental yang dimiliki.
Melalui sosialisasi rutin.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 120
Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD keterbatasan teknis.
Namun, aspek kepercayaan ini konsisten mengedepankan transparansi, tidak sepenuhnya bebas dari tantangan.
terutama dalam menjelaskan berbagai Dokumentasi BPBD menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas vital seperti perahu karet, helm keselamatan, tenda posko, dan ketidaksempurnaan sebagian fasilitas, dan mesin perahu berada dalam kondisi tidak Keterbatasan sarana prasarana Keterbukaan ini diterima dengan baik oleh tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat, sebagaimana tercermin dari respons cepat yang secara langsung termasuk mengambil peran awal dalam kendala waktu tempuh .
escue tim.
Hasil bahwa komunikasi langsung yang jujur dan realistis memainkan peran penting peralatan kunci dalam penanganan banjir dalam membangun rasa saling percaya, tidak berfungsi optimal, rasa percaya yang terutama ketika masyarakat memahami sudah terbangun dapat tergerus.
Berikut Daftar Fasilitas dan sarana prasarana BPBD.
Dalam BPBD Kabupaten Lahat:
Tabel 2.
Fasilitas dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Lahat
JENIS BARANG
Backhoe Loader Mobil Truk Serbaguna Mobil Truk Tanki Air Mobil Rescue Triton Mobil Pick Up L300 Motor Trail Kapal Cepat Perahu Piber Perahu Karet Rafting JUMLAH KONDISI Baik Rusak Baik Rusak Baik Baik Baik Baik 3 Baik SUMBER Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Hibah Prov 1 Rusak Perahu Karet LCR Tenda Pengungsi 6 M X 12 M X 3,5 M 1 Baik 1 Rusak 2 Baik 1 Rusak Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
Prov
Prov
| 121
JENIS BARANG
Tenda Posko
Tenda Doume Tenda Keluarga Doume Tenda Keluarga 4,5 M X 4,5 M
Valbeat
Baju Karhutla
JUMLAH
Rompi Pelampung Dayung Perahu Mesin Perahu LCR 18 PK Mesin Gergaji Chainsaw Nozel Tembak Helm Rafting Mesin Genset Pompa Air Portable Bensin Kohler Pompa Air Honda WL20XN Pompa Air Honda WB20XH Pompa Air Honda WL20XH Pompa Air Honda GX H50 .
Selang 60 Save 10 BAR 1,5 X 30 M
Kompor Bio Massa
Lampu Multi Player
Sliping Bed
Temuan KONDISI
Rusak
Rusak
Baik Rusak
Baik 2 Baik 2 Rusak
15 Baik 5 Rusak
8 Baik 12 Rusak
Rusak
2 Baik 3 Rusak
Baik 10 Baik 10 Rusak
1 Baik 1 Rusak
Baik 1 Baik 1 Rusak
Baik Baik Baik 4 Baik 4 Rusak
1 Baik 10 Rusak
SUMBER
Prov
APBD
Prov
Prov
Prov
Prov
APBD
APBD
Prov
APBD
Prov
APBD
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov
Prov
APBD
dialog dan sosialisasi perlu diperkuat melalui pengelolaan data yang rapi, dokumentasi aset yang akurat, serta terkait waktu kedatangan petugas ke penyampaian informasi berbasis fakta lokasi banjir, dipengaruhi oleh kurangnya operasional, termasuk kondisi fasilitas yang tersedia.
fasilitas operasional.
Minimnya sosialisasi
Kondisi sarana prasarana BPBD
yang bervariasi kualitasnya menjadi salah proses mekanisme mobilisasi seringkali satu faktor yang memediasi hubungan memunculkan interpretasi yang keliru, seperti anggapan bahwa keterlambatan Masyarakat
BPBD
BPBD
kesigapan petugas.
Oleh karena itu, kepercayaan yang sudah terbentuk melalui namun pada saat yang sama.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 122
mereka juga bergantung pada kesiapan kesiapan fasilitas dan kejelasan informasi Sebaliknya, fasilitas yang tidak Hubungan saling percaya dapat tumbuh siap dapat menimbulkan kesenjangan lebih kuat apabila kapasitas kelembagaan ekspektasi yang mempengaruhi kualitas terkelola dengan baik, tercermin melalui Tabel 3.
Dimensi Membangun Kepercayaan Aspek Analisis Implikasi terhadap Kepercayaan Meningkatkan kedekatan BPBDAe masyarakat serta memperkuat persepsi kredibilitas Membangun kepercayaan berbasis mengurangi potensi Temuan Utama Sosialisasi, apel gabungan, dan secara rutin BPBD terbuka mengenai kendala Transparansi sarana prasarana, waktu respons, dan hambatan operasional Beberapa aset seperti perahu Mengurangi kapasitas respons Kondisi karet, helm, mesin LCR, tenda berpotensi melemahkan posko dalam kondisi rusak atau Relawan membantu Menumbuhkan Persepsi evakuasi awal dan memahami mendukung sebagian kendala BPBD kesetaraan peran Pengelolaan Kelemahan dokumentasi masih lemah.
belum Menimbulkan penyampaian memperlambat teridentifikasi informasi teknis mengenai rescue kepercayaan yang mapan Dengan demikian, pembangunan Komitmen terhadap Proses Kolaborasi Intensitas Kabupaten Komitmen Lahat tidak hanya didorong oleh interaksi kerangka collaborative governance Ansell sosial yang intensif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas teknis BPBD keberlanjutan kerja sama antara BPBD, dan kejelasan informasi yang disampaikan masyarakat, dan sektor swasta.
Hasil kepada masyarakat.
Kepercayaan akan penelitian menunjukkan bahwa komitmen bertumbuh apabila transparansi lembaga para aktor di Kabupaten Lahat terbentuk diimbangi dengan kesiapan fasilitas serta berbasis data yang akurat.
Gash keterlibatan dalam kegiatan lapangan, serta kesediaan untuk berbagi peran sesuai Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 123
kapasitas masing-masing.
Komitmen ini terlihat dalam partisipasi masyarakat dan relawan pada kegiatan pengecekan lokasi berjalan masih bersifat situasional karena Kolaborasi belum adanya mekanisme formal seperti perjanjian kerja sama, agenda monitoring dilakukan secara rutin.
Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak prosedur operasional yang disusun lintas hanya menjadi objek kebijakan, tetapi Ketiadaan perangkat kelembagaan yang mengatur kesinambungan kolaborasi memberikan kontribusi nyata dalam upaya menyebabkan hubungan kerja sama sangat pencegahan dan penanganan banjir.
bergantung pada situasi darurat dan Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi inisiatif personal.
Hal ini diperkuat dengan BPBD menunjukkan bahwa pengakuan bersama menunjukkan belum adanya regulasi rinci atas pentingnya peran masing-masing mengenai pembagian peran antara BPBD, aktor menjadi dasar munculnya komitmen relawan masyarakat, dan sektor swasta yang relatif stabil.
Masyarakat mengakui dalam proses penanganan banjir.
kapasitas teknis BPBD dalam menangani Temuan bencana, sedangkan BPBD mengakui memperlihatkan bahwa tingkat komitmen kecepatan dan daya tanggap relawan yang sering kali menjadi pihak pertama yang mereka menyediakan sumber daya, baik berada di lokasi banjir.
Relasi timbal balik sumber daya manusia maupun sarana ini menciptakan dasar komitmen yang Masyarakat sangat bergantung dapat menopang terbentuknya kolaborasi pada fasilitas BPBD seperti perahu karet, tenda, dan peralatan evakuasi, sedangkan mendukung temuan ini, karena kegiatan BPBD sangat bergantung pada relawan seperti sosialisasi dan pemantauan titik banjir dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara petugas BPBD dan Ketergantungan relawan masyarakat.
menguatkan komitmen kerja sama, namun Meskipun Data penelitian menemukan bahwa komitmen juga menunjukkan adanya kerentanan Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
Kondisi
| 124
fasilitas yang tidak sepenuhnya optimal dapat melemahkan komitmen bersama karena menghambat kelancaran kegiatan lapangan yang menjadi inti kolaborasi.
diselenggarakan BPBD indicates bahwa Pemahaman Bersama dalam Proses Kolaborasi Kesediaan secara bertahap namun progresif.
Data Pemahaman bersama merupakan prasyarat penting dalam menciptakan diskusi teknis di lapangan membantu kolaborasi yang efektif antara BPBD, masyarakat, serta sektor swasta dalam mengenai prosedur evakuasi dan mitigasi.
penanggulangan banjir Kabupaten Lahat.
Walaupun Pemahaman ini terbentuk melalui proses orientasi tujuan, penelitian menemukan interaksi yang berulang, dialog terbuka, sepenuhnya merata, terutama pada tingkat Hasil masyarakat akar rumput.
Sebagian warga penelitian menunjukkan bahwa para aktor belum memahami alur koordinasi darurat, memiliki konsensus mengenai urgensi batasan operasional petugas, atau langkah penanggulangan banjir serta pentingnya teknis yang harus dilakukan ketika air berbagi peran sesuai kapasitas masing- mulai naik.
Kesalahpahaman mengenai Konsensus ini menjadi dasar bagi Aurescue timeAy, misalnya, menunjukkan keberlanjutan kolaborasi, terlebih dalam bahwa masih ada kesenjangan informasi menghadapi ancaman banjir yang hampir terjadi setiap tahun dan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat.
kebencanaan menyebabkan warga sering Interaksi Minimnya kali menunggu instruksi tanpa mengetahui kesiapsiagaan, rapat koordinasi, serta tindakan awal yang bisa dilakukan secara Ini relawan dan warga menjadi mekanisme penguatan transfer pengetahuan melalui pelatihan reguler dan materi informasi Wawancara dengan kelompok relawan yang lebih sistematis.
Selain faktor literasi, kapasitas teknis yang berbeda antara BPBD dan Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 125
kedalaman pemahaman bersama.
BPBD
hanya dapat dicapai melalui intensifikasi sosialisasi, dokumentasi yang rapi, serta mengenai pemetaan risiko dan prosedur penyebaran informasi risiko yang mudah diakses publik.
Hasil Sementara (Interim Outcome.
geografis lokal dan pola banjir.
Kombinasi swasta menunjukkan bahwa kolaborasi telah menghasilkan capaian pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, meskipun belum sepenuhnya optimal pada fase Dokumentasi tanggap darurat dan pemulihan.
Hasil ini Hasil sementara dari kolaborasi
BPBD
Kabupaten Lahat, masyarakat, dan sektor lapangan juga memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan, pembentukan relawan desa penggunaan peralatan evakuasi masih tangguh, serta keterlibatan masyarakat terbatas akibat tidak adanya pelatihan dalam upaya evakuasi awal ketika banjir rutin atau simulasi lanjutan.
Wawancara dengan BPBD dan Tantangan pemahaman bersama efektif, terutama ketika terjadi kejadian Ketika perahu karet atau banjir mendadak seperti di Kecamatan mesin evakuasi tidak berfungsi optimal.
Kikim masyarakat mungkin memiliki ekspektasi mengambil langkah awal sebelum BPBD yang tidak sesuai mengenai kemampuan tiba di lokasi, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan BPBD.
Kesenjangan ekspektasi dan kapasitas ini dapat memicu Timur.
Masyarakat berbasis komunitas.
Selain capaian tersebut, muncul pemahaman kolektif.
Oleh karena itu, pula bentuk umpan balik positif sebagai konsekuensi dari intensitas hubungan BPBD mengakui bahwa warga informasi, kapasitas teknis, serta kondisi membantu mempercepat proses evakuasi, riil fasilitas di lapangan.
Penyelarasan ini sementara masyarakat menyatakan bahwa Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 126
kehadiran BPBD Di sisi lain, keterbatasan anggaran memberikan keamanan psikologis selama dan ketidaksiapan fasilitas membuat hasil kolaborasi pada tahap pemulihan masih Data dokumentasi menunjukkan timbal balik yang konstruktif.
Namun, bahwa beberapa infrastruktur dasar seperti hasil observasi memperlihatkan bahwa jembatan kecil, drainase, dan akses jalan efektivitas aksi di lapangan masih sangat masih memerlukan waktu lama untuk bergantung pada kondisi sarana dan prasarana BPBD.
Ketika fasilitas seperti mencerminkan bahwa kolaborasi yang perahu karet, rompi keselamatan, atau telah berjalan masih lebih kuat di tahap tenda pengungsi tidak berada dalam Dengan demikian, hasil sementara ini kolaboratif menjadi terhambat.
Hal ini lebih menggambarkan bentuk adaptasi juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesiapan pemerintah.
perkembangan, tetapi belum mencapai Umpan Penelitian juga menemukan bahwa terinternalisasi dalam tindakan para pihak.
Secara Situasi
BPBD
sementara menunjukkan bahwa kolaborasi evakuasi awal, sementara sektor swasta seperti PT BME berkontribusi melalui kewaspadaan dan respons komunitas.
penyediaan alat berat atau dukungan Namun, efektivitas kolaborasi pada area Dengan demikian, aktor yang terlibat telah mengisi peran masing- kelembagaan, terutama terkait fasilitas, masing sesuai kapasitas, menunjukkan anggaran, koordinasi evaluasi, dan literasi perkembangan positif dalam komitmen kebencanaan masyarakat.
Temuan ini Meski demikian, internalisasi kelembagaan BPBD dan desain kolaborasi sementara dapat berkembang menjadi kolaboratif dari setiap kejadian belum hasil jangka panjang yang lebih stabil dan terdokumentasi secara optimal.
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 127
PENUTUP
lemah terletak pada komitmen terhadap Penelitian BPBD masih bersifat situasional karena belum Kabupaten Lahat, masyarakat, dan sektor didukung mekanisme kelembagaan yang kuat seperti standar prosedur operasi bersama, struktur monitoring, maupun yang positif, meskipun belum sepenuhnya kesepakatan formal dengan masyarakat terlembaga secara sistematis.
Melalui dan pihak swasta.
Kolaborasi lebih banyak ditopang oleh relasi personal dan respons governance, terlihat bahwa interaksi antar- spontan pada saat banjir terjadi, bukan aktor telah membentuk pola kerja sama oleh sistem yang terinstitusionalisasi.
yang konstruktif, terutama pada aspek Kondisi ini berdampak langsung pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan efektivitas pemahaman bersama yang mitigasi dan kesiapsiagaan.
Dialog tatap masih timpang, terutama antara BPBD muka yang berlangsung dalam berbagai dan masyarakat akar rumput.
Meskipun forum koordinasi menunjukkan adanya terdapat konsensus mengenai urgensi Kolaborasi telah berjalan, tetapi dilaksanakan secara berkala sehingga kemampuan teknis masyarakat dalam memahami prosedur penanganan darurat perencanaan dan evaluasi.
Pada saat yang masih tampak jelas.
Sementara itu, hasil sama, kepercayaan antara BPBD dan kolaboratif yang telah dicapai umumnya masyarakat terbentuk melalui aktivitas rutin seperti sosialisasi, apel gabungan, serta pelibatan relawan.
Namun demikian, partisipasi relawan dan penyelenggaraan aspek kepercayaan ini masih menghadapi simulasi bencana, tetapi hasil pada tahap tantangan akibat terbatasnya sarana dan tanggap darurat masih terbatas karena prasarana penunjang, sistem dokumentasi kendala anggaran, infrastruktur, serta yang belum baku, dan sosialisasi teknis seluruhnya dalam kondisi baik.
prosedur keselamatan.
Berdasarkan penguatan kolaborasi ke depan perlu Temuan penelitian secara jelas diarahkan pada pembenahan kelembagaan menunjukkan bahwa dimensi yang paling yang mendukung keberlanjutan proses Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol.
No.
Agustus 2025
| 128
Komitmen antar-aktor perlu konteks pemerintahan daerah, terutama ditransformasikan dari hubungan informal ketika menghadapi risiko bencana yang menjadi struktur formal yang terukur semakin meningkat.
Untuk penelitian melalui penyusunan prosedur kerja lintas aktor, pembentukan forum koordinasi mengenai faktor kepemimpinan lokal, berkala, serta mekanisme monitoring dan inovasi teknologi kebencanaan, dan peran aktor non-pemerintah akan memberikan Selain kepercayaan dan pemahaman bersama kolaborasi dalam situasi darurat.
dapat dicapai melalui perbaikan sistem komunikasi risiko, penyusunan modul dokumentasi yang konsisten agar aliran informasi lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa fasilitas dan sarana prasarana BPBD berada dalam kondisi yang memadai karena kapasitas operasional yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Dengan memperbaiki kelemahan yang ditemukan, khususnya pada aspek Kabupaten Lahat berpotensi berkembang menjadi sistem tata kelola yang lebih adaptif dan tahan krisis.
Upaya ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi penguatan governance berbasis kolaborasi dalam DAFTAR PUSTAKA