110
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
Desember 2022 Peran Bendahara Pengeluaran Pada Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Perwakilan Perdagangan di Luar Neger.
Sukendro Simbolon Biro Keuangan.
Kementerian Perdagangan E-mail: sukendrokemendag@gmail.
Article History:
Received: 15 September 2022 Revised: 17 Desember 2022 Accepted: 18 Desember 2022 Keywords: Treasure.
Management.
Money.
Overseas Trade Abstract: State financial management is part of the government's instrument to achieve the aspired state goal of realizing a just and prosperous society This research uses a descriptive qualitative method by collecting data in the form of words, pictures, and not numbers, including interview manuscripts, field notes, photos, videotapes, personal documents and other official documents.
To obtain all information related to the research problem, the data collection techniques used in this study are interviews and document review.
This method is used by researchers to determine the evaluation of the accountability of the Supply Money in the Treasurer.
regarding the role of the treasurer of expenditure on financial management is State financial management is part of the government's instrument to achieve the aspired state goal of realizing a just and prosperous PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara.
SDM memainkan peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peranan penting dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuanganSistem pendapatan dan penerimaan kas diperlukan adanya prosedur yang baik dan sesuai (Sabiq Hilal Al Falih.
Rizqi, and Adhitya Ananda 2.
Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri diantaranya ITN/Dubes WTO Jenewa.
Atase Perdagangan dan Konsul Perdagangan Hongkong mempunyai fungsi sebagai penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar, promosi ekspor, pelayanan kepada dunia usaha, pelaksanaan Intelijen Manajemen dan pengamatan terhadap kebijakan perdagangan.
Berdasarkan data yang diberikan oleh (Lemaga Nasional 2.
, perwakilan perdagangan luar negeri Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1956, sementara data perdagangan luar negeri Indonesia baru tersedia pada tahun 1990.
Sampai saat ini Indonesia telah memiliki 26 Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri antara lain:
24 Atase Perdagangan, 1 ITN/Duta Besar dan 1 Konsul Perdagangan, yang tersebar di berbagai negara mitra dagang Indonesia seperti gambar dibawah ini (Kementrian Perdaganagan 2.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
Desember 2022 Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik .
est practic.
dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi .
, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Untuk itu, diperlukan penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada tataran teknis diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret 2017, terdapat 95.
659 Pejabat Perbendaharaan Negara yang tersebar pada 23.
653 Satker di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut tersebar secara geografis dari kota besar sampai dengan pelosok kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Dengan jumlahnya yang besar dan cakupan geografis yang sangat luas, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan diklat saja tidak cukup dengan berbagai pertimbangan, antara lain efisiensi dan efektifitas.
Perkembangan pengelolaan keuangan dari masa ke masa yang penuh dengan dinamika sehingga dibutuhkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan mampu menyesuaiakan perkembangan pengelolaan keuangan (Priharjanto and Hadiwibowo 2.
Salah satu solusi yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara yaitu dengan menyusun sebuah Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran yang dipublikasikan secara elektronik.
Publikasi elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah cakupan geografis yang luas dan jumlah Pejabat Perbendaharaan yang sangat banyak.
Dengan semangat go green, pemanfaatan teknologi buku digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara.
Menurut (Sabiq Hilal Al Falih et al.
Pengelolaan keuangan negara khususnya bidang pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan fungsi analisis dalam akuntansi sehingga memudahkan mitigasi resiko atas keberlangsungan akuntabilitas pemerintah pusat.
Bendahara memegang peranan penting dalam proses pembiayaan.
Bendahara pengeluaran berperan dalam proses pengelolaan biaya yang berkaitan dengan kas, persediaan dan penggalangan dana serta akuntabilitas.
Jika Bendahara Pengeluaran menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dengan baik, diharapkan dapat benar-benar berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola dan akuntabilitas yang baik serta pelaporan yang tepat waktu.
Sehingga kami dapat menghasilkan informasi yang andal berupa laporan keuangan yang berkualitas.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya (Moleong 2.
Untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan penelahaan dokumen.
Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui evaluasi pertanggung jawaban Uang Persedian di Bendahara.
Peran bendahara pengeluaran pada pengelolaan keuangan .
tudi kasus perwakilan perdagangan di luar neger.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pembukuan Bendahara Pengeluaran Proses pembukuan adalah aktivitas pencatatan dokumen sumber ke dalam BKU, bukua.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
Desember 2022 buku pembantu serta buku pengawasan anggaran.
Berdasarkan PMK 162 Tahun 2013 pasal 30 ayat .
, pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara dimulai dari Buku Kas Umum.
Buku-Buku Pembantu, dan selanjutnya pada Buku Pengawasan Anggaran.
Penjelasan detil dari proses pembukuan akan dibahas pada sub pokok bahasan tata cara pembukuan.
BKU adalah buku induk yang mencatat keluar masuknya uang melalui bendahara pengeluaran.
Fungsi BKU adalah untuk membukukan uang yang dikelola bendahara pengeluaran.
Saldo BKU mencerminkan saldo uang yang berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dapatkan bahwa proses pencatatan, pengolahan data atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran serta pelaksanaan pengendalian dan bentuk pembukuan yang dihasilkan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi telah sesuai dengan ketentuan perundag-undangan yang berlaku dengan melihat proses observasi dan praktik langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan hanya terdapat 4 .
catatan yang diperoleh atas penelitian yang dilakukan yaitu belum terdapatnya Buku Pengawasan Anggaran Belanja.
Berita Acara sehubungan dengan Pemeriksaan Kas.
Koreksi atas Kesalahan Pembukuan serta Berita Acara sehubungan dengan Penggantian Jabatan (Putra 2.
Jenis buku pembantu yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan satker, sedangkan buku pengawasan anggaran berfungsi sebagai alat kontrol ketersediaan anggaran.
Buku ini diperlukan karena bendahara pengeluaran sebelum membayarkan uang persediaan yang dikelolanya diwajibkan untuk menguji ketersediaan anggaran.
Berhubung realisasi anggaran juga dilakukan melalui mekanisme LS, maka buku pengawasan anggaran tidak hanya mencatat realisasi UP, tetapi juga realisasi belanja LS.
Semua pengeluaran belanja di satker harus dicatat di buku ini, termasuk yang tidak dibukukan di BKU dan buku pembantu sekalipun.
Beberapa sumber dalam penelitian adalah Dalam pengendalian, anggaran memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan program yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan rencana pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil analisis dalam membandingkan anggaran belanja barang dan jasa badan pendapatan daerah kota makassar pada tahun 2018 dan 2019 jasa belum berfungsi dengan baik karena realisasi anggaran masih terdapat selisih dibawah nilai anggaran yang ditetapkan sehingga mengalami kondisi underspending (Djamuddin 2.
Penggunaan Standar Biaya Bagi Bendahara Pengeluaran Dalam Menjalankan Perannya Pelaksanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran .
Batas tertinggi artinya besaran tersebut tidak dapat dilampaui, sehingga sudah menjadi tugas dari seorang Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
Pemeriksaan dalam hal ini ditujukan pada dokumen antara lain kuitansi, daftar nominatif, surat keputusan, surat perikatan kerja, maupun kontrak, apakah besaran belanja yang dilaksanakan tersebut melampaui batas standar satuan biaya yang telah ditetapkan dalam PMK tentang Standar Biaya atau tidak.
Standar Biaya Bagi Bendahara Pengeluaran Dalam Menjalankan Perannya (Pekei 2.
Penyampaian perencanaan kas.
Satuan kerja wajib membuat perkiraan penarikan/penyetoran dana secara periodic.
Dari proses tersebut, belanja yang tidak bias dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, belanja dapat dilakukan dengan menggunakan uang persediaan.
Terkait dengan RPD dan rencana kegiatan yang telah disusun.
Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK.
Selanjutnya PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai dengan pengajuan dari Bendahara Pengeluaran.
SPP-UP tersebut diserahkan kepada PPSPM a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
Desember 2022 paling lambat 2 .
hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.
Penyampaian Rencana Kerja Dan Anggaran Menurut (Pekei 2.
anggaran pemerintah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau uang.
Dalam proses penyusunan anggaran disebut penganggaran, maka penganggaran disusun harus berdasarkan kepada kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahap yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat.
Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satu moneter, untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum.
Diantaranya sebagai berikut :
Biro Keuangan menerima informasi mengenai besaran pagu kegiatan Penyelenggaraan Atase Perdagangan dari Biro Perencanaan Biro Keuangan menyampaikan informasi mengenai besaran pagu dimaksud kepada masing-masing pejabat Perwakilan Kementerian Perdagangan di Luar Negeri Berdasarkan besaran pagu tersebut.
Pejabat Perwakilan menyusun dan menyampaikan dokumen-dokumen berikut ke Biro Keuangan Term of Reference / Kerangka Acuan Kerja (TOR / KAK).
Rincian Anggaran Biaya (RAB).
Data dukung lain jika diperlukan .
isalnya : Dokumen Berita Acara Penghapusan Kendaraan dan Data Spesifikasi serta Harga Kendaraan yang akan dibeli, berupa brosur dan penawaran harga dari pihak ketig.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai peran bendahara pengeluaran pada pengelolaan keuangan adalah Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara.
Jenis buku pembantu yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan satker, sedangkan buku pengawasan anggaran berfungsi sebagai alat kontrol ketersediaan anggaran.
Buku ini diperlukan karena bendahara pengeluaran sebelum membayarkan uang persediaan yang dikelolanya diwajibkan untuk menguji ketersediaan DAFTAR REFERENSI Djamuddin.
Suparmin.
AuAnalisis Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Belanja Barang Dan Jasa Pada Badan Pendapatan Daearah Kota Makasar.
Ay Universitas a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
Desember 2022 Muhammadiyah Makasar.
Moleong.
Lexy.
Metodologogi Penelitian Kualitatif.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nasional.
Lembaga Arsip.
AuArsip Nasional Republik Indonesia Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
Ay 62.
:7810280.
Pekei.
Beni.
AuANALISIS PROSES PENGAKUAN REALISASI PENGELUARAN.
Ay Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Bangking School.
Perdaganagan.
Kemetrian.
Permendag Nomor 13 Tahun 2021.
Pdf.
Priharjanto.
Akhmad, and Yuniarto Hadiwibowo.
AuReformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran PKN STAN.
Ay Jurnal Info Artha 5.
:108Ae17.
Putra.
Putu Yudistira.
AuImplementasi Pembukuan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
Ay Journal Industrial Servicess 8.
:88.
doi: 10.
36055/jiss.
Sabiq Hilal Al Falih.
Muhammad.
Reza Muhammad Rizqi, and Nova Adhitya Ananda.
AuPengelolaan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Hutan Lestari Sumbaw.
Ay Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2.
doi: 10.
37673/jmb.
ISSN : 2828-5298 .