SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
https://journal.
id/index.
php/SEHATMAS e-ISSN 2809-9702 | p-ISSN 2810-0492 Vol.
5 No.
2 (April 2.
205-215 DOI: 10.
55123/sehatmas.
Submitted: 12-02-2026 | Accepted: 26-03-2026 | Published: 15-04-2026 Analisis Pelaporan Sekolah Siaga Kependudukan melalui SIMONEV PENDUK di Jawa Timur Niken Putri Hariyati Program Studi Kesehatan Masyarakat.
Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Universitas Airlangga.
Kota Surabaya.
Indonesia Email: nikenputri168@email.
Abstract The Population Awareness School Program is an initiative of the National Population and Family Planning Board (BKKBN) aimed at improving population literacy and awareness within schools.
Its implementation and reporting are monitored through the Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK).
This study analyzes the reporting performance of SSK and identifies challenges in monitoring and evaluation implementation through SIMONEV PENDUK in East Java Province.
descriptive qualitative approach was employed using secondary data from SIMONEV PENDUK accessed on December 13, 2025, supported by in-depth interviews and field observations conducted during the internship period.
The findings reveal disparities in reporting performance across districts and municipalities, with some areas demonstrating high reporting rates while others show minimal or no data input.
Key challenges include staff turnover, high administrative workload, uneven understanding of the SSK program among schools, and low awareness of reporting as part of the monitoring and evaluation process.
Strengthening institutional capacity, establishing clear reporting targets, and implementing continuous monitoring and feedback mechanisms are necessary to optimize SIMONEV PENDUK and promote equitable SSK implementation in East Java.
Keywords: Population Awareness School Program.
Monitoring and Evaluation.
Program Reporting.
Policy Implementation.
Abstrak Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam meningkatkan literasi dan kesadaran kependudukan di lingkungan sekolah.
Pelaksanaan dan pelaporannya dimonitor melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK).
Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian pelaporan SSK serta mengidentifikasi kendala implementasi monitoring dan evaluasi melalui SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data sekunder dari SIMONEV PENDUK yang diakses pada 13 Desember 2025, serta diperkuat melalui wawancara mendalam dan observasi selama pelaksanaan magang.
Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan capaian pelaporan antar kabupaten/kota, dengan sebagian wilayah memiliki tingkat pelaporan Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 yang tinggi sementara wilayah lain masih rendah atau belum melakukan input data.
Kendala utama yang teridentifikasi meliputi pergantian pegawai, tingginya beban kerja administratif, belum meratanya pemahaman sekolah terhadap program SSK, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pelaporan sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi.
Diperlukan penguatan kelembagaan, penetapan target pelaporan yang jelas, serta pemantauan dan umpan balik secara berkala guna mendukung optimalisasi SIMONEV PENDUK dan pemerataan implementasi SSK di Jawa Timur.
Kata Kunci: Sekolah Siaga Kependudukan.
Monitoring dan Evaluasi.
Pelaporan Program.
Implementasi Kebijakan.
PENDAHULUAN
Pembangunan kependudukan merupakan salah satu pilar strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dinamika pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, urbanisasi, serta tantangan kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga menuntut adanya intervensi yang sistematis dan berkelanjutan sejak usia sekolah.
Rendahnya kesadaran remaja terhadap isu kependudukan dapat tercermin dari perubahan norma dan sikap terhadap perilaku berisiko, termasuk perilaku seksual pranikah yang semakin dianggap hal yang wajar di kalangan remaja.
Berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesi.
tahun 2017 tercatat sebanyak 80% Perempuan dan 84% laki-laki mengakui pernah berpacaran dan 44-45% diantaranya berasal dari rentang usia 15-17.
Sementara itu terdapat 59% perempuan dan 74% laki-laki telah melakukan hubungan seksual pra nikah mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun dengan persentase tertinggi pada usia 17 tahun sebesar 19%.
Diantara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 7-12% mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (Sudrajat & Mujadidi, 2.
Kesadaran remaja terhadap isu kependudukan masih relatif rendah akibat keterbatasan akses informasi dan pemahaman yang komprehensif.
Oleh karena itu, pendidikan kependudukan menjadi salah satu wahana strategis untuk membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap dinamika Pendidikan kependudukan bertujuan mengembangkan pengetahuan tentang keluarga, masyarakat, dan situasi demografi, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan kualitas hidup yang berkelanjutan.
Melalui integrasi materi kependudukan di satuan pendidikan formal, diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem reproduksi, kesehatan reproduksi, serta konsep keluarga berencana sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka.
Dalam konteks tersebut.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan keluarga yang berkualitas dan membentuk generasi yang berdaya saing.
Pelaksanaan Program Pendidikan Kependudukan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 yang menugaskan Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan untuk menyusun kebijakan teknis, norma, standar, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program (BKKBN, 2.
Salah satu implementasi operasional pendidikan kependudukan adalah melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan formal.
Program ini bertujuan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang berwawasan kependudukan.
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan sekolah dalam Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 mendukung pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara terintegrasi.
Melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), peserta didik diharapkan memahami berbagai aspek kependudukan seperti kuantitas dan kualitas penduduk, persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, pentingnya kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
Selain itu, program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) juga dapat bersinergi dengan berbagai program pembinaan generasi muda seperti Generasi Berencana (GenR.
dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sehingga mampu memperkuat upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkelanjutan (Indriani, 2.
Penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dari aspek integrasi pendidikan kependudukan di tingkat satuan Septiani et al.
menunjukkan bahwa integrasi pendidikan kependudukan dalam Sekolah Siaga Kependudukan berlangsung melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, program sekolah, serta pemanfaatan pojok kependudukan sebagai media internalisasi nilai dan informasi kependudukan kepada peserta didik.
Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan SSK sangat dipengaruhi oleh keterpaduan peran sekolah, pemangku kepentingan, serta keberlanjutan media edukasi yang sesuai dengan karakteristik generasi muda (Septiani et al.
, 2.
Sementara itu.
Sudrajat dan Mujadidi .
menemukan bahwa implementasi SSK di Kabupaten Pemalang telah berjalan melalui pembelajaran kelas, kegiatan ekstrakurikuler, seminar, sosialisasi, dan pengembangan pojok kependudukan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, inkonsistensi pelaksanaan oleh guru, serta belum adanya pedoman penilaian yang memadai untuk mengukur efektivitas program dan capaian pemahaman peserta didik.
Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek implementasi program di tingkat satuan pendidikan atau sekolah tertentu, sehingga belum banyak mengkaji pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara sistematis pada skala wilayah yang lebih luas.
Dalam hal ini, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menelaah implementasi SSK di tingkat sekolah, tetapi juga menganalisis capaian dan kualitas pelaporan Program Pendidikan Kependudukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK) pada tingkat Provinsi Jawa Timur.
Sistem ini dikembangkan sebagai media pelaporan dan pemantauan implementasi program di daerah.
Berdasarkan data capaian pada platform SIMONEV PENDUK, hingga periode pengamatan tercatat terdapat 814 SSK di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 54,7% berstatus SSK Terdaftar, 17,1% berstatus SSK Dasar, dan 28,2% berstatus SSK Paripurna.
Meskipun jumlah tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, masih terdapat variasi capaian antar kabupaten/kota, serta perbedaan tingkat input dan pelaporan yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan implementasi program.
Rendahnya tingkat input dan pelaporan pada SIMONEV PENDUK menjadi persoalan serius karena dapat menyebabkan ketidakakuratan data capaian program, menghambat identifikasi sekolah yang memerlukan pembinaan, serta melemahkan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pendidikan kependudukan di tingkat daerah.
Ketika data pelaksanaan SSK tidak tercatat secara lengkap dan tepat waktu, maka indikator keberhasilan program berpotensi bias dan tidak mampu menggambarkan kondisi riil implementasi di lapangan.
Dalam konteks Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah sekolah sasaran yang besar, kelemahan pelaporan ini dapat berdampak pada kurang optimalnya intervensi pembinaan remaja terkait kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, dan penguatan ketahanan keluarga sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu.
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 diperlukan kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan kependudukan melalui sistem SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur guna menganalisis capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Sekolah Siaga Kependudukan secara berkelanjutan.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan data kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelaporan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui sistem Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK) di Provinsi Jawa Timur.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan capaian pelaporan dan distribusi status SSK antar kabupaten/kota, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaporan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan data kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pelaporan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui sistem Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK) di Provinsi Jawa Timur.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan capaian pelaporan dan distribusi status SSK antar kabupaten/kota, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaporan.
Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam .
ndepth intervie.
dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.
Kriteria inklusi informan dalam penelitian ini meliputi: .
pegawai yang bertugas pada Bidang Pengendalian Penduduk di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, pendampingan, monitoring, atau evaluasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
memahami mekanisme pelaporan melalui SIMONEV PENDUK.
bersedia menjadi informan penelitian.
Informan utama terdiri atas 1 orang pegawai yang memiliki peran sebagai koordinator/penanggung jawab pelaporan Sekolah Siaga Kependudukan di Tim Kerja Pengendalian Penduduk.
Analisis data kualitatif dilakukan secara manual menggunakan pendekatan analisis Proses analisis diawali dengan menelaah kembali catatan dan/atau transkrip hasil wawancara secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isi data.
Selanjutnya dilakukan pengkodean terbuka .
pen codin.
terhadap pernyataanpernyataan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK.
Kode-kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, lalu disusun menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan faktor-faktor penghambat maupun pendukung pelaporan.
Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan tema-tema tersebut dan mengaitkannya dengan hasil analisis data kuantitatif dari SIMONEV PENDUK untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai capaian pelaporan dan kendala implementasi di Provinsi Jawa Timur.
Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan pada tahap interpretasi untuk menjelaskan hubungan antara variasi capaian pelaporan antar kabupaten/kota dengan faktor-faktor operasional yang ditemukan di lapangan.
HASIL
Berdasarkan hasil analisis data capaian input Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada sistem SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur .
erakhir diakses 13 Desember 2.
, ditemukan adanya variasi capaian yang cukup signifikan antar kabupaten/kota.
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 Secara umum, distribusi jumlah sekolah yang melakukan input data Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) belum merata.
Sebagian wilayah menunjukkan capaian yang tinggi, sementara wilayah lainnya masih sangat rendah bahkan belum melakukan input sama sekali.
Distribusi capaian input Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) antar kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.
Jumlah Capaian Input Sekolah Siaga Kependudukan pada Website SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur Sumber: simonevpenduk.
erakhir diakses 13 Desember 2.
Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya variasi capaian input SSK yang cukup jelas antar kabupaten/kota.
Diagram batang menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang tercatat dalam input data SSK di Provinsi Jawa Timur belum terdistribusi secara merata.
Sebagian daerah memiliki jumlah capaian yang tinggi, sementara daerah lainnya masih Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 menunjukkan capaian yang rendah, bahkan nihil.
Kota Surabaya merupakan wilayah dengan jumlah capaian input SSK tertinggi, yaitu sebanyak 247 sekolah.
Temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan administratif SSK melalui SIMONEV di Kota Surabaya relatif lebih aktif dibandingkan wilayah lain.
Kondisi tersebut dimungkinkan berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, intensitas pendampingan, serta kesiapan administratif sekolah dalam melakukan penginputan data.
Selain Kota Surabaya, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Magetan.
Kota Mojokerto.
Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri juga menunjukkan jumlah capaian yang relatif tinggi, meskipun masih terpaut cukup jauh dibandingkan Kota Surabaya.
Namun demikian, dari total 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum melakukan input data SSK sama sekali, baik pada kategori SSK Terdaftar.
SSK Dasar, maupun SSK Paripurna.
Beberapa wilayah juga belum menunjukkan aktivitas yang berarti pada status pengiriman data, seperti draft, terkirim, diterima, maupun ditolak, antara lain Kabupaten Pacitan.
Tulungagung.
Mojokerto.
Sampang.
Pamekasan.
Kota Blitar.
Kota Probolinggo.
Kota Pasuruan, dan Kota Batu.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi pelaporan administratif program SSK di wilayah tersebut masih sangat terbatas atau belum berjalan optimal.
Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan sosialisasi melalui Zoom Orientasi Pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), di mana beberapa perwakilan sekolah menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui adanya program SSK serta belum memahami mekanisme dan urgensi pengisian data melalui SIMONEV PENDUK.
Perbedaan capaian antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara agregat Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu provinsi dengan capaian input SSK yang relatif baik secara nasional, masih terdapat ketimpangan yang nyata dalam pelaporan administratif di tingkat kabupaten/kota.
Untuk melengkapi analisis jumlah capaian input Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), dilakukan analisis spasial menggunakan peta tematik berdasarkan persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) paripurna terhadap total SSK pada masing-masing kabupaten/kota.
Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat capaian kategori tertinggi SSK serta memperlihatkan ketimpangan geografis antarwilayah secara lebih Distribusi spasial persentase SSK Paripurna di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2.
Distribusi Spasial Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa distribusi persentase SSK paripurna antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketimpangan spasial yang cukup Beberapa daerah tampak memiliki persentase sekolah yang mencapai kategori paripurna, yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut sudah memiliki area khusus untuk pembelajaran kependudukan, pembelajaran yang terintegrasi dengan kuat di semua mata pelajaran, dan siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut, sehingga secara langsung meningkatkan kesadaran siswa tentang isu kependududkan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
Masih terdapat beberapa kabupaten/kota berada pada kategori rendah, bahkan ada wilayah yang belum memiliki SSK paripurna sama Kondisi ini menunjukkan bahwa prestasi terbaik dalam program SSK belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Secara substantif, peta tematik ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah capaian input SSK pada suatu wilayah tidak selalu sebanding dengan tingginya persentase SSK Paripurna.
Dengan demikian, analisis spasial berdasarkan persentase SSK Paripurna penting untuk melengkapi interpretasi jumlah capaian absolut pada Gambar 1, karena dapat menunjukkan kualitas atau tingkat perkembangan capaian program SSK di berbagai Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan yang lebih terarah, terutama pada daerah dengan persentase SSK Paripurna yang rendah atau belum tersedia.
PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui sistem SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur masih belum berjalan secara merata antar kabupaten/kota.
Ketimpangan ini terlihat baik dari jumlah sekolah yang melakukan input data SSK maupun dari distribusi persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) paripurna.
Kota Surabaya tercatat memiliki jumlah sekolah pelapor tertinggi, sedangkan beberapa wilayah lainnya belum menunjukkan aktivitas pelaporan sama sekali.
Selain itu, analisis spasial menunjukkan bahwa tingginya jumlah sekolah yang melakukan input data tidak selalu sejalan dengan tingginya persentase SSK paripurna.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pelaksanaan program SSK di Jawa Timur tidak hanya terjadi pada aspek kuantitas pelaporan, tetapi juga pada Tingkat kematangan implementasi program di masing-masing wilayah.
Untuk memahami kondisi tersebut, penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward i, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Kasmad, 2.
Dalam konteks penelitian ini, keempat faktor tersebut tampak relevan dalam menjelaskan variasi capaian pelaporan SSK Dari aspek komunikasi, masih terdapat indikasi bahwa informasi mengenai program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan mekanisme pelaporan melalui SIMONEV PENDUK belum tersampaikan secara optimal kepada seluruh pelaksana di Serta, pada hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa sekolah baru mengetahui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) setelah mengikuti kegiatan Dari aspek sumber daya menunjukkan bahwa implementasi sistem monitoring digital sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas teknis.
Pergantian atau mutasi pegawai yang sebelumnya menangani pengelolaan SIMONEV PENDUK tanpa disertai mekanisme transfer pengetahuan yang baik berpotensi menyebabkan terputusnya kontinuitas Dari aspek disposisi, sistem monitoring digital sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 Pergantian atau mutasi pegawai yang sebelumnya menangani pengelolaan SIMONEV PENDUK tanpa disertai mekanisme transfer pengetahuan yang baik berpotensi menyebabkan terputusnya kontinuitas pelaporan.
Dari perbedaan capaian antarwilayah juga dapat mencerminkan variasi komitmen, prioritas, dan respons pelaksana terhadap program SSK.
Pada wilayah dengan jumlah pelaporan tinggi, seperti Kota Surabaya, pelaksana kemungkinan memiliki komitmen yang lebih baik terhadap pelaksanaan program serta lebih responsif terhadap kewajiban pelaporan.
Sebaliknya, pada wilayah yang belum melakukan input atau masih sangat rendah, pelaporan SSK diduga belum dipandang sebagai prioritas utama dibandingkan program lain yang dianggap lebih mendesak.
Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai permasalahan implementasi sistem monitoring digital di sektor kesehatan lainnya, salah satunya pada pemanfaatan aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyaraka.
Penelitian Tanesab dan Ully .
menunjukkan bahwa keterlambatan entri data pada e-PPGBM disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan, serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi.
Selain itu, faktor internal seperti keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan manajemen waktu pelaksana, serta faktor eksternal seperti kualitas jaringan, dukungan sistem, fasilitas, dan kondisi geografis, juga memengaruhi ketepatan pelaporan.
Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa tantangan dalam sistem pelaporan digital, baik pada bidang gizi maupun kependudukan, umumnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aplikasi, tetapi juga ditentukan oleh kapasitas pelaksana, dukungan organisasi, dan keberlanjutan pendampingan teknis.
Temuan kuantitatif tersebut juga diperkuat oleh hasil analisis fishbone yang menunjukkan bahwa kendala pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK bersifat Diagram fishbone digunakan untuk memetakan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya pelaporan, baik yang berasal dari aspek sumber daya manusia, komunikasi, maupun tata kelola pelaksanaan.
Hasil analisis fishbone disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3.
Diagram Fishbone Faktor Kendala Pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa kendala pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK berasal dari beberapa kelompok faktor, antara lain pergantian atau mutasi pegawai tanpa transfer pengetahuan yang memadai, tingginya beban kerja administratif, belum meratanya pemahaman sekolah terhadap program SSK, serta lemahnya kontinuitas pendampingan teknis.
Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 pelaporan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara aspek sumber daya manusia, komunikasi kebijakan, dan tata kelola pelaksanaan.
Dengan demikian, diagram fishbone tidak hanya berfungsi sebagai visualisasi akar masalah, tetapi juga memperkuat temuan bahwa kendala pelaporan bersifat multidimensional dan memerlukan intervensi yang terintegrasi.
Selain aspek administratif, penelitian ini juga berdampak penting terhadap pemerataan akses pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja.
Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi ke dalam lingkungan sekolah.
Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan remaja serta mencegah perilaku berisiko yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi mereka.
Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial, sehingga membutuhkan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan berbasis bukti.
Oleh karena itu, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang lengkap di lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu membentuk perilaku sehat pada para remaja (Amin dan Amin, 2.
Dalam konteks tersebut, ketimpangan pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan administratif, tetapi juga berpotensi mencerminkan ketimpangan implementasi pendidikan kependudukan di Wilayah yang tidak melakukan pelaporan atau memiliki persentase SSK Paripurna yang rendah berpotensi mengalami keterlambatan dalam pembinaan, monitoring, dan penguatan program.
Apabila kondisi ini berlangsung secara terusmenerus, maka terdapat risiko bahwa remaja di wilayah tersebut tidak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan kependudukan dan informasi kesehatan reproduksi dibandingkan remaja di wilayah dengan implementasi SSK yang lebih baik.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga pada penguatan implementasi kebijakan di tingkat Upaya yang perlu diprioritaskan meliputi penguatan komunikasi kebijakan yang lebih sistematis hingga tingkat sekolah, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan sumber daya manusia pengelola, penetapan penanggung jawab pelaporan yang jelas, penyusunan prosedur operasional baku, serta pendampingan dan monitoring berkala dari tingkat Dengan penguatan tersebut, sistem pelaporan tidak hanya dapat meningkatkan akuntabilitas program, tetapi juga mendukung pemerataan kualitas pelaksanaan SSK sebagai sarana pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja di seluruh wilayah Jawa Timur.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui sistem SIMONEV PENDUK di Provinsi Jawa Timur masih belum berjalan secara merata antar kabupaten/kota.
Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan jumlah sekolah yang melakukan input data SSK serta distribusi persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) paripurna.
Analisis spasial juga menunjukkan bahwa tingginya jumlah sekolah yang melakukan pelaporan tidak selalu sejalan dengan tingginya capaian SSK paripurna, sehingga menggambarkan bahwa ketimpangan pelaksanaan program tidak hanya terjadi pada aspek kuantitas pelaporan, tetapi juga pada tingkat kematangan implementasi program di masing-masing wilayah.
Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward i, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas Lisensi: Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC BY 4.
Niken Putri Hariyati SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyaraka.
Vol.
5 No.
205 Ae 215 teknis, variasi komitmen pelaksana, serta belum kuatnya struktur birokrasi dalam pengelolaan pelaporan.
Temuan ini diperkuat oleh analisis fishbone yang menunjukkan bahwa kendala pelaporan bersifat multidimensional, meliputi pergantian atau mutasi pegawai tanpa transfer pengetahuan yang memadai, tingginya beban kerja administratif, belum meratanya pemahaman sekolah terhadap program SSK, dan lemahnya kontinuitas pendampingan teknis.
Dengan demikian, optimalisasi pelaporan SSK melalui SIMONEV PENDUK memerlukan penguatan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif agar sistem pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring administratif, tetapi juga mendukung pemerataan kualitas pelaksanaan SSK sebagai sarana pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi remaja di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Untuk meningkatkan optimalisasi pelaporan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) melalui SIMONEV PENDUK, diperlukan beberapa upaya strategis yaitu dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi kebijakan secara berjenjang hingga tingkat sekolah.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, khususnya bagi petugas pengelola pelaporan di tingkat kabupaten/kota, serta memastikan adanya mekanisme transfer pengetahuan ketika terjadi pergantian atau mutasi pegawai.
Pemerintah daerah dan pihak sekolah juga perlu menetapkan penanggung jawab pelaporan yang jelas, menyusun alur kerja dan prosedur operasional baku, serta memperkuat koordinasi antara tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan agar proses pelaporan dapat berjalan lebih konsisten dan merata.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademik yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini.
Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan masukan konstruktif, koreksi, serta arahan yang sistematis sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
Penulis juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk (Daldu.
beserta seluruh staf Tim Kerja Pengendalian Penduduk (Daldu.
di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur atas dukungan, pendampingan, serta keterbukaan informasi yang diberikan selama proses pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan.
Kerja sama dan bantuan yang diberikan sangat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman penulis terhadap implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan serta pelaporan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan (SIMONEV PENDUK).
DAFTAR PUSTAKA