JOURNAL OF ECONOMICS AND REGIONAL SCIENCE
Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022
P-ISSN: 2776-2939 E-ISSN: 2776-3196
Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika 1Juandi Pademme Patiung, 2Spedy Paereng Jurusan Ekonomi Pembangunan.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan.
Timika, 99910.
Papua Histori Artikel:
Pengajuan: 25 Juni 2022 Revisi : 04 Juli 2022 Diterima: 06 Juli 2022 Keywords:
Good Governance.
Public Service.
Abstract This study aims to determine the effect of applying the principles of Good Governance to public services at the Mimika Regency Population and Civil Registration Service.
To answer the formulation of the first and second problems using descriptive methods, where descriptive methods are used to describe or analyze research data but not to draw broader conclusions on population To answer the third problem formulation using associative research methods, where associative research methods are used to determine the effect of one or more independent variables .
on one dependent variable.
In this study, the data collection techniques used were questionnaires, interviews and observations.
The results of this study indicate that the application of the principles of Good Governance and public services has already been implemented properly in the implementation of public services, but on the other hand it is different from the principle of justice which still has deviations so that the services provided are not yet fair to the community.
And based on the test results on each indicator of Transparency.
Responsiveness and Justice, it turned out that Good Governance had an influence in supporting the implementation of public services at the Population and Civil Registration Office in Mimika Regency.
Citation : Patiung.
, & Paereng.
Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
Journal of Economics and Regional Science, 2.
, 16-32.
Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua menggunakan metode deskriptif, dimana metode deskriptif Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Kata Kunci:
Good Governance.
Pelayanan Publik.
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian tetapi tidak untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas terhadap ciri-ciri populasi.
Untuk menjawab rumusan masalah ketiga menggunakan metode penelitian asosiatif, dimana metode penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas .
terhadap satu variabel tidak bebas .
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan pelayanan publik ternyata sudahlah diterapkan dengan baik pada pelaksanaan penerapan pelayanan publik, namun disisi lain berbeda dengan prinsip keadilan yang masih terdapat penyimpangan sehingga pelayanan yang diberikan belumlah adil bagi masyarakat.
Dan berdasarkan hasil uji pada setiap indikator Transparansi.
Reponsiv dan Keadilan ternyata menunjukan bahwa Good Governance mempunyai pengaruh dalam mendukung terlaksananya penerapan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mimika.
JEL Classification: O11.
R28 Penulis Korespondesi:
Juandi Pademme Patiung Email : andypatiung@gmail.
PENDAHULUAN
Istilah Good Governance pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat ke 27 oleh Widrow Wilson sekitar 130 tahun yang lalu.
Dimana menurut Wilson dalam pidatonya bahwa pada dasarnya pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang Sehigga seiring dengan perkembangan pengetahuan akhirnya paradigmatis mengenai penerapan konsep Good Governance lambat laun terus berkembang (Wijaya, dkk 2018:.
Di Indonesia persepsi megenai Good Governance sendiri di Indonesia muncul pada era reformasi .
Kemunculan konsep ini disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru, dimana banyak sekali terjadi permasalahan dan penyimpagan sehingga menuntut adanya perubahan .
gent of chang.
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat itu seperti menyangkut kekuasaan persiden Soeharto, terkait Konstitusi (UUD 1.
, kelembagaan yang yang tidak berjalan dengan baik, masifnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusi.
bahkan sampai tidak dilibatkannya lagi partisipasi masyarakat didalamnya.
Problematika seperti Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 inilah yang membuat masyarakat akhirnya ingin adanya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Instansi pemerintah pada dasarnya merupakan suatu perangkat organisasi atau lembaga .
roup of peopl.
yang dipilih berdasarkan tata cara mekanisme pemilihan .
yang sudah ditentukan untuk menjalankan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab .
pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Dimana jika perangkat daerah ini melakukan adanya penerapan pelayanan yang baik, maka secara tidak langsung dapat membuat suatu kepuasan pada pengguna atau penerima layanan .
ivil societ.
Salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (Good Governanc.
adalah dengan adanya strategi dalam menerapkan sistem pelayanan publik yang juga merupakan salah satu bentuk merespons dalam mencegah perilaku yang melanggar hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu instansi pemerintahan.
Dimana arah pelayanan publik menjadi suatu unsur yang sangat penting didalam kehidupan manuisa guna untuk dikaji dan ditelaah lebih, karena pada dasarnya .
he humanit.
sangat memerlukan adanya Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan .
dari kehidupan umat manusia.
Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi polemik/isu yang gencar untuk dibicarakan karena pelayanan publik di Indonesia cenderung lambat berjalan dan/atau tidak mengalami kemajuan.
Padahal, pengaruh daripada pelayanan publik itu sendiri sangatlah kuat, mulai dari ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya.
Melihat dari situasi saat ini .
elayanan publi.
yang perlu adanya pembenahan/pembaharuan, maka perlu untuk di terapkan konsep Good Governance guna mencapai sasaran organisasi yang baik.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan supportir oleh sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai atau aparat yang memiliki sifat dan sikap yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip Good governance.
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimana menjelaskan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Dan bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Oleh karena itu, sejalan dengan masa transisi, tugas serta tanggungjawab pemeritah tidak hanya berfokus pada menyelenggarakan pemerintahan dan pembangungan berskala, melainkan menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat.
Hal tersbut juga sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dimana dengan berlakunya pedoman tersebut maka secara tidak langsung akan meningkatkan dan menumbuhkan semangat manajemen layanan publik yang berkualitas guna dalam proses penciptaan .
pelayanan publik publik kepada warga negara yang sejalan dengan prinsip Good Governance.
Dispencapil Kabupaten Mimika merupakan salah satu perangkat organisasi daerah yang menjalankan sistem pelayanan publik kepada masyarakat.
Namun dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berbasis kontemporer, maka dibutuhkan adanya suatu istilah yang dapat menjadi patokan .
alueAo.
dinas terkait dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat.
Oleh karena itu.
Dinas terkait harus menunjukan entitas dan juga kuantitas dari pelayanan publik yang dilakukan.
Tabel 1.
Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tahun 2020 Data Kependudukan KTP Akte (Kelahira.
Akte (Perkawina.
Akte (Perceraia.
KK (Kartu Keluarg.
Pindah Masuk Pindah Keluar (Semester I) Total (Semester II) Jumlah 23,25 414,039 Sumber : DISPENCAPIL Kabupaten Mimika, 2021 Dalam tabel diatas, terlihat dari kalkulasi pendataan administrasi Kabupaten Mimika pada tahun 2020, masyarakat yang mengurus sistem administrasi kependudukan selama tahun tersebut mengalami perubahan angka yang hampir sama.
Namun disisi lain, angkaangka diatas setidaknya menunjukan beberapa hasil yang belum mencapai target atau sesuai harapan.
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas terkait, beliau mengatakan bahwa setidakya ada beberapa sistem yang belum mencapai sesuai dengan Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Misalkan pada pembuatan KTP, bahwa target wajib KTP per tahun 2021 haruslah 119 KTP yang diterbitkan, namun disisi lain hasil tersebut belum bisa terjangkau secara maksimal.
Oleh karena itu Dinas terkait berusaha dengan menerbitkan kebijakan/penerapan baru, yang dimana masyarrakat ketika membuat administrasi penduduk boleh mengaksesnya tidak hanya secara offline namun juga secara offline dengan pendekatakan ORLANDO atau disebut Operasi Layanan Administrasi Online.
Dari keterangan .
lain, yakni informasi yang diperoleh melalui masyarakat setempat, membuktikan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas terkait.
Salah satu yang maraknya adalah keterlambatan pegawai, dan juga satu masalah yang tidak kalah menarik adalah masih banyak praktik-praktik sistem kekeluargaan atau oang dalam, serta bahkan adanya masyarakat yang memiliki lebih dari satu keberkasan baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga.
Sedangkan kelemahan dari masyarakat sendiri adalah masih ada yang kurang memahami pentingnya memiliki kartu identitas diri.
Semestiya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memiliki kartu identitas/pengenal merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap warga penduduk.
Satu fenomena yang menjelaskan hal tersebut secara lebih nyata dapat ditemui daripada hasil wawancaran bersama beberapa anggota masyarakat, dimana masih adanya tanggapan negatif yang justru diterima daripada penerapan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas terkait.
Salah satu kasus, bisa dilihat dari salah satu masyarakat .
nggota TNI) mengatakan mengenai transparansi akan kinerja pelayanan yang diberikan oleh dinas, terkait bahwa: Sampai detik ini dan saat ini, masalah kepengurusan akan pelayanan (KTP) sungguh sangat disayangkan lama sekali, harusnya mungkin cuma berjam-jam namun justru sampai saya harus menunggu tiga hari baru jadi KTP saya .
utur kata anggota TNI Beliau mengatakan bahwa kurangnya keterbukaan terhadap prosedur dan informasi akan mengapa begitu lama dalam mengurus menjadi kendala utama sehingga harus menunggu beberapa hari.
Tidak hanya itu, lebih lanjut ada seorang ibu yang sekalian notabennya merupakan masyarakat suku Amungme mengatakan bahwa: AuSaya juga kurang mengerti kenapa bisa seperti ini, macam kita yang sudah urus lama dari kemarin belum selesai juga berkasnya (Akt.
, dan baru saja saya lihat ada yang baru saja datang dan mungkin belum sampe 1 jam, urusannya sudah selesa, ini kan tidak adilAy.
Dalam proses demokratisasi sekarang ini.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 memang pada dasarnya menuntut pemerintah untuk dapat memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat yang ada diluar pemerintahan agar ikut berpartisipasi guna perwujudan adanya fungsi check and balance dalam tatanan pemerintahan.
Dalam praktiknya mengharuskan pemerintah agar dapat menggunakan metode analisis serta strategi yang baru dalam menyelesaikan proses persoalan Good Governance yang bersifat kompleksitas .
Oleh karena itu, strategi baru yang harus dilakukan adalah yang bersifat publik .
guna menimbulkan sebuah sistem kepercayaan .
yang berimplikasi pada adanya interaksi dan jasa pelayanan yang diberikan guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi.
Dalam hal ini, perlu juga menekankan pada adanya proyeksi penerapan dimensi transparansi, pastisipasi, dan keadilan agar terciptanya fungsi yang baik dalam kelembagaan dan juga agar menjamin kinerja pemerintah kepada METODE Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian asosiatif.
Metode deskriptif didalam penelitian ini digunakan untuk mengukur penerapan prinsip Good Governance dan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehinnga diketahui nilai dari setiap indikator.
Sedangkan metode asosiatif dalam penelitian ini digunakan dalam rangka mengukur pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika.
Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yaitu pertanyaan tertulis .
acara tertutu.
yang digunakan untuk pengumpulan informasi dari responden berkaitan dengan prinsip Good Governance dan pelayanan publik pada Dinas terkait.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut:
Dimana :
Y = a yca1 X1 yca2 X2 yca3 X3 A .
ycaycu Xycu Y = Pelayanan Publik .
,2,3,.
a = Konstanta X2 = Responsiv X1 = Transparansi = Koefisien regresi Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik X3 = Keadilan .
Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022
HASIL
Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap pelayanan publik pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
Maka alat analisis yang digunakan yaitu regeresi linier sederhana dengan jumlah responden sebanyak 250.
Berikut hasil output regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS sebagai berikut:
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Pada dasarnya uji normalitas digunakan guna untuk mengetahui nilai residual yang dihasilkan nantiya apakah terdistribusi normal ataukah tidak.
Dalam hal ini, model analisis yang baik adalah model yang memiliki nilai residual terdistribusi secara normal.
Metode yang digunakan dalam uji normalitas pada penelitian ini adalah statistik one sample Kolmogorov-Smirnov.
Dimana pada pengambilan keputusan nantinya normalitas data akan diuji, jika nilai signifikansi < alpha maka nilai residual dalam model regresi tidak terdistribusi secara normal.
Dengan menggunakan taraf sigifikansi .
5% dan n = 250, maka diperoleh hasil output uji normalitas data sebagai berikut:
Tabel 2.
Hasil Output Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Mean
0,0000000
Std.
Deviation 4,13587151 Absolute 0,042 Positive 0,042 Negative -,037 Test Statistic 0,042 Asymp.
Sig.
-taile.
0,200c,d Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, maka didapatkan nilai Asymp,sig 200, dimana nilai tersebut lebih besar dari taraf sigifikansi yang sebesar 0.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya uji normaltas pada penelitian ini terdistribusi secara normal.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat suatu hubungan linear yang kuat pada masing-masing variabel independen dalam model regresi atau Dimana model analisis regresi yang baik adalah model yang terbebas dari gejala multikolinearitas, dikarenakan jika terdapat suatu hubungan maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas.
Maka untuk mengetahui apakah ada gejala multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan memperhatikan pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance.
Adapun batas nilai pada VIF kurang dari 10 dan Tolerance adalah sebesar 0,10.
Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance nya lebih dari 0,10 maka hal itu menunjukan tidak adanya gejala multikolinearitas.
Sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi berganda pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.
Berikut hasil pengujian multikolinearita:
Tabel 3.
Hasil Output Uji Multikolinearitas Coefficients Model (Constan.
Transparansi Responsiv Keadilan 9,096 2,852 5,632 3,246 Sig.
0,000
0,005
0,000
0,001
Collinearity Statistics Tolerance VIF
0,521
0,501
0,860
1,918
1,995
1,162
Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Dari hasil uji tabel 5.
4 diatas, diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10 dan nilai Tolerance nya berada diatas 0,10.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.
Uji Heterokedastisitas Satu asumsi dalam model regresi yang harus dipenuhi adalah heterokedastisitas.
Hal ini terjadi apabila semua residual error memiliki varian yang sama dan tetap.
Sementara jika varian error tidak konstan atau berubah-ubah maka ini disebut Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini adalah dengan metode grafik.
Yaitu dengan melihat grafik scatterplot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).
Dimana model analisis dinyatakan tidak terjadi Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 heterokedastisitas jika tidak terdapat suatu pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol.
Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan SPSS:
Gambar 1.
Hasil Uji Heterokedastisitas Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Sesuai hasil uji pada gambar 5.
1, maka diketahui data-data menyebar secara merata diatas dan dibawah pada angka nol, dan tidak berkumpul pada suatu tempat, serta tidak membentuk suatu pola tertentu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.
Analisis Regresi Berganda Analisis uji regresi berganda bertujuan mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih .
ariabel X) terhadap variabel dependen .
ariabel Y).
Dimana regresi berganda digunakan agar mengetahui nilai koefisien regresi atau besarnya pengaruh variabel independen yaitu Good Governance, sedangkan variabel dependennya pelayanan publik.
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Berganda Berikut hasil perhitungan analisis berganda dengan SPSS:
Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Berganda Model (Constan.
Transparansi Responsiv Keadilan Unstandardized Coefficients Std.
Error
15,731
1,729
0,494
0,173
0,977
0,173
0,436
0,134
Standardized Coefficients Beta
0,195
0,393
0,173
Sig.
9,096
2,852
5,632
3,246
0,000
0,005
0,000
0,001
Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel 5.
6 daiatas, maka diketahui persamaan regresinya yaitu:
Y = 15,731 0,494X1 0,977X2 0,436X3
Dari hasil perhitungan analisis regresi diatas, diketahui:
Nilai konstanta sebesar 15,731 menunjukan bahwa Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika sebesar 15,731 poin yang dimana model tidak dipengaruh oleh Transparasnsi.
Responsiv dan Keadilan tetapi dipengaruhi oleh hal lain diluar daripada model.
Koefisien Transparansi (X.
sebesar 0,494 menunjukan bahwa apabila transparansi naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,494.
Koefisien Responsiv (X.
sebesar 0,977 menunjukan bahwa apabila responsiv naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,977.
Koefisien Keadilan (X.
sebesar 0,436 menunjukan bahwa apabila keadilan naik sebesar 1 poin, maka nilai Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika akan mengalami kenaikan sebesar 0,436.
Uji F Uji F .
ji bersama-sam.
dilakukan guna mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
Tabel 5.
Hasil Output Uji F Dengan SPSS Model Sum of Squares Mean Square Sig.
Regression 2826,858 942,195 54,435 0,000b Residual 4257,916 17,309 Total
7086,502
Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Uji signifikansi secara simultan dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel.
Dari hasil uji F diatas, maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 54,435 sedangkan nilai Ftabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% .
dengan rumus DF1=k-1=4-1=3, dan DF2=n-k=250-3=247 .
adalah jumblah responden dan k adalah jumblah variabelny.
sehingga hasil yang diperoleh untuk nilai Ftabel adalah sebesar 2,64.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Sesuai dengan hasil uji F pada tabel diatas, maka diketahui nilai Fhitung > Ftabel yaitu 54,435 > 2,64 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya bahwa secara bersamasama Transparansi.
Responsif dan Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil di Kabupaten Mimika.
Uji t Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh suatu variabel (Transparansi.
Responsiv Keadila.
menerangkan pada variabel dependen (Pelayanan Publi.
Pengujian thitung dilakukan dengan memakai uji dua pihak, berikut adalah:
H0 :
Good Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.
H1 :
Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.
Untuk memperoleh nilai ttabel dengan menggunakan taraf signifikansi dua pihak yakni 5% .
dengan rumus DF=n-k=250-4=246 .
imana n adalah jumblah responden dan k adalah jumblah variabe.
sehingga hasil yang diperoleh untuk ttabel adalah sebesar 1,652.
Dari hasil pengolahan data diatas, diketahui nilai pada masing-masing variabel independen .
dengan thitung sebagai berikut:
Tabel 6.
Hasil Uji t Dengan SPSS (Constan.
Unstandardized Coefficients Std.
Error
15,731
1,729
Transparansi
0,494
0,173
0,195
2,852
0,005
Responsiv
0,977
0,173
0,393
5,632
0,000
Keadilan 0,436 0,134 0,173 3,246 0,001 Model Standardized Coefficients Beta Sig.
9,096
0,000
Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Hipotesis Variabel:
Nilai thitung = 2,852 > ttabel 1,652 artinya H0 ditolak dan H1 diterima.
Dengan demikian Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.
Nilai thitung = 5,632 > ttabel 1,652 artinya H0 ditolak dan H1 diterima.
Dengan demikian Responsiv berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 .
Nilai thitung = 3,246 > ttabel 1,652 artinya H0 ditolak dan H1 diterima.
Dengan demikian Keadilan berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik.
Koefisien Determinasi (R) Tabel 7.
Hasil Output Uji R dengan SPSS Model R Square Adjusted R Square 0,632a 0,399 0,392 Std.
Error of the Estimate 4,160361 Sumber data : Hasil Output SPSS, 2022 Dari hasil uji tabel 5.
8 diatas, terlihat bahwa nilai Adjusted R square pada tabel diatas adalah sebesar 0,392, sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran pengaruh Good Governance terhadap pelayanan publik adalah sebesar 39,2%.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian akan menunjukan lebih lanjut pada pembahasan dibawah ini:
Penerapan Prinsip Good Governance dan Pelayanan Publik Dalam penerapan Transparansi dan Responsiv terhadap pelayanan publik pada Dispencapil, sudahlah baik didalam pelaksanaannya.
Hal ini bisa terlihat dari adanya keterbukaan mengenai penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur/tata cara dan tanggung jawab dalam membuat setiap proses kegiatan administrasi penduduk yang bisa diakses secara terbuka .
eluas-luasny.
atau bisa juga melalui sistem online tanpa harus ke kantor Dispencapil.
Begitupun dengan indikator kedua, bahwa didalam pelaksanaan sistem administrasi penduduk .
elayanan publi.
ternyata para penyedia layanan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik didalam memberikan respons atas setiap keluhan ataupun masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses pembuatan administasi kependudukan.
Namun disisi lain, pada indikator ketiga justru yang mendapat kritikan dan masukan dikarenakan para penyedia layaan masih saja menggunakan cara-cara lama didalam menjalankan tugasnya.
Dalam hal ini para penyedia layanan masih menggunakan sistem kekeluargaan/orang dalam dan lebih mementingkan persoalan pribadinya daripada masyarakat lain yang datang mengurus.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbasiskan kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan dan kenyamanan, hampir telah dijalankan sepenuhnya oleh dinas terkait didalam menunjang berbagai kegiatan administrasi kependudukan dan guna dalam membantu serta memudahkan masyarakat didalam mengurus berkas adminitrasi yang dinginkan demi kepuasan penerima layanan.
Sehingga, hal ini pun sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik.
Pengaruh prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Adapun hasil pada penelitian ini menunjukan adanya pengaruh Good Governance secara parsial yang positif dan signifikan terhadap pelayanan publik pada Dispencapil Kabupaten Mimika.
Pengaruh Transparansi Terhadap Pelayanan Publik Bahwa ternyata transparansi mempunyai pengaruh di dalam membantu penyedia layanan .
elayanan publi.
untuk meningkatkan dalam menyampaikan berbagai kegiatan/kebijakan kependudukan kepada masyarakat luas.
Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengenai tersedianya sarana informasi/tata cara persyaratan ataupun prosedur terkait sistem adminduk yang bisa diakses secara terbuka, baik melalui pamflet atau media massa .
, juga mengenai proses/waktu penyelesaian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan publik yang diinformasikan secara terbuka dan Dengan demikian hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, informasi/sesuatu yang jelas.
Adapun keterbukaan yang dimaksud yaitu transparan dalam hal setiap aktivitas ataupun kegiatan mengenai kepentingan publik .
baik mulai dari proses/tahapan pembuatan berkas, pengambilan keputusan, hingga pada pemakaian dana-dana diserta sampai pada ditahapan evaluasi.
Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 Pengaruh Responsiv Terhadap Pelayanan Publik Bahwa ternyata responsiv mempunyai pengaruh didalam membantu penyedia layanan .
elayanan publi.
untuk membantu dan memudahkan masyarakat didalam membuat ataupun mengurus berkas administrasi kependudukan.
Dimana hal ini dilakukan yang diikuti dengan adanya kemampuan dan kemauan serta kerelaan yang dimiliki oleh aparat penyedia layanan dalam menolong/merespons setiap keluhan ataupun masalah yang dihadapi oleh pengguna layanan .
secara tulus dan Adapun bentuk kegiatan konkrit yang dilakukan oleh aparat terkait, dimana setiap pagi sudah ada petugas yang berjaga didepan kantor (Dispencapi.
guna berkoordinasi ataupun membantu setiap masyarakat yang datang untuk mengurus berkas administrasi yang diinginkan.
Dengan demikian hal diatas sejalan dengan yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, 2.
bahwa Responsiv merupakan suatu bentuk keamauan dalam membantu dan memberikan pelayanan yang tepat dan cepat serta akurat kepada penerima layanan, diikuti dengan adanya penyampaian mengenai informasi yang jelas serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Pengaruh Keadilan Terhadap Pelayanan Publik Bahwa ternyata keadilan mempunyai pengaruh didalam membantu penyedia layanan .
elayanan publi.
maupun masyarakat didalam penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum.
Namun kasus berbeda terjadi selama tinjauan lapangan berlangsung, dimana justru para penyedia layanan masih saja melakukan langkahlangkah yang justru melanggar/melawan hukum.
Terlihat bahwa para aparat pada Dinas terkait masih saja menggunakan cara lama .
istem kekeluargaan dan kepentingan pribad.
atau dengan kata lain melanggar tata cara/mekanisme pembuatan administrasi penduduk agar proses administrasi yang dilakukan oknum terkait bisa lebih duluan selesai daripada masyarakat yang datang lebih awal.
Sehigga hal ini yang membuat distribusi pelayanan yang diberikan tidaklah merata dan adil bagi seluruh lapisan Sehingga, hal ini justru bertolak belakang dengan yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (Ismayanti, 2.
, yang menyatakan bahwa pada dasarnya warga negara/semua orang berhak memiliki kesempatan dan hak yang sama di dalam Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 memperoleh hak dan kewajibannya tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama gender dan lain sebagainya guna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama .
Dengan demikian, sesuai dengan hasil analisis data dan tinjaun kasus selama penelitian, diketahui bahwa pada variabel X .
dengan indikator/prinsip Transparasi dan Responsiv sudahlah baik diterapkan didalam pelayanan publik yang diberikan Dinas terkait kepada masyarakat.
Namun berbeda halnya dengan prinsip Keadilan yang sebagian responden menyatakan bahwa masih banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar hukum/aturan yang berlaku sehingga memungkinkan pelayanan prublik yang diberikan oleh Dinas terkait belumlah adil merata kepada masyarakat.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penerapan prinsip Good Governance dengan indikator trasnparansi, responsiv dan keadilan pada Dispencapil ternyata sudahlah baik diterapkan dalam mendukung terlaksananya pelayanan publik yang berbasiskan prinsip-prinsip/nilai daripada Good Governance itu sendiri.
Namun berbeda halnya pada prinsip keadilan yang justru pelayanan yang dilakukan oleh Dinas terkait ternyata belumlah sepenuhnya adil bagi masyarakat, dan penerapan pelayanan publik berbasis pada prinsip-prinsip/nilai daripada pelayanan publik yang diberikan oleh Dispencapil Kabupaten Mimika ternyata hampir sepenuhnya dijalankan demi kepuasaan daripada penerima layanan .
Sedangkan berdasarkan hasil uji analisis pada setiap indikator transparansi, responsiv, dan keadilan ternyata menunjukan prinsip-prinsip Good Governance mempunyai pengaruh dalam mendukung adanya penerapan/ pelaksanaan pelayanan publik pada Dispencapil kepada/bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.
SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa penerapan prinsip Good Governance pada indikator keadilan perlulah adanya pembenahan baik dari Juandi Pademme Patiung.
Spedy Paereng Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Journal of Economics and Regional Science Vol.
2 No.
1 Edisi Maret 2022 arapat sebagai pemberi layanan, maupun dari segi sistematis penegakan kebijakan, guna bisa menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat didalam megurus berkas administrasi serta mencegah terjadinya praktekpraktek pelanggaran hukum pada Dinas terkait, dan saran untuk penerapan pelayanan publik pada Dispencapil perlu lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi kualitas layanan maupun perubahan atau adanya terobosan baru seperti halya program jemput bola .
oor to doo.
ke pelosok/daerah yang sulit dijangkau, agar pelayanan publik yang dijalankan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dimana pun dan kapanpun tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan bisa diterima.
Sedangkan saran untuk dispencapil Kabupaten Mimika perlu untuk terus memperhatikan dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan sistem pelayayaan publik dengan sebaik Karena dengan demikian, penerapan Good Governance dapat mempengaruhi, menentukan serta membantu kualitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas terkait.
DAFTAR PUSTAKA