Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33 - 48
The Dilemma of Identity Politics Strategy Yohanes Orong Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Maumere Corresponding Author: Yohanes Orong juanorong15@gmail.
ARTICLEINFO
Keywords : Social Movements.
Identity.
Political Parties.
Politics.
Identity Politics.
Received : 05.
Agustus Revised : 10.
September Accepted: 17.
Oktober A2024 Orong: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.
Internasional.
ABSTRACT
This article aims to critically highlight the affirmation of identity politics narratives in Indonesia.
For this purpose, the text of Ummat Party Chairman Ridho Rahmadi's political speech is used as the object of attention.
Points of critical analysis of the New Social Movement (NSM) theory of identity politics are used to highlight Ridho Rahmadi's political speech.
Collective identity, including identity politics, is necessary to mobilize social movements.
In this case, the expression of identity is used as a political strategy, so that in the end the collective identity can become the goal of social movement activism.
However, in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which is multicultural, multiethnic, multiracial, and multi-religious, does the presence of a political party that clearly excludes itself as a party with Islamic identity by making the mosque a node of political jihad, not threaten national unity? From the perspective of NSM theory, social movement mobilization can indeed be triggered by collective identity-based political movements such as those launched by the Ummat Party.
However, the same theory also emphasizes the strategic dilemma of such social movement mobilization, namely that the identity that is the basis for organizing a movement is also the basis for oppression, persecution and exploitation.
DOI prefik: https://doi.
org/10.
55927/ajpr.
( ISSN-E: 2829-9922
https://journal.
org/index.
php/ajpr Orong Dilema Strategi Politik Identitas Yohanes Orong Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Maumere Corresponding Author: Yohanes Orong juanorong15@gmail.
ARTICLEINFO
ABSTRAK
Kata Kunci: Gerakan Sosial.
Identitas.
Partai Politik.
Politik.
Politik Identitas.
Artikel ini bertujuan untuk menyoroti secara kritis afirmasi narasi politik identitas di Indonesia.
Untuk maksud tersebut teks pidato politik Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dipakai sebagai objek Butir-butir analisis-kritis teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movemen.
atau NSM terhadap politik identitas dipakai untuk menyoroti pidato politik Ridho Rahmadi tersebut.
Identitas kolektif termasuk yang bernama politik identitas memang diperlukan untuk memobilisasi gerakan Dalam hal ini ekspresi identitas dipakai sebagai strategi politik, sehingga pada akhirnya identitas kolektif itu dapat menjadi tujuan aktivisme gerakan sosial.
Akan tetapi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural, multietnis, multiras, multiagama apakah kehadiran jelas-jelas mengeksklusifkan diri sebagai partai beridentitas Islam dengan menjadikan masjid sebagai titik simpul jihad politik, tidak mengancam persatuan bangsa? Dari sudut pandang teori NSM, mobilisasi gerakan sosial memang dapat dipicu oleh gerakan politik berbasis identitas kolektif seperti yang dicanangkan Partai Ummat.
Namun, teori yang sama juga menegaskan dilema strategi dari mobilisasi gerakan sosial seperti itu, yakni identitas yang menjadi dasar pengorganisasian sebuah gerakan justeru menjadi dasar penindasan, persekusi, dan pengeksploitasian.
Received : 05.
Agustus Revised : 10.
September Accepted: 17.
Oktober A2024 Orong: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.
Internasional.
Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
PENDAHULUAN
Pada saat menjelang pemilihan umum 2024 publik Indonesia dihebohkan testimoni-afirmatif sebuah partai politik berhaluan politik Jika ditanggalkan dari atribut predikatif yang dikenakan pada istilah identitas, dan jika istilah itu disematkan secara subjektif pada pribadi manusia, identitas itu sendiri bukan suatu hal yang paten dimiliki manusia, melainkan suatu proses menjadi.
Selain bersifat menjadi identitas sepenuhnya merupakan konstruksi sosial yang mustahil eksis di luar representasi kultural dan Identitas diekspresikan melalui berbagai bentuk representasi yang dapat dikenali orang lain.
Identitas adalah suatu esensi yang dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera, kepercayaan, sikap, dan gaya hidup.
Identitas bersifat personal sekaligus sosial.
Dengan itu seseorang menjadi sama atau berbeda dengan orang lain.
Identitas itu berkaitan dengan kesamaan sekaligus perbedaan dan berhubungan dengan aspek personal dan sosial.
Identitas bersifat kultural, khas sesuai ruang dan waktu tertentu, dapat berubah, dan berkaitan dengan berbagai konteks sosial dan kultural.
Identitas adalah konstruksi diskursif yang maknanya berubah seturut ruang, waktu, dan (Barker, 2.
Identitas bersifat sosial dan kultural sebab setiap orang lahir di dunia yang telah diisi oleh banyak orang lain yang mendahuluinya.
Orang belajar menggunakan bahasa yang telah digunakan, misalnya dan menjalani hidupnya dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain.
Orang terbentuk sebagai individu dalam proses sosial dengan menggunakan materi-materi yang dimiliki bersama secara sosial.
Identitas sosial terbentuk melalui proses sosialisasi dan akulturalisasi.
Tanpa akulturalisasi seseorang tidak akan menjadi orang sebagaimana dipahami orang lain.
Akulturasi adalah serangkaian proses sosial, yang melaluinya orang belajar untuk hidup di dalam suatu kebudayaan, dan untuk menguasai bahasa, nilai, dan norma.
Karena bersifat sosial, pembentukan identitas membutuhkan proses Richard Jenkins .
menjelaskan, melalui proses sosialisasi orang belajar untuk melihat dengan jelas perbedaan dan kesamaan sosial yang signifikan satu sama lain.
Biasanya secara alamiah manusia terdorong untuk menemukan orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan Dengan itu terlahir interaksi saling berbagi (Jenkins, 2.
Orang belajar menggunakan bahasa yang telah digunakan, menjalani hidupnya dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain.
Orang terbentuk sebagai individu dalam proses sosial dengan menggunakan materi-materi yang dimiliki bersama secara sosial.
Pada tataran ini seseorang tidak berkeberatan misalnya untuk menerima identitasnya sebagai seorang Katolik sebab ia terlahir dari orangtua Katolik atau Muslim, jika ia terlahir Muslim.
Orang juga tidak mempersoalkan dirinya dikaitkan dengan identitas ras, suku, bahasa, agama, bangsa tertentu sejauh secara primordial kategori-kategori itu tidak dapat dipisahkan dengan orang tersebut.
Dalam konteks bangsa Indonesia yang multikultural perbedaan apa pun yang dihubungkan dengan diferensiasi identitas bukanlah sumber disintegrasi, melainkan unsur perekat persatuan.
Orong Berbeda kasus dengan kenyataan tersebut jika afirmasi diri dan kelompok atas nama identitas tertentu menjadi pemicu perpecahan.
Setelah pidato politik pada Rakernas pertama Partai Ummat reaksi penolakan terhadap istilah politik identitas yang diungkapkan secara lantang oleh Ridho Armadi datang dari berbagai elemen.
Ade Armando, pegiat media sosial misalnya menilai Partai Ummat salah kaprah memahami istilah politik identitas.
(Cokro TV.
Jumat .
/02/.
Menurut Armando dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural pendirian sebuah partai politik yang secara ekslusif menyingkirkan kelompok lain bermasalah.
Penilaian itu samasekali tidak menafikan fakta bahwa dalam kondisi alamiah, ikatan kolektif berbasis perbedaan etnik dan agama memang sesuatu yang esensial dan terberi, dan segala upaya untuk menyeragamkam segala sesuatu merupakan hal yang absurd.
Berdasarkan hal yang bersifat natural seperti itu Stuart Hall .
menilai pembentukan identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari rasa atau kesadaran terhadap ikatan kolektivitasnya dengan orang lain.
(S.
Hall, 1.
Menurut Hall ikatan-ikatan kolektif merupakan konsekuensi logis dari kesadaran atas pentingnya kategori-kategori persamaan sebagai pembentuk identitas.
Ikatan kolektif itu menjadi penegas bahwa seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain dan memformulasikan keberbedaan.
Karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda.
(S.
& P.
Hall, 1.
Akan tetapi, kategori identitas bermasalah dan diperdebatkan ketika disematkan pada elemen politik, seperti tampak pada istilah politik identitas yang dikumandangkan oleh Partai Ummat.
Istilah politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas .
aik identitas politik maupun identitas sosia.
sebagai sumber dan sarana politik.
Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis yang menganggap identitas tertentu sebagai kekuatan yang stabil demi tujuan politis.
Secara teoretis politik identitas didefinisikan sebagai upaya untuk mengedepankan kepentingankepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik.
Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan.
Definisi ini dikemukakan Agnes Heller .
alam Abdillah.
Politik identitas merupakan tindakan politis berupa penyaluran aspirasi untuk memengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan.
(Abdillah, 2.
Di Indonesia politik identitas dihubungkan dengan perjuangan yang berbasis pada etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.
(Zahrotunnimah, 2.
Gerakan pemekaran daerah menurut Zahrotunnimah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas tersebut.
dalam gerakan ini isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral.
Hanya saja Zahrotunnimah menilai gerakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin.
Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
Berdasarkan latar belakang teoretis seperti di atas, kelahiran sebuah partai bernama Ummat, sejauh bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi perjuangan kelompok yang berbeda merupakan hal yang wajar dan sah-sah Politik identitas per definisi dimengerti sebagai pendekatan politik di mana orang-orang dari ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, latar belakang sosial, kelas sosial, atau faktor pengenal lainnya mengembangkan agenda politik yang didasarkan pada identitas tersebut.
Dalam definisi ini politik identitas berkaitan dengan gagasan bahwa beberapa kelompok yang diperjuangkan itu mengalami penindasan oleh kelompok lain yang lebih dominan.
Secara lebih spesifik Mary Bernstein .
menyatakan politik identitas secara kultural menantang dan mengurangi stigma kelompok yang diperjuangkan serta berupaya untuk mengubah kebijakan pemerintahan secara konkret.
(Bernstein, 2.
Menurut Bernstein terdapat kenyataan bahwa kelompok yang diperjuangkan oleh sebuah partai politik berindentitas tertentu mengalami diskriminasi, tertindas, dan distigma secara peyoratif.
Maka dengan mengikuti alur definisi tersebut, kehadiran Partai Ummat yang secara lantang menamakan diri sebagai partai berpolitik identitas merupakan strategi politik yang bertujuan mulia.
Artikel ini bertujuan untuk menyoroti strategi mulia tersebut.
Apakah benar Partai Ummat terlahir karena kelompok yang diperjuangkannya mengalami ketertindasan? Kategori apakah yang menyatukan orang-orang dalam partai tersebut dan konteks apakah yang menentukan identifikasi mereka yang paling menonjol? Apakah kehadirannya menantang dan mengurangi stigma, serta mengubah kebijakan dan praktikpraktik pemerintahan yang konkret seperti dikatakan Mary Bernstein? KAJIAN LITERATURE Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movemen.
merupakan suatu pendekatan teoretis yang menjelaskan perubahan karakter dari Gerakan Sosial (Social Movement.
Klaim identitas dan mobilisasi sumber daya merupakan ciri yang paling khas dari NSM.
(Nelson A.
Pichardo, 1.
Fokus pada identitas dianggap unik dalam gerakan ini karena "politik identitas mengekspresikan keyakinan bahwa identitas itu sendiri - penjabaran, ekspresi, atau penegasannya Ae merupakan fokus utama kerja politik.
Dengan cara ini, politik identitas mengarah pada politisasi yang belum pernah terjadi terhadap wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak bersifat politis.
" (Kauffman LA.
Oleh Mary Bernstein bahkan diakui NSM merupakan upaya teoretis pertama untuk memahami peran identitas dalam gerakan sosial, dan pada akhirnya memprovokasi teori gerakan sosial yang lebih rasional, memobilisasi sumber daya, dan proses politik.
(Bernstein, 2.
Seperti teori gerakan sosial pada umumnya, teori NSM berusaha menjelaskan mobilisasi, yaitu tentang mengapa dan kapan orang bertindak.
Dengan mengambil pendekatan ini, teori NSM menggeser asumsi bahwa aktivisme yang didasarkan pada hal lain di luar perjuangan kelas adalah epifenomena atau berakar secara psikologis, sehingga memunculkan kemungkinan penjelasan kausal alternatif untuk politik identitas.
Teori NSM Orong menantang sekaligus mengafirmasi gagasan bahwa politik identitas adalah praktik politik yang berbeda.
Ketika kerangka kerja Marxis dan neo-Marxis membedakan politik dan penindasan kelas dari sumber-sumber politik dan penindasan lainnya, teori NSM membedakan gerakan-gerakan berbasis kelas, terutama gerakan buruh dan sosialis di masa lalu, dengan gerakan-gerakan kontemporer yang diorganisasi atas dasar ideologi dan nilai-nilai, seperti gerakan perdamaian, lingkungan, pemuda, dan anti-nuklir, serta gerakan-gerakan yang diorganisasi atas dasar status.
Teori NSM memandang gerakan-gerakan ini sebagai bentuk historis baru dari aksi kolektif yang dihasilkan dari perubahan makrostruktural modernisasi (Melucci 1989 dalam Bernstein, 2.
dan pergeseran menuju masyarakat pascaindustri.
Teori NSM memandang gerakan-gerakan ini sebagai upaya untuk memperluas kebebasan dan berfokus pada ekspresi identitas untuk mencari "pengakuan atas identitas dan gaya hidup baru"(Cerulo KA.
Analisis postmodernis terhadap politik identitas menyatakan politik identitas mengeraskan dan bukannya mendefinisikan ulang perbedaan identitas status yang menjadi dasar ketidaksetaraan.
Pendekatan-pendekatan ini memandang pengorganisasian atas dasar identitas-identitas tersebut pada akhirnya bersifat esensial.
Alih-alih melihat kekuasaan dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi, yang membuat pengorganisasian atas dasar identitas status sebagai aktivisme simbolik dan kultural, yang dipahami melalui pandangan postmodern tentang kekuasaan, politik identitas tampak sebagai aktivisme yang sempit, politis, dan berpusat pada negara, yang gagal untuk secara memadai mengatasi basis kultural kekuasaan.
(Vaid, 1.
Mary Bernstein .
menjelaskan pandangan tentang politik identitas ini merupakan respons terhadap kemunculan "politik queer" pada akhir tahun 1980-an dan merupakan fungsi dari teori-teori pascamodernisme dan Menurut Bernstein politik queer diidentifikasi oleh para ahli sebagai antitesis dari politik identitas: sebuah teori dan politik yang dapat digunakan untuk melampaui kategori-kategori kelompok dan menyatukan berbagai kelompok atau orang yang terpinggirkan di bawah satu payung.
Politik queer muncul sebagai tanggapan atas dominasi gerakan lesbian dan gay oleh pria kulit putih kelas menengah dan politik yang hanya mengedepankan isu-isu gay.
Organisasi-organisasi baru ini membingkai ulang wacana seputar orientasi seksual dengan menggunakan taktik-taktik baru dan mulai menantang kategori-kategori identitas yang sebelumnya memotivasi aktivisme.
Dengan mengambil alih kata "queer" dan mendefinisikan ulang kata tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan, para aktivis queer berusaha membentuk gerakan multiras dan multigender yang terdiri atas orang-orang dengan seksualitas yang beragam.
(Seidman S, 1.
Selain gagal menantang relasi kekuasaan yang "nyata", para pengamat berpendapat bahwa politik identitas tidak menantang konstruksi sosial kategori status, mengabaikan persinggungan identitas, memaksa mereka yang memiliki banyak identitas untuk mengistimewakan beberapa aspek identitas di atas Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
yang lain, gagal mengakui keragaman dalam kelompok, memaksakan identitas seragam pada kelompok yang beragam, dan mengesampingkan identitas suatu kelompok (Bernstein, 2.
Yang lain berpendapat bahwa klaim esensialis politik identitas dapat menjadi bumerang.
Sebagai contoh.
Solomos .
8 dalam Bernstein, 2.
berpendapat bahwa meskipun seruan terhadap keaslian dan perbedaan dapat digunakan untuk membenarkan representasi dominan yang menantang, klaim seperti itu mengarah "pada konvergensi yang aneh dalam bahasa kaum rasis kanan dan nasionalis kulit hitam atau etnis, karena keduanya menanamkan kategori-kategori seperti 'ras' atau 'etnis' dengan karakteristik esensialis yang seharusnya secara alamiah diwariskan.
Mary Bernstein dalam penelitiannya mencatat pertanyaan-pertanyaan teoretis penting mengenai politik identitas berikut ini.
Bagaimana kita memahami hubungan antara pengalaman pribadi dan sikap politik? Mengapa identitas status dipahami dan/atau digambarkan sebagai sesuatu yang esensial atau dikonstruksi secara sosial? Apa dilema strategis yang dihadapi ketika identitas yang menjadi dasar pengorganisasian sebuah gerakan juga menjadi dasar penindasan? Kapan kita mengaitkan hasil-hasil gerakan tertentu dengan identitas status? Bagaimana kita mengaitkan aksi kolektif dengan gagasangagasan spesifik tentang kekuasaan yang membantu menjelaskan jenis-jenis tujuan kultural dan politis yang menjadi sasaran politik identitas? Bernstein .
berpendapat bahwa konsep "identitas" yang berkaitan dengan gerakan sosial memiliki setidaknya tiga tingkat analisis yang berbeda:
Pertama, identitas kolektif bersama diperlukan untuk mobilisasi gerakan sosial apa pun, termasuk gerakan buruh klasik.
Kedua, ekspresi identitas dapat digunakan di tingkat kolektif sebagai strategi politik, yang dapat ditujukan untuk apa yang secara tradisional dianggap sebagai tujuan budaya dan/atau Ketiga, identitas dapat menjadi tujuan aktivisme gerakan sosial, baik untuk mendapatkan penerimaan atas identitas yang sampai sekarang distigmatisasi atau mendekonstruksi kategori-kategori identitas seperti "lakilaki", "perempuan", "gay", "straight" (Gamson 1.
, "kulit hitam", atau "kulit (Bernstein M.
, 1.
(Bernstein M.
, 1.
METODELOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis atau dalam istilah Connole.
Smith, & Wiseman .
9 dalam Anang Santoso, 2.
disebut penelitian kritis .
ritical researc.
yang bersumber dari ilmu sosial kritis dan ilmu sosial positif.
(Santoso, 2.
Teori yang digunakan adalah teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movemen.
atau NSM.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi.
Analisis isi mengkaji data yang terdapat dalam sebuah teks atau dokumen.
Dengan itu diperoleh informasi yang terkandung di dalam teks atau dokumen tersebut.
(Krippendorff, 2.
Objek penelitian sekaligus menjadi data penelitian adalah narasi-narasi seputar politik identitas di Indonesia.
Pidato politik Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang disampaikan dalam acara rapat kerja nasional (Rakerna.
Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede.
Jakarta pada 13 Februari Orong 2013 dipakai sebagai salah satu data pengungkap argumentasi politik identitas di Indonesia tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini berisikan analisis kritis terhadap pidato politik Ketua Umum DPP Partai Ummat.
Ridho Rahmadi yang didasarkan atas butir-butir teoretis pendekatan gerakan sosial baru (New Social Movemen.
Untuk itu transkrip teks pidato politik Ridho Rahmadi dikemukakan terlebih dahulu.
Analisis terhadap teks pidato politik tersebut merupakan wadah bagi tinjauan kritis terhadap narasi politik identitas di Indonesia.
Transkrip Teks Pidato Berikut ini ditampilkan transkrip teks pidato politik Ketua Umum DPP Partai Ummat.
Ridho Rahmadi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakerna.
Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede.
Jakarta, pada Senin 13 Februari 2023.
A Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas.
Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Ummat, ya kami adalah politik identitas.
Kita akan jelaskan.
Kita akan jelaskan.
Kita akan jelaskan.
Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional.
Ini adalah proyek besar sekuralisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik.
Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justeru politik identitas adalah politik yang Pancasilais.
AuWamman ahsanu qoulla mimman da ila Allahi wa Aamila solihan wa qola innani minal musliminAy (Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeruh kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah dir.
Dalam semangat yang sama Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan setelah hijrah.
Bagi umat Islam selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi tempat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.
Sumber: Partai Ummat Usung Politik Identitas Islam: Masjid Tempat Jihad Politik.
YouTube.
Viva.
https://w.
com/watch?v=91YRuuLdEZo.
14 Februari 2023 Berdasarkan teks pidato politik di atas terungkap beberapa butir dilema strategi dari narasi politik identitas di Indonesia berikut ini.
Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
Dilema Mobilisasi Gerakan Sosial Politik Identitas sebagaimana terbaca pada pidato politik ketua umum DPP Partai Ummat lahir untuk memobilisasi gerakan sosial.
Dalam hal ini ekspresi identitas Islam secara kolektif dipakai sebagai strategi politik untuk menggalang kekuatan.
Pada akhirnya identitas kolektif menjadi tujuan aktivisme gerakan sosial.
Setidaknya tujuan gerakan kolektif seperti ini sejalan dengan teori New Social Movement (NSM) tentang lahirnya politik identitas.
Bandingkan misalnya dengan pernyataan akhir kelompok sosialis feminis kulit hitam.
Combahee River Collective berikut ini.
Di dalam pernyataan akhir itu terungkap ekspresi identitas yang relatif sama dengan yang terdapat pada narasi lahirnya politik identitas di Indonesia.
Sebagai anak-anak, kami menyadari bahwa kami berbeda dengan anak laki-laki dan bahwa kami diperlakukan secara berbeda-misalnya, ketika kami diberitahu secara bersamaan untuk diam agar terlihat 'anggun' dan agar kami tidak terlalu menarik di mata orang kulit Dalam proses peningkatan kesadaran, yang sebenarnya adalah berbagi kehidupan, kami mulai mengenali kesamaan pengalaman kami dan, dari berbagi dan bertumbuhnya kesadaran, untuk membangun politik yang akan mengubah hidup kami dan pasti akan mengakhiri penindasan kami.
Kami menyadari bahwa satu-satunya orang yang cukup peduli dengan kami dan bekerja secara konsisten untuk pembebasan kami adalah kami sendiri.
Politik kami berkembang dari kecintaan yang sehat terhadap diri kami sendiri, saudari-saudari kami dan komunitas kami yang memungkinkan kami untuk melanjutkan perjuangan dan pekerjaan kami.
Fokus pada penindasan kita sendiri ini diwujudkan dalam konsep politik Kami percaya bahwa politik yang paling mendalam dan berpotensi paling radikal muncul langsung dari identitas kita sendiri, bukan dari upaya mengakhiri penindasan orang lain.
(Eisenstein, 1.
Walaupun di dalam narasi lahirnya politik identitas di Indonesia, sekurang-kurangnya yang terungkap dalam pidato politik Ridho Rahmadi di atas tidak terdapat frasa atau pernyataan yang secara eksplisit mengungkapkan eksklusivitas umat Muslim, tetapi ungkapan AuBagi umat Islam selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi tempat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politikAy mengumandangkan eksklusivisme itu.
Penyebutan Auumat IslamAy dalam pernyataan itu mengungkapkan maksud lahirnya Partai Ummat yaitu untuk memobilisasi gerakan sosial kolektif agar umat muslim di Indonesia tergugah untuk turut serta, bergabung, dan memproklamasikan diri sebagai bagian dari Partai Ummat.
Akan tetapi, penyebutan Auumat IslamAy dalam kalimat itu dibaca sebagai Aupemaksaan kehendakAy bagi banyak umat Muslim lain yang tidak ingin bergabung dengan Partai Ummat.
Jika dimintai tanggapan terhadap lahirnya Orong partai beridentitas islam barangkali tidak sedikit umat muslim berkebaratan bahkan mungkin menolak.
Seorang muslim.
Deddy Sitorus misalnya secara terus-terang mengkritik kehadiran Partai Ummat.
Sitorus bahkan menilai istilah politik identitas yang dihubungkan dengan Partai Ummat hanyalah eufemisme atau penghalusan dari fakta yang sesungguhnya yakni bahwa Partai Ummat sebagai partai yang berhaluan politik sara.
(Dialog di TVOne, 10 Mei 2023 berjudul AuPilpres Makin Panas.
Uji Netralitas dan Catatan Demokrasi Politik IdentitasA.
(TVOne, 2.
Pada titik inilah dilema strategi mobilisasi gerakan sosial Partai Ummat Partai Ummat terlahir dengan maksud mulia yaitu agar dengan menyebutkan diri sebagai partai beridentitas Islam, menganggap semua umat Islam di Indonesia akan tergugah atau mau bergabung.
Pendiri Partai itu lupa bahwa strategi politik tersebut justeru menjadi bumerang bagi perjuangan mereka sendiri.
Mobilisasi gerakan sosial dengan cara memakai identitas islam justeru berakhir pada bahaya penyingkiran atau penyerangan bukan hanya umat non-muslim, melainkan juga umat muslim sendiri.
Dilema Politik Pengakuan (Recognitio.
NSM menyatakan politik identitas merupakan praktik politik yang berbeda dan berupaya untuk memperluas kebebasan serta berfokus pada ekspresi identitas untuk mencari pengakuan .
atas identitas dan gaya hidup baru.
Dua kalimat pertama pada pidato politik Ridho Rahmadi mengungkapkan aspek pengakuan .
AuPartai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas.
Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Ummat, ya kami adalah politik Ay Afirmasi pengakuan .
Partai Ummat sebagai partai berhaluan politik identitas diawali seruan untuk melawan narasi atau konsep negatif tentang politik identitas.
Partai Ummat menyadari resistensi publik Indonesia terhadap gerakan politik yang menggelorakan semangat penyingkiran atau perpecahan.
Publik menilai politik identitas adalah bagian dari gerakan politik itu.
Partai Ummat menilai sebaliknya.
Menurut mereka publiklah yang telah salah menilai.
Ridho Rahmadi dalam pidatonya bahkan menyatakan narasi-narasi miring tentang politik identitas itu sebagai latah, kosong, dan menyesatkan.
Dengan cara itu Partai Ummat menjalankan hal yang dalam teori NSM disebut Aupraktik politik yang berbedaAy.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis empat arti kata AulatahAy, yaitu .
menderita sakit saraf dengan suka meniru-niru perbuatan atau ucapan orang lain, .
berlaku seperti orang gila .
isalnya karena kematian orang yang dikasih.
, .
meniru-niru sikap, perbuatan, atau kebiasaan orang atau bangsa lain, dan .
aun-daun dan sebagainya yang telah membusu.
di bawah pohon-pohon.
(Departemen Pendidikan Nasional, 2.
Berdasarkan empat arti itu terungkap tujuan Rahmadi menggunakan kata latah.
Rahmadi hendak melawan semua konsep buruk tentang politik identitas dengan mengedepankan narasi tandingan.
Walaupun, narasi tandingan itu tidak Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
terungkapkan secara eksplisit, dalam klausa Aukita akan jelaskanAy yang diulanginya sebanyak tiga kali.
Rahmadi menjanjikan pengakuan narasi tandingan itu disampaikan pada kesempatan lain.
Hal-hal pokok yang seyogianya dijelaskan dalam kesempatan yang lain itu ialah: pada posisi manakah Partai Ummat berbeda dengan partai politik atau gerakan politik lain? Kualitas nilai politik apakah yang ia perjuangkan? Bisa jadi Ridho Rahmadi hanya ingin agar publik Indonesia mengakui bahwa Partai Ummat hadir untuk meluruskan narasi atau konsep miring tentang istilah politik identitas.
Pada posisi itulah Rahmadi meletakkan praktik politik dari partai politik yang dipimpinnya.
Namun justeru, dengan cara seperti itu Rahmadi menggiring Partai Ummat pada dilema strategis.
Ia justeru mengafirmasi posisi partainya yang berkarakter memperkusi Auyang lainAy dan menjadi pemecah-belah kaum muslim.
Dilema strategi itu persis sama dengan yang dialami oleh partai berhaluan Islam di Inggris.
Peter Hopkins .
mencatat konstruksi politik identitas Muslim di Inggris ditandai dengan islamofobia.
Untuk melawan arus kebencian terhadap Islam, kaum konservatif religius Muslim lalu menggalang gerakan sosial dan menggaungkan politik identitas Islam dengan maksud agar umat Muslim bersatu.
Namun, apa yang terjadi kemudian? Dalam penelitiannya Hopkins mengungkapkan upaya penyatuan itu justeru berujung pada kaburnya identitas kolektif lintas sektoral kaum Muslim.
Politik identitas Muslim justeru memecah belah secara internal dan eksternal dan oleh karena itu kontraproduktif.
Menurut Hopkins politik identitas Muslim itu merupakan hasil manipulasi dari kaum konservatif religius Muslim.
Ia mencatat, segmentasi yang memecah belah Muslim Inggris merupakan konsekuensi dari kepemimpinan konservatif yang berpusat pada masjid.
(Hopkins, 2.
Politik pengakuan Partai Ummat akan berujung pada hasil yang relatif sama dengan yang terjadi di Inggris tersebut di atas.
Pidato politik Rahmadi menggambarkan posisi mereka sebagai yang berhaluan kanan, yakni dengan menggaungkan pentingnya jihad politik yang dimulai dari masjid.
Akan sama hasilnya dengan yang terjadi di Inggris, politik identitas Muslim di Indonesia hanya akan memecah-belah umat Muslim sendiri secara internal, dan mengancam relasi kaum Muslim dengan kelompok atau kaum non-Muslim secara eksternal.
Dilema Esensialisme Islam Menurut NSM politik identitas mengeraskan dan bukannya mendefinisikan ulang perbedaan identitas status-status yang menjadi dasar Politik identitas bahkan mengekalkan esensialisme.
Ide dasar lahirnya politik identitas adalah keinginan untuk melampaui kategori-kategori kelompok dan menyatukan berbagai kelompok atau orang-orang yang terpinggirkan, kaum yang terstigmatisasi di bawah payung sebuah identitas Penyebutan Islam dalam pidato politik Ridho Rahmadi mengkonfirmasi ide dasar ini.
Partai Ummat hendak menjadi sebuah partai pemersatu yang berkekuatan untuk mengumpulkan pelbagai elemen umat muslim.
Narasi Orong AuBagi umat Islam selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi tempat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politikAy merupakan upaya agar umat Islam menyadari tidak dipakainya masjid sebagai tempat memperkuat identitas Kalimat itu adalah narasi tentang pentingnya umat muslim memakai masjid sebagai tempat perjuangan.
Partai Ummat mau supaya masjid berfungsi sebagai tempat bagi umat Muslim melakukan jihad politik.
Latar belakang lahirnya narasi tersebut terungkap dalam pernyataan AuIni adalah proyek besar sekuralisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik.
Ay Dengan menyampaikan narasi itu.
Ridho Rahmadi bermaksud agar umat muslim secara kolektif menyadari posisi agama sebagai korban dari sekuralisme.
Yang dimaksudkan dengan agama di sini tentu saja adalah Islam.
Melalui sebuah partai beridentitas muslim dan dengan narasi islam telah jadi korban sekuralisme.
Rahmadi mempunyai cita-cita supaya Islam sekurang-kurangnya menyadari kenyataan tersebut, dan berjuang menjadi agama yang melawan sekuralisme.
Akan tetapi, apakah benar kelompok-kelompok yang diharapkan terkafer dalam narasi agama islam itu adalah kaum yang terdiskriminasi atau menjadi korban stigmatisasi? Ridho Rahmadi bermaksud agar Partai Ummat mendasarkan diri pada pengalaman ketertindasan umat muslim, yang nasibnya diperjuangkan.
Rahmadi berpatokan pada teori bahwa demokrasi liberal membutuhkan dasar perjuangan dan perasaan senasib-seperjuangan agar budaya dan masyarakat dapat berfungsi.
Namun, apakah benar demikian? Seberapa banyak umat Muslim yang menyadari kondisi tersebut? Dilema strategi politik Partai Ummat akan sama dengan yang dibahas oleh sejarawan.
Arthur Schlesinger.
Penelitian Schlesinger .
ikutip Chaudhary & Gautam Chaudhary, 2.
menunjukkan politik yang didasarkan pada marjinalisasi kelompok adalah hal yang memecah belah masyarakat sipil.
Schlesinger menilai politik identitas justeru menghambat terciptanya peluang nyata untuk mengakhiri marjinalisasi.
Schlesinger .
alam Chaudhary & Gautam Chaudhary, 2.
menulis "gerakan untuk hak-hak sipil harus mengarah pada penerimaan penuh dan integrasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan ke dalam budaya arus utama, daripada .
marjinalisasi tersebut melalui penegasan perbedaan.
" (Chaudhary & Gautam Chaudhary, 2.
Dengan mengutip pendapat Schlesinger tersebut menjadi jelas terungkap dilema strategi politik identitas.
Cita-cita mengangkat kepermukaan kondisi marjinalisasi justeru menjadi bumerang dan menjadi Ausenjata makan tuanAy bagi gerakan politik itu sendiri.
klaim bahwa karena rasisme itu nyata, dan bahwa orang-orang tetap menganggap ras sosial itu nyata .
eskipun ada penolakan ilmiah terhadap ras biologi.
, dapat membenarkan penggunaan kategori rasial dan kategori rasialisasi lainnya untuk memperbaiki ketidakadilan sosial yang didasarkan pada kategori-kategori tersebut.
Namun, ada beberapa argumen yang menentang sikap seperti itu: .
Esensialisme sosial pada dasarnya keliru.
Asian Journal of Philosophy and Religion (AJPR) Vol.
No.
2, 2024: 33-48
sehingga upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial dengan menggunakan pemikiran esensialis akan melanggengkan kesalahan tersebut dan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga.
Mengatasi ketidakadilan dengan menggunakan kategori-kategori identitas esensialis mengasumsikan bahwa orang-orang tidak beruntung terutama karena identitas mereka.
Bahkan jika, dalam konteks tertentu, pengalaman penindasan dan eksploitasi berkorelasi secara statistik dengan identitas, menggunakan kategori identitas adalah strategi yang tidak tepat dan tidak langsung untuk mengatasi eksploitasi dan penindasan.
Daripada menggunakan kategori identitas yang tetap sebagai variabel untuk keadilan sosial, kita dapat mempertimbangkan posisi relatif kontekstual, atau menggunakan variabel proseksual, yang keduanya akan lebih tepat dalam menilai hak dan kemampuan relatif untuk mencari keadilan dan hak akses.
Berusaha mengatasi ketidakadilan atas dasar identitas terkadang memaksa orang untuk mengadopsi dan menjalankan identitas yang tidak diinginkan, dan untuk memenuhi ekspektasi normatif tentang isinya.
Sebagai contoh, [.
] undang-undang khusus gender di Argentina memaksa orang-orang yang tidak sesuai dengan gender untuk memilih antara mencari keadilan dan mengekspresikan identitas mereka.
Demikian pula, pergeseran dari keadilan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan menjadi keadilan berdasarkan proses dapat menjadi solusi.
Secara keseluruhan, menggunakan identitas esensialis dalam perjuangan untuk keadilan dan perubahan politik-strategi politik identitas-berada dalam ketegangan yang tidak mudah dengan politik yang memprioritaskan redistribusi alat produksi dan mencari perubahan yang berkelanjutan dalam hubungan ekonomi.
(Kurzwelly, 2.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan teori Gerakan Sosial Baru diketahui identitas kolektif dari partai politik berhaluan politik identitas memang diperlukan untuk memobilisasi gerakan sosial.
Dalam hal ini ekspresi identitas dipakai sebagai strategi politik, sehingga pada akhirnya identitas kolektif itu dapat menjadi tujuan aktivisme gerakan sosial.
Akan tetapi, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural, multietnis, multiras, multiagama kehadiran partai politik seperti itu kotradiktif dan bermasalah sebab mengancam persatuan bangsa.
Dari sudut pandang teori NSM, mobilisasi gerakan sosial memang dapat dipicu oleh gerakan politik berbasis identitas kolektif seperti yang dicanangkan Partai Ummat.
Namun, teori yang sama juga menegaskan adanya dilema strategi dari mobilisasi gerakan sosial seperti itu.
Di dalam artikel ini dijelaskan tiga dilema strategi tersebut, yakni .
dilema mobilisasi gerakan sosial.
Identitas kolektif termasuk yang berkedok agama sebagai dasar pengorganisasian sebuah gerakan sosial justeru menjadi dasar penindasan, persekusi, dan pengeksploitasian.
Dilema politik pengakuan .
Dalam pidato politik ketua umum DPP Partai Ummat terungkap politik pengakuan, yakni afirmasi diri sebagai partai berhaluan kanan dengan menggaungkan pentingnya jihad politik dilakukan di masjid-masjid, tetapi dari sudut pandang teori NSM diketahui gerakan sosial seperti itu akan memecah45 Orong belah umat Muslim sendiri secara internal, dan mengancam relasi kaum Muslim dengan kelompok atau kaum non-Muslim secara eksternal.
Dilema esensialisme Islam.
Menggunakan kategori identitas adalah strategi yang tidak tepat dan tidak langsung untuk mengatasi eksploitasi dan penindasan.
Berusaha mengatasi ketidakadilan atas dasar identitas terkadang memaksa orang untuk mengadopsi dan menjalankan identitas yang tidak diinginkan, dan untuk memenuhi ekspektasi normatif tentang isinya.
Menggunakan identitas esensialis dalam perjuangan untuk keadilan dan perubahan politikstrategi politik identitas-berada dalam ketegangan yang tidak mudah dengan politik yang memprioritaskan redistribusi alat produksi dan mencari perubahan yang berkelanjutan dalam hubungan ekonomi.
ADVANCED RESEARCH
The researcher realizes that, given the limited knowledge and abilities of the researchers themselves, there are still many shortcomings in terms of language, writing, and presentation form.
Therefore, the researcher expects constructive criticism and suggestions from various parties in order to make the article better.
REFERENCES