THE IMPLEMENTATION OF BALANGAN REGENT REGULATION (PERBUP)
NUMBER 91 OF 2021 CONCERNING FREE PUBLIC TRANSPORTATION
(A CASE STUDY OF THE SANGGAM TRANSPORTATION SERVICE)
Saidah Hasbiyah1.
Jumadi2.
Widia Wati 3 Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai e-mail: awdyyaa@gmail.
Submitted: 16/8/2025.
Revised: 23/8/2025.
Accepted: 24/8/2025.
ABSTRAK
Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan menghidupkan kembali peran transportasi umum di Kabupaten Balangan, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Angkutan Umum Gratis.
Meskipun kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung mobilitas warga serta mengurangi kemacetan dan polusi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.
Beberapa kendala yang teridentifikasi meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan, keterbatasan jumlah armada dan fasilitas penunjang, serta kurangnya sinergi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan awal.
Dibutuhkan strategi peningkatan efektivitas, seperti penyelenggaraan sosialisasi yang konsisten, penambahan armada yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan transportasi umum gratis.
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberi dampak nyata dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik bagi masyarakat Balangan.
Kata kunci: Transportasi umum, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat.
ABSTRACT
In an effort to reduce public dependence on private vehicles and to revitalize the use of public transportation in Balangan Regency, the local government enacted Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation.
While the policy is intended to enhance accessibility, ease congestion, and provide affordable mobility options, its implementation has encountered notable challenges.
These include low public engagement, inadequate numbers of operational fleets and supporting infrastructure, and limited inter-agency coordination and public communication.
This study applies a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, field observations, and document analysis to assess the policy's execution.
The results indicate that the implementation has yet to reach its full potential.
Several improvements are needed, such as consistent public outreach campaigns, expansion of transportation fleets and facilities, and stronger efforts to raise public awareness regarding the benefits of utilizing free public transit services.
Strengthening these aspects could significantly contribute to increased program effectiveness and help foster a shift in community transportation behavior toward more sustainable Keywords: public transportation, policy implementation, public awareness.
PENDAHULUA1N
Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang pembangunan wilayah.
Selain itu, transportasi juga berperan vital dalam menunjang aktivitas harian masyarakat, seperti Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 108 keperluan sekolah, pekerjaan, maupun kegiatan lain yang memerlukan mobilitas jarak jauh agar lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama (Siregar, 2.
Pada dasarnya, angkutan umum merupakan salah satu sarana alternatif yang mampu menekan angka kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
Dalam konteks ini, penyediaan angkutan umum secara gratis dianggap sebagai solusi strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan lalu lintas.
Tak hanya itu, penggunaan angkutan umum turut berkontribusi terhadap pengurangan angka kecelakaan dan pencemaran udara, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi (Sinaga et al.
, 2.
Angkutan umum sendiri merupakan moda transportasi yang disediakan baik oleh sektor swasta maupun pemerintah dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
Biasanya, moda ini tersedia di lokasi publik seperti pasar atau terminal.
Sayangnya, dalam praktiknya, jumlah pengguna angkutan umum cenderung menurun.
Hal ini disebabkan oleh semakin mudahnya akses kepemilikan kendaraan pribadi serta rendahnya minat masyarakat yang didorong oleh berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan dan fleksibilitas (Sitorus, 2.
Pada 30 September 2021.
Pemerintah Kabupaten Balangan meresmikan Peraturan Bupati (Perbu.
Nomor 91 Tahun 2021 tentang penyediaan layanan angkutan umum gratis.
Peraturan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang aman, nyaman, dan terjangkau, serta sebagai upaya peningkatan kualitas layanan angkutan umum di wilayah tersebut.
Dalam Pasal 1 ayat .
peraturan ini disebutkan bahwa regulasi tersebut bertujuan menghidupkan kembali penyelenggaraan transportasi umum dan trayek lokal.
Sementara itu, ayat .
menegaskan tujuan untuk menjamin ketersediaan sarana transportasi umum di seluruh trayek daerah (Anonim, 2.
Tentu saja, pelaksanaan peraturan ini memerlukan proses panjang, mulai dari tahap perumusan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.
Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan ketepatan sasaran dari kebijakan tersebut, serta apakah perlu dilakukan penyesuaian kebijakan untuk masa mendatang (Sitorus, 2.
Peraturan ini mengatur tiga trayek utama angkutan umum gratis, yaitu: (Agustina et al.
, 2.
ParinginAeJuaiAeHalong .
00Ae17.
00 WITA)
ParinginAeParingin SelatanAeAwayanAeTebing Tinggi .
00Ae17.
00 WITA)
ParinginAeLampihongAeBatumandi .
00Ae17.
00 WITA)
Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain:
Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, khususnya dari kelompok sasaran seperti pekerja dan masyarakat umum.
Banyak warga yang masih enggan memanfaatkan layanan ini karena terbiasa menggunakan kendaraan pribadi yang dianggap lebih nyaman dan fleksibel.
Kondisi ini Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 109 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mendorong perubahan pola transportasi masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan.
Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama terkait informasi teknis, jadwal, dan perubahan operasional yang tidak disampaikan secara merata, sehingga masyarakat kurang memahami prosedur penggunaan layanan.
Fasilitas pendukung yang belum memadai, seperti tidak tersedianya halte pada titik-titik strategis yang berpotensi meningkatkan minat masyarakat.
Sosialisasi yang terbatas hanya melalui media sosial, menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui informasi terkait layanan, terutama mereka yang kurang mengakses media digital.
Pelaksanaan Perbup ini tentu melibatkan masyarakat Kabupaten Balangan sebagai sasaran Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pemerintah daerah guna mengevaluasi serta memperbaiki pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengamati, mewawancarai, dan menggali pandangan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, guna mendeskripsikan sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Angkutan Umum Gratis (Angkutan Sangga.
di Kabupaten Balangan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, ataukah masih perlu perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Balangan.
Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wilayah penerapan kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang layanan Angkutan Umum Gratis.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terkait implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam dengan informan yang dianggap mengetahui secara langsung pelaksanaan kebijakan, observasi langsung terhadap kondisi di lapangan, serta pengumpulan dokumen yang relevan sebagai data pendukung.
Penelitian ini melibatkan 10 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian.
Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, reduksi data untuk menyaring informasi penting dari data yang diperoleh.
kedua, penyajian data dalam bentuk sistematis guna mempermudah proses interpretasi.
dan ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 110 Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti menerapkan sejumlah teknik verifikasi, antara lain dengan memperpanjang waktu pengamatan di lapangan, meningkatkan ketekunan dalam proses pengumpulan dan pengecekan data, menggunakan berbagai sumber informasi untuk triangulasi, serta melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian dan keakuratan data yang diperoleh (Muhiddin, 2.
PEMBAHASAN
Dalam membahas implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Layanan Angkutan Umum Gratis (Studi Kasus Angkutan Sangga.
, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C.
Edward i sebagai acuan utama dalam analisis.
Menurut Edward i, keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat komponen utama yang saling berkaitan.
Keempat elemen tersebut meliputi:
Komunikasi Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C.
Edwards i, komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Komunikasi di sini mencakup proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
Informasi yang disampaikan harus jelas, tepat, dan konsisten agar dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana dan masyarakat.
Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021, komunikasi masih menjadi kendala karena sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.
Edwards menegaskan bahwa agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif, komunikasi perlu dilakukan dengan cara yang jelas, konsisten, memadai dari segi jumlah, serta bersifat dua Kejelasan menjadi penting agar pelaksana benar-benar memahami maksud dan langkahlangkah pelaksanaan kebijakan.
Apabila pesan yang disampaikan kurang jelas atau mengandung ambiguitas, pelaksana berisiko salah mengartikan substansi kebijakan.
Selain itu, konsistensi juga sangat penting karena jika terdapat ketidaksesuaian atau kontradiksi dalam instruksi, hal tersebut dapat menyebabkan kebingungan saat kebijakan dijalankan.
(Primasworo et al.
, 2.
Selain itu, komunikasi harus mencakup informasi yang memadai, artinya pelaksana perlu mendapatkan informasi yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tidak berlebihan sehingga membingungkan.
Diperlukan pula adanya arus informasi yang bersifat dua arah.
artinya, pelaksana kebijakan tidak hanya sekadar menerima instruksi, tetapi juga perlu menyampaikan umpan balik terkait kendala maupun kondisi nyata yang mereka temui di lapangan.
Dengan demikian.
Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 111 komunikasi yang baik berperan sebagai penghubung penting antara tahap perumusan dan tahap pelaksanaan kebijakan.
Jika aspek komunikasi ini diabaikan, maka meskipun kebijakan sudah dirancang dengan sangat baik, risiko kegagalan dalam implementasinya akan tetap tinggi (Effendi, 2.
Pemahaman masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 tentang kebijakan angkutan gratis Sanggam masih belum optimal.
Banyak warga belum mengetahui secara jelas isi program, termasuk jadwal operasional, hari layanan, lokasi halte, dan prosedur penggunaan.
Informasi yang mereka terima sebagian besar bersumber dari media sosial atau percakapan antarwarga, bukan dari kanal resmi, sehingga seringkali tidak lengkap atau keliru.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam memanfaatkan layanan.
Hal ini bertentangan dengan pendapat Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menegaskan bahwa komunikasi berperan penting dalam proses implementasi kebijakan, di mana keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana dan pihak sasaran memahami isi kebijakan (Thierbach et al.
, 2.
Sosialisasi Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 mengenai kebijakan Angkutan Gratis Sanggam telah terlaksana dengan cukup baik.
Upaya penyebarluasan informasi tersebut telah mencakup sebagian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.
Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C.
Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menyebutkan bahwa salah satu variabel penentu keberhasilan implementasi adalah komunikasi.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh sejauh mana pemahaman implementor dan kelompok sasaran terhadap isi Tujuan dan sasaran kebijakan harus dapat disampaikan secara tepat agar tidak menimbulkan distorsi dalam implementasi (Thierbach et al.
, 2.
Kejelasan aturan dan prosedur Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui untuk kejelasan prosedur dan aturan telah dijelaskan kepada pihak operator maupun pengemudi, secara umum untuk aturan dan prosedur pelaksanaan program Angkutan Gratis Sanggam telah disusun dan dijelaskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan kepada pihak pelaksana.
Dari sisi internal, seperti pengemudi dan petugas pelaksana, pemahaman terhadap prosedur operasional dinilai sudah Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 112 cukup jelas.
Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
Kerjasama antara pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan operator Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah.
Dinas Perhubungan, dan operator angkutan dalam implementasi program Angkutan Umum Gratis Sanggam belum optimal secara struktural, koordinasi antar Dinas Perhubungan dengan operator cenderung bersifat terbatas dan internal karena anggotanya hanya terdiri dari Dinas Perhubungan sendiri yang terbagi menjadi operator sekaligus regulator, yang mana seharusnya untuk peran operator dalam program tersebut lebih tepat untuk ditangani oleh pihak ketiga baik pihak swasta atau perorang, itu tentunya membuat kinerja tidak efisien.
Dari hasil penelitian tersebut diketahui jika hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah komunikasi yakni keberhasilan implementasi kebijakan itu berdasarkan dari bagaimana pemahaman dari implementor dan kelompok sasaran kebijakan tersebut.
(SaThierbach et al.
, 2.
Sumber Daya Sumber daya merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan ketika diimplementasikan.
Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, tetapi juga mencakup berbagai komponen penting lainnya, seperti ketersediaan informasi yang memadai, kemampuan atau keahlian dari pihak yang terlibat, jumlah personel yang cukup, serta fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.
Dalam konteks pelaksanaan program Angkutan Gratis Sanggam yang diterapkan di Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021, peran sumber daya ini tampak sangat menonjol.
Pemerintah Kabupaten Balangan, melalui Dinas Perhubungan selaku pelaksana teknis utama, telah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan armada kendaraan yang menjadi sarana pokok untuk merealisasikan kebijakan ini.
Penyediaan armada ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan bahwa layanan angkutan gratis dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan lebih baik.
Selain fasilitas fisik, sumber daya informasi juga sangat penting.
Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai mengenai trayek, jadwal keberangkatan, dan peraturan dalam menggunakan layanan ini.
Tanpa informasi yang jelas dan tersampaikan secara luas, masyarakat tidak akan mampu memanfaatkan kebijakan ini secara optimal.
Di sisi lain, sumber daya manusia Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 113 juga menjadi faktor penting.
Petugas lapangan, sopir, dan pengelola trayek harus memiliki keahlian dan jumlah yang memadai agar pelaksanaan program berjalan lancar.
Jika kekurangan personel atau kurangnya kompetensi terjadi, maka kualitas layanan akan menurun, dan tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal.
Dengan demikian, keberhasilan program Angkutan Gratis Sanggam sangat ditentukan oleh seberapa lengkap dan siap sumber daya yang disediakan, sejalan dengan pemikiran Edwards bahwa ketersediaan sumber daya adalah pondasi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif (Widiatmika, 2.
Jumlah tenaga kerja Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa jumlah tenaga kerja khususnya tenaga pengemudi dalam implementasi program tersebut terbilang masih kurang optimal, keterbatasan tenaga kerja masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi implementasi.
(IIWidiatmika, 2.
Hal ini tidak selaras dengan teori yang disampaikan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menekankan pentingnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan.
Meskipun substansi kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan terbuka, pelaksanaan di lapangan tetap tidak akan optimal apabila pelaksana kekurangan sumber daya.
Sumber daya tersebut mencakup kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan dana, serta fasilitas pendukung lainnya (Jurnal, n.
Jumlah dan kondisi armada Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diketahui bahwa jumlah Angkutan Sanggam terdapat 3 unit dengan jenis AVP kondisi baru yang mana unit-unit tersebut sudah dimodifikasi agar bisa menampung penumpang yang lebih banyak, kondisi mobil nyaman dengan berbagai fasilitas pendukung seperti AC, dan hiburan kecil seperti musik yang menambah kenyamanan penumpang.
Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
Fasilitas pendukung Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa fasilitas pendukung program Angkutan Umum Gratis Sanggam di Kabupaten Balangan masih sangat terbatas dan belum memadai.
Hal ini tentu belum sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah sumber daya.
Meskipun isi Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 114 kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan transparan, apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk menerapkannya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal.
Sumber daya inilah yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, yaitu kompetensi pelaksana, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana fisik yang memadai (SKI, 2.
Struktur Birokrasi Dalam menjalankan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan, pemahaman mendalam terhadap setiap tahap atau proses implementasi tentu melibatkan seluruh unsur pemerintahan serta berbagai pihak terkait, baik dari sektor publik maupun swasta secara kolektif.
Struktur birokrasi sendiri berfungsi sebagai kerangka organisasi yang menentukan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta penerapan akuntabilitas dan pengawasan.
Dalam pelaksanaan Program Angkutan Gratis Sanggam, struktur birokrasi ini dikendalikan terutama oleh Dinas Perhubungan (Dishu.
Kabupaten Balangan sebagai instansi teknis utama.
Dishub memegang tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan rute trayek, pengadaan serta pengoperasian armada, hingga pelaksanaan evaluasi terhadap layanan yang diberikan.
(Selatan, 2.
Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Balangan, mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati, yang kemudian dilanjutkan dengan delegasi tugas teknis kepada Dinas Perhubungan.
Dalam struktur birokrasi tersebut, sangat penting untuk memiliki pembagian tugas yang jelas dan terorganisir, mulai dari tim perencanaan, pengadaan armada, pengelolaan sopir, pemeliharaan kendaraan, hingga unit yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat.
Setiap bagian atau sub-bidang dalam Dinas Perhubungan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, yang harus saling mendukung untuk memastikan kelancaran implementasi Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan baik.
Misalnya, jika ada kendala teknis di lapangan, maka struktur birokrasi yang responsif harus mampu mengambil keputusan cepat melalui jalur yang sudah ditentukan, tanpa prosedur yang terlalu berbelit.
Selain itu, sistem pelaporan dan evaluasi juga penting agar program ini bisa terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
(Sugiyono, 2.
Kejelasan mekanisme Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan belum jelasnya pembagian peran antara fungsi regulator dan operator di tubuh Dinas Perhubungan.
Kondisi ini menyebabkan mekanisme layanan di lapangan belum berjalan secara Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penyesuaian teknis serta Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 115 pelibatan pihak ketiga agar Dinas Perhubungan dapat lebih fokus pada fungsi pengawasan dan Hal ini belum sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah struktur birokrasi.
Dalam hal ini, struktur birokrasi berperan dalam mengimplementasikan kebijakan serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai proses atau tahapan implementasinya.
Tahapan ini tentunya melibatkan seluruh elemen dalam pemerintahan atau para pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta maupun publik secara kolektif.
Kesesuaian kebijakan dengan aturan hukum Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, namun masih menghadapi tantangan teknis yang memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian lebih lanjut guna mencapai efektivitas yang maksimal.
Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah struktur birokrasi.
Struktur birokrasi berperan dalam melaksanakan kebijakan, serta memiliki pengetahuan yang memadai terhadap proses dan tahapan implementasinya.
Dalam tahapan ini, tentu melibatkan berbagai elemen pemerintahan maupun pemangku kepentingan dari sektor swasta dan publik secara Disposisi atau Sikap Pelaksana Disposisi merupakan karakter atau sifat khas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, komitmen, konsistensi, serta sikap demokratis.
Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C.
Edwards i, sikap atau disposisi implementor merupakan variabel keempat yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Disposisi ini mencakup kemauan .
, pemahaman, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Seorang pelaksana mungkin telah memiliki sumber daya, informasi, serta struktur organisasi yang mendukung, namun tanpa sikap positif terhadap kebijakan tersebut, proses implementasinya tidak akan berjalan secara efektif.
Komitmen pelaksana Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengawal Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 116 pelaksanaan program Angkutan Umum Gratis Sanggam sebagai wujud pelaksanaan amanat kebijakan dan bentuk pelayanan publik.
Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
, yang menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah disposisi atau sikap pelaksana, yakni watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, konsistensi, serta sifat demokratis.
Tanggung jawab pelaksana program Meskipun tanggung jawab pelaksana telah dijalankan dengan baik, peningkatan dalam cakupan layanan serta fasilitas pendukung tetap diperlukan agar program ini dapat diakses secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan telah memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab pelaksana secara cukup rinci dan jelas.
Temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Edward i dalam Dian Suluh Kusuma Dewi .
SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Angkutan Gratis Sangga.
tergolong belum optimal dilihat dari beberapa indikator, yakni:
Pertama, dari aspek komunikasi, tingkat pemahaman masyarakat masih kurang optimal karena informasi belum merata, meskipun sosialisasi melalui media sosial tergolong cukup Kejelasan aturan pelaksanaan bagi pelaksana sudah optimal, namun kerja sama antar instansi masih terbatas karena Dinas Perhubungan merangkap sebagai regulator dan operator.
Kedua, dari aspek sumber daya, jumlah tenaga kerja dan armada masih kurang, meskipun kondisi armada baik.
Fasilitas pendukung seperti halte dan terminal dinilai belum memadai dan beberapa dalam kondisi yang tidak terawat, terutama di kecamatan-kecamatan luar pusat kota.
Ketiga, dari aspek struktur birokrasi, kebijakan telah sesuai aturan, namun mekanisme pelaksanaan di lapangan masih belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan peran ganda Dinas Perhubungan.
Saidah Hasbiyah.
Jumadi.
Widia Wati | The Implementation of A| 117 Keempat, dari aspek sikap pelaksana, komitmen dan tanggung jawab pelaksana tergolong baik dan sesuai arahan, meskipun masih memerlukan dukungan struktural dan operasional yang lebih kuat.
Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Implementasi kebijakan angkutan umum gratis di Kabupaten Balangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi George C.
Edwards i, yaitu:
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan angkutan umum gratis di Kabupaten Balangan terutama terletak pada sikap atau disposisi pelaksana.
Dinas Perhubungan sebagai pelaksana utama menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
Pelaksana tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan menjaga keberlanjutan program.
Selain itu, dari segi komunikasi, pemanfaatan media sosial seperti Instagram.
TikTok, dan WhatsApp menjadi strategi efektif dalam menjangkau masyarakat perkotaan dan generasi muda.
Hal ini mempermudah penyebaran informasi mengenai program, sekaligus meningkatkan visibilitas dan kesadaran publik terhadap keberadaan layanan angkutan gratis Sanggam.
(Gerindra, 1.
Sementara itu, faktor penghambat yang cukup dominan mencakup aspek sumber daya, dan struktur birokrasi.
Dari sisi sumber daya, kurangnya jumlah tenaga kerja yang tersedia, halte dan terminal yang tidak terawat, serta belum tersedianya halte dan terminal yang layak di berbagai kecamatan menjadi kendala serius dalam menjangkau seluruh wilayah pelayanan.
Selain itu, struktur birokrasi yang belum ideal, di mana Dinas Perhubungan merangkap peran sebagai regulator dan operator, menimbulkan beban kerja yang tinggi dan menghambat efektivitas koordinasi, evaluasi, dan pengawasan program.
DAFTAR PUSTAKA