JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746
eISSN: 2615-3491
THE IMPACT OF PROVINCIAL MINIMUM WAGE ON POVERTY IN JAMBI
PROVINCE: THE MODERATING ROLE OF THE OPEN UNEMPLOYMENT RATE"
Adi Putra.
Universitas Muhammadiyah Jambi.
adiputra@umjambi.
Faradilla Herlin.
Universitas Muhammadiyah Jambi.
herlinfaradilla@gmail.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, dengan mempertimbangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel moderasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2014Ae2023.
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) yang dijalankan melalui perangkat lunak SPSS.
Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa UMP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar -0,052 dan nilai signifikansi 0,032.
Artinya, kenaikan UMP cenderung menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
Namun, ketika variabel moderasi TPT dimasukkan ke dalam model, hasil regresi menunjukkan bahwa TPT tidak secara signifikan memperkuat atau melemahkan pengaruh UMP terhadap kemiskinan, dengan nilai signifikansi di atas 0,05.
Temuan ini mencerminkan bahwa kebijakan UMP saja belum cukup untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan tanpa disertai perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
Hasil ini didukung oleh teori pasar tenaga kerja dualistik Lewis .
dan segmentasi pasar tenaga kerja Doeringer & Piore .
, yang menyatakan bahwa peningkatan upah harus diiringi oleh penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas agar efektif mengurangi kemiskinan.
Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah perlu mengintegrasikan peningkatan UMP dengan reformasi ketenagakerjaan, program pelatihan vokasi, dan penciptaan lapangan kerja Kata kunci: Upah Minimum.
Kemiskinan.
Pengangguran Terbuka.
Pasar Tenaga Kerja.
PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya strategis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.
Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pendapatan, dan pengurangan angka kemiskinan.
Namun, dalam praktiknya, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Salah satu faktor krusial yang UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 119 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 dapat mempengaruhi dinamika kemiskinan adalah kebijakan upah minimum, yang secara langsung berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan daya beli mereka.
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah kabupaten dan Provinsi untuk menjamin perlindungan penghasilan pekerja agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
UMP ditetapkan setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan variabel lain yang relevan.
Kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menekan angka kemiskinan.
Teori minimum wage dari pandangan teoritis George Stigler pada tahun 1995 menyatakan bahwa upah minimum yang ditetapkan secara tepat dapat meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan berpotensi mengurangi kemiskinan jika didukung oleh kondisi pasar tenaga kerja yang sehat.
Di sisi lain, kebijakan UMP juga memiliki efek ambivalen terhadap ketenagakerjaan .
Dalam konteks ekonomi makro, kenaikan UMP dapat menimbulkan efek substitusi tenaga kerja dengan teknologi atau pengurangan jumlah pekerja, yang kemudian menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka.
Hal ini sejalan dengan Theory of Efficiency Wage dirujuk pada teori klasik Shapiro & Stiglitz pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa pemberian upah yang lebih tinggi bisa meningkatkan produktivitas, tetapi juga bisa mendorong perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk menghemat biaya operasional .
Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik di Provinsi Jambi angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang periode 2014 hingga 2023 mengalami fluktuasi dalam, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 menjadi 288,10 ribu jiwa akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial (PPKM) yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja.
Namun, angka ini kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 280,68 ribu jiwa.
Rata-rata angka kemiskinan selama satu dekade terakhir tercatat sekitar 285 ribu jiwa.
Di sisi lain, angka pengangguran terbuka di Jambi juga mengalami perubahan, dari 5,08% pada 2014, meningkat menjadi 5,13% pada 2020, dan kembali turun menjadi 4,53% pada 2023.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun UMP di Provinsi Jambi terus meningkat dari Rp1.
230 pada UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 120 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 2014 menjadi Rp2.
033 pada 2023, fenomena kemiskinan tidak serta-merta mengalami penurunan yang signifikan dan stabil.
Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas kebijakan UMP dalam menurunkan kemiskinan, khususnya ketika variabel pengangguran terbuka berpotensi menjadi faktor yang memperlemah atau memperkuat pengaruh UMP terhadap kemiskinan.
Pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan sosial juga sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja, termasuk tingkat pengangguran sebagaimana pernyataan dikemukakan oleh .
Dimana upah minimum memang dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja dan mengurangi ketidakamanan kerja .
mployment precarit.
Namun, efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada struktur dan kondisi pasar tenaga kerja terutama keberadaan sektor informal dan tingkat pengangguran yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan itu menyasar mereka yang membutuhkan Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan moderated regression analysis (MRA) untuk mengetahui bagaimana pengaruh UMP terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dimoderasi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka.
Dengan perspektif moderasi ini, penelitian tidak hanya mengukur hubungan langsung antara upah dan kemiskinan, tetapi juga mengeksplorasi sejauh mana pengangguran sebagai variabel eksternal dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan tersebut.
Model ini mengacu pada pendekatan dari Baron dan Kenny yang menekankan pentingnya mengidentifikasi variabel moderator dalam hubungan kausal antar variabel .
Studi ini juga menanggapi pandangan yang menyebutkan bahwa upah minimum yang rendah, rendahnya kualitas hidup, dan meningkatnya pengangguran merupakan penyebab utama kemiskinan .
Pertumbuhan ekonomi inklusif juga sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang adaptif, oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap hubungan antara UMP, pengangguran, dan kemiskinan menjadi penting khususnya di daerah seperti Provinsi Jambi yang memiliki karakteristik demografis dan struktural ekonomi yang khas .
Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan dalam memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap perumusan kebijakan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 121 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 upah minimum dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengacu pada hasil penelitian ini dalam menetapkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal upah, tetapi juga memperhatikan daya serap tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran.
Penelitian ini juga memberikan landasan ilmiah bagi akademisi dan pengambil kebijakan untuk memahami kompleksitas hubungan antara kebijakan ekonomi mikro dan kondisi sosial masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama penelitian yaitu:
Bagaimana Upah
Minimum
Provinsi
(UMP),
Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2014Ae2023? Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi dalam periode tersebut? Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka memoderasi pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi? METODOLOGI Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian secara objektif melalui data numerik.
Pendekatan ini berlandaskan pada filosofi positivisme, di mana fenomena sosial dapat diukur secara sistematis dan diuji menggunakan analisis statistik .
Penelitian kuantitatif dilakukan pada populasi atau sampel tertentu dan melibatkan penggunaan instrumen kuantitatif yang menghasilkan data berbentuk angka.
Seluruh data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan .
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh secara tidak langsung dari sumber Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup data tingkat pengangguran terbuka.
Upah Minimum Provinsi, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode tahun 2014 hingga 2023.
Data ini UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 122 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 dipilih karena mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi fokus penelitian.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi pustaka dan dokumentasi.
Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, termasuk referensi daring yang terpercaya.
Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data statistik yang dipublikasikan oleh BPS, khususnya yang berkaitan dengan indikator pengangguran, upah minimum, dan kemiskinan di Provinsi Jambi.
Data ini kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam analisis.
Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS.
Analisis data dalam penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi, termasuk Moderated Regression Analysis (MRA).
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data secara ringkas dan sistematis tanpa melakukan generalisasi.
Dalam tahap ini hasil analisis tingkat pertumbuhan disajikan dalam bentuk tabel, grafik.
Selanjutnya, untuk melihat hubungan antar variabel, digunakan analisis regresi linier sederhana.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan.
Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: Y= 1X1 e, dimana Y: Tingkat kemiskinan.
Konstanta.
1: Koefisien regresi.
X1: Upah Minimum Provinsi (UMP) serta e: Error Untuk menguji hipotesis yang melibatkan pengaruh variabel moderator, digunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA).
Dalam hal ini, tingkat pengangguran terbuka berperan sebagai variabel moderasi, yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara UMP dan kemiskinan.
Model regresi yang digunakan untuk uji MRA adalah sebagai berikut:
Y= 1X1 2Z 3(X1yZ) e Keterangan:
: Tingkat Kemiskinan (TK) : Upah Minimum Provinsi (UMP) : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1,2,3 : Koefisien regresi
: Error
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 123 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Uji hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi dengan taraf signifikansi sebesar 5% ( = 0,.
Apabila nilai signifikansi hasil uji < 0,05, maka hipotesis alternatif (H.
diterima, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis nol (HCA) diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
Selain itu, digunakan juga uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
Kriteria uji t jika nilai signifikansi > 0,05 maka HCA diterima dan tidak terdapat pengaruh signifikan dan jika nilai signifikansi O 0,05 maka HCA ditolak dan terdapat pengaruh yang HASIL Analisis Deskriptif Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
Penurunan ini juga terjadi meski jumlah pengangguran bertambah.
Sebab, ternyata jumlah pencari kerja yang akhirnya mendapat pekerjaan jauh lebih banyak dari pengangguran.
Berikut adalah perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi selama 2014-2023.
Grafik perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi selama satu dekade terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis.
TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.
Berdasarkan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 124 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 data BPS.
TPT tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,66%, sedikit naik dari tahun 2020 .
,49%), yang dipengaruhi dampak lanjutan pandemi COVID-19.
Pandemi menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, terutama sektor informal dan UMKM, sehingga banyak tenaga kerja mengalami PHK dan kesulitan memperoleh pekerjaan.
Sebaliknya, tahun 2017 mencatat TPT terendah sebesar 5,55%, mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang membaik, kemungkinan didorong oleh pemulihan sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
Lonjakan TPT tertinggi secara laju perubahan terjadi pada 2020 dengan peningkatan 56,10%, menggambarkan dampak langsung pandemi.
Sementara penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 sebesar 27,74%, yang menunjukkan kemungkinan keberhasilan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, termasuk melalui program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya.
Secara keseluruhan, data TPT menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesiapan sektor industri lokal.
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah.
Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum.
Upah minimum dapat ditetapkan di Provinsi dan di Kabuapaten atau Provinsi atau sering kita sebut dengan dengan Upah Minimum Provinsi.
Berikut adalah perkembangan UMP Provinsi Jambi .
4Ae2.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 125 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Tren Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi .
3Ae2.
menunjukkan pola yang UMP mengalami kenaikan konsisten setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8,55%, tertinggi pada 2014 .
,56%) dan terendah pada 2021 .
,72%).
Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi pendapatan minimum pekerja.
Sementara itu.
TPT menunjukkan fluktuasi tajam, dengan angka tertinggi pada 2021 .
,66%) dan terendah pada 2017 .
,55%).
Lonjakan signifikan terjadi pada 2020Ae2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan ekonomi dan banyaknya PHK.
Namun, peningkatan UMP tidak selalu diikuti penurunan TPT.
Contohnya, pada 2015 UMP naik 13,83% tetapi TPT justru turun drastis, sedangkan pada 2020 UMP naik 8,51% namun TPT melonjak 56,10%.
Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa UMP bukan satu-satunya faktor penentu pengangguran.
Faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kondisi makroekonomi turut berpengaruh.
Oleh karena itu, analisis regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) diperlukan untuk memahami hubungan kompleks antara UMP dan kemiskinan dengan mempertimbangkan TPT sebagai variabel moderasi.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kemiskinan .
merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal.
Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Suharto, 2.
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi.
Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu.
Berikut adalah perkembangan kemiskinan Provinsi Jambi periode tahun 2014-2023.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 126 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Berdasarkan grafik diatas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama 2014Ae2023 menunjukkan tren penurunan, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,08% per tahun.
Jumlah penduduk miskin menurun dari 281,75 ribu jiwa pada 2014 menjadi 280,68 ribu jiwa pada 2023.
Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, termasuk perbaikan pendapatan masyarakat.
Membaiknya harga komoditas seperti karet dan kelapa sawit meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha.
Selain itu, perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil Analisis Regresi Linear Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mendapatkan besaran tingkat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent.
Hasil analisis regresi didapatkan hasil analisis regresi Coefficients pengaruh UMP terhadap TK di Provinsi Jambi periode tahun 2014-2023 seperti pada Tabel berikut ini:
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Std.
Error Beta 1 (Constan.
Upah Minimum Provinsi -0,052 Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan Sig.
Hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) di Provinsi Jambi selama periode 2014Ae2023.
Nilai koefisien regresi (B) untuk UMP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 127 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 adalah -0,052 dengan nilai signifikansi (Sig.
) sebesar 0,032, yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05.
Ini berarti secara statistik.
UMP berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
Adapun nilai Beta sebesar -0,343 menunjukkan bahwa hubungan antara UMP dan TK bersifat negatif, yakni ketika UMP meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung Sementara itu, nilai t-hitung sebesar -1,032 masih dalam batas toleransi statistik meskipun relatif rendah, namun karena nilai sig.
< 0,05, maka hipotesis alternatif dapat diterima: terdapat pengaruh signifikan UMP terhadap tingkat kemiskinan.
Secara teori, hasil ini konsisten dengan pendekatan teori distribusi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketika pemerintah menaikkan upah minimum, maka daya beli pekerja formal di level bawah ikut meningkat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.
Hal ini, dalam jangka panjang, dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan .
Peningkatan upah minimum juga tidak selalu berdampak negatif terhadap pasar tenaga kerja jika diterapkan dalam konteks ekonomi yang tepat, melainkan dapat memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial .
Selanjutnya kebijakan upah minimum di Indonesia juga ditujukan sebagai instrumen untuk melindungi pekerja miskin, dan secara tidak langsung juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan.
Penurunan kemiskinan yang terjadi seiring dengan naiknya UMP di Provinsi Jambi dapat menjadi bukti bahwa kebijakan ini bekerja secara efektif dalam konteks lokal, meskipun besarnya pengaruh masih tergolong sedang .
Namun demikian, penting dicatat bahwa nilai koefisien UMP (-0,.
tergolong kecil.
Ini mengindikasikan bahwa meskipun arah pengaruhnya benar, peningkatan UMP sendiri tidak cukup besar untuk secara drastis menurunkan Artinya, terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif, tingkat pendidikan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta stabilitas harga .
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 128 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Std.
Error of the Model R Square Adjusted R Square Estimate Predictors: (Constan.
UMP Nilai R Square (RA) = 0,11,8 atau 11,8% Nilai R Square menunjukkan koefisien determinasi, yaitu seberapa besar variasi dalam variabel terikat (TK) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (UMP).
Dalam hal ini, hanya 11,8% variasi TK dapat dijelaskan oleh UMP.
Artinya, hubungan antara UMP dan TK sangat lemah, dan UMP bukanlah faktor dominan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
Interpretasi Makna R Square yang rendah sisa pengaruh sebesar 88,2% dijelaskan oleh .
faktor-faktor lain di luar UMP yang tidak dimasukkan dalam model ini seperti pertumbuhan ekonomi daerah, investasi dan iklim usaha, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, perubahan struktur lapangan kerja, mobilitas tenaga kerja dan migrasi, kebijakan industri dan ketenagakerjaan, serta dampak pandemi COVID-19 khususnya pada tahun 2020Ae2021.
Hasil Analisis Regresi Moderasi Analisis regresi moderasi dilakukan untuk mendapatkan apakah variabel ada Moderasi variabel (Z) terhadap pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y).
Hasil analisis regresi moderasi didapatkan hasil seperti pada tabel hasil uji regresi Coefficients pengaruh UMP terhadap TPT di Provinsi Jambi periode 2014-2023 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Std.
Error Standardized Coefficients Beta Model (Constan.
Upah Minimum Provinsi Tingkat Pengangguran Terbuka Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan Sig.
Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi pada Tabel di atas, diketahui bahwa model memasukkan upah minimum provinsi (UMP) sebagai variabel
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 129 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 independen (X), tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai variabel moderasi (Z), dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen (Y).
Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh UMP terhadap tingkat kemiskinan tetap negatif (B = -0,.
, namun tidak signifikan secara statistik (Sig.
= 0,.
Demikian pula, interaksi TPT sebagai variabel moderasi tidak signifikan (B = 0,004.
Sig.
= 0,.
Hasil tersebut menjelaskan dimana tidak terdapat bukti kuat bahwa TPT memoderasi hubungan antara UMP dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2014Ae2023.
Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun kenaikan UMP secara teoritis dapat menurunkan kemiskinan .
arena meningkatkan pendapatan minimum pekerj.
, pengaruh tersebut menjadi tidak berarti secara statistik ketika mempertimbangkan variabel TPT.
Menurut teori pasar tenaga kerja dualistik Lewis, 1954 dan teori segmentasi pasar tenaga kerja Doeringer & Piore, 1971, peningkatan upah minimum hanya akan efektif mengurangi kemiskinan jika disertai dengan serapan tenaga kerja yang baik.
Namun, tingginya pengangguran struktural atau friksional justru dapat mereduksi manfaat dari kebijakan upah minimum.
Ketika UMP naik namun tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, maka tekanan pada sektor informal meningkat, menciptakan ketidakseimbangan baru yang bahkan bisa memperburuk distribusi pendapatan.
Untuk itu pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan upah minimum sebagai alat pengentasan kemiskinan.
Intervensi struktural seperti pelatihan tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja produktif, dan investasi dalam sektor padat karya lebih efektif dalam jangka panjang.
Fakta bahwa TPT tidak mampu memperkuat hubungan UMP dan kemiskinan menegaskan bahwa pasar kerja di Provinsi Jambi belum cukup responsif terhadap kebijakan upah minimum .
Selanjutnya hasil uji regresi Model Summary hubungan UMP terhadap TK Di Provinsi Jambi Periode 2014-2023 seperti pada Tabel berikut ini:
Model Summary Model R Square Adjusted R Square Std.
Error of the Estimate Predictors: (Constan.
Tingkat Pengangguran Terbuka.
Upah Minimum Provinsi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 130 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Berdasarkan hasil SPSS model summary pada Tabel diatas diperoleh nilai R Square (R.
sebesar 0,140, artinya nilai pengaruh variabel bebas UMP terhadap variabel terikat TPT sebesar 14,0 persen dan sisanya sisanya .
% - 14,0% = 86,0%).
Artinya setelah dimasukan variabel TPT sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh UMP terhadap variabel terikat TK di Provinsi Jambi.
Hasil tersebut membuktikan dengan adanya peningkatan persentase dari 11,8 pesen menjadi 14,0 persen memperlihatkan dimana setelah memasukkan variabel moderasi menunjukkan bahwa TPT berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara (UMP) dan (TK).
Menurut teori moderasi, variabel moderasi berfungsi mengubah kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen, dalam konteks ini tingkat pengangguran terbuka berkontribusi signifikan dalam memperjelas hubungan kausal antara UMP dan TK.
Ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat, kenaikan upah minimum provinsi bisa berdampak lebih besar mempengaruhi tingkat kemiskinan.
Oleh karena itu, kebijakan upah minimum provinsi perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dinamika tingkat pengangguran terbuka agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif di pasar tenaga kerja KESIMPULAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial.
Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan (TK), namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik.
Hal ini berarti bahwa peningkatan Upah Minimum Provinsi belum cukup efektif dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi.
Ketika variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimasukkan sebagai variabel moderasi, hasilnya juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mampu memperkuat atau melemahkan hubungan antara Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Kemiskinan secara signifikan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kebijakan upah minimum dan kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dimasukkan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 131 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 dalam model ini, seperti kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, produktivitas, struktur lapangan kerja, dan iklim investasi.
Oleh karena itu, kebijakan UMP harus dilengkapi dengan strategi pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.
DAFTAR PUSTAKA