Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN: STUDI LITERATUR TERKAIT ASPEK.
RUANG
LINGKUP dan PERAN Agus Pariono1.
Andi Yusuf Katili2 Universitas Bina Taruna Gorontalo guspri811@gmail.
com1, yusuf2801@gmail.
ABSTRAK
Peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditunjukkan melalui kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan.
Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat multidimensional, holistik dan sistematis.
Agar kebijakan berjalan efektif maka interpretasi terhadap pembangunan dan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan agar dapat dijadikan referensi dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Metode penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan.
Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 16 artikel nasional dan 2 buku yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database google scholar.
Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.
Kata kunci: Kebijakan.
Konsep.
Pemerintah.
Pembangunan.
Implementasi
ABSTRACT
A country must carry out a development process to increase people's welfare.
The development process can be expressed in policies that are binding and coercive.
In order for these policies to support successful development, a deeper understanding of public policy is needed.
The purpose of writing this article is to examine the basic concepts of government policy in development so that it can be used as a basis for analyzing and evaluating the implementation of government This writing methodology uses a literature study methodology.
This article was written by reviewing 18 national articles and 2 book related to public policy contained in the Google Scholar The results of the literature study state that policy implementation is activities, programs and activities in implementing policy decisions in order to achieve the goals set in the policy decisions.
Policy implementation is influenced by four aspects, namely disposition, resources, communication and bureaucratic structure.
There are dimensions that exist in the policy implementation process, namely efficiency, effectiveness, fairness, accountability, transparency and consistency.
Keywords: Policy.
Concept.
Goverment.
Development.
Implementation PENDAHULUAN Seluruh negara di dunia pasti ingin mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, makmur, damai dan sejahtera.
Salah satu upaya untuk merealisasikan hal tersebut yaitu Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 1 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 melalui pembangunan.
Pembangunan adalah transformasi untuk merealisasikan harapan negara dalam menciptakan kehidupan bernegara yang layak.
Kualitas hidup dan kebebasan adalah salah satu bagian dari pembangunan yang perlu diprioritaskan.
Menurut United Nations Development Programme .
menyebutkan bahwa kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat menjadi tolak ukur paling krusial untuk menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan berhasil.
Pada awalnya, pembangunan hanya dipahami sebagai perubahan materiil .
Hal tersebut disebabkan ukuran fisik dari segi pembangunan infrastruktur dianggap sebagai tolak ukur bahwa pembangunan telah membawa banyak perubahan baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
Hal ini ditandai dengan semakin maraknya pembangunan prasarana fisik, seperti pembangunan gedung pencakar langit, banyaknya jalan yang diaspal, dan banyaknya fasilitas publik baik untuk pendidikan maupun Selain maraknya pembangunan pada segi infrastruktur, pemerintah lebih cenderung menekankan pembangunan dari dimensi ekonomi (Kurniasandi, 2.
Beberapa observasi menjelaskan bahwa pihak pengusung kebijakan gagal menginterpretasi secara intensif definisi pembangunan sehingga hanya dilakukan dalam bentuk materiil karena dianggap mudah diukur (Kismartini, 2.
Menurut Kartono & Nurcholis, .
yang menyatakan bahwa pembangunan yang terlalu bias pada aspek infrastruktur dan ekonomi belum menunjukkan korelasi positif antara peningkatan taraf kehidupan rakyat dengan visi misi dari pembangunan.
Capaian pembangunan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gradasi sosial dengan merata.
Aspek sosial dalam pembangunan tidak kalah penting karena berfokus pada penguatan nilai-nilai dan responsif dari masyarakat untuk mendukung inovasi dan peremajaan.
Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan motivasi produktif dan mendorong masyarakat untuk lebih kreatif (Desrinelti et al.
, 2.
Meskipun pemaknaan terhadap pembangunan tidaklah salah, namun alangkah baiknya dua aspek utama dari pembangunan diberdayakan yaitu materi dan sumber daya manusia.
Sehingga pembangunan dapat dilakukan secara holistik yaitu pembangunan dapat menyeluruh ke berbagai ruang lingkup fisik dan non fisik, seperti sosial, budaya, dan politik sehingga pembangunan juga ikut andil dalam memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan aspirasinya demi mencapai tujuan pembangunan.
Pemerintah sebagai agen perlu menyusun prinsip-prinsip yang efektif dan intensif (Wijaya et al.
, 2.
Efektivitas pemerintahan dalam suatu negara dapat dilihat dari segi kemampuan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya yang Guna mencapai keefektifan tersebut tentunya dibutuhkan tindakan berupa koordinasi, strategi, dan taktik yang selanjutnya disebut sebagai kebijakan.
Pemerintah sebagai aktor atau pelaksana kebijakan tentunya dapat merumuskan atau bahkan menerapkan suatu kebijakan.
Penyusunan dilakukan berdasarkan pertimbanganAgus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 2 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 pertimbangan dengan memperhatikan norma yang berlaku atas dasar upaya preventif terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat untuk mencapai tujuan yang Selain itu, partisipasi masyarakat juga tak kalah penting.
Saran dan kritik terkait fenomena yang terjadi juga dapat melahirkan ide-ide sebagai cikal bakal munculnya solusi terbaik dalam menetapkan kebijakan tertentu.
Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan akan kurang bermakna (Naratama et al.
, 2.
Kebijakan pembangunan merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dan otoritas negara untuk mengarahkan tumbuh kembangnya suatu negara atau wilayah (Luhur et al.
, 2.
Melalui kebijakan yang telah dirumuskan, suatu negara dapat merancang langkah-langkah atau strategi yang diperlukan untuk mencapai visi misi pembangunannya.
Kebijakan pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, lingkungan dan aspek yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya, perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar perlu memahami nuansa pembangunan, mulai dari pemilihan epistimologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasi tingkat strategi, program, atau proyek (Wijaya et al.
, 2.
Pokok pikiran yang tertuang dalam kebijakan pembangunan harus terfokus pada cita-cita keadilan sosial.
Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur yang mencakup kemakmuran materiil, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.
Oleh karenanya, dalam proses penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial terkait.
Hal ini disebabkan kebijakan memiliki dampak yang sangat besar dan bahkan bersangkut paut pada kehidupan banyak orang, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Banyaknya kepentingan, keinginan dan kehendak yang berbeda dari setiap perumus kebijakan mesti dilakukan penyaringan agar kebijakan yang dirumuskan dapat terarah.
Dari semua itu, yang terpenting pengambil kebijakan dapat berjalan dengan bersih dari segala tindakan lobi bersifat kekurangan .
oral hazar.
yang dipenuhi kepentingan tertentu .
ested interes.
dari keuntungan semata .
ent seekin.
Dengan demikian pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi perlu dilakukan secara inklusif agar tercipta kebijakan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai (Andi, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap artikel nasional berjumlah 16 artikel dan 2 buku.
Jurnal didapatkan via database google scholar yang memuat pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dan kebijakan pembangunan.
Menurut Sugiyono .
, studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan.
Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep teoritis.
Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 3 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 temuan penelitian sebelumnya, serta pandangan para ahli yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Kebijakan Pemerintah Kata kebijakan pemerintah, secara harfiah, terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan pemerintah.
Kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris AuPolicyAy yang berbeda arti dengan kata AuwisdomAy .
maupun AuvirtuesAy .
Menurut Irfan Islamy .
, kebijaksanaan berasal dari kata AuwisdomAy yang bermakna sebagai pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar bagi perumusan Herdiana .
menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu tindakanyang berkaitan dengan keputusan pemegang otoritas terkait upaya mencari solusi dari fenomena yang terjadi.
Kebijakan terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan merupakan bentuk responsif dan kebijakan sebagai wujud aksi sosial.
Karakteristik kebijakan yaitu tunggal maupun terisolir yang berarti munculnya kebijakan sebagai reaksi pemerintah terhadap persoalan atau peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat (Iskandar, 2.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah upaya pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditentukan menggunakan waktu dan sarana secara optimal sesuai waktu yang telah disepakati.
Kebijakan bersifat fundamental dikarenakan berfungsi sebagai acuan realisasi visi misi bersama.
Sedangkan kata pemerintah berasal dan kata AyPerintahAy.
Secara sederhana, definisi perintah berarti suatu tindakan menyuruh, pemerintah adalah pesuruh dalam konteks ini berarti pihak otoritas kekuasaan, dan pemerintahan adalah aksi .
rosedur, taktis, persoalan dan sebagainy.
Sehingga, kebijakan pemerintah dapat didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk mencari solusi dalam mengatasi kesenjangan publik guna mencapai tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat (Yoan Colina, 2.
Oleh sebab itu, rumusan kebijakan yang disusun oleh pemerintah harus fleksibel dan sistematis artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan.
Improvisasi terhadap kebijakan merupakan efek skoring yang dilakukan masyarakat (Pratistha & Triharjanto.
Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah Masyarakat sebagai partisipan Perumus kebijakan tidak bisa abai atau lepas ikatan dengan masyarakat.
Ide baik berupa kritik dan saran dapat menjadi hal yang krusial untuk dipertimbangkan agar menghasilkan jalan keluar yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan, melakukan aksi dan evaluasi terhadap kebrhasilan ynag dicapai.
Tanpa partisipasi masyarakat itu, kebijakan itu kurang bermakna (Anantika & Sasana, 2.
Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 4 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 Policy Workplan Ada beberapa lingkup batasan yang dinilai berpotensi sebagai bahan pertimbangan perumus kebijakan yaitu, tujuan, nilai-nilai, sumber-sumber pendukung dan implementasi, pelaku, faktor lingkungan yang pasif atau masif, strategi serta lama waktu yang dibutuhkan untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
Strategi kebijakan Persoalan yang terjadi pada runag lingkup soial butuh perhatian terhadap perumus kebijakan untuk dapat memikirkan alternatif dalam pemecahan masalah yang terjadi.
Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi menjadi nilai tambah bagi perumus kebijakan agar dapat menentukan taktik yang jitu.
Sehingga kebijakan yang ditetapkan fektif dan dapat diandalkan.
Kepentingan masyarakat yang jelas .
ublic inters.
Problematika yang terjadi di sekitar masyarakat tak semua dapat dikategorikan sebagai kepentingan masyarakat secara umum.
Suatu persoalan dikatakan mewakili kepentingan masyarakat apabila memiliki dampak yang signifikan dan ditonjolkan eksistensinya oleh publik.
Perumusan yang dilakukan mengesampingkan kepentingan pribadi dan masyarakat umum sebelum diputuskan sebagai kebijakan pemerintah (Tuwu.
Adanya kemampuan dan pelembagaan keberlanjutan Lembaga riset yang independen sangat menentukan kesuksesan pengaplikasian kebijakan pemerintah.
Lembaga berfungsi untuk menganalisis konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan melalui representasi futuristik yang realistik, membuat divisi khusus pembuat kebijaksanaan/kebijakan, menyusun organisasi yang mengatasi program pokok, dan evaluator.
Fungsi dari lembaga ini untuk mengatasi kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi, praktik/ implementasinya.
Adanya isi kebijakan dan evaluasinya.
Ada beberapa variabel-variabel yang menjadi titik fokus pengamatan pembuat kebijakan yaitu, pelaku-pelaku kebijakan pemerintah, interaksi yang terjadi, strategistrategi kebijakan pemerintah, hasil dan dampaknya bagi sistim sosial.
Kebijakan pemerintahan ayng telah lama disusun dapat menjadi acuan menciptakan proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih baik.
Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Pemerintah Aspek-aspek yang saling berhubungan dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah antara lain:
Struktur Birokrasi/ kewenangan Otoritas kekuasaan berkaitan dengan kedudukan suatu pihak baik perseorangan maupun organisasi yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan.
(Suryono, 2.
Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 5 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 Wewenang yang dilakukan tercantum dalam prosedur kerja seperti Standar Operasional.
Komunikasi Komunikasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi baik berupa audiovisual, aksi, maupun secara simbolik berpengaruh penting terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah/publik.
Informasi melalui komunikasi yang detail dapat mengurangi resiko terjadinya perlawanan dari masyarakat.
Sumber daya Implementasi sumber daya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.
Proses dan konsep harus disusun secara seksama, struktural dan sistematis.
Jika sumber daya tidak terpenuhi maka kegiatan pelaksanaan tidak akan terlaksana secara optimal.
Disposisi atau sikap dari pelaksana Disposisi berkaitan dengan karakteristik dari pelaksana kebijakan.
Kemampuan, kedisiplinan, kecerdasan, dan komitmen cenderung berpengaruh terhadap pengoptimalan proses pelaksanaan kebijakan.
Kebijakan Pembangunan dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Kebijakan pembangunan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena berkiatan dengan kegiatan pemerintah.
Banyak tindakan yang dapat dilakukan pemerintah melalui proses penentuan kebijakan.
Pemerintah dalam runag lingkup pembangunan, dapat mengatur dan menata birokrasinya untuk melaksanakan kegiatankegiatan pembangunan, sehingga efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sebagian besar terletak kepada bagaimana pemerintah membuat kebijakan pembangunan.
Pembangunan, dalam berbagai kajian, didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan yang direncanakan dan terstruktur.
Setiap individu atau kelompok berharap adanya perubahan positif, yang meningkatkan kualitas dari kondisi sebelumnya.
Untuk mencapai harapan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang.
Terutama di masyarakat yang sedang berkembang, pembangunan yang terencana dinilai sebagai pendekatan yang lebih rasional dan teratur.
Menurut Rogers, seperti yang dikutip oleh (Rochajat et.
al, 2.
, pembangunan diartikan sebagai perubahan positif dalam sistem sosial dan ekonomi, yang sesuai dengan visi dan misi suatu bangsa.
Sementara itu.
Rostow, sebagaimana disampaikan oleh (Abdul, 2.
, memandang pembangunan sebagai suatu perjalanan linear dari masyarakat yang terbelakang menuju masyarakat yang maju.
Menurut Mardikanto et al.
, .
, pembangunan didefinisikan sebagai sebuah perubahan yang menempatkan masyarakat di pusat proses tersebut.
Konsep ini memandang inisiatif dan kreativitas masyarakat sebagai sumber daya kunci dalam Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.
Dalam jurnalnya menekankan tiga tema utama dalam konsep Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 6 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 pembangunan ini: pertama, mendukung dan membangun inisiatif swadaya dari masyarakat miskin.
kedua, mengakui pentingnya sektor tradisional sebagai sumber kehidupan bagi rumah tangga miskin.
dan ketiga, pentingnya menciptakan lembagalembaga baru untuk mendukung masyarakat miskin.
Melibatkan masyarakat dalam pembangunan mejadi aspek krusial dalam kebijakan pembangunan.
Program harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi masyarakat miskin, memanfaatkan sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, dan Sehingga dukungan pemerintah tetap esensial dalam proses ini.
Kebijakan pembangunan merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara atau wilayah.
Melalui kebijakan ini, suatu negara dapat memetakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi Kebijakan pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, lingkungan, dan banyak lagi.
Oleh karena itu, memahami nuansa kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan durasi penerapannya, sangat krusial (Juniasa, 2.
Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan seringkali dibedakan berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.
Kedua jenis kebijakan ini memiliki karakteristik, tujuan, dan pendekatan yang berbeda.
Meskipun demikian, keduanya harus saling terkait dan mendukung satu sama lain agar dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Kartono & Nurcholis.
Kebijakan pembangunan jangka pendek biasanya difokuskan untuk mengatasi isu-isu mendesak yang dihadapi oleh masyarakat dan perekonomian dalam periode waktu Ini bisa berupa respons terhadap krisis, pemulihan dari bencana, atau mengatasi ketidakseimbangan ekonomi.
Di sisi lain, kebijakan jangka panjang lebih menekankan pada visi jangka panjang negara, dengan tujuan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
Dengan memahami perbedaan antara kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif (Suryani, 2.
Dimensi-Dimensi Kebijakan Pembangunan Pembangunan bersifat multidimensional, artinya pembangunan tiadak menitikberatkan pada salah satu dimensi saja dan mengabaikan dimensi yang lain.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan harus komprehensif dan multidisipliner.
Kartono & Nurcholis, .
menyatakan, interpretasi pembangunan harus lebih luas dan multidimensional yang ikut melibatkan transformasi struktur sosial, respon masyarakat Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 7 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 dan kelembagaan nasional, untuk mendukung tumbuhnya ekonomi secara cepat, merata dan absolut.
Dimensi kebijakan di sektor diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu dimensi sektoral dan spasial.
Dimensi sektoral dalam pembangunan terdiri dari:
Dimensi pembangunan ekonomi Dimensi ini sangat luas cakupannya.
Suatu kebijakan dalam pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonominya tinggi yang diukur dari kekayaan rata-rata, tercermin dalam GNP dan GDP per kapita, dan pemerataan.
Dimensi sosial-politik Dimensi ini menyangkut demokrasi dan persamaan.
Negara yang menghendaki rakyat bebas berpendapat dan berkumpul, kebebasan pers, transparansi pemerintah, dan lembaga-lembaganya dapat dipercaya maka negera tersebut cenderung memiliki penduduk yang lebih berkualitas.
Suatu kebijakan pembangunan juga menghendaki situasi demokrasi .
Sehingga persamaan hak juga dapat ikut dipertimbangkan dalam suatu pembangunan.
Persamaan hak yang diperjuangkan oleh negara dapat menjadi aset produktivitas dan efesiensi distribusi pembangunan secara merata.
Dimensi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Demografi dapat menjadi permasalahan apabila tidak dikontrol.
Strategi untuk membatasi penduduk harus diarahkan tidak hanya ddengan menggunakan variabel kependudukan tetapi juga variabel keterbelakangan di bidang sosial ekonomi.
Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah menggalang program keluarga berencana lengkap dengan penyedian sarana, teknologi dan edukasi guna mengendalikan kesuburan untuk terciptanya keluarga yang dapat mendorong pembangunan.
Dimensi Sosial-Budaya Modernisasi yang terjadi menyebabkan keinginan untuk adanya keseragaman.
Variasi budaya diyakini mampu membaa kebaikan bagi masyarakat.
Menurut Kuncara Ningrat .
, masyarakat Indonesia memiliki 4 konsep sosial-budaya, yaitu manusia tidak hidup sendiri.
segala aspek kehidupan manusia tergantung kepada sesamanya.
manusia harus hidup harmonis.
dan bersifat konform.
Adapun, dimensi spasial yang terkait dengan kebijakan pembangunan terkonsentrasi pada negara-negara berkembang yang memiliki persoalan-persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, pemukiman dan infrastruktur.
Mabogunje .
menyebutkan bahwa kemacetan, urbanisasi, pengangguran, pertumbuhan sektor informal, masalah lingkungan, rendahnya kualitas SDM, alinasi sosial, dan kemiskinan menjadi masalah dalam manajemen perkotaan.
Strategi Pembangunan Strategi pembangunan merujuk pada serangkaian pendekatan, metode, dan taktik yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.
Strategi ini biasanya Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 8 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 dirancang untuk mengatasi tantangan pembangunan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Febrianti et al.
, 2.
Berikut adalah beberapa strategi pembangunan yang umumnya diadopsi oleh negara-negara atau organisasi dalam upaya memajukan pembangunan:
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developmen.
Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.
Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Based Developmen.
Strategi ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek Pembangunan Berbasis Sumber Daya Lokal Menggunakan sumber daya yang tersedia di tingkat lokal, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan pengetahuan tradisional, untuk mendorong pembangunan.
Industrialisasi Fokus pada pengembangan industri sebagai sarana untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Pembangunan Pertanian Memperkuat sektor pertanian dengan teknologi modern, pendidikan petani, dan akses ke pasar untuk meningkatkan produktivitas dan Pendidikan dan Kapasitas Bangunan Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan sanitasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas Diversifikasi Ekonomi Mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau produk dengan mengembangkan berbagai sektor industri dan jasa.
Liberalisasi Ekonomi Mengurangi hambatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui integrasi dengan ekonomi global.
Pembangunan Teknologi dan Inovasi Menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru.
Pertumbuhan Hijau Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, dengan fokus pada energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan teknologi ramah Pengurangan Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Mengadopsi kebijakan dan program yang secara khusus bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 9 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 Pendekatan Partisipatif Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan.
Berbagai Pertimbangan dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Asmawati .
, ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, yaitu:
Pembangunan dari faktor sumber daya manusia Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang bersifat unidimensional, yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi ternyata tidak membawa bangsa kepada taraf pembangunan yang lebih tinggi karena banyak masalah yang belum dapat Untuk itu peninjauan kembali hakikat pembangunan yang direncanakan perlu dilakukan.
Menurut Prastisha dkk.
pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek krusial yang patut untuk diberdayakan.
Hal ini disebabkan agar rakyak sebagai subyek pembangunan dapat berpartisipasi dalam pembangunan.
Ada tiga dimensi pembangunan kualitas manusia, yaitu kemampuan, pemerataan dan Partisipasi masyarakat memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah pembangunan, melaksanakan program pembangunan, dan melakukan pengawasan.
Dengan demikina pembangunan lebih bersifat mendasar.
Perlunya desentralisasi Tidak semua daerah mempunyai karakteristik yang sama.
Oleh karena itu tidak ada satu kebijakan pembangunan yang cocok apabila diterapkan oleh semua daerah .
nepolicy for al.
Pemberian kesempatan kepada masyarakat Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkiprah melalui jalur-jalur swasta, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Koperasi.
Memperluas keterlibatan sektor swasta akan meringankan beban pemerintah, sehingga privatisasi merupakan salah satu alternatif dalam pelaksanaan pembangunan.
Perlunya merubah konsentrasi pembangunan spasial Di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, selama ini pembangunan terkonsentrasi pada kota-kota besar, sehingga menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang disebabkan oleh urbanisasi, seperti kerawanan sosial, kemacetan jalan, dan juga kesempatan kerja yang semakin sempit.
Untuk itu perlu dilakukan kebijakan penghambatan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Peran Kebijakan Pemerintah dalam Kebijakan Pembangunan Keterlibatan pemegang wewenang sebagai partisipan yang bersifat demokratis menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Pembuat kebijakan dan stakeholder secara kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksana kebijakan.
Maka Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 10 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025 pemerintah sebagai pemegang otoritas atau stakeholder sangat penting perannya dalam melakukan penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan yang dilaksanakan (Yasintha, 2.
Beberapa studi telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan.
Salah satunya yang dilakukan oleh Tantri Naratama.
Andi Maysarah, dan Rina Melati Sitompul dengan judul Ay Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Dusun XV Kurandak Kecamatan Labuhan DeliAy.
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa Dusun Kurandak XV mengalami keterbelakangakn dari segi pembangunan.
Survei yang hampir tidak ada dari pemerintah menyebabkan upaya berupa pengaduan dan pengajuan terkait pengadaan infrastrukyut tak mendapat tanggapan dari otoritas berwenang.
Pencekalan akibat oknum yang memiliki kepentingan sendiri menyebabkan aspirasi masyarakat tidak sampai ke telinga pejabat publik yang Hal ini apabila dilihat dari perspektif pembangunan masih jauh dari kata Mengingat infrastruktur dalam sistem berkemabng ikut andil dalam mendukung aktivitas atau jalannya pembangunan (Fitriandari & Winata, 2.
Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, yang meningkatkan efesiensi dan produktivitas, sehingga mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan terhadap kasus-kasus identik.
Peran dan kehadiran pemerintah daerah untuk mengamati dan melakukan tindakan khusus untuk mengatasi hak masyarakat dan kesenjangan pembangunan sangat diharapkan.
Aspirasi masyarakat sebagai agen penyumbang ide perubahan dalam penyusunan kebijakan tidak akan berarti apabila pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan aktor politik pembuat kebijakan tidak ikutserta dalam memberikan respon terhadap aspirasi yang disalurkan.
Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam realisasi aspirasi masyarakat.
Studi lainnya yang dilakukan oleh Anih Sri Suryani dengan judul AyPengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Pembangunan Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung BaliAy.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dengan peran serta masyarakat terhadap pembangunan kualitas lingkungan pesisir dan pantai.
Aktivitas dan program kerja yang dilakukan telah memenuhi prinsip pembangunan di wilayah pesisir baik dari ekonomi, sosial maupun lingkungan.
Berdasarkan hasil penelitian, dimensi yang dinilai masih rendah adalah kebijakan pemerintah, terutama terkait belum adanya sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang mencemari lingkungan.
Oleh karena itu, payung hukum yang tegas dan penegakan hukumnya perlu diimplementasikan agar lingkungan pesisir dan laut dapat lebih terjaga dan berkelanjutan Agus Pariono.
Cs: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam A.
Page 11 Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 2 Nomor 1.
Mei 2025
SIMPULAN
Pembangunan yang bersifat unidimensional dengan menekankan pembangunan ekonomi ternyata tidak membawa bangsa kepada taraf pembangunan yang lebih tinggi karena banyak masalah yang belum dapat terpecahkan hingga perlu dilakukan peninjauan kembali hakikat pembangunan yang direncanakan.
Oleh karena itu perlu dicari model pembangunan yang dapat memahami proses yang berdimensi jamak .
ulti dimension.
dengan memperhatikan sasaran haruslah penduduk miskin.
perluasan kesempatan kerja harus menjadi tujuan pembangunan, karena kesempatan kerja ini memperngaruhi distribusi pendapatan dan hasil pembangunan.
Ketergantungan kepada negara asing haruslah dikurangi, dan kemandirian harus mendapat perhatian utama.
Pemerataan pendapatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu faktor manusia sebagai subyek pembangunan harus ditingkatkan kualitasnya, perlunya desentralisasi, pemberian kesempatan kepada masyarakat, mengurangi peran dominan pemerintah pusat dalam pembangunan, dan perlunya merubah konsentrasi pembangunan spasial.
Peran pemerintah terhadap kebijakan pembangunan yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sangat penting untuk mengevaluasi jalannya atau keberhasilan dari kebijakan ynag diterapkan.
Peran pemerintah bukan hanya memberi tetapi juga mengayomi dengan melakukan tindakan peninjauan secara langsung agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik demi terciptanya kebijakan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
DAFTAR PUSTAKA