CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis https://doi.
org/10.
25008/caraka.
SILVI RAHMANI
AKHDAN RAJA IRDIANTAMA
MEMIL FEBRIYANI
MUHAMMAD RAPI PRAMUDYA
RIMA DHURIANA FIRLI NURAINI
RAJAB RITONGA
Universitas Gunadarma Ae Indonesia *Correspondent email: silvirahmani2003@gmail.
ABSTRACT
This study aims to analyze the crisis in the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and to examine the governmentAos communication strategies in addressing it through William BenoitAos Image Restoration Theory.
This theory is used to understand how organizations implement image restoration strategies when facing public crises.
The research employs a qualitative method with a literature study approach, drawing from official government documents, online news reports, academic journals, and policy papers related to the implementation and crisis management of the MBG program.
The findings indicate that the MBG crisis was triggered by weak supervision of food quality, inadequate sanitation in the Nutrition Service Units (SPPG), and unsafe food distribution The government adopted four main strategies: issuing a public apology, improving supervision systems and hygiene standards, reaffirming the programAos positive goal of enhancing childrenAos nutrition, and explaining that part of the issue stemmed from technical negligence at the regional implementation level.
These strategies reflect the governmentAos efforts to respond to the crisis through corrective actions and more transparent public communication, although their effectiveness still requires further evaluation and reinforcement.
Keywords: Crisis Management.
Free Nutritious Meal Program (MBG).
Food Poisoning.
Image Restoration Theory.
Crisis Communication.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis dalam pelaksanaan Program MBG serta menelaah strategi komunikasi pemerintah dalam menanganinya melalui pendekatan Image Restoration Theory oleh William Benoit.
Teori ini digunakan untuk memahami strategi pemulihan citra organisasi saat menghadapi krisis publik.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah, pemberitaan daring, jurnal ilmiah, dan laporan kebijakan terkait pelaksanaan serta penanganan krisis MBG.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis MBG dipicu oleh lemahnya pengawasan kualitas bahan pangan, sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Pemerintah menerapkan empat strategi utama, yaitu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, memperbaiki sistem pengawasan dan standar higienitas, menegaskan kembali tujuan positif program untuk peningkatan gizi anak bangsa, serta menjelaskan adanya kelalaian teknis di tingkat Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
pelaksana daerah.
Strategi tersebut mencerminkan upaya pemerintah merespons krisis melalui tindakan korektif dan komunikasi publik yang lebih transparan, meskipun efektivitasnya masih memerlukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan Kata Kunci: Manajemen Krisis.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keracunan Pangan.
Image Restoration Theory.
Komunikasi Krisis.
AuthorAos email correspondent: silvirahmani2003@gmail.
The author declares that she/he has no conflict of interest in the research and publication of this Copyright A 2025 (Silvi Rahmani.
Akhdan Raja Irdiantama.
Memil Febriyani.
Muhammad Rapi Pramudya.
Rima Dhuriana Firli Nurain.
Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.
0 (CC BY-SA 4.
Available at http://caraka.
Submitted: November 19.
Revised: December 5, 2025.
Accepted: December 29, 2025
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia berdasarkan data World Population Review per 9 Januari 2025 (Databoks, 2.
Jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pangan dan gizi (Prayitno et al.
, 2.
Salah satu masalah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia adalah stunting yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada 1.
000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun.
Kurangnya asupan gisi.
tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik tetapi juga mengganggu perkembangan otak anak yang berdampak pada tingkat kecerdasan dan produktivitas setelah dewasa (Rumlah, 2.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Program itu sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDG.
terutama pada program kedua dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yakni mengakhiri kelaparan (Gambar .
, dan memastikan pola makan sehat bagi seluruh masyarakat (Sdgs.
org, 2.
Gambar 1.
Sustainable Development Goals (SDG.
Program PBB Sumber: Setneg.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional masih mencapai 21,6 persen, sehingga program MBG diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting nasional (Setneg.
id, 2.
Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
Program MBG secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada 6 Januari 2025 sebagai tahap awal pelaksanaan nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk satu tahun penuh (Liputan6.
com, 2.
Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah guna menekan angka stunting dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pada tahap awal program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan rencana peningkatan hingga 15 juta orang pada Agustus 2025.
Berdasarkan laporan BGN .
, hingga Agustus 2025.
Program MBG telah berhasil menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia (Bgn.
Tabel 1.
Jumlah Korban Keracunan MBG Jumlah Korban Keracunan MBG (Data Badan Gizi Nasiona.
Wilayah I (Sumater.
281 orang Wilayah II (Jaw.
606 orang Wilayah i (Kalimantan.
Bali.
Sulawesi, 824 orang NTT.
Maluku.
Papu.
Sumber: Cnnindonesia.
Pelaksanaan Program MBG ternyata tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala.
Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun 2025 tercatat sedikitnya 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG di 10 provinsi (Cnnindonesia.
com, 2.
Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, dan sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi titik lemah yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan dampak negatif bagi penerimanya.
Penelitian Agustini & Mulyani .
menemukan bahwa Program MBG berkontribusi positif terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas pendidikan, khususnya dalam hal kehadiran serta konsentrasi belajar siswa.
Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari produsen setempat.
Namun, penelitian tersebut menyoroti adanya tantangan berupa ketidaksesuaian standar gizi, distribusi yang belum merata, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang berpotensi menghambat efektivitas program.
Sementara itu.
Amril & Sazali .
menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG masih terkendala oleh lemahnya strategi komunikasi, minimnya regulasi teknis, serta rendahnya partisipasi dan literasi komunikasi masyarakat.
Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan komunikasi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan diterima secara luas oleh publik.
Berdasarkan uraian dan temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah dalam merespons krisis dan menjaga kepercayaan publik.
Kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan dalam pengawasan, koordinasi, dan penyampaian informasi yang berdampak pada citra pemerintah.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan penyebab krisis yang terjadi pada program MBG, strategi komunikasi pemerintah dalam penanganannya, serta penerapan teori Image Restoration dalam upaya pemulihan citra Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
KERANGKA TEORI
Manajemen krisis merupakan proses strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, merespons, dan meminimalkan dampak dari situasi yang berpotensi merugikan organisasi.
Coombs mendefinisikan krisis sebagai peristiwa yang dipersepsikan oleh publik sebagai ancaman serius terhadap reputasi organisasi dan menuntut respons segera agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut (Tomsowa, 2.
Senada dengan itu.
Fearn-Banks .
menyatakan bahwa krisis adalah kejadian besar dan tidak terduga yang mengganggu operasional normal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra organisasi apabila tidak dikelola secara efektif.
Dengan demikian, manajemen krisis merupakan upaya strategis untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian tak terduga yang mengancam stabilitas serta keberlanjutan organisasi.
Bentuk krisis dapat meliputi bencana alam, kegagalan sistem teknologi informasi, skandal perusahaan, serangan siber, hingga pandemi global (Tarumingkeng, 2.
Krisis dalam organisasi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk.
Coombs .
menjelaskan bahwa salah satu jenis krisis adalah krisis produk, yaitu ketika produk yang dihasilkan dianggap memiliki cacat, berbahaya, atau tidak sesuai dengan standar yang Kondisi ini berdampak langsung pada kepercayaan konsumen dan citra organisasi.
Selanjutnya, terdapat krisis pelayanan publik yang terjadi akibat kegagalan institusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, seperti keterlambatan layanan, penyalahgunaan kewenangan, atau masalah birokrasi yang menghambat kepentingan publik (Coombs, 2.
Di samping itu.
Benoit .
menekankan adanya krisis reputasi, yaitu krisis yang muncul akibat tuduhan, isu negatif, atau pemberitaan media yang merugikan citra organisasi, meskipun penyebabnya bukan semata-mata kesalahan internal.
Fase-fase krisis dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut Fink .
, tahap pertama adalah deteksi awal, yaitu kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi tanda-tanda potensi krisis sedini mungkin agar langkah pencegahan dapat segera dilakukan.
Tahap berikutnya adalah respons cepat, di mana organisasi harus memberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mencegah krisis berkembang lebih luas (Coombs, 2.
Setelah situasi mulai terkendali, organisasi memasuki fase pemulihan, yaitu periode untuk memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki sistem yang terdampak, serta memperkuat reputasi melalui strategi komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan (Ulmer et al.
, 2.
Dalam konteks lembaga publik, penerapan manajemen krisis memiliki kompleksitas tersendiri karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan legitimasi pemerintah.
Komunikasi krisis pada lembaga pemerintah berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik ketika terjadi gangguan terhadap stabilitas organisasi maupun kebijakan publik.
Krisis pada sektor publik memiliki karakteristik unik karena tidak hanya menyangkut reputasi lembaga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pemerintah.
Dalam konteks tersebut, peran humas pemerintah menjadi krusial sebagai fasilitator komunikasi yang menjembatani kepentingan lembaga dengan publik melalui dialog terbuka dan penyampaian informasi yang akurat (Prastowo, 2.
Pemerintah perlu menerapkan prinsip komunikasi dua arah yang transparan, jujur, dan empatik agar mampu meredam kepanikan serta mengembalikan rasa percaya masyarakat (Goeritman, 2.
Manajemen krisis yang efektif membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, sebagai saluran komunikasi interaktif yang memungkinkan partisipasi publik secara langsung.
Pendekatan ini tidak hanya membantu penyebaran informasi secara cepat dan luas, tetapi juga membuka ruang umpan Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
balik yang memperkuat kredibilitas pemerintah (Goeritman, 2.
Teori Image Restoration Teori Image Restoration dari William Benoit merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi komunikasi krisis yang berfokus pada bagaimana individu atau organisasi berupaya memulihkan citra setelah mengalami serangan reputasi.
Benoit .
menegaskan bahwa citra publik merupakan aset penting bagi keberlangsungan organisasi, sehingga ketika terjadi krisis, diperlukan strategi komunikasi yang sistematis untuk memperbaiki persepsi Teori ini mengidentifikasi lima strategi utama dalam pemulihan citra, yaitu denial, evasion of responsibility, reducing offensiveness, corrective action, dan mortification.
Strategi denial dilakukan dengan menyangkal keterlibatan organisasi terhadap tuduhan yang muncul, sedangkan evasion of responsibility berupaya mengalihkan tanggung jawab pada faktor eksternal seperti kesalahan teknis atau pihak ketiga.
Selanjutnya, reducing offensiveness bertujuan mengurangi persepsi negatif publik dengan menonjolkan kontribusi positif organisasi atau memperkecil tingkat kesalahan.
Corrective action menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki situasi, seperti pembaruan sistem dan pemberian kompensasi, sementara mortification dilakukan dengan mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang berfokus pada analisis manajemen krisis pemerintah dalam penanganan kasus keracunan Program MBG.
Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan (Fatimah et al.
, 2.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi komunikasi krisis pemerintah diterapkan, serta menilai efektivitasnya melalui kerangka Image Restoration Theory dan konsep manajemen krisis dari Coombs.
Melalui analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari sumber tertulis, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang pola respons, tindakan korektif, serta strategi pemulihan citra pemerintah dalam menghadapi krisis yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi anak sekolah sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Program ini secara resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan memanfaatkan sumber pangan lokal sebagai bahan utama.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menugaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama dalam pemenuhan gizi Program ini menyasar empat kelompok prioritas, yaitu: .
Peserta didik di jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah.
Anak usia di bawah lima tahun.
Ibu hamil, untuk mencegah komplikasi dan stunting bayi.
Ibu menyusui, guna mendukung kualitas ASI dan pertumbuhan optimal bayi (Peraturan.
id, 2.
Hingga akhir tahun 2025, program MBG ditargetkan menjangkau 17,98 juta penerima manfaat, dengan prioritas pada daerah yang telah memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
Gizi (SPPG) dan wilayah 3T .
erdepan, terluar, tertingga.
Secara global, kebijakan pemberian makanan bergizi di sekolah bukan hal baru.
Program serupa di berbagai negara mampu meningkatkan kehadiran siswa, partisipasi belajar, serta menurunkan angka malnutrisi dan Di Amerika Serikat program sejenis itu dikenal dengan sebutan National School Lunch Program, di India sebagai Mid-Day Meal Scheme, dan di Afrika sebagai Homegrown School Feeding, yang juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal (Ramlan et al.
, 2.
Kronologi Keracunan Program MBG Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bermula dengan tahap uji coba di Kabupaten Nganjuk.
Jawa Timur, awal Oktober 2024.
Sebanyak tujuh siswa sekolah dasar dilaporkan mengalami gejala mual, sakit perut, dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG, hingga harus mendapat perawatan di Puskesmas (Inews.
id, 2.
Meskipun dianggap sebagai insiden kecil, peristiwa ini menjadi indikator awal adanya kelemahan dalam sistem pengawasan mutu makanan program tersebut, karena gejala keracunan itu terus terjadi di berbagai daerah (Tabel .
Tabel 2.
Jumlah Siswa Dari Berbagai Provinsi Yang Mengalami Gejala Keracunan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Jawa Tengah Kabupaten Nunukan.
Kalimantan Utara Kabupaten Cianjur.
Jawa Barat Kota Bandung.
Jawa Barat Kota Bogor.
Jawa Barat Kabupaten Pali.
Sumatera Selatan Jumlah 40 siswa 30 siswa Sumber: Tempo.
Program MBG secara resmi diluncurkan 6 Januari 2025, namun beberapa minggu setelah implementasi nasional, kasus keracunan mulai terjadi di berbagai daerah.
Dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan, ribuan siswa dari berbagai provinsi dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Total sementara pada awal tahun 2025 telah mencapai 1.
376 korban siswa di berbagai wilayah Indonesia.
Memasuki pertengahan tahun 2025, kasus keracunan akibat Program MBG meningkat tajam dan menyebar ke berbagai provinsi.
Periode Juli hingga September 2025 dikenal sebagai gelombang krisis kedua, ditandai dengan lonjakan signifikan jumlah korban dan frekuensi kejadian yang terjadi setiap minggu.
Pada 22Ae23 Juli 2025, kasus besar terjadi di Kupang dan Sumba Barat Daya.
Nusa Tenggara Timur menimpa lebih dari 140 siswa dengan gejala sakit kepala, mual, muntah, dan lemas.
Menu yang diduga menjadi penyebab terdiri dari nasi, kentang, wortel, kol, dan ikan tongkol goreng (Tempo.
co, 2.
Selanjutnya, pada 22Ae25 September 2025, insiden serupa terjadi di Kabupaten Bandung Barat.
Jawa Barat, di mana jumlah korban meningkat dari puluhan siswa di Kecamatan Cipongkor menjadi lebih dari 1.
000 siswa setelah kasus meluas ke Kecamatan Cihampelas (Kumparan.
com, 2.
Kasus baru juga dilaporkan pada 25 September 2025 di Kepulauan Riau, tepatnya di Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
SMP Negeri 2 Karimun dan SDN 016 Sagulung.
Batam, yang menyebabkan belasan siswa mengalami gejala mual dan pusing (CNNIndonesia.
com, 2.
Tidak lama kemudian, pada 16 Oktober 2025, 426 siswa SMAN 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami diare dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada pagi hari (Liputan6.
com, 2.
Krisis ini menunjukkan lemahnya kontrol kualitas, ketidakterpaduan koordinasi antarlembaga, serta perlunya reformulasi sistem pengawasan pangan dalam pelaksanaan program sosial berskala nasional.
Analisis Jenis dan Fase Krisis Program Makan Bergizi Gratis Krisis yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG dapat dikategorikan menjadi tiga, .
Krisis Produk (Product Crisi.
Menurut Coombs .
, krisis produk terjadi ketika produk yang disalurkan dianggap cacat atau berbahaya.
Dalam konteks MBG, kasus keracunan yang dialami siswa menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap standar keamanan pangan, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas program (Azizi, 2.
Krisis Pelayanan Publik (Public Service Crisi.
Krisis pelayanan publik terjadi ketika institusi gagal memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan publik, baik karena kelalaian, lemahnya pengawasan, maupun koordinasi antar-lembaga yang tidak optimal (Coombs, 2.
Insiden keracunan massal mencerminkan kegagalan lembaga pelaksana dalam menjamin pelayanan publik yang aman dan bertanggung jawab.
Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kontrol kualitas bahan pangan, serta koordinasi antar-lembaga yang belum optimal (Rayhan, 2.
Krisis Reputasi (Reputational Crisi.
Berdasarkan Benoit .
, krisis reputasi muncul akibat persepsi negatif publik terhadap organisasi.
Pemberitaan luas mengenai kasus keracunan MBG menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas pemerintah, sekaligus menurunkan citra program sosial berskala nasional (Syamsu, 2.
Berdasarkan tahapan krisis yang dikemukakan oleh Coombs .
, krisis dalam Program MBG dapat dianalisis melalui tiga fase utama:
Fase Deteksi Awal (Prodromal Stag.
Pada tahap ini, indikasi potensi krisis mulai terlihat melalui laporan kasus keracunan di beberapa daerah, seperti SMP Negeri 8 Kupang yang menimpa 140 siswa pada Juli 2025, serta kasus serupa di Sleman dan Lebong (Detik.
com, 2.
Namun, respons pemerintah pada tahap ini dinilai belum optimal karena kurangnya pengawasan dan audit awal terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fase Respons Cepat (Acute Stag.
Ketika kasus meluas dan mendapat perhatian publik, pemerintah segera melakukan rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Kesehatan pada 28 September 2025.
Sejumlah langkah diterapkan, seperti penutupan sementara SPPG bermasalah, sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, serta penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) (Setneg.
id, 2.
Selain itu, pemerintah memastikan korban mendapat penanganan medis cepat dan melakukan evaluasi untuk mencegah kasus berulang.
Fase Pemulihan (ChronicAeResolution Stag.
Setelah krisis terkendali, pemerintah berfokus pada pemulihan sistem dan kepercayaan publik melalui pelatihan relawan dapur oleh BGN.
BPOM, dan Dinas Kesehatan, serta penguatan pengawasan lintas lembaga.
Pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmen perbaikan berkelanjutan (Setneg.
id, 2.
Fase ini menjadi bagian penting dari crisis management cycle untuk memulihkan reputasi dan membangun kembali kepercayaan publik melalui Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
tindakan korektif yang nyata.
Analisis Penanganan Krisis Keracunan MBG oleh Lembaga Pemerintah Penanganan krisis keracunan dalam pelaksanaan Program MBG menuntut respons terpadu antara aspek kesehatan, keamanan pangan, regulasi, dan komunikasi publik.
Menurut Rejeki & Djunaedi .
, keberhasilan mitigasi krisis bergantung pada kecepatan tanggap medis dan koordinasi lintas lembaga dalam pelaporan, investigasi, serta pengawasan distribusi pangan.
Senada dengan itu.
Aidonojie & Francis .
menegaskan bahwa lemahnya regulasi dan penegakan hukum dapat memperburuk situasi, sehingga sinergi antara lembaga pengawas, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam penanganan krisis.
Sebagai bentuk tanggapan terhadap krisis, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Kesehatan pada 28 September 2025.
Rapat ini melibatkan Kementerian Kesehatan.
Badan Gizi Nasional (BGN), dan BPOM untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola MBG.
Menurut pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah menetapkan enam langkah utama, yaitu (Setneg.
id, 2.
Penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Sterilisasi alat makan secara rutin di seluruh SPPG.
Perbaikan sistem sanitasi dan pengelolaan air serta limbah.
Kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional.
Optimalisasi peran puskesmas dan UKS dalam pemantauan pelaksanaan MBG di daerah.
Koordinasi aktif antar-kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam proses perbaikan dan pengawasan program.
Tindak lanjut juga dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya kasus keracunan serta memastikan penanganan medis bagi korban dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksana di daerah.
menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelanggaran tanpa menghentikan distribusi MBG bagi siswa penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa program MBG tetap dilanjutkan dengan peningkatan sistem keamanan pangan, termasuk pelatihan juru masak, pemasangan filter air, penggunaan test kit, dan sertifikasi dapur MBG (Kompas.
com, 2.
Selain itu.
Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemantauan lapangan pasca insiden di Kabupaten Sleman dan berencana mengkaji sistem distribusi MBG serta sanksi bagi SPPG yang terbukti melanggar prosedur (Ombudsman.
Di tingkat daerah.
Badan Gizi Nasional Wilayah Serang bekerja sama dengan BPOM.
Dinas Kesehatan, dan ahli gizi menyelenggarakan pelatihan bagi relawan dapur MBG di Banten terkait standar higienitas, distribusi aman, dan pengelolaan limbah makanan (Detik.
com, 2.
Analisis Krisis Keracunan MBG Berdasarkan Teori Image Restoration Berdasarkan Image Restoration Theory yang dikemukakan oleh Benoit, upaya pemerintah dalam menangani krisis keracunan Program MBG mencerminkan penerapan beberapa strategi pemulihan citra organisasi.
Berikut penjelasannya:
Mortification (Permintaan Maaf dan Pengakuan Kesalaha.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas terjadinya kasus keracunan di berbagai daerah.
Pernyataan ini disertai pengakuan tanggung jawab serta komitmen untuk memastikan penanganan medis bagi korban dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Manajemen Krisis Pemerintah dalam Penanganan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis CARAKA: Indonesia Journal of Communication, vol.
, 2025, 414-425
pelaksanaan program.
Langkah ini menunjukkan keterbukaan dan keseriusan pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik.
Corrective Action (Tindakan Korekti.
Pemerintah segera melakukan perbaikan struktural melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 28 September 2025.
Langkahlangkah yang diambil mencakup penutupan sementara dapur SPPG bermasalah, penerapan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), perbaikan sanitasi, serta optimalisasi peran puskesmas dalam pemantauan lapangan.
Presiden Prabowo juga menegaskan peningkatan standar keamanan dapur MBG melalui pelatihan juru masak, penggunaan test kit, dan filter air.
Reducing Offensiveness (Mengurangi Tingkat Pelanggara.
Pemerintah berupaya menjaga citra program dengan menekankan tujuan positif MBG sebagai bagian dari upaya nasional untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia.
Dalam berbagai pernyataan publik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa insiden keracunan tidak mencerminkan kegagalan kebijakan, melainkan tantangan dalam proses implementasi yang sedang diperbaiki.
Evasion of Responsibility (Pengalihan Tanggung Jawab Terbata.
Pemerintah menjelaskan bahwa sebagian insiden terjadi karena kelalaian teknis di tingkat daerah dan kurangnya pengawasan SPPG.
Strategi ini digunakan untuk memberikan konteks penyebab krisis tanpa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab, menunjukkan keseimbangan antara klarifikasi dan akuntabilitas.
Denial (Penyangkala.
Pemerintah tidak menggunakan strategi ini.
Alih-alih menyangkal, pemerintah secara terbuka mengakui adanya krisis dan fokus pada tindakan Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga transparansi dan mencegah erosi kepercayaan publik.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap krisis dalam pelaksanaan Program MBG dan strategi penanganannya melalui pendekatan Image Restoration Theory, dapat disimpulkan bahwa krisis yang terjadi termasuk dalam kategori crisis of product, public service crisis, dan reputational crisis.
Krisis ini dipicu oleh lemahnya pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga menimbulkan kasus keracunan di berbagai daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam merespons krisis, pemerintah melakukan langkah strategis seperti menutup sementara SPPG bermasalah, mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), melaksanakan pelatihan relawan dapur, serta memperkuat komunikasi publik secara Berdasarkan Image Restoration Theory oleh Benoit, strategi yang diterapkan pemerintah meliputi mortification .
ermintaan maaf dan pengakuan tanggung jawa.
, corrective action .
erbaikan sistem dan pengawasa.
, reducing offensiveness .
enekanan tujuan positif progra.
, dan evasion of responsibility .
enjelasan kelalaian teknis di daera.
Pemerintah tidak menggunakan strategi denial, melainkan mengedepankan transparansi dan langkah korektif untuk memulihkan reputasi serta kepercayaan publik terhadap program MBG.
DAFTAR PUSTAKA