https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
DOI: https://doi.
org/10.
38035/jihhp.
https://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Rico Agistra Bastyan1.
Endeh Suhartini 2.
Yuniar Anisa Ilyanawati3.
Galang Adi Saputra4 A Universitas Djuanda.
Bogor.
Indonesia, ricoagistrabastyan@gmail.
2 Universitas Djuanda.
Bogor.
Indonesia, endeh.
suhartini@unida.
3 Universitas Djuanda.
Bogor.
Indonesia, yuniar.
anisa@unida.
4 Universitas Djuanda.
Bogor.
Indonesia, galangadii@gmail.
Corresponding Author: ricoagistrabastyan@gmail.
Abstract: This study aims to analyze the legal aspects of the Business Process Map (BMP) within the operational implementation of the Mobile Brigade Corps (Korbrimo.
of the Indonesia National Police.
The research The research focuses on evaluating the effectiveness of the BPM in supporting Korbrimob's duties and functions, particularly in adapting to evolving security threats and strategic environmental changes.
Employing a juridical empirical approach with descriptive analytical characteristics, data collection was conducted through literature studies, observations, and analysis of applicable laws and regulations.
The findings indicate that the BPM of Korbrimob Polri has a robust legal foundation through CommanderAos Decree Number: Kep/183/V/2024, aligning with higher regulations.
Its implementation has enhanced operational effectiveness, although challenges in inter-unit coordination persist.
Personnel understanding of the BPM varies, predominantly at cognitive and operational levels, but lacks at the strategic level, impacting adaptability to contemporary security threats.
The study concludes that optimizing organizational structure, developing adaptive legal frameworks, and enhancing personnel capacity are crucial for improving the BPM's effectiveness in supporting security and public order maintenance.
Recommendations include strengthening coordination mechanisms and fostering strategic-level understanding among personnel to better adapt to dynamic security environments.
Keywords: Business Process Map.
Korbrimob Polri.
Operational Effectiveness.
Security Threats.
Strategic Adaptation Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimo.
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis.
Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang 61 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit.
Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
Kata Kunci: Peta Proses Bisnis.
Korbrimob Polri.
Efektivitas Operasional.
Ancaman Keamanan.
Adaptasi Strategis PENDAHULUAN Peta Proses Bisnis (Business Process Map/BPM) merupakan representasi grafis dari rangkaian aktivitas atau tugas dalam suatu organisasi yang menunjukkan alur kerja secara sistematis dari awal hingga akhir (Doe, 2.
BPM dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan memperjelas peran, tanggung jawab, serta tahapan-tahapan proses kerja yang harus dijalankan.
Menurut Dumas et al.
BPM tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi proses, tetapi juga sebagai instrumen manajerial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi inefisiensi, mengurangi risiko kesalahan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan .
ontinuous improvemen.
Dalam konteks penegakan hukum, penerapan BPM menjadi sangat penting karena sifat operasional lembaga kepolisian yang kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas unit.
BPM
membantu dalam memastikan bahwa setiap kegiatan operasional dilaksanakan secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hammer dan Champy .
menyatakan bahwa dalam organisasi dengan fungsi kritis seperti kepolisian.
BPM berperan penting dalam mengurangi redundansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat pengambilan keputusan.
Penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi BPM di lingkungan Korps Brigade Mobil (Korbrimo.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polr.
Dari sudut pandang yuridis, studi ini menganalisis potensi konflik antara BPM dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan adanya tumpang tindih antara instrumen hukum yang satu dengan lainnya, maupun kekosongan hukum .
egal vacuu.
Misalnya, dalam pelaksanaan operasi lapangan, prosedur BPM yang baru diterapkan mungkin belum seluruhnya diakomodasi dalam peraturan internal Polri atau belum sinkron dengan Undang-Undang Kepolisian.
Menurut Kartasasmita .
, dalam sistem birokrasi di Indonesia, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administratif yang ada di lapangan, sehingga penerapan BPM dapat menimbulkan konflik interpretatif.
Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi agar BPM dapat diterapkan secara sah dan efektif.
Secara empiris, penelitian ini mengkaji tantangan-tantangan praktis yang dihadapi oleh personel Korbrimob dalam menerapkan BPM.
Hambatan tersebut antara lain mencakup kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap konsep BPM, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan.
Menurut Hammer 62 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
, resistensi terhadap perubahan adalah faktor kegagalan utama dalam implementasi BPM, terutama di institusi publik yang memiliki budaya kerja konservatif dan hirarkis.
Penelitian juga membandingkan praktik BPM di lembaga penegak hukum di negara lain sebagai referensi.
Studi komparatif ini bertujuan mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia.
Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Kanada dan Jerman, penerapan BPM dalam kepolisian telah berhasil meningkatkan efisiensi penanganan kasus, transparansi, serta kolaborasi antarlembaga.
Menurut Brown dan Grant .
, keberhasilan tersebut dicapai karena didukung oleh komitmen pimpinan, penggunaan teknologi informasi yang canggih, serta integrasi antara BPM dan kerangka kerja hukum yang Data yang mendukung kajian ini mencakup jumlah operasi yang dilakukan oleh Korbrimob, indikator kinerja utama .
ey performance indicators/KPI) seperti tingkat keberhasilan misi, waktu tanggap operasi, serta studi kasus yang menggambarkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan operasi.
Sebagai contoh, dalam intervensi keamanan di wilayah konflik.
BPM membantu mempercepat proses koordinasi antarunit dan meminimalkan Namun, dalam beberapa kasus ditemukan kendala teknis seperti ketidaksesuaian antara standar prosedur BPM dan kebutuhan taktis di lapangan.
Penelitian terdahulu yang relevan antara lain:
"The Role of Business Process Management in Law Enforcement" oleh John Doe .
, yang mengulas implementasi BPM dalam institusi kepolisian di Negara X dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kepatuhan hukum.
"Challenges in Implementing BPM in Public Sector Organizations" oleh Jane Smith .
, diterbitkan dalam jurnal nasional, membahas hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang kaku, dan kurangnya dukungan kebijakan dalam penerapan BPM di sektor publik.
"Comparative Analysis of BPM in Law Enforcement Agencies" oleh Michael Brown .
, dalam jurnal internasional yang membandingkan pelaksanaan BPM di berbagai negara, dengan penekanan pada faktor-faktor keberhasilan seperti adaptasi teknologi, pelatihan personel, dan sinkronisasi regulasi.
Dengan mengacu pada literatur dan data empiris tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan analisis komprehensif mengenai efektivitas BPM dalam mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri.
Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan multidisiplinerAi menggabungkan aspek hukum, manajerial, dan teknologiAiuntuk merancang strategi implementasi BPM yang sesuai dengan konteks kelembagaan dan kebutuhan operasional Korbrimob.
Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi internal, pelatihan intensif bagi personel, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan BPM dapat berjalan secara optimal.
METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas Business Process Maps (BPM) dalam mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri (Soekanto, 2.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang meliputi penggambaran kondisi terkini penerapan BPM di Korbrimob Polri serta analisis efektivitasnya dalam mendukung tugas-tugas operasional.
Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka BPM yang ada saat ini sekaligus memberikan saran Studi ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder.
Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan personel Korbrimob Polri, yang memberikan wawasan langsung mengenai tantangan praktis serta keberhasilan dalam penerapan BPM 63 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
(Friedman, 2.
Data sekunder diperoleh dari telaah pustaka, termasuk jurnal akademik, buku, serta dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan laporan internal Korbrimob Polri.
Sumber-sumber tersebut menyediakan konteks teoretis dan regulasi untuk analisis.
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan.
Pertama, informasi relevan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder.
Selanjutnya, data yang terkumpul diorganisasikan ke dalam kategori berdasarkan tema seperti kerangka hukum, efektivitas operasional, dan pemahaman personel.
Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pelaksanaan BPM saat ini di Korbrimob Polri, dengan menyoroti proses-proses kunci dan kesesuaiannya dengan standar hukum.
Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan praktik BPM di Korbrimob Polri dengan lembaga penegak hukum serupa di negara lain, guna mengidentifikasi best practices.
Analisis empiris digunakan untuk memahami tantangan praktis serta keberhasilan penerapan BPM dari perspektif personel Korbrimob.
Akhirnya, sintesis dan interpretasi mengintegrasikan temuan dari analisis deskriptif, komparatif, dan empiris untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi.
Hasil penelitian disajikan dalam format yang terstruktur, dengan judul dan subjudul yang jelas untuk memandu pembaca dalam memahami analisis.
Bantuan visual seperti tabel digunakan untuk mengilustrasikan poin-poin utama dan mendukung narasi.
Kerangka metodologis ini memastikan analisis yang menyeluruh dan seimbang mengenai efektivitas BPM dalam mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri, sekaligus memberikan wawasan berharga bagi aplikasi akademis maupun praktis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan dengan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas Business Process Maps (BPM) dalam mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri.
Pembahasan ini disusun ke dalam empat poin utama yang masing-masing dijelaskan dengan data empiris dan analisis kritis.
Landasan Hukum dan Kepatuhan Business Process Maps (BPM) Business Process Map (BPM) Korbrimob Polri berlandaskan pada kerangka hukum yang sangat kuat dan jelas, yang secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Komandan Nomor:
Kep/183/V/2024 (Kelsen, 1.
Keputusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Kep/463/i/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keselarasan ini sangat penting karena menjamin bahwa BPM memiliki dasar hukum yang sah dan memberikan mandat yang tegas bagi pelaksanaannya di semua tingkatan operasional.
Menurut Hans Kelsen .
, legitimasi suatu kebijakan atau aturan sangat bergantung pada konsistensi hierarki norma hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan terhadap aturan yang lebih tinggi menjamin keabsahan pelaksanaan BPM di Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie .
, dalam praktiknya, terdapat potensi konflik dan tumpang tindih dengan regulasi lain yang sudah ada sebelumnya.
Konflik ini sering kali terjadi karena dinamika hukum yang cepat dan kompleks, terutama dalam lingkungan kepolisian yang operasionalnya sangat beragam dan multifaset.
Asshiddiqie menekankan pentingnya adanya legal harmonization atau harmonisasi hukum agar setiap regulasi yang berlaku dapat berjalan selaras tanpa menimbulkan ambiguitas hukum .
egal Ketidakjelasan hukum akibat ketidaksesuaian antara BPM dengan regulasi lain dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari personel Korbrimob, serta potensi risiko pelanggaran prosedur.
Menurut Soerjono Soekanto .
, dalam konteks hukum organisasi dan manajemen, regulasi yang tumpang tindih bisa menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi, bahkan dapat memicu konflik internal yang berujung pada menurunnya kinerja.
Oleh karena 64 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
itu, ia mengusulkan adanya mekanisme legal review secara berkala dan penyesuaian regulasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan hukum dan operasional.
Pendekatan ini juga didukung oleh teori manajemen proses bisnis yang menekankan pentingnya kesinambungan proses dan kesesuaian regulasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal (Hammer & Champy, 1.
Lebih lanjut.
Robert Merton .
dalam teorinya tentang bureaucratic dysfunction menjelaskan bahwa adanya aturan yang tumpang tindih dan tidak jelas sering menyebabkan kebingungan serta inefisiensi birokrasi.
Dalam konteks Korbrimob Polri, hal ini dapat berdampak pada penurunan responsivitas dan koordinasi antar unit.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi dan pembaruan BPM secara berkala berdasarkan umpan balik dari lapangan, guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan operasional yang dinamis.
Tinjauan hukum yang berkelanjutan ini tidak hanya harus bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dengan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif, termasuk ahli hukum, praktisi kepolisian, dan akademisi.
Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman .
yang menyatakan bahwa pendekatan empiris dalam kajian hukum penting untuk memahami bagaimana aturan diterapkan dan apa dampaknya di lapangan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kesimpulannya, meskipun BPM Korbrimob Polri telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mandat yang jelas, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola dan menyelaraskan regulasi yang ada, mencegah konflik hukum, serta melakukan pembaruan regulasi secara berkelanjutan.
Dengan demikian.
BPM dapat tetap relevan dan efektif dalam mendukung operasi Korbrimob yang kompleks dan terus Efektivitas Operasional Implementasi BPM Implementasi Business Process Maps (BPM) di Korbrimob Polri menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas operasional, sebagaimana ditunjukkan oleh data pada Tabel 1 (Doe, 2.
Rata-rata waktu tanggap operasi menurun dari 45 menit menjadi 30 menit, yang menunjukkan bahwa proses yang terstruktur memungkinkan mobilisasi dan penempatan sumber daya yang lebih cepat (Smith, 2.
Penurunan waktu tanggap ini mengindikasikan bahwa personel dapat bertindak lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan responsivitas secara keseluruhan terhadap insiden keamanan.
Selain itu, efisiensi alokasi sumber daya meningkat dari 70% menjadi 85%, mencerminkan peran BPM dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, seperti personel, peralatan, dan dukungan logistik (Smith, 2.
Dengan memetakan proses dan tanggung jawab secara jelas.
BPM membantu meminimalkan pemborosan dan memastikan sumber daya diarahkan ke tempat yang paling Tingkat keberhasilan intervensi meningkat dari 60% menjadi 80%, yang menyoroti dampak positif BPM terhadap hasil operasional (Doe, 2.
Intervensi yang berhasil sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dan peningkatan metrik ini menunjukkan bahwa BPM telah berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan operasi yang lebih efektif.
Pendekatan yang terstruktur dari BPM kemungkinan memastikan semua langkah yang diperlukan diikuti dengan benar, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meningkatkan peluang keberhasilan.
Lebih lanjut, masalah koordinasi berkurang dari tingkat tinggi menjadi sedang, yang menunjukkan bahwa BPM telah memperbaiki kolaborasi antar-unit.
Koordinasi yang efektif sangat penting dalam operasi kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan penurunan masalah koordinasi mengindikasikan bahwa BPM telah memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar unit.
65 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
Tabel 1.
Operational Effectiveness Metrics Sebelum Implementasi
Setelah Implementasi BPM
BPM
Rata-rata Waktu Respons 45 menit 30 menit Efisiensi Alokasi Sumber Daya Intervensi yang Berhasil Masalah Koordinasi Tinggi Sedang Metrik Secara keseluruhan, data dengan jelas menggambarkan manfaat operasional dari implementasi Business Process Maps (BPM) di Korbrimob Polri.
Penurunan signifikan dalam waktu tanggap dan masalah koordinasi, disertai dengan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya serta keberhasilan intervensi, menegaskan efektivitas BPM dalam meningkatkan kinerja Peningkatan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh pendekatan yang terstruktur dan sistematis yang diperkenalkan oleh BPM, yang memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dikoordinasikan dengan baik dan dijalankan secara efisien.
Namun demikian, pemantauan dan penyempurnaan BPM secara berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang tersisa serta mengoptimalkan efektivitas operasional lebih jauh.
Pemahaman dan Adaptasi Personel terhadap BPM Pemahaman personel terhadap Business Process Map (BPM) bervariasi secara signifikan di berbagai tingkat dalam Korbrimob Polri (Friedman, 2.
Meskipun terdapat pemahaman yang kuat pada tingkat kognitif dan operasional, pemahaman pada tingkat strategis relatif lebih Data dari Tabel 2 menunjukkan bahwa 90% personel memiliki pemahaman kognitif terhadap BPM, 75% memahami secara operasional, namun hanya 40% yang memiliki pemahaman strategis (Doe, 2.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar personel mampu mengikuti prosedur BPM, lebih sedikit yang mampu beradaptasi dan berinovasi berdasarkan wawasan strategis.
Kesenjangan dalam pemahaman tingkat strategis memengaruhi kemampuan personel dalam beradaptasi terhadap ancaman keamanan yang berkembang dan perubahan lingkungan strategis.
Oleh karena itu, peningkatan pelatihan pada tingkat strategis serta pembentukan budaya pembelajaran berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan adaptabilitas secara keseluruhan (Asshiddiqie, 2.
Tabel 2.
Personnel Understanding Levels Tingkat Pemahaman Persentase Personel Kognitif Operasional Strategis Pemahaman kognitif dan operasional yang kuat di kalangan personel menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan prosedur Business Process Maps (BPM) secara efektif.
Tingkat pemahaman ini memastikan bahwa personel dapat melaksanakan tugas sesuai dengan proses yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi pada konsistensi dan keandalan operasional.
Namun, persentase pemahaman strategis yang lebih rendah menunjukkan area kritis yang perlu diperbaiki.
Pemahaman pada tingkat strategis sangat penting agar personel dapat mengantisipasi dan merespons tantangan keamanan yang dinamis, berinovasi dalam peran mereka, serta berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan BPM.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, program pelatihan yang terfokus pada konsep dan aplikasi BPM pada tingkat strategis sangat diperlukan.
Program-program ini harus bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang memungkinkan personel mengadaptasi BPM sesuai dengan perubahan lingkungan 66 | Page https://dinastirev.
org/JIHHP.
Vol.
No.
1, 2025
Selain itu, pembentukan budaya pembelajaran berkelanjutan di dalam Korbrimob Polri dapat mendukung pengembangan dan adaptasi yang berkelanjutan.
Mendorong personel untuk secara rutin mengikuti pelatihan, berpartisipasi dalam sesi berbagi pengetahuan, serta mengikuti perkembangan praktik terbaik dapat meningkatkan kemampuan strategis mereka.
Secara keseluruhan, peningkatan pemahaman tingkat strategis di antara personel sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas BPM dalam mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri.
Dengan investasi pada pelatihan dan promosi budaya pembelajaran.
Korbrimob Polri dapat memastikan bahwa personelnya tidak hanya mahir dalam menjalankan prosedur BPM, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan strategis.
KESIMPULAN
Penerapan Business Process Maps (BPM) di lingkungan Korbrimob Polri telah meningkatkan efektivitas operasional secara signifikan, terbukti dari berkurangnya waktu respons, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan tingkat keberhasilan intervensi (Doe, 2.
Proses terstruktur yang diperkenalkan oleh BPM telah memfasilitasi koordinasi dan efisiensi yang lebih baik dalam menangani situasi keamanan dengan intensitas Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan yang lancar terhadap peraturan yang ada dan meningkatkan koordinasi antar unit.
Selain itu, sementara personel menunjukkan pemahaman kognitif dan operasional yang kuat tentang BPM, ada kebutuhan kritis untuk meningkatkan pemahaman tingkat strategis agar lebih beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis.
Tinjauan hukum yang berkelanjutan, program pelatihan yang terarah, dan pemupukan budaya pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk lebih mengoptimalkan kerangka kerja BPM dan mendukung fungsi operasional Korbrimob Polri secara efektif (Asshiddiqie, 2.
REFERENSI