JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume 13.
No.
Tahun 2025 https://doi.
org/10.
21067/jrma.
Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia:
Strategi Mitigasi Perubahan Iklim Phobie Sherina Rahmasari,a1*.
Agus Bandiyonob2 Politeknik Keuangan Negara STAN.
Indonesia 1 4131210047_phobie@pknstan.
Aagusbandiyono@pknstan.
*korespondensi penulis Received: 06 Maret 2025.
Revised: 09 April 2025.
Accepted: 16 April 2025 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia sebagai salah satu paya mengatasi isu perubahan iklim.
Melalui kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan pelaporan keberlanjutan, seperti kurangnya standar yang jelas, kompleksitas pengukuran, dan resistensi organisasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi sektor publik.
Namun, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pengembangan kapasitas, dan harmonisasi standar pelaporan untuk mengatasi tantangan yang ada.
Penerapan prinsip-prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung praktik pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia.
Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk mewajibkan seluruh instansi sektor publik menyusun laporan keberlanjutan dengan menggunakan standar yang jelas dan indikator pengukuran yang komprehensif.
Kata kunci : pelaporan keberlanjutan, sektor publik, perubahan iklim Abstract This study aims to reveal the challenges and opportunities in implementing sustainability reporting in the Indonesian public sector to address climate change issues.
Through a literature review, this study identifies various factors that influence the implementation of undesirable regulations, such as the absence of clear standards, measurement complexity, and organizational resistance.
The results indicate that recording has great potential to improve transparency, accountability, and performance in organizations.
However, strong commitment from the government, capacity building, and harmonization of reporting standards are needed to overcome existing challenges.
Good governance principles can be a strong foundation for supporting sustainability reporting practices in the Indonesian public sector.
This study suggests the government requires all public sector agencies to prepare hostility reports using clear standards and comprehensive measurement Keywords :sustainability reporting, public sector, climate change Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 50 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025
Rahmasari.
Bandiyono
PENDAHULUAN
Isu perubahan iklim merupakan salah satu topik penting yang menjadi sorotan global saat ini.
Perubahan iklim tidak hanya mencakup kenaikan suhu rata-rata tetapi juga pergeseran habitat satwa liar, naiknya permukaan air laut hingga bencana alam.
Perubahan iklim tersebut muncul akibat aktivitas manusia yang menimbulkan efek gas rumah kaca (Gibbens.
, 2.
Emisi gas rumah kaca juga bisa menyebabkan perubahan atmosfer, lautan, kriosfer, dan biosfer yang meluas dan cepat, memengaruhi banyak cuaca dan iklim ekstrem di setiap wilayah di seluruh dunia dan menyebabkan dampak buruk yang meluas serta kerugian dan kerusakan terkait terhadap alam dan manusia.
Selain itu, emisi gas rumah kaca merupakan salah satu pendorong utama kenaikan suhu global.
Hubungan antara suhu global dan konsentrasi gas rumah kaca khususnya karbon dioksida telah terbukti sepanjang sejarah bumi (Ritchie.
, dkk.
, 2.
Gambar 1 menunjukkan suhu bumi yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu.
Gambar 1 Anomali Suhu Global Tahun 1940-2024 Sumber: Our World in Data .
Pemanasan global dan dampaknya terhadap lingkungan telah mendorong akan pentingnya upaya-upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah konsekuensi buruk dari perubahan iklim (IPCC, 2.
Perjanjian Paris tahun 2015 menandai langkah besar dalam upaya kolektif dunia untuk melawan perubahan iklim.
Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah kewajiban setiap negara untuk menetapkan target pengurangan emisi masing-masing, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDC.
Setiap negara bertanggung jawab untuk menentukan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan global untuk membatasi kenaikan suhu global.
Sejalan dengan SDGs, pada 23 September 2022.
Indonesia kini juga telah berkomitmen untuk meningkatkan ambisinya dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Enchanced Nationally Determined Contribution (ENDC) sebesar 31,89% .
ari sebelumnya 29%) tanpa syarata dan sebesar 43,2% .
ari sebelumnya 41%) secara kondisional (Kementerian Keuangan, 2.
Hal tersebut menandakan berbagai pemangku kepentingan kini mulai menganggap bahwa keberlanjutan adalah komitmen jangka panjang yang penting.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi isu lingkungan, tuntutan akan transparasi dan akuntabilitas perusahaan juga semakin tinggi.
Akuntansi keberlanjutan muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan informasi yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
Pelaporan Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 51 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono keberlanjutan secara praktis melaporkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kontribusinya terhadap isu-isu lingkungan (Farisyi.
, dkk.
, 2.
Selain itu, hal tersebut juga dapat dijadikan investor sebagai acuan dalam mengevaluasi dan mengarahkan investasinya.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Al-Shaer.
H, & Hussainey.
K .
menyimpulkan bahwa penerapan pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja keberlanjutan secara positif.
Ketika perusahaan berkontribusi dalam keberlanjutan ekologis, akan ada peningkatan dalam kinerja Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Buallay.
yang menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan dapat menjadi alat penting untuk meningkatkan kinerja Perusahaan di Indonesia.
Menurut Sukaharsono.
, & Andayani.
, .
pelaporan keberlanjutan menjadikan organisasi dapat menentukan tujuan dan mengelola operasi mereka menjadi Hal tersebut disebabkan oleh pelaporan keberlanjutan memberikan informasi mengenai dampak positif dan negatif organisasi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Selain itu, penelitian yang dilakukan Zimon.
menyebutkan bahwa laporan keberlanjutan yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan dalam literatur ilmiah terkait implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia.
Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pelaporan keberlanjutan dalam konteks organisasi bisnis, kajian mengenai penerapannya di lingkungan pemerintah masih terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi pelaporan keberlanjutan di organisasi sektor publik Indonesia.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah literature review dengan melakukan analisis terhadap literatur, regulasi, dan praktik yang ada.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pemetaan yang komprehensif mengenai kondisi aktual, tantangan, dan rekomendasi untuk mengembangkan kerangka pelaporan keberlanjutan yang efektif di sektor publik Indonesia.
METODE
Metode penelitian ini menggunakan metode literature review.
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.
Penulis menemukan pengetahuan terkini, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, serta menyusun dasar teoritis yang kuat untuk penulisan yang sedang dilakukan.
Melalui metode ini, penulis mengidentifikasi, mempelajari, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh penelitian yang relevan berdasarkan pertanyaan penelitian spesifik yang sesuai dengan konteks (Ramadhani.
, dkk.
, 2.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari internet.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melaui media perantara atau secara tidak langsung (Syahrizal.
, & Jailani.
, 2.
Penulis memilih artikel yang menjadi tempat publikasi menggunaan aplikasi HarzingAos Publish or Perish (POP).
Rentang waktu pencarian artikel adalah lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
Data kunci utama yang digunakan adalah pelaporan keberlanjutan dan sustainability reporting.
Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan artikel yang relevan dan mengikhtisarkan hasil.
Hasilnya, penullis mengumpulkan 200 artikel yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional.
Dari jumlah tersebut diperoleh 30 artikel yang sesuai dengan kriteria yang diusulkan.
PEMBAHASAN
Hasil Analisis Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 52 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono Literature review dilakukan penulis dengan menggunakan aplikasi HarzingAos Publish or Peris (POP) menggunakan database Scopus.
Hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci Ausustainability reportingAy dengan batas rentang waktu 2019-2024, ditemukan terdapat 200 artikel jurnal yang kajiannya terkait dengan pelaporan keberlanjutan.
Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya penulis mengelompokkan artikel berdasarkan fokus penelitiannya masing-masing.
Setelah dikelompokkan didapatkan hanya 30 artikel yang relevan terkait topik penulisan ini.
Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap artikel jurnal tersebut guna menjawab tujuan penulisan ini.
Kemudian, penulis mengkategorikan artikel-artikel tersebut menjadi beberapa kategori.
Berikut tabel hasil literatur review yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian ini.
Praktik Terkini Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia Menurut Global Reporting Initiative (GRI), pelaporan keberlanjutan merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan organisasi untuk mengukur, memahami, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan terkait dengan kinerja organisasi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (Farisyi.
, dkk.
, 2.
Implementasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
Kewajiban penyusunan laporan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan secara terbuka melaporkan dampak operasionalnya dan kontribusinya dalam mengatasi perubahan iklim.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis di Indonesia.
Namun, regulasi tersebut hanya berfokus terhadap perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Laporan Asia Pacific Sustainability Counts II yang dirilis oleh PwC menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam pengungkapan risiko dan peluang iklim dalam laporan keberlanjutan Perusahaan di Indonesia.
Angka ini meningkat dari 77% pada tahun 2021 menjadi 88% pada tahun 2022 Sedangkan, di sektor publik Indonesia tampaknya masih sedikit instansi yang melakukan pelaporan keberlanjutan.
Peraturan yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan pun masih berfokus pada sektor swasta, sementara sektor publik belum memiliki regulasi yang serupa secara menyeluruh.
Saat ini, pelaporan wajib yang harus disusun oleh lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintah sedangkan standar pelaporan kinerja berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sejak 2015.
Indonesia telah mengadopsi basis akrual untuk akuntansi pemerintah tetapi belum disebutkan sama sekali tentang masalah Hingga saat ini.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang secara konsisten melaksanakan pelaporan keberlanjutan.
Sementara itu.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappena.
telah menerbitkan laporan mengenai capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di tingkat nasional, meskipun belum mengacu instansi tertentu.
Potensi Implementasi Pelaporan Keberlanjutan pada Organisasi Sektor Publik Indonesia Adanya isu terkait perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca kini menjadi sorotan berbagai pihak terutama pemerintah Indonesia.
Upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 53 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono rumah kaca telah menjadi tonggak pentingnya penerapan pelaporan keberlanjutan khsusunya di sektor publik.
Hal tersebut sejalan dengan target nasional untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 (Indonesia.
id, 2.
Pelaporan keberlanjuran bukan sekadar kewajiban administrative tetapi juga bisa menjadi sebuah instrument strategis untuk mendorong inovasi dan perubahan.
Instansi pemerintah didorong untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
Urgensi penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik merupakan manifestasi konkrit dari penerapan teori pemangku kepentingan dalam praktik pemerintahan.
Sebagai entitas publik, pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga aktor global seperti lembaga keuangan internasional.
Melalui pelaporan keberlanjutan, pemerintah secara transparan menyampaikan bagaimana keputusan publik diambil, bagaimana sumber daya publik dikelola, dan bagaimana kontribusi pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan diukur.
Hal tersebut juga didukung dengan penelitian Friske.
yang menemukan bahwa perusahaan dapat menggunakan laporan keberlanjutan untuk memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang komitmen mereka terhadap praktik keberlanjutan.
Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga dipercaya dapat meningkatkan kinerja organisasi (Buallay.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang solid sebagai dasar legitimasi kekuasaan.
Penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik memberikan beberapa manfaat.
Pertama, laporan keberlanjutan yang komprehensif dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pelaporan keberlanjutan menawarkan sejumlah keutungan finansial dan sosial termasuk dampak sosial yang membangun kepercayaan terhadap gagasan Masyarakat dan para investor (Gazzola.
, 2.
Dengan mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan sosial, masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dihargai.
Kedua, pelaporan keberlanjutan memperkuat reputasi pemerintah di mata investor, mitra pembangunan, dan masyarakat internasional.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zimon.
yang menemukan bahwa laporan keberlanjutan yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Corazza.
juga menunjukkan bahwa adanya pelaporan keberlanjutan menjadi perusahaan dapat memulihkan kembali citranya.
Perusahaan yang memiliki praktik keberlanjutan yang baik juga cenderung memiliki nilai pasar yang tinggi (Buallay.
, 2.
Hal tersebut dapat menarik investasi, memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan daya saing negara.
Ketiga, pelaporan keberlanjutan mendorong inovasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.
Dengan mengukur kinerja berdasarkan indikator keberlanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.
Kaitan antara pelaporan keberlanjutan dan teori pemangku kepentingan sangat erat.
Pelaporan keberlanjutan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespon kebutuhan serta ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan, pemerintah dapat memastikan bahwa laporan tersebut relevan dan bermanfaat.
Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga dapat menjadi sarana untuk membangun dialog dan kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta sinergi positif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 54 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono Semakin kompleksnya isu-isu global pelaporan keberlanjutan telah menjadi praktik yang semakin diperlukan di berbagai sektor, termasuk sektor publik.
Implementasi pelaporan keberlanjutan, pemerintah tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik tetapi juga berkontribusi pada isu perubahan iklim dan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Pelaporan keberlanjutan bukan hanya sekadar kewajiban administrasi tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan Tantangan Implementasi Pelaporan Keberlanjutan pada Organisasi Sektor Publik Indonesia Penerapan pelaporan keberlanjutan di berbagai organisasi, termasuk sektor publik, seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara praktik pelaporan dengan teori legitimasi.
Teori legitimasi lebih berfokus pada bagaimana suatu organisasi dapat mempertahankan keberadaannya dan meningkatkan keuntungannya.
Sementara itu, tujuan pelaporan keberlanjutan di sektor publik seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Terdapat ketidaksesuaian antara tujuan ini dengan pandangan tradisional mengenai legitimasi yang lebih menekankan pada aspek ekonomi.
Selain itu, dalam praktiknya ada kemungkinan organisasi melakukan pelaporan keberlanjutan hanya sebagai formalitas atau untuk memenuhi tuntutan regulasi, tanpa adanya komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan.
Menurut Boiral.
laporan keberlanjutan belum tentu menjamin akuntabilitas stakeholder karena dianggap tidak efektif dalam memberifikasi laporan secara subtansional.
Penelitian yang dilakukan Khasn.
ditemukan adanya praktik greenwashing dalam penerapan pelaporan keberlanjutan demi citra positif organisasinya.
Greenwashing merupakan praktik organisasi yang memanipulasi keberlanjutan praktik bisnis organisasi tersebut (Moodaley.
, 2.
Praktik tersebut memungkinkan organisasi membuat pernyataan, tindakan, atau komunikasi terkait keberlanjutan tidak secara jelas dan adil sehingga tidak mencerminkan profil keberlanjutan yang mendasari suatu entitas, produk, atau layanan (Tanguy.
Salah satu tantangan lainnya adalah kompleksitas dalam mengukur dan melaporkan kinerja Konsep keberlanjutan bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Mengukur kinerja pada dimensi yang begitu luas dan saling terkait merupakan tantangan yang signifikan.
Selain itu, belum adanya standar pelaporan yang universal juga menyebabkan perbedaan dalam cara organisasi melaporkan kinerja keberlanjutannya.
Sejalan dengan penelitian Doni.
menyebutkan bahwa dalam penerapan pelaporan keberlanjutan perlu adanya peningkatan standar dan harmonisasi dalam praktik pelaporannya.
Villiers.
menemukan adanya kompetisi antara kerangka kerja pelaporan yang berbeda seperti adanya standar Global Reportin Initiative (GRI), international Integrated Reporting Council (IIRC), dan berbagai regulator lainnya.
Akibatnya, sulit bagi pemangku kepentingan untuk membandingkan kinerja berbagai organisasi dan mengambil keputusan yang informatif.
Tantangan berikutnya adalah pelaksanaan pelaporan keberlanjutan seringkali menuntut perubahan budaya organisasi yang cukup signifikan.
Banyak karyawan yang mungkin merasa tidak nyaman dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Selain itu, pelaporan keberlanjutan juga dapat memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang cukup besar.
Meskipun terdapat manfaat dari transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, kepentingan ekonomi dan biaya Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 55 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono kepatuhan dapat menjadi hambatan utama penerapan pelaporan keberlanjutan (Kinderman.
, 2.
Penelitian Farooq.
mengungkapkan organisasi perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan dan melaksanakan program pelaporan keberlanjutan.
Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Tauringanan.
yang menyebutkan biaya penerapan dan pemeliharaan sistem pelaporan keberlanjutan dapat menjadi beban.
Selain itu, penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa penerapan laporan keberlanjutan dibutuhkan professional yang berkualitas untuk mengumpulkan data, megolah data, hingga menulis laporannya.
Hal tersebut disebabkan manajemen mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat pelaporan keberlanjutan atau melihatnya sebagai prioritas.
Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk dapat mengelola resistensi internal dan membangun dukungan dari seluruh lapisan organisasi.
Terakhir, tantangan dalam penerapan pelaporan keberlanjutan juga terkait dengan kualitas Data yang digunakan dalam pelaporan keberlanjutan harus akurat, relevan, dan dapat Namun, seringkali organisasi kesulitan dalam mengumpulkan dan mengelola data yang Farooq.
menyebutkan organisasi perlu memiliki keahlian untuk mengumpulkan dan melaporkan data keberlanjutan.
Selain itu, adanya tekanan untuk menghasilkan laporan yang positif dapat mendorong organisasi untuk memanipulasi data.
Hal ini tentu saja akan merusak kredibilitas laporan keberlanjutan dan menghambat upaya membangun legitimasi sosial.
Sebagai upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen puncak, pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan dapat menjadi alat yang efektif untuk membangun legitimasi sosial dan mendorong perubahan yang berkelanjutan.
Good Governance sebagai Pondasi Praktik Pelaporan Keberlanjutan pada Organisasi Sektor Publik Indonesia Good governance atau tata kelola yang baik merupakan kerja sama yang aktif antara negara dengan warga negara sebagi partisipasi dalam administrasi poilitk (Keping.
, 2.
Tata kelola yang baik memiliki asas transparansi yaitu keterbukaan dala proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi material (Baihaqi.
, & Ulfa.
, 2.
Konsep tata kelola yang baik ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, good governance memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu instansi pemerintah adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tata kelola tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya budaya keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan pemerintahan.
Pelaporan keberlanjutan yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pondasi good Ketika sebuah instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, maka mereka akan lebih terdorong untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas.
Sejalan dengan penelitian Correa-Gracia.
yang menemukan bahwa tata kelola yang perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.
Karaman.
juga menyebutkan perusahaan dengan praktik tata kelola yang kuat memperkuat praktik ramah lingkungan dan transparani pelaporan.
Dengan melaporkan kinerja keberlanjutan secara terbuka, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 56 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono publik, mendorong perbaikan kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara.
Penerapan good governance dan pelaporan keberlanjutan secara simultan di sektor publik Indonesia memiliki potensi yang sangat luas.
Pertama, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan.
Kedua, pelaporan keberlanjutan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan dan sosial yang dihadapi, sehingga dapat mengambil tindakan preventif.
Ketiga, praktik ini dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
Tata kelola yang baik akan mendukung kualitas pelaporan keberlanjutan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di IndonesiaContoh
KESIMPULAN
Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisi peluang dan tantangan dalam implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia.
Pelaporan keberlanjutan di sektor publik merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan sebagai upaya mengatasi isu perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia masih terbatas.
Penelitian ini menunjukkan adanya potensi dari praktik pelaporan keberlanjutan di sektor publik.
Pelaporan keberlanjutan di sektor publik menjadikan pemerintah tidak hanya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mengatasai tantangan global seperti perunahan iklim.
Namun, penerapan tersebut masih memiliki beberapa tantangan seperti kompleksitas pengukuran, resiko greewnwashing, keterbatasan sumber daya, dan belum adanya harmonisasi standar pelaporan universal.
Sebagai upaya mengatasi tantangan dalam implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam mengembangkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan mudah dipahami.
Kerangka kerja ini harus mencakup standar pelaporan, indikator kinerja, serta mekanisme verifikasi yang jelas.
Selain itu, investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting.
Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawai di sektor publik terkait dengan konsep keberlanjutan, metodologi pelaporan, dan penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu.
Penting pula untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan keberlanjutan di seluruh lapisan organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana.
Penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung praktik pelaporan keberlanjuta Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Penggunaan data sekunder dari artikel-artikel jurnal yang terbatas dalam rentang waktu 2020-2024 menimbulkan potensi bias dalam representasi praktik pelaporan keberlanjutan.
Selain itu, adanya tantangan dalam memperoleh sumber literatur yang komprehensif.
Metode literature review membatasi kemampuan penelitian untuk menghasilkan temuan yang mendalam.
Subjektivitas peneliti dalam proses interpretasi dan analisis data juga menjadi adanya potensi bias dalam memilih, mengkategorikan, dan menafsirkan artikel tidak dapat sepenuhnya dihindari.
Lingkup penelitian yang relatif sempit juga membuat penelitian ini kurang dapat digeneralisasi secara luas.
Karakteristik sektor publik di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks negara atau sektor lain, sehingga menuntut kehati-hatian dalam menarik Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia.
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 57 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025 Rahmasari.
Bandiyono Saran Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan sumber data, memperpanjang rentang waktu penelitian, mengembangkan metodologi yang dapat mengurangi potensi bias subjektif, dan melakukan komparasi dengan praktik pelaporan keberlanjutan di negara atau wilayah lain guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.
Mengingat urgensi isu perubahan iklim, saran untuk pemerintah yaitu pemerintah perlu mengambil langkah proaktif dengan mewajibkan seluruh instansi sektor publik untuk menyusun laporan keberlanjutan.
Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya namun juga mendorong adopsi praktik-praktik berkelanjutan.
Agar pelaporan ini efektif, perlu adanya standarisasi yang jelas dan penggunaan indikator pengukuran yang komprehensif.
Dengan begitu, pemerintah dapat memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendorong seluruh sektor untuk berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 58 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13 .
, 2025
Rahmasari.
Bandiyono
Daftar Pustaka