Journal of Administrative and Social Science Volume.
Nomor.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
55606/jass.
Available online at: https://journal-stiayappimakassar.
id/index.
php/jass Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar Natsir Mallawi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar.
Indonesia Korespondensi Penulis: Natsirmallawi01@gmail.
Abstract.
Sustainable development in coastal areas requires collaborative governance involving multiple stakeholders, including government, private sector, and communities.
Makassar, as a major coastal city in Eastern Indonesia, faces significant challenges in implementing sustainable development programs in its coastal This study examines the influence of collaborative governance on the success of sustainable development programs in Makassar's coastal areas, with a focus on accountability mechanisms and stakeholder engagement This research employs a mixed-method approach, combining quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis through in-depth interviews with 150 respondents from government agencies, private sector.
NGOs, and local communities.
Data were collected from January to October 2024 in four coastal sub-districts of Makassar.
The study reveals that collaborative governance significantly influences the success of sustainable development programs ( = 0.
687, p < 0.
Key mediating factors include transparency in resource allocation ( = 0.
445, p < 0.
, community participation in decision-making ( = 523, p < 0.
, and integrated monitoring systems ( = 0.
398, p < 0.
Effective collaborative governance enhances sustainable development program outcomes through improved accountability, resource efficiency, and stakeholder satisfaction.
The findings suggest that formal collaboration frameworks and transparent financial reporting mechanisms are critical success factors.
Keywords: collaborative governance, sustainable development, coastal management, accountability, stakeholder engagement.
Makassar.
Abstrak.
Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Makassar, sebagai kota pesisir utama di Indonesia Timur, menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisirnya.
Penelitian ini mengkaji pengaruh tata kelola kolaboratif terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, dengan fokus pada mekanisme akuntabilitas dan proses keterlibatan pemangku kepentingan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, mengombinasikan analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 150 responden dari instansi pemerintah, sektor swasta.
LSM, dan masyarakat lokal.
Data dikumpulkan dari Januari hingga Oktober 2024 di empat kecamatan pesisir Makassar.
Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan ( = 0,687, p < 0,.
Faktor mediasi utama meliputi transparansi dalam alokasi sumber daya ( = 0,445, p < 0,.
, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ( = 0,523, p < 0,.
, dan sistem monitoring terintegrasi ( = 0,398, p < 0,.
Tata kelola kolaboratif yang efektif meningkatkan hasil program pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan akuntabilitas, efisiensi sumber daya, dan kepuasan pemangku kepentingan.
Temuan menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi formal dan mekanisme pelaporan keuangan yang transparan merupakan faktor kunci keberhasilan.
Kata kunci: tata kelola kolaboratif, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan pesisir, akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan.
Makassar.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Kawasan pesisir Makassar menghadapi tekanan pembangunan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi.
Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar memiliki 14 kilometer garis pantai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan permukiman.
Namun, pembangunan yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai Received: Juni 13, 2025.
Revised: Juni 27, 2025.
Accepted: Juli 09, 2025.
Published: Juli 11, 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar permasalahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran air laut, dan kerusakan ekosistem Program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kompleksitas permasalahan pesisir tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal.
Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Konsep Tata Kelola Kolaboratif Ansell & Gash .
mendefinisikan collaborative governance sebagai "pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif.
" Konsep ini telah berkembang pesat, khususnya dalam konteks manajemen bencana dan pembangunan berkelanjutan (Dai et al.
, 2.
Dalam konteks akuntansi sektor publik, tata kelola kolaboratif mencakup empat dimensi utama:
Transparansi Finansial: Keterbukaan informasi anggaran dan realisasi program Akuntabilitas Vertikal: Pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan daerah Akuntabilitas Horizontal: Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan stakeholder A Partisipasi dalam Perencanaan: Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan anggaran Robbins & Coulter .
menekankan bahwa collaborative governance menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang kompleks seperti kawasan pesisir.
Zhang et al.
lebih lanjut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam konteks manajemen pesisir terintegrasi (ICZM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dari perspektif hukum lingkungan internasional.
Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir mengintegrasikan tiga pilar utama:
ekonomi, sosial, dan lingkungan (Brundtland Commission, 1.
Konsep ini telah berkembang menjadi paradigma ekonomi biru .
lue econom.
yang menekankan pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut sambil menjaga kesehatan ekosistem laut (Spenger et al.
, 2.
Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Dimensi Ekonomi: Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, pengembangan ekonomi biru .
lue econom.
, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
European Commission .
melaporkan bahwa ekonomi biru Uni Eropa mempekerjakan 3,6 juta orang dengan omzet hampir C624 miliar pada tahun 2021.
Keen et al.
mengembangkan kerangka konseptual untuk menilai pengelolaan laut berkelanjutan dalam konteks ekonomi biru.
Dimensi Sosial: Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan penguatan modal sosial.
Macdonald et al.
menekankan pentingnya menempatkan masyarakat pesisir sebagai pusat ekonomi biru berkelanjutan untuk memastikan keadilan sosial.
Dimensi Lingkungan: Konservasi ekosistem pesisir, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan limbah dan pencemaran.
Rylfer & Celliers .
menunjukkan bahwa resiliensi sosial-ekologis menjadi kunci dalam navigasi antara stabilitas dan transformasi dalam tata kelola pesisir.
Stakeholder Theory dalam Tata Kelola Kolaboratif Freeman .
mengembangkan stakeholder theory yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak kegiatan organisasi.
Freeman et al.
menunjukkan bahwa implementasi stakeholder theory dalam praktik tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan kinerja program pembangunan berkelanjutan hingga Penelitian terkini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam tata kelola lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan.
Newig et al.
melalui metaanalisis terhadap 305 studi kasus membuktikan bahwa partisipasi stakeholder meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan, dengan delegasi kekuasaan kepada partisipan sebagai prediktor yang paling andal untuk outcomes yang positif.
Li et al.
menekankan bahwa keterlibatan stakeholder dalam perlindungan lanskap sangat penting untuk pengambilan keputusan yang sukses dan tata kelola yang baik.
Kujala et al.
dalam tinjauan komprehensif terhadap 90 artikel menunjukkan bahwa stakeholder engagement telah berkembang menjadi konstruk yang luas namun seringkali tidak jelas dalam penelitian bisnis dan masyarakat.
Dalam konteks tata kelola kolaboratif, teori ini relevan karena mengakui legitimasi stakeholder untuk mempengaruhi keputusan, mengenali kekuatan stakeholder, dan memahami tingkat urgensi tuntutan stakeholder.
Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar Teori Akuntabilitas Publik Gray et al.
mengembangkan framework akuntabilitas publik yang mencakup:
eterbukaan informas.
, answerability .
emampuan memberikan penjelasa.
, controllability .
emampuan mengendalikan tindaka.
, dan responsibility .
anggung jawab atas Pengembangan Hipotesis Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis penelitian ini adalah:
H1: Tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar H2: Transparansi finansial memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan A H3: Partisipasi stakeholder memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan A H4: Sistem monitoring terintegrasi memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:
Menganalisis pengaruh tata kelola kolaboratif terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar Mengidentifikasi faktor-faktor mediasi dalam hubungan tersebut A Merumuskan model tata kelola kolaboratif yang efektif untuk program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir METODE PENELITIAN Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan explanatory sequential Fase kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis, diikuti fase kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam atas temuan kuantitatif.
Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Populasi dan Sampel Populasi: Seluruh stakeholder yang terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, mencakup:
Pemerintah daerah (BAPPEDA.
Dinas Lingkungan Hidup.
Dinas Kelautan dan Perikana.
A Sektor swasta .
eveloper, pelaku usaha pariwisat.
A Organisasi masyarakat sipil (NGO.
LSM lingkunga.
A Masyarakat pesisir Sampel: 150 responden yang dipilih menggunakan stratified random sampling dengan alokasi:
Pemerintah: 45 responden .
%) A Sektor swasta: 30 responden .
%) A NGO/LSM: 30 responden .
%) A Masyarakat: 45 responden .
%) Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di empat kecamatan pesisir Makassar:
Kecamatan Tamalate A Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Tanah Kecamatan Tallo Variabel dan Operasionalisasi Variabel Independen: Tata Kelola Kolaboratif Dimensi Struktur Kelembagaan ( = 0.
Kejelasan mekanisme koordinasi Pembagian peran dan tanggung jawab A Forum komunikasi multi-stakeholder Dimensi Proses Kolaborasi ( = 0.
Frekuensi interaksi Kualitas komunikasi Mekanisme penyelesaian konflik Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar Dimensi Kapasitas Kolaboratif ( = 0.
Kompetensi SDM Ketersediaan sumber daya Kemampuan teknis Variabel Dependen: Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan Dimensi Outcome Ekonomi ( = 0.
Peningkatan pendapatan masyarakat Pertumbuhan UMKM pesisir A Efisiensi anggaran program Dimensi Outcome Sosial ( = 0.
Peningkatan kualitas hidup Penguatan modal sosial Akses terhadap layanan publik Dimensi Outcome Lingkungan ( = 0.
Kualitas air laut Luas tutupan mangrove A Pengurangan emisi karbon Variabel Mediasi Transparansi Finansial ( = 0.
Keterbukaan informasi anggaran A Publikasi laporan keuangan A Akses data realisasi program Partisipasi Stakeholder ( = 0.
Keterlibatan dalam perencanaan A Partisipasi dalam implementasi Keterlibatan dalam evaluasi Sistem Monitoring Terintegrasi ( = 0.
Pengumpulan data real-time A Sistem pelaporan terintegrasi A Tracking indikator kinerja Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Instrumen Penelitian Kuesioner Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin .
= sangat tidak setuju, 5 = sangat setuj.
Validitas instrumen diuji menggunakan confirmatory factor analysis (CFA), dengan loading factor minimal 0.
Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan standar minimal Panduan Wawancara Panduan wawancara semi-terstruktur dikembangkan untuk eksplorasi mendalam tentang:
Mekanisme tata kelola kolaboratif yang diterapkan A Kendala dalam implementasi program Best practices dalam kolaborasi multi-stakeholder Teknik Analisis Data Analisis Kuantitatif Analisis Deskriptif: Untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel Confirmatory Factor Analysis (CFA): Untuk validasi model pengukuran A Structural Equation Modeling (SEM): Menggunakan AMOS 24.
0 untuk menguji hipotesis dan efek mediasi Kriteria Model Fit:
Chi-square/df O 3.
RMSEA O 0.
CFI Ou 0.
TLI Ou 0.
SRMR O 0.
Analisis Kualitatif Analisis tematik menggunakan framework Braun & Clarke .
Familiarization with data Generating initial codes A Searching for themes A Reviewing themes Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar Defining and naming themes A Producing the report Uji Asumsi SEM Normalitas: Skewness dan kurtosis dalam rentang A2.
Outliers: Mahalanobis distance < NA.
001, d.
A Multicollinearity: VIF < 10 Linearity: Scatterplot analysis HASIL PENELITIAN Karakteristik Responden Tabel 1.
Karakteristik Responden Karakteristik Jenis Kelamin Kategori Laki-laki Perempuan Usia 25-35 tahun 36-45 tahun 46-55 tahun >55 tahun Pendidikan SMA/sederajat Diploma Sarjana Pascasarjana Pengalaman Kerja <5 tahun 5-10 tahun 11-20 tahun >20 tahun Frekuensi Persentase Analisis Deskriptif Variabel Tabel 2.
Analisis Deskriptif Variabel Variabel Mean Tata Kelola Kolaboratif 3.
Transparansi Finansial 3.
Partisipasi Stakeholder 3.
Sistem Monitoring Keberhasilan Program 3.
Std.
Deviation Kategori Baik Cukup Baik Baik Cukup Baik Baik Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Uji Validitas dan Reliabilitas Confirmatory Factor Analysis (CFA) Model Fit Indices:
NA/df = 2.
A RMSEA = 0.
ood fi.
A CFI = 0.
ood fi.
A TLI = 0.
ood fi.
A SRMR = 0.
ood fi.
Factor Loading: Seluruh indikator memiliki factor loading > 0.
5, dengan rentang 0.
567 - 0.
Reliabilitas Konstruk Tabel 3.
Reliabilitas Konstruk Konstruk Cronbach's Alpha Composite Reliability AVE Tata Kelola Kolaboratif 0.
Transparansi Finansial 0.
Partisipasi Stakeholder 0.
Sistem Monitoring Keberhasilan Program 0.
Uji Hipotesis Model Struktural Model Fit Indices:
NA/df = 2.
A RMSEA = 0.
ood fi.
A CFI = 0.
ood fi.
A TLI = 0.
A SRMR = 0.
ood fi.
Hasil Pengujian Hipotesis Tabel 4.
Reliabilitas Konstruk Hipotesis Path t-value p-value TKK Ie KP 234*** <0.
TKK Ie TF Ie KP 0.
675** 0.
TKK Ie PS Ie KP 0.
892*** <0.
TKK Ie SM Ie KP 0.
876** 0.
Hasil Diterima Diterima Diterima Diterima Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar ***p < 0.
**p < 0.
Keterangan: TKK = Tata Kelola Kolaboratif.
KP = Keberhasilan Program.
TF =
Transparansi Finansial.
PS = Partisipasi Stakeholder.
SM = Sistem Monitoring Analisis Mediasi Uji Efek Mediasi (Sobel Tes.
Tabel 5.
Uji Efek Mediasi (Sobel Tes.
Variabel Mediasi Direct Effect Indirect Effect Total Effect Sobel Z p-value Transparansi Finansial 687*** 885*** 3.
Partisipasi Stakeholder 687*** 236*** 923*** 4.
567 <0.
Sistem Monitoring 687*** 845*** 2.
***p < 0.
**p < 0.
*p < 0.
Temuan Kualitatif Tema 1: Pentingnya Institutional Framework Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa:
"Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci utama.
Ketika BAPPEDA.
Dinas LH, dan Dinas Kelautan berkolaborasi dengan baik, program berjalan lebih efektif.
" (Informan G1 Kepala BAPPEDA) "Forum komunikasi rutin setiap bulan membantu kami menyelesaikan masalah sebelum menjadi konflik besar.
" (Informan N1 - Direktur NGO) Tema 2: Transparansi sebagai Trust Builder "Keterbukaan data anggaran membuat masyarakat lebih percaya.
Mereka bisa melihat kemana uang dialokasikan.
" (Informan G2 - Kepala Dinas LH) "Laporan keuangan yang dipublikasikan online meningkatkan akuntabilitas program.
(Informan S1 - CEO Perusahaan Swast.
Tema 3: Challenges dalam Kolaborasi "Perbedaan kepentingan sering menjadi hambatan.
Swasta fokus profit.
NGO fokus konservasi, pemerintah fokus pertumbuhan.
" (Informan N2 - Aktivis Lingkunga.
"Kapasitas teknis masyarakat pesisir masih terbatas untuk terlibat dalam perencanaan yang detail.
" (Informan M1 - Ketua RT).
Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
PEMBAHASAN
Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan ( = 0.
687, p < 0.
Temuan ini konsisten dengan penelitian Ansell & Gash .
yang menunjukkan bahwa collaborative governance meningkatkan efektivitas program publik.
Studi meta-analisis oleh Newig et al.
terhadap 305 kasus pengambilan keputusan lingkungan juga mengkonfirmasi bahwa partisipasi memiliki dampak positif pada outcomes tata kelola Dalam konteks kawasan pesisir Makassar, tata kelola kolaboratif memberikan beberapa A Pooling Resources: Kombinasi sumber daya dari berbagai stakeholder meningkatkan kapasitas implementasi program Knowledge Integration: Integrasi pengetahuan lokal masyarakat dengan expertise teknis pemerintah dan swasta Legitimacy Enhancement: Keterlibatan stakeholder meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap program Temuan ini sejalan dengan penelitian Rylfer et al.
yang menunjukkan bahwa kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan agensi stakeholder berperan penting dalam meningkatkan resiliensi iklim dalam tata kelola pesisir.
Peran Transparansi Finansial sebagai Mediator Transparansi finansial terbukti memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program ( = 0.
445, p < 0.
Hal ini sejalan dengan Gray et al.
yang menekankan transparency sebagai fondasi akuntabilitas publik.
Mekanisme transparansi yang efektif di Makassar meliputi:
Publikasi anggaran program secara online A Laporan progress bulanan yang accessible A Audit partisipatif melibatkan masyarakat Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar Pentingnya Partisipasi Stakeholder Partisipasi stakeholder menunjukkan efek mediasi terkuat ( = 0.
523, p < 0.
Freeman et al.
mengargumentasikan bahwa meaningful participation meningkatkan ownership dan sustainability program.
Temuan ini diperkuat oleh penelitian Newig et al.
yang melalui meta-analisis 305 studi kasus membuktikan bahwa delegasi kekuasaan kepada partisipan merupakan prediktor yang paling andal untuk outcomes lingkungan yang Li et al.
dalam systematic literature review menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam perlindungan lanskap sangat penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang mengarah pada tata kelola lingkungan yang lebih efektif.
Kujala et al.
menekankan bahwa stakeholder engagement mencakup komponen moral, strategis, dan pragmatis yang mempengaruhi tujuan, aktivitas, dan dampak program.
Level partisipasi di Makassar bervariasi:
Consultation: Pengumpulan input melalui public hearing A Involvement: Keterlibatan dalam working group Collaboration: Joint decision-making dalam steering committee A Empowerment: Delegasi authority pada community-based organization Penelitian Newig et al.
menunjukkan bahwa jalur kausal partisipasi mempengaruhi outcomes lingkungan melalui mediasi konvergensi perspektif stakeholder dan capacity building stakeholder.
Sistem Monitoring Terintegrasi Sistem monitoring terintegrasi juga berperan sebagai mediator ( = 0.
398, p < 0.
Digital dashboard yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar memungkinkan real-time tracking progress program.
Fitur unggulan sistem monitoring:
Online reporting dari field officers A GPS-based verification A Community reporting mechanism A Automated alert system Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Implikasi Teoritis Kontribusi pada Stakeholder Theory Penelitian ini memperkaya stakeholder theory dengan menunjukkan bahwa:
Dynamic Stakeholder Salience: Pentingnya stakeholder dapat berubah selama lifecycle A Stakeholder Integration Mechanisms: Formal mechanisms lebih efektif daripada adhoc consultation A Accountability Networks: Akuntabilitas dalam collaborative governance bersifat multidirectional Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Kujala et al.
yang menunjukkan bahwa stakeholder engagement mencakup komponen moral, strategis, dan pragmatis yang saling Li et al.
lebih lanjut menekankan bahwa keterlibatan stakeholder berdasarkan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial memastikan berbagai perspektif terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Pengembangan Teori Akuntabilitas Publik Temuan penelitian mengusulkan expanded framework akuntabilitas publik yang mencakup:
Collaborative Accountability: Shared responsibility among stakeholders A Adaptive Accountability: Flexibility in accountability mechanisms A Digital Accountability: Technology-enabled transparency and monitoring Kontribusi ini sejalan dengan penelitian Rylfer & Celliers .
yang mengembangkan lima langkah dan tiga jenis pengetahuan .
istem, target, transformati.
untuk mengintegrasikan resiliensi sosial-ekologis dalam tata kelola pesisir.
Kontribusi pada Blue Economy Framework Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kerangka ekonomi biru Spenger et al.
membedakan antara pembangunan berkelanjutan kuat dan lemah dalam ekonomi biru, sementara European Commission .
menunjukkan bahwa sektor-sektor yang muncul seperti energi laut, bioteknologi biru, dan desalinasi memimpin pertumbuhan dan menciptakan peluang bisnis baru.
Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa tata kelola kolaboratif merupakan kunci untuk mencapai ekonomi biru yang Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025
Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar
Implikasi Praktis Untuk Policymakers A Institutional Design: Perlu membentuk formal collaboration framework dengan clear
mandate dan funding A Capacity Building: Investasi dalam pelatihan collaborative leadership untuk government officials A Technology Infrastructure: Pengembangan integrated digital platform untuk transparency dan monitoring Untuk Practitioners A Stakeholder Mapping: Regular assessment stakeholder salience dan interest
Communication Strategy: Multi-channel communication untuk different stakeholder A Conflict Resolution: Proactive conflict management melalui mediation dan negotiation Keterbatasan Penelitian A Scope geografis terbatas pada Makassar, sehingga generalizability terbatas A Time frame cross-sectional tidak menangkap dynamic changes A Self-reported data dalam kuesioner berpotensi social desirability bias
Complex stakeholder sepenuhnya dikaptusegment dalam quantitative model
KESIMPULAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
Tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar.
Hal ini menunjukkan pentingnya multi-stakeholder approach dalam pengelolaan kawasan pesisir.
Transparansi finansial, partisipasi stakeholder, dan sistem monitoring terintegrasi berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut.
Partisipasi stakeholder menunjukkan efek mediasi terkuat, menekankan importance of meaningful engagement.
Model tata kelola kolaboratif yang efektif memerlukan institutional framework yang jelas, mekanisme transparansi yang robust, dan sistem monitoring berbasis teknologi.
Challenges utama dalam implementasi meliputi perbedaan kepentingan stakeholder, keterbatasan kapasitas teknis, dan koordinasi antar-lembaga.
Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025 e-ISSN : 2828-6340.
p-ISSN : 2828-6359.
Hal.
Saran Saran Teoretis A Penelitian longitudinal untuk memahami evolusi collaborative governance dalam jangka panjang A Comparative study dengan kota pesisir lain untuk generalizability findings A Integration teori institutional economics untuk memahami transaction costs dalam collaborative governance Saran Praktis Untuk Pemerintah Kota Makassar:
Membentuk Coastal Collaborative Council dengan representasi proporsional semua A Mengembangkan Coastal Sustainability Index untuk monitoring progress secara A Implementasi blockchain technology untuk enhanced transparency dalam financial Untuk Stakeholder Non-Pemerintah:
Capacity building programs untuk meningkatkan technical competence A Establishing sectoral working groups untuk focused collaboration A Regular stakeholder forum untuk maintaining relationship dan trust Saran Kebijakan A Regulasi tentang collaborative governance di level provinsi dan nasional A Incentive mechanism untuk encouraging private sector participation A Integration dengan SDGs implementation untuk global alignment Agenda Penelitian Mendatang A Longitudinal impact assessment collaborative governance implementation A Cost-benefit analysis different governance models A Role of technology dalam transforming collaborative governance A Cultural and contextual factors yang mempengaruhi collaboration effectiveness Journal of Administrative and Social Science- Volume.
Nomor 2.
Juli 2025
Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar
DAFTAR PUSTAKA