https://doi.
org/10.
56552/jisipol.
Implementasi Program Pemagangan dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Neng Suryanti Nengsih, .
Nurbaiti Usman Siam, .
Agus Sujono, .
Dydik Choiroel.
Chandra Kurniawati .
, .
Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Email: neng_suryanti@gmail.
Abstract The increasing unemployment is a result of the instability of the economic structure, which has made it difficult to develop employment opportunities.
On the other hand, the lack of competence in the Asean Economic Community has led to an increase in the number of job seekers, both within the country and from other neighboring To overcome this, workforce competency must be increased, including an apprenticeship program that passes competency tests held by the National Professional Certification Agency (BNSP).
The aim of this research is to determine the implementation of the Domestic Apprenticeship Program of the Riau Islands Manpower and Transmigration Service.
Researchers use qualitative methods and descriptive approaches to analyze data according to this type of research, namely descriptive.
The results of this research are that the Riau Islands Province has been able to show that the quality of apprenticeship participants after participating in the Apprenticeship Program is able or ready to compete in the world of work.
The advice given in this research is that the government and the business world coordinate more frequently regarding domestic apprenticeship program activities in order to find solutions regarding the quality and workforce needs needed by the business world and the industrial world today in order to compete with graduates from outside the Riau Islands Province.
Keywords: Implementation.
Domestic Apprenticeship Program Abstrak Semakin meningkatnya pengangguran sebagai akibat dari ketidakstabilan struktur ekonomi, yang telah mempersulit pengembangan lapangan kerja.
Di sisi lain, kurangnya kompetensi Masyarakat Ekonomi Asean telah menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja, baik di dalam negeri ataupun dari negara tetangga lainnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka peningkatan kompetensi tenaga kerja harus dilakukan, diantarnya dengan program pemagangan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Tujuan penelitian ini guna mengetahui implementasi Program Pemagangan dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau.
Peneliti mengenakkan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif untuk menganalisis data sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu deskripif.
Hasil penelitian ini yaitu Provinsi Kepulauan Riau telah mampu menunjukkan kualitas peserta pemagangan setelah mengikuti Program Pemagangan dapat atau siap bersaing di dunia kerja.
Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah dan dunia usaha lebih sering mengadakan koordinasi terkait kegiatan program pemagangan dalm negeri guna mencari solusi mengenai kulaitas dan kebutuan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha serta dunia insdustri saat ini agar dapat bersaing dengan lulusan dari luar Provinsi Kepulauan Riau.
Kata Kunci: Implementasi.
Program Pemagangan Dalam Negeri PENDAHULUAN Program bernama Program Magang Dalam Negeri dikembangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau.
Target tagline program ini adalah 270 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Autingkatkan mutu sumber daya manusia serta lembaga pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang profesionalAy.
Hal ini dilakukan agar kedepannya mereka dapat bekerja secara mandiri dengan membuka lahan usaha sendiri atau mengisi penat di tempat kerja dengan memenuhi kebutuhan industri.
Program bernama Program Magang Dalam Negeri dikembangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau.
Target tagline program ini adalah Autingkatkan mutu sumber daya manusia serta lembaga pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang profesionalAy.
Hal ini dilakukan agar kedepannya mereka dapat bekerja secara mandiri dengan membuka lahan usaha sendiri atau mengisi penat di tempat kerja dengan memenuhi kebutuhan industri.
Dalam usaha peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja tersebut, dapat dilakukan melalui pelatihan kerja salah satunya melalui pemagangan.
Pemagangan dapat dilakukan secara terpadu ditempat kerja dengan teori di suatu tempat seperti lembaga pelatihan kerja atau unit pelatihan kerja.
Secara umum, program pemagangan yang dapat menjamin kesesuaian antara kebutuhan perusahaan/industri dengan program yang diselenggarakan tidak mendukung proses pemagangan yang sedang berlangsung.
Saat ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.
564 jiwa di tahun 2020, provinsi Kepulauan Riau melonjak tinggi tingkat pengangguran dengan rata-rata sebesar 10,34%.
Hal ini terjadi karena pandemi covid-19, sehingga banyak perusahaan mengalami gulung tikar sebagaimana hal ini dikutip dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (BPS Prov.
Kepri 2.
Oleh karena itu, ini menjadi suatu permasalahan yang komplek dikarenakan semakin meningkatnya pengangguran.
Isuisu ini muncul sebagai akibat dari ketidakstabilan struktur ekonomi, yang telah mempersulit pengembangan lapangan kerja yang dapat diterima meskipun telah terjadi banyak ledakan.
Di sisi lain, kurangnya kompetensi Masyarakat Ekonomi Asean telah menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja, baik di dalam negeri ataupun dari negara tetangga lainnya.
Mengatasi situasi tersebut harus seiring dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Hal itu dilakukan agar para pencari kerja mampu bersaing untuk mengisi lowongan yang tersedia.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2018 menegaskan perlunya sertifikasi kompetensi kerja karena terbukanya peluang untuk bersaing dan proses pemberian sertifikasi nasional dilakukan secara sistematis serta objektif lewat uji kompetensi kerja, standar internasional, serta standar khusus Indonesia.
Hasilnya, setiap peserta program pemagangan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan mendapatkan sertifikat dari program 271 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
pemagangan di dalam negeri.
Oleh karena itu peneliti merasa penting sekali untuk meneliti implementasi program pemagangan dalam negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi program pemagangan dalam negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan Publik dan Program Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan, yang secara kontekstual berorientsai, yang secara kontekstual berorientasi pada pertanyaan, multidisiplin dan normative, dan bertujuan untuk menyoroti isu-isu mendasar yang sering diabaikan dalam konteks prubahan social dan public.
Penyesuaian transformasional terjadi ketika keputusan dibuat untuk tujuan demokrasi.
Menurut (Nugroho, 2003 : .
ditemukan karakteristik dari kebijakan public itu sendiri, yakni : .
Kebijakan Publik adalah hal yang dengan sangat mudah untuk dimengerti sebab pada dasarnya kebijakan public adalah sesuatu perihal yang .
Sebuah kebijakan public sejatinya merupakan perihal yang mudah karena dijadikan acuan sebagai tolak ukur suatu pencapaian progres.
Sejatinya pelaksanaan implementasi kebijakan adalah langkah yang penting dikarenakan kebijakan tersebut dibuat pemerintah dalam bentuk program yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi warga negara dan memberikan dampak yang positif terkait dengan solusi dari permasalahan yang terjadi dikalangan public dengan tujuan mensejahterakan masyarakat atau waga negara.
Implementasi kebijakan memiliki sifat yakni bertujuan mensejahterakan masyarakat baik dalam aturan maupun kebijakan namun tak jarang dalam praktiknya justru penerapan kebijakan ini lebih menitik beratkan berbagai masalah yang sifatnya begitu kompleks dan tak jarang bahwa implementasi ini berbau politik hingga terjadinya berbagai intervensi dari berbagai kepentingan (Agustino, 2008:.
Mengacu pada definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa ada tiga komponen yang membentuk implementasi kebijakan, yaitu: .
Ada tujuan dan sasaran yang melayani tujuan tertentu .
Dalam panggilan untuk tujuan, ada tindakan atau kegiatan tertentu, dan .
Ada hasil dari tindakan.
Pelatihan Sumber Daya Manusia Adanya pelatihan tentu memiliki tujuan yang tidak lain untuk mendapatkan keterampilan dan teknik khusus dalam melakukan pekerjaan tertentu, pelatihan juga termasuk dalam pendidikan singkat untuk karyawan operasional dalam upaya mendapatkan keterampilan.
Sejalan dengan itu.
Dessler .
, mengatakan 272 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
pelatihan sebagai proses memberi pengetahuan dan petunjuk terhadap karyawan baru yang memiliki keterampilan dasar sesuai kebutuhan mereka dalam melakukan Selain itu.
Mangkunegara dan Prabu .
, mengatakan pelatihan harus memiliki beberapa kompenen, di antaranya .
pelatihan memiliki beberapa komponen yaitu.
harus jelas tujuan dan targetnya.
kualifikasi materi yang .
kesesuaian metode.
Implementasi Program Pemagangan Menurut (Solechan,2018:326-.
Pemerintah menjalankan program pelatihan yang mencakup program pemagangan dan dirancang untuk menghasilkan tingkat pengetahuan, wawasan, dan etos kerja tertentu.
Dengan meningkatkan keterampilan dan teknik melalui program kerja di dunia usaha atau sektor, program ini bertujuan guna tingkatkan sumber daya manusia.
Aturannya ialah jika magang harus bekerja serta diberi kompensasi atas kerja mereka selama masa studi.
Program tersebut ialah sebuah rencana yang memuat nama program, kode program, tingkatan program, tujuan, satuan kompetensi mata pelajaran diambil dalam pelatihan, lama pelatihan, persyaratan pemagangan, porspek pekerjaan, kurikulum, silabus, daftar peralatan dan keterkaitan dengan institusi menyetujui materi yang dilakukan oleh perusahaan.
Umumnya, pemilik program tersebut adalah perusahaan.
Dalam hal itu, pemagangan diartikan sebagai sistem pelatihan kejuruan dengan digabungkan bekerja langsung dan diberi arahan serta pengawasan instruktur maupun yang lebih Oleh karena itu, diharapkan peserta magang menjadi kompeten dan siap menjadi calon pekerja.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Untuk pengumpulan data digunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisa dengan Teknik Analisa kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Salah satu cara terbaik untuk menangani masalah ketenagakerjaan adalah melalui program magang, yang sangat efektif dalam membekali pekerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
273 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Pencari kerja .
akan mengembangkan sikap mental, perilaku kerja, dan kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar kerja sebagai hasil dari pengalaman mereka bekerja di dunia nyata.
Suatu bentuk kegiatan yang ditujukan bagi para pencari kerja .
yang ingin meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar memperoleh keterampilan yang mampu bersaing di dunia kerja dan mampu membuka usaha sendiri.
Program Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Menurut Donald S.
Van Meter dan Carl E.
Van Horn dalam Mulyadi, enam faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan enam persyaratan yang harus dipenuhi Sasaran dan Sasaran Kebijakan Dalam penerapan suatu program tentu ada Sasaran dan Sasaran Kebijakan yang dilakukan oleh Instansi atau Organisasi agar sasaran dan sasaran kebijakan terukur dengan jelas tidak menimbulkan interprestasi yang bisa sebabkan terjadinya konflik diantara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Dimana sasaran dan sasaran kebijakan dalam implementasi program dapat dilihat dari indicator:
Standart dan Tujuan yang Diinginkan Pada hal ini sangat dengan jelas bahwa tujuan yang diinginkan dalam pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tersebut hendaknya harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa standar kompetensi lebih selaras dengan model dimana pengusaha menggunakan pendekatan proses untuk menghasilkan barang dan jasa.
Standar ini dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI).
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK), atau Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI), yang dituangkan dalam kurikulum dan silabus yang diputuskan oleh para pihak dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemagangan , dapat dikonsultasikan saat membuat program Dalam contoh ini, perusahaan dapat membuat program pemagangan dengan menggunakan kriteria yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan bagi yang belum memiliki SKKNI.
SKK, dan SKI.
Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau 274 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Tentunya kita tidak ingin ada tantangan yang muncul saat melaksanakan program pemagangan dalam negeri.
Namun sebelum menerapkan suatu program, penting untuk memahami dan mengukur maksud dan tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada rintangan atau masalah di sepanjang jalan.
Jika tidak, implementasi tidak akan berhasil atau implementasi yang sukses akan gagal.
Hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa bentuk hambatan lebih dari pihak perusahaan dan Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yakni dari sisi internal terbatasnya sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, sedangkan dari segi eksternal hambatan lebih kepada kurangnya perusahaan memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sumber Daya Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompetensi yang harus sesuai dengan harapan perusahaan yang disyaratkan oleh kebijakan atau program maupun sumber daya yang dipergunakan dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepelauan Riau.
Dimensi sumber daya tersebut dapat ditelaah sebagai berikut:
Ketersediaan sumber daya manusia mencakup dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Personel atau sumber daya manusia, khususnya pencari kerja yang mengikuti program pemagangan dalam negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Program Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri.
Untuk menurunkan tingkat respons yang meningkat, program pemagangan dalam negeri dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan berbagai Lembaga Latihan Kerja (LPK).
Peneliti mewawancarai sejumlah narasumber yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diadakan didakan oleh Provinsi, misalnya pelaksanaan BIMTEK atau Bimbingan Teknis sebagaimana untuk meningkatkan mutu para pencari Karena pelatihan sebelum melakukan pemagangan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas para pencari kerja.
275 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Program Pemagangan Rumah Tangga yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan manfaat bagi sumber daya manusia, khususnya para pencari kerja.
Karena pencari kerja dapat mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti program pemagangan.
Hasil wawancara dengan informan berinisial AuMHAy disimpulkan jika sebelum mereka .
ara pencari kerj.
mengikuti Program Pemagangan dibimbing terlebih dahulu mengikuti pelatihan agar pada saat melakukan program pemagangan tidak terlalu sulit untuk melakukan pekerjaan yang diarahkan oleh instruktur.
Menurut tanggapan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, sangat menguntungkan baik bagi pencari kerja/sumber daya maupun dunia usaha yang membuka program pemagangan.
Komunikasi Antar Organisasi Jika penanggung jawab pelaksana kebijakan mengetahui standar tujuan, maka pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau akan berhasil.
Dengan demikian, sangat penting untuk memahami norma kebijakan tujuan.
Contoh berikut menunjukkan dimensi komunikasi antar organisasi:
Komunikasi Antar Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepualuan Riau komunikasi sangatlah penting, kurangnya suatu komunikasi dalam pelaksanaan tidak akan pernah berjalan dengan Karena komuninkasi merupakan factor yang paling penting dalam pelaksanaan Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan jika komunikasi antar pemerintah dan masyarakat dalam program pemagangan dalam negeri ini dengan diadakannya sosialisasi karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui program pemagangan.
Menurut tanggapan dari beberapa informan tersebut yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, komunikasi antar pemerintah dan pelamar kerja berjalan dengan baik selama pelaksanaan program 276 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
pemagangan ddalam negeri.
Meskipun sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya program pemagangan, informasi yang diberikan sudah lebi dari cukup.
Orang yang Bertanggung Jawab dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang bertanggung jawab serta melaksanakan tugasnya sangat penting dalam pelaksanaan tersebut.
Tanpa adanya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tersebut maka tidak akan terselesaikan serta tidak berjalan dengan baik.
Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan jika pemilik dari program pemagangan ini ialah perusahaan.
Dinas hanya sebagai regulator sekaligus mengatur dari perusahaan yang sebagai wadah dan mereka para pencari kerja.
Karakteristik Agen Pelaksana Merupakan bentuk pengaturan kerja implementor dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dimana semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi atau program yang sedang dilaksanakan.
Dimensi karakteristik agen pelaksanaan ini dapat dilihat sebagai berikut :
Melaksanakan Tugasnya Dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Dalam upaya agar pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau berjalan sesuai rencana, maka telah ditetapkan tugas pelaksanaan pemagangan dalam negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau kepada peserta magang.
Misalnya sebelum melakukan program tersebut hendaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat agar mudah memahami tujuan dari pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan jawaban beberapa informan diatas yang terlibat langsung dalam implementasi program pemaganagan dalam negeri pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kepulauan riau tentang peserta pemagangan yang melakukan program pemagangan sudah sesesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku dalam melakukan tugasnya.
dari pengawas yang bertanggung jawab seperti panitia pelaksana sudah dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin.
Berdasarkan hasil observasi langsung dilapangan, bahwa mereka .
ara peserta pencake.
sudah sangat berhati-hati dalam urusan pendaftaran sehingga tidak ada 277 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
berkas yang tertinggal atau tidak ditepati.
Berarti disini baik itu peserta ataupun panitia sudah berjalan mengikuti peraturan yang ada.
Dari hasil wawancara oleh beberapa informan dan hasil pengamatan langsung dilapangan, maka peneliti menganalisis bahwa dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya peserta pencari kerja, panitia pelaksana .
nstansi pemerintaha.
, dan perusahaan sudah penuhi persyaratan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
Pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam implmentasi program pemagangan dalam negeri pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kepulauan riau Pelaksanaan program pemagangan dalam negeri pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang dikeluarkan dari Permenaker No.
Tahun 2020 merupakan salah satu contoh tugas yang harus dilaksanakan sejalan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas dalam implementasi program pemagangan dalam negeri pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kepulauan riau mengenai pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam implementasi program pemagangan dalam negeri pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi kepulauan riau belum dapat dinyatakan dengan sempurna seperti yang dinyatakan oleh beberapa informan.
Kondisi Lingkungan Sosial.
Ekonomi dan Politik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelenggarakan Program Pemagangan Rumah Tangga dengan kondisi sosial ekonomi saat ini.
Berikut ini memberikan wawasan tentang dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik:
Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Telah Berjalan Sesuai dengan Ketentuan yang Ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program pemagangan dalam negeri sesuai rencana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang hanya diketahui berinisial AuNHAy dapat dikatakan bahwa program pemagangan yang mengacu pada SKKNI yang tertuang 278 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
dalam kurikulum dan silabus disusun dengan berpedoman pada job description dan deskripsi pekerjaan dari posisi yang akan digunakan sebagai program pemagangan.
Dari yang dipaparkan oleh beberapa informan diatas, dengan pihak yang terlibat secara langsung pada Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau informan berpendapat pelakasanaan kondisi lingkungan serta ekonomi politik telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
Perarturan Atau Persyaratan Dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Dengan tujuan agar peserta magang dapat memperoleh manfaat dari program ini.
Program Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Informan berpendapat bahwa aturan dan tentunya ketentuan telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan sempurna sesuai dengan Permenaker No 6 Tahun 2020 berdasarkan tanggapan dari beberapa informan di atas, dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Disposisi Implementor Disposisi Implementor merupakan suatu pengetahuan dan penghayatan dalam pelaksanaan Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau tanpa adanya suatu pengaruh dari pihak pelaksana dengan pihak yang menerima pemagangan.
Dengan adanya pemahaman yang baik, yang dimiliki pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sehingga kesalahan dalam Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dapat Dimensi dari pada disposisi implementator dilihat dengan, yakni :
Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Sangat Berpengaruh Bagi Para Pencari Kerja Yang Mengikuti Program Tersebut Berpengaruhnya suatu tindakan mengenai Implemetasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk para pencari kerja, sehingga tidak sembarang orang dapat mengikuti program pemagangan tersebut.
Upaya ini dilakukan agar mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau.
279 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Dari apa yang disampaikan informan dan hasil pengamatan langsung dilapangan, maka peneliti menganalisis bahwa memang benar, bahwa pelaksana Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Provinsi Kepulauan Riau ini sangat bermanfaat bagi pencari kerja.
Karena dengan diadakannya program pemagangan ini pemerintah dapat mengurangi tingkat .
Masyarakat Sangat Memahami Tujuan Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Merupakan pengetahuan penghayatan pelaksanaan Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Baik pemahaman dalam pelaksanaan dan pemahaman mengenai program kegiatan.
Upaya pemahaman ini ditunjukkan untuk menghindari terjadinya konflik yang tidak diinginkan dalam Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan jawaban dari beberapa informan menunjukkan bahwa mereka .
alon peserta pemaganga.
dapat memahami tujuan dari Implementasi Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Baik pemahaman dalam pelaksanaan, pemahaman mengenai mengenai Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
Implementasi Program Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Berjalan Sesuai dengan Ketetapan Sasaran Menetapkan tujuan adalah perilaku yang ingin dilakukan hampir semua orang, terutama jika pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.
Namun demikian, suatu program tidak dapat dikatakan berhasil jika implementasinya tidak berjalan sesuai Berdasarkan jawaban dari beberapa informan diatas dapat dilihat bahwa pihak yang terlibat secara langsung dalam Implemetasi Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau berpendapat jika program pemagangan ini dari pihak instansi maupun perusahaan sudah sesuai dengan ketetapan sasaran yang ada.
Meskipun dari perushaan masih memiliki hambatan tetap akan dibantu oleh instansi.
280 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume 5 | Nomor .
Februari 2024 | (Hal.
Dari hasil observasi langsung dilapangan, maka sangat menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau ini sudah tepat sasaran.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penlitian tentang Implementasi Program Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di dinas tenaga kerja dan migrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kualitas calon tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebaiknya program pemagangan dalam negeri dilaksanakan.
dilaksanakan di dinas tenaga kerja dan migrasi.
Provinsi Kepulauan Riau telah mampu menunjukkan kualitas peserta pemagangan setelah mengikuti Program Pemagangan dapat atau siap bersaing di dunia kerja.
Saran Perusahaan lebih mengedepankan lulusan lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau guna bersaing di daerah sendiri sesuai dengan kebutuhan yang dibutukan oleh perusahaan serta sesuai dengan lulusan yang ada di provinsi kepulauan riau.
Peusahaan lebih sedikit teerbuka mengenai penggunakan dana CSR guna meningkatkan kualitas tenaga kerja demi kebutuhan perusahaan dalam beersing di dunia usahan dan dunia industri saat ini.
Pemerintah dan dunia usaha lebih sering mengadakan koordinasi terkait kegiatan program pemagangan dalm negeri guna mencari solusi mengenai kulaitas dan kebutuan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha serta dunia insdustri saat ini agar dapat bersaing dengan lulusan dari luar Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerimtah daerah dapat lebih aktif menggandeng perusahaan dan dunia
pendidikan untuk dapat mensukseskan program pemagangan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutihkan oleh perusaan saat DAFTAR PUSTAKA