JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883
KEADILAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI
(Social Justice for Victims of Corruption Crimes in the Perspective of Victimology)
Zakiah
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
zakiah@unismuh.ac.id,
Hikmawati Ribi
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
hikmawatiribi@unismuh.ac.id,
Magdhalena Tasik Todingrara
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
enatodingrara@fh.uncen.ac.id
Tulisan Diterima: 4-2-2025; Direvisi: 16-02-2023; Disetujui Diterbitkan: 26-2-2025
ABSTRAK
Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pengakuan yang layak,
perlindungan yang memadai, serta upaya pemulihan dan kompensasi yang efektif. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa sistem hukum perlu lebih responsif terhadap kebutuhan korban
korupsi, tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan
dan kesejahteraan bagi mereka yang terdampak.
Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi
korban korupsi di Indonesia, termasuk kelemahan sistem hukum, minimnya pemulihan hak
korban, dan perspektif penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.
Penelitian ini mengusulkan reformasi hukum yang lebih responsif, dengan memasukkan
perspektif viktimologi dalam perumusan kebijakan, meningkatkan transparansi dan partisipasi
publik, serta mengadopsi mekanisme restitusi yang efektif untuk memulihkan kerugian korban
dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Kata Kunci: Korupsi, Keadilan Sosial, Viktimologi, Korban, Reformasi Hukum, Restitusi.
ABSTRACT

The application of social justice for corruption victims requires appropriate recognition,
adequate protection, as well as effective efforts for recovery and compensation. This study
concludes that the legal system needs to be more responsive to the needs of corruption
victims, not only focusing on punishing perpetrators but also on restoring justice and wellbeing for those affected.
This research identifies challenges in achieving social justice for victims of corruption in
Indonesia, including weaknesses in the legal system, minimal recovery of victim rights, and a
lack of victim-centered perspectives among law enforcement. The article advocates for more
responsive legal reforms, incorporating victimological perspectives into policy formulation,
enhancing transparency and public participation, and adopting effective restitution
mechanisms to restore victims' losses and rebuild public trust in state institutions.
Keywords: Corruption, Social Justice, Victimology, Victims, Legal Reform, Restitution.

16 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

Latar Belakang
Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia dan banyak
negara lain, menimbulkan kerugian finansial dan ketidakadilan sosial yang berdampak
pada kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial menjadi isu krusial, terutama bagi
korban korupsi yang seringkali terabaikan. Tindak pidana korupsi, dari sudut pandang
hukum, merugikan kepentingan publik, namun viktimologi menyoroti bahwa rakyat
adalah korban yang menanggung akibatnya. Sayangnya, korban seringkali tidak
teridentifikasi dengan baik dan kurang mendapat perhatian dalam proses hukum.
Viktimologi menawarkan perspektif unik tentang keadilan bagi korban, menekankan
penghormatan dan pemulihan hak-hak mereka. Keadilan sosial bagi korban korupsi
tidak hanya terbatas pada kompensasi, tetapi juga mencakup upaya memperbaiki
struktur sosial yang rusak akibat korupsi, serta penguatan mekanisme hukum yang
melindungi korban.
Di Indonesia, korupsi tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga
menghadapi tantangan moral yang berdampak pada struktur sosial serta kepercayaan
masyarakat. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Pengertian ini mencakup
perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak sah
memperkaya diri mereka serta melanggar hukum. Hal ini juga berlaku bagi individu
yang berhubungan dekat dengan pejabat birokrasi, yang menyalahgunakan kuasa
yang diamanahkan kepada mereka. Dampak negatif dari korupsi terhadap
perekonomian Indonesia sangat signifikan 1
Lembaga negara sering kali dianggap sebagai pihak yang dirugikan akibat
korupsi sebenarnya masyarakat luas terutama kelompok yang kurang mampu dan
rentan, adalah korban yang paling terdampak. Mereka bukan hanya dirugikan oleh
pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum,
tetapi juga mengalami ketidakadilan sosial yang lebih mendalam. Korupsi dapat
menyebabkan akses terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, layanan

1

Alfarizi, bambang hartono, zainudin hasan. (2021). implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana
korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kangkong ( APBK ) yang di lakukan oleh
oknum mantan kepala kampung menanga jaya vol. 01, no. 3. hukum, 89-90

17 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

kesehatan, dan keamanan sosial, semakin terbatas. Oleh karena itu, keadilan sosial
menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dalam konteks ini. Keadilan sosial
berkaitan dengan distribusi yang adil atas sumber daya dan kesempatan, serta
perlindungan hak-hak masyarakat yang paling lemah, yang sering kali menjadi korban
dari ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi.
Namun, perhatian terhadap korban tindak pidana korupsi dalam sistem hukum
Indonesia masih sangat minim. Masyarakat umumnya memahami korban dalam
konteks tindak pidana yang lebih konvensional, seperti kekerasan atau pencurian,
yang secara langsung melibatkan individu sebagai korban yang bisa dilihat dan
diidentifikasi. Korupsi, yang bersifat lebih sistemik dan terstruktur, sering kali
mengaburkan gambaran siapa yang sebenarnya menjadi korban. Perspektif
viktimologi memberikan kontribusi penting dalam pemahaman ini, karena viktimologi
adalah disiplin ilmu yang mempelajari korban dari segala jenis kejahatan, tidak hanya
yang bersifat individual, tetapi juga yang bersifat struktural dan sistemik. Perspektif ini
melihat korban korupsi bukan hanya sebagai individu yang teridentifikasi secara
langsung, melainkan sebagai masyarakat yang secara keseluruhan terpinggirkan oleh
sistem yang tidak adil.
Viktimologi, dalam konteks korupsi, menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh
masyarakat yang dirugikan oleh praktek korupsi lebih dari sekadar kerugian finansial
yang diderita akibat penyalahgunaan anggaran negara, dampak sosial dan psikologis
dari korupsi pada masyarakat juga sangat signifikan. Korupsi sering kali merusak rasa
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara, yang
seharusnya berfungsi untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Keadilan bagi
korban korupsi bukan hanya sebatas memberikan kompensasi atau restitusi, tetapi
juga memperbaiki struktur sosial yang telah rusak akibat tindakan korupsi. Dalam hal
ini,

perspektif

viktimologi

berperan

untuk

mendorong

negara

agar

lebih

memperhatikan pemulihan hak-hak korban, memperbaiki akses terhadap layanan
dasar, serta memastikan sistem hukum yang lebih responsif dan lebih adil bagi
mereka yang terdampak.
Meskipun sistem hukum Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen hukum
untuk menangani tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini kemudian diubah
18 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 namun mekanisme hukum yang ada
lebih fokus pada sanksi terhadap pelaku kejahatan daripada pemulihan hak-hak
masyarakat yang menjadi korban korupsi. Korban dalam konteks ini sering kali tidak
mendapatkan pengakuan yang layak atau perlindungan yang memadai dari sistem
hukum. Dalam praktiknya, korban yang dirugikan oleh korupsi sering kali terabaikan
karena tidak ada mekanisme yang secara khusus mengatur pemulihan atau
kompensasi bagi mereka yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Sebagai contoh,
meskipun korupsi dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti
kerusakan infrastruktur, hilangnya akses terhadap layanan kesehatan atau
pendidikan, serta menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan, masyarakat
sebagai korban dari tindak pidana ini sering kali tidak memiliki saluran untuk
mendapatkan keadilan atau pemulihan atas kerugian tersebut.
Tinjauan Pustaka
Keadilan Sosial
Keadilan sosial bukan hanya tentang distribusi yang merata terhadap sumber
daya dan kesempatan, tetapi juga tentang pengakuan dan pemulihan terhadap
kelompok

atau

individu

yang

tertindas

atau

terpinggirkan.Dalam

konteks

pemberantasan korupsi, keadilan sosial tidak hanya mencakup pemberian hukuman
yang adil bagi pelaku, tetapi juga melibatkan upaya untuk memulihkan hak-hak yang
dirampas akibat tindak pidana tersebut.
Rawls (1971) dalam teorinya tentang Justice as Fairness mengajukan dua
prinsip utama dalam keadilan sosial: pertama, setiap individu harus memiliki hak yang
sama untuk kebebasan dasar yang setara, dan kedua, ketidaksetaraan sosial dan
ekonomi harus menguntungkan mereka yang paling terpinggirkan dalam masyarakat.
Ketika diterapkan pada kasus korupsi, kedua prinsip ini mengarah pada ide bahwa
masyarakat harus diberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan
publik, yang seringkali terhambat oleh korupsi yang mengalihkan dana publik untuk
kepentingan pribadi. Oleh karena itu, keadilan sosial bagi korban tindak pidana
korupsi berarti memastikan bahwa mereka yang dirugikan oleh korupsi dapat
memulihkan hak-hak mereka secara adil, baik itu hak ekonomi, sosial, maupun politik.

19 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

Korupsi, yang menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang
paling merusak, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Sachs
(2005) menegaskan bahwa korupsi menghancurkan peluang sosial dan ekonomi
masyarakat yang membutuhkan layanan publik dasar. Ketidakadilan sosial ini
mengarah pada kesenjangan yang semakin besar antara kelompok elit yang
mendapatkan manfaat dari sumber daya publik dan masyarakat umum yang
terpinggirkan. Oleh karena itu, dalam konteks korupsi, keadilan sosial harus
mencakup pemulihan terhadap kelompok yang dirugikan, terutama masyarakat miskin
dan terpinggirkan yang sangat bergantung pada layanan publik yang terhambat akibat
tindakan korupsi.
Viktimologi Korupsi
Viktimologi, sebagai cabang ilmu yang berfokus pada kajian terhadap korban
kejahatan, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dampak sosial dan
psikologis yang dialami korban. Mendelsohn (1956), sebagai tokoh utama dalam
perkembangan viktimologi, memperkenalkan istilah ini untuk menyoroti pentingnya
memahami peran korban dalam suatu tindakan kriminal. Dalam perspektif viktimologi,
korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan secara fisik atau materi,
tetapi juga sebagai pihak yang menderita akibat kerusakan sosial dan emosional yang
ditimbulkan oleh perbuatan kriminal.
Korban korupsi, menurut Schwartz dan O'Brien (2007), sering kali terabaikan
karena dampak korupsi yang tersembunyi dan sistemik. Korupsi pada dasarnya tidak
hanya merugikan individu langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan
ekonomi secara luas. Dalam banyak kasus, masyarakat umum yang paling rentan,
seperti kelompok miskin, menjadi korban tak langsung dari tindakan ini. Korupsi
menciptakan ketidaksetaraan sosial yang semakin dalam, sehingga masyarakat yang
sudah terpinggirkan akan semakin jauh dari akses terhadap layanan yang seharusnya
mereka terima.
Dalam konteks korupsi, viktimologi mengajak kita untuk melihat korban dalam
kerangka yang lebih luas, bukan hanya sebagai individu yang secara langsung
kehilangan materi, tetapi juga sebagai masyarakat yang dirugikan secara struktural.
Zehr (2002) mengembangkan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada
20 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

pemulihan bagi korban, dengan melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dan
memberikan mereka peran yang lebih aktif dalam upaya pemulihan. Hal ini
memberikan peluang untuk mendalami aspek sosial dari viktimologi, di mana keadilan
tidak hanya terletak pada pemberian ganti rugi material, tetapi juga pada pemulihan
sosial dan pemulihan hubungan yang rusak akibat korupsi.
Korupsi secara luas dianggap sebagai tindak pidana yang merusak fungsi
masyarakat, yang menyebabkan dampak merugikan baik dalam aspek ekonomi
maupun struktur sosial. Korupsi bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga pelanggaran
etika dan moral yang serius yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintah. Dalam literatur, korupsi sering didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, dan biasanya melibatkan
suap, penggelapan, nepotisme, dan penipuan, di antara bentuk lainnya. Tindak
pidana ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesejahteraan individu,
komunitas, dan negara secara keseluruhan.
Beberapa studi menekankan bahwa korupsi menciptakan lingkungan
ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Ketika pejabat pemerintah, korporasi, atau
aktor berpengaruh lainnya terlibat dalam praktik korupsi, mereka mengalihkan dana
publik yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Hal ini menyebabkan penurunan
kualitas pelayanan tersebut, yang secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok
masyarakat yang paling rentan.
Korupsi juga merusak supremasi hukum dan melemahkan institusi demokrasi.
Ketika praktik korupsi meluas, ada lebih sedikit dorongan untuk menegakkan hukum,
karena individu yang berkuasa dapat memanipulasi sistem hukum untuk menghindari
pertanggungjawaban. Ini menciptakan siklus kejahatan di mana korupsi terus
berlanjut dan menjadi terinstitusionalisasi, sehingga lebih sulit untuk dihentikan.
Akibatnya, warga negara kehilangan kepercayaan pada institusi hukum dan politik,
Dari perspektif viktimologi, korupsi juga merugikan korban dengan cara yang
sering kali diabaikan. Korban korupsi tidak hanya mencakup individu yang secara
langsung dirugikan dengan hilangnya layanan dan kesempatan, tetapi juga
masyarakat luas yang menderita akibat kekurangan sumber daya dasar. Perspektif ini
21 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

menyoroti korban tersembunyi dari korupsi—mereka yang menanggung akibat
sistemik dari korupsi tanpa pengakuan atau kompensasi. Selain kerugian finansial,
korban korupsi dapat mengalami tekanan emosional, kualitas hidup yang menurun,
dan berkurangnya rasa aman.
Metode
Analisa terkait keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi dalam
perspektif kriminologi merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini
menggunakan telaah literatur sebagai bahan sekunder dengan tujuan mendapatkan
referensi yang relevan dengan pentingnya keadilan sosial bagi korban tindak pidana
korupsi dalam perspektif kriminilogi.
Studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi serta
kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kewajiban tentang korupsi keadilan
sosial dan viktimologi. Penelitian deskriptif ini menjelaskan tentang pentingnya
keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi.
Penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur research mengacu pada isu
dan pentingnya sertifikasi atau logo halal pada makanan dan dari hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan masalah yang dibahas.
Pembahasan
Keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat
penting dan perlu mendapat perhatian lebih. Seringkali, korban korupsi tidak
teridentifikasi dengan baik dalam sistem hukum, meskipun mereka menderita akibat
langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Perspektif viktimologi
memberikan pandangan yang berbeda dalam melihat korban, di mana fokusnya
bukan hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak dan
kesejahteraan korban.
Pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep
keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi dalam perspektif viktimologi, serta
bagaimana penerapannya dapat memperbaiki sistem hukum yang ada, agar dapat
memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik bagi para korban. Dengan
22 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

demikian, diharapkan dapat tercapai suatu sistem yang tidak hanya menghukum
pelaku, tetapi juga memperhatikan dan memberikan keadilan bagi mereka yang paling
dirugikan oleh tindak pidana tersebut
1. Kerugian Korban Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian yang signifikan dan meluas, tidak
hanya bagi negara secara finansial, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan
erugian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kerugian langsung dan tidak
langsung.Negara merupakan korban langsung dari tindak pidana korupsi, sementara
masyarakat/rakyat adalah korban tidak langsung karena kerugian keuangan negara
atau perekonomian negara pada akhirnya merugikan kepentingan mereka, Dalam
perspektif yuridis, negara adalah korban utama korupsi karena mengalami kerugian
keuangan atau perekonomian negara.2Kerugian ini secara langsung mengurangi
kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan
publik yang optimal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3
menjelaskan tentang kerugian negara akibat korupsi.3
Warga Negara Indonesia secara tidak langsung menjadi korban tidak langsung
dari korupsi, dimana Sumber pemasukan negara berasal dari pajak yang dipungut
dari masyarakat, sehingga ketika terjadi korupsi, dana yang seharusnya digunakan
untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan.Dana yang seharusnya
digunakan untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan
bantuan sosial berkurang akibat dikorupsi, hal ini menyebabkan kualitas hidup
masyarakat menurun.
Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi akses terhadap layanan
publik. Masyarakat yang kurang mampu semakin merasakan penderitaan karena
korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja, dan
menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Selain itu, korupsi dalam proyek
pembangunan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, seperti jalan yang rusak,
jembatan yang runtuh, dan bangunan yang tidak aman. Kondisi ini tidak hanya
membahayakan keselamatan warga, tetapi juga menghambat kelancaran aktivitas
ekonomi.
2

Ejurnal Atmajaya korban tindak pidana korupsi F. H. Eddy Nugroho dan Nugroho Adipradana Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya hal 139
3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

23 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

Kerugian

dan

penderitaan

akibat

tindak

pidana

korupsi

dalam

perkembangannya sangat signifikan berdampak meluas tidak hanya sebatas kerugian
negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan
bernegara.Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak
dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan telah
menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).4
2. Penerapan Keadilan Sosial Bagi Korban Korupsi
Penerapan keadilan sosial bagi korban tindak pidana korupsi merupakan hal
yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya
menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, tetapi juga
memberikan perhatian serius kepada pihak yang dirugikan akibat dari tindakan
korupsi tersebut. Korupsi sering kali tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga
menyebabkan kerusakan sosial yang mendalam bagi masyarakat, terutama bagi
kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, keadilan sosial untuk korban korupsi
harus diterapkan secara menyeluruh, mencakup berbagai dimensi, mulai dari
pengakuan korban, pemulihan hak-hak mereka, hingga reformasi sistem hukum yang
lebih responsif.
Keadilan sosial merupakan pilar penting dalam negara hukum yang berupaya
mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Dalam
konteks tindak pidana korupsi, penerapan keadilan sosial menjadi krusial mengingat
dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya merugikan negara secara finansial,
tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat dan merampas hak-hak dasar mereka.
Sila kelima Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan pemerataan
kesejahteraan, yang dalam penegakan hukum pidana terhadap korupsi berarti
memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku
tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dan perbaikan kondisi sosialekonomi yang terpengaruh oleh tindak pidana korupsi 5 didalam Sila kelima pancasila

4

Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30 persen telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan
sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian rakyat tidak dapat menikmati hak yang
seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan sedemikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan
sosial bangsa dan negara Republik Indonesia (Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional
dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4 – 5)
5
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume 2 Implementasi Nilai – Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum
Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi hal 82-92

24 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

menekankan perlunya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks
penegakan hukum pidana terhadap korupsi, sila ini menekankan pentingnya
memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku
tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dan perbaikan kondisi sosialekonomi yang terpengaruh oleh tindak pidana korupsi. Proses hukum harus
memastikan bahwa hasil dari tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara dan
digunakan untuk kepentingan masyarakat, serta memperbaiki kesejahteraan dan
keadilan sosial.
Penerapan keadilan sosial bagi korban korupsi memerlukan pemulihan hakhak yang hilang akibat tindakan korupsi. Pemulihan ini dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk, baik dalam aspek finansial maupun sosial. Dalam aspek finansial,
kompensasi atau ganti rugi dapat diberikan kepada masyarakat yang dirugikan akibat
penyelewengan dana publik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban
dapat memperoleh kembali hak-hak mereka, yang seharusnya diperoleh melalui
program pembangunan yang terhambat akibat korupsi.
Di sisi lain, pemulihan sosial juga diperlukan, terutama dalam memperbaiki
kualitas layanan publik yang rusak akibat korupsi, seperti sektor pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur. Korupsi yang terjadi dalam sektor-sektor ini berpotensi
memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses
kepada pelayanan yang memadai.
3. Restitusi Korban Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kebijakan Upaya
Mengurangi Penderitaan Korban
Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi bertujuan
mengembalikan kondisi korban seperti semula sebelum kejahatan terjadi6 Restitusi
untuk korban tindak pidana korupsi bukan hanya berfokus pada pemberian
kompensasi finansial, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan hak-hak
dasar masyarakat yang telah diselewengkan oleh para pelaku korupsi. Hal ini sejalan
dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar negara hukum Indonesia,
sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila.
Dengan memberikan kompensasi atau pengembalian hak-hak yang hilang
akibat tindakan korupsi, restitusi dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi
6

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 182 KAJIAN ANALISIS PASAL 35

25 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

masyarakat yang terdampak. Proses ini bukan hanya mengembalikan kerugian
finansial, tetapi juga mengembalikan rasa keadilan yang hilang, serta mengurangi
ketidaksetaraan yang muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya
publik.
Penerapan restitusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
di Indonesia masih tergolong terbatas. Sebagian besar proses hukum lebih berfokus
pada pemberian hukuman kepada pelaku, sementara pemulihan bagi korban sering
kali terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang
memungkinkan restitusi sebagai bagian dari pemulihan sosial dan ekonomi bagi
masyarakat yang dirugikan.
Kebijakan restitusi dapat diterapkan dengan cara mengembalikan hasil dari
tindak pidana korupsi—seperti uang yang diselewengkan—kepada negara, yang
kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program yang langsung
berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, restitusi juga dapat mencakup
perbaikan infrastruktur yang rusak, pembiayaan kembali layanan kesehatan dan
pendidikan, serta penguatan sistem sosial yang menjadi korban dari penyalahgunaan
dana publik.
Restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan perbaikan atau
restorasi perbaikan atas kerugian fisik, morel maupun harta benda, kedudukan dan
hak-hak korban atas serangan pelaku tindak pidana (penjahat). Restitusi merupakan
indikasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Restitusi merupakan suatu
tindakan restitutif terhadap pelaku tindak pidana yang berkarakter pidana dan
menggambarkan suatu tujuan koreksional dalam kasus pidana.
Kompensasi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan keseimbangan
korban akibat dari perbuatan jahat. Karena perbuatan jahat tersebut merugikan
korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, morel, maupun
harta benda yang diderita korban atas suatu tindak pidana. Kompensasi juga
merupakan

suatu

indikasi

pertanggungjawaban

masyarakat

atas

tuntutan

pembayaran kompensasi yang berkarakter perdata. Dengan demikian tergambar
suatu tujuan non pidana dalam kasus pidana.
Berkait erat dengan karakter yang dimiliki dari restitusi dan kompensasi serta
mencermati kondisi factual yang ada dalam hal ini pada korban tindak pidana korupsi
maka restitusi merupakan pilihan tepat yang dapat diberikan kepada korban melalui
pidana restitusi. Hal ini selaras pula dengan ruusan pada instrumen internasional
26 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

“Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power”
(Resolusi PBB No 40/34). Dalam ketentuan Nomor 10 Deklarasi PBB menyatakan
bahwa “Dalam kasus kerugian besar terhadap lingkungan, apabila diperintahkan,
restitusi termasuk hingga perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur,
penggantian fasilitas umum dan penggantian biaya relokasi, apabila kerugian yang
ditimbulkan mengakibatkan terlepasnya suatu masyarakat7
Kesimpulan
Pembahasan ini menunjukkan bahwa Penelitian ini menyoroti urgensi keadilan
sosial bagi korban tindak pidana korupsi melalui lensa viktimologi. Korupsi, sebagai
kejahatan luar biasa, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga
merusak struktur sosial, merampas hak-hak dasar masyarakat, dan mengikis
kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Perspektif viktimologi membantu
mengidentifikasi masyarakat, terutama kelompok rentan, sebagai korban utama yang
seringkali terabaikan dalam sistem hukum yang ada. Meskipun terdapat instrumen
hukum untuk menangani korupsi, mekanisme pemulihan hak-hak korban masih
sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum
yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk melalui peningkatan
transparansi, partisipasi publik, dan adopsi mekanisme restitusi yang efektif.
Saran
Beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi korban
tindak pidana korupsi di Indonesia:
Reformasi

Hukum

yang

Komprehensif:

Melakukan

reformasi

hukum

yang

komprehensif dengan memasukkan perspektif viktimologi dalam perumusan
kebijakan terkait tindak pidana korupsi. Hal ini mencakup penguatan mekanisme

7

Pengertian restitusi berdasarkan kebijakan Nasional dapat terlihat dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yakni “Ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik,
pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan
tertentu”. Berkaitan dengan masyarakat selaku korban tindak pidana korupsi, maka pada dasarnya bentuk
restitusi di sini perlu dibedakan dengan korban pada kejahatan umumnya, untuk itu perlu merujuk pada
ketentuan Nomor 10 Deklarasi PBB

27 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883

pemulihan aset hasil korupsi, pemberian kompensasi yang layak kepada korban, dan
penyederhanaan mekanisme hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi.
Pembentukan Undang-Undang Khusus: Mempertimbangkan pembentukan undangundang khusus yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana korupsi,
termasuk hak atas informasi, perlindungan, restitusi, dan kompensasi.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
dampak korupsi dan hak-hak mereka sebagai korban. Pemerintah dan organisasi
masyarakat sipil dapat melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi.
Penguatan Peran Viktimologi: Mendorong pengembangan studi viktimologi di
Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, untuk
menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak korupsi dan
kebutuhan korban.

DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum korupsi. Jakarta:
Universitas Nasional.
Arifin, Z. (2022). Integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum: Perspektif Pancasila.
Jakarta: Erlangga.
Atmasasmita, Romli. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek
Internasional. Mandar Maju: Bandung.
Djaja, Ermansjah. (2010). Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika:
Jakarta.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Kode etik dan pelatihan moral penegakan
hukum. Jakarta: Depdikbud.
Dewi, N. (2021). "Budaya korupsi dan solusi pengendaliannya." Jurnal Sosial dan Budaya,
22(1), 140.
Hadi, M. (2022). Korupsi dan persatuan: Analisis dampak sosial dan solusi. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.
Hidayat, M. (2023). "Korupsi dan penegakan hukum: Tinjauan dari nilai-nilai Pancasila." Jurnal
Kajian Hukum, 21(1), 75.

28 | JURNAL HUKBIS

JURNAL RESTORATIVE
ISSN: 3026-3883
Nurdjana, IGM. (2010). Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Yulia, Rena. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Graha
Ilmu: Yogyakarta.
Mendelsohn, B. (1956). "New Bio-Psycho-Social Horizons in Victimology." International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1(1), 23-29.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4144).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4432).
Dokumen Internasional:
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Resolusi
PBB No 40/34). Diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29
November 1985.

29 | JURNAL HUKBIS