ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Kontribusi Mahasiswa KKN UNP dalam Penyusunan Peta Administratif Nagari: Studi Kasus Nagari Sikucur Putri Alfina Maharani 1.
Zahra Fadhilah2.
Della3.
Tiara Dwi Putri4.
Arif Rahman Habibi5 Ilmu Administrasi Negara.
Universitas Negeri Padang Ekonomi Pembangunan.
Universitas Negeri Padang Administrasi Pendidikan.
Universitas Negeri Padang Kimia NK.
Universitas Negeri Padang e-mail: putricaty077@gmail.
com1, zahrafadhilah60@gmail.
10@gmail.
com3, dwiputritiara72@gmail.
com4, elinio12345@gmail.
Abstrak Pemetaan wilayah administratif merupakan aspek krusial dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses dan manfaat penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penyusunan peta administratif Nagari Sikucur.
Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang dengan pemerintah nagari dan masyarakat setempat.
Proses pemetaan dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data spasial dan non-spasial, proses digitasi, klasifikasi dan pemberian atribut, hingga penyusunan layout peta.
Data diklasifikasikan dalam layer-layer tematik yang mencakup batas administrasi, jaringan jalan, fasilitas umum, penggunaan lahan, dan fitur geografis lainnya.
Hasil dari kegiatan ini berupa peta digital dan cetak yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, serta edukasi masyarakat.
Peta yang dihasilkan juga berperan dalam mendorong partisipasi publik dan meningkatkan transparansi pemerintahan melalui penyediaan informasi spasial yang akurat dan mudah diakses.
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIG di tingkat nagari tidak hanya memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dan informatif, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data spasial secara mandiri dan berkelanjutan.
Kata kunci: Sistem Informasi Geografis.
Pemetaan Administratif.
Nagari Sikucur.
Tata Kelola Pemerintahan.
Partisipasi Masyarakat.
Peta Digital.
Abstract Administrative mapping is a crucial aspect in supporting effective local governance.
This study aims to describe the process and benefits of implementing Geographic Information Systems (GIS) in the preparation of the administrative map of Nagari Sikucur.
Through a participatory approach, this activity involved collaboration between students from Universitas Negeri PadangAos community service program (KKN) and the local government and residents.
The mapping process was carried out systematically, including the collection of spatial and non-spatial data, digitization, classification and attribution, and the preparation of map layouts.
The data were classified into thematic layers encompassing administrative boundaries, road networks, public facilities, land use, and other geographic features.
The results of this activity include digital and printed maps that can be utilized for various development planning needs, policy evaluation, and community education.
These maps also encourage public participation and improve governmental transparency by providing accurate and accessible spatial information.
This study demonstrates that GIS implementation at the village level enables more accurate and informative mapping while fostering community empowerment and strengthening institutional capacity for independently and sustainably managing spatial data.
Keywords : Geographic Information System.
Administrative Mapping.
Nagari Sikucur.
Local Governance.
Community Participation.
Digital Map.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222
Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025
PENDAHULUAN
Peta administratif merupakan elemen penting dalam sistem perencanaan pembangunan wilayah, terutama pada tingkat pemerintahan terkecil seperti nagari di Sumatera Barat.
Keberadaan peta yang akurat memungkinkan identifikasi batas wilayah, perencanaan infrastruktur, manajemen sumber daya, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Namun, tidak semua nagari memiliki peta administratif yang lengkap dan berbasis teknologi mutakhir.
Dalam konteks ini, keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi peluang strategis untuk menjawab tantangan tersebut melalui pengabdian yang bersifat aplikatif dan berbasis teknologi, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG).
SIG merupakan sistem berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial atau geografis.
Menurut Burrough dan McDonnell .
SIG tidak hanya berguna dalam pemetaan fisik suatu wilayah, tetapi juga sangat relevan dalam mendukung pengambilan keputusan yang membutuhkan visualisasi spasial.
Dalam kegiatan KKN Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2025 di Nagari Sikucur.
SIG digunakan sebagai alat utama dalam penyusunan peta administratif nagari, yang mencakup batas-batas wilayah, jaringan jalan, aliran sungai, fasilitas umum, hingga lokasi strategis Nagari Sikucur memiliki sejarah panjang sebagai satuan pemerintahan adat di Kabupaten Padang Pariaman.
Berdasarkan dokumen sejarah yang ada, nagari ini telah eksis sejak zaman kolonial Belanda dan mengalami beberapa kali perubahan struktur administratif hingga pemekaran wilayah menjadi empat korong utama.
Seiring berjalannya waktu, dinamika pembangunan dan kebutuhan dokumentasi wilayah semakin menuntut adanya peta administratif yang representatif dan akurat.
Dalam hal ini, kontribusi mahasiswa KKN UNP hadir sebagai solusi dalam menjembatani kebutuhan data spasial dan keterbatasan sumber daya teknis di tingkat nagari.
Melalui proses observasi lapangan, pengambilan data GPS, wawancara dengan tokoh masyarakat, hingga pengolahan data menggunakan perangkat lunak SIG, mahasiswa KKN berhasil menyusun peta administratif Nagari Sikucur yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga Peta tersebut menjadi hasil sinergi antara pendekatan ilmiah dan kearifan lokal, karena melibatkan masyarakat dalam validasi informasi spasial yang dikumpulkan.
Hasil akhirnya menunjukkan peta wilayah dengan skala 1:7.
000, lengkap dengan titik-titik penting seperti Pasar Busuang.
Masjid Raya JamiAo, sekolah, dan Kantor Wali Nagari.
Penyusunan peta ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemerintah nagari dalam hal dokumentasi dan perencanaan, tetapi juga menjadi media edukatif bagi masyarakat untuk memahami wilayahnya secara lebih sistematis.
Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa KKN UNP melalui metode SIG telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas tata kelola wilayah berbasis data spasial, serta menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah lokal dalam pembangunan nagari.
Sejarah Nagari Sikucur Nagari Sikucur merupakan salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki sejarah panjang dan kaya nilai historis, budaya, serta perkembangan sistem pemerintahan.
Nama "Sikucur" sendiri berasal dari seorang tokoh perempuan tua bernama Sikucue atau Anduang Kucue, yang berasal dari arah selatan dan melakukan perjalanan menuju wilayah utara V Koto.
Setelah menetap di daerah tersebut hingga akhir hayatnya, wilayah tempat tinggalnya kemudian dikenal dengan nama Korong Sikucue, yang menjadi asal muasal penamaan Nagari Sikucur.
Dari sisi etimologi dan cerita rakyat, asal-usul nama nagari ini mengandung makna historis yang lekat dengan migrasi, pemukiman awal, dan tradisi masyarakat Minangkabau yang kuat terhadap asal-usul nenek moyangnya.
Secara administratif, keberadaan Nagari Sikucur telah tercatat sejak zaman kolonial Belanda.
Pada masa itu, sistem pemerintahan di nagari ini belum terstruktur secara formal seperti sekarang, melainkan dikelola berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun- temurun.
Pemerintahan nagari saat itu merujuk pada ketentuan IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengeweste.
dan Staatsblad 1918 No.
677, di mana kepemimpinan nagari dijalankan oleh seorang penghulu atau dikenal dengan sebutan AuAngku PaloAy.
Istilah ini merujuk pada pemimpin adat tertinggi yang memiliki otoritas terhadap urusan pemerintahan, sosial, dan hukum adat Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 Sistem ini memperlihatkan bagaimana struktur pemerintahan tradisional Minangkabau bersinergi dengan sistem hukum kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, struktur pemerintahan nagari mengalami beberapa perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur pemerintahan sendiri di daerah, memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan nagari.
Namun, pada tahun 1979, diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang bertujuan menyeragamkan pemerintahan tingkat bawah di seluruh Indonesia.
Akibat dari kebijakan tersebut, sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat dihapuskan dan digantikan dengan sistem pemerintahan desa, termasuk di Nagari Sikucur.
Hal ini membawa perubahan signifikan karena struktur korong .
ilayah ada.
digantikan oleh struktur desa.
Pada tahun 1991.
Nagari Sikucur secara administratif dibagi menjadi empat desa, yaitu Desa Sikucur Utara.
Sikucur Timur.
Sikucur Barat, dan Sikucur Selatan, yang menjadi unit pemerintahan terkecil saat itu.
Memasuki era reformasi dan desentralisasi, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kembali memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
Sumatera Barat, hal ini dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan nagari yang lebih sesuai dengan adat dan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni "Adat Basandi SyaraAo.
SyaraAo Basandi Kitabullah".
Kebangkitan sistem nagari diatur melalui Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 dan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2002, yang kemudian mendorong penggabungan kembali keempat desa di wilayah Sikucur menjadi satu kesatuan bernama Nagari Sikucur pada tahun 2001.
Nagari ini terdiri dari 14 korong, antara lain:
Bungo Tanjung.
Lansano.
Sungai Janiah.
Durian Kadok.
Durian Dangka.
Koto Hilang .
arat, timur, selatan, utar.
Toboh Marunggai.
Alahan Tabek.
Bukik Bio.
Sikucue, dan Patamuan.
Pusat pemerintahan Nagari Sikucur berada di Basuang, dan Bakaruddin diangkat sebagai Wali Nagari definitif pertama pasca kembali ke sistem nagari.
Namun, dinamika pemerintahan terus berlangsung.
Pada tahun 2013.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Nagari Persiapan, yang memicu pemekaran Nagari Sikucur menjadi empat nagari baru, yakni Nagari Sikucur Barat.
Sikucur Tengah.
Sikucur Utara, dan Sikucur Timur.
Dampak dari pemekaran ini adalah berkurangnya jumlah korong dalam Nagari Sikucur induk yang kini hanya terdiri dari empat korong, yaitu Korong Bungo Tanjung.
Sungai Janiah.
Lansano, dan Durian Kadok.
Meskipun wilayah administratif Nagari Sikucur mengecil.
Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak mengalami perubahan atau pemekaran, dan tetap berfungsi sebagai lembaga adat utama yang melestarikan nilai dan struktur tradisional nagari.
Transformasi sejarah pemerintahan Nagari Sikucur dari masa kolonial hingga era modern menggambarkan bagaimana masyarakat lokal beradaptasi terhadap perubahan regulasi nasional tanpa kehilangan identitas adatnya.
Pergantian dari nagari ke desa, lalu kembali ke nagari, serta pemekaran wilayah administratif menunjukkan pentingnya pengelolaan data dan batas wilayah yang akurat.
Dalam konteks ini, kebutuhan terhadap peta administratif yang jelas dan akurat menjadi sangat penting untuk menunjang perencanaan pembangunan, legalitas batas wilayah, dan administrasi pemerintahan yang efisien.
Sejarah panjang ini menjadi dasar penting bagi inisiatifinisiatif penguatan tata kelola wilayah, termasuk keterlibatan pihak akademik dan mahasiswa dalam membantu penyusunan peta administratif secara partisipatif dan berbasis data lokal.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang Tahun 2025 Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian.
KKN bersifat interdisipliner dan kolaboratif, di mana mahasiswa diterjunkan ke tengah masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan nyata, kemudian merancang dan melaksanakan program yang aplikatif dan solutif.
Menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan .
KKN bertujuan untuk mengembangkan kepedulian, tanggung jawab sosial, serta mengasah keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan di Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 KKN di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2025 merupakan program wajib bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik tertentu.
Dalam pelaksanaannya.
KKN UNP dirancang untuk memberdayakan masyarakat nagari dan desa di Sumatera Barat dengan pendekatan berbasis potensi lokal.
Salah satu bentuk nyata kontribusi mahasiswa KKN UNP adalah membantu penyusunan peta administratif nagari, yang merupakan dokumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan nagari.
Melalui bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan koordinasi dengan pemerintahan nagari, mahasiswa didorong untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari, termasuk dalam bidang geografi, pendidikan, teknologi informasi, dan administrasi publik.
Penyusunan peta administratif merupakan bagian dari pembangunan berbasis data spasial yang sangat dibutuhkan di tingkat nagari.
Banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, yang belum memiliki peta administratif terkini dan valid.
Dalam konteks ini, kehadiran mahasiswa KKN sangat strategis, karena mereka dapat membantu proses pemetaan partisipatif, pengumpulan data lapangan, hingga digitalisasi peta wilayah dengan bantuan perangkat lunak pemetaan seperti QGIS atau ArcGIS.
Oleh karena itu.
KKN tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga wahana kontribusi riil terhadap penguatan tata kelola wilayah dan pelayanan publik di Mahasiswa KKN diharapkan mampu menjadi mitra pembangunan yang adaptif, kreatif, dan Dalam konteks penyusunan peta administratif, mahasiswa berperan mulai dari melakukan observasi lapangan, berinteraksi dengan masyarakat dan perangkat nagari, hingga menyusun dokumen spasial yang bermanfaat bagi pemerintahan lokal.
Kegiatan ini tidak hanya membantu nagari dalam aspek perencanaan pembangunan dan legalitas batas wilayah, tetapi juga memperkuat kapasitas mahasiswa dalam berpikir kritis, bekerja sama lintas disiplin, dan membangun empati sosial.
Dengan demikian.
KKN menjadi media transformasi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Peta Administrasi Peta administrasi merupakan salah satu bentuk peta tematik yang memiliki peranan penting dalam menggambarkan struktur pemerintahan wilayah secara visual dan sistematis.
Peta ini secara khusus menampilkan batas-batas wilayah administratif dari suatu daerah, mulai dari tingkat paling luas seperti negara, hingga ke tingkat pemerintahan paling kecil seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, bahkan hingga wilayah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
Ciri khas dari peta administrasi adalah adanya garis-garis batas wilayah yang jelas dan tegas, yang disertai dengan penamaan masing-masing wilayah.
Fungsi utama dari peta ini adalah sebagai alat bantu dalam memahami pembagian wilayah secara geografis dan administratif, serta sebagai dasar bagi berbagai kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, dan pelayanan publik.
Lebih dari sekadar menampilkan batas wilayah, peta administrasi juga memuat informasi pendukung lainnya yang tidak kalah penting.
Beberapa elemen informasi tersebut antara lain nama-nama wilayah administratif yang berfungsi untuk memberikan identitas kepada tiap-tiap daerah, serta menunjukkan posisi relatif antarwilayah.
Selain itu, peta ini juga menampilkan letak ibu kota atau pusat pemerintahan di setiap tingkatan wilayah yang sangat berguna untuk mengetahui pusat kegiatan administrasi dan pemerintahan.
Di samping itu, jaringan transportasi utama seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalur kereta api sering dicantumkan dalam peta administrasi untuk memberikan gambaran tentang aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
Informasi lainnya yang biasa dimasukkan adalah lokasi fasilitas-fasilitas publik penting seperti kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya yang mencerminkan ketersediaan layanan publik di suatu wilayah.
Fungsi peta administrasi sangat luas dan mencakup berbagai sektor.
Dalam bidang pemerintahan, peta ini digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan wilayah, pengambilan keputusan kebijakan, penentuan batas-batas kewenangan, serta pengalokasian sumber daya Dalam bidang pendidikan, peta administrasi sering dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan siswa pada sistem pembagian wilayah, struktur pemerintahan lokal, dan keterkaitan antarwilayah.
Selain itu, dalam konteks sosial masyarakat, peta administrasi Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 membantu masyarakat memahami posisi wilayah tempat tinggal mereka, akses layanan publik terdekat, serta jalur transportasi yang dapat digunakan.
Dalam sektor ekonomi dan bisnis, peta ini membantu pelaku usaha dalam memetakan wilayah pemasaran, lokasi distribusi produk, hingga pengembangan infrastruktur ekonomi.
Bahkan, dalam kegiatan darurat seperti penanggulangan bencana, peta administrasi menjadi alat yang sangat penting untuk mengetahui wilayah terdampak dan mengkoordinasikan bantuan dengan tepat sasaran.
Peta administrasi juga berperan sebagai dokumen legal untuk menghindari konflik batas Ketidakjelasan batas administratif sering kali menjadi sumber sengketa antarwilayah yang dapat berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan.
Oleh karena itu, pemutakhiran dan penyusunan peta administrasi yang akurat dan partisipatif sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang mengalami pemekaran wilayah atau perubahan struktur pemerintahan.
Dalam konteks ini, peran berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, lembaga pemerintah, serta masyarakat menjadi Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk membantu menyusun peta administrasi suatu wilayah merupakan bentuk nyata kolaborasi antara dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan keterlibatan ini, proses penyusunan peta menjadi lebih partisipatif, berbasis data lapangan, dan dapat dimanfaatkan oleh nagari atau desa sebagai acuan resmi dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.
Secara keseluruhan, peta administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi atau panduan geografis, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik .
ood governanc.
Informasi yang disajikan dalam peta administrasi menjadi dasar bagi pengembangan wilayah yang terstruktur, adil, dan berkelanjutan.
Karena itu, peta ini menjadi referensi yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat Di era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, keberadaan peta administrasi yang akurat dan mudah diakses juga akan mendorong transparansi, partisipasi masyarakat, dan penguatan tata kelola wilayah di semua tingkatan.
Sistem Informasi Geografis (SIG) Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang berhubungan dengan posisi atau lokasi geografis di permukaan bumi.
SIG menggabungkan antara data spasial .
ata lokas.
dan data non-spasial .
dalam satu sistem terpadu sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antar objek geografi secara lebih akurat dan interaktif.
Sistem ini memiliki tiga komponen utama, yaitu perangkat keras .
, perangkat lunak .
, dan pengguna .
Perangkat keras mencakup komputer, scanner, printer, hingga alat input spasial seperti digitizer dan GPS.
Perangkat lunak SIG seperti ArcGIS atau QGIS memungkinkan pemrosesan data, analisis spasial, dan visualisasi peta.
Sedangkan brainware adalah individu yang mengoperasikan sistem ini, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi hasil analisis.
Tahapan kerja dalam SIG dimulai dari proses input data, baik dari peta digital, citra satelit, maupun data lapangan.
Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis melalui proses editing, transformasi, dan penggabungan dengan atribut terkait.
Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk visual seperti peta tematik, grafik, tabel, atau dalam bentuk digital interaktif.
Analisis dalam SIG meliputi berbagai teknik seperti overlay .
umpang susun layer dat.
, buffering .
embuat zona penyangg.
, klasifikasi wilayah, hingga analisis jaringan dan 3D modeling.
SIG juga digunakan dalam berbagai bidang, seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, sistem transportasi, kesehatan masyarakat, hingga perencanaan bisnis berbasis Fungsi utamanya adalah membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis data spasial.
Dengan kemampuan tersebut.
SIG menjadi alat penting dalam pembangunan modern yang memerlukan ketelitian data geospasial untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Nagari Sikucur.
Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam keterlibatan mahasiswa KKN Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 UNP dalam proses penyusunan peta administratif dalam konteks sosial-budaya lokal.
Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, sementara data dikumpulkan melalui teknik triangulasi dengan tujuan menggambarkan persepsi masyarakat serta proses partisipatif dalam pemetaan.
Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wali Nagari sebagai pengambil kebijakan, tokoh adat dan perangkat nagari untuk menggali perspektif lokal, serta warga yang terlibat langsung dalam kegiatan KKN.
Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumentasi mahasiswa KKN UNP 2025, yang mencakup catatan lapangan, foto atau video, draf peta, serta laporan kegiatan pemetaan.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam .
emi-terstruktu.
untuk mengeksplorasi persepsi informan mengenai kegiatan pemetaan dan peran mahasiswa, observasi partisipatif selama pelaksanaan KKN untuk mencatat interaksi dan proses musyawarah, serta studi dokumentasi yang menganalisis dokumen dan media visual sebagai pelengkap data.
Analisis data menggunakan model interaktif dengan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengodekan data berdasarkan tema-tema seperti partisipasi dan persepsi masyarakat.
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram guna memudahkan analisis hubungan antar-tema.
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan penelitian ditafsirkan serta diverifikasi melalui diskusi dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan hasil
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1.
Peta Administratif Nagari Sikucur Pemetaan wilayah administratif merupakan salah satu kegiatan fundamental dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat lokal.
Dalam konteks Nagari Sikucur, kebutuhan terhadap peta administratif yang akurat dan informatif menjadi sangat penting karena dinamika sosial, pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur, serta kompleksitas kebutuhan layanan publik terus meningkat dari waktu ke waktu.
Untuk itu, peta administratif yang mampu merepresentasikan kondisi riil wilayah, baik dari sisi spasial maupun atribut data, menjadi instrumen strategis dalam membantu pemerintah nagari dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan serta kebijakan tata ruang.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, pendekatan berbasis teknologi menjadi sangat relevan, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk diimplementasikan.
SIG tidak hanya memungkinkan pemetaan dilakukan secara akurat dan efisien, tetapi juga memberikan kemampuan untuk melakukan analisis spasial, pengelolaan data secara sistematis, serta visualisasi informasi geografis dalam format yang mudah dipahami oleh para pemangku kebijakan maupun masyarakat umum.
Penerapan SIG dalam pemetaan administratif Nagari Sikucur dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan data spasial dan non-spasial.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 pengolahan data melalui proses digitasi dan editing spasial, hingga penyusunan layout peta serta analisis terhadap hasil pemetaan.
Proses ini dirancang untuk menghasilkan peta yang tidak hanya menggambarkan batas wilayah secara visual, tetapi juga menyajikan informasi tambahan seperti distribusi fasilitas umum, jaringan jalan, zona permukiman, penggunaan lahan, serta potensi wilayah lain yang relevan untuk pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan kerja kolaboratif antara mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang dengan pemerintah Nagari Sikucur, yang bertujuan untuk mentransfer ilmu dari kampus ke masyarakat serta memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam memanfaatkan teknologi geospasial.
Selama proses pemetaan, tim melakukan pengumpulan data lapangan melalui survei observatif, wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat nagari, serta analisis terhadap data sekunder seperti dokumen rencana pembangunan, peta-peta terdahulu, dan citra satelit.
Hasil dari tahapan ini dijadikan dasar dalam pembuatan peta digital berbasis SIG yang mampu menggambarkan kondisi aktual wilayah Nagari Sikucur dengan lebih akurat dan terstruktur.
Wilayah Nagari Sikucur terdiri dari beberapa jorong yang tersebar dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda, mulai dari kawasan dataran rendah yang padat penduduk, hingga daerah berbukit yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan hutan rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, peta administratif sangat penting untuk memetakan batas-batas wilayah antar jorong, mengidentifikasi lokasi fasilitas penting seperti kantor wali nagari, masjid raya, pasar tradisional, sekolah dasar, serta memetakan jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah tersebut.
Data spasial yang dikumpulkan dalam kegiatan ini kemudian dikelompokkan ke dalam layer-layer tematik menggunakan perangkat lunak QGIS.
Setiap layer memuat jenis informasi tertentu seperti batas administrasi, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas ekonomi, permukiman, dan jaringan transportasi.
Setiap objek dalam layer diberi atribut tambahan berupa nama lokasi, jenis fasilitas, status pemanfaatan, serta koordinat geografisnya.
Dengan pendekatan ini.
SIG tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan, tetapi juga sebagai basis data spasial yang lengkap dan mudah diakses untuk berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan.
Proses digitasi merupakan salah satu tahap paling krusial dalam kegiatan pemetaan berbasis SIG.
Dalam konteks pemetaan administratif Nagari Sikucur, proses ini dilakukan dengan cara menggambar ulang fitur-fitur geografis dari citra satelit ke dalam format digital vektor yang terdiri dari titik .
, garis .
, dan area .
Fitur-fitur yang didigitasi meliputi batas wilayah nagari dan jorong, lokasi fasilitas umum seperti sekolah dan masjid, jalan utama dan jalan penghubung antar-jorong, kawasan permukiman, serta wilayah-wilayah dengan fungsi lahan tertentu seperti pertanian dan ruang terbuka hijau.
Proses ini dilakukan secara manual oleh tim dengan mempertimbangkan hasil survei lapangan dan wawancara, sehingga hasil digitasi bukan hanya sekadar salinan dari citra satelit, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi nyata di Ketepatan dalam proses digitasi menjadi hal penting karena memengaruhi akurasi spasial peta secara keseluruhan, terutama ketika peta ini digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pembangunan wilayah.
Setelah seluruh data berhasil didigitasi, langkah selanjutnya adalah klasifikasi dan pemberian atribut.
Klasifikasi ini dilakukan untuk membedakan fungsi dan jenis dari setiap fitur yang telah dipetakan.
Misalnya, sekolah diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya (SD.
SMP), masjid dibedakan dari musala berdasarkan kapasitas dan perannya dalam masyarakat, dan jalan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya seperti jalan utama, jalan lingkungan, atau jalan setapak.
Setiap objek yang sudah diklasifikasikan diberi atribut tambahan berupa nama objek, status kepemilikan, luas atau panjang, serta kondisi terkini berdasarkan hasil survei.
Dengan demikian, peta yang dihasilkan tidak hanya menyajikan data spasial, tetapi juga kaya informasi deskriptif yang sangat berguna untuk analisis lebih lanjut.
Pada tahap ini pula dilakukan validasi silang antara hasil digitasi dengan data lapangan dan masukan dari pemerintah nagari guna memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penempatan fitur atau pemberian atribut.
Tahap penting berikutnya adalah penyusunan layout peta.
Layout atau tata letak merupakan bagian visual akhir dari sebuah peta yang mencakup seluruh elemen penting untuk memperjelas isi dan tujuan peta tersebut.
Dalam layout peta Nagari Sikucur, ditambahkan beberapa elemen wajib seperti judul peta, skala grafis, arah utara, legenda, keterangan sumber data, dan kotak koordinat.
Selain itu, ditambahkan juga informasi pembuat peta, tahun Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 pembuatan, dan logo instansi yang terlibat, yaitu Universitas Negeri Padang dan Pemerintah Nagari Sikucur.
Semua elemen tersebut dirancang secara proporsional agar tidak mengganggu tampilan utama peta, tetapi tetap mudah dibaca dan dipahami.
Tata letak peta dibuat dalam beberapa versi, baik dalam format cetak A3 maupun digital dalam format PDF dan JPEG, sehingga mudah disebarluaskan dan disimpan sebagai dokumen resmi nagari.
Manfaat dari peta administratif yang dihasilkan melalui pendekatan SIG sangat luas.
antaranya adalah memudahkan pemerintah nagari dalam melakukan pengawasan pembangunan, penyusunan program kerja jangka menengah, penyusunan laporan kegiatan, serta dalam menyusun peta-peta tematik tambahan seperti peta sebaran penduduk, peta rawan bencana, peta jaringan irigasi, dan lain sebagainya.
Selain itu, peta ini juga bisa digunakan oleh lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam kegiatan sosial atau Kemampuan SIG untuk terus diperbarui juga membuat peta ini menjadi alat yang sangat dinamis dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan.
Misalnya, ketika ada pembangunan fasilitas baru atau perubahan batas wilayah jorong karena pemekaran, maka cukup dilakukan pembaruan data pada layer tertentu tanpa perlu menggambar ulang keseluruhan peta.
Kegiatan pemetaan ini juga memberikan manfaat edukatif dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN melibatkan pemuda nagari dan perangkat lokal dalam proses identifikasi objek lapangan dan validasi data.
Melalui proses ini, masyarakat memperoleh pengetahuan dasar tentang pentingnya peta, cara membaca peta, hingga manfaat SIG dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi aktif ini menjadi modal sosial yang sangat baik untuk membangun budaya informasi spasial di tingkat akar rumput.
Pemerintah nagari yang awalnya belum begitu mengenal teknologi SIG akhirnya mulai menyadari potensi besar dari teknologi ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan Pemetaan administratif yang dilakukan di Nagari Sikucur melalui pendekatan SIG tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan administratif semata, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang cukup signifikan.
Masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu mengenal pentingnya pemetaan wilayah, kini mulai menyadari bahwa peta bukan hanya sekadar gambar di atas kertas, melainkan representasi dari identitas, sumber daya, serta potensi nagari itu sendiri.
Dengan melihat peta, masyarakat dapat memahami bagaimana wilayah mereka dibagi, diatur, dan Mereka dapat mengajukan aspirasi pembangunan berdasarkan informasi yang akurat, seperti wilayah yang belum terjangkau jaringan jalan atau lokasi yang kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Hal ini memberikan dasar bagi terwujudnya perencanaan partisipatif yang lebih terarah dan berdasarkan data.
Peta juga berfungsi sebagai alat transparansi karena masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan dan pemerataan secara visual, tidak hanya berdasarkan narasi atau janji politik.
Dalam konteks pemerintah nagari, keberadaan peta administratif yang dibuat dengan teknologi SIG memberikan banyak kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Misalnya, dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagar.
, peta dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan dan potensi masing-masing jorong.
Dengan SIG, aparat nagari dapat melakukan overlay antara peta administrasi dengan peta penggunaan lahan atau data sosial ekonomi, sehingga dapat dilihat hubungan antara lokasi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Contohnya, bila sebuah jorong memiliki kepadatan penduduk yang tinggi namun minim fasilitas pendidikan, maka data tersebut dapat dijadikan dasar argumentatif untuk mengusulkan pembangunan sekolah baru.
Selain itu, peta juga dapat digunakan dalam penanggulangan bencana, seperti pemetaan wilayah rawan banjir atau longsor, yang penting untuk menyusun skema evakuasi dan distribusi bantuan.
SIG juga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, yang dalam praktiknya sangat penting untuk menghindari kebijakan yang bersifat subjektif atau tidak tepat sasaran.
Dengan SIG, setiap kebijakan pembangunan dapat didasarkan pada bukti spasial yang konkret, yang menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh.
Pemerintah nagari dapat membuat simulasi rencana pembangunan, memproyeksikan dampaknya terhadap lingkungan, serta menghitung efisiensi alokasi sumber daya.
Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik .
ood governanc.
, yang menekankan pada aspek transparansi.
Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.
Dengan kata lain.
SIG bukan hanya alat teknis pemetaan, melainkan juga instrumen strategis dalam mendorong reformasi birokrasi dan manajemen pembangunan di tingkat lokal.
Dari sisi teknis, penggunaan SIG dalam pemetaan Nagari Sikucur menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa atau nagari, asalkan didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dan kemauan politik dari pemerintah lokal.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN memainkan peran sebagai fasilitator sekaligus pelaksana teknis.
Mereka mentransfer pengetahuan tentang pengumpulan data spasial, penggunaan perangkat lunak SIG, serta penyusunan layout peta kepada perangkat nagari dan pemuda lokal.
Proses ini menciptakan efek berkelanjutan karena setelah kegiatan selesai, masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana cara memperbarui peta atau menambahkan informasi baru.
Hal ini membuka peluang bagi pengembangan sistem informasi nagari berbasis spasial yang dapat diakses oleh berbagai pihak, mulai dari warga biasa hingga instansi pemerintah yang lebih tinggi.
Namun demikian, dalam implementasinya, kegiatan ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan.
Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan data dasar yang tersedia.
Banyak dokumen atau arsip nagari yang belum terdigitalisasi atau bahkan belum pernah dibuat Beberapa batas wilayah antar-jorong masih bersifat tidak resmi dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antar masyarakat.
Hal ini menyulitkan proses pemetaan karena berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi mengenai letak batas administrasi yang sah.
Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pendekatan partisipatif dengan mengadakan diskusi kelompok dan musyawarah nagari untuk menyepakati batas-batas wilayah secara bersama.
Tantangan lain adalah keterbatasan perangkat keras seperti komputer dan koneksi internet yang stabil untuk mengelola data SIG, terutama jika ingin dikembangkan menjadi peta interaktif berbasis web .
ebGIS).
Meskipun tantangan infrastruktur dan data menjadi kendala awal, semangat kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah nagari menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan kegiatan ini secara maksimal.
Ketika keterbatasan teknologi menjadi hambatan, pendekatan manual dan improvisasi metodologis menjadi alternatif yang efektif.
Misalnya, dalam kondisi tidak tersedia perangkat GPS khusus, tim melakukan pencatatan koordinat dengan menggunakan aplikasi pemetaan berbasis ponsel yang relatif cukup akurat, seperti Google Maps dan GeoTracker.
Hasil koordinat kemudian dikonversi dan disinkronkan ke dalam software SIG untuk proses digitasi Sementara itu, ketika tidak tersedia peta topografi resmi, tim memanfaatkan citra satelit resolusi menengah dari Google Earth sebagai dasar visualisasi spasial.
Pendekatan ini membuktikan bahwa pemanfaatan SIG di tingkat desa tidak selalu membutuhkan perangkat canggih atau anggaran besar, melainkan dapat disesuaikan dengan sumber daya yang ada asalkan dilandasi oleh ketelitian dan kesungguhan dalam proses pengolahan datanya.
masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga validitas dan legitimasi data spasial yang Dalam banyak kasus, masyarakat lokal lebih mengetahui kondisi geografis dan batasbatas sosial yang berlaku di wilayahnya.
Oleh sebab itu, proses pemetaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, di mana pengambilan data dilakukan melalui pendekatan partisipatif.
Dalam praktiknya, mahasiswa mendatangi masing-masing jorong, melakukan dialog langsung dengan tokoh masyarakat, dan mencatat informasi berdasarkan pengalaman hidup warga seharihari.
Pengetahuan lokal inilah yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem SIG, sehingga peta yang dihasilkan bukan hanya representasi visual semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang melekat pada ruang yang dipetakan.
Dengan demikian, peta administratif Nagari Sikucur tidak hanya menunjukkan di mana sebuah fasilitas berada, tetapi juga mengapa fasilitas itu berada di sana, bagaimana ia digunakan, dan oleh siapa.
Hasil akhir dari kegiatan ini berupa peta digital Nagari Sikucur dalam berbagai format dan Format digital (PDF dan JPEG) disiapkan untuk kebutuhan dokumentasi dan distribusi umum, sementara versi cetak digunakan untuk keperluan display di kantor wali nagari, musyawarah nagari, serta edukasi masyarakat.
Selain itu, data dasar dari pemetaan ini juga disimpan dalam format shapefile (.
, yang dapat digunakan kembali dalam pengembangan sistem informasi berbasis web atau integrasi ke dalam platform GIS skala lebih besar seperti milik kabupaten atau Peta ini menyajikan informasi lengkap mengenai batas wilayah nagari dan jorong, lokasi Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 fasilitas publik seperti SDN 18 dan SDN 22 V Koto Kampuang Dalam.
Masjid Raya JamiAo.
Pasar Busuang.
Kantor Wali Nagari, serta jaringan jalan utama dan sekunder.
Di samping itu, peta juga memuat informasi penggunaan lahan yang dibagi dalam kategori permukiman, pertanian, dan ruang terbuka, serta fitur alami seperti sungai dan kontur lahan pada citra satelit dasar.
Peta ini secara langsung memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nagari.
Dengan informasi spasial yang tersedia, pemerintah nagari dapat merumuskan kebijakan berbasis bukti yang lebih tepat sasaran.
Misalnya, jika sebuah jorong diketahui minim fasilitas ekonomi, maka pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, los pasar, atau dukungan UMKM.
Jika ditemukan wilayah yang rentan banjir karena kedekatannya dengan aliran sungai dan minimnya tutupan vegetasi, maka dapat dibuat program penghijauan atau mitigasi bencana berbasis masyarakat.
Informasi spasial juga membantu dalam menyusun peta prioritas pembangunan berdasarkan tingkat keterjangkauan layanan dasar, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan keadilan distribusi pembangunan antar wilayah.
Peta yang dihasilkan ini bukan dokumen yang bersifat final dan mutlak.
Peta merupakan instrumen dinamis yang harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Untuk itu, diperlukan sistem pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala oleh pihak pemerintah Melalui pelatihan sederhana yang diberikan selama kegiatan KKN, perangkat nagari dibekali pengetahuan dasar untuk mengoperasikan software SIG, melakukan pembaruan titik lokasi, menambahkan fitur baru, serta mengekspor hasil peta dalam format yang dibutuhkan.
Dengan kapasitas ini, diharapkan pemerintah nagari tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengelola dan produsen informasi spasial yang dapat berdikari dalam pengembangan wilayah.
SIMPULAN
Keberhasilan pemetaan administratif di Nagari Sikucur juga membuka wawasan baru tentang potensi teknologi SIG dalam pembangunan desa dan nagari secara luas di Indonesia.
Selama ini, pemanfaatan SIG cenderung terpusat di institusi pemerintah tingkat atas seperti kementerian atau badan nasional yang menangani geospasial.
Namun kenyataannya, banyak kebutuhan informasi spasial yang justru sangat mendesak di tingkat akar rumput, seperti nagari atau desa, tempat di mana kebijakan benar-benar bersentuhan langsung dengan kehidupan Oleh karena itu, model implementasi SIG yang sederhana, murah, partisipatif, dan kontekstual seperti yang diterapkan di Nagari Sikucur patut dijadikan contoh dan direplikasi ke wilayah lain.
Penggunaan teknologi tidak harus selalu rumit dan mahal, tetapi justru harus mudah dipahami, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal itu sendiri.
Hal yang tidak kalah penting adalah menjadikan peta sebagai alat komunikasi.
Peta tidak lagi hanya milik para ahli geografi atau perencana tata ruang, tetapi menjadi milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa pun yang berkepentingan terhadap kemajuan wilayah.
Dalam forum musyawarah nagari, peta dapat digunakan untuk menyampaikan argumentasi secara visual, menjelaskan rencana kerja pemerintah kepada masyarakat, atau mengevaluasi hasil-hasil Ketika masyarakat dapat melihat wilayah mereka secara utuh melalui peta, maka proses deliberasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih adil dan transparan.
Tidak ada lagi argumen pembangunan yang hanya didasarkan pada kepentingan elite atau persepsi semata, melainkan berdasarkan data dan kondisi objektif yang bisa dilihat bersama.
Selain itu.
SIG juga membuka kemungkinan untuk mengembangkan sistem layanan publik berbasis lokasi.
Pemerintah nagari dapat menyusun sistem informasi pelayanan yang terintegrasi dengan peta, seperti pelaporan kondisi jalan rusak, permohonan bantuan usaha berbasis lokasi, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur baru berdasarkan usulan warga yang telah ditandai dalam peta digital.
Sistem seperti ini akan mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam jangka panjang, data spasial juga akan sangat penting dalam mengantisipasi tantangan-tantangan global yang berdampak lokal, seperti perubahan iklim, konversi lahan pertanian, dan pertumbuhan Adanya pemetaan berbasis SIG juga memberi kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG.
di tingkat lokal.
Beberapa tujuan SDGs seperti kota dan Jurnal Pendidikan Tambusai ISSN: 2614-6754 .
ISSN: 2614-3097.
Halaman 29212-29222 Volume 9 Nomor 3 Tahun 2025 permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, pengurangan ketimpangan, serta kerja sama dan kemitraan dapat diimplementasikan secara lebih efektif jika pemerintah memiliki data spasial yang kuat.
Dalam konteks Nagari Sikucur, peta administratif dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang ramah lingkungan, merespons kebutuhan infrastruktur hijau, dan merancang wilayah resapan air atau ruang terbuka hijau di sekitar permukiman.
Peta juga memungkinkan pemetaan potensi desa seperti lahan pertanian organik, ekowisata, atau sentra UMKM yang dapat dikembangkan dengan pendekatan spasial.
Dengan demikian.
SIG tidak hanya berfungsi dalam ruang teknis pemerintahan, tetapi juga mendukung transformasi sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan secara menyeluruh.
Pengalaman pemetaan administratif Nagari Sikucur juga membuktikan bahwa transfer teknologi dan pengetahuan dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti KKN.
Mahasiswa sebagai agen perubahan tidak hanya membawa teknologi ke lapangan, tetapi juga belajar tentang realitas sosial, budaya, dan tantangan birokrasi di tingkat Interaksi ini memperkaya pemahaman akademik dan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap persoalan nyata di masyarakat.
Pemerintah nagari di sisi lain, mendapatkan manfaat dari peningkatan kapasitas dan akses pada teknologi yang sebelumnya tidak terjangkau.
Hubungan timbal balik ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan berbasis kolaborasi dan pemberdayaan, yang menjadi ciri khas pembangunan partisipatif di era otonomi daerah.
DAFTAR PUSTAKA