e-ISSN 2962-3480
ANDREW LAW
JOURNAL
VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024
Published by ANDREW LAW
CENTER
ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024
e-ISSN 2962-3480
STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU
SAUT MARULI TUA MANIK.
CHENY BERLIAN.
SURYA MANDAI
Universitas Muhammadiyah Riau sautmarulituamanik@umri.
id, chenyberlian@umri.
ABSTRACT
Based on Article 280 Paragraph .
Letter j of Law Number 7 of 2017 concerning the Implementation of General Elections, it is stipulated that the General Election campaign implementers and the General Election campaign team in the General Election campaign are prohibited from promising or giving money or other materials to campaign participants.
This research was conducted in Binawidya District.
Pekanbaru City.
The method used in this research is empirical legal research.
Money politics in the 2024 General Election occurred in Binawidya District.
Supervision of the implementation of the General Election in Binawidya District is carried out by the Binawidya District General Election Supervisory Committee.
Violation of Article 280 Paragraph .
Letter j of Law Number 7 of 2017 concerning the Implementation of General Elections is a criminal offense in the General Election.
The strategy for preventing money politics in the General Election in Binawidya District is strict law enforcement, public education, participatory supervision, cooperation with the media, political education, and sufficient prevention funding.
Keywords: Money Politic.
Prevention.
Strategy ABSTRAK Berdasarkan Pasal 280 Ayat .
Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilihan Umum dan tim kampanye Pemilihan Umum dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.
Money politic dalam Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Kecamatan Binawidya.
Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya.
Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat .
Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan tindak pidana Pemilihan Umum.
Strategi pencegahan money politic dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya yaitu penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, pengawasan partisipatif, kerja sama dengan media, pendidikan politik, dan pendanaan pencegahan yang cukup.
Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 Kata kunci: Money Politic.
Pencegahan.
Strategi dilakukan oleh orang-orang yang tidak PENDAHULUAN Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertanggung jawab.
Salah satu kecurangan di Negara Indonesia menganut Asas Luber yang artinya Langsung.
Umum.
Bebas dan Berdasarkan Pasal 280 Ayat .
Huruf j Rahasia.
Asas Luber sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Zaman Orde Baru.
Pada Era Reformasi, berkembanglah Asas Jurdil yang artinya Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Jujur dan Adil.
Pasal 22 E Ayat .
Pemilihan Umum dan tim kampanye Undang-Undang Dasar Negara Republik Pemilihan Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemilihan Umum dilarang menjanjikan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan atau memberikan uang atau materi lain oleh suatu komisi yang bersifat nasional, kepada peserta kampanye.
tetap, dan mandiri.
Penyelenggaraan Umum Penelitian Pemilihan Umum dijalankan oleh Pemilihan Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
Komisi Kecamatan Binawidya dibentuk pada Pemilihan Umum (KPU) dan Badan tahun 2020 sebagai pemekaran dari Pengawas Pemilihan Umum (Bawasl.
Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Binawidya memiliki 5 kelurahan yaitu Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kelurahan Binawidya.
Kelurahan Delima.
Pemilihan Umum.
Kelurahan Simpang Komisi Pemilihan Tampan.
Baru.
Kecamatan Kelurahan Umum sebagai lembaga penyelenggara Sungai Sibam, dan Kelurahan Tobek Pemilihan Godang.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Pemilihan Umum.
Sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi Umum Kecamatan Binawidya berjumlah 52.
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Money politic adalah salah satu Luber dan Jurdil sesuai dengan ketentuan pangkal dari tindak pidana korupsi.
Oleh peraturan perundang-undangan.
karena itu, diperlukan strategi pencegahan Pemilihan Umum seringkali ternoda money politic dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 terutama oleh Badan Pengawas Pemilihan Dewan Umum.
Dewan Perwakilan Daerah.
Presiden dan Dari latar belakang masalah yang Rakyat.
Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan secara penelitian ini adalah bagaimana strategi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Indonesia berdasarkan Pemilihan Umum Kecamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Perwakilan Binawidya Kota Pekanbaru? Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengawasan Pemilihan METODE PENELITIAN Metode Badan Umum Pengawas Pemilihan Umum.
penelitian ini adalah penelitian hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri Penelitian hukum empiris adalah atas Badan Pengawas Pemilihan Umum suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa Republik Indonesia.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Sumber data yang digunakan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten dalam penelitian ini adalah data primer dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diperoleh di lokasi penelitian serta kota.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan dan Panitia Pengawas jurnal ilmiah, dan literatur hukum.
Teknik Pemilihan Umum desa.
Panitia Pengawas pengumpulan data yang digunakan dalam Pemilihan Umum Luar Negeri, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Dari wawancara penelitian yang Teknik analisa data yang digunakan dalam dilakukan dengan Ketua Panitia Pengawas penelitian ini adalah analisa kualitatif.
Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya, peraturan perundang-undangan.
Andre
HASIL
PENELITIAN
DAN
Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum PEMBAHASAN Nusia.
Kecamatan Binawidya Pengawas Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 yang berkedudukan di Kelurahan Simpang Pengawas Baru Kecamatan Binawidya.
provinsi, dan Badan Pengawas Berdasarkan Pasal 105 Undang- Pemilihan Umum Pemilihan Umum kota.
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum Penyelenggaraan Republik Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Pemilihan Umum Kecamatan Binawidya Komisi Pemilihan Umum kota.
Melakukan Kecamatan netralitas Aparatur Sipil Negara.
Pemilihan Umum.
Nasional Indonesia, dan netralitas Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia.
Mencegah Mengawasi Kecamatan Tentara Kepolisian Mengelola.
Republik jadwal retensi arsip sesuai dengan Aparatur ketentuan peraturan perundang- Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan merawat arsip serta melaksanakan Binawidya.
Kepolisian Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Binawidya terhadap pelanggaran di Kecamatan Binawidya.
di Kecamatan Binawidya.
Mengawasi pelaksanaan putusan Mengevaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Kecamatan Pemilihan Binawidya.
Umum.
pengadilan mengenai pelanggaraan Melaksanakan tugas lain sesuai Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum.
perundang-undangan.
putusan/keputusan Badan Dari wawancara penelitian yang Pengawas Pemilihan Umum dilakukan dengan perwakilan masyarakat Republik Indonesia.
Badan Kecamatan Binawidya yang berinisial LM Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 dan FK disampaikan bahwa money politic kabupaten/kota yang dilaksanakan secara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan terjadi di Kecamatan Binawidya, namun adil di Negara Indonesia berdasarkan masyarakat tidak berani melaporkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, masyarakat tidak Berdasarkan Pasal 280 Ayat .
Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hubungan dengan sesama masyarakat menjadi terganggu.
Umum diatur bahwa pelaksana kampanye Pelanggaran terhadap Pasal 280 Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum dan tim kampanye Ayat .
Huruf j Undang-Undang Nomor Pemilihan 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilarang menjanjikan Pemilihan Umum Umum atau memberikan uang atau materi lain Pemilihan Umum.
Strategi kepada peserta kampanye.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Binawidya Kecamatan Kota Pekanbaru.
Money politic dalam Pemilihan Umum Binawidya yaitu:
Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi di Penegakan hukum yang tegas Kecamatan Edukasi masyarakat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Pengawasan partisipatif Kecamatan Binawidya dilaksanakan oleh Kerja sama dengan media Panitia Pendidikan politik Kecamatan Pendanaan Binawidya.
Pengawas Pengawasan Pemilihan Binawidya.
Umum Pelanggaran terhadap Pasal 280 Ayat .
Huruf j
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
KESIMPULAN
Penyelenggaraan Umum Pemilihan Pemilihan Umum adalah sarana Pemilihan Umum.
Strategi pencegahan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota money politic dalam Pemilihan Umum di Dewan Kecamatan Binawidya yaitu penegakan Dewan Perwakilan Daerah.
Presiden dan hukum yang tegas, edukasi masyarakat.
Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 dengan media, pendidikan politik, dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendanaan pencegahan yang cukup.
Pemilihan UmumAy.
Journal Sharia and Law.
Volume 3.
Nomor 3, 2014.
DAFTAR PUSTAKA