Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah .
Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Aspek Tata Usaha Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya Metha Binety Maharani S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya 22121@mhs.
Eva Hany Fanida S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya evafanida@unesa.
Meirinawati S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya meirinawati@unesa.
Trenda Aktiva Oktariyanda S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya trendaoktariyanda@unesa.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada.
Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi dataaspek penatausahaan keuangan daerah, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.
Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh Lubis et al.
yang menilai efektivitas sistem melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan dan antarmuka .
ser interfac.
, kecepatan proses input dan pengolahan data, tingkat transparansi, kemampuan sistem menguji keakuratan data, serta kendala teknis dan koordinasi antarbagian.
Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana SIPD mendukung proses penatausahaan keuangan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan SIPD Penatausahaan, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada BPKAD Kota Surabaya secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung ketepatan pencatatan transaksi, percepatan proses penatausahaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kendala teknis sistem, beban jaringan, ketergantungan pada pusat, perbedaan kompetensi pengguna, serta koordinasi antarbidang yang belum optimal.
Kata kunci: E-Goverment.
Efektifitas.
Sistem Informasi.
Penatausahaan.
SIPD.
Abstract This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) in the aspect of regional financial administration, specifically in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Surabaya City.
The background of this study is based on the demands for transparency, accountability, and improving the quality of regional financial management through the use of integrated information systems.
Theoretically, this study uses the theory of information system effectiveness proposed by Lubis et al.
who assesses system effectiveness through several indicators, namely the suitability of the system to user needs, ease of use and interface, speed of data input and processing, level of transparency, the system's ability to test data accuracy, as well as technical constraints and coordination between departments.
The focus of this study is directed at how SIPD supports the financial administration process and the constraints faced in implementation.
This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies of employees involved in the management of SIPD Administration.
The data obtained are analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
The research results indicate that the implementation of SIPD at the Surabaya City BPKAD has generally been effective in supporting accurate transaction recording, accelerating the administration process, and increasing transparency and accountability in regional financial management.
However, several obstacles remain, including technical system constraints, network load, dependence on central government, differences in user competency, and suboptimal inter-sectoral coordination.
Keywords: E-Government.
Effectiveness.
Information System.
Administration.
SIPD.
Publika.
Volume 14.
Nomor 1.
Tahun 2026, 1-10 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya.
BPKAD Kota Surabaya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan dan aset daerah, sekaligus menjadi instansi yang berperan penting dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah kota.
BPKAD menjadi salah satu OPD yang aktif dan konsisten mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ke dalam proses perbendaharaan sejak tahun 2021.
Dengan adanya SIPD, keterbukaan informasi dengan kebutuhan informasi daerah dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang mendasari penerapan SIPD (Sundari et al.
, 2.
Hal ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi di setiap daerah koordinasi.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap keuangan daerah memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan bernilai besar, mencangkup berbagai jenis pengeluaran seperti belanja modal, belanja pegawai, serta pengelolaan aset daerah.
penatausahaan dan perbendaharaan dalam SIPD yang mampu mengelola data keuangan secara cepat, akurat, terintegrasi, dan real time guna mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah (Kemendagri, 2.
Selain itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
BPK RI menemukan bahwa kelemahan penatausahaan dan ketidakcocokan dokumen belanja perjalanan dinas, merupakan salah satu temuan audit terbanyak di OPD daerah (BPK RI, 2.
Mengingat BPKAD Kota Surabaya berperan sebagai pusat kendali utama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan volume yang besar serta tingkat kompleksitas tinggi, penelitian dilokasi ini menjadi sangat urgen.
Implementasi SIPD di BPKAD memiliki pengaruh langsung terhadap perbendaharaan keuangan daerah.
Selain itu, kajian empiris terkait penerapan SIPD di wilayah metropolitan seperti Surabaya masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi research gap dan memperkuat pemahaman tentang optimalisasi sistem keuangan daerah.
PENDAHULUAN .
Efektivitas perbendaharaan keuangan daerah menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan, yang mencangkup ketepatan waktu pencairan anggaran, akurasi pelaporan, efisiensi penggunaan dana, dan transparansi dalam pengeluaran.
Pengelolaan keuangan yang efektif akan menjamin ketersediaan dana Sebaliknya, jika pengelolaan tersebut belum optimal, maka perlu adanya dorongan atau penekanan untuk memperbaikinya, agar ketersediaan dana pembangunan tetap terjamin dan kemandirian keuangan daerah semakin meningkat (Putri et al.
, 2.
Namun, proses ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpaduan sistem, lambatnya proses administrasi, dan kesalahan data.
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengatur segala urusan rumah tangga mereka yang mencangkup segala urusan di lingkup daerah termasuk mengkoordinir kendala serta optimalisasi suatu sistem elektronik pemerintahan yang disebut Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dijelaskan pada Undang-Undang (UU) No.
Tahun 2014 pasal 391 tentang Pemerintah Daerah, yang mana wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah (Republik Indonesia, 2.
Informasi pemerintah daerah ini dikelola dalam sistem pemerintah daerah.
Regulasi tersebut mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai sistem digital yang mengintegrasi seluruh proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.
Berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagr.
No.
70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintah daerah dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Permendagri, 2.
Permendagri ini menekankan pentingnya sistem informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi besar di Indonesia yang aktif dalam pengimplementasian SIPD di berbagai perangkat daerah.
Salah satu kota yang menjadi sorotan sekaligus sebagai ibukota provinsi yaitu Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya aktif mendorong digitalisasi pengelolaan aset daerah, termasuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Salah satu instansi yang menarik perhatian penulis yaitu Badan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah .
akurat, dan transparannya proses penatausahaan diimplementasikan dalam SIPD.
Penelitian ini akan merujuk pada indikator efektivitas oleh Lubis et al.
, .
yaitu kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan pengguna dan antarmuka .
ser interfac.
, kecepatan proses input dan pengelolaan data, tingkat transparansi dalam pelaporan, kemampuan sistem untuk memastikkan keakuratan, dan identifikasi kendala teknis dan koordinasi antarbagian.
Indikator ini merupakan hasil adaptasi dari teori efektivitas sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean .
serta diperkuat oleh Jogiyanto .
mengenai kesuksesan teknologi informasi.
Sejalan dengan urgensi peningkatan efektivitas sistem pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintah, penelitian ini berfokus pada kajian mendalam terhadap AuEfektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota SurabayaAy.
Judul ini mencerminkan fokus utama penelitian, yaitu menganalisis sejaum mana Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebagai wujud dari e-government di bidang pengelolaan keuangan daerah, mampu memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi, kemudahan, dan kepuasan pengguna dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu AuBagaimanakah efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya?Ay, menjadi landasan untuk menganalisis kinerja SIPD berdasarkan indikator efektivitas.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan layanan, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik .
ood Gambar 1.
1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sumber: TAPD BPKAD, 2.
Gambar 1.
2 merupakan tampilan aplikasi SIPD dari Panduan Penggunaan SIPD yang di keluarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BPKAD.
Gambar tersebut menampilkan tampilan halaman masuk .
ogin pag.
dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh pihak-pihak atau pegawai yang berwenang dalam memasukkan atau mengelola pengguna dan kata sandi di halaman tersebut untuk menjalankan tugas-tugas administratif daerah mereka dalam kerangka sistem nasional SIPD.
Penerapan SIPD di Kota Surabaya tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan.
Beberapa kendala masih sering terjadi, seperti gangguan jaringan internet dan server yang sering muncul dalam penggunaan SIPD serta helpdesk yang dinilai kurang tanggap.
Selain itu, minimnya bimbingan teknis SIPD, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman pengguna atau operator dalam menggunakan SIPD.
Dilansir juga dalam website resmi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Starna.
menyampaikan bahwa beberapa daerah di Jawa Timur masih menggunakan aplikasi pendamping untuk penatausahaan dan pelaporan, salah satunya Kota Surabaya yang masih menggunakan aplikasi E-Payment.
Kendala dan permasalahan SIPD pada modul penatausahaan yang juga dirasakan pegawai dari sisi gangguan sistem dan akses ke jaringan yang dinilai lambat serta kurang optimalnya sistem ini dalam menyediakan fitur-fitur penting ke dalam sistem ini kaitannya dalam menunjang kinerja pegawai dalam pengelolaan keuangan Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait SIPD dengan judul AuEfektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota SurabayaAy.
Dalam penelitian ini peneliti akan fokus menggali lebih jauh terkait penatausahaan keuangan daerah, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian sebelumnya didominasi oleh fokus pada perencanaan dan penganggaran keuangan.
Sedangkan, penatausahaan ini merupakan dapur atau inti dari operasioal keuangan keberhasilan atau kegagalan tata kelola keuangan daerah seringkali ditentukan oleh seberapa efisien.
METODE Penelitian ini deskriptif dengan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami situasi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara akurat dalam menggambarkan efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya.
Menurut Moleong dalam buku yang berjudul AuMetodologi Penelitian KualitatifAy yang ditulis oleh Pahlevinur .
mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.
Sedangkan menurut Sugiyono dalam Alaslan et al.
, .
Pendekatan kualitatif dilakukan secara deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta menggunakan berbagai metode ilmiah yang relevan.
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer ini Publika.
Volume 14.
Nomor 1.
Tahun 2026, 1-10 data sebenarnya atau data langsung yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama .
nforman atau objek yang ditelit.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi terkait penerapan SIPD di BPKAD Kota Surabaya, seperti laporan keuangan daerah, regulasi, dan pedomen penggunaan SIPD, serta hasil penelitian dan literatur relevan mengenai efektivitas sistem informasi pemerinttah dan tata kelola keuangan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan Teknik analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, dan penyajian data.
BPKAD
Kota Surabaya menyampaikan bahwa SIPD memang mendukung pekerjaan pada pegawai, karena alur yang ada pada sistem sudah disesuaikan dengan aturan dan pengelolaan keuangan dearah.
Namun, mereka juga merasakan bahwa sistem ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kerja sehari-hari.
Secara sederhana, yang dibutuhkan ada, namun belum semuanya berjalan dengan optimal.
Ditinjau dari aspek teknis.
SIPD sudah mampu mengakomodasi perekaman data dalam jumlah besar dan terhubung ke pusat.
Namun, kenyataan di lapangan menujukkan bahwa stabilitas sistem masih berfluktuasi.
Pada saat sistem cepat dan stabil, pekerjaan berjalan dengan lancar.
Sebaliknya, apabila sistem lambat, pekerjaan harus tertunda.
Kondisi ini sejalan dengan indikator system quality dalam model keberhasilan sistem informasi menurut DeLone dan McLean, .
yang menekankan bahwa realitibitas, respon time, dan ketersediaan sistem sangat menentukan tingkat pemanfaatan dan kepuasan pengguna.
Situasi ini membuat pegawai merasakan bahwa sistemnya ada, fiturnya sesuai, tetapi teknis belum sepenuhnya mampu mengikuti kebutuhan kerja yang menuntut ketepatan waktu.
Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar pegawai telah mampu mengoperasikan SIPD, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat kompetensi digital Menurut Susanti et al, .
, menambahkan bahwa kompetensi digital pegawai dan kesiapan organisasi merupakan prediktor utama keberhasilan dari sistem informasi sektor publik temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pentignya peran admin SIPD, pendampingan pegawai, serta helpdesk pusat sangat berpengaruh.
Dapat disimpulkan bahwa layanan SIPD ini telah berhasil memenuhi indikator tersedia sebagai bagian penting dari efektivitas layanan digital.
Kesesuaian alur dan fitur yang disediakan juga membuktikan bahwa sipd memang dirancang untuk memprogram SIPD ini menjadi lebih efektif dan efisien.
Meskipun tantangan seperti ketergantungan pasa kualitas jaringan internt masih ada, tapi secara keseluruhan layanan SIPD ini sudah menunjukkan pencapaian signifikan dalam menjamin akses penggunaan layanan digital secara HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan inovasi strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah yang dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
SIPD ini dirancang sebagai platform terintegrasi nasional yang mengakomodasi seluruh proses penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.
Kehadiran SIPD menandai pergesaran paradigma pengelolaan administrasi dari sistem yang terintegrasi dan berbasis lokal menuju sistem nasional yang terintegrasi dan berbasis teknologi Inovasi SIPD juga tercermin dari perannya sebagai alat pendukung prinsip good governance.
Melalui SIPD, proses pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan karena data anggaran dan realisasi dapat dipantau secara real-time oleh pihak Selain itu.
SIPD mendukung akuntabilitas pemerintah daerah dengan menyediakan jejak digital atas setiap transaksi yang dilakukan, sehingga mmeudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan.
Peneliti menggunakan kerangka teori efektivitas sistem informasi dari Lubis, et al .
, yang mencangkup enam indikator, yaitu: kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kebutuhan penggunaan dan antarmuka, kecepatan proses input dan pengelolaan data, tingkat transparansi, kemampuan sistem menguji keakurata, kenadala sistem dan koordinasi antarbagian.
Melalui kerangka tersebut, peneliti menganalisis sejauh mana implementasi Sistem Informasi Pemeirntah Daerah (SIPD) memenuhi unsur efektivitas yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam Adapun pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan masing-masing indikator efektivitas sistem informasi, berikut:
Kemudahan Sistem dan Antarmuka .
ser Bedasarkan hasil penelitian di BPKAD Kota Surabaya dinilai cukup mudah digunakan, terutama bagi pegawai yang sudah terbiasa dengan teknologi.
Tampilan sistem terlihat rapi, menu tersusun jelas, dan alur kerja sudah disediakan sesuai dengan tahapan yang harus Pegawai dapat langsung melakukan input data ke dalam sistem tapa harus mengatur prosesnya di SIPD.
Kemudahan sistem didukung oleh adanya buku manual dan video tutorial di Youtube.
Panduann ini digunakan pegawai sebagai bahan belajar mandiri ketika belum memahami fitur tertentu atau saat menghadapi kendala.
Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun panduan dan tutorial telah tersedia.
Kesesuaian Sistem dengan Kebutuhan Pengguna Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang di implementasikan di BPKAD Kota Surabaya menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi.
SIPD Penatausahaan dinilai telah memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam aspek regulasi dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses penatausahaan.
Melalui sistem ini, pegawai dapat mencatat transaksi, mengelola kas, hingga penyusunan laporan realisasi anggaran.
Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah .
SIPD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan oparasional pengguna dalam praktik sehari-hari.
Ketika sistem mengalami kendala teknis atau tidak menyediaka fitur tertentu, pegawai masih harus melakukan pengecekam manual atau berkoordinasi dengan operator dan admin SIPD.
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tutorial dan manual book membantu proses pembelajaran, tapi belum sepenuhnya mengurangi keterganungan pengguna terhadap bantuan langsung dari pengelola Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan di BPKAD bersama para pengguna dari SIPD, kecepatan proses input dan pengelolaan data dalam penatausahaan dikatakan belum stabil.
Sistem akan berjalan cepat dalam kondisi normal, proses input dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lancar.
Namun, pada waktu tertentu sistem tiba-tiba menjadi lambat, bahkan mengalami eror sehingga pekerjaan tertunda.
Kondisi ini menurut ALKhouri .
bahwa system reliability dan availability belum sepenuhnya optimal, padahal kedua aspek tersebut yang merupakan indikator utama kinerja sistem informasi Dengan demikian, kecepatan SIPD sangat bergantung pada kondisi server pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Selain itu, proses pengelolaan data juga masih memerlukan pengecekan ulang .
oleh pegawai karena SIPD belum sepenuhnya memberikan notifikasi kesalahan input atau terdapat kesalaham data.
Ketika terjadi keterlambatan akses atau gagal simpan, pegawai harus mengulangi input data atau memastikan kembali apakah data telah terekam di sistem.
Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan penyelesaian Sistem penanganan gangguan yang disiapkan dalam layanan SIPD melalui mekanisame pelaporan berjenjang dan dukungan helpdesk pusat.
Mekanisme ini bersifat tersentralisasi, sehingga perangkat daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan langsung ketika Kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap pemeirintah pusat sebagai pengelola sistem.
Secara umum, jalur pelaporan gangguan ini berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya helpdesk yang dinilai cukup responsif dalam memberikan tanggapan awal terhadap laporan pengguna.
Namun, proses lebih lanjut dari perbaikan seringkali memerlukan waktu yang tidak sebentar karena harus dilakukan di tingkat nasional dan melibatkan sistem yang digunakan oleh banyak daerah secara bersamaan.
Keberhasilan e-goverment dipengaruhi oleh kecepatan dukungan teknis dan ketersediaan fasilitas layanan bantuan.
Sebagai solusi sementara, pengguna melakukan pencatatan manual, penundaan input, atau pengulangan proses setelah sistem kembali normal.
Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptasi dari pengguna tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa gangguan sistem ini masih berdampak nyata pada efektivitas kerja pegawai.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun mekanisme penanganan gangguan pada SIPD telah tersedia, efektivitasnya masih belum optimal karena waktu penanganan bergantung pada pusat dan belum sepenuhnya mampu mengurangi hambatan yang dirasakab pengguna daerah.
Oleh karena itum peningkatan stabilitas sistem, percepatan respons perbaikanm dan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah menjadi hal yang penting untuk memastikan SIPD penatausahaan ini benar-benar mampu mendukung proses pengelolaa keuangan daerah secara efektif, tepat waktu, dan Tingkat Transparansi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan ini dinlai cukup berperan meningkatkan Gambar 1.
2 Panduan dari sistem (Sumber: website aplikasi SIPD, 2.
Dokumentasi tersebut menyediakan panduan yang mana tujuannya untuk memberi arahan penggunaan SIPD di berbagai fitur.
Panduan tersebut menyediakan dari pengaturan awal, pelimpahan wewenang, penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pembuatan Surat Pencairan Dana (SPD).
Pembiayaan.
Penerimaan.
Anggaran Kas Pemerintah Daerah (AKPD).
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), siklus Uang Persediaan (UP), siklus Ganti Uang (GU), serta alur pencairan dana yang diawali dari pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) hingga panduan dikeluarkannya Surat Pernyataan Pencairan Dana (SP2D.
Dari sisi desian, antarmuka layanan SIPD ini dirancang secara intuitif dengan navigasi yang jelas dan informasi yang tersusu sistematis.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memahami alur proses perbendaharaan penatausahaan keuangan, mulai dari input nota pembayaran dana, tanda bukti pembayaran, surat permintaan pembayaran dana, hingga pelaporan keuangan.
Aspek ini menunjukkan bahwa layanan telah memnuhi prinsip usability sebagai pilar utama efektivitas dalam pelayanan digital Kecepatan Proses Input dan Pengelolaan Data Berdasarkan temuan melalui dokumentasi wawancara, kecepatan menjadi salah satu elemen dominan yang menunjukkan keberhasilan sistem.
Kecepatan ini tercermin dalam waktu pemrosesan yang singkat serta kemapuan sistem dalam memproses permintaan pengguna secara real-time.
Sebagian besar pengguna menyatakan bahwa proses input hanya membutuhkan waktu 1 Ae 2 menit apabila sistem tidak Hal ini sesuai dengan pandangan sistem dinilai cepat apabila waktu respon masih berada dalam batas toleransi pengguna dan tidak menganggu alur kerja.
Publika.
Volume 14.
Nomor 1.
Tahun 2026, 1-10 toleransi pengelolaan keuangan daerah.
Melalui sistem ini, berbagai informasi terkait anggaran dan realisasi keuangan dapat diakses lebih mudah oleh pihak-pihak yang Transparansi ini terlihat dari keberadaan dashboard yang secara langsung menampilkan gambaran umum kondisi keuangan daerah di tiap bidang, mulai dari sisa anggaran, realisasi keuangan, hingga rekap perekaman TBP di masing- masing bidang.
Dashboard tersebut merupakan salah satu bentuk electronic reporting yang dijelaskan oleh Kettunen & Kallio, .
bahwa memungkinkan peningkatan visibilitas dan pengawasan publik terhadap aktivitas keuangan pemerintah.
Untuk itu dengan tampilan terebut, pegawai maupun pimpinan dapat memantau posisi keuangan daerag secara cepat tanpa harus menunggu laporan manual dari staf.
Transparansi digital mempersingkat rantai pelaporan dan mengurangi asimetro informasi anatara pimpinan dan pelaksana teknis.
membuka akses informasi keuangan, mempermudah proses pelaporan dan pemantauan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas karena setiap transaksi terekam jelas dalam database.
Transparansi yang dihasilkan SIPD bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar dirasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari di BPKAD Kota Surabaya, khususnya dalam hal monitoring realisasi anggaran dan pelacakan transaksi keuangan daerah.
Kemampuan Sistem Menguji Keakuratan Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD Kota Surabaya, kemampuan SIPD dalam menguji keakuratan data belum sepenuhnya optimal.
Sistem ini belum dilengkapi dengan fasilitas notifikasi otomtais apabila terjadi kesalahan pada saat input data.
Ketika pengguna salah menginput angka atau memilih menu yang tidak sesuai, sistem tetap memproses data tersebut tanpa memberikan peringatan atau tanda kesalahan.
Akibatnya, kekauratan data sangat bergantung pada ketelitian pengguna dan proses pengecekan manual yang dilakukan setelah input Kondisi ini tentunya membuat pegawai harus melakukan crosscheck ulang terhadap data yang direkam, baik dengan dokumen fisik maupun catatan manual, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan input pencatatan.
Hal ini konsisten dengan temuan riset dari Muzahra & Nasution, .
tentang peran kualitas pada sistem informasi, dimana ketidakterpenuhinya dimensi akurasi menyebabkan keputusan yang dihasilkan oleh sistem beresiko mengalami kesalahan dan memengaruhi operasional Meskipun demikian, dari sisi lain SIPD tetap memiliki mekanisme yang secara tidak langsung mendukung keakuratan data, yaitu dengan alur input yang berjenjang dan terstruktur.
Setiap transaksi harus melalui tahapan tertentu sebelum dapat diproses lebih lanjut, misalnya melalui perekaman Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang mana dalam alur ini diawali oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menginput pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) kedalam SIPD, dilanjut dengan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk selanjutnya bisa di validasi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan perekaman baru bisa dilaksanakan apabila sudah sampai di tahap validasi.
Menurut Muzahra & Nasution, .
bahwa prosedur berjenjang ini mendorong adanya proses pemeriksaan berulang oleh lebih dari satu pihak, sehingga kekeliruan data masih dapat diminimalkan melalui pengawasan manusia, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem peringatan otomatis.
Ditinjau dari aspek kepemipinan, pimpinan BPKAD Kota Surabaya secara aktif memanfaatkan dashboard SIPD untuk memonitoring perkembangan anggaran realisasi anggaran di setiap perangat daerah.
Penggunaan data real-time membuat pimpinan dapat langsung memberikan instruksi apabila ditemukan ketidaksesuaian atu keterlambatan proses penatausahaan.
Transaparansi ini tetap diimbangi dengan pengendalian melalui pemberian hak akses sesuai kewenangan jabatan.
Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan BPKAD tidak hanya mendoring keterbukaan, tetapi juga Gambar 1.
3 Tampilan Alur persetujuan Proses Pencairan Dana (Sumber: Website Aplikasi SIPD 2.
Gambar 4.
9 menampilkan bentuk transaparansi SIPD dalam aspek tracking dokumen, ini menunjukkan bahwa SIPD telah mendukung indikatobr transparansi.
Pada menu tersebut, ditampilkan tiga jenis dokumen utama dalam proses penatausahaan keuangan daerah, yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Para pegawai juga menyampaikan bahwa keberadaan SIPD ini mempermudah proses pelacakan data.
Setiap transaksi yang masuk ke sistem akan terekam, sehingga jejak pencatatan keuangan dapat ditelusuri apabila suatu saat diperlukan klarifikasi atau pemeriksaan.
Hal ini tidak hanya membatu pengawasan internal oleh BPKAD, tetapi juga memudahkan proses pemeriksaan inspektorat maupun Badan Pemeriksaan Keuangan.
Kondisi ini sejalan dengan teori audit trail menurut Romney Steinbart, .
dimana setiap aktivitas pencatatan keuangan yang terekam dalam sistem akan meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya manipulasi data.
Jejak transaksi yang terdokumentasi juga mendukung proses pengawasan internal oleh BPKAD serta memudahkan pemeriksaan oleh inspektorat maupun BPK.
Secara keseluruhan, indikator tingkat transparansi pada SIPD Penatausahaan dapat dikatakan telah terpenuhi.
Sistem ini membantu Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah .
menjaga aspek keamanan data.
Hal ini merupakan upaya menimbulkan kebocoran informasi, tetapi juga mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
Berdasarkan keseluruhan temuan, indikator tingkat transparansi pada SIPD Penatausahaan dapat dikatakan telah terpenuhi.
Sistem ini membantu membuka akses informasi keuangan, mempermudah proses pelaporan dan pemantauan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas karena setiap transaksi terekam jelas dalam database.
Transparansi yang dihasilkan SIPD bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar dirasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari di BPKAD Kota Surabaya, khususnya dalam hal monitoring realisasi anggaran dan pelacakan transaksi keuangan daerah Kendala Sistem dan Koordinasi Antarbagian Efektivitas sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem secara teknis tetapi juga dukungan dari organisasi, kelancaran koordinasi, serta kejelasan mekanisme penanganan masalah ketika terjadi hambatan muncul.
Temuan di BPKAD Kota Surabaya menguatkan teori tersebut karena hambatan yang terjadi di lapangan mencangkup dua sisi sekaligus, yaitu kendala teknis dan proses koordinasi kerja antarbagian.
Keberhasilan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, serta dukungan organisasi pengguna, yang kemudian berdampak pada penggunaan sistem dan kepuasan pengguna.
SIPD penatausahaan masih dipengaruhi oleh gangguan teknis seperti error dan lambatnya akses, sedangkan untuk kualitas layanan masih bergantung pada respons helpdesk pusat dan admin.
Dari sisi teknis.
SIPD ini sebagai sistem nasional sangat bergantung pada server pusat kemendagri, sehingga pengguna daerah tidak memiliki kendal penuh terhadap stabilitas sistem.
Hal ini menyebabkan gangguan berupa akses lambat, error, dan kegagalan unggah dokumen, terutama pada saat volume transaksi meningkat di akhir tahun dan akhir bulan tahun anggaran.
Selain itu, sistem ini juga belum menyediakan notifikasi otomatis ketika terjadi kesalahan input, sehingga pegawai harus melakukan pengecekan ulang.
Hal ini meningkatkan risiko human error, sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati .
bahwa keterbatasan fitur validasi sistem akan meningkatkan beban operator dan memperbesar peluang kesalahan pencatatan.
Dari sisi koordinasi antar bagian, pola kerja dalam pengelolaan SIPD ini melibatkan banyak aktor, mulai dari operator, admin, hingga helpdesk.
Ketika terjadi kendala tenkis, alur penyelesaian dilakukan secara bertingkat, operator melapor ke admin, kemudian admin beru meneruskannya ke pusat.
Mekanisme ini sebenarnya sudah jelas, tetapi dalam praktiknya memerlukan waktu, sehingga permasalaha tidak selalu bisa diselesaikan dengan cepat.
Panjangnya rantai birokrasi dalam sistem informasi pemerintahan berdampak terhadap lambatnya Koordinasi membutuhkan komunikasi aktif antarbidang, terutama antar bidang perbendaharaan, pengganggaran, dan akuntansi karena data di SIPD saling terhubung.
Walaupun demikian, temuan penelitian juga sebenarnya sudah berjalan cukup baik dari aspek kemauan kerja sama.
Pegawai saling membantu ketika terjadi kendala input, admin memberikan bimbingan teknis, dan helpdesk pusat merespons laporan yang masuk.
Komitmen pimpinan dan budaya kerja sama antar unit merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem informasi pemerintah daerah.
Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan teknis sistem, sehingga kendala tetap dirasakan pengguna dalam aktivitas sehari-hari.
Meskipun demikian, koordinasi antar bagian ini menunjukkan sisi positif.
BPKAD secara rutin melakukan pendampingan, sharing session, dan komunikasi grup koordinasi sehingga kendala yang muncul dapat di diskusikan bersama.
Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa indikator kendala sistem dan koordinasi antarbagian pada SIPD Penatausahaan masih menjadi indikator kendala teknis dan koordinasi antarbagian menunjukkan bahwa efektivitas SIPD Penatausahaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan pola komunikasi organisasi.
Kendala teknis memang masih ditemui, tetapi dapat dikurangi melalui koordinasi
yang intensif, peningkatan kompetensi operator, serta penguatan peran admin
PENUTUP
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam aspek Penatausahaan telah menunjukkan kinerja yang baik dan progresif, terutama dalam hal menyediakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta menyediakan transparansi data yang optimal terutama dalam menjawab tantangan transaformasi digital di sektor pemerintahan.
Efektivitas ini dianalisis melalui enam indikator efektivitas sistem informasi pemerintahanan menurut Lubis et al.
yakni kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan dan antarmuka .
ser interfac.
, kecepatan proses input dan pengolahan data, tingkat transparansi, kemampuan sistem menguji kekauratan, kendala sistem dan koordinasi antarbagian.
Masing- Gambar 1.
4 Tampilan Error pada aplikasi (Sumber: Website Aplikasi SIPD, 2.
Publika.
Volume 14.
Nomor 1.
Tahun 2026, 1-10 masing indikator memperlihatkan bagaimana sistem informasi pemerintah daerah telah diimplementasikan dengan pendekatan yang strategis dan adaptif, meskipun tidak lepas dari sejumlah kendala yang bersifat struktural dan kultural.
Efektivitas SIPD Penatausahaan di BPKAD Kota Surabaya dapat disimpulkan cukup efektif namun belum SIPD telah mendukung pelaksanaan tugas perbendaharaan, meningkatkan keterbukaan informasi keuangan melalui dashboard dan laporan realisasi, serta menyediakan antarmuka yang relatif mudah dipahami dengan dukungan manual book dan tutorial daring.
Namun, masih terdapat sejumlah keterbatasan penting, terutama pada kecepatan proses input dan pengolahan data, kemampuan sistem dalam menguji keakuratan, serta kendala teknis server yang berdampak pada kelancaran Di sisi lain, koordinasi antarbagian sebenarnya telah berjalan baik melalui mekanisme pelaporan berjenjang, meskipun penyelesaian kendala sering terkendala karena kontrol sistem berada di tingkat pusat.
Dengan demikian.
SIPD telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas, khususnya transparansi dan kemudahan penggunaan.
Namun, masih diperlukan pengembangan sistem dan penguatan koordinasi agar SIPD dapat benar-benar selaras dengan kebutuhan pengguna dan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih akurat, cepat, dan akuntabel.
penggunaan manual book sebagai rujukan kerja harian.
Membangun pola koordinasi berjenjang yang lebih ringkas, misalnya melalui pembentukan helpdesk internal daerah sebelum permasalahan diteruskan ke Melalui berbagai strategi tersebut, diharapkan implementasi SIPD Penatausahaan tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berbasis sistem informasi yang andal.
SIPD Penatausahaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan tuntutan Sistem mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berbasis sistem informasi yang andal.
DAFTAR PUSTAKA
Alaslan.
Putra.
, & Hidayat.
Pendekatan kualitatif dalam penelitian administrasi Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8.
, 145Ae156.
https://doi.
org/10.
31289/jiap.
x Al-Khouri.
Digital government strategies and performance measurement.
Government Information Quarterly, 38.
, 101Ae112.
https://doi.
org/10.
1016/j.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
BPK RI.
DeLone.
, & McLean.
Information systems success: The quest for the dependent variable.
Information Systems Research, 3.
, 60Ae95.
https://doi.
org/10.
1287/isre.
DeLone.
, & McLean.
The DeLone and McLean model of information systems success: A tenyear update.
Journal of Management Information Systems, 19.
, 9Ae30.
https://doi.
org/10.
1080/07421222.
Jogiyanto.
Model kesuksesan sistem teknologi informasi.
Andi Offset.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
Kemendagri RI.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Panduan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kemendagri RI.
Kettunen.
, & Kallio.
Digitalization and public sector transparency.
Public Management Review, 22.
, 1133Ae1154.
https://doi.
org/10.
1080/14719037.
Lubis.
Harahap.
, & Siregar.
Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan publik.
Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10.
, 1Ae15.
Moleong.
alam Pahlevinur.
Metodologi penelitian kualitatif.
Remaja Rosdakarya.
Saran