JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
p-ISSN : 2808-8786 .
VOL 5.
No.
Oktober 2025, pp.
254 Ae 262 e-ISSN : 2798-1355 .
http://journal.
id/index.
php/dinamika DOI : https://doi.
org/10.
51903/dinamika.
Pengaruh Faktor-Faktor Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Antar dan Ambil Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Galih Tri Widodo1.
Yuniorita Indah Handayani2.
Lia Rachmawati3
1,2,3
Institut Teknologi dan Sains Mandala Jl.
Sumatra No.
Tegal Boto Lor.
Sumbersari.
Kec.
Sumbersari.
Kabupaten Jember.
Jawa Timur 68121 tlp .
334324 e-mail: galihhrt@gmail.
com1, yuniorita@itsm.
id2, lia_rachmawati@itsm.
ARTICLE INFO
Article history:
Received 11 Agustus 2025
Recived in revised form 18 September 2025
Accepted 29 September 2025
Available online 30 Oktober 2025
ABSTRACT
The objective of this study is to examine how the quality of discussion, service procedures, policy implementation, staff competence and service transparency affect the population's satisfaction with the provision and receipt of information.
The data were collected using quantitative descriptive methods such as observation, questionnaires, interviews and Multiple linear regression was used to assess the suitability of the model.
The model was then tested for its validity, reliability and compliance with classical assumptions.
The results of the study show that each of the independent variables has both a partial and significant positive effect on population The implementation of policies that ensure service transparency, staff competence, service procedures and service quality has the greatest impact.
These results support the idea that the integration of these five elements is vital to creating a public service system that is responsive, transparent and aimed at public satisfaction.
Keywords: service quality, service procedures, policy implementation, staff competence, service Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kualitas layanan, prosedur layanan, implementasi kebijakan, kompetensi staf, dan transparansi layanan memengaruhi kepuasan publik terhadap penyediaan dan pengumpulan layanan bukti.
Metode deskriptif-kuantitatif menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.
Regresi linier berganda digunakan untuk menguji kelayakan model.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan publik, baik secara parsial maupun simultan.
Implementasi kebijakan memberikan pengaruh terbesar, diikuti oleh transparansi layanan, kompetensi petugas, prosedur layanan, dan kualitas pelayanan.
Temuan ini mendukung gagasan bahwa menggabungkan kelima elemen ini adalah kunci untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan publik.
Received 11 Agustus, 2025.
Revised 18 September, 2025.
Accepted 29 September, 2025 p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Kata Kunci: kualitas pelayanan, prosedur layanan, implementasi kebijakan, kompetensi petugas, transparansi layanan PENDAHULUAN Pelayanan publik merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, karena kualitas layanan yang optimal mampu meningkatkan kepuasan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat legitimasi lembaga pemerintah .
, 2, 3, .
Dalam menanggapi kinerja instansi pemerintah, kepuasan publik meningkat.
Persepsi kualitas layanan merupakan penentu utama kepuasan publik .
Pelayanan publik menentukan tingkat kepuasan publik.
Sebagai penyedia layanan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab dan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada warganya.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan publik sangat penting untuk manajemen yang efektif dan memenuhi kebutuhan publik .
Parasuraman.
Zeithaml, dan Berry mengembangkan model SERVQUAL dalam kerangka teori kualitas layanan, yang mencakup lima dimensi utama: bukti fisik .
, kepercayaan .
, daya tanggap .
, kepercayaan .
, dan empati .
Pengguna dapat lebih puas dan loyal terhadap layanan mereka jika kelima dimensi ini digunakan dengan benar .
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada sektor pelayanan publik di lembaga penegak hukum.
Seperti situasi di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, di mana proses penyediaan dan pengumpulan bukti tidak terorganisir dengan baik.
Pada tahun 2024, 89 alat bukti yang sah secara hukum berhasil dikumpulkan oleh pihak berwenang.
5 barang diantar langsung, dan 20 barang belum diambil.
Kondisi ini mengakibatkan penumpukan barang bukti di ruang penyimpanan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun keamanan.
Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain kualitas layanan yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat, prosedur yang rumit dan birokratis, implementasi kebijakan yang belum konsisten, kompetensi petugas yang belum merata, serta minimnya transparansi informasi terkait persyaratan dan alur layanan .
, .
Kesenjangan antara standar pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
Penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan masyarakat di berbagai sektor .
, 12, .
, namun kajian yang secara spesifik membahas layanan antar dan ambil barang bukti di lingkungan kejaksaan masih sangat terbatas.
Padahal, layanan ini memiliki peran strategis dalam membangun citra positif lembaga penegak hukum serta meningkatkan kepercayaan publik.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji dampak berbagai faktor terkait pelayanan publik, seperti kualitas pelayanan, prosedur pemberian layanan, implementasi kebijakan, kompetensi staf, dan transparansi informasi, terhadap kepuasan publik terhadap pelayanan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, serta pengumpulan bukti.
Penelitian ini bertujuan untuk menjadi dasar pengembangan metode peningkatan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pelayanan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri.
TINJAUAN PUSTAKA
Good Governance Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan .
ood governanc.
yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan supremasi hukum disebut tata kelola pemerintahan yang baik atau administrasi publik yang baik .
Prinsip ini menjadi landasan penting dalam pelayanan publik karena memastikan bahwa proses pelayanan dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut UNDP, good governance mencakup delapan karakteristik utama: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan akuntabilitas .
Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, penerapan good governance diatur dalam UU No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap layanan.
Kualitas Pelayanan Dalam pemasaran jasa, interaksi antara produsen dan konsumen terjadi secara langsung, sehingga kualitas layanan menjadi sangat penting .
Parasuraman.
Zeithaml dan Berry mengusulkan model SERVQUAL, yang mencakup lima elemen: empati, keandalan, daya tanggap, kepercayaan dan bukti fisik .
Studi terbaru menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan di berbagai bidang .
, .
Pengaruh Faktor-Faktor Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Antar dan Ambil Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Galih Tri Widod.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Prosedur Layanan Prosedur layanan adalah rangkaian langkah atau tata cara yang harus dilalui masyarakat untuk memperoleh pelayanan tertentu .
Prosedur yang sederhana, jelas, dan transparan akan meningkatkan kepuasan masyarakat .
Sebaliknya, prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat menurunkan kepercayaan publik.
Penelitian Fitriyani & Wahyuni menunjukkan bahwa prosedur layanan yang efisien berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat .
Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan atau kebijakan publik ke dalam tindakan nyata.
Implementasi yang sukses bergantung pada komunikasi, sumber daya, penempatan pelaksana, dan struktur Ketika kebijakan pelayanan publik diimplementasikan dengan baik, masyarakat akan lebih puas .
Kompetensi Petugas Kompetensi petugas adalah karakteristik dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempengaruhi kinerja.
Kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat dan efektivitas pelayanan.
Penelitian Nieda Havizah and Murjani menunjukkan bahwa kompetensi petugas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat .
Tranparansi Layanan Transparansi layanan adalah keterbukaan informasi, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan kepada publik.
Transparansi mencegah praktik korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat .
Kepuasan Masyarakat Kepuasan secara keseluruhan adalah perasaan senang atau kecewa yang terjadi ketika Anda membandingkan harapan Anda terhadap suatu layanan dengan bagaimana layanan tersebut diberikan .
Kepuasan merupakan ukuran keberhasilan pemberian layanan publik dan mempengaruhi komitmen dan partisipasi publik .
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis datanya didasarkan pada observasi, kuesioner, dokumentasi, dan wawancara langsung oleh peneliti.
Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pokok bahasan penelitian, yang meliputi kualitas pelayanan, prosedur pelayanan, implementasi kebijakan, dan kepuasan publik terhadap Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Studi ini menggunakan sampel yang luas dari seluruh kelompok demografi pengguna layanan bukti gratis.
Prosedur layanan (X.
, kualitas layanan (X.
, implementasi kebijakan (X.
, kompetensi pegawai (X.
, dan transparansi layanan (X.
merupakan variabel-variabelnya.
Variabel dependennya adalah kepuasan publik (Y).
Pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda digunakan dalam studi Model regresi yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:
ycU = yu yu ycU yu ycU yu ycU yu ycU yu ycU yce
= Kepuasan Pengguna ycU
= Kualitas Layanan ycU
= Prosedur Layanan ycU
= Implementasi Kebijakan ycU
= Kompetensi Petugas ycU
= Transparansi Layanan yu
= Constant
yu , yu , yu , yu , yu = Regression Coefficients yce
= Error
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
Vol.
No.
Oktober 2025, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.
Uji Validasi Variabel / Indikator r hitung Kualitas Pelayanan (X.
X1.
1 Tangibles (Bukti Fisi.
0,763 X1.
2 Reliability (Keandala.
0,711 X1.
3 Responsiveness (Daya Tangga.
0,730 X1.
4 Assurance (Jaminan dan Kepastia.
0,730 X1.
5 Empathy (Empat.
0,611 Prosedur Layanan (X.
X2.
1 Sederhana (Mudah Dipahami oleh Masyaraka.
0,740 X2.
2 Transparan (Tidak Menyem bunyikan Alur
0,646
Pelayana.
X2.
3 Efisien (Tidak Memakan Waktu yang Lam.
0,739 X2.
4 Terstandarisasi (Diterapkan Konsisten Sesuai 0,721 Peratura.
X2.
5 Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawab kan dari 0,700 Setiap Tahapan Prosedurny.
Implementasi Kebijakan (X.
X3.
1 Komunikasi
0,886
X3.
2 Sumber Daya
0,842
X3.
3 Sikap Pelaksana 0,897 X3.
4 Sruktur Birokrasi
0,939
Kompetensi Petugas (X.
X4.
1 Hubungan Sosial di Tempat Kerja 0,898 X4.
2 Persepsi terhadap Keadilan Organisasi
0,866
X4.
3 Peluang Pengembangan Diri 0,891 Transparansi Layanan (X.
X5.
1 Prosedur Pelayanan 0,718 X5.
2 Biaya dan Tarif Layanan 0,651 X5.
3 Waktu Penyelesaian 0,788 X5.
4 Hak dan Kewajiban Masyarakat
0,774
X5.
5 Mekanisme Pengaduan 0,729 Kepuasan Masyarakat (Y) Persyaratan 0,877 Prosedur
0,781
Waktu Penyelesaian 0,685 Biaya / Tarif
0,712
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 0,633 Kompetensi Pelaksana 0,715 Perilaku Pelaksanan 0,738 Penanganan Pengaduan.
Saran dan Masukan 0,660 Sarana dan Prasarana
0,670
Sumber: Data yang telah diolah .
r tabel Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tabel 1 menyajikan hasil uji validitas, yang menunjukkan bahwa nilai koefisien r hitung untuk setiap indikator independen dan dependen lebih besar dari 0,2006.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur setiap variabel tidak hanya valid tetapi juga sangat Tabel 2.
Uji Reliable Jumlah Intrumen cronbachAos alpha r tabel Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Pengaruh Faktor-Faktor Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Antar dan Ambil Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Galih Tri Widod.
p-ISSN : 2808-8786 Jumlah Intrumen cronbachAos alpha Sumber: Data yang telah diolah .
r tabel e-ISSN : 2798-1355 Keterangan Reliabel Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian dengan 31 pernyataan menghasilkan nilai alpha Cronbach di atas 0,2006, yang berarti dianggap reliabel.
Gambar 1.
Grafik P-P Grafik P-P normal dari regresi residu standar Sumber: Data yang diolah .
Karena titik-titik data terdistribusi dekat dengan garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, plot normal dari residu regresi P-P Gambar 2.
Diagram sebar Sumber: Data yang diolah .
Tidak ada titik yang tersebar di atas atau di bawah titik nol pada sumbu Y, yang menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
4 di atas.
Tabel 3.
Hasil Analisis Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF Sumber: Data yang telah diolah .
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) Vol.
No.
Oktober 2025, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.
10 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi lebih besar dari 0,10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas, dan nilai VIF kurang dari 10,00 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.
Selain itu.
Tabel 4 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan menggunakan SPSS Statistics 22.
Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Linier Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Std.
Error Beta Sig.
(Constan.
Sumber: Data yang telah diolah .
Berdasarkan hasil pengukuran regresi yang ditunjukkan dalam Tabel 4, persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:
yeA = = yuya yuya ycya yuya ycya yuyc ycyc yuye ycye yuye ycye yeI yeA = ya.
yayayi ya, yayaynycya ya, yaynya ycya ya, yiyayi ycyc ya, ycyeya ycye ya, ycynye ycye yeI Analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta .
2,216 bernilai positif, artinya kepuasan masyarakat tetap positif apabila seluruh variabel bebas dianggap konstan.
Seluruh variabel bebas memiliki koefisien regresi positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel akan meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan asumsi variabel lainnya tetap:
Kualitas Pelayanan (X.
: koefisien 0,108 Ae peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Prosedur Layanan (X.
: koefisien 0,182 Ae prosedur layanan yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Implementasi Kebijakan (X.
: koefisien 0,626 Ae implementasi kebijakan yang optimal memberikan pengaruh terbesar terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
Kompetensi Pegawai (X.
: koefisien 0,352 Ae kompetensi pegawai yang lebih tinggi akan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Transparansi Layanan (X.
: koefisien 0,384 Ae transparansi layanan yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pengguna.
Dalam penelitian ini, koefisien determinasi akan digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 5 menyajikan hasil uji koefisien determinasi.
Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (RA) Model Summaryb Model R Square Adjusted R Square Std.
Error of the Estimate Predictors: (Constan.
X5.
X4.
X3.
X2.
X1 Dependent Variable: Y Sumber: Data yang telah diolah .
Nilai RA yang disesuaikan (Adjusted RA) sebesar 0.
793 berarti bahwa 0.
tau 79,3%) dari variabel kualitas layanan dapat dijelaskan oleh kualitas layanan, prosedur layanan, implementasi kebijakan, kompetensi karyawan, dan transparansi layanan.
Nilai 0,793 atau 79,3% menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya penjelas yang sangat kuat, dengan hanya 20,7% varians yang tersisa dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.
Tabel 6.
Hasil uji F ANOVAa Model Sum of Squares Mean Square Sig.
Regression Pengaruh Faktor-Faktor Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan Antar dan Ambil Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Galih Tri Widod.
p-ISSN : 2808-8786 Residual Total Dependent Variable: Y Predictors: (Constan.
X3.
X2.
X1 Sumber: Data yang telah diolah .
e-ISSN : 2798-1355 Hasil uji simultan menunjukkan variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan 18,392 lebih besar dari 3,097.
Interpretasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang diuji yaitu kualitas pelayanan, prosedur pelayanan, implementasi kebijakan, kompetensi pejabat dan transparansi pelayanan, baik secara parsial maupun penuh berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pada salah satu variabel akan diikuti oleh peningkatan kepuasan masyarakat, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Kualitas pelayanan terbukti menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepuasan masyarakat.
Dimensi bukti fisik seperti kebersihan dan kenyamanan fasilitas, keandalan dalam ketepatan prosedur, daya tanggap petugas, jaminan melalui profesionalisme, serta empati dalam interaksi, secara kolektif membentuk persepsi positif masyarakat.
Pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan humanis tidak hanya memenuhi harapan pengguna, tetapi juga mampu melampauinya, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.
Pengaruh Prosedur Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat Prosedur layanan yang sederhana, jelas, transparan, dan konsisten memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai informasi prosedur disampaikan dengan baik dan mudah diikuti.
Hal ini meningkatkan efisiensi pelayanan dan membangun rasa percaya Namun, efisiensi waktu dan konsistensi pelaksanaan prosedur masih memerlukan perbaikan agar kepuasan masyarakat dapat lebih optimal.
Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kepuasan Masyarakat Implementasi kebijakan yang efektif ditandai dengan komunikasi yang jelas, sikap pelaksana yang responsif, dan koordinasi birokrasi yang baik mampu meningkatkan kepuasan masyarakat.
Meskipun demikian, hasil penelitian mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi yang lebih rinci, sikap proaktif petugas, serta penyederhanaan birokrasi agar pelayanan menjadi lebih responsif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan publik.
Pengaruh Kompetensi Petugas terhadap Kepuasan Masyarakat Kompetensi petugas, yang mencakup keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual, berkontribusi signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
Petugas dinilai cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya, namun peningkatan diperlukan pada kemampuan komunikasi yang lebih jelas, sikap empatik, dan keramahan dalam pelayanan.
Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dan petugas.
Pengaruh Transparansi Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat Transparansi layanan, yang meliputi keterbukaan informasi prosedur, biaya, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengaduan, terbukti membangun kepercayaan publik.
Masyarakat menilai transparansi layanan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi sangat baik.
Meski demikian, penyampaian informasi prosedur perlu dibuat lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat agar manfaat transparansi dapat dirasakan secara merata.
Pengaruh Simultan terhadap Kepuasan Masyarakat Secara bersama-sama, kelima variabel tersebut membentuk sistem pelayanan publik yang saling mendukung dan berkontribusi signifikan terhadap kepuasan masyarakat.
Keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan pada integrasi seluruh elemen secara berkelanjutan.
Pelayanan antar dan ambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dinilai sangat memuaskan, ditopang oleh kemudahan prosedur, ketepatan waktu, keterbukaan biaya, kompetensi petugas, dan penanganan keluhan yang baik.
Namun, peningkatan pada aspek komunikasi, kejelasan kondisi barang bukti, sikap petugas, dan respons terhadap pengaduan akan semakin memperkuat kualitas layanan dan kepuasan publik.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
Vol.
No.
Oktober 2025, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarakan penelitin yang telah dilakaukan membuktikan bahwa kualitas pelayanan, prosedur layanan, implementasi kebijakan, kompetensi petugas, dan transparansi layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam layanan antar dan ambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, baik secara parsial maupun simultan.
Secara rinci, kualitas pelayanan yang unggul terutama pada aspek empati dan assurance mampu membentuk persepsi positif publik.
Prosedur layanan yang sederhana, jelas, dan transparan memudahkan masyarakat, meskipun efisiensi waktu dan konsistensi masih perlu ditingkatkan.
Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, sikap pelaksana yang proaktif, dan struktur birokrasi yang efisien.
Kompetensi petugas pada dimensi teknis, interpersonal, dan konseptual dinilai baik, namun peningkatan pada keterampilan teknis dan komunikasi interpersonal tetap diperlukan.
Transparansi layanan, khususnya keterbukaan biaya, kepastian waktu, dan mekanisme pengaduan, dinilai sangat baik, walau penyampaian prosedur perlu lebih mudah diakses semua kalangan.
Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui sinergi terpadu antara aspek teknis, prosedural, struktural, dan etis, sehingga membentuk sistem pelayanan yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA