Jurnal Pahlawan | Vol.
No.
2: Oktober Tahun 2025 e-mail: pahlawanjurnal@gmail.
com | P-ISSN: 2338-0853 | E-ISSN: 2685-9920 Hal.
217-225 |
DOI: https://doi.
org/10.
57216/pah.
DINAMIKA KEJAHATAN KORPORASI DI PASAR KEUANGAN
INDONESIA: ANALISIS KASUS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP EKONOMI NEGARA
Muhammad Jafar Shodiq Universitas Trisakti Jakarta.
Indonesia Koresponden e-mail: mjafarsh@gmail.
Submit Tgl: 17-April-2025 Diterima Tgl: 25-Mei-2025 Diterbitkan Tgl: 01-Oktober-2025 Abstract: This study aims to analyze the dynamics of corporate crimes in IndonesiaAos financial markets, focusing on major cases such as Jiwasraya.
Asabri, and Kresna Life, and their impact on the national economy.
The study also aims to examine the relationship between corporate crime and economic crime in the context of capital markets and financial The method used is qualitative analysis with a case study approach, where data is obtained from media reports, legal documents, and relevant market and analysis reports.
This research also employs corporate crime and economic law theories as the basis for The findings indicate that corporate crimes in the financial sector often involve financial statement manipulation, embezzlement of funds, and investment portfolio engineering, which result in significant losses to the state and the public.
The implication of these findings is that the role of regulation and oversight by the Financial Services Authority (OJK) is crucial to prevent similar incidents in the future.
This study concludes that strengthening the surveillance system and law enforcement in the financial services sector is essential to protect public interests and prevent further economic losses.
Keywords:
Corporate Crime.
Financial Market.
Economic Crime.
Financial Regulation.
Financial Services Authority (OJK) Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia, dengan fokus pada berbagai kasus besar yang telah terjadi, seperti kasus Jiwasraya.
Asabri, dan Kresna Life, serta dampaknya terhadap perekonomian negara.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kaitan antara tindakan kejahatan korporasi dan tindak pidana ekonomi dalam konteks pasar modal dan jasa keuangan.
Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh dari laporan media, dokumen hukum, serta laporan dan analisis pasar yang relevan.
Penelitian ini juga menggunakan teori kejahatan kor-porasi dan hukum ekonomi sebagai dasar analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keja-hatan korporasi di sektor keuangan sering melibatkan manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan rekayasa portofolio investasi, yang merugikan negara dan masyarakat dalam jumlah yang signifikan.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peran regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut.
Kata kunci: Kejahatan Korporasi.
Pasar Keuangan.
Tindak Pidana Ekonomi.
Regulasi Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lisensi CC-BY | https://ojs.
id/index.
php/pahlawan/ Cara mengutip Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi di Pasar Keuangan Indonesia: Analisis Kasus dan Implikasinya terhadap Ekonomi Negara.
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya, 21.
, 217Ae225.
https://doi.
org/10.
57216/pah.
Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A https://ojs.
id/index.
php/pahlawan/ Jurnal Pahlawan | Vol.
No.
2: Oktober Tahun 2025
PENDAHULUAN
Kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia telah menjadi isu yang mencolok dalam beberapa dekade terakhir.
Berbagai skandal besar di sektor keuangan, mulai dari manipulasi laporan keuangan hingga penggelapan dana, telah mengungkapkan betapa rentannya sistem pasar modal dan jasa keuangan di Indonesia terhadap tindakan kriminal.
Kasus-kasus besar seperti gagal bayar Jiwasraya, penyelewengan dana Asabri, serta skandal yang melibatkan Kresna Life, merupakan contoh nyata dari dampak buruk kejahatan korporasi terhadap perekonomian negara.
Selain merugikan masyarakat dan investor, kejahatan-kejahatan ini juga menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Keberadaan pasar modal dan jasa keuangan yang sehat sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Pasar yang transparan, efisien, dan terpercaya merupakan faktor utama untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, aksi kejahatan korporasi yang terorganisir di sektor ini mempengaruhi stabilitas ekonomi dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, baik bagi individu maupun Oleh karena itu, memahami dinamika kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia dan implikasinya terhadap perekonomian negara sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum.
Penelitian ini berfokus pada analisis dinamika kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian negara.
Beberapa kasus yang akan dianalisis, seperti skandal Jiwasraya.
Asabri.
Kresna Life, serta beberapa kasus lainnya yang berhubungan dengan korupsi dan penipuan di sektor keuangan, akan digunakan sebagai titik fokus.
Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kejahatan korporasi di sektor keuangan dapat mempengaruhi ekonomi negara dan apa saja implikasi jangka panjang dari kejadian-kejadian tersebut terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia, serta peran yang dimainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mencegah praktik kejahatan tersebut.
Meskipun OJK telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperketat pengawasan dan regulasi di sektor keuangan, namun masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan korporasi.
Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan.
Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang kejahatan korporasi dan regulasi pasar keuangan di Indonesia, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek hukum atau analisis kasus individual tanpa mengaitkannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.
Banyak penelitian yang lebih menyoroti pada kerugian langsung bagi perusahaan atau investor, tetapi tidak banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana kejadian-kejadian tersebut mempengaruhi kestabilan ekonomi secara Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap yang ada dengan menghubungkan kejahatan korporasi dengan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam konteks pasar keuangan Indonesia.
Penelitian ini akan mencoba untuk Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A Copyright A 2025: Muhammad Jafar Shodiq memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan korporasi dan implikasinya bagi perekonomian negara.
Selain itu, meskipun terdapat banyak penelitian yang mengkaji peran OJK dalam mengatur dan mengawasi pasar keuangan, belum banyak yang membahas seberapa efektif kebijakan-kebijakan tersebut dalam mencegah terjadinya kejahatan korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara.
Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh OJK serta rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada.
Dalam penelitian ini, das sollen .
ang seharusnya terjad.
adalah pasar keuangan yang sehat, transparan, dan efisien, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat dari praktek kejahatan Pasar yang ideal ini harus memiliki sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pencegahan yang efektif terhadap kejahatan korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara.
Das sein .
ealitas yang terjad.
menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi dan pengawasan yang diterapkan oleh OJK dan lembaga terkait lainnya, kasus-kasus kejahatan korporasi di pasar keuangan masih tetap terjadi, bahkan dalam jumlah yang signifikan.
Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada.
Sebagai contoh, meskipun OJK telah memberlakukan aturan yang lebih ketat setelah terjadinya skandal Jiwasraya dan Asabri, namun masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dan manipulasi Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap yang ada antara das sollen dan das sein, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah terjadinya kejahatan korporasi di masa Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia tidak hanya merugikan investor, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi negara.
Dalam beberapa kasus, seperti Jiwasraya dan Asabri, kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah, yang jelas memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Selain itu, kejahatan korporasi ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pasar keuangan Indonesia, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investasi, baik domestik maupun asing.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem regulasi dan pengawasan di sektor keuangan.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal, sehingga kejadian-kejadian serupa di masa depan dapat diminimalisir.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan pasar keuangan Indonesia.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang relevan untuk menganalisis dinamika kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A https://ojs.
id/index.
php/pahlawan/ Jurnal Pahlawan | Vol.
No.
2: Oktober Tahun 2025 Metode ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan kejahatan korporasi dan tindak pidana ekonomi di pasar keuangan Indonesia.
Pendekatan yuridis normatif ini akan digunakan untuk menggali berbagai norma hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan pasar keuangan Indonesia, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada analisis terhadap regulasi yang ada, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dalam konteks pasar keuangan Indonesia.
Penelitian ini akan menganalisis sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan regulasi sektor keuangan, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, serta peran lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Beberapa langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kejahatan korporasi di sektor keuangan.
Beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Undang-Undang No.
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek pasar modal di Indonesia, termasuk tentang transparansi laporan keuangan, kewajiban perusahaan terbuka, serta pengawasan pasar modal yang dilakukan oleh OJK.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peraturan dalam UU ini dapat mencegah terjadinya manipulasi pasar, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memiliki peran penting dalam pengawasan pasar keuangan Indonesia.
Penelitian ini akan menganalisis kewenangan OJK dalam menangani kejahatan korporasi serta efektivitas kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh OJK dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi di sektor keuangan.
Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perundang-undangan ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan perbankan di Indonesia, yang juga mencakup aspek pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan.
Penelitian ini akan melihat bagaimana UU Perbankan mengatur pencegahan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP digunakan untuk menganalisis penerapan tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan kejahatan korporasi, seperti penipuan, penggelapan dana, serta kejahatan lainnya yang terjadi dalam pasar keuangan.
Penelitian ini akan membahas bagaimana KUHP digunakan untuk menindak pelaku kejahatan korporasi dan tindak pidana ekonomi di pasar keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) OJK sebagai lembaga pengawas pasar keuangan memiliki sejumlah peraturan yang dikeluarkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti POJK tentang Penataan dan Pengawasan Pasar Modal dan POJK tentang Pembentukan Dana Pensiun.
Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A Copyright A 2025: Muhammad Jafar Shodiq
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia menjadi isu yang semakin penting dan mencolok dalam beberapa dekade terakhir.
Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas pasar keuangan, tetapi juga merugikan investor, masyarakat, dan bahkan negara.
Kejahatan korporasi umumnya merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan, baik secara individu maupun kolektif, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah.
Praktik-praktik tersebut dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, insider trading, penipuan, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang terkait dengan pasar modal dan jasa keuangan.
Secara umum, kejahatan korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam tubuh korporasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, yang dapat merugikan pihak lain, baik perusahaan itu sendiri, karyawan, konsumen, maupun negara.
Dalam konteks pasar keuangan, kejahatan korporasi dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam dunia investasi, perbankan, dan asuransi, termasuk manipulasi laporan keuangan, penipuan terhadap investor, penggelapan dana nasabah, serta pelanggaran terhadap kewajiban pengungkapan informasi yang penting bagi investor.
Secara normatif, kejahatan korporasi dalam konteks pasar keuangan Indonesia dapat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang No.
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum di pasar keuangan.
Di dalam dunia pasar modal, misalnya, pengaturan transparansi informasi menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kejahatan korporasi.
Di sinilah peran penting pengawasan oleh lembaga seperti OJK, yang bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan publik mengungkapkan laporan keuangan yang benar dan dapat Manipulasi informasi keuangan atau penggelapan dana nasabah merupakan bentuk kejahatan korporasi yang sangat merusak, karena selain menyesatkan investor, tindakan tersebut juga dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pasar keuangan.
Pembahasan Kasus-kasus besar yang terjadi di pasar keuangan Indonesia memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kejahatan korporasi dapat menimbulkan kerugian yang sangat Salah satu kasus yang paling mencolok adalah skandal Jiwasraya, yang melibatkan penggelapan dana nasabah asuransi sebesar lebih dari Rp 16 triliun.
Dalam kasus ini, para manajer investasi melakukan penempatan dana yang tidak sesuai dengan prinsip kehatihatian yang diwajibkan oleh undang-undang, serta menyembunyikan kerugian yang terjadi dengan cara yang tidak transparan.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap manajer investasi dan perusahaan asuransi, serta perlunya pengungkapan informasi yang jujur dan terbuka mengenai portofolio investasi dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan.
Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A https://ojs.
id/index.
php/pahlawan/ Jurnal Pahlawan | Vol.
No.
2: Oktober Tahun 2025 Kasus lainnya adalah Asabri, yang merugikan negara sekitar Rp 23 triliun akibat pengelolaan dana pensiun yang buruk.
Kejahatan yang dilakukan oleh manajer investasi Asabri mencakup pembelian saham yang tidak likuid dan berisiko tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi para peserta dana pensiun.
Kejahatan seperti ini berimplikasi tidak hanya pada kerugian finansial tetapi juga mengancam ketahanan sistem keuangan negara.
Dalam konteks ini, pengawasan oleh OJK dan pembentukan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan pengelolaan dana pensiun menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Selain itu, kasus Kresna Life yang melibatkan gagal bayar utang hingga mencapai Rp 6,4 triliun juga menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dan regulasi dapat mengarah pada praktik kejahatan korporasi.
Dalam kasus ini, perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban finansialnya meskipun sudah menerima dana dari nasabah dalam jumlah besar.
Kelalaian dalam pengawasan serta praktik pengelolaan dana yang tidak transparan membuat kasus ini menjadi salah satu contoh utama kegagalan sistem pengawasan di pasar keuangan Indonesia.
Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia.
Faktor-faktor ini meliputi:
Lemahnya Pengawasan Meskipun OJK dan lembaga pengawas lainnya memiliki kewenangan yang cukup untuk mengawasi pasar keuangan, namun masih terdapat celah dalam pengawasan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal.
Dalam kasus Jiwasraya, misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lembaga terkait dianggap kurang maksimal dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan dan penggelapan dana.
Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan dalam sistem pengawasan yang lebih ketat dan lebih terintegrasi.
Kurangnya Transparansi Banyak perusahaan yang terlibat dalam kasus kejahatan korporasi memiliki masalah dengan transparansi laporan keuangan mereka.
Dalam hal ini, peraturan yang mengharuskan pengungkapan informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi keuangan perusahaan menjadi sangat penting.
Manipulasi laporan keuangan sering kali dilakukan untuk menutupi kerugian atau untuk menarik investor, sehingga praktik ini harus diawasi secara ketat.
Motivasi Keuntungan Pribadi Salah satu penyebab utama kejahatan korporasi adalah dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam jumlah besar, yang terkadang mengarah pada pengambilan risiko yang tidak sah dan merugikan pihak lain.
Dalam kasus-kasus seperti Asabri dan Jiwasraya, kejahatan korporasi ini sering kali didorong oleh niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk menjaga stabilitas perusahaan, meskipun dengan cara yang melanggar hukum.
Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di pasar keuangan sering kali menemui hambatan, baik karena kerumitan kasus yang melibatkan perusahaan besar maupun ketidakjelasan dalam mekanisme penuntutan.
Dalam banyak kasus, meskipun kejahatan sudah teridentifikasi, pelaku sering kali tidak mendapat hukuman yang setimpal atau bahkan tidak diproses secara hukum.
Dari perspektif yuridis normatif, kejahatan korporasi yang terjadi di pasar keuangan Indonesia seharusnya dapat diatasi dengan lebih efektif melalui implementasi regulasi Shodiq.
Dinamika Kejahatan Korporasi A Copyright A 2025: Muhammad Jafar Shodiq yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Undang-Undang Pasar Modal.
Undang-Undang OJK, serta peraturan-peraturan terkait lainnya menyediakan kerangka hukum yang jelas dalam mencegah kejahatan korporasi.
Namun, penerapan regulasi yang ada sering kali terhambat oleh implementasi yang kurang optimal dan adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Sebagai contoh.
Undang-Undang No.
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan mandat yang jelas mengenai transparansi dan kewajiban pengungkapan informasi oleh perusahaan publik.
Namun, meskipun ada kewajiban untuk melakukan audit dan pelaporan yang benar, pelaku kejahatan korporasi sering kali dapat menghindari pengawasan melalui manipulasi data atau penggelapan dana yang tidak terdeteksi dengan Oleh karena itu, peraturan ini perlu disertai dengan sistem audit yang lebih ketat dan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar.
Demikian juga dengan peran OJK sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan besar untuk menjaga integritas pasar keuangan.
Meskipun OJK telah menerbitkan berbagai peraturan seperti POJK tentang Penataan dan Pengawasan Pasar Modal, namun efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menjadi tantangan, terutama dalam mengatasi kejahatan yang melibatkan aktor-aktor besar atau perusahaan yang sudah mapan.
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam kebijakan pengawasan dan sistem pelaporan yang lebih efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan korporasi.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Kejahatan korporasi di pasar keuangan Indonesia menunjukkan adanya celah dalam sistem regulasi dan pengawasan yang ada.
Kasus-kasus besar seperti Jiwasraya.
Asabri, dan Kresna Life memberikan gambaran betapa merusaknya kejahatan ini terhadap stabilitas ekonomi negara.
Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memperkuat regulasi yang ada dan memastikan transparansi di pasar keuangan.
Penelitian lebih lanjut dan penerapan kebijakan yang lebih ketat akan membantu mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan Indonesia.
Saran