https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 DOI: https://doi.
org/10.
38035/jmpd.
https://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Pengembangan Destinasi Wisata Kota Tua Padang Oleh Stakeholder Pemerintah Sebagai Pemeilik Kebijakan Belly Rozano1.
Retnaningtyas Susanti 2.
Yuliana3, .
Feri Ferdian4.
Universitas Negeri Padang.
Sumatra Barat.
Indonesia, nji_rozano@yahoo.
Universitas Negeri Padang.
Sumatra Barat.
Indonesia Universitas Negeri Padang.
Sumatra Barat.
Indonesia Universitas Negeri Padang.
Sumatra Barat.
Indonesia Corresponding Author: nji_rozano@yahoo.
Abstract: The development of tourist destinations in Kota Tua Padang by government stakeholders as policy owners is the main focus of this research, as this area has increasingly important historical, cultural, and social values.
This study aims at determining the factors that influence the management of Kota Tua Padang and analyzing how the coordination of government stakeholders will assist in winning the support for the sustained development of this area.
Qualitative research is used with a case study approach through interviews of government stakeholders, destination managers, and the surrounding community.
The findings of this study show that collaboration of the central, local government, and local community is very important for the development of this tourist destination.
However, there are still challenges in terms of interagency coordination, management of limited resources, and the poor implementation of policies.
This study makes an empirical contribution by focusing on the growing challenges of the management of cultural tourism and designing policies that help strengthen interagency collaboration for the sustained development of tourism destinations.
Keywords: Tourism Destination Development.
Cultural Tourism.
Government Stakeholders.
Padang Old Town.
Abstrak: Pengembangan destinasi wisata di Kota Tua Padang oleh pemangku kepentingan pemerintah sebagai pemilik kebijakan merupakan fokus utama penelitian ini, karena daerah ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang semakin penting.
Studi ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Kota Tua Padang dan menganalisis bagaimana koordinasi pemangku kepentingan pemerintah akan membantu dalam memenangkan dukungan untuk pembangunan berkelanjutan di daerah ini.
Penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan pemangku kepentingan pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat sekitar.
Temuan studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat sangat penting untuk pengembangan destinasi wisata ini.
Namun, masih terdapat 127 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 tantangan dalam hal koordinasi antarlembaga, pengelolaan sumber daya yang terbatas, dan implementasi kebijakan yang kurang baik.
Studi ini memberikan kontribusi empiris dengan berfokus pada tantangan yang semakin meningkat dalam pengelolaan pariwisata budaya dan merancang kebijakan yang membantu memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk pembangunan berkelanjutan destinasi wisata.
Kata Kunci: Pengembangan Destinasi Wisata.
Wisata Budaya.
Stakeholder Pemerintah.
Kota Tua Padang
PENDAHULUAN
Dengan meningkatnya kesadaran akan pelestarian warisan budaya, pengembangan atraksi bertema budaya menjadi penting untuk meningkatkan minat wisatawan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi lokal.
Kota Tua Padang, yang memiliki sejarah panjang seni dan budaya, merupakan salah satu destinasi yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata.
Namun, terlepas dari potensi besar kawasan ini dari segi sejarahnya, pengelolaan dan pengembangan kawasan ini menghadapi sejumlah masalah.
Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi optimal di antara para pemangku kepentingan pemerintah, yang penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan.
Hal ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani, agar Kota Tua Padang menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan yang akan berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
Berdasarkan teori yang K.
Ansell dan G.
Gash .
bangun, destinasi wisata akan berhasil jika para aktor yang berperan aktif menjalin sinergi.
Aktor-aktor tersebut yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
Model yang dibuat meyakini bahwa kolaborasi menjadi hal yang perlu ada dalam pengambilan keputusan dan manajemen.
Pariwisata budaya pun mempercayai hal yang sama.
Jafari .
menyatakan pengelolaan destinasi budaya yang sukses harus mempertimbangkan kebijakan yang bersifat kolaboratif.
Karena itu, pengelolaan destinasi wisata budaya Kota Tua Padang akan membutuhkan upaya strategis dari kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Gambar 1.
Jalan Batang Arau.
Kota Tua Padang (Sumber : Padang Heritage Ae KTLV) Walaupun ilustrasi peranan tata kelola dalam pengembangan destinasi wisata banyak dihasilkan, kajian tentang pengelolaan Kota Tua Padang dan peran pemerintah dalam konteks stakeholder masih sangat minim.
Umumnya, penelitian-penelitian yang ada lebih tertuju kepada pengelolaan fisik dan pengembangan produk wisata, sedangkan peran pemerintah di dalam kolaborasi kebijakan belum banyak diulas.
Oleh karena itulah, penelitian ini akan 128 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 menjawab isu-isu tersebut dengan menganalisis pengembangan destinasi wisata Kota Tua Padang dengan perspektif stakeholder pemerintah sebagai pemilik kebijakan.
Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan terhadap teori tata kelola kolaboratif dalam pariwisata budaya, dan memberikan masukan kepada pengelolaan destinasi wisata budaya di Indonesia.
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan pengelolaan Kota Tua Padang dalam konteks pemerintah sebagai pemilik kebijakan.
Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek fisik dan pengembangan produk pariwisata, penelitian ini menekankan peran pemerintah dalam kolaborasi kebijakan, yang masih kurang dalam Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan teoritis dalam tata kelola pariwisata budaya dengan menggunakan kerangka kerja tata kelola kolaboratif di Kota Tua Padang, area di mana kerangka kerja tersebut jarang diterapkan di Indonesia.
Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan teoritis yang menghubungkan kolaborasi pemerintah dan pengelolaan pariwisata budaya.
Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji perkembangan Kota Tua Padang dalam konteks pemerintah dan pemilik kebijakan.
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat akan berdampak pada pengelolaan jangka panjang destinasi pariwisata budaya Kota Tua Padang.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi teoritis pada pengembangan tata kelola kolaboratif pariwisata budaya dan memberikan implikasi praktis pada pengelolaan destinasi pariwisata budaya di Indonesia.
Praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai perlunya penguatan koordinasi di setiap pemangku kepentingan pemerintah dalam pembentukan kebijakan untuk pengembangan Kota Tua Padang sebagai destinasi wisata budaya secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah mengenai kolaborasi pengelolaan dalam literatur pengelolaan destinasi wisata budaya, khususnya dalam konteks kerinduan dan pengelolaan lintas sektor.
METODE
Jenis Penelitian Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan koordinasi antar stakeholder pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih terpadu dalam pengembangan Kota Tua Padang.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya, serta mengisi sumber literatur dalam penyusunan kebijakan berbasis kolaborasi yang berkelanjutan.
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan mulai Desember 2025 hingga Februari 2026 di Kota Tua Padang.
Kota Padang.
Sumatera Barat.
Daerah ini dipilih karena nilai sejarahnya yang tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya.
Lokasi penelitian meliputi berbagai objek wisata bersejarah di Kota Tua Padang seperti Benteng VOC.
Pasar Gadang, dan sekitarnya yang merupakan bagian integral dari pengelolaan 129 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 Gambar 2.
Peta Lokasi Penelitian (Sumber : Masterplan Kota Tua Padang 2.
Target/Subjek Penelitian Penelitian ini menargetkan pemangku kepentingan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata Kota Tua Padang, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat yang berperan dalam pengelolaan dan pelestarian warisan Subjek penelitian terdiri dari 8 informan yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan .
urposive samplin.
Teknik ini dipilih karena informan yang terlibat memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi langsung dengan isu-isu pengelolaan destinasi wisata Kota Tua di Padang.
Prosedur Langkah awal dalam penelitian ini adalah menyiapkan wawancara stakeholder di sektor pemerintah, pengelola destinasi, dan masyarakat setempat.
Proses wawancara menggunakan teknik wawancara pandemik dengan pedoman wawancara semi terstruktur, agar peneliti bisa menjelaskan secara lebih jelas peran pemerintah dan mengonfirmasi kendala yang dihadapi dalam proses kolaborasi antarinstansi beserta peraturan yang dibuat berkaitan dengan pengurusan kawasan wisata.
Surat pencari informasi ini diadakan dalam rentang waktu 3 Di samping itu.
Observasi partisipan yang diikutkan dalam penelitian ini untuk bisa merasakan dan lebih memahami pengelolaan destinasi wisata dengan ikut secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan destinasi yang dimaksud.
Data.
Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:
AU Wawancara Penelitian: Wawancara dilakukan dengan 8 orang informan, termasuk perwakilan dari pemerintah yang terdiri dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
DInas Pariwisata Kota Padang.
DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
Dinas PUPR Kota Padang.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
Dinas Perhubungan Kota Padang, pengelola Kota Tua, dan Pelaku Pariwisata di Kawasan.
Pedoman wawancara dikembangkan untuk mengeksplorasi topik-topik seperti koordinasi pemangku kepentingan, kebijakan manajemen, dan hambatan dalam pengembangan destinasi.
130 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 Tabel.
1 Pertanyaan Wawancara Kepada Informan 2026 No.
Topik / Pertanyaan Peran Stakeholder Pemerintah Bagaimana peran instansi Bapak/Ibu dalam pengembangan Kota Tua Padang? Apa bentuk kebijakan yang telah dirumuskan terkait pengembangan kawasan ini? Bagaimana koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan Collaborative Governance Bagaimana bentuk kerja sama antar instansi pemerintah dalam pengembangan destinasi ini? Apakah terdapat forum koordinasi rutin? Bagaimana efektivitasnya? Bagaimana tingkat kepercayaan .
antar stakeholder? Implementasi Kebijakan Bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan? Apa saja program nyata yang telah dilakukan? Bagaimana dukungan sumber daya .
SDM, saran.
? Kendala Koordinasi Apa saja kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar instansi? Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan? Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Pengembangan Destinasi .
A) Bagaimana kondisi atraksi wisata di Kota Tua Padang? Bagaimana ketersediaan amenitas .
? Bagaimana aksesibilitas menuju kawasan? Bagaimana peran kelembagaan dalam pengelolaan? Sumber: Diolah oleh Peneliti 2026 AU Observasi Partisipatif: Peneliti mengambil bagian dalam aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan Kota Tua Padang dengan harapan mampu melihat secara langsung pengelolaan dan dinamika yang terjadi.
Tabel.
2 Formulir Observasi 2025 No.
Aspek Yang diamati Deskripsi Kondisi bangunan Fasilitas umum Atraksi Wisata Amenitas Pariwisata Akses / Infrastruktur Jalan Industri Parwisata/Ekraf Temuan Lokasi Waktu Sumber: Diolah oleh Peneliti 2026 AU Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan Kota Tua Padang, seperti rencana induk pengelolaan destinasi dan pedoman kebijakan pemerintah Teknik Analisis Data dan Analisis Data Dalam penelitian ini, digunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2.
dengan pertimbangan akan kemampuannya mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menafsirkan 131 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 pola makna terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis tematik merupakan metode yang diutamakan peneliti untuk data analisis kualitatif bersifat naratif.
Dengan analisis ini, penelitian mampu mengekstrak tema yang lebih bermakna terkait data yang ada.
Penelitian ini mengonsep analisis tematik yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pengorganisasian data dari berbagai sumber .
, coding, dan thematic Familiarization merupakan tahapan yang diakui paling krusial bagi peneliti kaitannya terhadap analisis runut data kolektif.
Hal ini bertujuan untuk pemahaman peneliti sebagai modal analisis sebelum tahapan pengkodean.
Setelah familiarization dilaksanakan, dan peneliti memiliki pemahaman yang memadai, dilakukan pengkodean pada data yang relevan dan mencerminkan tema utama yang muncul tanpa ada batasan pada persepsi peneliti kaitan dengan isu yang diamati.
Setelah pengkodean, tahap selanjutnya adalah pencarian tema di mana kode-kode yang diperoleh digabungkan menjadi kelompok-kelompok yang diartikan sama dan sepadan.
Konsep pencarian tema diakhiri dengan pengambilan makna dan interpretasi yang bertujuan menghubungkan tema-tema yang ditemukan dengan kerangka teori yang ada seperti tata kelola kolaboratif, teori stakeholder, dan implementasi kebijakan.
Gambar 3.
Kerangka Konseptual (Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2.
Penelitian ini bertujuan memahami lebih dalam pengelolaan pengembangan destinasi wisata Kota Tua Padang dalam konteks pengembangan yang berkelanjutan.
Penelitian ini lebih menekankan kepada suasana daripada meninju hipotesis, dan bertujuan menemukan pola, makna dan kategori dalam pengembangan destinasi wisata.
Sanah, dari data di lapangan, analisis dilakukan setelah proses transkripsi dari hasil wawancara, dokumen, dan observasi.
Hasil wawancara dan observasi didokumentasikan secara sistematik dan di lapangan.
Hasil transkripsi tersebut, dilakukan pengkodean yang Kemudian berlanjut dengan mengelompokkan kode yang memiliki makna dan mendefinisikan temanya.
Peneliti melakukan tinjauan bertahap untuk memastikan tema yang 132 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 dicetuskan dari analisis, konsisten.
Memberikan batasan tema tersebut.
Salah satunya adalah berkas tema "Koordinasi Antarinstansi" yang simpulannya berakar dari integrasi yang rutin dilakukan dari program yang berkolaborasi antarinstansi.
Dipandu dengan analisis tematik dan studi kasus, diperoleh pula pengantar yang lebih luas tentang pengelolaan destinasi.
Peneliti merasakan pola dari interaksi stakeholder untuk pengembangan destinasi wisata Kota Tua Padang.
Peneliti diizinkan besar ruang untuk mengolah pengembangan dari destinasi dan mengaplikasikan pola yang didapatkan, di mana satu pola berakar dari hasil interaksi stakeholder dan dipengaruhi oleh pengelolaan destinasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Tema utama yang muncul dari analisis data adalah koordinasi antar instansi pemerintah, yang menjadi faktor penentu dalam pengembangan Kota Tua Padang sebagai destinasi Hasil wawancara dengan berbagai stakeholder seperti Dinas Pariwisata.
Bappeda.
Dinas PUPR, dan Dinas Kebudayaan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan dan rencana yang sudah disusun dengan baik, koordinasi antar instansi sering kali mengalami Makna Tema: Koordinasi antar instansi pemerintah ini mencakup beberapa aspek, seperti pemahaman yang berbeda mengenai prioritas pembangunan .
nfrastruktur vs.
pelestarian buday.
, perbedaan kepentingan sektor, serta minimnya komunikasi dan forum koordinasi yang efektif.
Sebagai contoh, kutipan berikut mencerminkan perbedaan prioritas antar instansi:
"Dinas PUPR lebih terfokus pada pembangunan fisik, sementara Dinas Kebudayaan lebih banyak mengatur pelestarian situs budaya, sehingga sering kali kebijakan yang diterapkan bertentangan satu sama lain.
Teori yang Digunakan: Penerapan teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2.
dalam konteks penelitian ini memberikan kerangka yang jelas mengenai pentingnya sinergi antar stakeholder dalam pengambilan keputusan publik.
Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata yang kompleks membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama secara kolaboratif.
Peran Stakeholder Pemerintah dalam Pengelolaan Destinasi Tema kedua yang muncul adalah peran stakeholder pemerintah dalam pengelolaan Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata Kota Tua Padang, peran ini sering kali terbatas pada pengawasan dan regulasi tanpa adanya partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.
Makna Tema: Stakeholder pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, memiliki tanggung jawab untuk mengelola destinasi wisata dengan pendekatan yang menyeluruh, namun mereka tidak selalu berhasil melibatkan stakeholder lokal dan komunitas sekitar dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Hal ini tercermin dalam kutipan berikut:
"Kami tahu apa yang harus dilakukan, namun seringkali kami tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan.
133 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 Teori yang Digunakan: Teori Stakeholder (Freeman, 1.
yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat bergantung pada keberhasilan mengelola hubungan dengan semua stakeholder yang terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan destinasi.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Tema ketiga yang muncul dari hasil penelitian ini adalah tantangan dalam implementasi kebijakan terkait pengembangan destinasi wisata di Kota Tua Padang.
Walaupun ada kebijakan yang mendukung pengembangan Kota Tua Padang sebagai destinasi wisata, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi kelembagaan maupun pembiayaan.
Makna Tema: Tantangan terbesar terletak pada kurangnya sinergi antar instansi pemerintah, serta adanya kesenjangan antara kebijakan yang diinginkan dan kondisi Seperti yang dinyatakan oleh salah satu partisipan:
"Kebijakan sudah ada, tapi banyak yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan koordinasi yang buruk antar lembaga.
Teori yang Digunakan: Dalam analisis ini, teori Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1.
digunakan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pengembangan Kota Tua Padang.
Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada koordinasi antar stakeholder, sumber daya, dan komitmen politik.
Hasil Wawancara dan Observasi Tabel 3.
Hasil Olahan Wawancara Peneliti Sub-Tema / Kutipan / Referensi Tema Temuan Utama Fokus Lapangan Koordinasi antarinstansi "Rapat lintas OPD dilakukan Mekanisme sudah ada melalui rapat lintas 1Ae2 kali setahun, komunikasi Koordinasi koordinasi OPD, forum teknis, dan lebih banyak lewat WA dan Antarinstansi formal & musrenbang, tetapi frekuensi pertemuan lapangan" (Doni masih terbatas.
Hendra.
Dinas Pariwisata informal dominan Prov.
Sumba.
Belum ada lembaga permanen khusus Kota Tua Padang.
"Koordinasi masih bersifat Kelembagaan koordinasi bergantung pada sektoral dan bergantung dan forum forum insidental atau pokja forum sementara" Dokumen perencanaan "Tim masterplan dibentuk Perencanaan mengacu pada RPJMD.
Penyusunan lintas OPD dan perguruan RIPPDA, dan Renstra OPD.
tinggi, namun implementasi Penyusunan tim pokja lintas instansi masih ada yang belum Kebijakan terbentuk untuk masterplan Peran dan Dinas Pariwisata Ie destinasi Pembagian "Partisipasi OPD ditentukan Partisipasi & event.
PUPR Ie peran OPD fungsi masing-masing, namun Stakeholder infrastruktur.
Disdikbud Ie 134 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 Sub-Tema / Kutipan / Referensi Temuan Utama Fokus Lapangan cagar budaya.
Dinas LH Ie keputusan akhir masih lingkungan.
Bappeda Ie top-down" perencanaan integratif Pelibatan masyarakat melalui Partisipasi FGD, kegiatan rutin "Masyarakat terlibat aktif di masyarakat & komunitas, event heritage.
Festival Kota Tua dan UMKM dan ekonomi kreatif UMKM lokal" Lampu taman, booth EKRAF, prasasti cagar budaya, toilet "Beberapa fasad baru tidak Implementasi Infrastruktur sebagian bangunan sesuai guidelines, perlu Lapangan & fasilitas masih belum sesuai estetika standarisasi" Festival budaya (Siti Nurbaya, "Event rutin setiap Sabtu Event & Cap Gomeh.
Blue Ocean malam dan festival tahunan Minang Run.
Kota Tua mendukung kegiatan ekonomi Festiva.
UMKM & ekonomi kreatif aktif Konflik Perbedaan prioritas OPD, "Ego sektoral masih menjadi Kendala & kepentingan koordinasi informal lebih kendala, setiap OPD fokus ke Tantangan & ego dominan, belum adanya kepentingannya sendiri" lembaga pengelola permanen Anggaran.
SDM, dan "Anggaran terbatas dan Keterbatasan monitoring terbatas Ie
monitoring masih sporadis, sumber daya mempengaruhi efektivitas sehingga beberapa proyek
belum optimal" Kepercayaan, komitmen, dan Penerapan visi bersama mulai terbentuk, "Prinsip kolaborasi mulai Prinsip
Collaborative forum formal dan informal terlihat, tapi implementasi
Governance digunakan untuk lapangan masih sektoral" menyamakan persepsi Pemanfaatan Dokumen masterplan & "Masterplan sudah ada, guidelines menjadi acuan, tapi namun implementasi belum perencanaan belum sepenuhnya dijalankan konsisten di semua OPD" Sumber: Diolah oleh Peneliti 2026
Tema
PEMBAHASAN
Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman tentang kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya menggunakan teori collaborative governance dan stakeholder theory.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada kebijakan dan rencana yang ada, tetapi juga pada koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi stakeholder yang lebih inklusif.
Secara praktis, temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kota Tua Padang.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk menciptakan forum koordinasi yang lebih efektif, serta melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder terkait dalam setiap tahapan perencanaan dan 135 | Page https://siberpublisher.
org/JMPD.
AU Vol.
No.
April - Juni 2026 implementasi kebijakan.
Hal ini akan memperkuat keberlanjutan pengembangan destinasi Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, terutama melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, terbukti efektif dalam menggali dinamika koordinasi antar instansi pemerintah yang tidak selalu dapat terungkap melalui data Keunggulan metodologi ini adalah kemampuannya untuk menggali persepsi dan pengalaman para stakeholder terkait dengan lebih mendalam.
Dengan pembahasan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana koordinasi antar stakeholder pemerintah berperan dalam pengembangan destinasi wisata, serta kontribusinya terhadap pelestarian budaya di Kota Tua Padang.
KESIMPULAN
Salah satu rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami konsep kolaborasi antar stakeholder dan pengelolaan sektor lain dalam pengelolaan destinasi wisata.
Peneliti juga sependapat dengan Ansell dan Gash .
bahwa pengelolaan yang baik mengharuskan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
Penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa sulitnya kolaborasi antar stakeholder di sektor pemerintahan di satu sisi menunjukkan pentingnya hal ini untuk memecahkan permasalahan yang ada, tetapi di sisi lain menunjukkan lemahnya sektor pertahanan yang berhubungan langsung dengan kendala pengelolaan .
apacity constrain.
dan pengintegrasian .
oin constrain.
yang pada gilirannya mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan terpecah belah.
Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, misalnya penelitian Setiawan .
mengenai pengelolaan destinasi wisata budaya hingga saat ini, temukan ini menunjukkan meski ada usaha untuk perbaikan koordinasi antar sektor, masih terdapat iklim politik dan birokrasi yang berdampak cukup besar terhadap pengelolaan yang dimaksud.
Studi ini, oleh sebab itu, memvalidasi temuan tersebut dengan mengatakan pengelolaan wisata budaya ini parsarel dengan apa yang menjadi pengelolaan itu sendiri, di samping multitasking dari koordinasi atau do-it together.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya koordinasi antar stakeholder pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata yang berbasis budaya ditangkap dalam studi kasus Kota Tua Padang.
Koordinasi dan sinergi ini tidak hanya berpotensi menjadi usaha mengoptimalkan manajemen destinasi dan kompleks kebijakan guna mewujudkan destinasi yang sustainable, tetapi juga meningkatkan ketertarikan destinasi wisatawan, yang akhirnya berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat.
Disparitas sektoral dan tantangan birokrasi menjadi tantangan yang harus ditangani untuk memastikan kebijakan maksimal dan efektif yang diterapkan.
REFERENSI