JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol.
6 No.
1 Tahun 2020 DOI: 10.
21776/ub.
AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara La Ode Harjudin1.
La Husen Zuada2 1 Ilmu Politik.
Universitas Haluoleo 2 Ilmu Politik.
Universitas Tadulako Abstract.
This article explores the practice of political dynasties in Southeast Sulawesi.
Elections, which should have been a healthy democratic contestation, actually became a venue for local elites in Southeast Sulawesi to build and strengthen political dynasties since the 2014 elections.
The elected legislators in the 2019 elections in Southeast Sulawesi came from many political families - families of regents, mayors and heads party.
Ten regional heads from seventeen regencies / cities in Southeast Sulawesi succeeded in passing their families as legislative members from the Regency / City DPRD.
Provincial DPRD, to the DPR and DPD.
The electability of relatives of the local political elite is a threat in creating a substantial, competitive and quality democracy.
Data collection in this research uses literature study and The results found, political dynasties developed in Southeast Sulawesi in two models, namely dynasties that grew from elite governing families and non-governing elite The existence of this political dynasty is supported by four things: first, pragmatism and the practice of political party oligarchs.
second, the flourishing of money politics and bureaucracy politicization.
third, the weak supervision of Bawaslu and its staff.
collutive and paternalistic political culture.
Keywords: Political Dynasty.
Election.
Southeast Sulawesi.
ABSTRAK.
Artikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara.
Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politikAikeluarga bupati, walikota dan ketua partai.
Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota.
DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD.
Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan.
Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite.
Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama, pragmatisme dan praktek oligarki partai politik.
tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi.
ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya.
keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
Kata kunci: Dinasti Politik.
Pemilu.
Sulawesi Tenggara.
Received: 14/01/2020 Korespondensi:
Ilmu Politik.
Universitas Tadulako Jl.
Soekarno Hatta KM 9.
Palu.
Sulteng.
Email: husenzuadaui@gmail.
Revised: 18/02/2020 Accepted: 02/03/2020 Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 107
AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara
PENDAHULUAN
Setelah satu dasawarsa lebih bergulir, reformasi politik Indonesia menghadapi ancaman serius yaitu munculnya dinasti politik di berbagai daerah.
Praktek dinasti telah berlangsung di Banten.
Jambi.
Lampung.
Kalimantan Barat.
Kalimantan Timur.
Kalimantan Tengah.
Sulawesi Selatan.
Sulawesi Utara.
Sulawesi Barat.
Sulawesi Tengah.
Sulawesi Tenggara.
Kepulauan Riau dan Maluku.
Para penguasa lokal menjadikan daerah mereka layaknya kerajaan.
Praktek dinasti ini berkembang dalam rezim demokrasi lokal yang korup, penuh manipulasi dan tekanan (Nurdin dkk, 2.
Berkembangnya politik kekerabatan di Indonesia telah dikhawatirkan oleh para sarjana politik.
Nico Harjanto .
menyebut bahwa, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik di Indonesia akan seperti terjadi yang di Filipina, dimana bossism berbasis territorial menguasai politik.
Negara dijalankan oleh segelintir elite dari beberapa keluarga, klan atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu, dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan subtansial.
Kekhawatiran Indonesia seperti Filipina diungkapkan pula oleh Aspinall, menurutnya politik Indonesia sedang mengalami proses AofilipinizationAo politik, dimana politik dikendalikan oleh pengusaha kaya, preman dan jaringan keluarga (Hedman, 2.
Di era reformasi, praktek dinasti yang terjadi di daerah menjadi semakin Menurut ICW mengacu pada data Kemendagri, tahun 2013 dinasti politik tersebar di 58 daerah .
com, 2.
Pada dua tahun berikutnya .
, menurut Djohermansyah Djohan berdasarkan data Kemendagri, politik dinasti ada pada 61 daerah (Tirto.
id, 2.
Selanjutnya pada tahun 2016, menurut peneliti politik LIPI.
Dini Suriani, dinasti politik ditemukan pada 65 daerah (D.
com, 2.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah daerah yang terpapar politik dinasti mengalami peningkatan.
Direktur KPPOD.
Robert Endi Jaweng menyebutkan ada tiga pola bentuk dinasti politik.
Pertama, pola yang berbeda kamar yaitu kamar eksekutif dan legislatif dipegang oleh satu keluarga.
Contohnya bapaknya seorang Bupati dan anaknya ketua DPRD.
Kedua, pola jejang pemerintahan, semisal bapaknya gubernur dan anaknya bupati di daerah tertentu.
Ketiga, pola regenerasi, semisal bapaknya berkuasa dan penggantinya adalah anak Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 108 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada atau istrinya (Tempo.
co, 2.
Khusus pada Pemilu 2019, di tingkat legislatif Formappi menemukan ada 48 anggota DPR RI terpilih berpotensi memunculkan Para anggota DPR ini tersebar di tujuh partai politik yaitu Partai Gerindra.
Golkar.
Nasdem.
PAN.
Partai Demokrat.
PDIP.
PKB dan PKS (Tirto.
id, 2.
Di Sulawesi Tenggara, politik dinasti tumbuh hampir di semua wilayah daratan maupun kepulauan.
Studi Nurdin dkk .
memperlihatkan bahwa 11 dari 45 anggota Anggota DPRD Provinsi terpilih pada Pemilu 2014 berasal dari keluarga pejabat daerah mulai dari istri, anak, ipar dan paman.
Para Aokeluarga politisiAo ini menguasai sumber daya sosial, politik dan ekonomi di masing-masing daerah Di tingkat Kabupaten dan Kota, kekuasaan mereka semakin kuat, jabatan legislatif dan eksekutif diisi oleh kerabat mereka.
Pada Pilkada tahun 2015, tiga dari tujuh kepala daerah terpilih memiliki hubungan keluarga dengan politisi lokal lain yaitu Konawe Selatan.
Muna dan Kolaka Timur.
Selanjutnya.
Pilkada tahun 2017, empat dari tujuh daerah yang mengikuti Pilkada pesertanya berasal dari Aokeluarga politisiAo yaitu Muna Barat.
Buton Selatan.
Kolaka Utara dan Kota Kendari.
Tiga dari empat daerah yang mengikutsertakan keluarga politisi berhasil dimenangkan.
Fakta yang sangat fenomenal terjadi pada Pemilu legislatif 2019, dimana politik dinasti di Sulawesi Tenggara semakin meluas dan menyebar pada lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota.
Sebelas kepala daerah dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara berupaya membentuk dinasti politik dengan mendorong keluarga mereka sebagai calon anggota legislatif pada berbagai tingkatan, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota.
DPRD Provinsi, hingga DPR RI dan level Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dari sebelas kepala daerah tersebut, sebanyak sepuluh kepala daerah sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif, dan hanya satu kabupaten yaitu Buton Utara (Abu Hasa.
yang gagal membangun dinasti, setelah kedua adiknya gagal terpilih sebagai anggota DPRD Buton Utara.
Langkah politik Abu Hasan terbilang buruk bila dibandingkan dengan 10 bupati lainnya.
Surunuddin Dangga yang mendorong 4 keluarganya, istri dan 3 anaknya sebagai anggota legislatif terlihat lebih beruntung, meskipun dua anaknya gagal terpilih, namun istri dan satu anaknya berhasil lolos sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara.
Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 109 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara AuPencapaianAy luar biasa ditunjukkan oleh Bupati Konawe.
Kerry Saiful Konggoasa dan Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara.
Ridwan Bae.
Keluarga Kerry Konggoasa yaitu istri dan dua anaknya meski terbilang baru terjun dalam dunia politik, ketiganya berhasil terpilih sebagai anggota legislatif lewat Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara Ridwan bersama 3 keluarganya terpilih sebagai anggota legislatif pada berbagai tingkatan.
Kemunculan para calon legislatif di Sulawesi Tenggara yang berasal dari keluarga kepala daerah ini menjadi pemandangan yang menarik pada Pemilu legislatif 2019.
Hal ini memberikan gambaran bahwa di daerah Sulawesi Tenggara, politik dinasti ibarat tanaman sedang memasuki Aomusim semiAo, dimana politik dinasti tumbuh subur, sekaligus menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan proses demokrasi.
Terkait dengan fenomena tersebut, artikel ini berusaha menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan muncul dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara.
Berkaitan dengan pertumbuhan dinasti politik, sesungguhnya bukan hanya fenomena Sulawesi Tenggara, tapi juga fenomena yang melanda politik lokal dan nasional negara-negara di Asia.
Karena itu sejak dua puluh tahun terakhir, para ilmuwan politik dalam tulisan-tulisan mereka telah memperbincangkannya.
Namun studi-studi yang ada sebelumnya masih lebih banyak menyoroti fenomena dinasti politik dari perspektif tradisional sebagai sisa-sisa warisan dari bentuk pemerintahan yang hampir menyerupai sistem monarki sebelumnya.
Sistem pemerintahan seperti itu memang memiliki karakter feodalisme dengan menyandarkan pengaruh figurfigur kharismatik dan hubungan-hubungan kekeluargaan yang menjadi lahan tumbuh suburnya dinasti.
Hal ini dapat dilihat pada studi Mark R.
Thompson .
yang menjelaskan bahwa dinasti politik di Asia berkembang setelah meredupnya ideologi nasionalisme dan melemahnya gerakan demokrasi yang dibawah oleh para tokoh Disisi lain, keturunan mereka mewarisi kekuasaan kharismatik orang tua mereka, dan secara tidak sengaja budaya politik paternalistik ini berkembang dalam rezim, partai politik dan gerakan sosial.
Perspektif yang sama juga dapat diamati dari kajian Julio C.
Teennhake .
dalam artikelnya yang berjudul Emerging Dynasties In The Post-Marcos House Of Representatives menceritakan tentang kemunculan dinasti politik di Filipina.
Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 110 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada Menurut Teennhake, dinasti politik di Filipina telah mengakar kuat sejak lama, muncul sejak era kolonial, dan mampu bertahan dalam rezim demokrasi liberal .
asca peran.
, rezim otoritaranisme (Marco.
serta rezim demokrasi pasca Marcos.
Pada dua generasi pertamaAikolonial dan pasca perangAidinasti politik berasal dari para klan tradisional yang berbasiskan pada kekayaan .
epemilikan tanah dan penjualan hasil pertania.
Sementara pada era otoritarianisme dan demokrasi pasca Marcos, dinasti berasal dari para pengusaha dan kelas menengah profesional yang memasuki dunia politik sejak era Aquino dan Ramos.
Teennhake menyebut bahwa bertahannya dinasti politik di Filipina dalam berbagai model rezim politik, tidak terlepas dari kemampuan dan keberhasilan para politisi dinasti menyesuaikan diri.
Studi lain tentang dinasti politik Filipina ditulis oleh Alfred W.
McCoy .
Temuan McCoy sedikit berbeda dengan temuan Teennhake.
Menurut McCoy bertahannya dinasti di Filipina dikarenakan kegagalan negara membuat regulasi untuk mencegah tumbuh kembangnya oligarki.
Negara menurut McCoy, juga tidak mampu mengatasi aksi para preman, kelompok para militer dan pemegang senjata yang membangun kekuasaan politik dan ekonomi dengan cara-cara kekerasan.
Temuan McCoy ini menambah daftar panjang profil penguasa politik Filipina, dimana selain berasal dari klan tradisional, pengusaha dan kelas menengah profesional yang berbasikan pada kekayaan dan keahlian.
Dinasti politik Filipina juga diisi oleh para preman, kelompok para militer dan pemegang senjata.
Menurut Querbin .
, keterpilihan para politisi dinasti di Filipina memiliki korelasi kuat dengan jaringan kekuasaan .
dan jaringan klientelistik.
Saat keluarga mereka berkuasa .
, maka akan menarik keluarga mereka dalam kekuasaan.
Peluang terpilihnya politisi yang berasal dari keluarga petahana di Filipina sangat besar, karena memiliki akses terhadap jabatan dan sumber daya.
Sebaliknya mereka yang bukan petahana memiliki peluang lebih kecil untuk memenangkan pemilu.
Bercokolnya dinasti tidak hanya menjadi ciri khas Filipina, namun juga ditemukan di negara Asia Tenggara lainya.
Jemma Purdey .
dalam artikelnya yang berjudul Political Families In Southeast Asia, menyebut pemimpin politik di Indonesia.
Filipina.
Thailand dan Singapura dihuni oleh para keluarga dinasti.
Berangkat dari fenomena tersebut ia mengajukan pertanyaan mengapa dinasti politik Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 111 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara berkembang di banyak negara Asia Tenggara? Menurut Purdey hal itu terjadi karena politisi dinasti memiliki kemampuan beradaptasi, kemampuan mempertahankan kesetiaan pendukungnya, dan jaringan pengaruh yang dimiliki dalam sistem politik demokrasi (Pemil.
Selain itu mereka juga memiliki daya tahan yang cukup dan tidak takut gagal, sehingga selalu berusaha mencoba dan mencoba lagi.
Para keluarga dinasti politik ini juga berhasil menangkap keinginan pemilih dan membangun komunikasi yang akrab.
Studi-studi di atas lebih banyak menjelaskan eksistensi dinasti politik yang sudah berkembang sebelumnya dalam konteks politik non-demokratis.
Fenomena politik demikian tidak mengherankan bila menjadi tempat bagi berkembangnya dinasti politik karena masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan jauh dari proses-proses politik yang demokratis.
Realitas seperti itu dapat dimaklumi karena dinasti politik dapat mudah bertahan dengan cara-cara yang militeristik dan koersif.
Untuk menyebut studi dalam sistem demokrasi seperti kajian tentang dinasti politik di Indonesia oleh Kenawas .
dalam artikelnya yang berjudul The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society.
Dengan mengambil kasus dinasti politik Ratu Atut di Banten (Indonesi.
Kenawas mengajukan pertanyaan mengapa dinasti politik muncul dan bertahan dalam sistem politik demokrasi? Dalam ulasannya.
Kenawas berpendapat bahwa: Pertama, dinasti politik muncul di Indonesia berawal dari perubahan kelembagaan dari sentraliasasi ke desentralisasi.
Di era sentralisasi penempatan jabatan dikelola secara ketat dan terpusat, yang mana hal ini berkebalikan dengan sistem desentralisasi yang lebih longgar dan dikelola di tingkat Kedua, tumbuh kembangnya dinasti politik di Indonesia dikarenakan kemampuan politisi dinasti untuk menciptakan sebuah "arena kompetisi yang tidak adil" untuk menghalangi lawan politik, kemampuan memanfaatkan jaringan keluarga mereka, serta kepemilikan materi .
dan status incumbent yang digunakan untuk membantu anggota keluarga mereka dalam memenangkan pemilu.
Ketiga.
Politik dinasti akan mengalami kegagalan, jika aktor politik dan otoritas di tingkat nasional ikut campur tangan atau memberlakukan peraturan baru yang mengurangi kesempatan bagi politisi dinasti lokal untuk bersaing dalam pemilu daerah.
Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 112 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada Sebenarnya kasus dinasti politik di Banten masih memiliki perspektif yang hampir sama dengan studi-studi sebelumnya yang masih melihat kaitannya dengan kekuasaan yang telah ada sebelumnya.
Sebab, dinasti politik Ratu Atut mewarisi kekuasaan keluarga yang konon memiliki kaitan dengan dinasti kerajaan Banten.
Atau, setidaknya membangun dinasti politik dengan memanfaatkan kekuatan tradisional melalui jaringan kelompok jawara yang masih berkuasa di Banten.
Kalaupun ada menggunakan partai politik hanya untuk melegitimasi kehadirannya dalam proses demokrasi.
Berbeda dengan studi-studi yang pernah dilakukan, studi ini melihat fenomena dinasti politik dalam konteks sistem politik yang relatif lebih demokratis di Indonesia dewasa ini.
Dengan menggunakan perspektif institusional, studi ini berusaha menjelaskan muncul dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara yang memanfaatkan institusi-institusi politik demokrasi modern seperti partai politik dan melalui mekanisme demokrasi dalam proses pemilu.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Silalahi, 2.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka .
ibrary researc.
dan wawancara.
Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal dan pemberitaan media massa yang berkaitan dengan dinasti politik serta proses dan hasil pemilu 2019.
Wawancara digunakan untuk memperdalam dan mengkofirmasi keterangan dan informasi dari data primer.
Wawancara dilakukan kepada para pengurus partai politik dan masyarakat yang mengetahui informasi terkait modus-modus para politisi dalam memenangkan HASIL DAN PEMBAHASAN Dinasti Politik di Sulawesi Tenggara Di Sulawesi Tenggara dinasti politik menjadi gejala yang telah mengakar kuat sejak Fenomena ini semakin mewabah di era reformasi, dimana hampir di semua daerah, baik di wilayah kepulauan maupun daratan berkembang kekuasaan berbasis Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 113 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara keluarga/kerabat (Nurdin dkk,2.
Di era reformasi, dinasti politik di Sulawesi Tenggara ditemukan dalam lingkup eksekutif maupun legislatif.
Pada Pemilu legislatif 2014, 24 % anggota legislatif DPRD Sulawesi Tenggara terpilih berasal dari keluarga Keterpilihan para keluarga politik ini tidak terlepas dari sumber daya kekuasaan yang mereka miliki, birokrasi, uang dan popularitas menjadi modal mereka untuk bisa memenangkan persaingan pemilihan.
Sangat jarang ditemukan dari mereka yang memiliki keterpilihan selain mendompleng nama besar keluarga mereka, dan selain memanfaatkan pengaruh jabatan keluarga mereka.
Tabel.
Hubungan Keluarga dan Profil Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil Pemilu 2014 Anggota DPRD Adriatma Dwi Putra Suriyani Imran Surunudin Dangga Waode Farida Murniaty M Ridwan Wd Sitti Nurlaila Nursalam Lada WD Salmatiah Wahyu Ade Pratama Yati Lukman Isyatin Syam Hubungan Keluarga Partai Anak Ir.
Asrun (Walikota Kendari dua periode 2007-2.
Istri Imran .
antan Bupati Konawe Selatan dua periode 2005-2.
Paman Asrun (Walikota Kendar.
Istri LM.
Baharudin .
antan Bupati Muna 2010-2.
Istri Ridwan Zakaria .
antan Bupati Buton Utara 2010-2.
Istri Ridwan .
antan Bupati Muna dua periode 2000-2.
Ipar Hugua (Bupati Wakatobi 2005-2.
Istri L.
M Syafie Kahar (Bupati Buton 2002-2.
Anak Imran (Bupati Konawe Selatan dua periode 2005-2.
Istri Lukman Abu Nawas (Bupati Konawe 2002-2012/Sekda Provinsi Sultra 2013-2.
Istri Aswad Sulaiman (Bupati Konawe Utara 2010-2.
PAN
Golkar
Golkar
PAN
PAN
Golkar PDI.
Demokrat Golkar Nasdem Demokrat Sumber: Nurdin, dkk, 2017.
Pada Pemilu 2019, dinasti politik di Sulawesi Tenggara mengalami pergeseran orang/tokoh/figur, dimana sebagian dari mereka pada Pemilu 2014 terpilih, pada Pemilu 2019 tidak lagi terpilih.
Meski ada pergeseran figur, jumlahnya tidak berkurang, sebaliknya semakin bertambah dan mewabah hingga di tingkat kabupaten dan kota.
Pada Pemilu 2019, para bupati dan tokoh politik mendorong Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 114 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada sebanyak-banyaknya anggota keluarga mereka untuk masuk sebagai caleg, dengan memilih tingkatan yang berbeda, dan Dapil yang berbeda untuk menghindari persaingan sesama mereka, sebagaimana ditemukan pada keluarga Kerry Saiful Konggoasa.
Surunuddin Dangga.
Ridwan Bae dan Laode Arusani.
Sementara itu, dinasti di Muna Barat.
Konawe Utara dan Buton Selatan, meski belum lama muncul telah berhasil memegang kendali kepemimpinan dua cabang kekuasaan, eksekutif .
dan legislatif (Ketua DPRD).
Tabel.
Profil Dinasti Politik Hasil Pemilu 2019 Dinasti Kerry Saiful Konggoasa (Bupati Konawe 2013-2023/PAN) Tafdil (Bupati Bombana 20122022/Ketua DPD PAN Kabupaten Bomban.
Ridwan
BAE
(Bupati Muna
20002010/anggota DPR RI 20142019/anggota DPR
2019/Ketua DPD
GOLKAR
SULTRA)
Keluarga Terpilih Pemilu 2019 Fachry Pahlevi Konggoasa (Anak Kerry S.
Konggos.
Devi Thesia Feriska Konggoasa (Anak Kerry Saiful Konggoas.
Titin Nurbaya Saranani (Istri Kerry S.
Konggoasa Andi Nirwana Tafdil .
stri Bupati Bomban.
Latar Belakang Pekerjaan Swasta Keterangan Terpilih anggota DPR RI 2019 Dapil Sultra/PAN Swasta Terpilih anggota DPRD Kabupaten Konawe 2019/PAN Ibu Rumah Tangga Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/PAN Anggota DPRD Kabupaten Bombana Terpilih anggota DPD RI 2019 Dapil Sulawesi Tenggara/eks anggota DPRD Bombana Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bombana 2019/Partai Nasdem Terpilih anggota DPD RI 2019 Dapil Sulawesi Tenggara Husnul Fuadi (Suami Keponakan Tafdi.
Swasta
Wa Ode Rabia
Aldawia Ridwan
nak Ridwan
BAE)
La Ode Muh.
Inarto Ridwan
nak Ridwan
BAE)
Wa Ode Nurlaila .
antan istri Ridwan BAE/ibu Wa Ode Rabia dan La Ode Muh.
Inart.
Pengusaha/Kontraktor Pengusaha/Kontraktor Anggota DPRD Sultra 2014-2019 Terpilih anggota DPRD Kota Kendari 2019/Partai GOLKAR Terpilih anggota DPRD SULTRA 2014 dan 2019/Partai Golkar Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 115
AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara Surunuddin Dangga (Bupati Konawe 20152020/politisi Golkar Sultr.
Nurlin Surunuddin stri Surunuddin Dangg.
Aksan Jaya Putra nak Surunuddin Dangg.
Adi Jaya Putra (Anak Surunuddin Dangg.
** Leni Ariani Surunuddin (Anak Surunuddin Dangg.
** Arhawi
Ruda
(Bupati Wakatobi 20152020/ Ketua
DPD GOLKAR
Wakatobi 20192024/mantan Ketua DPD PAN Wakatobi 20072018 Amrullah (Bupati Konawe Kepulauan 20152010/Ketua DPD Demokrat Konawe Kepulaua.
Nur Rahman Umar (Bupati Kolaka Utara 20152010/Ketua DPD Demokrat Kolaka Utar.
Rajiun Tumada (Bupati Muna Barat Ruksamin (Bupati Konawe Achmad Aksar .
nak Arhaw.
Hamiruddin (Ipar Hugua/paman Achmad Aska.
Sukardi Ruda .
dik Hugua/paman Achmad Aska.
Rifki Saifullah Razak .
nak Amrulla.
Anggota DPRD Kota Kendari 20092014/2014-2019 Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Pengusaha/Kontraktor Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Pengusaha/Kontraktor Gagal terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Pengusaha Gagal terpilih anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara/Partai Golkar Swasta Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Golkar Pengusaha/anggota Terpilih anggota DPRD Wakatobi DPRD Wakatobi melalui PAN 2019-2024 melalui Golkar/Terpilih Ketua DPRD Wakatobi 2019-2024 Pengusaha Terpilih Anggota DPRD Wakatobi 2019-2024 melalui Golkar Swasta/Kontraktor Terpilih anggota DPRD Sulawesi Tenggara 2019/Partai Demokrat Nur Ikhsan Umar .
dik Nur Rahman Uma.
Swasta Terpilih anggota DPRD Sultra 2014 & 2019/Partai Demokrat Wa Ode Sarina Illahi .
dik L.
Rajiun Tumad.
Honorer Pemda Muna Barat Ikbar .
dik Ruksami.
Swasta Terpilih anggota DPRD Kabupaten Muna Barat 2019/Terpilih Ketua DPRD Muna Barat 2019/Partai Nasdem Terpilih anggota DPRD Kabupaten Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 116
La Ode Harjudin.
La Husein Zuada
Utara
20152020/Ketua DPW
PBB
Sulawesi Tenggar.
Abu Hasan (Bupati Buton Utara 20152020/Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggar.
Laode Arusani (Wakil Bupati terpilih 2017/Plt.
Bupati Buton Selatan 20172019/Bupati Buton Selatan 20192023/Ketua DPC Kabupaten Buton Selata.
AS.
Tamrin (Walikota BauBau 20132023/Ketua DPD PAN Kota BauBa.
Konawe Utara 2019/Terpilih Ketua DPRD Konawe Utara 2019/PBB Hasaruddin (Adik Abu Hasa.
** Swasta/Kontraktor Taqwin (Adik Abu Hasa.
** Swasta/Kontraktor Hj.
Waode Rohania .
stri Laode Arusan.
Laode Armada .
dik Laode Arusan.
Ibu Rumah Tangga Kamil Adi Karim (Kakak kandung AS.
Tamri.
Pensiunan Birokrat/Anggota DPRD Kota Bau-Bau Swasta Gagal terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Utara/PDI.
Gagal terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Utara/PDI.
Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan 20192024/PDI.
Terpilih anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan/Terpilih Ketua DPRD Buton Selatan 20192024/PDI.
Terpilih anggota DPRD Kota Bau-Bau 2014 dan 2019/Ketua DPRD Kota Bau-Bau 2018-2019/Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau 20192024/PAN Sumber: olahan peneliti, 2019.
(Ket: ** = gagal terpili.
Berdasarkan tabel di atas, bila membandingkan hasil pemilu 2014 dan 2019, menujukkan bahwa partai politik yang dihuni oleh keluarga dinasti politik mengalami penambahan jumlah, dari 4 partai politik menjadi 6 partai politik pada Pemilu 2019.
Selain itu para politisi dinasti pada Pemilu 2019 secara perlahan merebut kepemimpinan eksekutif dan legislatif, sebagaimana ditemukan di Konawe Utara.
Muna Barat dan Buton Selatan.
Pada akhirnya, keberadaan dinasti politik di Sulawesi Tenggara selain memperkecil peluang lahirnya pemimpin politik yang berasal diluar keluarga dinasti, juga sangat mungkin melemahkan fungsi kontrol legislatif terhadap Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 117 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara Analisis Keberadaan Dinasti Politik Muncul dan berkembangnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2014 dan 2019 dapat diidentifikasi dalam dua model.
Pertama, dinasti politik berasal dari keluarga governing elite yaitu dinasti yang berkembang dan tumbuh saat kerabatnya masih memegang kekuasaan pemerintahan/memerintah .
Bupati/Walikota dan Ketua Parta.
Kedua, dinasti politik dari keluarga non governing elite yaitu dinasti yang berkembang dan tumbuh saat kerabatnya tidak lagi menjabat sebagai pimpinan pemerintahan dan ketua partai, tapi keluarganya masih memiliki nama besar/ditokohkan .
eperti: mantan kepala daera.
Pada Pemilu 2019, para anggota legislatif terpilih didominasi oleh mereka yang berasal dari keluarga governing elite .
nak bupati dan ketua parta.
Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari keluarga governing elite masih lebih besar dibanding non governing elite.
Bila mengacu pada sumber-sumber kekuasaan yang diungkapkan oleh Charles F.
Andrain .
, maka mereka yang masih memerintah sangat mungkin menguasai sumber daya ekonomi .
, normatif .
, popularitas .
, informasi, bahkan fisik.
Sementara mereka yang tidak memerintah, sumber daya kekusaannya semakin berkurang, terutama menyangkut dengan sumber daya normatif .
Semakin kokohnya dinasti politik di Sulawesi Tenggara ditopang oleh beberapa Pertama, pragmatisme dan praktek oligarki partai politik.
Partai politik merupakan pintu masuk berkembangnya dinasti politik.
Rekruitmen caleg yang dilakukan partai politik bersifat pragmatis untuk meraup suara, sebagaimana pernah diutarakan oleh Sekertaris DPD Golkar Sultra Muhammad Basri dalam sebuah wawancara: Aujadi tujuan kami mengusung mereka .
erabat bupati dan keluarga tokoh politi.
bukan untuk melahirkan politik dinasti tapi mencari peluang suara, seperti Adi Jaya Putra .
nak Surunuddin Dangg.
ini kan baru saja bertarung di Pilkada Konawe.
Sehingga peluangnya meraup suara cukup besar.
Begitupun juga ibu Nurlin .
stri Surunddin Dangg.
Bagaimanapun, suaminya adalah Bupati Konawe Selatan dan kita berharap dia bisa meraup suara terbanyak di Dapil Sultra IIAy .
com, 2.
Fenomena rekruitmen caleg dari keluarga elit politik yang Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 118 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada bertujuan mengumpulkan suara juga mendorong partai-partai lain untuk melakukan hal yang sama.
Dalam proses rekrutmen caleg partai politik mengalami situasi yang dilematis, antara memenangkan pemilu dan memprioritaskan kader.
Kedua hal itu bagi partai politik menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen, karena kedua-duanya sangat dibutuhkan, sebagaimana diutarakan oleh Agus Sanaa.
Wakil Ketua PDI.
P Sulawesi Tenggara:
Aupartai dalam melakukan rekrutmen caleg membuka diri .
kepada siapa saja yang mendaftar untuk menjadi caleg, baik kader maupun non kader .
rang lua.
Untuk menetapkan siapa yang layak dicalonkan partai memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya: kaderisasi, elektabilitas, dan kemampuan sumber daya keuangan untuk membiayai aktivitas politik.
Jika seorang kader memiliki elektabilitas serta memiliki uang, maka partai politik akan mengutamakan kader.
Namun jika, seorang kader memiliki elektabilitas rendah dan tidak memiliki kemampuan keuangan, sementara non kader memiliki elektabilitas tinggi dan kemampuan keuangan, maka partai politik akan mengusung non kader.
Dengan terlebih dahulu AomengkaderkanAo .
embuatkan KTA) calon yang non kader tadi.
Kenapa bukan kader? Karena bagi kami, mengusung kader yang tidak memiliki elektabilitas dan kemampuan keuangan, sama saja membunuh partai dan membunuh kader.
Partai tidak mendapatkan apa-apa, kader juga jatuh miskin karena harus jual rumah dan sebagainyaAy.
Alasan partai politik untuk meraup suara dengan menempatkan kerabat penguasa dalam daftar caleg merupakan logika yang rasional.
Disisi lain, yang paling penting dalam proses penempatan hingga proses terpilihnya mereka yang berasal dari keluarga penguasa .
sebagai caleg, dilakukan secara fair, adil, bertahap dan Pada kenyataannya justru sebaliknya, mereka yang berasal dari keluarga penguasa mendapat perlakukan istimewa dibanding kader-kader partai yang bukan berasal dari keluarga penguasa.
Para caleg yang berasal dari keluarga penguasa juga mendapatkan keunggulan dalam mempromosikan diri di media massa dan ruang Dukungan keuangan, jalur organisasi dan birokrasi yang dikendalikan oleh ayah atau kerabat mereka yang sedang berkuasa menjadi keunggulan, dan menyulitkan mereka yang bukan berasal dari keluarga penguasa untuk bersaing secara seimbang.
Penggunaan birokrasi oleh para kepala daerah di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan berbagai modus, seperti: perekrutan perangkat desa sebagai tim sukses dan Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 119 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara tim pemenangan .
ampanye dan distribusi politik uan.
, menggelar rapat dan pertemuan antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi .
ulai level kepala dinas, camat, kepala desa dan RT), mutasi dan rotasi jabatan bagi kalangan birokrat yang tidak loyal, promosi jabatan bagi kalangan birokrat yang menjalankan instruksi kepala pengangkatan/pergantian/pemberhentian tenaga honorer menjelang Pemilu, politisasi bantuan sosial pemerintah .
embagian bibit, bantuan usaha, bantuan seragam sekola.
, permintaan uang .
kepada para pejabat birokrasi sebagai bentuk kontribusi para pejabat birokrasi guna memenangkan keluarga kepala Partai politik memiliki peranan penting terhadap kehadiran dinasti politik di Jabatan strategis kerabat mereka di partai politikAiketua partaiAimenjadi pintu masuk mereka untuk mempengaruhi keputusan organisasi partai politik, tanpa melalui mekanisme normatif yang berlaku pada aturan organisasi.
Studi Susanti .
membenarkan hal ini, dimana kecenderungan partai politik dalam pencalonan kandidat bersifat elitis .
, tanpa memperhatikan kemampuan dan integritas calon, sehingga menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pada partai berbasis elite (Katz dan Mair, 1.
kecenderungan ini lazim terjadi, dimana elite menjadi basis kekuatan dominan partai.
Sementara partai yang berbasis massa dan gerakan (Gunter dan Diamond, 2.
jarang ditemukan.
Pada partai politik berbasis gerakan yang memberlakukan aturan organisasi yang ketat dan konsisten, agak sulit menemukan partai yang mengusung caleg dari keluarga dinasti.
Hal ini misalnya ditemukan pada Partai Keadilan Sejahtera di Sulawesi Tenggara yang melewati proses kaderisasi yang ketat.
Di luar PKS.
Partai Golkar pasca melakukan reformasi diri juga sesungguhnya memiliki aturan organisasi yang ketat dalam melakukan rekruitmen kader.
Di era kepemimpinan Akbar Tanjung, paradigma lama partai Golkar yang melakukan model perekrutan melalui pendekatan kedekatan politik dan nepotisme mengalami perubahan, dimana proses rekruitmen mengedepankan merit system dengan memperhatikan dedikasi, prestasi, loyalitas dan kecakapan (Tanjung:2.
Namun hal ini tidak bertahan lama, kepemimpinan Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 120 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada Golkar yang jatuh dikalangan kaum saudagar/pengusaha membawa partai ini kembali pada pola lama dan semakin pragmatis.
Faktor kedekatan dan kekuatan finasial menjadi semakin menonjol dalam melakukan rekrutmen politik.
Pola ini pula yang ditemukan pada partai Golkar di Sulawesi Tenggara, serta partai-partai yang berbasis eliteAiPartai Nasdem.
PDI.
PAN.
Demokrat dan PBBAidimana politik dinasti menjadi pemandangan yang nyata.
Kedua, tumbuh suburnya politik uang .
oney politic.
dan politisasi birokrasi.
Uang dan birokrasi menjadi basis sumber daya kekuasaan para keluarga politik penguasa .
di Sulawesi Tenggara.
Mobilisasi pemilih menggunakan politik uang dan pengerahan kekuatan birokrasi oleh kerabat mereka yang memegang kekuasaan eksekutif, menjadi penopang keterpilihan calon legislatif dari keluarga Pemanfataan birokrasi dan politik uang digunakan oleh keluarga bupati, misalnya ditemukan pada keluarga Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa.
Tiga keluarganya yang terdiri atas istri dan dua anaknya ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan tingkatan yang berbeda.
Tiga anggota keluarga Bupati Konawe ini berhasil terpilih.
Keterpilihan mereka diantaranya ditopang oleh kekuatan uang dan birokrasi, dimana sebelum hari pemilihan, tim dari keluarga Kerry Saiful Konggoasa membagikan uang kepada pemilih dengan sistem paket/tandem (Zuada dkk, 2.
Keluarga Kerry Saiful Konggoasa dalam mendistribusikan uang dan sembako kepada warga memanfaatkan perangkat desa .
nilahsultra, 2.
Penggunaan kekuatan birokrasi dan politik uang digunakan pula Nurlin Surunuddin .
stri Bupati Konawe Selata.
Pada sebuah acara yang dilakukan di rumah jabatan Bupati, para aparat birokrasi Kabupaten.
Kepala Desa hingga RT se-Konawe Selatan dikumpulkan dan diberi uang guna memenangkan Nurlin Surunuddin di kursi DPRD Provinsi.
Pengerahan aparat birokrasi dan politik uang ini sempat tercium dan diajukan oleh Bawaslu, namun luput dari pemberitaan dan menghilang begitu saja, tanpa adanya kejelasan penyelesaian (Zuada dkk, 2.
Penggunaan kekuatan birokrasi digunakan pula oleh Rajiun Tumada di Muna Barat untuk meloloskan keluarga dan orang-orang dekatnya sebagai anggota legislatif (Zuada dan Najib.
Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 121 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara Ketiga, lemahnya pengawasan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan jajaranny.
Praktek politik uang .
oney politic.
dan penyalahgunaan kekuasaan .
buse of powe.
seperti dijelaskan di atas sebenarnya merupakan kategori pelanggaran pemilu serius .
asal 280 UU No.
7/2.
Bila pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu/Panwaslu dapat dikenakan sanksi pidana .
asal 523 UU No.
7/2.
dan pembatalan .
calon terpilih .
asal 285 UU No.
7/2.
Sudah menjadi rahasia umum, fenomena politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan sangat masif terjadi pada pemilu 2019 dengan berbagai modus.
Namun pengawas pemilu di daerah seolah-olah menutup mata terhadap palanggaran-pelanggaran tersebut.
Ada kesan jajaran pengawas pemilu tidak mau mengambil resiko menangani pelanggaran tersebut karena melibatkan orang kuat .
trong ma.
di daerah.
Disisi lain peran pemantau Pemilu dari kalangan civil society jumlahnya sangat kecil, tercatat hanya ada Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI).
Sultra Demo dan kampus yang konsen pada isu-isu pemilu.
Meski demikian lembaga-lembaga tersebut tak memiliki sumber daya yang cukup baik untuk mempresure dan menyiarkan praktek politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.
Peran media massa pun tidak begitu masif memberitakan praktek pelanggaran pidana Pemilu, bahkan tidak jarang beberapa media massa menjadi partner mereka untuk memasang iklan kampanye.
Kasus seperti ini seringkali dijumpai pada media massa yang menjadi tempat pemasangan iklan kampanye sang elit lokal.
Media massa yang menyiarkan iklan mereka, memiliki kehati-hatian untuk menaikan berita yang merugikan mereka.
Hal inilah yang membuat para pemegang kekuasaan semakin leluasa melakukan aksinya untuk memperoleh suara sebanyak mungkin dengan cara yang tidak fair, demi memuluskan jalan bagi anggota keluarga mereka untuk memperoleh kursi legislatif.
Keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
Penduduk Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh masyarakat agraris menjadi faktor tumbuh kembangnya politik dinasti.
Dalam masyarakat agraris budaya patron klien menjadi ciri khas dalam interaksi sosial, perilaku atau praktik sosial, ekonomi dan politik dalam Di Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat etnis Tolaki memiliki tradisi saling memberi dan diberi.
Basrin Melamba salah satu sejarahwan Tolaki menyebut Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 122 La Ode Harjudin.
La Husein Zuada bahwa dalam interaksi dengan masyarakat luar, praktek dalam tatanan politik di masyarakat Tolaki yakni ada dalam istilah seperti mombekatia tiari ako .
aling memberi upeti antara kerajaan dengan kerajaa.
, membekabagu paAoguru ako .
aling menukar ahli dalam ilmu dan pengetahua.
, mombekatawa-tawani ako .
aling memberi bantuan peran.
Melalui cara tersebut, maka para pemimpin dapat menghimpun, mengelompokkan rakyat, orang banyak, penduduk agar senantiasa bersatu dan saling berinteraksi dengan orang lain (Zuada dan Suaib, 2.
Menurut Zuada dan Suaib .
, masyarakat Tolaki.
Sulawesi Tenggara yakni pada saat upacara adat, pesta pernikahan, kematian selalu memberi atau hadiah satu sama lain.
Konsep gift yakni menghadirkan mekanisme memberi, menerima, dan sedapat mungkin megembalikan pemberian yang diterima (Mauss, 1.
Konsep gift ini, secara tidak langsung menciptakan hubungan yang mengikat antara pemberi dan Makin mahal nilai hadiah, maka semakin bagus, sebab pihak-pihak yang terlibat .
emberi Ae menerima Ae membala.
sedang dipertukarkan (Zuada dan Suaib.
Proses saling memberi dan menerima ini telah menjadi budaya turun temurun, meski polanya agak berbeda bila dibandingkan dari zaman ke zaman.
Menurut Maus .
, pemberian hadiah di era 1925-an yakni berupa pemberian material seperti tanaman, binatang piaraan, makanan kesukaan, belum menyentuh pada tataran pemberian hadiah personal.
Selanjutnya pada awal abad 21, pemberian berupa fresh money mulai muncul dengan anggapan bahwa uang itu memiliki nilai, sehingga pemberi tidak harus memikirkan pencarian hadiah, karena penerimalah yang akan memilih sendiri hadiah sesuai keinginannya.
Dalam proses demokrasi .
, budaya saling memberi dan menerima ini mewarnai proses partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tenggara.
Selain itu, wilayah Sulawesi Tenggara daratan maupun kepulauan, dahulu merupakan daerah kerajaan .
erbagi dalam beberapa kerajaa.
yang memiliki tradisi pergantian kekuasaan secara turun temurun .
Sistem monarki ini ditopang pula oleh budaya politik yang paternalistik, dimana ketokohan seseorang sangat Pemimpin yang dipandang memiliki jasa, pernah menjadi raja, kepala daerah, anggota legislatif ataupun tokoh lainnya akan mendapatkan balasan berupa penghormatan, termasuk keluarganya.
Pada era demokrasi penghormatan ini Jurnal Transformative 6.
, 2020 | 123 AoMusim SemiAo Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara diwujudkan dengan memposisikan keluarga/keturunannya sebagai tokoh .
, termasuk memilihnya dalam pemilu.
Sang tokoh yang memiliki massa/pendukung menjadikan sikap dan keputusan sangat berpengaruh, meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika sekalipun.
Maka tidak heran kemudian, upaya mereka membangun dinasti .
enempatkan keluarg.
tidak mendapatkan tentangan yang kuat.
KESIMPULAN
Dinasti politik di Sulawesi Tenggara telah mengakar kuat sejak lama.
Pada Pemilu 2014 & 2019, dinasti politik semakin menghawatirkan dan mengancam eksistensi demokrasi.
Kemunculan dinasti politik di Sulawesi Tenggara dapat dikategorikan dalam dua model yaitu dinasti yang muncul dari keluarga governing elite .
lite yang sedang memerinta.
dan non-governing elite .
lite yang tidak Keluarga governing elite tampak sangat mendominasi keterpilihan keluarga dinasti pada pemilu 2019.
Ini menujukkan bahwa faktor jabatan dan kepemilikan sumber daya menjadi faktor kemenangan mereka.
Keberadaan dinasti selain memperkecil peluang lahirnya pemimpin politik yang berasal luar keluarga mereka, juga sangat mungkin melemahkan fungsi kontrol legislatif terhadap Setidaknya ada empat faktor dinasti politik tumbuh kembang di Sulawesi Tenggara yaitu: pertama, pragmatisme dan praktek oligarki partai politik.
tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi.
ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya.
keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
DAFTAR PUSTAKA