Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP GERAKAN PEREMPUAN
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Bela Sabila Nina1.
Mahfud2 12Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Email : sabilanina9117@gmail.
com1, mahfud@untag-banyuwangi.
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dan organisasi atau lembaga apa yang didirikan oleh pemerintah pada masa itu.
Diharapkan dapat menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap perempuan dan organisasi atau lembaga perempuan yang didirikan oleh pemerintah Orde Baru.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode literature review atau kajian pustaka.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pencarian literatur dan analisis Pemerintah menerapkan kebijakan terhadap perempuan dengan mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun kebijakan yang diterapkan justru memperkuat stereotip tradisional dan membatasi peran perempuan.
Organisasiorganisasi perempuan seperti Dharma Wanita.
Dharma Pertiwi, dan PKK berfungsi untuk mendukung tujuan pembangunan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik dan ruang publik.
Kebijakan Orde Baru memperkuat ketidakadilan gender dan mengabaikan isu penting yang dihadapi perempuan dalam Kata Kunci: Gerakan Perempuan.
Kebijakan Pemerintah.
Masa Orde Baru PENDAHULUAN Gerakan perempuan di seluruh dunia telah memainkan peran penting dalam perjuangan menuju kesetaraan gender.
Dalam sejarah internasional, perempuan telah berjuang untuk hak-hak mendasar seperti pendidikan, hak suara dalam pemilihan, dan kesetaraan dalam pekerjaan.
Gerakan-gerakan tersebut menginspirasi perempuan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperjuangkan posisi mereka dalam masyarakat yang menjunjung tinggi patriarki.
Perempuan telah memainkan peranan penting dalam membentuk peradaban baru, karena melalui perempuan yang mendidik generasi berikutnya.
Karena itu, tidak mengherankan jika ketidakmajuan perempuan akan berdampak pada kemajuan atau kemunduran suatu bangsa.
Perempuan Indonesia memiliki dinamika unik dalam sejarah peranannya.
Tidak dapat diabaikan bahwa perempuan terlibat dalam kehidapan berbangsa dan bernegara.
Hal tersebut sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi nyata lingkungan mereka (Dewi & Kasuma, 2.
Di Indonesia sendiri, perjuangan perempuan telah dimulai sejak masa pergerakan nasional.
Tokoh-tokoh seperti Kartini dan Dewi Sartika menjadi lambang usaha untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan.
Selama masa revolusi, perempuan juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan, baik sebagai pejuang di garis depan maupun sebagai pendukung logistik.
Namun, semangat perjuangan tersebut menghadapi tantangan tersendiri pada masa Orde Baru.
Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari masa pergerakan hingga era reformasi, masa Orde Baru dianggap sebagai masa dengan pelanggaran hak asasi manusia JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 yang paling banyak dan penurunan nilai-nilai demokrasi yang signifikan.
Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, menandai periode pemerintahan yang menekankan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, stabilitas tersebut dicapai dengan pengendalian yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk gerakan perempuan.
Kebijakan pemerintah saat itu berupaya membatasi peran perempuan, baik dalam politik maupun dalam kehidupan sosial.
Pandangan perempuan sebagai pendukung utama rumah tangga semakin ditekankan melalui berbagai program dan kebijakan negara.
Pada kenyataannya, perempuan adalah kelompok yang paling sering mengalami Di masa Orde Baru, negara memberikan banyak kesempatan bagi pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan terhadap perempuan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.
Ini terlihat dari berbagai bentuk tindakan kekerasan yang dirasakan oleh perempuan, mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh negara di ruang publik hingga kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan pribadi (Fatimah, 2.
Hal tersebut jelas ditunjukkan oleh struktur negara yang lebih militeristik, dengan Presiden Indonesia memiliki peran krusial sebagai kepala pemerintahan atau negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Masa pemerintahan Orde Baru juga menerapkan kebijakan dan aturan tersendiri terhadap perempuan.
Selain menekan rakyat untuk ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian yang pesat, sistem politik Orde Baru juga berfungsi sebagai dasar untuk terciptanya ketertiban umum yang mendukung kesetabilan politik di Indonesia.
Pemerintah Orde Baru mendorong gerakan perempuan untuk mendukung tujuan pembangunan dan membentuk organisasi perempuan yang terhubung kuat dengan program-program pembangunan masa Orde Baru (Amaliatulwalidain & Kencana.
Melalui organisasi tersebut, peran perempuan dibentuk sebagai pendukung utama keluarga dan pembangunan, tetapi dengan batasan yang ketat terhadap partisipasi mereka di ruang publik dan politik.
Meskipun gerakan perempuan tidak sepenuhnya hilang, beberapa organisasi dan individu terus berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan, walaupun harus menghadapi banyak tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintah.
Mereka berupaya menemukan cara untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam batasan yang ada.
Dengan demikian, masa Orde Baru menjadi masa penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia.
Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penekanan, gerakan perempuan berhasil bertahan dan beradaptasi dalam memperjuangkan hak-hak dan peran perempuan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan setara.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, artikel ini akan berfokus dan memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis mengenai gerakan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru.
Oleh karena itu, dengan membahas topik tersebut artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gerakan perempuan Indonesia masa Orde Baru dan diharapkan dapat menjelaskan berbagai gerakan atau organisasi perempuan yang ada pada era Orde Baru.
METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode literature review atau kajian pustaka.
Literature review atau kajian pustaka didefinisikan sebagai sebuah ringkasan yang diperoleh dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian (Ridwan dkk.
, 2.
Literature review yang baik tidak hanya meringkas dari JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 berbagai sumber, tetapi literature review merupakan karya ilmiah yang dapat menganalisis, dan mengevaluasi untuk memberikan suatu informasi yang jelas tentang satu masalah, topik, dan metode (Hart, 2.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pencarian literatur dan analisis dokumen.
Pencarian literatur dilakukan oleh penulis dengan mencari dan mengambil berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan riset yang berkaitan dengan topik AuGerakan Perempuan Indonesia Pada Masa Orde Baru.
Ay Pencarian literatur dilakukan melalui mesin pencari, perpustakaan digital, basis data ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang terkait.
Dalam proses pencarian literatur, penulis menggunakan kata kunci yang relevan dan berkaitan seperti AuOrde BaruAy.
Augerakan perempuanAy, dan lain-lainnya.
Setelah mengumpulkan beberapa sumber literatur yang relevan, penulis melakukan seleksi berdasarkan kategori atau kriteria Selanjutnya, penulis melakukan analisis data hasil temuan dari berbagai sumber yang telah ditemukan.
Informasi dan data dari sumber literatur tersebut diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan mengenai gerakan perempuan Indonesia pada masa Orde Baru.
Metode literature review ini dapat membantu penulis untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai sumber literatur.
Sehingga, dapat diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai topik ini.
Metode literature review ini juga memungkinkan bagi penulis untuk mendapatkan wawasan tentang topik penelitian tanpa perlu melakukan penelitian empiris atau penelitian langsung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Masa Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode penting yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.
Kelahiran Orde Baru dimulai saat dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.
Orde Baru berlangsung mulai dari tahun 1966 sampai pada tahun 1998 (Fatimah, 2.
Masa Orde Baru muncul setelah ketidakstabilan politik dan ekonomi di Orde Lama di bawah presiden Soekarno dan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabilitas politik, serta perubahan sosial yang signifikan.
Akan tetapi, masa Orde Baru juga dikenal sebagai masa korupsi, nepotisme, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia bahkan hingga mengorbankan warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri.
Akibatnya, kekerasan yang terjadi kepada perempuan sangat kuat hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan di negara ini.
Pada masa Orde Baru, tindakan opresif dan kekerasan telah dibenarkan karena pentingnya stabilitas sebagai prasyarat Kekerasan berasal dari negara yang sarat dengan kekerasan.
Jika negara dianggap sebagai institusi dan "pembangunanisme" adalah ideologinya, prinsipprinsipnya akan memberikan suatu tekanan penuh pada pembangunan dalam bidang ekonomi, materi, dan fisik (Fatimah, 2.
Dengan menerapkan model patriarki dan militer di setiap aspek pembangunan Orde Baru, terciptalah kondisi di mana perempuan diharuskan menjalankan peran mereka sebagai "istri dan ibu," sesuai dengan peran alami mereka sebagai pendidik bagi generasi muda (Blackburn dalam Amaliatulwalidain & Kencana, 2.
Rezim Orde Baru juga sengaja memuja sifat "keibuan" melalui peran tradisional Program yang dirancang khusus untuk perempuan difokuskan pada Hal tersebut mencerminkan ide bahwa peran perempuan ditugaskan untuk menaati suami, keluarga, dan negara yang dikenal sebagai ideologi "state ibusme" JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 (Suryakusuma dalam Amaliatulwalidain & Kencana, 2.
Pandangan Orde Baru tentang konsep keluarga seharusnya tidak menjadi hal terakhir yang diterapkan.
Orde Baru secara terang-terangan menetapkan peran laki-laki dan peran perempuan dalam masyarakat.
Melalui ideologi ibuisme.
Orde Baru mendorong perempuan untuk berada dalam arah Dengan kata lain, perempuan dipandang dari sudut pandang maskulin, sehingga peran-peran yang dianggap sesuai untuk perempuan menurut Orde Baru sebenarnya merupakan hasil dari pemikiran laki-laki yang berkuasa pada masa itu (Akbar, 2.
Di Indonesia, isu perempuan mulai diakui dalam sebuah konsep pembangunan sejak tahun 1978, dengan munculnya konsep mengenai peningkatan peran wanita dalam GBHN.
Sejak masa itu, berbagai gerakan perempuan mulai berkembang secara perlahan.
Terdapat tiga isu utama yang berkaitan dengan proses pembangunan, yaitu isu keadilan, isu kemiskinan, dan isu kesetaraan gender.
Untuk menjalankan perubahan dan merespons kondisi global yang terus berubah, berbagai organisasi perempuan muncul dan berkembang (Damanik, 2.
Kebijakan dan aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan perempuan telah dibuat selama pemerintahan Suharto.
Dari kebijakan utama yang ditetapkan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negar.
sampai pada kebijakan khusus yang diatur di dalam peraturan-peraturan tertentu (Fatimah, 2.
Menurut (Fatimah, 2.
perempuan ditafsirkan di dalam GBHN ke dalam 5 bentuk peran yaitu sebagai berikut:
Perempuan memiliki sifat biologis yang tidak sama dari laki-laki.
Perempuan dapat menentukan perannya dalam proses pembangunan tanpa perlu melupakan perannya sebagai ibu dalam keluarga.
Perempuan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga atau rumah tangga.
Perempuan baik yang tinggal di kota ataupun di desa, perlu berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan nasional.
Peran perempuan sangat terkait dengan pembangunan, terutama dalam bidangbidang yang memerlukan ketelitian dan keterampilan khas perempuan.
Fatimah .
juga menyebutkan.
Sebagai penjabaran dari GBHN.
Departemen Dalam Negeri juga menetapkan tugas utama bagi perempuan, yaitu: Pertama, perempuan dianggap sebagai pasangan yang bergantung pada suami.
Kedua, perempuan dipandang sebagai pembentuk suatu bangsa.
Ketiga, perempuan berperan sebagai ibu dan pendidik bagi anak.
Keempat, perempuan ditujukkan untuk mengelola rumah tangga dan hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan.
Kelima, perempuan dianggap sebagai bagian dari suatu masyarakat.
Kebijakan-kebijakan negara yang berkaitan dengan perempuan tersebut menunjukkan bahwa definisi perempuan sangat terpinggirkan.
Hal tersebut kemudian diterapkan pada program pemerintah untuk perempuan.
Ideologi tersebut disebarkan melalui Dharma Wanita .
embaga istri pegawai neger.
dan PKK .
embinaan kesejahteraan keluarga pedesaa.
(Fatimah, 2.
Suharto membentuk pandangan yang terdapat pada abad 19, yang menggambarkan perempuan dalam sistem dan hanya dapat melakukan tiga peran: macak, manak, dan masak, dan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan (Dewi & Kasuma, 2.
Pemerintah melakukan langkah awal dominasi citra bahwa seorang perempuan memiliki tanggung jawab dalam keluarga, sehingga secara tidak langsung mereka bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan keluarga.
Sebagai akibatnya, pemahaman mengenai perempuan di Indonesia menjadi terbatas, karena keberhasilan perempuan hanya dipandang dari seberapa baik mereka mengatur keluarga mereka.
JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 Hal tersebut menyebabkan munculnya stereotip terhadap sifat perempuan sebagai ibu rumah tangga, serta sering dianggap sebagai bukti kesesuaian antara laki- laki dengan perempuan dalam hal komposisi tanggung jawab.
Selain menciptakan pandangan baru mengenai identitas keperempuanan di Indonesia, presiden Suharto turut menerapkan depolitisasi terhadap gerakan perempuan.
Hal tersebut berarti bahwa perempuan hanya harus bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan tidak perlu ikut serta dalam dunia politik (Dewi & Kasuma, 2.
Dalam konteks sosial dan politik, peran perempuan hanya dipandang sebagai peran pendukung dalam kehidupan masyarakat.
era Orde Baru, organisasi gerakan perempuan yang telah ada diubah menjadi organisasi yang resmi negara, dan sistem organisasinya mengikuti prinsip patriarki.
Selama masa Orde Baru, pemahaman tentang keperempuanan diubah demi kepentingan negara (Dewi & Kasuma, 2.
Di Indonesia, keperempuanan diartikan dalam Panca Dharma Wanita, yang menyebutkan perempuan sebagai "pendamping" lakilaki, pendidik dan pengasuh anak, mengelola kaluarga atau rumah tangga, pencari tambahan nafkah, serta sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat.
Meskipun Panca Dharma Wanita khusus untuk perempuan, akan tetapi Panca Dharma Wanita adalah prinsip-prinsip yang tertulis yang harus diikuti.
Panca Dharma Wanita dianggap sebagai "Pancasila" yang dikhususkan bagi perempuan.
Pemerintah Orde Baru memperhitungkan gerak kaum perempuan karena mereka sangat aktif dalam berpartisipasi di berbagai bidang politik dan sosial dalam upaya pembangunan negara.
Dengan demikian, selama masa kekuasaannya, pemerintah Orde Baru juga memerlukan partisipasi perempuan di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan negara, namun mereka berhati-hati agar keterlibatan perempuan tidak menghambat proses pembangunan tersebut.
Selain itu, pemerintah tidak membuang organisasi perempuan yang telah lama menjadi bagian penting dari pergerakan perempuan.
Sebaliknya, organisasi-organisasi tersebut diatur ulang dan difungsikan kembali berdasar pada aturan sosial baru yang dibuat oleh pemerintah.
Pemerintah Orde Baru mendorong gerakan perempuan untuk mendorong tujuan pembangunan.
Menurut Suryakusuma dalam (Amaliatulwalidain & Kencana, 2.
pemerintah membentuk organisasi-organisasi perempuan yang berkaitan dengan program pembangunan masa Orde Baru, seperti Dharma Wanita .
ntuk istri pegawai neger.
Dharma Pertiwi .
ntuk istri anggota milite.
, dan PKK .
ntuk perempuan di pedesaa.
Dharma Wanita Dharma Wanita menjadi perwujudan dari AuibuismeAy negara, hal tersebut dikarenakan Dharma Wanita terpusat dan pada Presiden Indonesia sebagai pembina, sedangkan istri Presiden Indonesia sebagai ketua Dharma Wanita.
Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga perempuan di masa orde baru sangat terbatas karena presiden dan aparat birokrasi lainnya yang berhubungan dengan organisasi perempuan mengawasinya langsung.
Dharma Wanita adalah satu-satunya organisasi koorporatif yang mendukung berbagai lembaga perempuan, dan sejak Agusutus 1974, pemerintah Orde Baru telah secara resmi mengakuinya.
Sesungguhnya.
Dharma Wanita berakar dari pemikiran militer, karena ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesi.
adalah lembaga dengan struktur seperti itu.
Dharma Wanita memiliki kekuatan politik dan ideologi yang kuat karena hubungan antara militer dan negara Indonesia (Fatimah, 2.
Lembaga Dharma Wanita sangat terpusat dan memiliki struktur yang berawal dari JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 Presiden hingga ke istri pegawai negeri yang berada di tingkat kecamatan.
Kepangkatan Dharma Wanita memiliki struktur yang mirip dengan kepangkatan suami.
Sebagai contoh, istri menteri akan otomatis menjadi kepala Dharma Wanita dan dipimpin oleh suaminya.
Hal tersebut juga berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
Gambar 1.
Logo Dharma Wanita .
umber : https://ro-organisasi.
id/dw.
Logo Dharma Wanita Persatuan (DWP) memiliki berbagai simbol dengan makna khusus yang merepresentasikan tujuan dan nilai-nilai organisasi.
Simbol-simbol tersebut meliputi bunga melati, padi, kapas, rantai, dan buku, masing-masing dengan arti Berikut makna dari simbol-simbol yang disebutkan:
A Bunga Melati: Melambangkan kesucian, keanggunan, dan ketulusan.
Bunga melati juga mencerminkan karakter wanita Indonesia yang penuh kasih dan berbudi A Padi dan Kapas: Padi melambangkan kemakmuran pangan, sementara kapas melambangkan sandang atau kebutuhan pokok lainnya.
Bersama, keduanya merepresentasikan kesejahteraan dan keadilan sosial.
A Rantai: Simbol persatuan dan kesetiaan antar anggota DWP.
Rantai juga melambangkan kekuatan kolektif yang saling terkait dan tidak mudah terputus.
A Buku: Mewakili pendidikan, pengetahuan, dan pengembangan diri.
Buku menunjukkan bahwa DWP mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan perempuan.
Lembaga Dharma Wanita memiliki keistimewaan yang tidak hanya terdapat pada struktur lembaga dan keanggotaannya, melainkan juga karena ideologi, politik, ekonomi, dan sosialnya.
Secara ideologis berusaha untuk melahirkan perempuan dari "ibuismeAy negara.
Secara kultural mempertahankan budaya "priyayisasi" (Fatimah.
Secara politis menunjukkan kekuasaan negara, dwifungsi militer, kontrol dan keamanannya melalui lembaga Dharma Wanita.
Secara sosial menengahi tradisi kesukarelaan dengan paham domestikasi perempuan.
Secara ekonomis pemahaman perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mendukung tujuan modernisasi pembangunan yang kapitalistik dan dipimpin oleh negara.
JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 Dharma Pertiwi Dharma Pertiwi adalah sebuah organisasi yang mewakili para istri anggota militer dan memiliki kesamaan dengan Dharma Wanita sebagai organisasi yang anggotanya terdiri dari para istri pegawai pemerintahan.
Perbedaan utama terletak pada fokus keanggotaannya, di mana Dharma Pertiwi secara khusus mengakomodasi istri dari anggota militer.
Sebagai organisasi yang berorientasi pada keluarga militer.
Dharma Pertiwi memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan tanggung jawab suami mereka, baik dalam konteks militer maupun kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Seperti halnya Dharma Wanita.
Dharma Pertiwi juga merupakan bagian dari Kongres Wanita Indonesia (Kowan.
Kedua organisasi ini menjalin hubungan erat dengan pemerintah, mengingat peran mereka sebagai pendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Keterlibatan aktif dalam Kowani memperkuat posisi Dharma Pertiwi sebagai salah satu elemen yang penting dalam jaringan organisasi perempuan di Indonesia.
Hubungan ini menunjukkan adanya sinergi yang bertujuan memperjuangkan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.
Pengawasan pemerintah terhadap Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita membuat Kowani sering dianggap sebagai organisasi yang memiliki karakteristik mirip Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya yang erat dengan struktur pemerintahan, baik dari sisi regulasi maupun pendanaan.
Gambar 2.
Logo Dharma Pertiwi .
umber : https://dharmapertiwi.
Logo Dharma Pertiwi memiliki beberapa simbol dengan makna tertentu.
Secara umum, warna kuning emas melambangkan keagungan yang kekal, merah tua melambangkan keluhuran budi atau bakti pahlawan putri, putih bersih melambangkan kesucian, dan hijau melambangkan harapan.
Rantai atau lingkaran dalam logo melambangkan kebersamaan, persatuan, dan kekuatan Dharma Pertiwi.
Menurut Wirahmat dan Alfiyani .
, peran Kowani sebagai organisasi induk mencerminkan bagaimana organisasi perempuan di Indonesia, termasuk Dharma Pertiwi, berfungsi dalam kerangka yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Dengan demikian.
Dharma Pertiwi tidak hanya mendukung keluarga militer tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa.
JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741
PKK
PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarg.
merupakan lembaga di tingkat bawah, khususnya di pedesan, di mana negara mengontrol perempuan.
Peran PKK sangat penting karena menjadi badan penengah utama antara negara dan perempuan di Sesuai dengan konsep AuibuismeAy negara, peran PKK sebagai penengah diambil dari peran tradisional dalam keluarga, disamping peran informal mereka didalam PKK bukan berasal dari bawah, tetapi lebih seperti rencana pemerintah yang muncul dari atas.
Struktur lembaga PKK serupa dengan struktur lembaga Dharma Wanita.
PKK diperkenalkan pertama kali pada tahun 1957 ketika diadakan seminar pendidikan kesejahteraan keluarga di Bogor.
Jawa Barat.
Pada akhir tahun 1971.
Menteri Dalam Negeri menyarankan agar PKK diterapkan di seluruh Indonesia.
Program PKK mengalami beberapa perubahan mendasar, pada mulanya program PKK lebih mengutamakan aspek-aspek hubungan kesejahteraan antar keluarga.
Setelah tahun 1982, aspek tersebut berubah menjadi program P4 yaitu (Pelaksanaan.
Penghayatan, dan Pengamalan Pancasil.
sebagai program utamanya.
Dengan menempatkan P4 sebagai program pertama PKK dan mengganti nama PKK (Program Kesejahteraan Keluarg.
menjadi PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarg.
, berarti bahwa perubahan tersebut memiliki keterlibatan penting bagi negara untuk melakukan kontrol terhadap perempuan di tingkat akar rumput atau di pedesaan (Fatimah, 2.
Gambar 3.
Logo Pembinaan Kesejahteraan Keluarga .
umber : https://tppkkpusat.
Organisasi perempuan yang didirikan selama masa Orde Baru telah membatasi peran perempuan menjadi hanya tiga, yaitu: ibu , istri, dan ibu rumah tangga.
Meskipun tugas-tugas tersebut sangat mulia, hal tersebut tanpa disadari dapat menghilangkan ruang bagi perempuan sebagai "manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pemikirannya untuk kemajuan kaum perempuan dari perspektif kepentingan " Situasi tersebut menyebabkan banyak masalah ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan diabaikan di masyarakat atau di luar lingkup keluarga.
Sebaliknya, organisasi perempuan waktu itu berfungsi sebagai organisasi bawahan dan menyebarkan pemahaman tentang peran yang ideal perempuan dalam tiga peran JURNAL SANGKALA Ae PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI Jurnal Sangkala Vol .
No .
untag-banyuwangi.
id/index.
php/jurnalsangkala/ e-ISSN : 3032-7741 tersebut, yang hanya dianggap sebagai "kodrat.
" (Wulan, 2.
Perempuan yang ideal digambarkan dengan "kodrat" tersebut sebagai sosok yang lemah lembut, berbicara dengan sopan, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan suami, serta istri dan anak perempuan yang patuh.
(Hubies dalam Wulan, 2.
menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru menggunakan kekuatan politik dalam organisasi untuk maksud politik tertentu dalam menggerakkan perempuan.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap negara yang saat itu dikuasai oleh satu partai politik, pemerintah Orde Baru memanfaatkan jaringan lembaga perempuan seperti PKK.
Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi.
Kesimpulannya, pada masa Orde Baru adanya politik gender memaksa perempuan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dan ruang publik, yang mengakibatkan minimnya gerakan perempuan (Wulan, 2.
KESIMPULAN
Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan pendekatan yang cukup signifikan terhadap pergerakan perempuan.
Meskipun pemerintah mengakui pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, kebijakan yang diterapkan justru memperkuat stereotip tradisional dan membatasi peran perempuan menjadi sebagai ibu, istri, dan pengurus rumah tangga.
Organisasi- organisasi perempuan seperti Dharma Wanita.
Dharma Pertiwi, dan PKK berfungsi untuk mendukung tujuan pembangunan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membatasi partisipasi perempuan dalam politik dan ruang publik.
Dengan demikian, meskipun terdapat upaya untuk memberdayakan perempuan, pada kenyataannya kebijakan Orde Baru cenderung memperkuat ketidakadilan gender dan mengabaikan isu-isu penting yang dihadapi perempuan dalam masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA