Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 Persepsi Muhammadiyah Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Muhammad Iqbal Kurniawan1.
Muhammad Hayat2 Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
Universitas Muhammadiyah Malang iqbalkurniawan9c@gmail.
com, 2 hayato69@gmail.
ABSTRACT
The concept of Darul Ahdi wa Syahadah is Muhammadiyah's ideological formulation that affirms Indonesia's position as a nation of consensus .
arul ahd.
as well as a space for practicing Islamic values through the active testimony of its citizens .
arus syahada.
This formulation was born from Muhammadiyah's long struggle to reconcile Islamic teachings with the realities of modern nationhood.
As a progressive Islamic movement.
Muhammadiyah places Pancasila as a noble national covenant that is in harmony with the values of monotheism and justice, while encouraging citizens to take on a prophetic role in development, the advancement of science, and social civility.
This article discusses the theological foundations, practical implementation, and contemporary challenges in realizing Darul Ahdi wa Syahadah as a paradigm of moderate Islamic nationalism in Indonesia.
Keywords : Muhammadiyah.
Darul Ahdi wa Syahadah.
Progressive Islam.
Five Pillar
ABSTRAK
Konsep Darul Ahdi wa Syahadah merupakan rumusan ideologis Muhammadiyah yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara konsensus kebangsaan .
arul ahd.
sekaligus ruang pengamalan nilai keislaman melalui kesaksian aktif warganya .
arus syahada.
Formulasi ini lahir dari pergumulan panjang Muhammadiyah dalam mempertemukan antara ajaran Islam dan realitas kebangsaan modern.
Sebagai gerakan Islam berkemajuan.
Muhammadiyah menempatkan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa yang selaras dengan nilai tauhid dan keadilan, seraya mendorong warga negara untuk mengambil peran profetik dalam pembangunan, pemajuan ilmu pengetahuan, dan keadaban sosial.
Artikel ini membahas landasan teologis, implementasi praksis, serta tantangan kontemporer dalam mewujudkan Darul Ahdi wa Syahadah sebagai paradigma kebangsaan Islam moderat di Indonesia.
Kata Kunci : Muhammadiyah.
Darul Ahdi wa Syahadah.
Islam Berkemajuan.
Pancasila
PENDAHULUAN
Sejak kelahirannya pada tahun 1912.
Muhammadiyah telah menegaskan diri bukan hanya sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada ibadah ritual, tetapi sebagai gerakan sosial-keagamaan yang memiliki visi besar dalam membangun peradaban bangsa (Muhammadiyah, 2015.
Sumiyanto et al.
, 2.
KH.
Ahmad Dahlan, sang pendiri, tidak mendirikan Muhammadiyah semata untuk membangun struktur organisasi, tetapi untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan transformatif bagi kehidupan umat (Ali, 2.
Oleh karena itu, sejak awal Muhammadiyah telah mengambil jalan integratif: memurnikan akidah sekaligus memajukan peradaban.
Dalam perjalanan sejarahnya.
Muhammadiyah terus bergumul dengan dinamika kebangsaan dan kenegaraan (Setiawan, 2.
Organisasi ini mengalami langsung masa kolonialisme, fase revolusi kemerdekaan, masa demokrasi parlementer.
Orde Lama.
Orde Baru, hingga era Reformasi.
Sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah secara prinsip:
konsisten menjadi kekuatan moral yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan (Widodo & Yusuf, 2.
Namun seiring perkembangan zaman, diperlukan formulasi ideologis yang lebih eksplisit untuk menjelaskan posisi keislaman Muhammadiyah dalam konteks kehidupan berbangsa (Muhammadiyah, 2.
Inilah yang melahirkan konsep Darul Ahdi wa Syahadah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada Secara terminologis.
Darul Ahdi wa Syahadah berarti AuNegeri Perjanjian dan KesaksianAy (Astutik, 2.
Istilah ini tidak muncul dari ruang hampa, tetapi hasil dari pergulatan Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 panjang Muhammadiyah dalam mengharmonikan ajaran Islam dengan realitas negarabangsa modern.
Darul Ahdi merujuk pada Indonesia sebagai hasil konsensus luhur para pendiri bangsa yang menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan bernegara (Zulfikar & Al-Barbasy, 2.
Konsensus ini dalam perspektif agama dapat dianggap sebagai mitsaqan ghalizha .
erjanjian agun.
yang wajib dijaga.
Sementara Darus Syahadah menekankan bahwa umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tidak cukup hanya menerima negara sebagai perjanjian, tetapi harus memberikan kesaksian melalui kontribusi nyata dalam pembangunan dan kemajuan bangsa.
Dengan demikian, konsep Darul Ahdi wa Syahadah tidak sekadar pernyataan formal tentang penerimaan terhadap negara, melainkan seruan untuk mengambil peran aktif.
mengandung mandat profetik, yakni menjadikan umat Islam sebagai saksi sejarah yang menghadirkan nilai-nilai Islam dalam bentuk kemajuan peradaban.
Konsep ini dengan sengaja ditempatkan sebagai jalan tengah antara dua kecenderungan ekstrem: kelompok yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi agama secara formalistik, dan kelompok sekuler yang hendak memisahkan agama dari kehidupan publik.
Muhammadiyah menegaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.
bahkan ia sejalan dengan prinsip tauhid, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah.
Dengan landasan ini.
Muhammadiyah menegakkan argumentasi bahwa membela negara adalah bagian dari pengamalan agama.
Dalam konteks historis, hubungan Muhammadiyah dengan negara memang dinamis tetapi penuh kedewasaan (Sumiyanto et al.
, 2.
Pada masa awal kemerdekaan, tokohtokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam perumusan dasar negara dan pembentukan Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh penting Muhammadiyah, dikenal berperan dalam perdebatan Piagam Jakarta.
Namun ketika frasa Audengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyaAy dihapus demi persatuan bangsa.
Muhammadiyah menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, sambil tetap yakin bahwa Islam dapat diimplementasikan tidak hanya melalui konstitusi, tetapi melalui keteladanan moral.
Di masa Orde Baru.
Muhammadiyah pernah mengalami tekanan politik, tetapi tetap menjalankan peran sosialnya melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Pada masa Reformasi, ketika politik identitas berkembang.
Muhammadiyah memilih tetap menjaga posisi sebagai kekuatan penyeimbang, bukan pemain praktis dalam perebutan Spirit moderasi dan kebangsaan inilah yang kemudian dirumuskan secara ideologis dalam Darul Ahdi wa Syahadah.
Konsep ini tidak hanya ditujukan untuk internal Muhammadiyah, tetapi juga sebagai tawaran gagasan kebangsaan alternatif bagi seluruh umat Islam Indonesia.
Di tengah merebaknya polarisasi sosial akibat politik identitas, munculnya kelompok fundamentalis yang mengidealkan negara agama, serta kelompok liberal yang menolak simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik.
Muhammadiyah memberikan jalan tengah: negara tidak perlu menjadi teokrasi, tetapi harus memiliki nilai ketuhanan dan keadaban.
Inilah hakikat darul ahdi yang berbasis konsensus, bukan paksaan.
Sementara darus syahadah mengajarkan bahwa agama harus hadir bukan dalam bentuk dominasi, tetapi kontribusi.
Pendekatan Darul Ahdi wa Syahadah juga sejalan dengan tradisi fikih siyasah .
olitik Isla.
modern yang mengedepankan prinsip mashlahah .
dan muwathanah .
(Syafuri, 2.
Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf alQaradawi, negara-bangsa modern dapat dikategorikan sebagai darul amn wa sulh .
ilayah damai dan perjanjia.
selama memberi kebebasan beragama dan keadilan bagi semua warganya (Fahmi & Usman, 2.
Pemikiran ini sangat relevan dengan konteks Indonesia.
Muhammadiyah memodifikasinya menjadi darul ahdi wa syahadah, sehingga tidak hanya Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 menekankan penerimaan terhadap negara, tetapi juga tanggung jawab untuk memajukannya.
Inilah yang membuat konsep ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi sangat fungsional dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lebih jauh.
Darul Ahdi wa Syahadah juga memiliki implikasi etis dan epistemologis.
Secara etis, ia menuntut warga negara untuk menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan kejujuran sebagai wujud menjaga perjanjian kebangsaan.
Secara epistemologis, ia mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kesaksian Muhammadiyah tidak menginginkan umat Islam hanya sibuk memperdebatkan simbol, tetapi harus hadir sebagai pelopor inovasi.
Inilah yang menjelaskan mengapa Muhammadiyah mengembangkan ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga sosial.
Semua itu bukan sekadar amal usaha, tetapi manifestasi dari syahadah.
Namun demikian, dalam perjalanannya, konsep Darul Ahdi wa Syahadah tidak bebas dari tantangan.
Di era digital dan globalisasi, muncul gelombang ideologi transnasional yang berusaha mengikis karakter Islam Indonesia yang moderat.
Media sosial mempercepat penyebaran paham ekstremisme dan ujaran kebencian yang mengancam persatuan bangsa.
Sementara di sisi lain, muncul pula arus sekularisasi radikal yang meminggirkan agama dari kehidupan publik.
Di tengah dua arus ekstrem inilah Darul Ahdi wa Syahadah menjadi penting bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai gerakan.
Muhammadiyah harus terus mengarusutamakan konsep ini dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik.
Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa Darul Ahdi wa Syahadah bukan sekadar slogan atau istilah retoris, tetapi sebuah paradigma besar yang menempatkan Indonesia sebagai rumah bersama hasil perjanjian luhur, dan umat Islam sebagai saksi peradaban yang bertanggung jawab mengisinya dengan amal kebajikan.
Untuk itu, konsep ini perlu terus dikaji, diaktualisasikan, dan ditransformasikan agar tetap relevan di tengah tantangan zaman.
Artikel ini hadir sebagai bagian dari upaya ilmiah untuk memperkuat pemahaman tersebut, sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Darul Ahdi wa Syahadah sebagai fondasi kebangsaan yang inklusif, religius, dan II.
PEMBAHASAN
Landasan Teologis Darul Ahdi wa Syahadah Secara konseptual, istilah dar .
telah lama dikenal dalam khazanah fiqh siyasah klasik seperti darul Islam, darul harb, dan darul sulh (Iqbal, 2.
Namun Muhammadiyah tidak mengikuti pembagian biner tersebut.
Melalui pendekatan maqashid al-syariAoah.
Indonesia diposisikan sebagai darul mitsaq .
egara perjanjia.
, sejalan dengan QS.
AlMaidah:1 tentang pentingnya menunaikan akad.
Pancasila dan UUD 1945 dipandang sebagai mitsaqan ghalizha .
erjanjian agun.
yang wajib dijaga sebagai amanah keagamaan.
Pada saat yang sama, konsep syahadah merujuk pada QS.
Ali Imran: 110 Aukuntum khaira ummatin ukhrijat linnasAy, yakni seruan agar umat Islam tampil sebagai saksi peradaban melalui amal nyata, bukan sekadar retorika identitas.
Selain itu, pemaknaan Indonesia sebagai darul mitsaq menegaskan bahwa relasi umat Islam dengan negara bersifat kontraktual, bukan dominatif (Abdillah, 2.
Artinya, umat Islam memiliki kewajiban moral untuk menjaga kesepakatan kebangsaan karena perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen kolektif yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Perspektif ini menghindarkan umat dari kecenderungan ekstrem yang memaksakan formalisasi syariat secara struktural, sekaligus menghindarkan mereka dari sikap apatis Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 terhadap urusan kebangsaan.
Dengan demikian, konsep Darul Ahdi wa Syahadah menghadirkan kerangka etis yang moderat dan inklusif dalam memahami posisi umat Islam dalam negara Pancasila.
Selanjutnya, pendekatan maqAid al-syarAoah yang digunakan Muhammadiyah memperkuat pandangan bahwa menjaga perjanjian kebangsaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik.
Melalui maqasid, keberadaan negara Indonesia dipandang sah secara syarAoi selama negara mampu memberikan perlindungan terhadap hakhak dasar warganya, seperti kebebasan beragama, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan (Sumarta et al.
, 2.
Dengan demikian.
Darul Ahdi wa Syahadah bukan hanya konsep teologis, tetapi juga paradigma sosial-politik yang mendorong umat Islam untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemaslahatan tersebut benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara.
Implementasi Darul Ahdi wa Syahadah dalam Gerakan Muhammadiyah Pendidikan Kebangsaan Berbasis Keislaman Berkemajuan Sekolah dan kampus Muhammadiyah menanamkan sinergi antara keimanan, kecintaan tanah air, dan komitmen keilmuan.
Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) tidak hanya membahas ibadah individual, tetapi juga etika sosial dan kepemimpinan kebangsaan (Achmad, 2.
Advokasi Sosial dan Kemanusiaan sebagai Wujud Syahadah Melalui Lazismu.
MDMC, dan Aisyiyah.
Muhammadiyah aktif dalam respon bencana, pemberdayaan dhuafa, hingga pelayanan lintas agama.
Inilah bukti bahwa Islam tidak hanya mengklaim kebenaran, tetapi menghadirkan rahmat (Farida, 2.
Keterlibatan Kader dalam Politik Kebangsaan yang Berakhlak Muhammadiyah tidak menjadi partai politik, namun mendorong kadernya berada di berbagai sektor kenegaraan sebagai Aual-aminAy, yakni penjaga amanah publik (Sumiyanto et al.
, 2.
Tantangan Aktual terhadap Konsep Darul Ahdi wa Syahadah Menguatnya politik identitas dan polarisasi sosial menyebabkan sebagian kelompok kembali mempertanyakan konsensus kebangsaan yang telah disepakati para pendiri bangsa, baik dari kubu ekstrem kanan maupun kiri, sehingga berpotensi mengancam kohesi sosial dan semangat persatuan nasional (Septiyadi & Hasanah, 2.
Pada saat yang sama, komersialisasi agama dalam ruang digital menjadikan ajaran suci direduksi menjadi konten konsumtif demi popularitas, sehingga ruh syahadah yang seharusnya mencerahkan dan membebaskan justru bergeser menjadi komoditas viral yang dangkal secara spiritual.
Lebih jauh, kemunduran etika publik dan maraknya korupsi struktural menunjukkan lemahnya komitmen moral bangsa terhadap nilai keadilan.
menjaga darul ahdi tidak cukup hanya dengan mengumandangkan slogan kebangsaan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan integritas dan tanggung jawab kolektif dalam menjalankan amanah konstitusional.
Selain itu, tantangan terhadap Darul Ahdi wa Syahadah juga datang dari penetrasi ideologi transnasional yang menyusup melalui jaringan digital global.
Narasi yang mempromosikan puritanisme ekstrem, penolakan terhadap negara bangsa, atau romantisme khilafah, meskipun tampak mengusung semangat keagamaan, pada hakikatnya melemahkan konsensus kebangsaan yang telah dibangun dengan dasar historis yang kuat (Rahman, 2.
Ideologi-ideologi ini menempatkan negara Pancasila sebagai entitas sekuler yang tidak sah, sehingga berpotensi memicu delegitimasi negara dan memecah kesadaran kolektif umat Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 Islam Indonesia.
Jika tidak direspons secara bijak, infiltrasi pemikiran ekstrem ini dapat mengaburkan makna syahadah sebagai tanggung jawab sosial dan peradaban.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital juga menghadirkan ancaman serius.
Pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin didominasi oleh algoritma media sosial menciptakan ruang gema .
cho chambe.
yang memperkuat polarisasi dan mengikis nalar kritis (Armanda et al.
, 2.
Wacana keagamaan menjadi dangkal, manipulatif, dan terfragmentasi, sehingga nilai-nilai kebangsaan mudah dipelintir oleh kepentingan politik jangka pendek.
Dalam situasi ini.
Darul Ahdi wa Syahadah menghadapi tantangan epistemologis: bagaimana menjaga kemurnian pesan keagamaan dan kebangsaan di tengah banjir informasi yang tidak terverifikasi serta kompetisi narasi yang instan, sporadis, dan tidak berakar pada tradisi intelektual Islam.
Peran Muhammadiyah dalam Konsolidasi Moderasi Kebangsaan Muhammadiyah menjadi mitra strategis pemerintah dalam program Moderasi Beragama.
Melalui World Peace Forum.
Muktamar Pemuda Internasional, dan jaringan diaspora.
Muhammadiyah membawa narasi bahwa Islam Indonesia adalah model harmonisasi antara agama dan negara (Listianigrum, 2.
Dengan demikian.
Darul Ahdi wa Syahadah tidak hanya berhenti sebagai wacana domestik, tetapi menjadi tawaran peradaban global.
Selain itu, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam modern memberi legitimasi kuat terhadap upaya pengarusutamaan moderasi kebangsaan.
Melalui pendidikan kader, pelatihan kepemimpinan, dan forum intelektual.
Muhammadiyah secara konsisten menanamkan nilai wasathiyah, toleransi, dan keadaban publik kepada generasi Kurikulum AIK yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dirancang untuk membentuk pola pikir terbuka dan rasional, sehingga kader Muhammadiyah mampu berinteraksi dalam masyarakat multikultural tanpa kehilangan identitas keislaman yang autentik (Saputro et al.
, 2.
Di samping itu, peran Muhammadiyah dalam diplomasi sosial dan keagamaan juga semakin menegaskan kontribusinya dalam membangun peradaban global.
Keterlibatan Muhammadiyah dalam isu-isu kemanusiaan internasional, seperti penanganan pengungsi, bantuan bencana lintas negara, dan advokasi perdamaian dunia menjadi bentuk konkret syahadah di level global (Listianigrum, 2.
Kehadiran lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di kawasan konflik menunjukkan bahwa misi kemanusiaan Islam tidak dibatasi oleh batas geografis atau politik.
Lebih jauh, moderasi kebangsaan yang diusung Muhammadiyah juga berfungsi sebagai penyeimbang di tengah meningkatnya arus ekstremisme digital dan polarisasi Dengan pendekatan dakwah yang rasional, dialogis, dan berbasis literasi.
Muhammadiyah mendorong masyarakat untuk memahami agama secara komprehensif dan tidak terjebak pada narasi provokatif (Mus & Asraf, 2.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan komunitas lintas agama.
Muhammadiyah berupaya membangun ruang publik yang sehat, di mana perbedaan pandangan justru menjadi kekuatan untuk memperkuat integrasi nasional (Fachruddin, 2.
Pendekatan ini menjadikan Darul Ahdi wa Syahadah bukan sekadar konsep teoretis, tetapi gerakan sosial yang mampu menjawab tantangan kebangsaan secara berkelanjutan.
Jurnal El-TaAodib Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu Volume.
05 Nomor.
02 Desember 2025
E-ISSN: 2775-5533
Terakreditasi SINTA 5 i.
PENUTUP
Konsep Darul Ahdi wa Syahadah merupakan kontribusi penting Muhammadiyah dalam merumuskan hubungan ideal antara Islam dan negara bangsa.
Melalui fondasi teologis yang bersumber dari maqAid al-syarAoah, prinsip keadilan, amanah, serta kesaksian peradaban.
Muhammadiyah menegaskan bahwa Indonesia adalah darul ahdi, negara perjanjian luhur yang harus dijaga keberlangsungan dan integritasnya oleh seluruh warga Pada saat yang sama, umat Islam dipanggil untuk menjadi pelaku syahadah, yakni menghadirkan nilai-nilai Islam dalam bentuk karya nyata, bukan sekadar simbol atau retorika keagaman.
Implementasi konsep ini tampak jelas dalam gerakan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan advokasi sosial yang dijalankan Muhammadiyah.
Berbagai amal usaha dan praksis kebangsaan menunjukkan bahwa menjaga negara adalah bagian dari ibadah sosial (AoibAdah ijtimAAoiyya.
yang memiliki dimensi moral dan historis.
Namun tantangan kontemporer seperti polarisasi politik, penetrasi ideologi transnasional, komersialisasi agama, dan degradasi etika publik menuntut konsolidasi kembali kesadaran kebangsaan agar semangat Darul Ahdi wa Syahadah tetap relevan.
Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa Darul Ahdi wa Syahadah tidak hanya penting sebagai diskursus keislaman, tetapi juga sebagai paradigma kebangsaan yang mampu memperkuat persatuan, meneguhkan moderasi, dan memajukan peradaban Indonesia.
Melalui komitmen etik, kecerdasan sosial, dan semangat berkemajuan.
Muhammadiyah dapat terus menjadi kekuatan moral yang menjaga perjanjian kebangsaan serta menghadirkan syahadah melalui berbagai amal yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan dunia.
DAFTAR PUSTAKA