ANALISIS PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
PADA KASUS KEKERASAN DENGAN KORBAN BERUSIA DI BAWAH 18
TAHUN DAN PERNAH TERIKAT PERKAWINAN

Novanca Bonita Pattiwael dan Feronica
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930
Corresponding Author: feronica@atmajaya.ac.id

ABSTRAK
Dalam jurnal ini peneliti membahas apakah Undang-Undang Perlindungan Anak dapat
digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak korban yang pernah terikat
perkawinan. Dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR jaksa menggunakan UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga sebagai dakwaan. Namun, hakim menyatakan bahwa Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang digunakan karena korban pernah
terikat perkawinan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data
diperoleh melalui kajian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia dan pakar HAM, peneliti, dan akademisi hukum. Dari
pembahasan, Peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat
digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban yang pernah
terikat perkawinan.
Kata kunci: Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kekerasan dalam Rumah
Tangga

147

ABSTRACT
In this journal, researchers discuss whether the Child Protection Act can be used to
prosecute perpetrators of violence against child victims who have been married. In
Decision Number 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR the prosecutor used the Child Protection Act
and the Law on the Elimination of Domestic Violence as charges. However, the judge
stated that the Law on the Elimination of Domestic Violence was used because the victim
had been bound by marriage. Researchers used juridical-empirical research methods.
The data was obtained through a study of legislation and interviews with the Indonesian
Child Protection Commission and human rights experts, researchers, and legal
academics. From the discussion, the researcher concludes that the Child Protection Act
can be used to prosecute perpetrators of sexual violence against child victims who have
been married.
Key Words: Children Protection Act, Married, Domestic Violence

148

A. Pendahuluan
Hukum merupakan suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk
mengatur masyarakat dan untuk mencapai sebuah tujuan serta untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat.1 Namun, kebutuhan tersebut terkadang
belum difasilitasi seutuhnya oleh peraturan yang ada. Satu contohnya ialah terkait kasus
yang melibatkan korban yang belum berusia 18 tahun, sudah pernah menikah dan
bercerai, lalu mengalami kekerasan oleh orang tuanya ataupun orang lain. Apakah korban
tersebut masih dapat disebut anak sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku
terhadapnya?
Contoh kasus yang diteliti berasal dari korban yang berusia 17 (tujuh belas) tahun
berinisial IM. Ia mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya Edi Ceker beberapa kali.
Kejadian pertama pada 26 Februari 2014 di Kebun Sawit PT PN VI Solok Selatan Nagari
Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan. Pelaku mengikat korban ke pohon sawit
menggunakan tambang dan mengancam akan membunuh korban menggunakan pisau.
Kejadian kedua dialami korban pada 25 Maret 2014 pukul 19:30 WIB di kamar korban.
Kejadian bermula saat korban hendak tidur tapi pelaku memaksa masuk ke kamar korban
dan meminta korban melakukan hubungan suami istri. Korban menolak, tapi terdakwa
mengancam akan memanggil orang banyak untuk memukuli korban bila menolak,
akhirnya korban disetubuhi. Kejadian ketiga pelaku meminta korban melakukan
hubungan suami istri dan berjanji hal itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Korban
menolak dan berteriak memanggil kakak korban. Oleh karena teriakan tersebut, pelaku
tidak jadi menyetubuhi korban dan sempat berpapasan dengan kakak korban yang segera
datang ke kamar korban setelah mendengar korban berteriak.
Atas perbuatan terdakwa, korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak
Polsek Sangir Jujuan dan dilakukan Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa terdapat
luka robekan pada selaput dara serta adanya detak jantung janin dari persetubuhan yang
diduga terjadi ± 22 sampai 24 minggu yang lalu. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut
Umum mengajukan tuntutan pada terdakwa menggunakan Dakwaan Alternatif-Subsidair
berikut:
1. dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.
1

Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 6.

149

2. dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
3. dakwaan kedua menggunakan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. dakwaan ketiga yaitu Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa korban sudah pernah menikah
dan

bercerai

sebelumnya.

Oleh

karena

itu

hakim

melalui

Putusan

No.

67/Pid.Sus/2014/PN.KBR menghukum pelaku dengan menggunakan Pasal 64 UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan kondisi muncul masalah penelitian apakah Undang-Undang
Perlindungan Anak dapat digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap anak
korban yang sudah pernah menikah. Untuk memperoleh jawaban digunakan metode
penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan,
buku, artikel dari jurnal, serta data empiris berupa hasil wawancara dengan beberapa
pihak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan ahli hukum pidana.

B. Pembahasan
1. Pengertian Anak dan Hak-Haknya
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.2
Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan bangsa. Anak
merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga karena di
dalam dirinya melekat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi.3
Terdapat beberapa pengertian anak dilihat dari segi sosiologis, psikologis dan
yuridis yang akan dijabarkan sebagai berikut:
1) Pengertian Anak Secara Sosiologis
Dari aspek sosiologis kriteria seseorang dikategorikan sebagai seorang anak
bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang,

2

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3
Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress
Digital, 2014, hlm. 5.

150

melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup
mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan di mana ia berada4
2) Pengertian Anak Secara Psikologis
Pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang
masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Fase-fase perkembangan
seorang anak menurut Zakiah Darajat dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
Pada masa ini seorang anak masih sangat lemah dan belum mampu menolong
dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu
pengganti. Dalam tahap ini terjadi beberapa peristiwa penting seperti pengaruh
kejiwaan, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan mulai berbicara.
b. Masa kanak-kanak pertama (usia 2-5 tahun).
Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai
berhubungan dengan orang-orang di lingkungannya serta mulai terbentuknya
pemikiran tentang dirinya. Anak sangat suka meniru dan emosinya sangat
tajam. Karena itu, diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya
dengan kasih sayang serta stabil.
c. Masa kanak-kanak terakhir (usia 5-12 tahun)
Anak dalam fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap
memantapkan. Terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih
suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga disebut dengan
gang age. Tahap ini juga disebut masa anak sekolah dasar atau periode
intelektual.
d. Masa remaja awal (13-20 tahun) dan masa remaja akhir (17-21 tahun)
Masa remaja merupakan masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala
bidang baik secara fisik, kecerdasan, maupun sikap sosial. Masa ini juga
disebut sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang
anak, dalam masa tersebut merupakan masa goncangan karena banyak
perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering menyebabkan
timbulnya sikap serta tindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal.5
4

Liza Agnesta Krista, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan
Hukum, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 8.
5
Ibid, hlm. 9.

151

Soesilowaindradini membagi masa remaja ke dalam masa remaja awal dan akhir,
di mana masa remaja awal antara usia 13-20 sementara masa remaja akhir antara usia 1721 tahun yang mana sudah menunjukkan kestabilan yang bertambah.6 Adanya fase-fase
perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan gambaran
bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan kriteria baik yang
didasarkan dari segi usia maupun perkembangan pertumbuhan jiwa.
Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak terdapat ketentuan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:
1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan. (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal
6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1).
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2).
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya. (Pasal 9 ayat 1).
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan
luar biasa, sedangkan anak memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat 2).
6

Ibid, hlm. 10

152

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nila-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal
10).
10.Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
11.Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12).
12.Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun
yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari
perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran,
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; serta erlakuan salah
lainnya (Pasal 13).
13.Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14
Ayat (1).
14.Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam
kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan
sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15).
15.Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat 1).
16.Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat
2).
Anak korban kekerasan berhak mendapat perlindungan khusus yang wajib
diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.7 Perlindungan Khusus bagi Anak
yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya;
7

Pasal 59 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak

153

b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan
dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.8
Penentuan status korban masih sebagai anak atau sudah dewasa menjadi hal yang
sangat penting dikarenakan adanya pemenuhan hak yang wajib diberikan oleh negara dan
sangat dibutuhkan oleh korban.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.9 Tujuan perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan
hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan
8
9

Pasal 64 UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

154

dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.10
2. Pengertian Perkawinan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.11 Perkawinan merupakan peristiwa
terpenting dalam kehidupan. Dengan perkawinan, seseorang akan memperoleh
keseimbangan hidup secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Idealnya, batasan
usia seseorang untuk menikah pada perempuan yaitu antara usia 21-25 tahun sementara
untuk laki-laki antara usia 25-28 tahun karena pada usia inilah organ reproduksi
perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan
keturunan karena secara fisik pun dirinya sudah dinyatakan matang. Sementara untuk
laki-laki dalam usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat sehingga
mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional,
ekonomi, dan sosial.12
Batasan usia seseorang dinyatakan sah untuk melangsungkan pernikahan dimuat
dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau
sebelum mencapai usia tersebut harus mendapat izin orang tua. Kemudian dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terdapat dispensasi usia seseorang sah melakukan
pernikahan yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua baik dari
pihak pria dan pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan
sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Pada praktiknya di Indonesia masih banyak orang tua yang melanggar ketentuan
Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan menikahkan anaknya di bawah usia
19 (sembilan belas) tahun tanpa kesepakatan kedua belah calon mempelai maupun
pengajuan dispensasi kepada Pengadilan. Adanya dispensasi usia seseorang sah

10

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Bandung: Citra Aditya Bakti,1998, hlm. 156.
11
Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
12
Bella Setya Haswati, Skripsi: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada Remaja
Putri di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Madiun: STIKES Bhakti Husada, 2019, hlm.1.

155

melakukan pernikahan dianggap sebagai pemicu maraknya dilakukan pernikahan anak di
bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur sendiri dibagi menjadi dua, pertama
pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa dan pernikahan anak di bawah
umur dengan anak sebayanya. Menikahkan anak di bawah umur dengan orang dewasa
dapat mengakibatkan rusaknya cara berpikir anak sehingga merusak masa depannya pula,
sementara menikahkan anak di bawah umur dengan anak sebayanya cenderung
merupakan akibat dari opini yang berkembang di masyarakat, hal ini dapat merusak masa
depan anak lebih parah lagi.
Namun demikian, beberapa masyarakat di Indonesia pun masih melaksanakan
pernikahan terhadap anak di bawah umur. Hal ini disebabkan beragam faktor baik adat
istiadat, kepercayaan, maupun karena kurangnya ilmu pengetahuan. Beberapa ketentuan
Undang-Undang di Indonesia juga menyebutkan bahwa setelah adanya perkawinan yang
dilakukan anak, maka dirinya tidak dapat lagi digolongkan sebagai seorang anak,
contohnya:
1. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Batas usia anak yang mampu berdiri
sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
belum pernah kawin
3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut
adalah demi kepentingannya.
Pada beberapa kasus terkait Perlindungan Anak, korban yang umurnya masih di
bawah 18 tahun terkadang didapati sudah pernah menikah, lantas dapatkah UndangUndang Perlindungan Anak digunakan untuk mengadili pelaku kekerasan terhadap
korban yang pernah terikat perkawinan? Maka dari itu, peneliti melakukan analisis
terhadap peraturan terkait serta wawancara dengan beberapa sumber di bidangnya.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak
merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak

156

yang masih di dalam kandungan. Dari pasal tersebut tidak dicantumkan adanya
pengecualian status anak apakah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut anak
sudah pernah menikah atau tidak. Oleh karenanya dapat diinterpretasikan bahwa anak
yang sudah pernah menikah asal ia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun berhak untuk
dilindungi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kembali ke kasus yaitu korban yang diketahui sudah pernah menikah dan bercerai
lalu kembali kepada orang tuanya berarti anak tersebut kembali menjadi tanggung jawab
kedua orang tuanya dan selama dalam pengasuhan orang tuanya anak korban justru
mendapat kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf d
UU No. 35/2014 terhadap Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
yang mengatakan bahwa anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak
mendapat perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Dalam ayat (2)
dikatakan apabila orang tua atau wali melanggar hal tersebut maka akan dikenakan
pemberatan hukuman.
Adapun peraturan-peraturan yang tidak mengecualikan status perkawinan anak,
antara lain:
1. Pasal 1 Angka 5 UU No. 21/2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang:
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan”
2. Pasal 1 Angka 4 UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana: “Anak
yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh
tindak pidana”
3. Pasal 1 Angka 5 UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana: “Anak
yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri”.
4. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: “Diversi

157

diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun
meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang
diduga melakukan tindak pidana”.
Berdasarkan beberapa aturan di atas, Mahkamah Agung-lah yang secara tegas
menyebutkan bahwa anak yang pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun tetap dapat
disebut anak dan terhadapnya dapat diupayakan diversi. Namun peraturan ini hanya
muncul terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Persamaan dari undang-undang tersebut yaitu memberikan definisi tentang anak
dan memberikan pernyataan batas usia seorang anak yaitu di bawah 18 (delapan belas)
tahun tanpa adanya pengecualian status pernikahan anak tersebut apakah sudah pernah
menikah atau belum. Namun, ada undang-undang yang secara jelas mencantumkan
pengertian tentang anak masih dibatasi status anak tersebut apakah dia sudah pernah
menikah atau belum. Pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Kemungkinan karena pengaruh ketentuan di
dalam Undang-Undang HAM dan pengaruh dari Undang-Undang Perkawinan muncul
pemikiran anak yang sudah menikah tidak lagi disebut anak. Belum adanya kesamaan
definisi mengenai anak membuka ruang untuk dilakukan interpretasi dan menurut peneliti
yang terbaik ialah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tanpa
memperhitungkan korban sudah terikat perkawinan atau belum, asalkan ia berumur di
bawah 18 tahun terhadapnya tetap berstatus sebagai anak. Hal ini berbeda dengan hak
dan kewajiban keperdataan.
Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan makna perlindungan hukum
yang berbeda. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak diatur secara khusus
perlindungan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Perlindungan
Anak juga memberikan pemberatan pemidanaan terhadap pelaku yang, merupakan orang
tua dari anak korban. Pengakuan terhadap perlindungan ini yang tidak muncul dari
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini
menyamakan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapa pun terhadap orang

158

yang tinggal menetap di rumah tersebut. Pasal 46 UU KDRT juga merupakan delik aduan
berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang semuanya delik biasa/umum.
Penggunaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang
digunakan oleh hakim tidak menitikberatkan adanya tanggung jawab orang tua untuk
menjaga

anak.

Peneliti

juga

berpendapat

bahwa

dalam

Putusan

No.

67/Pid.Sus/2014/PN.KBR, hakim tidak memperhatikan hak-hak yang seharusnya
diperoleh anak saksi korban seperti pernikahan di bawah umur yang terjadi saat anak
saksi korban berusia 13 tahun. Dalam hal ini sudah dapat terlihat bahwa orang tua anak
saksi korban mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan juga
mengabaikan hak anak saksi korban untuk berkembang sesuai anak seusianya. Serta
dengan kembalinya anak saksi korban ke dalam keluarga orang tuanya setelah bercerai,
seharusnya kedua orang tuanya melindungi dan memberi arahan kepada anak saksi
korban tetapi apa yang terjadi adalah anak saksi korban mendapat kekerasan seksual yang
bahkan berasal dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab melindungi dirinya karena
anak sejatinya belum mampu melindungi dirinya sendiri maupun bertanggung jawab atas
dirinya sendiri.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Susanto selaku Ketua KPAI yang
menyampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengenal rentang usia
seseorang masih tergolong anak yaitu mulai dari 0 hingga di bawah 18 tahun dan tidak
mengenal rentang kondisi. Apabila kejadian kekerasan seksual tersebut menimpa anak
korban ketika ia masih berusia 17 tahun, korban berhak mendapat perlindungan
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak meskipun dirinya sudah pernah
menikah. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengecualikan
pernikahan menghapus statusnya sebagai seorang anak.13
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pakar HAM, peneliti dan
akademisi hukum yaitu Asmin Fransiska. Definisi anak seharusnya menggunakan
pengertian dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap anak

13

Berdasarkan hasil wawancara pada Selasa, 23 November 2021. Menurut Susanto, Indonesia telah
berhasil mencapai kemajuan regulasi terkait syarat usia minimal seseorang sah melaksanakan perkawinan
yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang diatur dalam Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
bila dibandingkan dengan Undang-Undang Negara Malaysia yang masih menetapkan usia 18 (delapan
belas) tahun sebagai syarat usia minimal seseorang sah melaksanakan perkawinan.

159

yang sudah pernah menikah, seharusnya mereka tetap dianggap sebagai anak sesuai yang
tertera dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang dimuat dalam Pasal 2
Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi; kepentingan yang terbaik
bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta penghargaan
terhadap hak anak. 14
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disertai wawancara pihak yang
bergerak di bidang Perlindungan Anak, maka peneliti berkesimpulan bahwa hakim dalam
memutus perkara korban yang berusia di bawah 18 tahun, sudah pernah menikah dan
bercerai, kembali ke orang tuanya dan mengalami kekerasan oleh orang tua, seharusnya
menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena:
1. Perbedaan definisi anak dalam beberapa ketentuan Undang-Undang terkait status
anak yang pernah menikah belum adanya kesamaan definisi anak yang
menyebabkan adanya ruang untuk dilakukan interpretasi. Menurut peneliti
penggunaan Undang-Undang yang tepat adalah UU Perlindungan Anak
dikarenakan kasus ini memuat hak dan kewajiban pidana dan bukan keperdataan
2. Penggunaan UU PKDRT membedakan makna korban yang tidak secara spesifik
digolongkan seperti dalam UU Perlindungan Anak yang dapat berakibat tidak
maksimalnya perlindungan terhadap anak dan tidak menggambarkan bahwa
seharusnya ada tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak
3. Dalam memutus perkara ini hakim juga tidak melihat adanya tanggung jawab
orang tua yang lalai dan terbengkalainya hak anak ketika mengetahui bahwa anak
korban sudah pernah dinikahkan sebelumya oleh kedua orang tuanya sehingga
sebenarnya hal tersebut patut menjadi pertimbangan tentang hak anak dan
kedudukan anak dalam keluarga tersebut.

C. Penutup
Sebagaimana hasil dari penelitian menggunakan peraturan serta wawancara, maka
peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dapat digunakan
untuk mengadili pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, termasuk dalam kasus
putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR. Peneliti berkesimpulan bahwa hakim dalam
memutus perkara korban yang berusia di bawah 18 tahun, sudah pernah menikah dan
14

Berdasarkan wawancara pada Selasa, 4 Januari 2022

160

bercerai, kembali ke orang tuanya dan mengalami kekerasan oleh orang tua, seharusnya
menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena:
1. Perbedaan definisi anak dalam beberapa ketentuan Undang-Undang terkait status
anak yang pernah menikah belum adanya kesamaan definisi anak yang
menyebabkan adanya ruang untuk dilakukan interpretasi. Menurut peneliti
penggunaan Undang-Undang yang tepat adalah UU Perlindungan Anak
dikarenakan kasus ini memuat hak dan kewajiban pidana dan bukan keperdataan
2. Penggunaan UU PKDRT membedakan makna korban yang tidak secara spesifik
digolongkan seperti dalam UU Perlindungan Anak yang dapat berakibat tidak
maksimalnya perlindungan terhadap anak dan tidak menggambarkan bahwa
seharusnya ada tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak
3. Dalam memutus perkara ini hakim juga tidak melihat adanya tanggung jawab
orang tua yang lalai dan terbengkalainya hak anak ketika mengetahui bahwa anak
korban sudah pernah dinikahkan sebelumnya oleh kedua orang tuanya sehingga
sebenarnya hal tersebut patut menjadi pertimbangan tentang hak anak dan
kedudukan anak dalam keluarga tersebut.

161

DAFTAR PUSTAKA
1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

2.

Putusan Pengadilan

Putusan No. 67/Pid.Sus/2014/PN.KBR

3.

Buku

Agnesta, Krisna Liza Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang
Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta: Deepublish, 2018
Angger, Sigit Pramukti dan Primaharsya, Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
Arief, Barda Nawawi Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,1998
Soerjono, Soekanto dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

4.

Skripsi

Setya, Haswati Bella, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada
Remaja Putri di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Madiun”, Skripsi,
STIKES Bhakti Husada, 2019.

162