Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937
EVALUASI KEBIJAKAN DILIHAT DARI ASPEK DAMPAK PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HAYAPING KECAMATAN
AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR
(Studi Kasus Pada Komponen Pendidika.
Muhammad Zakirin.
Jauhar Arifin zakirin999@gmail.
com, jauhar58@yahoo.
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Kampus: Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung Ae Tabalong Telp.
/Fax.
0826-2022484 Kode Pos 71571 info@stiatabalong.
ABSTRAK
Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, ataukah sebaliknya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan program keluarga harapan dan mengetahui dampak yang diberikan di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : .
Efektivitas.
Efisiensi.
Kecukupan.
Pemerataan.
Responsivitas.
Ketepatan.
Adapun Teknik Analisis Data memakai komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber : Miles and Huberman.
Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap : .
Wawancara.
Observasi.
Dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan berdasarkan teori William Dunn tentang Indikator Evaluasi Kebijakan dapat dikategorikan sangat berdampak.
Kata Kunci : Evaluasi.
Kebijakan.
PKH.
Pendidikan.
Dampak.
POLICY EVALUATION VIEW FROM THE ASPECT OF THE IMPACT OF THE
HOUSEHOLD PROGRAM (PKH) IN HAYAPING VILLAGE.
AWANG
SUBDISTRICT.
BARITO TIMUR REGENCY (CASE STUDY ON EDUCATION
COMPONENT)
ABSTRACT
Policy evaluation is an assessment given to a policy, whether the policy can have a positive impact or a change for the better than before the policy was implemented, or vice versa.
The purpose of this study was to analyze the policy evaluation of the family of hope program and find out the impact it had in Hayaping Village.
Awang District.
East Barito Regency.
The research method used is a qualitative method.
The theory used in this research is William Dunn's theory of policy evaluation indicators, namely: .
Effectiveness.
Efficiency.
Adequacy.
Equity.
Responsiveness.
Accuracy.
The Data Analysis Technique uses the components of the Interactive Model Data Analysis Source: Miles and Huberman.
As for the data collection techniques used in this study, there are three stages:
Interview.
Observation.
Documentation.
The results of this study indicate that the Family Hope Program in the education component based on William Dunn's theory of Policy Evaluation Indicators can be categorized as having a very impactful impact.
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Keywords: Evaluation.
Policy.
PKH.
Education.
Impact.
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan menopang kesejahteraan penduduknya.
Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara.
Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar .
linea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus kemiskinan, dimana hampir disetiap daerah angka kemiskinan meningkat dikarenakan faktor ekonomi.
Pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Dalam tiap tahunnya dilihat berdasarkan JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 tabel kemiskinan Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, telah mengalami penurunan yang meskipun belum terlalu signifikan tetapi telah menunjukkan bahwa peran khususnya Pemerintah kemiskinan tidak hanya sekedar wacana Program Keluarga Harapan membantu Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan rakyat Indonesia.
Tujuan utama PKH adalah untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga PKH mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka Sebab peningkatan kualitas kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.
Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria yang terdiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat.
Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa-desa.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Barito Timur berupaya menerapkan Program Keluarga Harapan dengan harapan agar hasil yang didapat sama dengan kabupaten atau kota lainnya di Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Indonesia.
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barito Timur sudah dilaksanakan sejak dari Tahun 2014.
menyatakan bahwa tentang indikator Efektifitas.
Efisiensi.
Kecukupan.
Perataan.
Responsivitas.
Ketepatan.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Barito Timur, pada Tahun 2014 yang melaksanakan Program Keluarga Harapan masih 4 (Empa.
Kecamatan saja dari 10 (Sepulu.
Kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Timur.
Kecamatan Dusun Tengah.
Kecamatan Raren Batuah.
Kecamatan Pematang Karau.
Kemudian di Tahun 2016 bertambah menjadi 6 Kecamatan, dan di Tahun 2018 seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan Program Keluarga Harapan.
Kecamatan Awang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Timur yang melaksanakan Program Keluarga Harapan di tahun Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimanakah evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat melalui aspek dampak di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur ? Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul AuEvaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito TimurAy .
TINJAUAN PUSTAKA
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis evaluasi kebijakan program keluarga harapan dan mengetahui dampak yang diberikan di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.
Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini yaitu (Dunn.
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Evaluasi (Suharso, 2.
menyatakan bahwa Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai.
Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah AupenilaianAy (Tim Balai Pustaka, 1989:.
Istilah Evaluasi Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedu.
diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat .
, pemberian angka .
dan penilaian .
Suatu karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas Fokus Nilai.
Evaluasi pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan.
Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal.
Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab.
Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
Interdepedensi Fakta Ae Nilai.
Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada AufaktaAy semata namun juga terhadap AunilaiAy.
Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau haruslah didukung dengan bukti-bukti .
kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.
Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.
Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu.
Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.
Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakantindakan yang telah dilakukan .
x-pos.
Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan .
Dualitas Nilai.
Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara.
Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada .
isalnya kesehata.
dapat dianggap sebagai intrinsik .
iperlukan bagi diriny.
ataupun ektrinsik .
iperlukan pencapaian tujuan-tujuan yang lai.
menurut (LANRI, 2.
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Menurut (Arikunto, 2.
dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan sebagai Ausuatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat programAy selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan.
Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang .
, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya.
Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya.
Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti :
ulangan harian (Arikunto.
Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi, 2.
Sedang tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (Arikunto.
Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi, 2.
Scriven lihat .
l, 1.
evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa Melalui evaluasi formatif ini dapat sehingga segera dilakukan revisi.
Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 cepat .
hot term dat.
Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif.
Evaluasi sumatif keseluruhan program.
Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan.
Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian.
AuProses pembandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapaiAy.
Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:
Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan.
Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan.
Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? AuKorektifitasAy yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase Artinya, melalui penilaian kelemahankelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu.
Juga harus dikemukakan penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahankesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat AuperformanceAy yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin Penilaian bersifat AuprescriptiveAy.
Sesuatu yang bersifat AuprescriptiveAy adalah yang bersifat AumengobatiAy.
Setelah melalui diketemukan kelemahankelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkinnya penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan AuresepAy untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya AupenyakitAy yang Penilaian ditujukan kepada fungsifungsi organik lainnya.
Fungsifungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang Auberdiri sendiriAy dalam arti lepas dari fungsifungsi lainnya.
Malahan sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain (Siagian, 1.
Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan.
Artinya evaluator tidak mungkin melakukan mengetahui tentang rencana kegiatan dari Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai Kebijakan Publik Kebijakan publik menurut (Dye, 1.
dalam Understanding Public Policy adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( public policy is whatever governments choose to do or not to do ).
Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah Pakar lain Nakamura dan Smallwood lihat (Ekowati, 2.
mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
Namun dalam konteks kebijakan publik ini, (Sunggono, 1.
menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu : .
perumusan kebijakan, .
pelaksanaan kebijakan, .
penilaian kebijakan atau evaluasi.
Evaluasi Kebijakan Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian dari suatu masalah, lebih lanjut (Dye.
Understanding Public Policy.
Prentice Ae Hall.
Inc.
Englewood Cliffs.
New Jersey.
, 1.
menyatakan bahwa Au Public policy is whatever governments choose to do or not to doAy.
Menurut (Mustopapadijaja, merumuskan lebih operasional lagi, yaitu : kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam pemerintah.
Negara dan pembangunan.
Tidak semua kebijakan publik setelah diimplementasikan akan berhasil dan begitu juga sebaliknya tidak semua implementasinya, kegagalan tersebut menurut (Gunn, 1.
seperti dikutip oleh (Wahab, 1.
disebabkan oleh, .
karena non implementation .
idak diimplementasika.
karena unsuccessfull ( implementasi yang tidak Lebih lanjut menurut (Dunn W.
dalam menetukan kriteria evaluasi terdapat 6 .
indikator yang penting untuk diketahui, yakni antara lain :
Efektivitas.
Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Efisiensi.
Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang Kecukupan.
Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan Perataan.
Apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kelompok-kelompok Resposivitas.
Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preverensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan.
Apakah hasil .
yang diinginkan benar-benar berguna atau Dampak Kebijakan Menurut (Dye T.
, 2.
seperti dikutip dalam (Winamo, 2.
Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 menyatakan bahwa dampak kebijakan .
olicy impact atau sering juga disebut keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan/program dalam kondisi kehidupan nyata.
(Jones, 2.
seperti (Islamy, mengartikan dampak kebijakan adalah akibat-akibat konsekuensikonsekuensi yang ditimbulkan dengan misalnya apakah dengan dibangunnya banyak sekolah dasar telah memberikan akibat semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar.
Pengertian dampak kebijakan/program ini berbeda dengan pengertian hasil kebijakan/program .
olicy output.
yang mengandung pengertian sebagai apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya msalnya kebijakan tentang berdirinya bangunan-bangunan rumah.
Dampak kebijakan/program publik mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam mengevaluasi atau menilai dampak kebijakan/program.
Dimensi-dimensi dampak kebijakan publik menurut (Anderson, 2.
seperti dikutip dalam (Islamy.
Dampak Kebijakan Publik, 2.
dan (Dye T.
dalam (Winamo B.
, 2.
diuraikan/dijelaskan sebagai berikut :
Dampak kebijakan yang diharapkan .
ntended consecuence.
atau yang tidak diharapkan .
nintended consecuence.
, baik pada problemnya maupun pada Dengan demikian harus ditentukan lebih dahulu sasaran atau kebijakan/program ditujukan untuk siapa, misalnya apakah pada masyarakat miskin, pengusaha JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 ekonomi lemah, petani, guru dan Bila kebijakannya atau kemiskinan, maka sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan mereka.
Tetapi pula mungkin timbul dampaknya yang tidak diharapkan, yaitu sebagian anggota masyarakat enggan berusaha keras memperoleh lapangan pekerjaan karena lebih senang menunggu subsidi dari pemerintah dengan adanya kebijakan program anti kemiskinan tersebut.
Dampak kebijakan pada keadaankeadaan atau kelompok-kelompok di luar atau yang bukan sasaran atau tujuan utama dari kebijakan tersebut.
Dampak melimpah atau limbah kebijakan .
xternalities or spillover effect.
Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok di luar sasaran/tujuan kebijakan .
dapat yang positif atau juga yang negatif.
Contoh, percobaan-percobaan senjata nuklir pengembangan persenjataan, tetapi sekaligus juga akan menimbulkan bahaya pada penduduk dunia pada waktu sekarang dan masa yang akan datang.
Contoh dampak positifnya misalnya tentang kebijakan penurunan tarif ekspor untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, maka dampak positifnya adalah para konsumen akan memperoleh keuntungan dengan adanya harga-harga yang murah sebagai akibat bertambahnya import barang-barang tersebut.
Dampak kebijakan pada keadaankeadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang.
Pertanyaan yang diajukan misalnya : apakah suatu Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 kebijakan/program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang.
Misalnya, dengan BBM, dimaksudkan hanya untuk mengatasi pembangunan infrastruktur, ataukah untuk mempengaruhi atau mengubah pola-pola ekonomis masyarakat di masamasa yang akan datang.
Juga kebijakan tentang lokalisasi pelacuran, apakah akan mempunyai dampak hilangnya pelacurpelacur gelap/liar ataukah pada jangka panjang suatu daerah akan bebas dari adanya kegiatan pelacuran.
Dampak kebijakan terhadap biaya langsung .
irect cost.
yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan/program Menghitung biaya untuk setiap kebijakan/program ekonomi pemerintah .
conomis cost.
relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biayabiaya lain yang bersifat kualitatif .
ocial Menghitung biaya pembangunan lokalisasi PSK jauh lebih mudah dampak-dampak sosial dari adanya lokalisasi tersebut.
Dampak kebijakan terhadap biaya .
ndirect sebagaimana dialami oleh anggotaanggota masyarakat.
Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai karena sulitnya diindentifikasi/diukur.
misalnya, begitu sulitnya mengukur ketidakenakan, keresahan sosial dan sebagainya sebagai akibat adanya kebijakan di bidang pembangunan kota.
Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut (Dunn W.
, 1.
mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut :
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil .
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efisiensi, menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingakt efektivitas tertentu.
Efisiensi biasanya ditentukan melaui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.
Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.
Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau masalah yang ada.
Pemerataan.
Bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil.
Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata Responsivitas, keberhasilan kebijakan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif beruapa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya Ketepatan, adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.
Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan.
Program Keluarga Harapan Pengertian Program Harapan (PKH) Keluarga Program Keluarga Harapan yang biasa disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang di tetapkan sebagai penerima manfaat PKH.
Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.
Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional ini dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) ini menanggulangi kemiskinan yang di hadapi negara negara lain nya di dunia bukan Cuma di Indonesia, terutama masalah kemiskinan kronis.
Manfaat PKH PKH membuka akes keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas layanan pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka.
Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Melalui PKH.
KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Program prioritas nasional ini oleh Bank dunia dinilai sebagai program JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 dengan biaya paling efkektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini.
Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk kesehatan dan pendidikan.
Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan dengan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program
Harus di pastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH
mendapat subsudi BPNT, jaminan sosial
KIS,
KKS,
Rutilahu,pemberdayaan melalui KUBE
termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih Tujuan PKH
Misi
PKH
menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.
220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.
atau penurunan jumlah penduduk miskin 58% (BPS,2.
Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 kesehatan dengan kriteria ibu hamil / menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.
Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD /MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 Sejak tahun 2016 terdapat komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan dimulai dari 60 .
nam pulu.
tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.
Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak Sedangkan kehadiaran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah.
KPM yang memiliki kesejahteraan sosial berkewajiaban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 .
ujuh pulu.
tahun, dan meminta tenaga kesehata yang ada untuk memeriksa makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.
informasi berupa undangan pertemuan, penerima manfaat langsung.
Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaa kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di PKH Sumber Dana PKH Sumber dana yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar.
APBN
adalah suatu daftar secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan Negara dan alokasi pengeluaran Negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
APBN bertujuan sebagi pedoman pengeluaran dan penerimaan Negara agar tejadi keseimbangan dinamsi, dalam rangka melaksanakan kegiatan- kegiatan kenegaraan demi peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup Pada akhirnya semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
KERANGKA KONSEPTUAL
Lembaga Pendukung PKH Dalam pelaksanaan PKH terdapat kelancaran program tingkat provinsi, dan PT.
Pos yang bertugas menyampaikan JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.
Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder.
Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari beberapa informan yaitu Kepala Desa/Aparat Desa .
Oran.
Pendamping PKH Kecamatan Awang .
Oran.
, dan Masyarakat Penerima manfaat PKH .
Oran.
Sedangkan data sekunder bersumber dari arsip, jurnal, media, buku-buku.
Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data :
Wawancara.
Observasi.
Dokumentasi.
Teknik Analisis Data Penelitian Teknik Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman model interaktif dijelaskan sebagai berikut :
Reduksi Data.
METODE PENELITIAN
Penyajian Data.
Pendekatan dan Jenis Penelitian Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian Kualitatif.
Metode Kualitatif menurut (Lexy, 2.
adalah AuPenelitian Kualitatif adalah penelitian yang Untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, maka peneliti membuat kriteria pengukuran sebagai berikut :
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 PKH dalam studi kasus komponen pendidikan sudah sesuai dengan alternatif pencapaian tujuan.
Didapatkan hasil dengan cara penarikan kesimpulan sesuai kriteria pengukuran sebagai berikut :
Tabel 2.
Hasil rekapitulasi wawancara
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Berdasarkan teori (Dunn W.
Indikator evaluasi kebijakan, 1.
tentang indikator evaluasi kebijakan, peneliti mendapatkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada 5 informan di Desa Hayaping sebagai EFEKTIVITAS Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil .
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Efektifitas Tabel 3.
Hasil rekapitulasi wawancara
Efisiensi
Indikator Hasil
KECUKUPAN
Kecukupan mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai.
Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah alternatifnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :
Tabel 4.
Hasil rekapitulasi wawancara Kecukupan EFISIENSI Efisiensi berkenaan dengan jumlah menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah PKH komponen pendidikan ini sudah dijalankan dengan baik dan tepat, maka didapat hasil sebagai berikut :
PEMERATAAN
Pemerataan berkenaan dengan sudah merata atau belumnya proses sebuah kebijakan berlangsung.
Maka pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah PKH komponen pendidikan prosesnya sudah merata dan didapati hasil sebagai berikut :
Tabel 5.
Hasil rekapitulasi wawancara JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Pemerataan RESPONSIVITAS setiap informan berkaitan dengan apakah sudah tepat alternatif ketepatan seleksi jumlah dan waktu yang ditentukan dan didapatkan hasil sebagai berikut:
Responsivitas berkenaan dengan keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan.
Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada setiap informan berkaitan dengan apakah kebijakan ini berdampak terhadap bapak/ibu penerima manfaat, maka didapat hasil sebagai berikut :
Tabel 6.
Hasil rekapitulasi wawancara Responsivitas Berdasarkan hasil analisis tiap aspek diatas, didapatkan hasil penelitian secara menyeluruh sebagai berikut :
Tabel 8.
Rekapitulasi Hasil Wawancara Dilihat Dari Aspek Dampak KETEPATAN Studi Kasus Komponen Ketepatan berkenaan dengan menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan sudah tepat sasaran, tepat prosesnya, tepat tujuannya.
Pertanyaan pokok yang peneliti tanyakan kepada JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022 Http://jurnal.
id/index.
php/JAPB ISSN : 2723-0937 Pendidikan PKH Ketepatan, indikator ini dinilai sangat berdampak karena pemberian bantuan tepat sasaran dan tepat waktu tidak ada korupsi waktu.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur .
tudi kasus Pendidika.
dikategorikan sangat berdampak.
PEMBAHASAN
(Dunn W.
Kriteria evaluasi kebijakan, 1.
kriteria evaluasi kebijakan terdapat enam indikator, yang dimana dibahas dan ditarik kesimpulan dalam hasil penelitian ini yaitu:
Efektifitas, indikator ini sangat berdampak terhadap KPM PKH Komponen Pendidikan karena sesuai dengan tujuan PKH.
Efisiensi, indikator ini sangat berdampak terhadap KPM PKH Desa Hayaping karena tidak ada pungli/tarikan dana liar.
Kecukupan, dinilai berdampak karena masih ada beebrapa KPM PKH yang merasa belum tercukupi.
Pemerataan, indikator ini sangat berdampak karena pelaksanaan PKH sudah secara merata.
Responsivitas, indikator ini dinilai sangat berdampak karena mendapat respon positif dan berpengaruh positif
KPM
PKH
Komponen Pendidikan Desa Hayaping.
JAPB : Volume 5 Nomor 1, 2022
DAFTAR PUSTAKA