Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume.
Nomor.
4 Tahun 2024 e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 123-131 DOI: https://doi.
org/10.
59581/deposisi.
Available Online at: https://ifrelresearch.
org/index.
php/Deposisi-widyakarya Pancasila sebagai Pilar dalam Sistem Hukum Anti Terorisme di Indonesia Ahmad Muhammad Mustain Nasoha1*.
Ashfiya Nur Atqiya2.
Nancy Adhelia Frizzy3.
Wahyu Nur Hidayah4.
Anisa Nur Khoirina5 Program Doktor Ilmu Hukum.
Universitas Sebelas Maret (UNS).
Indonesia Pancasarjana Universitas Sebelas Maret.
Indonesia Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
Indonesia n@gmail.
com 1*, ashfiy.
anura@gmail.
com 2, nancyadelia6@gmail.
com 3, nrhwahyu@gmail.
com 4, nananisa2806@gmail.
Alamat: Kentingan Jl.
Ir.
Sutami No.
Jebres.
Kec.
Jebres.
Kota Surakarta.
Jawa Tengah Korespondensi penulis: am.
n@gmail.
Abstract: Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays an important role in the legal system, including in the context of anti-terrorism law.
This study aims to explore how the principles of Pancasila function as pillars in the formation and implementation of anti-terrorism law in Indonesia.
The research method used is a qualitative approach with a literature review as the main method, which includes analysis of academic literature, legal documents, and interviews with legal experts.
The results of the study indicate that the principles of Pancasila Belief in One Almighty God.
Just and Civilized Humanity.
Unity of Indonesia.
Democracy Guided by the Wisdom of Deliberation and Representation, and Social Justice for All Indonesian People provide a moral and ideological framework underlying the creation and implementation of anti-terrorism law in Indonesia.
Pancasila ensures that counter-terrorism efforts remain in accordance with the values of humanity, social justice, and national unity.
However, challenges such as potential human rights violations and abuse of authority need to be addressed to ensure that anti-terrorism law remains in line with the principles of Pancasila.
This study recommends strengthening the enforcement of human rights, inclusiveness in policy making, and periodic evaluation and revision of anti-terrorism policies to improve their effectiveness and conformity to the country's core values.
Keyword: Pancasila.
Law.
Terorism.
Defending the Country Abstrak: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks hukum anti terorisme.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai pilar dalam pembentukan dan penerapan hukum anti terorisme di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka sebagai metode utama, yang meliputi analisis literatur akademik, dokumen hukum dan wawancara dengan ahli hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan kerangka moral dan ideologis yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan hukum anti terorisme di Indonesia.
Pancasila memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan persatuan bangsa.
Namun, tantangan seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hukum anti terorisme tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hak asasi manusia, inklusivitas dalam pembuatan kebijakan, serta evaluasi dan revisi berkala terhadap kebijakan anti terorisme untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara.
Kata kunci: Pancasila.
Hukum.
Terorisme.
Bela Negara Received: Oktober 16, 2024.
Revised: Oktober 30, 2024.
Accepted: November 16, 2024.
Online available:
November 18, 2024
PANCASILA SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM HUKUM ANTI TERORISME DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila sangat penting tidak hanya sebagai ideologi dan filosofi dasar negara, tetapi juga sebagai landasan sistem hukum , termasuk dalam pencegahan terorisme.
Prinsip-prinsipnya memberikan landasan nilai dan standar penting untuk mengembangkan kebijakan dan menerapkan hukum anti-terorisme, memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.
Studi ini mengkaji peran Pancasila dalam undang-undang anti-terorisme Indonesia.
Fokus utama penelitian ini adalah untuk menentukan hambatan dan peluang dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang dan praktik anti-terorisme.
Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan hak asasi manusia, sangat penting untuk memahami bagaimana ideologi negara berinteraksi dengan kebijakan anti-terorisme Memahami bagaimana prinsip dasar negara dapat mempengaruhi dan membentuk kebijakan dan undang-undang anti-terorisme adalah alasan ilmiah untuk mengkaji topik ini.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Pancasila dalam undang-undang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik.
Supriyanto menekankan bahwa penelitian tentang penerapan Pancasila dalam undang-undang memiliki nilai teoritis dan Mulyadi dan Hidayah juga menekankan bahwa penerapan Pancasila dapat melindungi hak asasi manusia dan memperkuat kebijakan anti-terorisme.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem hukum antiterorisme Indonesia dan untuk memberikan saran untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum yang ada.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka sebagai metode utama.
Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam mengenai penerapan Pancasila dalam sistem hukum anti terorisme dan bagaimana nilai-nilai dasar negara ini diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum.
Kajian pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terbaru.
Sumber Data Sumber data utama untuk penelitian ini meliputi: Literatur Akademik: Buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai Pancasila, hukum konstitusi, dan anti terorisme.
Referensi ini DEPOSISI - VOLUME 2.
NO.
DESEMBER 2024
e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 123-131 akan memberikan landasan teori dan analisis mendalam mengenai hubungan antara Pancasila dan sistem hukum anti terorisme di Indonesia.
Dokumen Hukum: Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan hukum anti terorisme di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan dokumen-dokumen kebijakan Pendapat Ahli: Wawancara dengan pakar hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai penerapan Pancasila dalam hukum anti terorisme.
Pendapat ahli akan digunakan untuk mendapatkan perspektif praktis dan teoritis mengenai topik ini.
Teknik Pengumpulan Data Kajian Pustaka Mengumpulkan dan menganalisis buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terbaru yang relevan dengan topik penelitian.
Kajian pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi teori, konsep, dan informasi terkini mengenai penerapan Pancasila dalam hukum anti terorisme.
Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan ahli hukum, akademisi, dan praktisi Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman langsung mengenai penerapan Pancasila dalam kebijakan anti terorisme.
Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk menggali informasi terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan.
Analisis Dokumen: Menganalisis dokumendokumen hukum dan kebijakan yang terkait dengan hukum anti terorisme.
Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam dokumendokumen tersebut dan mengevaluasi efektivitas serta kesesuaiannya.
Teknik Analisis Data Analisis Temati Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari kajian pustaka dan wawancara.
Analisis tematik akan membantu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diintegrasikan dalam hukum anti terorisme dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
Analisis Konten: Menganalisis konten dokumen hukum dan kebijakan untuk menilai penerapan prinsip-prinsip Pancasila.
Analisis konten akan mencakup penilaian terhadap aspek-aspek spesifik dari dokumen-dokumen hukum yang menunjukkan hubungan dengan nilai-nilai Pancasila.
Triangulasi Data: Menggunakan triangulasi untuk memverifikasi temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data, termasuk kajian pustaka, wawancara, dan analisis dokumen.
Triangulasi akan memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.
ALIANSI Ae VOLUME.
NOMOR.
6 TAHUN 2024
PANCASILA SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM HUKUM ANTI TERORISME DI INDONESIA
Kesimpulan Dan Rekomendasi Berdasarkan analisis data, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana Pancasila berfungsi sebagai pilar dalam sistem hukum anti terorisme di Indonesia.
Peneliti juga akan menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan dan praktik hukum anti terorisme.
Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai integrasi Pancasila dalam sistem hukum anti terorisme, serta kontribusi Pancasila terhadap pembangunan sistem hukum yang adil dan efektif di Indonesia.
PEMBAHASAN
Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Pancasila diterapkan dalam sistem hukum anti-terorisme di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan tersebut.
Penelitian ini mengeksplorasi penerapan masing-masing sila Pancasila dalam kebijakan dan praktik hukum anti-terorisme dengan tujuan untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak hanya efektif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.
Penerapan Sila Pancasila dalam Hukum Anti-Terorisme Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan pentingnya agama dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks anti-terorisme, prinsip ini dapat digunakan untuk mengarahkan upaya pencegahan radikalisasi berbasis agama.
Undang-Undang No.
5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, misalnya, mencakup ketentuan yang berusaha mencegah penyebaran ideologi ekstremis yang berlandaskan agamaA.
Namun, penerapan prinsip ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menggarisbawahi perlunya perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua individu.
Dalam konteks hukum anti-terorisme, sila ini mengharuskan perlindungan hak asasi manusia selama proses penegakan hukum.
Santoso mencatat bahwa implementasi prinsip ini menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak individuA.
Misalnya, upaya untuk mengatasi terorisme harus memastikan bahwa metode yang digunakan tidak melanggar hak-hak sipil, seperti hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan hak atas privasi.
DEPOSISI - VOLUME 2.
NO.
DESEMBER 2024
e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 123-131 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan dan integrasi Dalam konteks anti-terorisme, prinsip ini mendorong adanya kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga tidak menciptakan perpecahan atau diskriminasi di masyarakat.
Kurniawan menyoroti pentingnya kebijakan yang memperkuat solidaritas nasional dan menghindari kebijakan yang dapat memperburuk konflik sosial atau menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok etnis dan agama dalam masyarakatA.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila keempat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keputusan yang bijaksana dalam pemerintahan.
Dalam hukum anti-terorisme, prinsip ini mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif tetapi juga diterima oleh masyarakat.
Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan anti-terorisme dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam hukum anti-terorisme, prinsip ini menuntut agar kebijakan penanggulangan terorisme tidak hanya fokus pada aspek keamanan tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi.
Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan anti-terorisme yang memperhatikan keadilan sosial dapat membantu mengatasi akar penyebab terorisme, seperti ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi, yang seringkali menjadi faktor pemicu radikalisasiAA.
Tantangan dalam Penerapan Pancasila dalam Hukum Anti-Terorisme Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan anti-terorisme menghadapi sejumlah Salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.
Mulyadi dan Hidayah menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah menghindari kebijakan yang dapat melanggar hak-hak individu dalam upaya menanggulangi terorismeA.
Misalnya, penegakan hukum yang berlebihan dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak sipil, seperti penahanan sewenang-wenang atau Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme tidak menciptakan ketegangan sosial atau diskriminasi.
Kurniawan mencatat bahwa kebijakan yang ALIANSI Ae VOLUME.
NOMOR.
6 TAHUN 2024
PANCASILA SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM HUKUM ANTI TERORISME DI INDONESIA
tidak sensitif terhadap keragaman sosial dan budaya dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakatA.
Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap berbagai aspek sosial dan budaya.
Peluang untuk Peningkatan Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan penerapan Pancasila dalam sistem hukum anti-terorisme.
Salah satu peluang utama adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan anti-terorisme dapat lebih tepat sasaran dan lebih diterima oleh masyarakat.
Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila yang lebih mendalam dalam kebijakan dapat membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia dapat membantu memperkuat kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.
Ini akan memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme diterapkan dengan cara yang menghormati hak-hak individu dan memperkuat solidaritas sosial.
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting sebagai pilar dalam sistem hukum anti-terorisme di Indonesia.
Penerapan prinsipprinsip Pancasila dalam kebijakan dan praktik hukum dapat membantu memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme dilakukan dengan menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Masing-masing sila Pancasila memberikan kontribusi spesifik dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan anti-terorisme, memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya efektif tetapi juga adil dan beradab.
Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama, seperti kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, yang sering kali menjadi sumber ketegangan dalam implementasi kebijakan anti-terorisme.
Namun, dengan pendekatan yang tepat dan integrasi nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam, ada peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-terorisme dan meminimalkan potensi konflik
SARAN
Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Normatif:
Pancasila sebagai Panduan: Pastikan bahwa setiap kebijakan dan undang-undang anti terorisme yang dirumuskan dan diterapkan tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
DEPOSISI - VOLUME 2.
NO.
DESEMBER 2024
e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 123-131 Misalnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila pertam.
dapat dijadikan pedoman dalam menghormati hak-hak individu dan menjamin kebebasan beragama dalam penanganan kasus terorisme.
Keadilan Sosial: Prinsip Keadilan Sosial (Sila kelim.
harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan sanksi atau hukuman.
Setiap tindakan hukum harus diambil dengan memperhatikan aspek keadilan, tidak hanya untuk pelaku tetapi juga untuk masyarakat yang terdampak.
Penegakan Hukum yang Berbasis Hak Asasi Manusia:
Hak Asasi Manusia (HAM): Dalam penegakan hukum anti terorisme, penting untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pancasila.
Misalnya, hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif harus tetap terjaga, termasukdalam proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan.
Perlindungan Hak Individual: Pastikan bahwa semua tindakan yang diambil untuk mencegah dan menangani terorisme tidak melanggar hak-hak individual seperti hak atas privasi dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil.
Keterlibatan Masyarakat dan Pendidikan:
Pendidikan dan Penyuluhan: Implementasikan program-program pendidikan dan penyuluhan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan pentingnya kerukunan sosial.
Ini bisa membantu dalam mencegah radikalisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya melawan terorisme.
Partisipasi Publik: Ajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan terorisme melalui forum-forum dialog dan kerjasama dengan aparat keamanan, sambil tetap menghormati nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah.
Integrasi dalam Kebijakan dan Strategi Nasional:
Kebijakan Berbasis Pancasila: Dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional anti terorisme, pastikan bahwa Pancasila menjadi acuan utama.
Ini termasuk dalam perumusan undang-undang, regulasi, dan prosedur operasional untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
ALIANSI Ae VOLUME.
NOMOR.
6 TAHUN 2024
PANCASILA SEBAGAI PILAR DALAM SISTEM HUKUM ANTI TERORISME DI INDONESIA
Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan praktik anti terorisme untuk memastikan bahwa implementasinya tetap konsisten dengan prinsipprinsip Pancasila dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar negara.
Koordinasi Antar Lembaga:
Kerjasama Antar Lembaga: Tingkatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga non-pemerintah untuk menangani terorisme dengan pendekatan yang harmonis dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila.
Ini termasuk berbagi informasi dan pengalaman serta bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
DAFTAR PUSTAKA