Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Journal homepage: https://talenta.
id/jlpsp Pembangunan Sosial: Antara Teori Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Fajar Utama Ritonga1* .
Mucklis2 Program Studi Kesejahteraan Sosial.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Komunikasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Sumatera Utara Corresponding Author: fajar.
utama@usu.
ARTICLE INFO
Article history:
Received: 5 October 2025
Revised: 13 March 2026
Accepted: 14 March 2026
Available online: 31st March
E-ISSN: 2830-6821
How to cite:
Ritonga.
Fajar Utama & Mucklis.
AuPembangunan Sosial:
Antara Teori Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial IndonesiaAy.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 5.
: 19-31.
ABSTRAK
Selama ini, teori pembangunan konvensional lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan, sehingga kerap melahirkan ketimpangan dan keterpinggiran kelompok miskin.
James Midgley melalui konsep pembangunan sosial menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai inti pembangunan dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan sosial secara seimbang.
Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis karya-karya utama Midgley serta kajian akademis terkait pembangunan sosial di Indonesia.
Hasil menunjukkan pembangunan sosial memiliki karakter inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Dalam konteks Indonesia, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merefleksikan upaya awal untuk menerapkan pendekatan pembangunan sosial, meskipun praktik pembangunan nasional masih didominasi oleh orientasi ekonomi.
Dengan mengadopsi pembangunan sosial, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan melalui strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Pembangunan sosial pada akhirnya bukan sekadar instrumen kebijakan, melainkan wujud nyata dari kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan humanis dengan menghadirkan program-program pemberdayaan yang menyelaraskan pembangunan ekonomi .
odal usaha, akses perbankan/bantuan usaha UMKM) dengan pembangunan sosial.
Kata kunci: pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, teori pembangunan, pengentasan kemiskinan ABSTRACT Conventional development theories have tended to emphasize economic growth as an indicator of success, often resulting in inequality and marginalization of poor James Midgley, through his concept of social development, offers an alternative paradigm that places social welfare at the core of development by integrating economic and social policies in a balanced manner.
This article was compiled using a literature review method, analyzing Midgley's major works and academic studies related to social development in Indonesia.
The results show that social development has inclusive, participatory, and socially just In the Indonesian context, programs such as the Program Keluarga Harapan (PKH) reflect initial efforts to implement a social development approach, even though national development practices are still dominated by an economic orientation.
By adopting social development, the government is expected to be able to respond to the challenges of inequality, poverty, and injustice through development strategies that place the community as the main Social development is ultimately not just a policy instrument, but a tangible form of sustainable and humanistic social welfare by presenting empowerment Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
International.
DOI: 10.
32734/ljsp.
programs that harmonize economic development .
usiness capital, access to banking/business assistanc.
with social development.
Keywords: social development, social welfare, development theory, poverty PENDAHULUAN Pembangunan sosial merupakan pilar penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Namun, orientasi pembangunan nasional selama beberapa dekade terakhir masih didominasi oleh paradigma ekonomi yang menempatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan (Sumarto, 2021.
Rahman, 2.
Akibatnya, dimensi sosial yang mencakup keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan masyarakat sering kali terpinggirkan dari agenda utama pembangunan (Nugroho & Suyanto, 2021.
Prasetyo, 2.
Menurut Fitriani dan Santoso .
, dominasi pendekatan ekonomi telah menyebabkan kebijakan pembangunan bersifat sektoral dan tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial, terutama terkait kemiskinan, kesenjangan, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik.
Di sisi lain, pendekatan pembangunan sosial yang menekankan aspek kesejahteraan manusia dan pemberdayaan komunitas masih belum menjadi arus utama kebijakan (Irianto & Wibowo, 2.
Penelitian Adi .
menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia pasca-desentralisasi, pembangunan sosial seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar dapat berperan sebagai aktor utama perubahan sosial.
Namun, banyak kebijakan pembangunan masih menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek pembangunan (Rohman, 2020.
Lestari.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan teoritis .
esearch ga.
antara teori pembangunan yang berorientasi ekonomi dan teori kesejahteraan sosial yang berorientasi kemanusiaan.
Lebih jauh.
Hikmat .
dan Arifin & Sari .
menemukan bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan modal sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di daerah pedesaan.
Namun, integrasi antara teori pembangunan dan praktik kesejahteraan sosial dalam konteks lokal Indonesia masih sangat terbatas.
Sebagian besar studi terdahulu hanya menelaah aspek kebijakan makro tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan dinamika sosial masyarakat di tingkat akar rumput (Setiawan & Wulandari, 2022.
Yuliana & Putri, 2.
Kebaruan .
artikel ini terletak pada upayanya untuk menjembatani dua paradigma besar, yakni teori pembangunan dan teori kesejahteraan sosial, dalam satu kerangka konseptual Pendekatan ini menempatkan pembangunan sosial bukan sekadar sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang menumbuhkan solidaritas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.
Sebagaimana dinyatakan oleh Midgley .
dan Suharto .
, pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan manusia menuntut perpaduan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial yang inklusif.
Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis.
Secara teoretis, penelitian ini berupaya membangun model konseptual pembangunan sosial yang berakar pada teori kesejahteraan sosial serta berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam merancang program pembangunan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.
STUDI LITERATUR
Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Bangsa Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya.
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini.
Berbagai teori tentang pembangunan telah banyak dikeluarkan oleh ahli-ahli sosial barat, salah satunya yang juga dianut oleh Bangsa Indonesia dalam program pembangunannya adalah teori modernisasi.
Modernisasi merupakan tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara dunia kedua setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Modernisasi menjadi sebuah model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring keberhasilan negara dunia kedua.
Negara dunia ketiga juga tidak luput oleh sentuhan modernisasi ala Barat tersebut.
berbagai program bantuan dari negara maju untuk negara dunia berkembang dengan mengatasnamakan sosial dan kemanusiaan semakin meningkat jumlahnya.
Namun demikian kegagalan pembangunan ala modernisasi di negara dunia ketiga menjadi sebuah pertanyaan serius untuk dijawab.
Beberapa ilmuwan sosial dengan gencar menyerang modernisasi atas kegagalannya ini.
Modernisasi dianggap tidak ubahnya sebagai bentuk kolonialisme gaya baru, bahkan Dube .
menyebutnya seolah musang berbulu domba.
(Mashud, 2.
Banyaknya kritikan terhadap teori pembangunan.
Kritikan ini tentunya muncul dari negaranegara yang menganut paham sosialis-komunis atau anti-kapitalis, sebut saja tokohnya seperti Fernando Cardoso.
Paulo Freire, dan lain-lain.
Konsep untuk menentang tersebut dituangkan dalam buku karya Mansour Fakih, yaitu Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi dan Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi.
Kemudian muncul konsep pembangunan sosial dari James Midgley.
Konsep pembangunan sosial selaras dengan kesejahteraan pekerjaan sosial.
Pembangunan sosial tidaklah suatu konsep baru yang dikenal, khususnya di negara dunia ketiga.
Melalui Pembangunan sosial berusaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di negara berkembang.
Midgley berpendapat:
Social development as Aua process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole within "the context of a Dynamic Multifaceted Development Process" .
He elaborates the features of his definition, including process .
progressive/transformational, multifaceted, multidimensiona.
, projects, programs, policies, plan.
productivist based on social investments.
universalistic or holistic .
, activities at all levels and segments of the populatio.
and committed to the goal of promoting people's well-being or welfare, which can be measured in terms of how needs are met and problems are managed (Midgley dalam Ambaye, 2.
Apakah sama antara teori pembangunan dengan pembangunan sosial? Serta bagaimana pembangunan sosial wujud dari kesejahteraan sosial? Kajian ini menarik, dikarenakan penulis memandang bahwasanya kebijakan dan praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Jokowi selama 10 tahun terakhir .
tidak terlepas dari teori pembangunan yang menyamakan konsep antara Teori Pembangunan dengan Pembangunan Sosial.
Hal ini terlihat dari praktik-praktik program pembangunan yang mengutamakan pembangunan pada infrastruktur dan jarang menyentuh pembangunan di bidang sosial (Pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat level mikro, meso, dan makr.
, dan lainnya.
Penulis sepaham dengan kajian tersebut bahwasanya belum terlihat perbedaan yang nyata antara konsep teori pembangunan dengan konsep pembangunan sosial yang dipahami secara praktikal di Indonesia.
Hal tersebut dapat dilihat dari program-program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintah yang menggunakan teori pembangunan seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Padahal jika dipandang dari kajian-kajian ilmiah sebelumnya sudah banyak program yang mengedepankan Pembangunan sosial, yang menyatakan bahwa konsep Pembangunan sosial berbeda dengan teori Pembangunan dan sudah mulai banyak diterapkan baik oleh swasta dan pemerintah di Indonesia (Bahri, 2.
Tulisan ini tentunya akan senada dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029, dengan visi-misi AuastacitaAy yang akan tergambarkan melalui kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan di kabinet pemerintahan melalui Kementerian/Lembaga terkait, sehingga program pengentasan kemiskinan dengan menyelaraskan Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial .
eori pembangunan sosia.
dapat terwujud di Indonesia.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan .
ibrary researc.
, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan tanpa harus turun langsung ke lapangan (Zed, 2.
Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah memahami secara mendalam konsep pembangunan sosial menurut James Midgley serta relevansinya dalam konteks pembangunan sosial kontemporer.
Tahapan penelitian pustaka ini meliputi beberapa langkah.
Pertama, peneliti menentukan topik penelitian yang difokuskan pada konsep pembangunan sosial dari James Midgley.
Kedua, peneliti mengidentifikasi serta mengumpulkan bahan pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas teori pembangunan sosial dan pemikiran Midgley, termasuk karya utamanya Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare (Midgley, 1.
serta Social Development: Theory and Practice (Midgley, 2.
Ketiga, peneliti melakukan pembacaan kritis, pencatatan, dan klasifikasi informasi sesuai dengan tema penelitian.
Keempat, hasil bacaan dianalisis secara komparatif dan disintesis untuk menemukan pola, argumentasi, serta implikasi teori Midgley terhadap kebijakan pembangunan sosial.
Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan kajian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai landasan teoritis pembangunan sosial menurut James Midgley, serta menawarkan perspektif baru untuk mengintegrasikan kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak bisa dipungkiri, pembangunan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi, bahkan konsep pembangunan sosial sering lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi daripada pembangunan sosial.
Hal ini yang menjadi permasalahan utama, jika pembangunan ekonomi lebih dikedepankan dan mengenyampingkan pembangunan sosial.
Dudley Seers dalam The Meaning of Development .
secara tegas menggugat fenomena terjadinya distorsi pembangunan tersebut melalui apa yang ia sebut dengan Authe growth fetishism of development theoryAy.
Ia menyatakan bahwa makna paling hakiki pembangunan itu bukan semata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan.
Keempat unsur ini dinilainya jauh lebih penting dan mendasar dalam proses pembangunan karena berkaitan langsung dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Model pembangunan yang terlalu mengedepankan pertumbuhan adalah tidak adil, terutama bagi masyarakat yang jumlahnya justru paling banyak, yakni masyarakat miskin dan tak berdaya yang semestinya menjadi sasaran utama pembangunan.
Pilihan pembangunan yang banyak dirujuk oleh negara-negara berkembang seperti itu terkesan hanya memfasilitasi sejumlah kecil warga masyarakat untuk mempercepat dan meningkatkan kemakmurannya sehingga semakin jauh meninggalkan sebagian warga lain yang miskin.
Artinya, peningkatan pendapatan yang hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak ada artinya sama sekali, bila di sebagian masyarakat yang lain justru dijumpai fakta kemiskinan dan Menurut pengalaman banyak negara berkembang, kesenjangan ekonomi yang tajam justru menjadi faktor pemicu munculnya kekacauan sosial akibat gerakan protes, pertikaian etnis, dan konflik kelas yang sulit dikendalikan.
Meksiko dan Brazil di Amerika Latin.
Rwanda dan Burundi di Afrika, serta India.
Sri Lanka, dan tentu saja Indonesia di Asia adalah sebagian dari contoh empirik yang memberi pelajaran berharga.
Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak ilmuwan dan para pemikir sangat kritis terhadap pilihan kebijakan determinasi pertumbuhan di atas.
Para pengkritik teori pembangunan ini dalam perkembangannya tidak hanya memfokuskan kepada kebijakan Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
pembangunan ekonomi yang problematik tersebut, namun mengaitkannya dengan isu-isu baru, yakni isu kebebasan dan demokrasi.
Para ilmuwan, terutama oleh ahli-ahli sosiologi, politik, dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada isu pembangunan dan perkembangan demokrasi politik (Lipset, 1995.
Diamond & Linz, 1995.
Przeworzki & Alvarez, 2000, dan Meier & Stiglitz.
Pengentasan kemiskinan di Indonesia memasuki babak baru yakni capaian kemiskinan satu Per Maret 2018.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,82 persen.
Capaian tersebut semakin membaik dengan capaian kemiskinan yang semakin mengecil.
Hal ini terlihat dari capaian angka kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22 persen.
Apresiasi tersebut berhubungan dengan milestone pencapaian tujuan 1 pembangunan berkelanjutan (SDG.
, yakni tidak ada kemiskinan di tahun 2030.
Capaian kemiskinandi Indonesia Sejak tahun 1976 hingga 1998 -masa krisis ekonomi-, terdapat dua prestasi capaian pengurangan angka kemiskinan yakni pertama kemiskinan desa pernah lebih rendah dari kemiskinan di kota pada periode 1980-1990.
Kondisi ini belum pernah terulang kembali pasca 1990 hingga saat ini.
Kedua, sebelum krisis ekonomi 1997/1998, angka kemiskinan di Indonesia mencapai titik terendahnya pada level 11,3 persen untuk kemiskinan total, 12,3 persen kemiskinan di desa dan 9,7 persen kemiskinan kota.
Memasuki krisis ekonomi pada 1998, kemiskinan Indonesia melonjak menjadi 23,43 persen.
Dilihat lokus antara desa dan kota, kemiskinan desa lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan kota.
Kemiskinan desa pada level 25,72 persen dan kemiskinan kota pada level 21,92 persen.
Melewati masa krisis ekonomi, komposisi kemiskinan desa-kota tersebut belum pernah berubah di mana kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di kota.
Meski angka kemiskinan telah mencapai angka 1 digit, capaian tersebut menghadapi dua tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Dua tantangan tersebut yakni, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan the last mile problem pengentasan kemiskinan.
Dua hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk periode 2020-2024 (Ummah, 2.
Gambar 1.
Grafik Perkembangan Desa-Kota di Indonesia Tahun 1976-2019 Di tengah tantangan penurunan kemiskinan yang beragam, pemerintah harus berkolaborasi dengan banyak pihak guna menjalankan kebijakan penurunan angka kemiskinan yang semakin terjal tantangannya.
Kolaborasi ini salah satunya menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai simpul pengentasan kemiskinan satu digit.
Program PKH akan memungkinkan rumah tangga penerima manfaat untuk memperbaiki akses kesehatan dan pendidikan mereka.
Apabila akses kesehatan dan pendidikan sudah didapat, maka keluarga penerima manfaat akan beralih ke akses ekonomi dan siap tinggal landas menuju keluarga sejahtera.
Masa tinggal landas inilah masamasa krusial.
Akses ekonomi tidak bisa dijalankan sendiri oleh satu kementerian, dalam hal ini Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
Kementerian Sosial, namun butuh bantuan kementerian lain, misalnya Kementerian Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa bisa membantu keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengakses sumber daya ekonomi melalui dana desa.
Kementerian/Lembaga negara lain pun bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi.
Penanggulangan kemiskinan pada tahun 2020Ae 2024 bisa diarahkan kepada dua fokus utama, yakni area Program Keluarga Harapan dan area nonProgram Keluarga Harapan dengan menggunakan framework kebijakan berorientasi GESI (Gender Equality and Social Inclusio.
Setidaknya ada 3 entitas utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yakni kementerian/lembaga, otoritas moneter dan pemerintah daerah .
emerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupate.
Gambar 2.
Alur Pemberian Bantuan PKH di Indonesia Koordinasi tidak hanya menyasar pada entitas penerima namun juga harus memperhatikan lokus kegiatan/program.
Kementerian/lembaga fokus pada pembuatan program unggulan pengentasan kemiskinan yang bisa dicopy atau ditiru oleh pemerintah daerah.
Namun dalam KIP tersebut tidak menjangkau untuk biaya transportasi dari rumah penerima manfaat ke tempat sekolah.
Di sini pemerintah kabupaten/kota bisa menyediakan subsidi angkutan bagi pelajar penerima KIP.
Selain itu, program subsidi angkutan ini juga bisa dinikmati oleh nonpenerima manfaat KIP (Ummah, 2.
Tabel 1.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari Tahun ke Tahun Sumber: Ummah, 2019 James Midgley merupakan salah satu tokoh penting dalam kajian pembangunan sosial yang menekankan pada keterkaitan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi.
Menurut Midgley, pembangunan sosial tidak hanya dilihat sebagai upaya mengatasi kemiskinan, tetapi juga sebagai strategi yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan kesejahteraan sosial masyarakat.
memandang pembangunan sosial sebagai proses yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu sekaligus memperkuat struktur sosial, sehingga keduanya dapat saling menopang dalam mencapai keadilan sosial.
Dengan demikian, pembangunan sosial tidak bersifat residual, melainkan integral dengan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh (Midgley, 1.
Lebih jauh.
Midgley menekankan bahwa pembangunan sosial harus berbasis pada kebijakan yang inklusif dan partisipatif.
Artinya, masyarakat tidak sekadar menjadi objek dari pembangunan.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
tetapi berperan aktif dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sosial yang ada.
Pendekatan ini berbeda dari paradigma pembangunan yang bersifat top-down, karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan.
Konsep ini relevan dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial, marginalisasi, serta eksklusi sosial yang sering muncul dalam proses pembangunan ekonomi konvensional.
Oleh karena itu, gagasan Midgley membuka ruang bagi kebijakan sosial yang lebih humanis, demokratis, dan berkelanjutan.
TEORI PEMBANGUNAN VS.
KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL
Di mana letak persamaan dan perbedaan teori pembangunan dan pembangunan sosial yang selama ini menjadi acuan dalam program pengentasan kemiskinan di negara berkembang? Secara garis besar, perbedaan yang paling mencolok terletak pada proses yang diterapkan dalam konsep pembangunan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan tujuan dari hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir orang saja.
Teori pembangunan klasik, khususnya yang berkembang pasca Perang Dunia II, umumnya menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Indikator seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), industrialisasi, dan modernisasi dianggap sebagai tolok ukur kesejahteraan suatu negara (Todaro & Smith, 2.
Sementara itu.
James Midgley .
melalui konsep pembangunan sosial menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata dipandang dari aspek ekonomi, tetapi harus mencakup dimensi sosial yang lebih luas, termasuk kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.
Persamaan di antara keduanya terletak pada tujuan umum untuk meningkatkan kualitas hidup Baik teori pembangunan maupun konsep pembangunan sosial sama-sama mengakui pentingnya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara Namun, pendekatan yang digunakan berbeda.
Jika teori pembangunan lebih menekankan pada strategi top-down yang didorong oleh pemerintah dan lembaga internasional, maka pembangunan sosial mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan (Midgley, 2.
Perbedaan mencolok dapat dilihat pada aspek distribusi hasil pembangunan.
Teori pembangunan konvensional seringkali menghasilkan pertumbuhan yang timpang, di mana hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara kelompok masyarakat miskin tetap terpinggirkan (Sen, 1.
Sebaliknya, pembangunan sosial menekankan prinsip inklusivitas, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan sosial lebih menekankan pada kesejahteraan kolektif dibanding sekadar akumulasi Selain itu, pembangunan sosial juga menggeser paradigma pembangunan dari orientasi ekonomi semata menuju pembangunan yang berorientasi pada manusia .
eople-centered Partisipasi masyarakat bukan hanya dianggap sebagai strategi, melainkan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.
Proses ini menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan (Chambers.
Dengan cara ini, pembangunan sosial mampu menciptakan legitimasi, keberlanjutan, dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar teori pembangunan dan pembangunan sosial terletak pada paradigma yang digunakan.
Jika teori pembangunan klasik lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan struktural, pembangunan sosial menawarkan pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan partisipatif.
Dalam konteks negara berkembang, khususnya program pengentasan kemiskinan, konsep pembangunan sosial Midgley dapat menjadi alternatif penting untuk menjawab kelemahan paradigma pembangunan konvensional yang cenderung eksklusif dan tidak merata.
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL
Midgley memberikan komprehensif mengenai teori dan praktik pembangunan sosial yang selama ini terabaikan sebagai bidang praktik yang berbeda dan dalam penyelidikan akademis.
Midgley menyintesiskan berbagai perdebatan akademis dan teoritis, perspektif berbeda dan berbagai strategi praktik , beserta kekuatan dan kelemahannya terhadap pembangunan sosial.
Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan secara saling melengkapi proses pembangunan ekonomi (Midgley, 2.
Hal ini senada dengan Edi Suharto yang menyatakan bahwa pembangunan sosial adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial (Suharto.
Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi.
Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan James Midgley memberikan kontribusi yang sangat penting dalam kajian pembangunan sosial dengan menguraikan teori sekaligus praktiknya secara komprehensif.
Selama ini, pembangunan sosial sering kali dianggap sebagai bidang yang terpisah dari pembangunan ekonomi, bahkan cenderung terabaikan dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik.
Midgley berusaha menyintesiskan berbagai perdebatan teoritis, perspektif akademis, serta strategi praktik yang ada, sekaligus menyoroti kelebihan dan kelemahan dari setiap pendekatan.
Dengan cara ini, pembangunan sosial diposisikan bukan sebagai pelengkap semata, tetapi sebagai kerangka konseptual dan praktis yang integral dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Midgley.
Konsep pembangunan sosial menekankan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan sosial yang dirancang secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Midgley menolak dikotomi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, dan justru melihat keduanya sebagai dua sisi yang saling melengkapi.
Hal ini berarti pembangunan ekonomi tidak dapat dianggap berhasil tanpa memperhatikan aspek sosial, begitu pula pembangunan sosial tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Sinergi antara keduanya menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pandangan Midgley senada dengan Edi Suharto .
yang menyatakan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh.
Kebutuhan manusia yang diperhatikan dalam pembangunan sosial tidak hanya terbatas pada aspek material atau fisik, tetapi juga aspek sosial, kultural, dan psikologis.
Dengan demikian, pembangunan sosial memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam karena mengutamakan pembangunan manusia sebagai pusat perhatian, bukan sekadar pencapaian indikator makroekonomi.
Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial daripada semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi.
Prinsip ini tercermin dalam berbagai program pembangunan sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.
Orientasi pada keadilan sosial menjadikan pembangunan sosial relevan sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan distribusi hasil pembangunan yang kerap muncul dalam paradigma pembangunan ekonomi konvensional.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusatnya.
Midgley berhasil menyusun kerangka teoretis yang tidak hanya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam kebijakan pembangunan.
Dengan mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi, pembangunan sosial berupaya menciptakan transformasi sosial yang lebih Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses PEMBANGUNAN SOSIAL SEBAGAI WUJUD DARI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan sosial pada hakikatnya merupakan proses yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Midgley .
menjelaskan bahwa pembangunan sosial adalah upaya terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan kebijakan sosial.
Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sosial.
Dengan demikian, pembangunan sosial dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari usaha mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kesejahteraan sosial sendiri mencakup kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperoleh kesempatan kerja yang layak.
Menurut Suharto .
, kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan Dengan dasar pemikiran ini, pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian kesejahteraan holistik yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, pembangunan sosial menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
Midgley .
menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai objek pasif, melainkan harus menjadi aktor aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Dengan adanya partisipasi ini, hasil pembangunan dapat dinikmati secara luas dan mampu memperkuat solidaritas sosial.
Hal ini membedakan pembangunan sosial dari pendekatan pembangunan konvensional yang cenderung bersifat top-down dan sering mengabaikan kebutuhan riil masyarakat.
Pembangunan sosial sebagai wujud kesejahteraan sosial juga menekankan prinsip keadilan sosial dalam distribusi manfaat pembangunan.
Sen .
melalui konsep development as freedom mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menghasilkan ketimpangan.
Oleh karena itu, fokus pembangunan sosial pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan merupakan strategi untuk menciptakan pemerataan sekaligus mengurangi jurang sosial-ekonomi yang ada di negara Dengan demikian, pembangunan sosial dapat dipahami sebagai instrumen sekaligus manifestasi dari kesejahteraan sosial.
Sebagaimana ditegaskan oleh Midgley .
, pembangunan sosial berfungsi tidak hanya sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, tetapi juga sebagai jaminan bahwa tujuan pembangunanAiyakni kesejahteraan seluruh masyarakatAidapat tercapai secara Pendekatan ini menjadikan pembangunan lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Analisis kritis terhadap gagasan pembangunan sosial sebagai wujud dari kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya tidak selalu berjalan secara sederhana sebagaimana yang digambarkan dalam kerangka teoritis.
Secara konseptual, pembangunan sosial dipahami sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui integrasi kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial.
Namun, dalam praktik pembangunan di banyak negara berkembang, orientasi kebijakan sering kali masih didominasi oleh paradigma pertumbuhan Pemerintah cenderung menempatkan indikator makro seperti pertumbuhan produk domestik bruto, investasi, dan pembangunan infrastruktur sebagai ukuran utama keberhasilan Akibatnya, dimensi kesejahteraan sosial yang lebih luas, seperti pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sering kali tidak memperoleh perhatian yang seimbang.
Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan manusia dengan praktik kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada logika pertumbuhan ekonomi.
Jika ditelaah lebih mendalam, konsep kesejahteraan sosial yang bersifat multidimensional menuntut pendekatan kebijakan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan material.
Kesejahteraan sosial mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk relasi sosial yang sehat, rasa aman, kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dirinya.
Oleh karena itu, pembangunan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai program distribusi bantuan atau intervensi jangka pendek dari negara.
Dalam banyak kasus, kebijakan kesejahteraan yang terlalu berfokus pada bantuan sosial justru berisiko menciptakan pola ketergantungan baru apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan masyarakat.
Dengan kata lain, pembangunan sosial yang efektif seharusnya mampu memperkuat kapasitas masyarakat agar mereka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengakses sumber daya ekonomi, sosial, dan politik secara mandiri.
Dimensi partisipasi masyarakat yang sering disebut sebagai ciri utama pembangunan sosial juga memerlukan pembacaan yang lebih kritis.
Secara teoritis, partisipasi masyarakat diyakini mampu meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan karena masyarakat dianggap paling memahami kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Namun, dalam praktiknya, partisipasi sering kali hanya bersifat formalitas administratif.
Banyak proses perencanaan pembangunan yang secara prosedural melibatkan masyarakat, tetapi keputusan strategis tetap ditentukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi tidak selalu bersifat substantif, melainkan lebih merupakan mekanisme legitimasi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.
Oleh sebab itu, pembangunan sosial yang benar-benar partisipatif memerlukan perubahan dalam tata kelola pembangunan, khususnya dalam membuka ruang dialog yang lebih setara antara negara, masyarakat, dan berbagai aktor pembangunan lainnya.
Selain itu, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga perlu mempertimbangkan persoalan ketimpangan struktural yang masih menjadi karakteristik utama di banyak negara berkembang.
Ketimpangan dalam distribusi sumber daya ekonomi, akses pendidikan, serta kesempatan kerja sering kali menyebabkan kelompok masyarakat tertentu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan.
Dalam situasi seperti ini, pembangunan sosial tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan secara agregat, tetapi juga harus mampu mengurangi ketimpangan yang menghambat mobilitas sosial masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menempatkan pembangunan sebagai proses memperluas kebebasan manusia, di mana individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.
Dengan demikian, pembangunan sosial sebagai wujud kesejahteraan sosial seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai konsep normatif, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang memerlukan perubahan pada tingkat kebijakan, kelembagaan, dan struktur sosial masyarakat.
Keberhasilan pembangunan sosial tidak hanya diukur dari meningkatnya indikator kesejahteraan material, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif.
Dalam kerangka ini, pembangunan sosial berfungsi tidak hanya sebagai strategi peningkatan kualitas hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
SIMPULAN
Berdasarkan kajian pustaka dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup Namun, teori pembangunan klasik yang lahir dari paradigma modernisasi cenderung lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, sehingga kerap mengabaikan dimensi sosial dan keadilan distribusi.
Kelemahan ini menimbulkan kritik tajam dari banyak ilmuwan, yang Langgas: Jurnal Studi Pembangunan.
Vol.
No.
, 19-31
melihat modernisasi sebagai bentuk kolonialisme baru serta gagal menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara berkembang.
Sebagai alternatif, konsep pembangunan sosial yang diperkenalkan James Midgley menawarkan paradigma baru yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pembangunan sosial menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial, dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, partisipasi aktif, serta pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh.
Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mewujudkan keadilan sosial melalui bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam konteks Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa praktik pembangunan masih lebih condong pada paradigma pembangunan konvensional, dengan fokus besar pada infrastruktur.
Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memang membawa dampak positif dalam pengentasan kemiskinan, walaupun masih banyak kritikan terhadap pemberian bantuan yang menimbulkan kesan rasa malas dan ketergantungan bagi penerima bantuan.
Namun, program ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan pembangunan sosial sebagaimana dirumuskan Midgley.
Dengan mengadopsi teori pembangunan sosial, ke depannya kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan melalui strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Pembangunan sosial pada akhirnya bukan sekadar instrumen kebijakan, melainkan wujud nyata dari kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan humanis dengan menghadirkan program-program pemberdayaan yang menyelaraskan Pembangunan Ekonomi .
odal usaha, akses perbankan/bantuan usaha UMKM) dengan Pembangunan Sosial dengan pelibatan masyarakat sebagai aset utama dalam program pemberdayaan (Asset-Based Community Developmen.
DAFTAR PUSTAKA