Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol.
7 No.
3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.
58258/jisip.
5402/http://ejournal.
org/index.
php/JISIP/index Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan Aria Muhammad Arlan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Article Info Article history:
Received : 21 Juni 2023 Publish : 07 July 2023 Keywords:
HKI
Implikasi Kebijakan Hak Cipta Info Artikel Article history:
Diterima : 21 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Abstract Intellectual Property Rights (IPR) and digital trade are two things that are closely related to each In today's digital era.
IPR is becoming increasingly important due to the easy dissemination of information and creative works via the internet.
However, this also opens loopholes for IPR violations such as piracy and illegal use of other people's works.
Digital trade also provides its own challenges in terms of IPR protection.
Digital products such as music, films and software can easily be downloaded and distributed illegally over the internet, to the detriment of creators and copyright owners.
It is important to develop a balanced IPR policy, taking into account the interests of society, innovation, fair trade and consumer protection in the context of ever-evolving digital The government and related institutions need to pay attention to the policy implications of intellectual property rights and digital trade holistically and pay attention to the interests of all parties involved.
In this case, it is necessary to carry out international coordination and cooperation to address issues related to intellectual property rights and digital trade.
Abstract Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital merupakan dua hal yang saling terkait Di era digital seperti saat ini.
HKI menjadi semakin penting karena mudahnya penyebaran informasi dan karya-karya kreatif melalui internet.
Namun, hal ini juga membuka celah untuk pelanggaran HKI seperti pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain.
Perdagangan digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan HKI.
Produk digital seperti musik, film, dan software dapat dengan mudah diunduh dan disebarkan secara ilegal melalui internet, sehingga merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta.
Penting untuk mengembangkan kebijakan HKI yang seimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, inovasi, perdagangan yang adil, dan perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan digital yang terus berkembang.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.
Internasional Corresponding Author:
Aria Muhammad Arlan Magister Hukum Universitas Indonesia ariamuhammadarlan@gmail.
Pendahuluan (Latar Belakang.
Problement Statemen dan Question Statmen.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital merupakan dua hal yang saling terkait erat.
Di era digital seperti saat ini.
HKI menjadi semakin penting karena mudahnya penyebaran informasi dan karya-karya kreatif melalui internet.
Namun, hal ini juga membuka celah untuk pelanggaran HKI seperti pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain.
Perdagangan digital juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan HKI.
Produk digital seperti musik, film, dan software dapat dengan mudah diunduh dan disebarkan secara ilegal melalui internet, sehingga merugikan para pencipta dan pemilik hak cipta.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HKI dan dampak negatif dari pelanggarannya.
Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran HKI di dunia digital.
Di sisi lain, para pencipta dan pemilik hak cipta juga perlu 2391 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 mengikuti perkembangan teknologi dan mencari cara untuk melindungi karyanya secara digital, seperti dengan menggunakan teknologi Digital Rights Management (DRM).
Permasalahan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan digital mencakup:
Pembajakan dan Pelanggaran HKI: Perdagangan digital memungkinkan mudahnya penyalinan, distribusi, dan pembajakan konten digital tanpa izin.
Pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan paten menjadi masalah serius dalam lingkungan digital yang sulit untuk Kesulitan Penegakan Hukum: Menegakkan HKI dalam lingkungan digital memerlukan upaya yang lebih besar karena batasan geografis yang kabur dan perbedaan hukum antar negara.
Menyusul jejak digital, mengidentifikasi pelanggar, dan memberlakukan sanksi menjadi tantangan yang kompleks.
Keaslian dan Verifikasi Konten: Dalam perdagangan digital, sulit untuk memastikan keaslian dan keabsahan konten digital.
Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan merek dagang, dan penipuan konsumen.
Hak Pengguna dan Akses Terbuka: Melindungi HKI secara ketat dalam perdagangan digital dapat menghambat akses terbuka terhadap pengetahuan, inovasi, dan konten digital yang penting bagi perkembangan masyarakat.
Pengaturan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berbagi informasi dan mempengaruhi inovasi terbuka.
Ketidakpastian Hukum: Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan HKI dalam perdagangan digital masih berkembang dan sering kali belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan tren perdagangan baru.
Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat investasi dan perkembangan bisnis di era digital.
Perlindungan Data Pribadi: Perdagangan digital seringkali melibatkan pertukaran data Memastikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dalam konteks HKI menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.
Perbedaan Standar dan Regulasi: Negara-negara memiliki perbedaan dalam standar dan regulasi yang berkaitan dengan HKI dalam perdagangan digital.
Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam perdagangan internasional dan menyulitkan pelaku usaha untuk beroperasi secara efisien di pasar global.
Kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital memiliki implikasi yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat global.
Di satu sisi, perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya-karya baru.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan karya-karya kreatif, terutama di negaranegara berkembang yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan sumber daya yang Perdagangan digital juga memiliki implikasi yang kompleks bagi kebijakan hak kekayaan intelektual.
Di satu sisi, perdagangan digital dapat mempermudah akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif, seperti musik dan film, namun di sisi lain, juga dapat mempermudah pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah dalam melakukan analisis, maka penulis membatasi rumusan permasalahannya, yakni:
Apa dampak kebijakan yang tidak seimbang dalam perlindungan HKI terhadap pertumbuhan ekonomi, akses terhadap teknologi, dan kepentingan umum? Bagaimana kerjasama internasional dalam hal kebijakan HKI dan perdagangan digital dapat mempengaruhi penyelesaian masalah yang muncul? 2392 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, pemilik hak, platform digital, dan masyarakat untuk mengatasi masalah HKI dan perdagangan digital? METODE PENELITIAN Penulisan jurnal ilmiah ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini.
Data yang diperoleh dari penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.
PEMBAHASAN
Implikasi kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perdagangan digital mencakup:
Akses Terhadap Konten: Kebijakan HKI dapat mempengaruhi akses terhadap konten digital.
Perlindungan HKI yang terlalu ketat dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan konten yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, perlu seimbang antara perlindungan HKI dan kepentingan masyarakat dalam mengakses konten digital.
Pembatasan Perdagangan: Kebijakan HKI dapat mempengaruhi aliran perdagangan digital antar negara.
Ketentuan yang mengatur kekayaan intelektual dalam perjanjian perdagangan dapat membatasi atau mempermudah akses pasar bagi produk digital.
Penting untuk memastikan bahwa kebijakan HKI mendukung perdagangan digital yang adil dan seimbang antara negara-negara.
Inovasi dan Persaingan: Kebijakan HKI dapat mempengaruhi inovasi dan persaingan dalam perdagangan digital.
Perlindungan HKI yang kuat dapat mendorong inovasi dan investasi dalam pengembangan teknologi digital.
Namun, terlalu banyaknya hambatan dan batasan HKI juga dapat menghambat persaingan dan inovasi yang sehat.
Perlu ditemukan keseimbangan antara perlindungan HKI dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengekang persaingan yang sehat.
Perlindungan Konsumen: Kebijakan HKI yang baik harus juga memperhatikan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital.
Hal ini mencakup perlindungan terhadap pemalsuan, produk digital yang tidak sah, dan perlindungan privasi konsumen.
Kebijakan HKI harus memberikan jaminan bahwa konsumen merasa aman dan dilindungi saat bertransaksi secara Kolaborasi dan Standar: Kebijakan HKI perlu mendukung kolaborasi antara negara-negara dalam mengembangkan standar dan kerangka kerja yang dapat memfasilitasi perdagangan digital yang aman dan adil.
Perlu adanya kerjasama dalam mengatasi isu-isu seperti pemalsuan, pelanggaran HKI, dan perlindungan privasi.
Berikut adalah beberapa contoh permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital:
Pembajakan dan penggunaan ilegal karya orang lain melalui internet, seperti musik, film, dan Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang musik adalah salah satu permasalahan utama dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Berikut beberapa contoh kasus yang sering .
Penyebaran dan Unduhan ilegal: Melalui berbagai platform digital, musik sering kali dibajak dan disebarkan secara ilegal.
Situs web dan aplikasi yang menyediakan akses gratis atau tidak sah ke musik berlisensi melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta para pencipta.
Streaming Ilegal: Ada kasus di mana layanan streaming musik tidak memperoleh izin yang diperlukan dari pemilik hak cipta atau lembaga pengelola kolektif.
Hal ini berarti 2393 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 mereka melanggar hak cipta dengan menyiarkan musik tanpa membayar royalti yang .
Sampling tanpa Izin: Sampling adalah praktek menggunakan bagian dari rekaman musik yang sudah ada dalam rekaman baru.
Namun, penggunaan sampling tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan pelanggaran yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum.
Penjualan Barang Palsu: Dalam industri musik, terdapat pula penjualan barang palsu seperti CD atau merchandise yang menggunakan logo atau merek dagang musisi atau band tanpa izin.
Hal ini merugikan pemilik merek dagang dan juga merusak reputasi .
Peredaran Bootleg: Bootleg adalah rekaman konser atau materi musik yang tidak resmi dan tidak dilepas oleh artis atau label rekaman.
Bootleg biasanya dibuat dan dijual tanpa izin, melanggar hak cipta serta merugikan artis dan label rekaman yang Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang film:
Peredaran Film Bajakan: Film bajakan sering kali disebarkan secara ilegal melalui salinan DVD, unduhan ilegal, atau platform streaming yang tidak sah.
Hal ini melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta industri perfilman secara .
Penayangan ilegal di Situs Streaming atau Platform Berbagi: Situs streaming dan platform berbagi video yang tidak sah sering kali menampilkan film-film tanpa izin dari pemilik hak cipta atau lembaga pengelola kolektif.
Penayangan ilegal ini merugikan pemilik hak dan mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima.
Rekaman dan Penyebaran ilegal di dalam Bioskop: Ada kasus di mana seseorang merekam film secara ilegal saat penayangan di dalam bioskop, kemudian menyebarluaskannya melalui salinan DVD atau platform digital.
Tindakan ini melanggar hak cipta dan merugikan pihak produksi serta pemilik hak film.
Produksi dan Penjualan DVD Bajakan: DVD bajakan yang dibuat tanpa izin dan dijual secara ilegal merupakan masalah serius.
Hal ini merugikan pemilik hak cipta, produser, dan pihak-pihak terkait dalam industri film.
Streaming Ilegal di Aplikasi atau Situs Tertentu: Aplikasi atau situs streaming yang tidak memperoleh izin untuk menyiarkan film secara legal melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film.
Kasus pembajakan dan penggunaan ilegal di bidang software:
Penyebaran dan Penggunaan Lisensi Bajakan: Perangkat lunak bajakan sering kali disebarkan dan digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta atau produsen yang sah.
Ini melibatkan pengunduhan ilegal, perbanyakan, dan penjualan perangkat lunak yang dilindungi hak cipta tanpa membayar lisensi yang diperlukan.
Keygen dan Cracks: Keygen dan crack adalah metode yang digunakan untuk membobol atau melewati sistem perlindungan perangkat lunak yang berfungsi untuk memvalidasi lisensi.
Dengan menggunakan keygen atau crack, pengguna dapat menggunakan perangkat lunak secara ilegal tanpa membayar lisensi atau mendapatkan izin resmi dari pemilik hak cipta.
Serial Number Palsu: Beberapa pengguna menggunakan serial number atau nomor lisensi palsu untuk mengaktifkan perangkat lunak secara ilegal.
Mereka menggunakan nomor yang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau menggunakan generator serial number palsu.
Perangkat Lunak Enterprise yang Disalahgunakan: Dalam lingkungan bisnis, terdapat kasus di mana perusahaan menggunakan lisensi perangkat lunak dalam jumlah yang 2394 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 lebih sedikit dari yang seharusnya atau menggunakan lisensi perangkat lunak pribadi untuk penggunaan komersial.
Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan melanggar ketentuan lisensi perangkat lunak.
Peredaran dan Penjualan Perangkat Lunak Palsu: Perangkat lunak palsu sering kali ditemukan di pasar ilegal atau situs web yang tidak sah.
Penjualan perangkat lunak palsu merugikan produsen yang sah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang Penggunaan merek dan paten yang tidak sah dalam perdagangan digital.
Kasus penggunaan merek dan paten yang tidak sah dalam perdagangan digital dapat mencakup beberapa situasi berikut:
Peniruan Merek Dagang: Dalam perdagangan digital, sering terjadi penyalahgunaan merek dagang yang terkenal dengan membuat produk atau layanan yang meniru merek dagang yang sudah ada.
Penyalahgunaan ini dapat mengelabui konsumen dan merugikan pemilik merek dagang yang sah.
Pelanggaran Hak Paten: Penggunaan teknologi yang dilindungi paten tanpa izin dari pemilik paten merupakan pelanggaran hak paten.
Kasus ini sering terjadi di bidang perangkat keras, perangkat lunak, atau teknologi lainnya yang dikembangkan dan dipatenkan oleh pihak tertentu.
Pembajakan Produk Digital: Dalam perdagangan digital, produk digital seperti perangkat lunak, e-book, musik, atau film sering kali dibajak dan disebarkan secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang paten.
Hal ini merugikan pemilik hak cipta atau paten yang sah dan dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima.
Pelanggaran Desain: Dalam perdagangan digital, sering terjadi pelanggaran desain, di mana produk digital menyalin atau meniru desain produk lain yang telah diakui dan dilindungi oleh hak desain.
Pelanggaran ini melanggar hak desain yang sah dan dapat merugikan pemilik hak tersebut.
Penyalahgunaan Nama Domain: Terkadang, pihak yang tidak sah menggunakan merek dagang atau paten dalam nama domain tanpa izin.
Hal ini dapat mengelabui konsumen dan merugikan pemilik merek dagang atau paten yang sah.
Penyebaran informasi dan karya-karya kreatif yang melanggar hak kekayaan intelektual melalui media sosial dan platform digital lainnya.
Penyebaran Konten yang Melanggar Hak Cipta: Pengguna media sosial dan platform digital sering kali membagikan konten seperti gambar, video, atau musik tanpa memiliki izin atau hak yang sah dari pemilik hak cipta.
Tindakan ini melanggar hak cipta dan merugikan pemilik hak serta pencipta konten.
Plagiarisme: Pengguna media sosial dan platform digital kadang-kadang mencuri dan mempublikasikan karya orang lain sebagai karya mereka sendiri tanpa izin atau pengakuan yang tepat.
Plagiarisme merupakan pelanggaran etika dan hak kekayaan intelektual, merugikan pencipta asli dan merusak integritas karya-karya tersebut.
Peredaran E-book atau Buku Elektronik Ilegal: Buku elektronik atau e-book sering kali disebarkan secara ilegal melalui media sosial dan platform digital.
Penyebaran versi ilegal ini melanggar hak cipta dan merugikan penulis, penerbit, dan industri penerbitan.
Penyebaran Film atau Serial Televisi yang Ilegal: Pengguna media sosial dan platform digital sering kali membagikan tautan unduhan atau streaming film atau serial televisi secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta.
Hal ini melanggar hak cipta dan merugikan industri perfilman dan hiburan.
Penggunaan Tanpa Izin dalam Pemasaran Digital: Dalam pemasaran digital, terdapat kasus di mana pengiklan menggunakan logo, merek dagang, atau materi iklan tanpa izin 2395 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 dari pemiliknya.
Tindakan ini melanggar hak merek dagang dan hak cipta serta merugikan pemilik hak dan merek tersebut.
Pelanggaran Hak Paten: Pengguna media sosial dan platform digital kadang-kadang mempublikasikan atau membagikan informasi atau produk yang melanggar hak paten orang lain.
Hal ini melibatkan penggunaan teknologi atau inovasi yang dilindungi paten tanpa izin.
Tuntutan hak kekayaan intelektual yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan karya-karya kreatif, terutama di negara-negara berkembang.
Kasus tuntutan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan karya-karya kreatif terutama di negara-negara berkembang memang merupakan perhatian yang penting.
Berikut adalah beberapa contoh kasus yang bisa terjadi:
Biaya Tinggi untuk Lisensi: Beberapa pemilik hak kekayaan intelektual menerapkan biaya lisensi yang tinggi untuk mengakses informasi atau karya-karya kreatif mereka.
Hal ini dapat membuat sulit bagi masyarakat di negara-negara berkembang untuk membayar biaya tersebut dan membatasi akses mereka terhadap informasi yang berharga atau karyakarya kreatif.
Monopoli atau Oligopoli: Dalam beberapa kasus, beberapa perusahaan atau pemilik hak cipta memiliki kekuatan monopoli atau oligopoli atas informasi atau karya-karya kreatif Hal ini dapat mengakibatkan harga yang tinggi, keterbatasan pilihan, dan akses terbatas bagi masyarakat di negara-negara berkembang.
Keterbatasan Infrastruktur Digital: Negara-negara berkembang mungkin menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung akses yang mudah dan terjangkau ke informasi dan karya-karya kreatif.
Hal ini dapat membatasi akses masyarakat terhadap konten digital yang dilindungi oleh HKI.
Keterbatasan Hak Pengguna: Tuntutan HKI yang ketat dapat membatasi hak pengguna untuk menggunakan, memodifikasi, atau berbagi informasi atau karya-karya kreatif dalam lingkungan digital.
Hal ini dapat membatasi kreativitas, akses ke pengetahuan, dan kemajuan sosial di negara-negara berkembang Tuntutan hak kekayaan intelektual yang berpotensi membatasi inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut.
Kasus tuntutan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berpotensi membatasi inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut memang dapat terjadi.
Berikut ini beberapa contoh kasus yang relevan:
Paten yang Diklaim secara Berlebihan: Beberapa kasus paten yang diklaim secara berlebihan dapat membatasi inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut.
Ketika paten diberikan untuk ide atau teknologi yang terlalu umum atau tidak jelas, hal itu dapat membatasi kemampuan perusahaan lain untuk mengembangkan solusi alternatif atau mengintegrasikan inovasi ke dalam produk mereka.
Monopoli Hak Kekayaan Intelektual: Dalam beberapa kasus, perusahaan atau individu yang memiliki monopoli atas hak kekayaan intelektual tertentu dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi.
Ketika hanya satu pihak yang memiliki kontrol penuh atas teknologi atau ide tertentu, hal ini dapat menghambat kompetisi dan mengurangi dorongan untuk melakukan inovasi lebih lanjut.
Tuntutan Hukum yang Tidak Beralasan: Beberapa tuntutan hukum yang tidak beralasan terkait dengan HKI dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi.
Tuntutan hukum yang berlebihan atau tidak berdasar dapat menghambat perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru karena takut akan gugatan atau tuntutan yang mahal.
Perlindungan Berlebihan terhadap Rahasia Dagang: Sementara perlindungan rahasia dagang penting untuk melindungi informasi sensitif, terlalu banyak perlindungan terhadap 2396 | Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan (Aria Muhammad Arla.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 rahasia dagang dapat membatasi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di antara Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih Pembatasan Terhadap Penelitian dan Pengembangan: Beberapa lisensi atau perjanjian HKI dapat mengandung klausul yang membatasi kemampuan perusahaan atau peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.
Pembatasan ini dapat membatasi akses terhadap sumber daya, data, atau teknologi yang diperlukan untuk inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut.
KESIMPULAN
Dalam hal perdagangan digital, perlu dilakukan kerja sama internasional untuk menyelesaikan isu-isu perdagangan digital yang melibatkan HKI.
Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian dan regulasi yang mengatur perdagangan digital secara global.
Penyelesaian permasalahan ini melibatkan upaya kolaboratif antara negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum, memperbaiki penegakan hukum lintas batas, meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai HKI, serta menciptakan mekanisme yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan tren perdagangan baru dalam konteks digital Penting untuk mengembangkan kebijakan HKI yang seimbang, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, inovasi, perdagangan yang adil, dan perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan digital yang terus berkembang.
Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperhatikan implikasi kebijakan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital secara holistik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan perdagangan digital DAFTAR PUSTAKA